1/10/2012
Artikel merupakan tugas dalam perkuliahan Teori Kebudayaan, Paska Sarjana Arkeologi UGM, 2012
Cagar Budaya Kawasan Kota Lama Padang
Sebagai Sisa Material Historis | Alfa Noranda
Arkeologi sebagai ilmu yang mempelajari materi hasil kebudayaan masalalu, telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pada saat ini perkembangan ilmu ini mulai menyoroti materi yang dapat ditemui dalam sendi-sendi kehidupan. Namun sebenarnya sebagai sebuah ilmu, masih banyak memiliki keterbatasan dalam theory dan methode. Tidak bisa dipungkiri bahwa sebuah ilmu diharapkan memiliki ragam pendekatan dalam menjelaskan objek kajiannya, sehingga pada saat sekarang arkeologi lebih banyak memakai teori dan metode yang dimiliki oleh bidang ilmu lainnya. Hal demikian menjadi tantangan tersendiri yang dihadapi oleh arkeologi sebagai ilmu. Yang memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan ilmu ini adalah arkeolog atau pelaku keilmuan arkeologi itu sendiri. Objek arkeologi yang disebutkan sebagai materi hasil kebudayaan memiliki banyak bentuk, diantaranya adalah artefak, ekofak, dan fitur. Artefak adalah produk benda berbahan dari alam yang telah bertranformasi bentuk karena manusia yang membentuknya dan memiliki fungsi tertentu sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri, ekofak adalah produk hasil alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia serta juga jejak hasil alam berbentuk mikro dan makro-biologis, sedangkan fitur adalah hasil rupa permukaan bumi dalam bentuk yang simetris ataupun tidak, yang muncul akibat aktivitas produk manusia yang merubahnya dan biasanya berguna untuk manusia yang merubahnya. Artefak, ekofak maupun fitur sebagai produk memiliki hubungan dengan manusia pembuatnya dan alam penyedia sumberdayanya, terkadang produk tersebut tetap ada dan sesuai fungsinya pada generasi atau manusia yang ada setelah manusia yang membuatnya meninggal. Pada posisi ini artefak tersebut mengalami proses reuse atau penggunaan kembali, proses reuse inipun terkadang tidak terjadi akibat produk tersebut diwariskan namun juga bisa karena ditemukan kembali oleh manusia yang baru setelah dibuang.
Cagar Budaya, seperti itulah indonesia merepresentasikan artefak, ekofak dan fitur. Representasi ini diatur oleh sebuah produk perundangan-undangan khusus tentang cagar budaya, adalah Undang-Undang No 11 Tahun 2010 yang mengaturnya. Dildalam perundangan tersebut disampaikan juga bentuk-bentuk dari cagar budaya diataranya ; cagar budaya itu sendiri, benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya. Cagar Budaya sendiri dipertimbangkan untuk dilindungi oleh undang-undang salah satu pertimbangannya adalah; “Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan
dan
dikelola
secara
tepat
melalui
upaya
pelindungan,
pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pada perundangan ini disebutkan bahwa cagar budaya memiliki nilai penting untuk sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Namun hal tersebut masih terlihat klise/kabur, tidak dijelaskan secara rinci elemen apa yang ada didalam kategori nilai penting tersebut sehingga jika ditelaah secara seksama maka nilai tersebut tidak dapat dijabarkan secara rasional. Ketidakmampuan undang-undang dalam menjelaskan akan nilai penting yang terdapat pada cagar budaya tersebut tidak dapat juga disalahkan karena hingga pada saat inipun arkeolog belum memiliki kemampuan yang cukup dalam menjelaskan keilmuannya terkait dengan keterbatasan akan teori dan metode seperti yang dipaparkan pada awal.
Sangat ironi memang tujuan baik dalam perundangan tidak akan dapat terlaksana dengan baik karena ketidakmampuannya dalam menjelaskan secara rinci apa maksud dan tujuannya. Pada tataran objek, terlihat dengan jelas sekali mana yang dikategorikan sebagai cagar budaya. Berdasarkan produk undang-undang pada pasal 1 point 1 yang dimaksud dengan cagar budaya adalah Warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.” Kawasan adalah satuan ruang geografis yang terdapat pada permukaan bumi, pada koridor ini, kawasan yang terdapat pada wilayah kesatuan Negara republik Indonesia. Kawasan sendiri diatur dalam perundagan cagar budaya pada pasal 1 point 6, secara definisi kawasan cagar budaya berarti satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. pada point 5 Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Sebuah kawasan dapat diakui menjadi kawasan cagar budaya memiliki ketentuan yang harus dipenuhi antara lain, memiliki 2 situs, mengandung benda cagar budaya, bangunan dan/atau struktur cagar budaya. Apabila ada kawasan yang tidak memenuhi syarat tersebut tidak termasuk kawasan cagar budaya.
Sedangkan yang dimaksud dengan benda cagar budaya pada pasal 1 point 2 adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisasisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Bangunan cagar budaya pada pasal 1 point 3 adalah; susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap. Struktur cagar budaya pada pasal 1 point 4 adalah; susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
Sehingga dalam bentuk ketentuan tersebut kawasan cagar budaya dapat dilihat pada tabel berikut; Skala Cagar Budaya Makro
Skala Semi Makro
Skala Mikro Benda Cagar Budaya 1
Situs 1
Bangunan Cagar Budaya 1
Struktur Cagar budaya 1 Kawasan Cagar Budaya Benda Cagar Budaya 2
Situs 2
Bangunan Cagar Budaya 2
Struktur Cagar budaya 2
Tabel diatas memperlihatkan skala cagar budaya sesuai dengan apa yang didekripsikan dalam produk perundang-undangan, terlihat bahwa kawasan cagar budaya adalah bentuk terbesar pada urutan cagar budaya yang ada, diikiuti oleh situ dan pada skala terkecil ada benda, bangunan dan struktur cagar budaya. Apakah jika bertolok ukur dari tabel tersebut sebauh kota dapat dikategorikan sebagai kawasan cagar budaya, sebagai contoh Kota Lama Padang. Kota Padang merupakan kota bersejarah, hal tersebut masih perlu diteliti dengan seksama karena pada saat ini Kota Padang masih memiliki keterbatasan akan nilai sejarah. Dalam peta geografis, Kota Padang memiliki posisi yang
strategis. Hal itu terbukti dengan tercatatnya Kota padang sejak 1720 dalam peta ekspedisi East India Company (EIC) 1. Kota Padang merupakan wilayah rantau Alam Kebudayaan Minangkabau, Kota Padang terletak di wilayah dataran rendah bagian barat Pulau Sumatera, tepatnya pada bagian pesisir barat Sumatera. Selain itu, Kota Padang memiliki 19 buah pulau yang terbesar adalah Pulau Bintangur. Padang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang merupakan pintu gerbang untuk mengakses wilayah di Sumatera Barat baik dengan menggunakan transportasi laut maupun udara. Secara astronomis Padang terletak antara 0°44’00”-1º08’38” LS dan 100°05’05”100°34’09” BT (Bappeda, 2007 hlm. 3). Kota Padang terdiri atas dataran rendah dan dataran tinggi. Permukaan dataran rendah memiliki ketinggian antara 1-5 mdpl, sedangkan dataran tinggi terdapat antara ketinggian antara 50-100 mdpl, pada bagian timur Kota Padang terdapat perbukitan yang mempunyai ketinggian antara 300-1853 mdpl, sehingga dapat diketahui rata-rata ketinggian kota pada dari permukaan laut adalah 0-1853 mdpl. Kota Padang dilewati oleh beberapa aliran sungai, ada lima sungai besar dan enam belas sungai kecil dengan sungai terpanjang Batang Kandis mencapai panjang 20 km. Tingkat curah hujan Kota Padang mencapai rata-rata 314,47 mm per bulan dengan rata-rata hari hujan lima belas hari per bulan pada tahun 2006. suhu udara cukup tinggi yaitu antara 22,50-31,50 C dengan kelembabannya antara 74-84 persen (Bappeda, 2007 hlm. 3). Luas wilayah Kota Padang berdasarkan PP No 17 tahun 1980 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Padang berjumlah 694,96 km2 .
1
http://maps.kit.nl/apps/s7#focus
Picture 1 Peta Kota Padang (sumber;Bappeda Kota)
Saat ini. Secara Geologis Kota Padang saat ini juga dikategorikan sebagai Kawasan yang rawan terhadap bencana alam pada peta rawan bencana Nasional. Hal itu dilatar belakangi dengan apa yang terjadi pada tahun 2009. Pada tanggal 30 september 2009 terjadi gempa yang cukup kuat dikarenakan gerakan lempeng bumi pada wilayah Kabupaten Padang Pariaman, sehigga mengakibatkan terjadi kerusakan fisik yang parah di kota tersebut. Batas-batas Wilayah Kota Padang: Utara
: Kabupaten Padang Pariaman
Selatan
: Kabupaten Pesisir Selatan
Timur
: Kabupaten Solok
Barat
: Samudra Hindia
Produk tidak akan ada tanpa adanya manusia yang mengkreasikannya. Bentuk kreasi tersebut terekspresi dalam bentuk rupa yang sistimatis presisi, berukuran kecil atau besar hal itu bertolak dari manfatnya. Terciptanya produk tidak terlepas dari hubungan atau relasi pihak dalam hal ini manusia yang bekerja (buruh) serta alat produksi yang dimiliki oleh pemilik modalnya. Begitu juga ditarik kepada terbentuknya sebuah kota seperti kota padang terkhusus kawasan kota lama padang. Kawasan kota lama padang yang ada tidak akan terbentuk secara ajaib tanpa ada yang mengerjakannya. Secara terbentuknya kawasan kota lama padang mengalami beberapa tahap berikut penjabaran secara historisnya; Sebelum tahun 1660 padang diketahui sebagai wilayah perkampungan dengan nama kampung batung, kampung yang berada pada wilayah rantau alam budaya minangkabau, dan berada dibaah pemerintahan kerajaan pagaruyung Pada tahun 1660 Kota Padang telah mulai diduduki oleh belanda dalam hal ini Verenigde Oost Indie Compagnie (VOC) atas perjanjian yang dilakukan dengan raja-raja muda pagaruyung, Pada tahun 1669 terjadi pergolakan masyarakat yang ada di koto tangah dan melakukan penyerangan dan penghancuran loji-loji kota padang, Pada tahun 1783 terjadi penundukan Kota Padang oleh kerajaan Inggris dan mulai dikuasai pada tahun 1785, penguasaan itu hanya berlangsung hingga tahun 1788 dan dikembalikan kepada VOC. Pada tahun 1789 kota padang kembali dikuasai oleh VOC Dalam masa berbenah diri Kota Padang Pada bulan Desember tahun 1793 diserang oleh Le Meme kelompok bajak laut yang berasal dari Perancis, penyerangan dan penguasaan berlangsung sekitar
enam belas hari, kelompok pembajak ini mengobrak-abrik gedung pemerintah serta gudang yang terdapat pada kawasan aliran Batang Arau Pada tahun 1795 Padang kembali dikuasai oleh Inggris, hal tersebut terjadi karena perkembangan politik yang terjadi di Eropa, penguasaan itu terjadi hingga tahun 1819. Pada tanggal 22 Mei 1819 sampai 1945 Kota Padang dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda, Padang masih difungsikan sebagai pusat kegiatan politik, militer dan ekonomi, namun sejak saat itu Padang menduduki posisi sebagai ibukota administratif setingkat provinsi. Pada tahun 1958 secara nasional, padang secara resmi menjadi ibu kota Sumatera Barat . Selama proses sejarah tersebut terjadi relasi antara pemilik kekuasaan dan modal dengan masyarakat setempat dan masyarakat pendatang yang lainnya. Interaksi satu pihak dengan pihak yang lain tersebut membuahkan produk-produk kota tersebut, bentuk produk tersebut dapat berupa produk komoditi, produk bangunan, produk politik dan ragam produk lainnya. Disini masyarakat pemilik lahan hanya berperan sebagai pelaku kerja dalam bentuk profesi yang berbeda tanpa memiliki kuasa terhadap tanahnya sendiri sampai pada masa kemerdekaan. Produk material adalah bentuk hasil komoditi yang digunakan dalam menunjang kebutuhan manusia dalam kebutuhan sehari-hari. Pada kasus kota padang, dapat diketahui pembangunan loji yang dimulai pada tahun 1660 bertujuan dalam menunjang belanda untuk melakukan aktivitas perdagangann dan poliitiknya di kota padang . pembangunan tersebut melibatkan tenaga pekerja dan sumberdaya lain yang dibutuhkan termasuk sumberdaya alam yang digunakan sebagai bahan bangunan. Masyarakat kampung batung yang awalnya adalah masyarakat yang menetap tidak bisa melakukan pembangunan seperti demikian, karena keterbatasan modal, peralatan, pengetahuan dan sumber penunjang lainnya. Sedangkan pemerintahan
kerajaan pagaruyung hanya dapat melihat dan tidak dapat berbuat apa-apa karena telah terikat perjanjian untuk mengusir kekuasaan aceh dengan pihak belanda. Perkembangan produk materi tingkat kata tidak hanya terbatas pada pembangunan loji, juga terlihat pada perkembangan pemukiman setelah itu, seperti pembangunan permukiman masyarakat eropa, masyarakat china, masyarakat india, masyarakat arab, masyarakat nias, masyarakat jawa, masyarakat bugis, dan masyarakat lokal sendiri semua pembangunan tersebut tertuang dalam perencanaan pembangunan kota pada masa awalnya. Selain itu pembangunan sarana private tersebut didukung oleh pembangunan fasilitas publik pendukung, seperti taman kota, drainase kota , jalan kota dan jalur kerta api. Perkembangan kota lama padang yang saat sekarang masih dapat terlihat buktinya adalah hasil proses sejarah atau materiali histories hasil kepentingan perdagangan belanda dengan memaksimalkan kesempatan yang didapat atas perjanjian dengan raja muda pagaruyung. Hal tersebut dapat menjadi pembelajaran sejarah ke depannya bagi generasi yang memahami nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Perjuangan dalam eksistensi masyarakat kembali untuk merebut apa yang menjadi haknya pernah terjadi dikota padang, sesperti yang disampaikan dalam kronologi sejarah pada tahun 1669 pergilakan di kototangah memicu penyerangan ke kota lama padang, masyarakat menghancurkan loji-loji pemerintah belanda, hal itu bertolok ukur atas pembangunan loji-loji tersebut merupakan bentuk kekuasaan asing diwilayah kebudayaan minangkabau. Pada kasus ini terlihat bahwa perjanjian yang dihasilkan oleh pemerintah belanda dan raja muda pagaruyung bukanlah atas kesepakatan rakyatnya, namun kepentingan sepihak dari kerajaan. Terukur bahwa masyarakat memiliki keinginan yang kuat untuk tidak mengamini kekuasaan kerajaan yang semena-mena tanpa
mempertimbangkan dampak terhadap masyarakatnya. Tergambarkan juga bahwa kekuasaan pagaruyung hanya legitimasi sepihak kerajan tersebut tanpa mendapatkan dukungan masyarakatnya. Atau dapat juga merupakan suatu bukti bahwa “Adat Salingka Nagari “ maksudnya adalah adat istiadat tidak didominasi oleh satu kekuatan, namun berbatas pada ukuran wilayah kenagarian yang tertentu. Kota padang memiliki relasi yang jelas dengan masyarakatnya, baik pada masalalu maupun kekinian. Hubungan tersebut saat sekarang lebih kental daripada masalalu dengan adanya kewajiban individu membayar pajak dan iuran-iuran yang berkorelasi dengan penggunaan ruang untuk beraktivitas maupun pembangunan, yang hal itu konon berlatarbelakang kepentingan perawatan dan pembangunan kota tersebut secara berkelanjutan. Cagar budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan sangat kini dianggap sebagai prioritas bagi bagi pengembangan masyarakat dan kesejahteraannya. Tidak diharapkan terjadinya mistifikasi dan penguasaan absurd terhadap milik masyarakat. Tentulah hal ini perlu direalisasikan secara penuh, dengan menggunakan potensi yang ada. Kawasan kota lama memiliki nilai sejarah, bagi beberapa suku dan bangsa asing, dan tidak bisa dipungkiri bahwa kawasan tersebut dapat di kategorikan sebagai kawasan cagar budaya dunia. Namun dengan keadaan sekarang, kondisinya tidak bisa dimaksimalkan sebagai pusat ekonomi cultural, karena belum ditata dengan baik, dibutuhkan kesadaran dari semua pihak untuk menyelenggarakannya, tidak hanya masyarakat akademis, masyarakat sipil dan masyarakat usaha, masyarakat politik dan pemerintah sendiri sebagai regulator juga harus memiliki kesadaran akan bagaimana menata kawasan kota lama tersebut, sehingga dapat menunjang kebutuhan kota dalam bentuk lain..
Kepustakaan Buku
Adrisijanti, I.”Arkeologi Perkotaan Mataram Islam “. Yogyakarta : Jendela, 2000.
Bappeda. "PADANG DALAM ANGKA/PADANG IN FIGURE 2006". kerjasama Bappeda Kota Padang dengan Badan Pusat Statistik Kota Padang. Padang. 2007. Noranda, Alfa. Rekomendasi Pengelolaan Kawasan Bersejarah Pecinan Kota Padang. Skripsi Sarjana. Jurusan Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 2009. Grondin, Jean. Sejarah Hermeneutik, dari Plato sampai Gadamer. Ar-ruzz Media. Sleman, Yogyakarta. 2010 Koentjoroningrat. "Pengantar ilmu Anthropology". Aksara baru. Jakarta. 1985. Malaka, Tan. MADILOG; Material, Dialektika, Logika. Widjaya. Jakarta. 1951 Artikel
Bernstein, Henry. Notes on Capital and Peasantry. Review of African Political Economy, No. 10, Peasants (Sep. - Dec., 1977), pp. 60-73. Taylor & Francis, Ltd. http://www.jstor.org/stable/3997920. Bose, Sutapa. The Problem of Primitive Accumulation. Economic and Political Weekly, Vol. 23, No. 23 (Jun. 4, 1988), pp. 1169-1174. Economic and Political Weekly. http://www.jstor.org/stable/4378584. Cooper, Eugene. Mode of Production and Anthropology of Work. Journal of Anthropology Research, Vol. 40, No. 2 (Summer, 1984), pp. 257-270. University of New Mexico. http://www.jstor.org/stable/3629575. Eyerman, Ron. False Conciusness and Idiology in Marxist Theory. Acta Sociologica. Vol 24. No ½. Work and Idology (1981). Pp 43-56. sage publication Ltd. http://www.jstor.org/stable/4194332. Fridell, Gavin. Fair-Trade Coffe and Commodity Fetishism :The Limit of MarketDriven Social Justice. Historical Materialism 15 (2007) 79-104. Brill. www.brill.nl/hima.
Geschwender, James A and Levine, Rhonda F. Rasionalisasi of Sugar Production in Hawaii. Problem, Vol. 30, No 3, Thematic Issue: Technique and the Conduct of Life (Feb., 1983), pp. 352-368. University of California Press adn behalf of the Society for the Study of Social Problem. http://www.jstor.org/stable/800359. GR Knight. Peasant Labour and Capitalist Production in Late Colonial Indonesia: The 'Campaign' at a NorthJava Sugar Factory, 1840-70 . Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 19, No. 2 (Sep., 1988), pp. 245-265. Cambridge University Press on
behalf of Department of History, Singapore. http://www.jstor.org/stable/20071014.
National
University
of
Jonathan Friedman. Marxisme, Strukturalisme, dan Materialisme Populer. Man, New Series, Vol. 9, No. 3(Sep., 1974), pp. 444-469. Royal Antropological Institute of Great Britain and Ireland. http://www.jstor.org/stable/2800695 Loveman, Mara. The Modern State and the Primitive Accumulation of Symbolic Power. University of Wisconsin, Madison, AJS Volume 110 Number 6 (May 2005): 1651–83. The University of Chicago. 0002-9602/2005/11006-0003. Marcus, Anthony dan Menzies, Charles. Toward a Class-Struggle Anthropology. Anthopologica, Vol.47, No 1 (2005), pp 13-33. Canadian Anthropology Society. http://www.jstor.org/stable/25606215. Mattick, Paul. Value Theory and Capital Accumulation. Science & Society, Vol. 23, No. 1 (Winter, 1959), pp. 27-51Published. Guilford Press. http://www.jstor.org/stable/40400611. Nigel, Gary Howe. Dependency Theory, Imperialism, and the Production of Surplus Value on a World Scale. Latin American Perspectives, Vol. 8, No. 3/4, Dependency and Marxism (Late Summer- Autumn, 1981), pp. 82-102. Sage Publications, Inc. http://www.jstor.org/stable/2633471. Noranda, Alfa. Studi Mitigasi Bencana Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Kota Lama Padang. Artikel. Paska Sarjana Program Studi Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 2011. (tidak diterbitkan). ------------------. Revitalisasi Kemiskinan dengan Revitaslisasi Museum dan Pahlawan. . Artikel. Paska Sarjana Program Studi Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 2011. (tidak diterbitkan). ------------------. Idiom Ideal Museum Rumah Gonjong Baanjungan Sitinjau Lauik. Articel. Postgraduated Arcahaeology Program study, Faculty of Cultural Science, Gadjah Mada University. Yogyakarta. 2012. (tidak diterbitkan). ------------------. Kebijakan Internasional di Indonesia, Studi Kasus Kota lama Padang Paska Bencana Gempa 30 september 2009 . Artikel. Paska Sarjana Program Studi Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 2011. (tidak diterbitkan). -----------------. Telaah Elemen Nilai Penting Kota Lama ; Bentuk Gagasan Awal Kawasan Cagar Budaya Kota Lama Padang. Artikel. Paska Sarjana Program Studi Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 2012. (tidak diterbitkan).
-----------------. Kawasan Cagar Budaya Kota Lama Padang sebagai Sisa Materialisme History. Artikel. Paska Sarjana Program Studi Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 2012. (tidak diterbitkan). O’Laughin, Bridget, 1975. Marxist Approaches in Anthropology. Annual Reviews of Anthropology. Htttp://www.jstor.org/stable/2949362 Tanudirjo, Daud. Pengelolaan Sumberdaya Budaya di Perkotaan. Artikel. Jurusan Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. (tidak diterbitkan) Team Evaluator. "Evaluasi dan Penetapan Bangunan Bersejarah Kota Padang". Presentasi. Padang, Desember 2006. (tidak diterbitkan).
