Lampiran II Keputusan Musyawarah Nasional Asosiasi Karoseri Indonesia Ke VI Tahun 2012 Nomor : KEP-O4/MUNAS/VI/2012 Tanggal 01 Juli 2012 ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI KAROSERI INDONESIA
HASIL MUNAS
BAB I UMUM Pasal 1 Landasan Penyusuaian (1) Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan pada Anggaran Dasar ASKARINDO yang mengatur hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ASKARINDO (2) Anggaran Rumah Tangga ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ASKARINDO.
USULAN PERUBAHAN
BAB II ORGANISASI Pasal 2 PEMBENTUKAN ORGANISASI Organisasi ASKARINDO pertama kali dibentuk pada tanggal 09 Januari 1987 di Jakarta.oleh beberapa
pengusaha di bidang
industri karoseri.
BAB III KEANGGOTAAN Pasal 3 Persyaratan Keanggotaan (1) Persyaratan untuk menjadi Anggota Biasa adalah : a.
Setiap perusahaan, baik Perusahaan Terbatas (P.T.) maupun Comanditer Venoschaf (C.V.) yang berusaha di bidang industri karoseri, yang didirikan sesuai dengan
peraturan
perundang-undangan
Negara
Republik Indonesia. b.
Mempunyai Ijin Usaha Industri (IUI) dari Kementerian
Perindustrian atau Dinas Perindustrian Provinsi sesuai domisili perusahaan yang bersangkutan, dan masih aktif berproduksi. c.
Mempunyai sertifikat keanggotaan ASKARINDO.
d.
Mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Perusahaan Karoseri dari Dinas Perhubungan /Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Provinsi sesuai domisili perusahaan yang bersangkutan.
e.
Mendapat rekomendasi dari Dewan Pengurus Daerah ASKARINDO
sesuai
domisili
perusahaan
yang
bersangkutan. (2) Persyaratan untuk menjadi Anggota Kehormatan adalah orang perorangan yang dinilai mempunyai jasa yang luar biasa dalam membentuk, membina, mengembangkan dan memajukan Organisasi ASKARINDO dan bersedia ikut memperjuangkan aspirasi organisasi ASKARINDO. (3) Persyaratan untuk menjadi Anggota Luar Biasa adalah : a.
Setiap perusahaan, baik Perusahaan Terbatas (P.T.) maupun Comanditer Venoschaf (C.V.) yang berusaha di
bidang
industri
yang
menghasilkan
komoditi
penunjang yang mendukung usaha industri karoseri; memiliki
keahlian,
pengalaman,
komitmen,
dan
perhatian serta dedikasi terhadap usaha karoseri.yang didirikan
sesuai
dengan
peraturan
perundang-
undangan Negara Republik Indonesia. b.
Mempunyai Ijin Usaha Industri (IUI) dari Kementerian Perindustrian atau Dinas Perindustrian Provinsi. sesuai domisili perusahaan yang bersangkutan, dan masih aktif berproduksi. Apabila perusahaan PMA harus mendapat ijin dari BKPM atau Instansi terkait.
a.
Mempunyai sertifikat keanggotaan ASKARINDO.
d.
Mendapat rekomendasi dari Dewan Pengurus Daerah ASKARINDO
sesuai
domisili
perusahaan
yang
bersangkutan. Pasal 4 Tata Cara Penerimaan (1) Tata cara penerimaan Calon Anggota Biasa : a.
Mengajukan
permohonan
tertulis
kepada
Dewan
Pengurus Daerah sesuai domisili perusahaan yang bersangkutan.
Surat
Permohonan
harus
ditanda
tangani oleh Direksi Perusahaan. b.
Membuat Surat Pernyataan yang isinya kesediaan perusahaan untuk mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ASKARINDO dan bersedia membayar uang pangkal dan uang iuran anggota.
c.
Menyerahkan rekaman : c.1. Akta Pendirian/Anggaran Dasar Perusahaan dan akta-akta perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia
serta
Daftar
Susunan
Pengurus
Perusahaan yang masih aktif. c.2. Ijin
Usaha
Industri
Perindustrian atau
(IUI)
dari
Kementerian
Dinas Perindustrian Provinsi
yang masih berlaku, apabila Perusahaan PMA harus mendapat ijin dari BKPM atau Instansi terkait. c.3. Sertipikat Keanggotaan ASKARINDO yang masih berlaku. c.4. Tanda Pendaftaran Perusahaan Karoseri dari Dinas Perhubungan/LLAJ Provinsi yang masih
berlaku (2) Tata cara penerimaan Anggota Kehormatan : Anggota Kehormatan memperoleh keanggotaannya melalui Keputusan
Musyawarah
Nasional
atas
usul
Dewan
Pengurus Pusat dan atau Dewan Pengurus Daerah dan disetujui oleh yang bersangkutan. (3) Persyaratan untuk menjadi Anggota Luar Biasa : a. Mengajukan
permohonan
tertulis
kepada
Dewan
Pengurus Daerah sesuai dengan domisili perusahaan yang bersangkutan. Surat permohonan harus ditanda tangani oleh Direksi Perusahaan. b. Membuat Surat Pernyataan yang isinya kesediaan untuk mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ASKARINDO. dan bersedia membayar uang pangkal dan uang iuran anggota. c. Membuat
Surat
Pernyataan
yang
isinya
bersedia
membantu usaha dan kegiatan ASKARINDO, baik dengan dana maupun dalam bentuk lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Angggaran Rumah Tangga ASKARINDO.
(4). Penerimaan terhadap permohonan menjadi Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa ditetapkan dan diberitahukan oleh Dewan Pengurus Daerah, dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya permohonan.
Pasal 5 Sertifikat Keanggotaan ASKARINDO a. Perusahaan yang diterima sebagai Anggota diberikan tanda
anggota
ASKARINDO,
berupa
yang
Sertipikat
berlaku
selama
Keanggotaan satu
periode
kepengurusan sejak tanggal penerbitan sertipikat tersebut oleh Dewan Pengurus Pusat. b. Perpanjangan diberikan
sertifikat
keanggotaan
selambat-lambatnya
30
ASKARINDO
(tigapuluh)
hari
kalender setelah terbentuknya Dewan Pengurus Pusat. c. Dalam hal suatu perusahaan mempunyai cabang di provinsi
lain,
maka
cabang
perusahaan
yang
bersangkutan dapat memperoleh Sertipikat Keanggotaan ASKARINDO dengan menempuh tata cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga ini.
d. Sertiikat Keanggotaan ASKARINDO wajib mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai Perusahaan Kena Pajak (PKP).
Pasal 6 Sanksi Terhadap Anggota (1) Setiap
Anggota
yang
tidak
mentaati
kewajibannya
dikenakan sanksi oleh Dewan Pengurus Daerah setelah sebelumnya
mendengar
pertimbangan
dari
Dewan
Pengurus Pusat.dan atau Dewan Pembina, yaitu : a. Bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga. b. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi. c. Tidak memenuhi kewajiban keanggotaan sebagaimana yang ditetapkan organisasi, seperti antara lain tidak membayar uang iuran anggota. d. Tidak mematuhi keputusan organisasi. e. Menyalahgunakan
kedudukan,
wewenang
kepercayaan yang diberikan organisasi.
dan
(2) Sanksi terhadap Anggota dapat berupa : a. Teguran atau peringatan tertulis. b. Pemberhentian sebagai anggota. (3) Setiap anggota yang dikenakan sanksi dapat melakukan pembelaan kepada Dewan Pengurus Pusat
dan atau
Dewan Pengawas dan Dewan Pembina. (4) Sanksi dapat dicabut bilamana dalam pembelaannya anggota yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah. (5) Pencabutan
sanksi dilakukan oleh Dewan Pengurus
Daerah setelah mendengar pertimbangan
dari Dewan
Pengurus Pusat , Dewan Pengawas dan Dewan Pembina terhadap hal-hal yang dimaksud Pasal 39 Anggaran Dasar. Pasal 7 Kehilangan Keanggotaan (1) Anggota
Biasa
dan
Anggota
Luar
Biasa
kehilangan
keanggotaan ASKARINDO karena : a. Mengundurkan diri. b. Menghentikan usahanya. c. Semua ijin usaha yang dimiliki dicabut oleh Pemerintah.
(2) Anggota Kehormatan kehilangan keanggotaan ASKARINDO karena : a. Mengundurkan diri. b. Meninggal dunia.
BAB IV SUSUNAN PERSONALIA Bagian Pertama Dewan Pembina Pasal 8 (1) Susunan personalia Dewan Pembina terdiri dari : a.
1 (satu) Orang Ketua;.
b.
2 (dua) orang Wakil Ketua;.
c.
1 (satu) orang Sekretaris;.
d.
2(dua) orang wakil sekretaris
e.
1 (satu) orang Bendahara;
f.
2 (dua) orang Wakil Bendahara;
g.
Beberapa orang Anggota Dewan Pembina.
(2) Dewan Pembina bekerja secara kolektif dan semua Keputusan yang ditetapkan
harus berdasarkan atas
keputusan Rapat Pleno Dewan Pembina. Bagian Kedua Dewan Pengawas Pasal 9 (1). Susunan personalia Dewan Pengawas terdiri dari : a. 1 (satu) Orang Ketua; b. 2 (dua) orang Wakil Ketua;. c. 1 (satu) orang Sekretaris;. d. 1 (satu) orang wakil sekretaris; e. 1 (satu) orang Bendahara; f.
1 (dua) orang Wakil Bendahara;
(2) Dewan Pengawas bekerja secara kolektif dan semua Keputusan yang ditetapkan
harus berdasarkan atas
keputusan Rapat Pleno Dewan Pengawas. Bagian Ketiga Dewan Pengurus Pusat Pasal 10 (1) Susunan personalia Dewan Pengurus Pusat terdiri dari :
a.
1 (satu) Orang Ketua Umum;
b.
6 (enam) orang Wakil Ketua (dari unsur DPD);
c.
1 (satu) orang Sekretaris Jenderal;
d.
2 (dua) orang Wakil Sekretaris Jenderal;
e.
1 (satu) orang Bendahara;
f.
2 (dua) orang Wakil Bendahara;
g.
4 (empat) orang Kepala Kompartemen.
(2) Kompartemen yang dimaksud ayat (1) huruf g diatas adalah : Kompartemen Teknik, Kompartemen Hukum, Kompartemen Niaga,
dan
Kompartemen
Organisasi
dan
Sosial
Kemasyarakatan. (3) Masing-masing kompartemen membawahi bidang-bidang yaitu : a. Kompartemen Teknik Membawahi Bidang Penumpang, Bidang Barang dan Bidang Komponen / Material. b. Kompartemen Hukum membawahi Bidang Hukum, Bidang Perundang-Undangan, dan Bidang Hubungan Pemerintah. c. Kompartemen Niaga membawahi : Bidang Pajak Tarif
Harga, Bidang Niaga, dan Bidang Promosi. d. Kompartemen Organisasi dan Sosial Kemasyarakatan membawahi : Bidang Keanggotaan dan Diklat, Bidang Sosial Kemasyarakatan,
dan Bidang Organisasi dan
Daerah. (4) Dewan Pengurus Pusat bekerja secara kolektif dan semua Keputusan yang ditetapkan
harus berdasarkan atas
keputusan Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat. (5) Anggota Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat adalah seluruh anggota Dewan Pengurus Pusat. Bagian Keempat Dewan Pengurus Daerah Pasal 11 (1) Susunan personalia Dewan Pengurus Daerah terdiri dari : a.
1(satu) orang Ketua
b.
3 (tiga) orang Wakil Ketua
c.
1 (satu) orang sekretaris.
d.
1 (satu) orang wakil sekretaris
e.
1 (satu) orang bendarahara
f.
1 (satu) orang wakil Bendahara.
g.
4 (empat) orang Ketua Bidang.
(2) Bidang sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf g diatas adalah : a.
Bidang Teknik.
b.
Bidang Niaga.
c.
Bidang Hukum dan Pemerintahan.
d.
Bidang Organisasi dan Sosial Kemasyarakatan.
(3) Dewan Pengurus Daerah bekerja secara kolektif dan semua Keputusan
yang
ditetapkan
harus
didasarkan
atas
keputusan Rapat Pleno Dewan Pengurus Daerah. (4) Anggota Rapat Pleno Dewan Pengurus Daerah adalah seluruh anggota Dewan Pengurus Daerah. Pasal 12 Tugas-Tugas Dewan Pengurus Dalam
memenuhi fungsi
dan
tugas
pokok
ASKARINDO
sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 11,12 dan 13, Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah
berkewajiban : (1) Melaksanakan seluruh hasil keputusan Munas, Rakernas, Musda, Rakerda, dan Peraturan Organisasi. (2) Melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian untuk
dan
mencapai fungsi dan tugas pokok
ASKARINDO. (3) Melaksanakan Program Kerja yang telah disahkan oleh Dewan Pembina. (4) Memperhatikan saran dan pertimbangan Dewan Pengawas dalam
rangka
tercapainya
fungsi
dan
tugas
pokok
ASKARINDO.
BAB V TATA CARA PEMILIHAN Bagian Pertama Dewan Pembina dan Dewan Pengawas Pasal 13 1)
Calon Dewan Pembina diusulkan oleh MUSDA untuk disyahkan dalam MUNAS, minimal 3 (tiga) orang untuk
anggota Dewan Pembina. 2)
Calon Dewan Pengawas diusulkan oleh Musyawarah Nasional untuk diangkat sebagai Dewan Pengawas oleh Dewan Pembina,berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 5 (lima) orang dari Dewan Pengurus Daerah 2 (dua) orang dari profesional.
3)
Pengangkatan
Ketua
Dewan
Pengawas
berdasarkan
Keputusan Rapat Pleno Dewan Pembina.
Bagian Kedua Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah Pasal 14 (1) Dewan Pengurus Pusat diangkat oleh Dewan Pembina berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Pembina melalui musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara secara langsung oleh peserta Rapat Dewan Pembina. (2) Dewan Pengurus Daerah diangkat oleh Dewan Pembina melalui musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara secara langsung oleh peserta Rapat Dewan Pembina
berdasarkan usulan calon yang diajukan oleh Dewan Pengurus Daerah yang ada.
BAB VI PERSYARATAN JABATAN Bagian Pertama Dewan Pembina dan Dewan Pengawas Pasal 15 Persyaratan untuk menjadi Anggota Dewan Pembina dan Dewan Pengawas : (1)
Warga Negara Republik Indonesia.
(2)
Memiliki Perusahaan Industri Karoseri dan berstatus sebagai Pemegang Saham yang dibuktikan dengan Daftar Pemegang Saham
(3)
Mempunyai kemampuan untuk membina, mengembangkan dan memajukan Organisasi ASKARINDO. Bagian Kedua Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah
Pasal 16 Persyaratan untuk menjadi Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah ASKARINDO adalah : 1.
Warga Negara Republik Indonesia.
2.
Tenaga profesional dan bekerja penuh waktu, yaitu tenaga dan
waktu
kerjanya
sepenuhnya
hanya
untuk
ASKARINDO. 3.
Mempunyai visi dan misi sesuai dengan Anggaran Dasar ASKARINDO.
4.
Memiliki pandangan yang luas dan memiliki kompetensi di bidang karoseri dan mampu membina dan memelihara hubungan baik dengan Pemerintah dan anggota.
Bagian Ketiga Pelantikan Pasal 17 (1) Dewan Pembina dan Dewan Pengawas dan Dewan
Pengurus Pusat Menteri
dilantik oleh Menteri Perindustrian atau
Perhubungan
atau
pejabat
pemerintah
yang
mewakilinya. (2) Dewan Pengurus Daerah dilantik oleh Dewan Pembina atau pejabat Pemerintah Daerah terkait. Pasal 18 Kode Etik Anggota dan Pengurus (1) Kode Etik Anggota dan Pengurus ASKARINDO adalah sebagai tuntutan moral dan perilaku tidak melanggar hukum. Pengurus ASKARINDO diseluruh tingkatan Organisasi, merupakan pedoman mengenai nilai-nilai dan perilaku yang sesuai dengan visi, misi organisasi sehingga wajib ditaati serta diikuti oleh para anggota dan pengurus ASKARINDO baik di Pusat maupun di Daerah. (2) Kode Etik disusun untuk memudahkan para anggota dan pengurus
dalam
melakukan
kerjasama
yang
saling
menunjang dan saling menguntungkan serta mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat diantara para anggota sehingga terbentuk sikap kekeluargaan dalam organisasi ASKARINDO yang profesional. (3) Kode etik anggota dan pengurus ASKARINDO diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Organisasi hasil Rakernas yang sejalan dengan visi dan misi organisasi. Pasal 19 Pembagian Tugas Dewan Pengawas (1) Pembagian tugas diantara anggota Dewan Pengawas dilakukan
oleh
Ketua
berdasarkan
Program
Kerja
Pengawasan yang disahkan oleh Dewan Pembina. (2) Ketua
Dewan
Pengawas
dalam
rangka
pengawasan
terhadap pelaksanaan fungsi, tugas pokok dan kegiatan organisasi yang dilaksanakan oleh Dewan Penurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah, berkewajiban : a.
Memimpin
organisasi
Dewan
Pengawas
melaksanakan tugas dan wewenang,
dalam
baik keluar
maupun kedalam. b.
Mengkordinasikan langkah-langkah Dewan Pengawas dalam hal yang bersifat kebijaksanaan.
c.
Memimpin Pengawas.
rapat-rapat
yang
diadakan
Dewan
d.
Mengkoordinasikan
dan
mensinkronisasikan
pelaksanaan tugas para Wakil Ketua. e.
Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Dewan Pembina. Pasal 20 Pembagian Tugas Dewan Pengurus
(3) Pembagian tugas diantara Dewan Pengurus dilakukan oleh Ketua Umum untuk Dewan Pengurus Pusat dan Ketua untuk Dewan Pengurus Daerah berdasarkan Program Kerja dan
Keputusan-keputusan
Musyawarah
Nasional/Musyawarah Daerah masing-masing. (4) Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat dan Ketua Dewan Pengurus Daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas pokok
dan
kegiatan
organisasi
masing-masing,
berkewajiban : a.
Memimpin
organisasi
Dewan
Pengurus
masing-
masing dalam melaksanakan tugas dan wewenang, baik keluar maupun kedalam. b.
Mengkordinasikan langkah-langkah Dewan Pengurus masing-masing
dalam
hal
yang
bersifat
kebijaksanaan. c.
Memimpin
rapat-rapat
yang
diadakan
Dewan
Pengurus masing-masing. d.
Mengkoordinasikan
dan
mensinkronisasikan
pelaksanaan tugas para Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua masing-masing. e.
Bertanggung
jawab
kepada
Musyawarah
Nasional/Musyawarah Daerah masing-masing. (3) Para Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat dan Para Wakil Ketua Dewan Pengurus Daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas pokok dan kegiatan organisasi masing-masing berkewajiban : a.
Mewakili Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat dan Wakil Ketua Dewan Pengurus Daerah masing-masing dalam
mengkordinasikan
pelaksanaan
tugas-tugas
dan
mensinkronisasikan
Kompartemen/
Bidang
dalam lingkup tugas masing-masing. b.
Mengembangkan mengawasi
kerjasama
kelancaran
yang
serasi
pelaksanaan
dan tugas
Kompartemen/Bidang dalam lingkup tugas masing-
masing. c.
Mewakili Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat dan Ketua
Dewan
Pengurus
Daerah
atas
dasar
penunjukan Ketua Umum/Ketua masing-masing. d.
Bertanggung jawab kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat dan Ketua Dewan Pengurus Daerah dalam melaksanakan tugas masing-masing.
(4) Setiap
Ketua
Kompartemen
pada
Dewan
Pengurus
Pusat/Ketua Bidang pada Dewan Pengurus Daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas pokok dan kegiatan organisasi berkewajiban : a.
Memimpin, mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas Kompartemen/Bidang masing-masing.
b.
Mewakili Ketua Umum/Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat dan Ketua/Wakil Pengurus
Daerah
sesuai
Ketua Dewan
bidangnya
jika
yang
bersangkutan berhalangan. c.
Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua/Wakil
Ketua sesuai bidangnya masing-masing. d.
Jika Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat atau Ketua Dewan Pengurus Daerah berhalangan sementara atau tidak dapat menjalankan tugas sehari-harinya dalam waktu tertentu : a. Untuk Dewan Pengurus Pusat, Ketua Umum menunjuk salah seorang Wakil Ketua Umum untuk mewakilinya, dan jika semua Wakil Ketua Umum berhalangan maka Ketua Umum menunjuk salah seorang Ketua Kompartemen untuk mewakilinya. b. Untuk Dewan Pengurus Daerah, Ketua menunjuk salah seorang Wakil Ketua untuk mewakilinya, dan jika semua Wakil Ketua berhalangan maka Ketua menunjuk salah seorang Ketua Bidang untuk mewakilinya. Pasal 21
Sanksi Terhadap Anggota Dewan Pengurus atau Dewan Pengurus (1) Setiap Anggota Dewan Pengurus dapat dikenai sangsi oleh Dewan Pengurus, karena :
a.
Secara
sadar
melanggar
atau
tidak
memenuhi
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. b.
Bertindak merugikan dan atau mencemarkan nama baik organisasi.
c.
Melanggar Peraturan Organisasi (PO) dan keputusan organisasi lainnya.
d.
Tidak memenuhi atau melalaikan kewajiban sebagai anggota Dewan Pengurus.
e.
Menyalahgunakan
kedudukan,
wewenang
dan
kepercayaan yang diberikan organisasi. (2) Sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengurus sesuai dengan tingkatan kesalahan yang dilakukan, adalah : a.
Peringatan tertulis
b.
Pemberhentian sementara (skorsing)
c.
Pemberhentian tetap dari Jabatan.
(3) Keputusan Pemberhentian Sementara atau tetap kepada anggota Dewan Pengurus yang bersangkutan dilakukan setelah
terlebih
dahulu
diberikan
peringatan
tertulis
sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, terkecuali dalam hal-hal
yang dianggap luar biasa dapat dilakukan melalui rapat Pleno Dewan Pengurus. (4) Dalam
masa
pemberhentian
pemberhentian tetap,
sementara
dan
setelah
anggota Dewan Pengurus yang
bersangkutan kehilangan haknya sebagai pengurus. (5) Anggota
Dewan
Pengurus
yang
dikenakan
sanksi
pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap berhak melakukan pembelaan diri secara berjenjang pada forum musyawarah resmi sesuai dengan tingkatan masing-masing. (6) Hak-hak rehabilitasi dapat diberikan kepada Anggota Dewan Pengurus yang telah mendapat sanksi, dengan keputusan organisasi. (7) Dewan Pengurus Daerah dapat dikenakan sanksi organisasi dari Dewan Pengurus Pusat sebagaimana Ayat (2) dengan tertulis dan masing-masing peringatan mempunyai batas waktu tiga puluh hari untuk memperbaikinya.
BAB VII KESEKRETARIATAN ORGANISASI
Pasal 22 Tugas, Jabatan dan Wewenang Pada
setiap
tingkatan
organisasi
ASKARINDO
memiliki
sekretariat organisasi, dengan uraian tugas, jabatan dan wewenang sebagai berikut : (1) Melayani semua urusan Dewan Pengurus. (2) Melaksanakan semua ketetapan dan tugas-tugas harian yang diberikan Dewan Pengurus masing-masing, mengelola segala
urusan
administrasi,
manajemen,
personalia,
keuangan, harta benda organisasi, dan pelbagai tugas kesekretariatan lainnya. (3) Sekretariat dipimpin oleh seoarang Sekretaris Jenderal/ Sekretaris sesuai tingkatan organisasi masing-masing, yang diangkat melalui prosedur uji kelayakan dan kepatutan ( fit and proper test) atas calon-calon yang diseleksi secara terbuka, diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus masing-masing. (4) Sebagai tenaga profesional dan bekerja penuh waktu, yaitu tugas
dan
waktu
kerjanya
hanya
untuk
organisasi
ASKARINDO, Sekretaris Jenderal/ Sekretaris bukan dari
perusahaan karoseri. Oleh karena itu jabatan Sekretaris Jenderal/ Sekretaris tidak dapat dirangkap oleh anggota pengurus. (5) Dalam
melaksanakan
tugasnya,
Sekretaris
Jenderal/
Sekretaris dibantu oleh beberapa orang staff yang jumlah dan pembagian kerjanya diatur sesuai kebutuhan atas persetujuan Dewan Pengurus masing-masing. (6) Sekretaris Jenderal/ Sekretaris dan staff mendapat gaji sesuai norma-norma ketenagakerjaan yang berlaku.
BAB VIII MUSYAWARAH, RAPAT DAN KEPUTUSAN Pasal 23 Musyawarah Nasional/ Musyawarah Nasional Luar Biasa (1) Musyawarah Nasional dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Dewan Pengurus Pusat. (2) Dewan Pengurus Pusat mempersiapkan bahan-bahan dan segala
sesuatu
yang
dperlukan
bertalian
dengan
pelaksanaan Musyawarah Nasional sebagaimana dimaksud
ayat (1). (3) Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab Dewan-Dewan Pengurus Daerah yang meminta diadakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa. (4) Peserta Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa terdiri dari : a.
Anggota Biasa yang mempunyai hak suara/memilih, hak dipilih dan hak bicara.
b.
Anggota Kehormatan yang mempunyai hak dipilih dan hak bicara.
c.
Anggota Luar Biasa yang mempunyai hak dipilih dan hak bicara
Pasal 24 Musyawarah Daerah/ Musyawarah Daerah Luar Biasa (1) Musyawarah Daerah diselenggarakan
oleh dan menjadi
tanggung jawab Dewan Pengurus Daerah. (2) Dewan Pengurus Daerah mempersiapkan bahan-bahan dan segala
sesuatu
yang
diperlukan
berkaitan
dengan
pelaksanaan Musyawarah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1).
(3) Musyawarah Daerah Luar Biasa diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab yang meminta diadakannya Musyawarah Daerah Luar Biasa. (4) Peserta Musyawarah Daerah Luar Biasa terdiri dari : a.
Anggota Biasa yang mempunyai hak suara/hak memilih, hak diplih dan hak bicara.
b.
Anggota Kehormatan yang mempunyai hak dipilih dan hak bicara.
c.
Anggota luar Biasa yang mempunyai hak dipilih dan hak bicara. Pasal 25 Rapat Kerja Nasional
(1) Peserta Rapat Kerja Nasional terdiri dari : a. Dewan Pembina; b. Dewan Pengawas; c. Dewan Pengurus Pusat ;
d. Dewan Pengurus Daerah ; (2) Hasil Rapat Kerja Nasional merupakan rekomendasi kepada Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah (3) Rapat Kerja Nasional dilaksanakan sesuai tata tertib yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pasal 26 Rapat Dewan Pembina dan Dewan Pengawas (1) Rapat Dewan Pembina dan Dewan Pengurus
membahas
dan memutuskan masalah-masalah yang berkaitan kinerja Dewan Pengurus dalam melaksanakan Program Kerja dalam
rangka
pelaksanaan
pencapaian
fungsi
dan
tujuan
tugas
organisasi
pokok
dan
ASKARINDO
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 12 dan 13 ,Anggaran Dasar. (2) Dewan Pembina dan Dewan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. (3) Panggilan Rapat Dewan Pembina dan Dewan Pengawas harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara
rapat. (4) Rapat Dewan Dewan Pembina dan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Dewan Pembina atau Dewan Pengawas. Dalam hal Ketua Dewan Pembina atau Ketua Dewan Pengawas tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan Pembina atau Dewan Pengawas
dipimpin oleh
Wakil Ketua.. (5) Satu anggota Dewan Pembina atau Dewan Pengawas hanya dapat diwakili oleh anggota Dewan Pembina atau Dewan Pengawas lainnya dalam Rapat Dewan Pembina atau Dewan Pengawas dengan surat kuasa. (6) Rapat Dewan Pembina atau Dewan Pengawas
sah dan
berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : a. Rapat Dewan Pembina atau Dewan Pengawas dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota Dewan Pembina atau Dewan Pengawas. b. Dalam hal korum tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Dewan Pembina atau Dewan Pengawas yang kedua. (7) Rapat Dewan Pembina atau Dewan Pengawas yang kedua
sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari ½
(satu per dua) dari jumlah
anggota Dewan Pembina atau Dewan Pengawas. (8) Hal-hal lain yang menyangkut Rapat Dewan Pengurus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi. Pasal 27 Rapat Dewan Pengurus 1) Rapat Dewan Pengurus
membahas dan memutuskan
masalah-masalah yang berkaitan dengan Program Kerja dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dan pelaksanaan fungsi dan tugas pokok ASKARINDO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 12 dan 13 ,Anggaran Dasar. 2) Dalam
Rapat
Dewan
Pengurus
untuk
menyelesaikan
masalah-masalah organisasi ASKARINDO harus meminta saran dan pertimbangan dari Dewan Pembina dan Dewan Pengawas. 3) Panggilan Rapat Dewan Pengurus
harus mencantumkan
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat 4) Rapat Dewan Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus.
Dalam hal Ketua Umum /Ketua tidak
dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan Pengurus
dipimpin oleh Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua. 5) Satu anggota Dewan Pengurus hanya dapat diwakili oleh anggota Dewan Pengurus
lainnya dalam Rapat Dewan
Pengurus dengan surat kuasa. 6) Rapat Dewan Pengurus
sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat apabila : a. Hasil Rapat Dewan Pengurus mencapai mufakat. b. Rapat Dewan Pengurus dihadiri paling sedikit 2/3 ( dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Pengurus.. c. Dalam hal korum tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Dewan Pengurus yang kedua. 7) Rapat Dewan Pengurus
yang kedua sah dan berhak
mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Pengurus. 8) Hasil rapat Dewan Pengurus harus mendapat persetujuan dan pengesahan dari Dewan Pembina. 9) Hal-hal lain yang menyangkut Rapat Dewan Pengurus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
BAB IX
KEUANGAN / PERBENDAHARAAN Pasal 28 Sumber Dana (1) ASKARINDO memperoleh dana sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Anggaran Dasar. (2) Besar uang pangkal dan uang iuran anggota ditetapkan berdasarkan asas proporsional sesuai kemampuan anggota berdasarkan keputusan Rapat Pleno Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus atau ditentukan dalam Peraturan Organisasi hasil Rapat Kerja Nasional. (3) Untuk memperkuat keuangan ASKARINDO pada setiap tingkat,
Dewan
Pengurus
setiap
tingkat
dibenarkan
mengadakan upaya sendiri yang sah, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta dengan persetujuan Dewan Pembina. Pasal 29 Perimbangan Pembagian Keuangan Uang pangkal dan uang iuran anggota yang ditarik oleh Dewan Pengurus Daerah pembagiannya ditetapkan sebagai berikut, : a. 20 (duapuluh per seratus) untuk ASKARINDO Pusat
b. 80 (delapanpuluh per seratus) untuk ASKARINDO Daerah Pasal 30 Penggunaan Dana (1) Kebijakan penggunaan dan pengelolaan dana pada setiap tingkatan organisasi ditetapkan berdasarkan Program Kerja tahunan yang disusun oleh Sekretariat setiap tingkatan, atas persetujuan
Dewan
Pengurus
masing-masing,
dan
disahkan oleh Dewan Pembina. (2) Dewan Pengurus setiap tingkatan bertanggung jawab atas pengawasan internal, penerimaan dan penggunaan dana serta pengelolaan perbendaharaan atau harta kekayaan organisasi pada tingkatan masing-masing.
(3) Untuk keperluan pengawasan, Dewan Pengurus setiap tingkatan harus menggunakan akuntan publik apabila diperlukan yang melakukan pemeriksaan keuangan (audit) sekali dalam setahun. Pasal 31 Pertanggung-jawaban Keuangan
(1) Rapat Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah untuk membahas dan meneliti laporan keuangan dan perbendaharaan organisasi dari sekretariat masingmasing diadakan selambat-lambatnya satu kali dalam tiga bulan,
dan
laporan
keuangan
dari
perbendaharaan
organisasi tahunan dapat diaudit oleh akuntan publik. (2) Laporan keuangan dan perbendaharaan organisasi harus disampaikan pada setiap Rapat tahunan masing-masing. (3) Pembukuan organisasi di setiap tingkatan dimulai pada setiap tanggal satu Januari sampai dengan tanggal tiga puluh satu Desember tahun yang sama. (4) Dewan Pengurus Pusat dan dewan Pengurus Daerah mempertanggung-jawabkan pengelolaan
keuangan
dan
perbendaharaan organisasi kepada Musyawarah Nasional/ Musyawarah Daerah masing-masing.
BAB X LAMBANG DAN BENDERA Pasal 32 Lambang Bentuk, arti dan makna lambang ASKARINDO tertera pada lampiran 1 Anggaran Rumah Tangga ini. Pasal 33 Bendera (1) Setiap tingkatan organisasi ASKARINDO memiliki bendera yang sama bentuknya. Ketentuan mengenai hal bendera tertera pada Lampiran 2 Anggaran Rumah Tangga ini. (2) Pada acara-acara resmi organisasi seperti : Musyawarah Nasional/ Musyawarah Nasional Luar Biasa/ Musyawarah Daerah/ Musyawarah Daerah Luar Biasa dan pertemuan resmi lainnya, bendera ASKARINDO dari tingkatan yang bersangkutan dipasang di depan podium berdampingan dengan bendera merah putih.
BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 34 Perubahan Anggaran Rumah Tangga Perubahan Anggaran Rumah Tangga ASKARINDO ditetapkan berdasarkan ketetapan Musyawarah Nasional, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Pasal
36 dan disahkan oleh
Dewan Pembina.
BAB XII PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 35 Pembubaran Organisasi (1) Pembubaran ASKARINDO dapat dilaksanakan apabila sudah tidak diperlukan lagi oleh anggota dan pemerintah. (2) merupakan keputusan mutlak dari peserta yang memiliki hak suara yang hadir dalam Musyawarah Nasional sebagaimana dimaksud Pasal 56 Anggaran Dasar (3) Apabila
ASKARINDO
dibubarkan
maka
Musyawarah
Nasional harus pula menetapkan syarat pembubaran dan syarat likuidasi harta kekayaan ASKARINDO.
BAB XIII PERATURAN KHUSUS Pasal 36 Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut oleh Dewan Pembina dalam suatu peraturan atau ketentuan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dan dipertanggung jawabkan pada Musyawaran Nasional.
BAB XIV PERATURAN PENUTUP Pasal 37 (1) Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan oleh Musyawarah Nasional ke-VI pada tanggal 01 Juli 2012 di Jakarta dan disahkan oleh Dewan Pembina.
(2) Sejak berlakunya Anggaran Rumah Tangga yang baru, maka Anggaran Rumah Tangga yang ada dan telah berlaku sebelum Anggaran Rumah Tangga ini, dinyatakan tidak berlaku lagi. (3) Agar setiap anggota dapat mengetahuinya, Dewan Pengurus Pusat
diperintahkan
untuk
mengumumkan
dan
atau
menyebarluaskan Anggaran Rumah Tangga ini kepada setiap anggota dan khalayak lainnya.
