RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA Registrasi Nomor : 15/PUU-X/2012 Tentang “Penjatuhan Hukuman Mati”
I.
PEMOHON 1. Raja Syahrial alias Herman alias Wak Ancap ………….…. Pemohon I; 2. Raja Fadli alias Deli ……………….................................... Pemohon II; ……………………………………… selanjutnya disebut Para Pemohon.
Kuasa Hukum: Rangga Lukita Desnata, S.H.dkk. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2011
II. POKOK PERKARA Pengujian Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16/Prp/1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18/Prp/1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya
Yang
Dikeluarkan
Sebelum
Tanggal
17
Agustus
1945
(selanjutnya disebut KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji adalah :
1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 2. Berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi pada point 1, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16/Prp/1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18/Prp/1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam KetentuanKetentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945.
IV. KEDUDUKAN PEMOHON ( LEGAL STANDING) Para Pemohon menjelaskan dalam permohonannya adalah perorangan yang merupakan terpidana yang dijatuhi vonis hukuman mati, yang merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya atas berlakunya ketentuan Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16/Prp/1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18/Prp/1960
tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945.
V. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI A. NORMA MATERIIL Norma yang diujikan, adalah : 1. Pasal 365 ayat (4) “Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.” B. NORMA UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Norma yang dijadikan sebagai penguji, yaitu : − Pasal 28A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” − Pasal 28I ayat (1) “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” VI. Alasan-alasan
para
Pemohon
Dengan
diterapkan
UU
a
quo
Bertentangan Dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena : 1. Bahwa
para
Pemohon
adalah
terpidana
mati
di
lembaga
Permasyarakatan Tembesi, Kota Batam; 2. Bahwa menurut Pemohon tindak pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP tujuan utamanya adalah bukan terhadap matinya seseorang, melainkan “pencurian”, sehingga terhadap timbulnya kematian dari seseorang atas tindak pidana tersebut adalah suatu kejadian yang bersifat eksesif. Kalaupun terjadi kematian korban dari tindak pidana Pasal 365 ayat (4) KUHP disebabkan karena Pelaku ingin meluluskan
perbuatan pencuriannya, yang mana bisa terjadi karena Pelaku kepergok oleh Korban ataupun Korban melakukan perlawanan; 3. Bahwa menurut Pemohon ketentuan ancaman hukuman mati Pasal 365 ayat (4) KUHP bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I dan 28A ayat (1) UUD 1945 yang memberikan hak hidup bagi seseorang. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang
memberikan
pembatasan
undang-undang
terhadap
hak
seseorang, karena tindak pidana Pasal 365 ayat (4) KUHP sebagai tindak pidana “pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati” bukan merupakan kejahatan yang paling serius yang dapat dikenakan hukuman mati seperti yang disyaratkan/dibatasi oleh Undang-undang; 4. Bahwa telah banyak negara yang menghapuskan hukuman pidana mati selain itu Pasal 365 ayat (4) KUHP tidak lagi relevan dengan adanya ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Convenant On Civil And Political Rights yang menyebutkan bahwa hukuman mati hanya dapat dikenakan pada kejahatan yang sangat serius sedangkan kejahatan dalam terkandung dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP tidak termasuk kejahatan yang serius sehingga seharusnya ancaman pidana mati tidak berlaku lagi atau tidak mengikat.
VII. PETITUM 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk menguji ketentuan Pasal 365 ayat (4) KUHP sehubungan dengan ancaman hukuman mati terhadap Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945; 2. Menyatakan ketentuan ancaman mati dari Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah tidak sesuai dengan ketentuan
Pasal
28A
dan
Pasal
28I
ayat
(1)
UUD
1945
(inkonstitusional karena tidak termasuk sebagai kejahatan yang paling serius (most serious crime)) dan menyatakan ketentuan Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sepanjang mengenai ancaman hukuman matinya adalah tidak berlaku lagi atau tidak mengikat.
Atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka kami mohon agar diputuskan seadil-adilnya (ex aequo et bono)
Catatan Perbaikan: 1. Pemohon mendalilkan bahwa undang-undang yang diuji Permohonan Awal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Perbaikan Permohonan 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah diubah dengan; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana yang telah diubah dengan; 3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah diubah dengan; 4. Undang-Undang Nomor 16/Prp/1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diubah dengan 5. Undang-Undang Nomor 18/Prp/1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945.
Pada Kenyataannya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengalami perubahan dan penambahan lebih dari apa yang didalilkan oleh Pemohon yaitu: 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah diubah dengan; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana yang telah diubah dan ditambah dengan; 3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana yang telah diubah dan ditambah dengan; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Pengubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah diubah dan ditambah dengan; 5. Undang-Undang Nomor 16/Prp/1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diubah dan ditambah dengan; 6. Undang-Undang Nomor 18/Prp/1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945 diubah dan ditambah dengan; 7. Undang-Undang Nomor 1 Pnps Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama diubah dan ditambah dengan; 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian diubah dan ditambah dan ditambah dengan; 9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan Dan Penambahan
Beberapa
Pasal
Dalam
Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan,
Dan
Kejahatan
Terhadap
Penerbangan.
2. Alasan Kerugian Konstitusional para Permohon; 3. Petitum.
Sarana/Prasarana
