KAJIAN AKADEMIK PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN KUNDUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KAJIAN AKADEMIK PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN KUNDUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU Oleh : Oksep Adhayanto, Bismar Arianto, Winata Wira Candra Joe Koenawan, Nanik Rahmawati, Sayed Fauzan, Okparizan Tim Peneliti Pusat Studi Politik Lokal dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Abstract Based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 78 Year 2007 on Procedures for the Establishment, Abolition, and the incorporation of regional, regional expansion is breaking provincial or district / city into two or more regions. Referring to this Regulation can conclude regional division is forming a new area of autonomous or separate from the parent both provincial and district / city. Normatively a regional effort to break away from the parent to form a new autonomous regions is reasonable and justifiable in principle, to the extent consistent with the mechanism / procedure set out in legislation. Academic study formation Kundur Island Regency is done scientifically, is expected to produce an objective analysis and accountable, so it can be a material consideration in decisions regarding the planned formation of this new candidate. Key word : Kundur Island Regency, Academic study, Procedures for the Establishment A. Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. Merujuk pada Peraturan Pemerintah ini maka dapat disimpulkan pemekaran daerah adalah membentuk daerah baru yang otonom atau terpisah dari daerah induk baik provinsi maupun kabupaten/kota. Sejarah era pemekaran daerah di Indonesia dapat dibagi ke dalam empat fase yaitu era perjuangan kemerdekaan (1945-1950), era demokrasi terpimpin dan orde lama (1950-1966), era orde baru (1966-1998) dan era reformasi (1999-sekarang). (Said Saile, 2009 : 2427) Pasca tumbang rezim otoritarian yang dipimpin oleh Soeharto pada tahun 1998 fenomena pemekaran daerah di Indonesia semakin berkembang. Sejak tahun 1999 sampai tahun 2011, untuk tingkat provinsi telah terbentuk sebanyak 7 provinsi baru dan tingkat kabupaten/kota terbentuk 142 kabupaten/kota. (Bappeda Prov. Riau, 2011) Meskipun adanya moratorium pemekaran daerah hingga tahun 2025, namun hingga kini masih banyak

daerah di Indonesia yang berniat membentuk daerah otonom baru. Seperti yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 1 Wacana Pemekaran Daerah di Provinsi Kepulauan Riau

No Kab/Kota Induk

Wacana/Gerakan Pemekaran

1 Bintan

Bintan Utara

2 Karimun

Kepulauan Kundur

3 Lingga

Dabo Singkep

4 Natuna

Pulau Tujuh

Sumber: Data olahan Tahun 2012 Sebagai perbandingan kondisi yang sama juga terjadi di Provinsi Riau, dimana masih terdapat daerah yang terus berjuang untuk memekarkan diri menjadi daerah otonom baru. Gerakan tersebut terus bergulir ditengah-tengah masyarakat. Berikut akan ditampilkan beberapa gerakan pemekaran daerah di Provinsi Riau.

Rekonstruksi Nilai-nilai Masyarakat Lokal dalam Semangat Otonomi Daerah Menuju Penguatan Sistem Hukum Nasion

275

Tabel 2 Gerakan Pemekaran Daerah di Provinsi Riau

atau undang-undang. Oleh karena itu, otonomi berarti peraturan sendiri. Dengan demikian pengertian secara istilah “otonomi daerah” adalah “wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/ daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri. Otonomi Daerah dapat diartikan sebagai pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya menurut prakarsa dan aspirasinya dengan menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. ( Haryo Sasongko, 2001 : 12) Pada dasarnya tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut maka kepada daerah perlu diberikan kewenangan-kewenangan untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya. Keberadaan otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di samping itu otonomi daerah diorientasikan untuk menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat agar bisa meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal. (Syaukani, 2000 : 78) Perjalanan otonomi daerah di Indonesia sudah dimulai sejak bangsa ini merdeka tahun 1945, hal ini tertuang dalam Undang-undang No 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah. Di mana dalam Undang-undang ini mengamanat ada pembentukan Komite Nasional Daerah di berbagai daerah di Indonesia. Jika ditelusuri lebih jauh Pemerintah Kolonial Belanda tahun 1903 telah mempelopori Undang-undang tentang Desentralisasi. (B.N Marbun, 2010) Undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah yang pernah berlaku di Indonesia berikutnya adalah UU Nomor 22 tahun 1948, UU Nomor 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1959, UU Nomor 18 Tahun 1965, UU 5 tahun 1974, UU Nomor 5 Tahun 1979, UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 tahun 2004. Perjalan otonomi daerah di Indonesia sangat tergantung pada kepada keputusan yang di ambil oleh rezim yang berkuasa.

No Kab/Kota Induk

Wacana/Gerakan Pemekaran

1 Kabupaten Bengkalis Kabupaten Mandau 2 Kampar

Kampar Kiri dan Tapung

3 Rokan Hulu

Rokan Darussalam

4 Indragiri Hilir

Indargiri Hilir Selatan dan Kota Tembilahan

Sumber : Data Olahan Penjelasan dilatar belakang ini sudah menggambarkan bahwa jumlah pemekaran daerah di Indonesia pasca reformasi terus meningkat. Berbagai daerah di Indonesia terus berupaya untuk menjadi daerah otonom baru. Berbicara lebih dalam tentang pemekaran daerah tentunya terdapat pihak yang pro dan kontra. Sikap pro dan kontra yang ditunjukkan di berbagai kalangan, perdebatan antara manfaat dan kerugian yang ditimbulkan oleh pemekaran wilayah. Secara normatif adanya upaya daerah yang ingin memisahkan diri dari daerah induk untuk membentuk daerah otonom baru adalah hal yang wajar dan secara prinsip dibenarkan sepanjang sesuai dengan mekanisme/prosedur yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Kajian akademik pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur ini dilakukan secara ilmiah, diharapkan dapat menghasilkan analisis yang obyektif dan akuntabel, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai rencana pembentukan calon kabupaten baru ini. B. Tujuan Kajian Kajian akademik pembentukan Kabupaten Kepuluan Kundur ini bertujuan ; 1. Menganalisis potensi wilayah calon Kabupaten Kepulauan Kundur. 2. Menganalisis kemungkinan pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur sesuai dengan indikator dalam PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. 3. Menganalisis kelayakan pemekaran pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur dari sisi biaya dan manfaat. C. Tinjauan Teoritis C.1. Otonomi Daerah Secara etimologi istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos (sendiri) dan nomos (pemerintahan)

C.2. Konsep dan Pengertian Pemekaran Daerah Sebelum masuk pada defenisi pemekaran daerah

276

Kajian Akademik Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur Provinsi Kepulauan Riau

perlu ditetapkan terlebih dahulu tentang penggunaan istilah pemekaran daerah dan pemekaran wilayah untuk menjelaskan tentang terbentuknya daerah otonom baru di Indonesia. Karena ada yang menyebut istilah pemekaran wilayah dan disebagian referensi lainnya menggunakan istilah pemekaran daerah. Dalam kajian ini menggunakan istilah pemekaran daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. Dalam hal pemekaran ini dapat berupa pembentukan daerah yaitu pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota. Penghapusan daerah yaitu pencabutan status sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota dan penggabungan daerah yang merupakan penyatuan daerah yang dihapus ke dalam daerah lain yang bersandingan.

Menurut HR. Makagansa istilah pemekaran lebih cocok untuk mengekspresikan proses terjadinya daerahdaerah baru yang tidak lain adalah proses pemisahan diri dari suatu bagian wilayah tertentu dari sebuah daerah otonom yang sudah ada dengan niat hendak mewujudkan status administrasi baru daerah otonom. (Makagansa, 2008) Pendapat lain dikemukan oleh Arif Roesman Effendy, yang mengatakan pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran wilayah juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah. (Roesman Effendy, USAID) Kajian tentang pemaknaan pemekaran daerah pernah dilakukan Syafarudin pada tahun 2009, dalam kajian tersebut dikumpulkan berbagai makna politik tentang pemekaran daerah yang dilakukan oleh berbagai peneliti sebelumnya, makna politik dari berbagai kajian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: (Syafaruddin, 2009)

Tabel 3 Makna Politik Pemekaran Daerah No 1

Aneka Makna Politik Politik memecah belah konsentrasi separatis

2

Politik percepatan pembangunan

3

Politik desentralisasi

4

Politik menjaga integrasi NKRI

5

Politik peningkatan kesejahteraan

Uraian Penjelasan Pemekaran daerah merupakan upaya pemerint ah pusat (disokong juga oleh elite daerah) untuk memisahkan atau memecah belah konsentrasi, sisa-sisa, dan bibit sparatis yang mungkin ada dan akan muncul. Politik model ini ditengarai para peneliti diterapkan di daerah Aceh dan Papua. Pemekaran daerah merupakan upaya (pusat dan daerah) untuk melakukan percepatan pembangunan yakni meningkatkan kesejahteraan, layanan publik, infrastruktur, dan pertumbuhan perekonomian. Politik model ini mengacu kepada tujuan pemekaran yang diatur dalam PP 129/2000 dan PP 78/2007. Pemekaran daerah merupakan upaya (pusat dan daerah) untuk melaksanakan dan menduplikasi politik desentralisasi. Politik desentralisasi bermakna penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah dan juga bermakna ”pembagian kewenangan” daerah induk ke daerah pemekaran baru. Politik desentralisasi di sini belum bermakna pelibatan civil society dan economic society untuk ikut mengelola pemerintahan secara seimbang. Pemekaran daerah merupakan instrumen pusat (yang didukung daerah) untuk menjaga agar NKRI tetap utuh. Pemekaran daerah pada intinya menata hubungan ekonomi dan politik antara pusat dan daerah. Pusat setuju asalkan daerah jangan minta merdeka. Politik model ini ditengarai para peneliti diterapkan di daerah kaya sumber daya alam khusunya di daerah Aceh dan Papua. Pemekaran daerah merupakan upaya (pusat dan daerah) untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Politik model ini mengacu kepada salah satu tujuan pemekaran daerah yang diatur dalam PP 129/2000 dan PP 78/2007.


6

Politik peningkatan layanan publik

7 8

Politik desentralisasi Politik mengatasi rentang kendali

9

Politik pembangunan wilayah

10

Politik percepatan pembangunan

11

Politik kelembagaan (aspirasi forum desa)

12

Politik identitas etnis

13

Politik identitas agama

14

Politik kontestasi elite lokal

15

Politik pengembalian kejayaan sejarah

Pemekaran daerah merupakan upaya (pusat dan daerah) untuk meningkatkan layanan publik bagi masyarakat. Layanan publik ters ebut berwujud barang atau jasa. Politik model ini mengacu kepada salah satu tujuan pemekaran daerah yang diatur dalam PP 129/2000 dan PP 78/2007 Penjelasannya sama dengan nomor 3. Pemekaran dae rah merupakan upaya (pusat dan daerah) untuk mendekatkan jarak pemerintah daerah dengan rakyat. Dengan demikian diharapkan pemerintah lebih respon dan tanggap terhadap persoalan dan kebutuhan rakyat. Politik model ini mengacu kepada salah satu tujuan pemekaran daerah yang diatur dalam PP 129/2000 dan PP 78/2007. Penjelasannya hampir sama dengan penjelasan nomor 2. Namun, makna ini lebih ditekankan kepada pembangun wilayah di luar pulau Jawa, termasuk pembangunan wilayah di daerah-daerah terpencil di perbatasan. Penjelasannya sama dengan nomor 2. Pemekaran daerah merupakan bentuk perwuju dan dari penyerapan dan pelaksanaan aspirasi forum -forum desa yang mengusulkan pemekaran daerah. Hal ini sebenarnya sesuai dengan prosedur pemekaran yang diatur dalam PP 78/2007 yang menjelaskan bahwa usulan pemekaran harus berasal dari level desa yakni keputusan BPD. Maraknya tuntuta n dan pemekaran daerah (pertahun rata -rata terbentuk 20-25 daerah otonomi baru) merupakan wujud mengentalkan identitas etnis di sebuah wilayah. Etnis tersebut, bisa meliputi etnis asli, etnis pendatang, etnis tua, dan etnis muda. Masin -masing etnis membent uk wilayah administrasi sendiri. Pemekaran daerah (pembentukan daerah otonomi baru) merupakan upaya untuk memunculkan kejelasan identitas agama dominan dalam sebuah wilayah administrasi. Politik model ini ditengarai peneliti mar ak dilakukan di daerah Maluku dan Poso. Pemekaran daerah merupakan dampak kontestasi elite lokal. Elite lokal yang kalah bersaing di pilkada, tidak mendapat kursi di DPRD, dan Pemekaran daerah merupakan upaya mengembalikan kejayaan sejarah daerah tersebut. Kasus ini terjadi di Pemekaran Sambas. Elite Sambas

277

278


Sumber : dalam Syafarudin, 2009 Berdasarkan tabel di atas, kajian makna politik pemekaran daerah yang dilakukan oleh Syafarudin hasil identifikasi, inventarisasi, pemetaan, dan penjelasannya, maka makna politik yang dominan mengenai pemekaran daerah adalah (a) politik percepatan pembangunan; (b) politik identitas etnis/agama; dan (c) politik kontestasi elite lokal. Sedangkan makna politik yang dorman (minoritas) mengenai pemekaran adalah (a) politik integrasi; (b) politik uang; dan (c) politik partai memenangkan pemilu. Penjelasan ini menunjukkan bahwa secara politik

pemekaran daerah ada yang memaknai secara positif tetapi ada juga yang memaknainya secara negatif. Tetapi secara prinsip tujuan daerah dimekarkan itu adalah untuk mempercepat proses pembangunan, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, melakukan pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya. Makna politik pemekaran daerah cendrung negatif disebabkan oleh perilaku sebagian elit daerah. Kajian yang dilakukan oleh Syafarudin juga memetakan aneka makna politik pemekaran daerah ke dalam tujuh regional. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4 Pemetaaan Regional Aneka Makna Politik Pemekaran Daerah


279

Sumber : dalam Syafarudin, 2009

Dari pemetaan tersebut terlihat seluruh Regional/ Wilayah Kepulauan di Indonesia makna politik pemekaran daerah di Indonesia dua teratias semuanya memaknai politik percepatan pembangunan dan politik desentralisasi. Data ini menunjukkan trend yang posistif dari pemekaran daerah di Indonesia. C.3. Tinjauan Kajian Tentang Pemekaran Daerah Banyak hasil kajian yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga/institusi baik pemerintah maupun swasta tentang pelaksanaan pemekaran daerah di Indonesia. Mulai dari pertimbangan atau alasan daerah meminta untuk dimekarkan hinga dampak dari pemekaran daerah itu sendiri. Beberapa faktor penyebab terjadinya pemekaran diantaranya adalah (a) faktor-faktor pendorong seperti (1) faktor kesejarahan, (2) faktor tidak meratanya pembangunan, (3) rentang kendali pelayanan publik yang jauh, dan (4) tidak terakomodasinya representasi politik dan (b) faktor penarik, yaitu kucuran dana (fiskal) dari pusat. Sedangkan faktor yang memfalisilitasi munculnya pemekaran di antaranya adalah: (1) Proses persiapan untuk mekar, (2) Political crafting oleh para elite; (3) Kondisi perpolitikan nasional; dan (4) faktor tuntutan keamanan daerah perbatasan. (Murtir Jeddawi, 2009 : 115)

Menurut Muhtar Haboddin, dkk booming desentralisasi di masa reformasi adalah terjadinya proses pemekaran terutama di luar Pulau Jawa dan Madura. Di antara teritorial reform yaitu pemekaran, penggabungan dan penghapusan daerah, pemekaran daerah lebih menarik karena dampak dari pemekaran daerah banyak membuka peluang bagi masuknya pejabatpejabat baru, ataupun jabatan politik. Alasan utama dari pemekaran daerah di antaranya, peningkatan kesejahteraan, peningkatan pelayanan publik yang sering kali mengemuka dan menutupi motif-motif lain, terutama motif politik yang menjadi kunci utama dari pemekaran daerah. (Retnaningsih, 2008) Berbicara tentang pemekaran daerah ada dampak positif dan negatif dari pemekaran. Dampak positif secara normatif adanya pemekaran daerah otonom, dari pendekatan lokal, akses percepatan pelayanan masyarakat akan dapat semakin cepat, karena lebih dekat dengan masyarakat. Dampak positif lainnya, alokasi dana dari daerah induk dan pemerintah pusat senantiasa ada (walaupun dari pandangan daerah induk dan pemerintah pusat dianggap sebagai beban) kalau dikelola dengan baik oleh daerah baru maka akan memberikan implikasi positif bagi masyarakat. Dampak negatif dari pemekaran daerah, banyak pihak menyimpulkan bahwa kebijakan pemekaran

280 daerah otonom di era reformasi mengalami kegagalan, antara lain karena pemekaran daerah tidak dapat menjawab kesejahteraan dan pelayanan masyarakat. Menurut Eko Prasojo (2009) persoalan pemekaran bukan hanya dominasi kepentingan politik, akan tetapi akibat inkonsistensi pemerintah pusat dalam penerapan mengenai pemekaran. C.4.Kriteria dan Syarat Pemekaran dan Penggabungan Wilayah Secara terperinci proses pemekaran daerah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Berkaitan dengan pemekaran kabupaten dalam Pasal 4 ditegaskan bahwa pembentukan daerah kabupaten/kota harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Adapun syarat administratif pembentukan daerah kabupaten/kota yang harus dipenuhi meliputi: a) Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; b) Keputusan Bupati/Walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; c) Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; d) Keputusan Gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; dan rekomendasi Menteri. e) Keputusan DPRD kabupaten/kota diproses berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat. Sedangkan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah. Syarat fisik kewilayahan bagi calon daerah pemekaran meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan. Pembentukan kabupaten paling sedikit 5 (lima) kecamatan. Adapun tahapan pembentukan daerah baru di Indonesia adalah sebagai berikut: a) Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang akan dimekarkan; b) Keputusan DPRD kabupaten/kota berdasarkan


aspirasi sebagian besar masyarakat setempat; c) Bupati/Walikota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam bentuk keputusan Bupati/ Walikota berdasarkan hasil kajian daerah; d) Keputusan masing-masing Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Gubernur dengan melampirkan: 1. Dokumen aspirasi masyarakat; dan 2. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan Bupati/Walikota; a) Dalam hal Gubernur menyetujui usulan pembentukan provinsi sebagaimana yang diusulkan oleh Bupati/Walikota dan berdasarkan hasil kajian daerah, usulan pembentukan provinsi tersebut selanjutnya disampaikan kepada DPRD provinsi; b) Setelah adanya keputusan persetujuan dari DPRD provinsi, Gubernur menyampaikan usulan pembentukan provinsi kepada Presiden melalui Menteri dengan melampirkan: 1. Hasil kajian daerah; 2. Peta wilayah calon provinsi; 3. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan Bupati/Walikota; 4. Keputusan DPRD provinsi. Berkaitan dengan penghapusan dan penggabungan daerah di Indonesia secara yuridis ketentuannya adalah sebagai berikut: a) Daerah otonom dapat dihapus, apabila daerah yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu menyelenggarakan Otonomi Daerah; b) Penghapusan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan evaluasi kemampuan penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c) Daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digabungkan dengan daerah lain yang bersandingan berdasarkan hasil kajian. Kajian penyusunan naskah akademik Pembentukan Kabupaten Kepuluan Kudur Provinsi Kepulauan Riau ini berpijak pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Berdasarkan peraturan ini ada penilaian syarat teknis yang terdiri dari 11 faktor dan 35 indikator. Secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

281


Tabel 5 Faktor dan Indikator Dalam Rangka Pembentukan Daerah Otonom Baru FAKTOR 1. Kependudukan 2. Kemampuan Ekonomi 3. Potensi daerah

INDIKATOR 1. 2.

Jumlah penduduk. Kepadatan penduduk.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

PDRB non migas perkapita. Pertumbuhan ekonomi. Kontribusi PDRB non migas. Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per. 10.000 penduduk. Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk. Rasio pasar per 10.000 penduduk Rasio sekolah SD per penduduk usia SD. Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP. Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA. Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk. Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA te rhadap penduduk usia 18 tahun ke atas. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas. Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk Jumlah PDS. Rasio PDS terhadap jumlah penduduk. Rasio PDS terhadap PDRB non migas. Rasio sarana peribadatan per 10,000 penduduk. Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk. Jumlah balai pertemuan. Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif penduduk yang mempunyai hak pilih. Jumlah organisasi kemasyarakatan. Luas wilayah keseluruhan. Luas wilayah, efektif yang dapat dimanfaatkan Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah. Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan. Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk. Indeks Pembangunan Manusia.

15. 16. 17. 18. 4. Kemampuan Keuangan 5. Sosial Budaya 6. Sosial Politik 7. Luas Daerah 8. Pertahanan 9. Keamanan 10. Tingkat Kesejahteraan masyarakat 11. Rentang Kendali

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Rata -rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota) Rata -rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten / kota).

Sumber : Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Setiap faktor dan indikator yang menjadi penilian teknis tersebut di hitung dengan cara yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007.

Setiap faktor dan indikator mempunyai bobot yang berbeda-beda sesuai dengan perannya dalam pembentukan daerah otonom.

282


Tabel 6 Bobot Masing-Masing Faktor Dan Indikator No 1

Faktor Dan Indikator Kependudukan

Bobot 20

2

1. Jumlah penduduk. 2. Kepadatan penduduk. Kemampuan Ekonomi

15 5 15

3

1. PDRB non migas perkapita. 2. Pertumbuhan ekonomi. 3. Kontribusi PDRB non migas. Potensi daerah

5 5 5 15

1.

Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk.

2

2.

Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk.

1

3.

Rasio pasar per 10.000 penduduk

1

4.

Rasio sekolah SD per penduduk usia SD.

1

5.

Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP.

1

6.

Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA.

1

7.

Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk.

1

8.

Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk.

1

9.

4

Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor. 10. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga.

1

11. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor.

1

12.

1

Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas. 13. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas. 14. Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk. Kemampuan Keuangan 1. Jumlah PDS. 2. 3.

5

Rasio PDS terhadap jumlah penduduk. Rasio PDS terhadap PDRB non migas.

Sosial Budaya

1

1 1 15 5 5 5 5

1.

Rasio sarana peribadatan per 10,000 penduduk.

2

2.

Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk.

2

3.

Jumlah balai pertemuan.

1


283

Sumber : Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 6

Nilai indikator adalah hasil perkalian skor dan bobot masing-masing indikator. Kelulusan ditentukan oleh total Sosial Politik 5 nilai seluruh indikator dengan kategori: 1.

7

8

9 10 11

Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif penduduk yang hak 3 Tabelmempunyai 7 pilih. Tabel Kelulusan Daerah Otonom Baru 2. Jumlah organisasi kemasyarakatan 2 Luas Daerah 5 Total Nilai Kategori Keterangan 1. Luas wilayah keseluruhan 2 Seluruh Indikator 2. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan. 3 420 s/d 500 rekomendasi Sangat Mampu Pertahanan 5 340 s/d 419 Mampu 1. Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah 3 rekomendasi 2. Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang 2 260 pertahanan. s/d 339 Ditolak Kurang Mampu Keamanan 5 180 s/d 259 Ditolak Tidak Mampu 1. Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk. 5 Sangat Tidak Mampu 100 s/d 179 Ditolak Tingkat Kesejahteraan masyarakat 5 1. Indeks pembangunan manusia 5 Sumber Rentang Kendali: Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 5 1. Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan pusat pemerintahan (provinsi 2 calon daerah otonom direkomendasikan Usulan pembentukan daerah otonom baru ditolak atauSuatu kabupaten/kota) menjadi daerah otonom baru apabila calon atau daerah apabila calon daerah otonom 2. Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota kecamatan ke pusat 3 atau daerah induknya otonom dan daerah induknya (setelah pemekaran) (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh pemerintahan (provinsi atau kabupaten / kota). mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori indikator dengan kategori kurang TOTAL 100 mampu, tidak mampu sangat mampu (420-500) atau mampu (340-419) serta dan sangat tidak mampu dalam menyelenggarakan perolehan total nilai indikator faktor kependudukan (80-100), otonomi daerah, atau perolehan total nilai indikator faktor faktor kemampuan ekonomi (60-75), faktor potensi daerah kependudukan kurang dari 80 atau faktor kemampuan (60-75) dan faktor kemampuan keuangan (60-75). ekonomi kurang dari 60, atau faktor potensi daerah

284


kurang dari 60, atau faktor kemampuan keuangan kurang dari 60.

Pemekaran Kabupaten Kepulauan Kundur Selanjutnya gambaran calon Kabupaten Kepulauan Kundur dengan merujuk pada variabel-variabel dan indikator-indikator PP No.78 Tahun 2007 dapat dilihat pada tabel berikut.

D. Hasil Penelitian D.1. Rekapitulasi Penghitungan Indikator Rencana

Tabel 8 Gambaran Kondisi Calon Kabupaten Kepulauan Kundur Berdasarkan Data Olahan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 No

Faktor

Indikator

1.

Kependudukan

Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk

2.

Kemampuan Ekonomi

PDRB Non Migas Perkapita Pertumbuhan Ekonomi Kontribusi PDRB Non Migas

3.

Potensi Daerah

Rasio Bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk Rasio Kelompok Pertokoan per 10.000 penduduk Rasio pasar per 10.000 penduduk Rasio sekolah SD per penduduk usia SD Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk Jumlah PDS Rasio PDS terhadap jumlah penduduk Rasio PDS terhadap PDRB non migas Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk Rasio fasilitas lapangan ola hraga per 10.000 penduduk Jumlah balai pertemuan

Nilai Calon Kabupaten Kundur Kepulauan 90.423 67,86/Km² 20171810,82 7,88 % 2,69 % 3,21 134,7024 0,8884730 0,006763 0,006490 0,003781 27,094870 32,84562 78,71

81,28 12,41056 Km 11,3660062 1,5912 148,19238 191,318,726,392 2.115.819,28 9.484,46 29,85965 17,14165

4.

Kemampuan Keuangan

5.

Sosial Budaya

6.

Sosio Politik

Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif penduduk yang mempunyai hak pilih Jumlah organisasi kemasyarakatan

7.

Luas Daerah

Luas wilayah keseluruhan Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan

8.

Pertahanan

Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan

0,010950

7,96257

163 0,993613 19 Buah 5.844,62 Km² 266,5 ha

1

9.

Keamanan

Rasio jumlah personil keamanan terhadap jumlah penduduk

10.

Tingkat Kesejahteraan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia

73,15

11.

Rentang Kendali

Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota) Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota)

42,498

Sumber Data : Hasil Penelitian 2012

65 menit

285


D.2. Penilaian Kelayakan Rencana Pemekaran Kabupaten Kepulauan Kundur Berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007 disebutkan bahwa penilaian atau proses scoring terhadap indikator dilakukan dengan dua cara yaitu melalui metode kuota dan metode rata-rata, yaitu membandingkan nilai daerah induk dan calon daerah baru terhadap rata-rata daerah

selevel di sekitarnya. Untuk menilai calon Kabupaten Kepulauan Kundur data-data tentang indikator-indikator Kabupaten Kepulauan Kundur dan kabupaten induk Kabupaten Karimun dibandingkan dengan rata-rata nilai dari dua kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Hasil dari penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel 4.38 dan tabel 4.39 di bawah ini, yang menggambarkan hasil penilaian berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007.

Tabel 9 Rekapitulasi Penghitungan Indikator Rencana Pemekaran Kabupaten Kepulauan Kundur Bobot

Skor

Bobot X Skor

Jumlah Penduduk

15

5

75

Kepadatan Penduduk

5

5

25

No 1.

2.

Faktor Dan Indikator Kependudukan

Subtotal Skor Faktor Kependudukan

100

PDRB Non Migas Perkapita

5

5

25

Pertumbuhan Ekonomi

5

5

25

Kontribusi PDRB Non Migas

5

5

25

Kemampuan Ekonomi

Subtotal Skor Faktor Kemampuan Ekonomi 3.

75

Potensi Daerah Rasio Bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk

2

5

10

Rasio Kelompok Pertokoan per 10.000 penduduk

1

5

5

Rasio pasar per 10.000 penduduk

1

5

5

Rasio sekolah SD per penduduk usia SD

1

5

5

Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP

1

5

5

Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA

1

4

4

Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk

1

5

5

Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk

1

5

5

Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau

1

5

5

Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga

1

5

5

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor

1

5

5

Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap

1

3

3

perahu atau perahu motor atau kapal motor

penduduk usia 18 tahun ke atas

286


287


Sumber : Data Penelitian 2012 Dari tabel di atas kita lihat bahwa skor total calon Kabupaten Kepulauan Kundur sementara berdasarkan data terakhir yang diperoleh adalah sebesar 411 (masuk kategori mampu), dengan perolehan total nilai per indikator sebagai berikut: 1. Faktor kependudukan sebesar 100 2. Faktor ekonomi sebesar 75 3. Faktor potensi daerah sebesar 64 4. Faktor kemampuan keuangan sebesar 35 5. Faktor sosial budaya sebesar 25

6. Faktor sosial politik sebesar 15 7. Faktor luas daerah sebesar 25 8. Faktor pertahanan sebesar 25 9. Faktor keamanan sebesar 10 10. Faktor tingkat kesejahteraan sebesar 25 11. Faktor rentang kendali sebesar 15 Sebagai bahan perbandingan hasil perhitungan dengan persyaratan dalam PP No. 78 Tahun 2007 untuk kabupaten induk Kabupaten Karimun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 10 Hasil Penilaian Indikator Untuk Kabupaten Induk Karimun

288


289


Sumber : Data Penelitian 2012

No 1

Berdasarkan tabel di atas kita lihat bahwa skor total Kabupaten Karimun sebagai kabupaten induk, sementara berdasarkan data terakhir yang diperoleh adalah sebesar 425 (masuk kategori sangat mampu). Bila merujuk kepada syarat penerimaan atau Hasil Persyaratan penolakan pemekaran daerah menurut PPPerhitungan No.78 tahun 2007 yang menyatakan bahwa usulan pembentukan Calon Kab. untuk Faktor daerah otonom baru ditolak apabila calon daerah otonom Kepuluan Kundur Dimekarkan atau daerah induknya (setelah pemekaran) mempunyai 2 3 4 total nilai seluruh indikator dengan kategori kurang

1

Kependudukan

2

Kemampuan ekonomi

3

Potensi daerah

4

Kemampuan

80

100

Tabel 11 60 75 75 Perbandingan Hasil Perhitungan dengan Persyaratan dalam PP No. 78 Tahun 2007 60 64 63 untuk Calon Kabupaten dan Kabupaten Induk 60

keuangan Skor total

100

mampu (skor total: 260-339), tidak mampu (skor total: 180-259) dan sangat tidak mampu (skor total: 100-179) dalam menyelenggarakan otonomi daerah, atau perolehan total nilai indikator faktor kependudukan kurang dari 80 atau faktor kemampuan ekonomi kurang dari 60, atau faktor potensi daerah kurang dari 60, atau Hasil Perhitungan faktor kemampuan keuangan kurang dari 60. Kab.Hasil Induk Kab. Karimun penilaian terhadap calon Kabupaten Kepulauan Kundur dan 5Kabupaten Karimun sebagai kabupaten induk dapat dilihat pada tabel berikut.

340-500

Sumber : data penelitian 2012

45

60

290 Berdasarkan data di atas skor total calon Kabupaten Kepulauan Kundur berjumlah 411, masuk kategori Mampu. Kemudian empat faktor determinasi untuk menilai kelayakan pemekaran suatu daerah, yakni (1) Indikator Kependudukan, (2) Indikator Kemampuan Ekonomi, (3) Indikator Potensi Daerah, dan (4) Indikator Kemampuan Keuangan juga melawati nilai yang disyaratkan. Kabupaten induk skor totalnya berjumlah 425, masuk kategori Sangat Mampu. Empat faktor determinasi juga melewati nilai yang disyaratkan. E. Kesimpulan Hasil kajian akademik pembentukan calon Kabupaten Kepulauan Kundur Provinsi Kepuluaun Riau berdasarkan penilai teknis menurut PP No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, skor totalnya berjumlah 411 dengan katagori mampu, peroleh faktor penentu untuk total nilai indikator faktor kependudukan sebesar 100, faktor ekonomi 75, faktor potensi daerah 69 dan faktor kemampuan keuangan 45 Penilaian teknis kabupaten induk Kabupaten Karimun berdasarkan data yang diperoleh adalah sebesar 425 dengan katagori mampu, dengan perolehan total nilai indikator faktor kependudukan sebesar 100, faktor ekonomi 75, faktor potensi daerah 63 dan faktor kemampuan keuangan 60. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan penilaian teknis menurut PP No. 78 Tahun 2007 calon Kabupaten Kepulauan Kundur dinyatakan layak untuk dijadikan daerah otonom. Karena pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur total nilai kabupaten induk Kabupaten Kepulauan Karimun juga masuk dalam kategori mampu dengan nilai 411 Kajian akademik pembentukan Kabupaten Kepuluaun Kundur ini menyaran hal-hal berikut : a. Kabupaten Karimun sebagai kabupaten induk diharapkan untuk membentukan kecamatan baru agar tetap terpenuhi syarat sebagai sebuah kabupaten yaitu minimal memiliki 5 (lima) kecamatan sebelum pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur. b. Upaya atau gerakan pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur diharapkan mengikuti mekanisme dan prosedur yang disyaratkan oleh PP No. 78 Tahun 2007. c. Perjuangan pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur dimaknai dalam rangka mengaktualisasikan aspirasi dan tututan masyarakat serta dalam rangka


mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam melayani kepentingan rakyat. d. Proses perjuangan pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur diharapkan mengedepan keutuhan masyarakat, seluruh pihak yang berkepentingan diharapkan saling bersinergi. Hasil kajian akademik pembentukan calon Kabupaten Kepulauan Kundur Provinsi Kepuluaun Riau berdasarkan penilai teknis menurut PP No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, skor totalnya berjumlah 411 dengan katagori mampu, peroleh faktor penentu untuk total nilai indikator faktor kependudukan sebesar 100, faktor ekonomi 75, faktor potensi daerah 69 dan faktor kemampuan keuangan 45 e. Penilaian teknis kabupaten induk Kabupaten Karimun berdasarkan data yang diperoleh adalah sebesar 406 (mampu), dengan perolehan total nilai indikator faktor kependudukan sebesar 100, faktor ekonomi 75, faktor potensi daerah 63 dan faktor kemampuan keuangan 60. f. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan penilaian teknis menurut PP No. 78 Tahun 2007 calon Kabupaten Kepulauan Kundur dinyatakan layak untuk dijadikan daerah otonom. Karena pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur total nilai kabupaten induk Kabupaten Kepulauan Karimun juga masuk dalam kategori mampu dengan nilai 411. F. Saran Kajian akademik pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur ini menyaran hal-hal berikut : a. Kabupaten Karimun sebagai kabupaten induk diharapkan untuk membentukan kecamatan baru agar tetap terpenuhi syarat sebagai sebuah kabupaten yaitu menimal lima kecamatan sebelum pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur. b. Upaya atau gerakan pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur diharapkan mengikuti mekanisme dan prosedur yang disyaratkan oleh PP No. 78 Tahun 2007. c. Perjuangan pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur dimaknai dalam rangka mengaktualisasikan aspirasi dan tututan masyarakat serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam melayani kepentingan rakyat. d. Proses perjuangan pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur diharapkan mengedepan keutuhan masyarakat, seluruh pihak yang berkepentingan diharapkan saling bersinergi.

291


G. DAFTAR PUSTAKA Arif Roesman Effendy, dalam Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota, USAID & DRSP B.N. Marbun, 2010, Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan realita, Pustaka sinar Harapan, Jakarta Bappeda Provinsi Riau, 2011, Kajian Dampak Daerah Pemekaran Dalam Kaitannya Dengan Kebijakan Pembangunan Di Provinsi Riau Makagansa , HR. 2008. Tantangan Pemekaran Daerah. Jogjakarta, Penerbit Fuspad Murtir Jeddawi, 2009, Pro Kontra Pemekaran Daerah (Analisis Empiris), Total Media.

Muchtar H dalam Retnaningsih, 2008 (editor) Penataan Daerah, Percik Salatiga Said Saile ; 2009 ; Pemekaran Wilayah Sebagai Buah Demokrasi di Indonesia. Sasongko, Haryo, 2001. Pengelolaan Pengembangan Kota di Era Otonomi Daerah, Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta. Syaukani HR, 2000, Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah, Gerbang Dayaku, Percetakan Kabupaten Kutai-Kalimantan Timur, Samarinda. Syafarudin, 2009, Pemetaan Makna Politik Pemekaran Daerah Di Indonesia Pasca Orde Baru.

KAJIAN AKADEMIK PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN KUNDUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Recommend Documents