III - 1
LampiranSuratKeputusanPeraturanOrganisasi Nomor : 002/KPTS/PP KAPPI-1/IX/2012 Tentang : Pedoman Pembentukan PW, PD dan PC KAPPI-1 Seluruh Indonesia
PERATURAN ORGANISASI NOMOR: 02 Tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN PIMPINAN WILAYAH, PIMPINAN DAERAH DAN PIMPINAN CABANG KAPPI-1SELURUH INDONESIA
1. PEMBENTUKAN PIMPINAN WILAYAH a. Pimpinan Pusat memberikan mandat kepada 3 (tiga) hingga 7(tujuh) orang
Deklarator Pimpinan Wilayah yang bertugas membentuk dan
menyusun kepengurusan KAPPI-1 di Tingkat Provinsi; b. Pembentukan dan penyusunan Pimpinan Wilayah harus melalui rapat para deklarator
(pemegang mandat) dengan mengutamakan proses
pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal proses musyawarah tidak tercapai setelah diupayakan beberapa kali, maka pengambilan keputusan diambil melalui voting (pemungutan suara); c. Mekanisme penyusunan dan proses seleksi pengurus Pimpinan Wilayah harus benar-benar memperhatikan kemampuan, kapasitas, kualitas, akseptabilitas,
moralitas, keterwakilan perempuan dan
penguasaan
yang bersangkutan terhadap teritorial/geopolitik; d. Masa waktu berlaku mandat Deklarator Pimpinan Wilayah paling lama 1 (satu bulan dan dapat diperpanjang kembali apabila Pimpinan Pusat menilai perlu dengan pertimbangan tertentu, setelah mendapatkan surat permohonan perpanjangan mandat dari para deklarator yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat pengurus.
III - 2 e. Para deklarator sudah harus menyerahkan Usulan Susunan Pengurus Pimpinan Wilayah kepada Pimpinan Pusat untuk dikeluarkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Pimpinan Wilayah selambat-lambatnya 20 hari setelah surat mandat diterima dari Pimpinan Pusat; f. Usulan Susunan Pengurus Pimpinan Wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilampiri dengan berita acara tentang penyusunan pengurus Pimpinan Wilayah yang ditandatangani oleh para deklarator; g. Pimpinan Pusat segera mengeluarkan Surat Keputusan tentang pengesahan pengurus Pimpinan Wilayah setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas, selambat-lambatnya 7 hari setelah diterimanya usulan dari deklarator; h. Dalam hal deklarator belum bisa menyusun dan mengusulkan Susunan Pengurus Pimpinan Wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f di atas, maka para deklarator wajib dan segera menjelaskan kendala dan persoalan yang dihadapi kepada Pimpinan Pusat untuk mendapatkan tindaklanjut berupa strategi, informasi dan relasi yang dapat membantu percepatan pembentukan pengurus tersebut; i.
Dalam hal Pimpinan Pusat menilai bahwa para deklarator tidak mampu, tidak kredible, dan telah terjadi perpecahan dintara mereka sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka Pimpinan Pusat dapat merevisi surat mandat setelah dibicarakan melalui rapat Pimpinan Pusat.
j.
Jumlah Pengurus Harian Pimpinan Wilayah sekurang-kurangnya 25 orang (struktur dan komposisinya sesuai dengan PO-01)
2. PEMBENTUKAN PIMPINAN DAERAH a. Pimpinan Wilayah memberikan mandat kepada 3 (tiga) hingga 7 (tujuh) orang
Deklarator Pimpinan Daerah yang bertugas membentuk dan
menyusun kepengurusan KAPPI-1 di Tingkat Kabupten/Kota; b. Pembentukan dan penyusunan Pimpinan Daerah harus melalui rapat para deklarator
(pemegang
mandat) dengan mengutamakan proses
III - 3 pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal proses musyawarah tidak tercapai setelah diupayakan beberapa kali, maka pengambilan keputusan diambil melalui voting (pemungutan suara); c. Mekanisme penyusunan dan proses seleksi Pimpinan benar-benar
memperhatikan
kemampuan,
Daerah harus
kapasitas,
kualitas,
akseptabilitas, moralitas, keterwakilan perempuan dan penguasaan yang bersangkutan terhadap teritorial/geopolitik daerah basis masing-masing; d. Masa waktu berlaku mandat Deklarator Pimpinan Daerah paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang kembali apabila Pimpinan Wilayah menilai perlu dengan pertimbangan tertentu, setelah mendapatkan surat permohonan perpanjangan mandat dari para deklarator yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat pengurus; e. Para deklarator sudah harus menyerahkan Usulan Susunan Pengurus Pimpinan Daerah kepada Pimpinan Wilayah untuk dikeluarkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Pimpinan Daerah selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah surat mandat diterima dari Pimpinan Wilayah; f. Usulan Susunan Pengurus Pimpinan Daerah
sebagaimana dimaksud
pada hurufe, dilampiri dengan berita acara tentang penyusunan pengurus Pimpinan Daerah yang ditandatangani oleh para deklarator; g. Pimpinan Wilayah segera mengeluarkan Surat Keputusan tentang pengesahan pengurus Pimpinan Daerah setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas, selambat-lambatnya 7 hari setelah diterimanya usulan deklarator; h. Dalam hal deklarator belum bisa mengusulkan Susunan Pengurus Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f di atas, maka para deklarator wajib dan segera menjelaskan kendala dan persoalan yang dihadapi kepada Pimpinan Wilayah untuk mendapatkan tindak lanjut berupa strategi, informasi dan relasi yang dapat membantu;
III - 4 i.
Dalam hal Pimpinan Wilayah menilai bahwa para deklarator tidak mampu, tidak kredible, dan telah terjadi perpecahan dintara mereka sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka Pimpinan Wilayah dapat merevisi surat mandat setelah dibicarakan melalui rapat Pimpinan Wilayah;
j.
Untuk mempercepat terbentuknya struktur dan infrastruktur KAPPI-1 di daerah, Pimpinan Wilayah dapat berkonsultasi dengan Pimpinan Pusat untuk mendapatkan penjelasan dan strategi percepatan pembentukan struktur KAPPI-1 di seluruh daerah;
k. Pimpinan Wilayah wajib menyampaikan copy/duplikat seluruh Surat Keputusan tentang Pengesahan Pimpinan Daerah kepada Pimpinan Pusat untuk keperluan pembinaan, koordinasi dan pengembangan jaringan; l.
Jumlah Pengurus Harian Pimpinan Daerah sekurang-kurangnya 21 orang (struktur dan komposisinya sesuai dengan PO-01).
3. PEMBENTUKAN PIMPINAN CABANG a. Pimpinan Daerah memberikan mandat kepada 3 (tiga) hingga 7 (tujuh) orang Deklarator Pimpinan Cabang yang bertugas membentuk dan menyusun kepengurusan KAPPI-1 di Tingkat Kecamatan; b. Pembentukan dan penyusunan Pimpinan Cabang harus melalui rapat para deklarator
(pemegang mandat) dengan mengutamakan proses
pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal proses musyawarah tidak tercapai setelah diupayakan beberapa kali, maka pengambilan keputusan diambil melalui voting (pemungutan suara); c. Mekanisme penyusunan dan proses seleksi Pimpinan benar-benar
memperhatikan
akseptabilitas, penguasaan yang
kemampuan,
Cabang harus
kapasitas,
moralitas, keterwakilan unsur
kualitas,
perempuan dan
bersangkutan terhadap teritorial/geopolitik daerah
basis masing-masing;
III - 5 d. Masa waktu berlaku mandat Deklarator Pimpinan Cabang paling lama 15 hari dan
dapat diperpanjang
kembali apabila Pimpinan Daerah
menilai perlu dengan pertimbangan tertentu, setelah mendapatkan surat permohonan perpanjangan mandat dari para deklarator yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat pengurus; e. Para deklarator sudah harus menyerahkan Usulan Susunan Pengurus Pimpinan Cabang kepada Pimpinan Daerah untuk dikeluarkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Pimpinan Cabang selambat-lambatnya 10 hari setelah surat mandat diterima dari Pimpinan Daerah; f. Usulan Susunan Pengurus Pimpinan Cabang sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilampiri dengan berita acara tentang penyusunan pengurus Pimpinan Cabang yang ditandatangani oleh para deklarator; g. Pimpinan Daerah
segera mengeluarkan Surat Keputusan tentang
pengesahan pengurus Pimpinan Cabang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas, selambat-lambatnya 7 hari setelah diterimanya usulan dari deklarator; h. Dalam hal deklarator belum bisa mengusulkan Susunan Pengurus Pimpinan Cabang sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f di atas, maka para deklarator wajib dan segera menjelaskan kendala dan persoalan yang dihadapi kepada Pimpinan Daerah untuk mendapatkan tindaklanjut berupa strategi, informasi dan relasi yang dapat membantu; i.
Dalam hal Pimpinan Daerah menilai bahwa para deklarator tidak mampu, tidak kredible, dan telah terjadi perpecahan dintara mereka sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka Pimpinan Daerah dapat merevisi surat mandat setelah dibicarakan melalui rapat Pimpinan Daerah;
j.
Untuk mempercepat terbentuknya struktur dan infrastruktur KAPPI-1 di daerah, Pimpinan Daerah dapat berkonsultasi dengan Pimpinan Wilayah untuk mendapatkan penjelasan dan strategi percepatan pembentukan struktur KAPPI-1 di seluruh daerah;
III - 6 m. Pimpinan Daerah wajib menyampaikan copy/duplikat seluruh Surat Keputusan tentang Pengesahan Pimpinan Cabang kepada Pimpinan Wilayah untuk keperluan pembinaan, koordinasi dan pengembangan jaringan organisasi; n. Jumlah Pengurus Harian Pimpinan Cabang sekurang-kurangnya 17 orang (struktur dan komposisinya sesuai dengan PO-01).
4. KETENTUAN LAIN a. Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah KAPPI-1 dapat membentuk gugus tugas dalam bentuk Koordinator Wilayah, Koordinator Daerah dan Koordinator Cabang yang bertugas khusus mempercepat akselerasi pembentukan pengurus KAPPI-1 di seluruh Indonesia. b. Koordiantor Wilayah, Koordinator Daerah dan Koordinator Cabang sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas bertanggung jawab kepada Pimpinan sesuai Tingkatannya. c. Pengurus KAPPI-1 di seluruh Indonesia adalah dapat berasal dari pengurus atau simpatisan partai politik lain selain Partai Gerindra.
5. PENUTUP a. Pedoman ini adalah petunjuk pelaksanaan dan teknis pembentukan organisasi KAPPI-1 seluruh Indonesia. b. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan disampaikan lebih lanjut oleh Pimpinan Pusat KAPPI-1 melalui instruksi dan/atau rekomendasi yang tidak bertentangan dengan PO-01. c. Dengan Pedoman ini diharapkan pembentukan pengurus KAPPI-1 di Tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 4 bulan sejak dikeluarkannya Peraturan Organisasi ini.
III - 7 Salam Keadilan,!
Ditetapkan di: Jakarta Pada Tanggal : September 2012
PIMPINAN PUSAT KESATUAN AKSI PENDUKUNG PRABOWO UNTUK INDONESIA SATU (KAPPI-1) KetuaUmum,
H. ANHAR NASUTION, SE., MM
SekretarisJenderal,
Ir. BAHRAN ANDANG, M.Sc
SalinanSuratKeputusaninidisampaikanKepadaYth : 1. Dewan Pembina, sebagai laporan. 2. Majelis Pakar Pusat, sebagai laporan. 3. Majelis Pemenangan Pusat, sebagai laporan. 4. PW, PD dan PC KAPPI-1 seluruh Indonesia, untuk dilaksanakan. 5. Arsip.
