BUPATI LAMANDAU KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU NOMOR : 188.45/339/X/HUK/2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERSIAPAN PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN LAMANDAU BUPATI LAMANDAU, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang akan mulai dilaksanakan pada tahun 2014, maka perlu dibentuk Tim Teknis Persiapan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Lamandau; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
-25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2007 Nomor9 Seri D, Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2007 Nomor 9 Seri D); 14. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Lamandau Dibidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lamandau. Memperhatikan : Notulen Rapat Bupati Lamandau dengan SKPD dan Camat se Kabupaten Lamandau pada tanggal 10 Oktober 2013 di Ruang Rapat Bupati Lamandau.
MEMUTUSKAN....
-3MEMUTUSKAN: Menetapkan
: KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERSIAPAN PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN LAMANDAU.
KESATU
: Membentuk Tim Teknis Persiapan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kabupaten Lamandau, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
KEDUA
: Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah sebagai berikut : 1. Menyusun dan melaksanakan jadwal waktu dan tahaptahap pelaksanaan Kecamatan sebagai PATEN. 2. Menginventarisasi, mengidentifikasi, dan membagi sebagian wewenang Bupati yang terkait perizinan dan non perizinan yang dapat didelegasikan kepada Camat, termasuk membagi pendelegasian kewenangan antara Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal dengan Kecamatan, berdasarkan skala dan kriteria. 3. Melakukan fasilitasi persyaratan substantif, yaitu dengan cara mempersiapkan rancangan kebijakan berupa rancangan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat. 4. Melakukan fasilitasi persyaratan teknis yaitu berupa pendataan sarana dan prasarana Kecamatan, jumlah dan kualitas personil Kecamatan yang dapat diproyeksikan menjadi pelaksana teknis PATEN. 5. Melakukan fasilitasi persyaratan administratif, yaitu berupa: a. penyusunan Visi, Misi dan Motto Pelayanan, b. pengefektifan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, c. penyusunan standar pelayanan, d. penetapan standar pelayanan e. pengefektifan komitmen personil Kecamatan. 6. Melakukan rapat untuk menentukan kecamatan-kecamatan yang dinilai telah memenuhi ketiga syarat (subsntantif, teknis dan administratif), dimana hasil rapat tersebut menjadi bahan rekomendasi penetapan kecamatan sebagai penyelenggara PATEN. 7. Menyusun Rancangan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kecamatansebagai penyelenggara PATEN.
KETIGA
: Jadwal waktu dan tahap-tahap pelaksanaan Kecamatan sebagai PATEN, sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini. KEEMPAT...
-4KEEMPAT
: Tim teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertanggung jawab langsung kepada Bupati Lamandau.
KEEMPAT
: Segala biaya yang ditimbulkan dari ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.
KELIMA
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 28 Oktober 2013 BUPATI LAMANDAU, ttd MARUKAN
Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Ketua DPRD Kab. Lamandau di Nanga Bulik. 2. Inspektorat Kab. Lamandau di Nanga Bulik. 3. Kepala DPPKAD Kab. Lamandau di Nanga Bulik. 4. Kepala BPMD Kab. Lamandau di Nanga Bulik. 5. Kepala BPPTPM Kab. Lamandau di Nanga Bulik. 6. Kepala Disdukcapil Kab. Lamandau di Nanga Bulik. 7. Masing-masing yang bersangkutan.
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU NOMOR : 188.45/339/X/HUK/2013 TANGGAL : 28 OKTOBER 2013 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERSIAPAN PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN LAMANDAU. SUSUNAN TIM TEKNIS PERSIAPAN PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN LAMANDAU I.
Penanggung Jawab : 1. Bupati Lamandau. 2. Wakil Bupati Lamandau.
II. Ketua
: Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
III. Sekretaris
: Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Lamandau.
IV. Anggota
: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Inspektur Kabupaten Lamandau. Kepala Bappeda Kabupaten Lamandau. Kepala DPPKAD Kabupaten Lamandau. Kepala BPPTPM Kabupaten Lamandau. Kepala Disdukcapil Kabupaten Lamandau. Kepala BPMD Kabupaten Lamandau. Kabag Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Lamandau. 8. Kabag Hukum Setda Kabupaten Lamandau. 9. Camat se Kabupaten Lamandau.
V. Anggota Sekretariat : 1. Kasubag Pemerintahan Umum Setda. 2. Kasubag Otda dan Pemerintahan Desa/Kelurahan Setda. 3. Sri Wahyuni, S.Ipem. 4. Kahadi Saputra, SH. 5. Sumarni. 6. Risnawati. 7. Kurlan. BUPATI LAMANDAU, ttd MARUKAN
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU NOMOR : 188.45/339/X/HUK/2013 TANGGAL : 28 OKTOBER 2013 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERSIAPAN PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN LAMANDAU. JADWAL WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN KECAMATAN SEBAGAI PATEN DI KABUPATEN LAMANDAU NO. TAHAP Pemenuhan Syarat Substantif. 1. a. Bupati menetapkan Tim Teknis PATEN melalui Perbup b. Tim Teknis menginventarisasi dan memilah-milah kewenangan yang dapat dilimpahkan ke Camat c. Tim Teknis menyiapkan rancangan Perbup tentang pelimpahan kewenangan kepada Camat. d. Bupati menerbitkan Perbup tentang pelimpahan sebagaian kewenangan kepada Camat. 2.
3.
Pemenuhan Syarat Teknis a. Tim Teknis mendata sarana, prasarana kantor Kecamatan, jumlah dan kualitas personil kecamatan dan melakukan upaya untuk melengkapi kebutuhan kecamatan. b. Tim Teknis memastikan sarana, prasarana dan personil Kecamatan memadai untuk menyelenggarakan PATEN. Pemenuhan Syarat Administratif a. Penyusunan Visi, Misi dan Motto Pelayanan b. Pengefektifan Tupoksi Personil Kecamatan c. Penyusunan Standar Pelayanan d. Penerbitan Perbup tentang Standar Pelayanan e. Pengefektifan komitmen personil kecamatan
WAKTU Minggu IV Oktober 2013 Minggu II Nopember 2013 Minggu III Nopember 2013 Minggu IV Nopember 2013
Minggu I Desember 2013
Minggu II Desember 2013
Minggu III Desember 2013 Minggu III Desember 2013 Minggu III Desember 2013 Minggu IV Desember 2013 Minggu IV Desember 2013
KETERANGAN
4.
5. 6. 7.
Penetapan Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN. a. Tim Teknis melakukan penilaian Minggu I kecamatan yang telah memenuhi Maret 2014 tiga syarat PATEN b. Tim Teknis menyusun rancangan Minggu III Kepbup tentang penetapan Maret 2014 kecamatan sebagai penyelenggara PATEN c. Bupati menerbitkan Kepbup Minggu IV tentang penetapan kecamatan Maret 2014 sebagai penyelenggara PATEN d. Pelaksanaan persiapan, April – Oktober pemantapan, bimbingan dan 2014 magang serta pengadaan sarana dan prasarana penunjang PATEN. Peresmian dan sosialisasi Minggu I kecamatan sebagai Nopember 2014 penyelenggara PATEN Penerapan PATEN di kecamatan Minggu II Nopember 2014 Pembinaan dan pengawasan Mingu I PATEN setelah diresmikan Desember 2014 a. Peningkatan kapasitas - Lokakarya - Pelatihan - Bimtek-studi banding b. Konsultasi c. Monitoring dan evaluasi d. Pelaporan
BUPATI LAMANDAU, ttd MARUKAN
