RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA Registrasi Nomor : 62/PUU-X/2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
I.
PEMOHON 1. Drs. H. Daria, selaku Bupati Kabupaten Lingga, sebagai Pemohon I; 2. H. Kamaruddin Ali, S.H., selaku Ketua DPRD Kabupaten Lingga, sebagai Pemohon II; 3. Saref, selaku Camat Singkep Kabupaten Lingga, sebagai Pemohon III. Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon
KUASA HUKUM H. Edward Arfa, S. H., dan M. Agung Wira Dharma, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2012.
II. POKOK PERKARA Pengujian Penjelasan Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Prov. Kepulauan Riau terhadap UUD 1945.
III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji adalah : ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji adalah : 1. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Penjelasan Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Prov. Kepulauan Riau, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon
IV. KEDUDUKAN PEMOHON ( LEGAL STANDING) Pemohon I selaku Bupati Lingga bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum Publik Kabupaten Lingga, Pemohon II selaku unsur pimpinan DPRD Kab. Lingga bertindak untuk dan atas nama DPRD Kab. Lingga, Pemohon III selaku Camat Singkep merupakan perangkat Pemerintah Daerah. Selanjutnya Para Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya berpotensi dirugikan oleh berlakunya ketentuan Penjelasan Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Prov. Kepulauan Riau.
V. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI A. NORMA MATERIIL Norma yang diujikan, yaitu : − Penjelasan Pasal 3 Kab. Kepulauan Riau dalam UU ini tidak termasuk Pulau Berhala, karena Pulau Berhala termasik wilayah administrative Prov. Jam sesuai dengan UU No.
54
Tahun
1999
tentang
Pembentukan
Kabupaten
Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Prov. Jambi
B. NORMA UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Norma yang dijadikan sebagai penguji, yaitu : − Pasal 18 ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan UU.
− Pasal 18 ayat (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan − Pasal 18 ayat (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan
Rakyat
Daerah
yang
anggota-anggotanya
dipilih
melalui
pemilihan umum − Pasal 18 ayat (4) Gubernur, Bupati dam Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis − Pasal 18 ayat (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan − Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
VI. Alasan-alasan Pemohon Dengan diterapkan UU a quo Bertentangan Dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena : 1. Penjelasan Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2002, memuat norma baru yang bertentangan dengan materi pokok Pasal 3 UU a quo, tidak menjelaskan materi yang diatur dalam Pasal 3 UU a quo, dianggap telah memuat perubahan terselubung dalam ketentuan Perundang-Undangan, serta bertentangan dengan UUD 1945 dan/atau dengan UU No. 12 Tahun 2011; 2. Penjelasan Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2002 tidak memberikan kepastian hukum karena Para Pemohon tidak dapat melaksanakan kewenangan konstitusionalnya dalam pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana kewenangan tersebut dijamin dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c UU No. 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Lingga di Prov. Kep. Riau;
3. Penjelasan Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2002 telah dibuat secara koruptif yang bertentangan dengan falsafah Pancasila; 4. UU No. 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Lingga di Prov. Kep. Riau dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan batas-batas wilayah administrasi Kab. Lingga di Prov. Kepulauan Riau, berdasarkan ketentuan tersebut maka Penjelasan Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2002 bertentangan dengan ketentuan batas wilayah Kab, Lingga sehingga merugikan hak.kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dilindungi oleh UUD 1945; 5. Pemerintahan Daerah Kab. Lingga dalam penyelenggaraan otonomi daerah khususnya di Pulau Berhala secara aktual dan spesifik telah mengucurkan dana APBD Kab. Lingga sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (2) UUD 1945; 6. Sehubungan dengan amanat Pasal 18 ayat (3) UUD 1945, pada Pemilu Legislatif DPRD Kab Lingga dan Pemilukada Kab. Lingga tahun 2009, penduduk Pulau Berhala turut memberikan hak suaranya, namun dengan berlakunya Penjelasan Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2002 berdampak pada tidak adanya kepastian hukum dan/atau tidak sahnya hasil perolehan suara dalam pesta demokrasi Pemilu maupun Pemilukada tahun 2009 tersebut; 7. Berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan daerah Kab. Lingga No. 2 Tahun 2006, Pemerintah Kab. Lingga telah melakukan pendataan penduduk di Desa Berhala dan menerbitkan Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Penduduk, sehingga keberadaan Penjelasan Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2002 secara langsung dan aktual dapat merugikan hak/kewenangan Para Pemohon dalam rangka pembinaan warga penduduk Pulau Berhala dalam kaitan pelaksanaan Pemu dan Pemilukada di Kab. Lingga khususnya di Pulau Berhala Desa Berhala; 8. Keberadaan Penjelasan Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2002 secara potensial akan merugikan
hak
dan
kewenangan
konstitusional
Para
Pemohon
dalam
memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pelayanan kependudukan, pelayanan hak milik terhadap para penduduk di Pulau Berhala dan berakibat kepentingan para Penduduk pun menjadi terabaikan; 9. Keberadaan Penjelasan Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2002 dapat mengganggu tertib administrasi pertanahan di Pulau Berhala Desa Berhala.
VII. PETITUM 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa penjelasan Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945; 3. Menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
Catatan: -
Perubahan terdapat pada Pemohon dimana H. Al Ghazali. A. Wahid, S. Ag., selaku Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lingga, sebagai Pemohon III dan Sui Hok, selaku Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lingga, sebagai Pemohon IV, tidak dicantumkan kembali dalam Perbaikan Permohonan
