1
Bidang K jian: Ekono i
LA ORAN PENELITIAN DOSEN INVE TARISASI PERMASALAHAN INDUST I KEUANGAN MIKRO SYARIAH (STUDI PADA BMT- MT DI KOTA DAN KABUATEN MAGEL NG)
Oleh :
1. Nasitotul Jannah
NIS: 057108193
Fakultas: Agam Islam
2. Eko Kurniasih Pratiwi
NIS:----------------
Fakultas: Agam Islam
Dibiayai LP3M Universitas Muhammadiyah Magelang Tahun Anggaran 2011/2012
UNIVERSI AS MUHAMMADIYAH MAGELANG 2013
2
HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PENELITIAN DOSEN 1.
a.
Judul penelitian
: Inventarisasi Permasalahan Industri Keuangan Mikro Syariah (Studi Pada BMT-BMT di Kota dan Kabupaten Magelang)
.
Bidang enelitia
: Ekonomi
2.
Ketua penelitian a. Nama lengkap b. Jenis kelamin c. NIS d. Pangkat/Golongan e. Jabatan f. Fakultas/program studi
3.
Alamat ketua peneliti a. Alamat kantor/telp/fax/e-mail b. Alamat rumah/telp/fax/e-mail Jumlah anggota peneliti Nama anggota/Fakultas/prodi
4.
5. 6. 7.
Lokasi penelitian Lama penelitia Biaya yang dicairkan
: : : : : :
Nasitotul Jannah, S.Ag Perempuan 057108193 Penata Muda/IIIb Asisten Ahli Agama Islam / Ekonomi Syariah
: Jl. Bambang Sugeng Km 5 Mertoyudan : Magelang/0293 326945 : Magelang/081328771191 : 1 orang : Eko Kurniasih Pratiwi, SEI/ Agama Islam/Ekonomi Syariah : Magelang : 3 ulan : Rp.4.000.000,00 Magelang,
Februari 2013
Mengetahui/Menyetujui, Dekan Fakultas Agama Islam
Ketua Peneliti
DR. Imam Mawardi, M.Ag NIS. 017308176
Nasyithotul Jannah S.Ag NIS. 057508190
Menyetujui Ketua LP3M UMM
DR. Suliswiyadi, M.Ag NIDN. 0620106605
3
ABSTRAK Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah muncul dan mencoba menawarkan solusi bagi masyarakat untuk mengatasi permasalah yang dihadapi. BMT merupakan lembaga keuangan syariah berbadan hukum koperasi yang bisa dibilang paling sederhana. Keberadaan BMT diharapkan dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Di balik perkembangan BMT saat ini, baik dari sisi kuantitas maupun asset, terdapat berbagai permasalahan yang harus dicari solusinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan BMT di wilayah kota dan kabupaten Magelang. Penelitian ini adalah penelitian Penelitian ini adalah penelitian survey (field research), tepatnya survey eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini didesain untuk mengetahui permasalahan yang hadapi BMT-BMT di Kota Magelang. Penelitian ini menggunakan sumber data primer (wawancara dengan pengelola BMT) dan data sekunder (referensi dan dokumentasi dari pihak BMT), dengan metode pengambilan sampel purposive random sampling, yaitu BMT yang tergabung dalam FORSILA sebagai sampelnya. Metode pengambilan data yang digunakan adalah observasi lapangan, wawancara (depth interview), dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis untuk diambil simpulan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pengamatan, penelaahan dokumen. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh BMT secara umum hampir sama, yaitu (1)Permasalahan kelembagaan (2) Permasalahan sumber daya manusia (3)Permasalahan yang terkait dengan tingkat kepercayaan dan pemahaman masyarakat terhadap BMT.
Kata Kunci: Inventarisasi, permasalahan, BMT
4
KATA PENGANTAR Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas karunia, taufiq dan hidayah yang telah diberikan kepada kita semua, dan khususnya kepada kami sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Terselesaikannya Penelitian dengan judul Inventarisasi Permasalahan Industri Keuangan Mikro Syariah (Studi Pada BMT-BMT di Kota dan Kabupaten Magelang) tentu saja juga atas bantuan dan bimbingan dari banyak pihak. Untuk itu penulis menghaturkan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada: 1. Imam Mawardi, M.Ag, Dekan Fakultas Agama Islam, yang telah memberikan motivasi dan memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian sebagai wujud Tri Dharma pendidikan. 2. Dr. Suliswiyadi, M.Ag, Ketua LP3M, yang telah memberikan kepercayaan untuk melakukan penelitian ini. 3. Retno Rusdjiyanti, M.Kes, Ketua Bidang Penelitian LP3M, yang selalu memberikan motivasi untuk selalu melakukan penelitian. 4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Agama Islam yang telah berbagi wawasan, ide, serta pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu penulis 5. Pimpinan Dan staff BMT yang tergabung dalam FORSILA atas kerjasamanya dan izin yang diberikan, sehingga penelitian ini dapat terlaksana 6. Segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per Satu Semoga Alah SWT melimpahkan kerunia dan pahala setinggi-tingginya, atas keikhlasan semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis.Penulis berharap, semoga penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjtnya dan bermanfaat bagi pengembangan khasanah keilmuan ekonomi Islam. Magelang,
Februari 2013
5
DAFTAR ISI Halaman Judul
……………………………………………
i
Halaman Pengesahan
……………………………………………
Ii
Abstraksi
……………………………………………
iii
Kata Pengantar
……………………………………………
iv
Daftar Isi
……………………………………………
v
Daftar Tabel
……………………………………………
vi
BAB I Pendahuluan
……………………………………………
1
BAB II Tinjauan Pustaka
……………………………………………
4
BAB III Metode Penelitian
……………………………………………
9
BAB IV Hasil dan Pembahasan
……………………………………………
11
BAB V Kesimpulan dan Saran
……………………………………………
28
Daftar pustaka
……………………………………………
29
Lampiran
……………………………………………
30
6
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pasca krisis moneter pada tahun 1998, hingga saat ini Indonesia dihadapkan pada kondisi ekonomi yang cenderng labil. Bencana alam, kenaikan minyak mentah dunia yang berimbas pada pengurangan subsidi, indeks kurs rupiah yag nak turun, kenaikan beberapa komponen harga yang menjadi kebtuhan pokok masyarakat, termasuk sembako menyebabkan kondisi ekonomi nasioanal semakin terpuruk, dan nasib masyarakat kecil semakin mengancam. Bagi masyarakat miskin, kondisi diatas semakin menambah kesulitan mereka untuk bersaha (berwirausaha). Salah satu kendalanya adalah kekurangan modal untuk membeli bahan dan alat produksi. Para pengusaha kecil membutuhkan pihak lain untuk menyediakan bantuan (pinjaman) lunak untuk menghidupkan usaha mereka. Hal itulah yang kemudian mendorong banyak pihak untuk membentuk lembaga keuangan mikro yang memang sangat strategis untuk membantu pengembangan ekonomi kelas bawah.diharaJika berharap pada peran lembaga keuangan makro, jelas hal ini sulit diharapkan. Pembiayaan yang diberikan berbagai lembaga keuangan saat ini masih didominasi pembiayaan konsumtif, sehingga laju ekonomi masyarakat cenderung konsumtif dan kurang produktif. Dalam kondisi yang demikian inilah, Baitul Maal wat Tamwil(BMT) sebagai lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah muncul dan mencoba menawarkan solusi bagi masyarakat untuk mengatasi permasalah yang dihadapi. BMT merupakan lembaga keuangan syariah berbadan hukum koperasi yang bisa dibilang paling sederhana. Realitas di lapangan, dalam beberapa tahun terakhir, BMT mengalami perkembangan yang sangat pesat.Data PINBUK Jawa Tengah dalam Eljunusi (2008), menunjukkan dari 3.000 BMT di Indonesia, terdapat 513 BMT atau (17%) yang berlokasi di Jawa Tengah. Penyebarannya sudah menjangkau semua kabpaten/kota di jawa tengah. Dengan
perkembangan
tersebut,
masyarakat
yang
tidak
mendapatkan
dana
pembiayaan/permodalan dari bank karena kendala administrasi (not bankable) dapat dilayani oleh BMT. Dalam berbagai seminar, sarasehan dan diskusi banyak dibicarakan tentang perkembangan lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non bank, termasuk didalamnya pembahasan mengenai perkembangan BMT. Bisa dipastikan bahwa lembaga
7
keuangan syariah (khususnya BMT)yang umurnya masih “remaja” dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, masih mengalami banyak kendala. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan BMT. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah kondisi geografis serta sosioekonomi masyarakat. Dengan demikian, setiap BMT di suatu wilayah akan mempunyai permasalahan yang berbeda dengan permasalahan di BMT yang ada di daerah lain. Kondisi itulah yang kemudian menjadi dasar bagi peneliti untuk menginventarisasi dan memetakan permasalahan yang ada di BMT di Kota Magelang. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai
langkah dan pijakan awal untuk
mengurai permasalahan yang ada, sehingga bisa dicarikan solusi sesuai dengan prioritas permasalahan. B. Rumusan Masalah Permasalahan pokok (main research question) dalam penelitian ini adalah “Apa saja permasalahan yang dialami oleh BMT-BMTdi Kota Magelang ?” C. Tujuan Peneltian Penelitian ini bertujuan antara lain untuk melakukan inventarisasi permasalahan yang dialami oleh BMT-BMT di kota Magelang. D. Manfaat Penelitian Sedangkan Kontribusi penelitian ini adalah: 1. Secara akademis; dari penelitian ini terungkap permasalahan atau kendala yang dialami oleh pengelola BMT di Kota Magelang. Dalam hal ini penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi teori-teori yang berkaitan dengan pengembangan lembaga keuangan syariah non-bank. 2. Bagi lembaga/praktisi BMT- khususnya BMT di Kota magelang, dapat memetakan permasalahan yang ada di BMT di lingkup Kota Magelang. Pada akhirnya, dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam upaya mendukung strategi pengembangan BMT dimasa yang akan datang 3. Bagi lembaga; penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pengembangan
penelitian-penelitian selanjutnya. Selama ini, penelitian tentang praktik ekonomi Islam di lembaga (Universitas Muhammadiyah Magelang masih bersifat umum)
8
padahal, praktik ekonomi Islam sudah menjadi trend yang terus berkembang dan membutuhkan dukungan dari lembaga.
9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Riset Terdahulu Penelitian ini berpijak pada penelitian sebelumnya tentang lembaga Keuangan Syariah termasuk didalamnya BMT, khususnya BMT yang ada di Kota Magelang, baik penelitian yang berkaitan dengan akad, produk, strategi penghimpunan dana maupun pembiayaan. Diantara hasil penelitian yang terkait sebelumnya antara lain; Andi Triyanto (2009), judul penelitian; Studi Komparasi Penerapan Akad Murabahah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Studi Kasus BMT LeSyariah Magelang dengan BMT Arafah Surakarta).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad Murabahah di BMT LE Syariah dengan BMT Arafah Surakarta.Hasil penelitian menunjukkan bahwaPraktik murabahah yang diterapkan di BMT LeSyariah UMM dan BMT Arafah secara normatif sangat berbeda, karena keduanya mengacu pada pokok akad transaksi yang berbeda.BMT LE Syariah menggunakan akad wakalah sedangkan BMT Arofah mengembalikan kepada transaksi jual beli (Bai’). Nasithotul Jannah (2009), judul Penelitian Evaluasi Sistem Pengendalian Internal di Lembaaga Keuangan Syariah (Studi Terhadap Lembaga Keuangan Syariah di Kota dan Kabupaten Magelang). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada prinsipnya sistem pengendalian internal di lembaga keuangan syariah yang ada di kota dan kabupaten magelang sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu dikembangkan lagi, terutama dalam sistem pembiayaan. Indah Piliyanti (2010), judul penelitian Peran BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa (Studi Pinjaman Qardhul Hasan pada BMT-BMT anggota FORSILA Magelang). Penelitian ini menunjukkan bahwa potensi pengembangan pembiayaan qardhul hasan dapat dikelola BMT sebagai fungsi sosial dalam memberdayakan ekonomi dhuafa’, namun beberapa alasan dan kendala menjadikan pengelola BMT memiliki pandangan masing-masing terhadap pengembangan qardhul hasan sebagai program pemberdayaan ekonomi dhuafa’. Sigit Subagyo (2007), Judul Penelitian Strategi Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Dalam Pengembangan Usaha Kecil Masyarakat (Studi Kasus di BMT Muamalah Syari’ah Tebuireng Jombang. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa BMT Muamalah Syari’ah Tebuireng Jombang telah berusaha berupaya berupaya untuk mengembangkan
10
pengusaha kecil dengan memberikan pembiayaan, dan program tersebut dapat menopang serta meningkatkan tingkat perekonomian pengusaha kecil di daerah tersebut. Seperti halnya penelitian terdahulu, penelitian ini masih mengangkat tema besar BMT untuk menjadi obyek penelitian. Perbedaan yang mendasar dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah titik tekan permasalahan yang dieksplor. Penelitian ini mengangkat inventarisasi permasalahan yang dihadapi oleh BMT-BMT di kota dan Kabupatn Magelang. Menurut peneliti setiap BMT mempunyai permasalahan tersendiri, terutama yang berkaitan dengan karakteristik daerah. Permasalahan BMT yang ada di suatu daerah tertentu (dalam hal ini BMT di Magelang) akan berbeda dengan permasalahan yang dihadapi oleh BMT di daerah lain.Hal inilah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. B. Kerangka Teori 1. Pengertian, Visi dan MisiBaitul Maal Wa Tamwil (BMT) BMT merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang melayani masyarakat mikro. Selain memiliki landasan syariah, BMT juga memiliki landasan filosofis, karena BMT bukan bank syariah dan lebih berorientasi pada pemberdayaan, maka sudah barang tentu landasan filosofisnya berbeda dengan bank. Landasan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman operasional, sehingga setiap penggunaan nama BMT (bank) harus mengacu pada landasan filosofis. Landasan filosofis BMT dapat terlihat dalam pengertian, visi, misi, tujuan, asas, sifat, fungsi/peran, prinsip utama dan ciri (Ridwan: 125). Secara konseptual, BMT memiliki 2 fungsi utama, yaitu berkaitan dengan baitul maal dan baitul tamwil. Secara harfiah, bait adalah rumah sedangkan maal maksudnya harta. Kegiatan baitul maal menyangkut kegiatan dalam menerima titipan dana zakat, infaq dan shadaqah serta mengotimalkan distribsinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Kedua, terkait dengan baitul tamwil, secara harfiah, bait adalah rumah dan at-tamwil adalah pengembangan harta. Baitultamwil melakukan kegiatan pengambangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro dan kecil melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (berinvestasi) (Alma dan Priansa, 2009: 18). Dalam penjelasan lain disenutkan bahwa BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas
11
prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salaam(keselamatan berintikan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan) (Ahmad: 174). Selain pengertian diatas, visi BMT juga harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil-pengabdi Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.Dengan demikian masing-masing BMT dapat saja merumuskan visinya sendiri.Karena visi sangat dipengaruhi oleh lingkungan bisnisnya, latar belakang masyarakatnya serta visi para pendirinya.Adapun misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran-berkemajuan, serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan Syariah dan ridho Allah SWT (Ridwan, 2004: 127).Dengan visi dan misinya tersebut, kelahiran BMT diharapkan dapat menunjang system perekonomian pada masyarakat yang berada di daerah karena disamping sebagai lembaga keuangan Islam, BMT juga memberikan pengetahuan-pengetahuan agama pada masyarakat yang tergolong mempunyai pemahaman agama yang rendah. Dengan demikian fungsi BMT sebagai lembaga ekonomi dan social keagamaan betul-betul terasa dan nyata hasilnya (Sumiyanto, 2008:23) 2. Kegiatan Operasional BMT Berdasarkan fungsi dan jenis dana yang dikelola oleh BMT , terdapat dua tugas fungsi BMT yaitu yang berkaitan dengan pengumpulan (funding) dan pembiayaan (lending). a. Pengumpulan dana (funding) Pengumpulan dana BMT dilakukan melalui bentuk simpanan tabungan dan deposito, dengan menggunakan akad wadiah dan mudharabah. b. Penyaluran Dana Dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Pinjaman dana kepada anggota tersebut disebut sebagai pembiayaan, yaitu suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggota yang membutuhkan untuk menggunakan dana BMT yang telah dihimpun dari anggota. Terdapat berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh BMT, yang semuanya mengacu pada dua jenis akad, yaitu akad tijarah dan syirkah, dengan uraian sebagai berikut:
12
1) Akad Tijarah (jual beli), yaitu suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan anggota, dimana BMT menyediakan dananya untuk pembelian barang modal dan usaha anggotanya dan kemudian proses pembayarannya dilakukan dengan angsuran atau pengembalia saat jatuh tempo. 2) Akad syirkah (penyertaan dan bagi hasil), meliputi: a) Musyarakah, yaitu penyertaan BMT sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana antaa resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara seimbang dengan porsi penyertaan b) Mudharabah, yaitu suatu perjanjian pembiayaan antara BMT dengan Anggota, dimana BMT menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan
peminjam
berupaya
mengelola
dana
tersebut
untuk
mengembangkan usahanya. 3. Keunggulan BMT Menurut Rodoni dan Hamid (2008), BMT memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya, yaitu: a) Adanya jaminan pelayanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah dan bebas dari praktik riba; b) prinsip bagi hasil; c) masing-masing pihak antara BMT dan anggota dapat berbagi risiko karena masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai proporsinya; d) terhindarnya praktik-praktik manipulasi dan monopoli keuangan; e) adanya pemerataan dan keseimbangan dalam perolehan keuntungan. 4. Permasalahan BMT Menurut Rodoni dan Hamid terdapat beberapa masalah dalam pengembangan BMT, antara lain; 1) Belum memadainya SDM yang terdidik dan profesional; 2) Masih lemahnya SDM yang berjiwa enterpreneurship; 3) Modal yang relatif kecil dan terbatas; 4) tingkat kepercayaan umat islam yang masih rendah; 5)Belum terumuskan platform
yang
sempurna
secara
akademik;
6)
Perangkap
Accountability (gejala sosial dan ekonomi di masyarakat) dan
pendukung;
7)
8) Limitedlinks.
Persoalan tersebut dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu BMT belum sepenuhnya mampu menjawab problem real ekonomi masyarakat dan BMT merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mengandalkan masa depannya pada partisipasi masyarakat (Rodoni dan Hamid: 70). Sedangakan menurut Alma dan Priansa (2009), Kendala yang dihadapi oleb BMT antara lain: 1) Akumulasi kebuthan dana masyarakat belm bisa dipenuhi oleh BMT; 2) Adanya rentenir yang memberikan dana yang memadai
13
dan pelayanan yang baik dibanding BMT; 3) nasabah bermasalah; 4) adanya persaingan tidak Islami antar BMT, karena persepsi bahwa BMT lain adalah lawan, bukan partner; 5) ketimpangan fungsi utama BMT antara baitulmaal dan baituttamwildan 6) kualitas SDM yang kurang.
14
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian ini adalah penelitian survey (field research), tepatnya survey eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini didesain untuk mengetahui permasalahan yang hadapi BMT-BMT di Kota Magelang. 5. Sumber data Data primer diperoleh dari kuesioner dan wawancara mendalam (depth interview) yang dilakukan kepada pengelola (terutama manager) BMT-BMT di Kota Magelang.Sedangkan data sekunder berasal dari referensi dan dokumentasi pihak BMT. 6. Populasi dan sampel Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh BMT yang ada di kota Magelang. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive random sampling. Data per Maret 2012 mencatat BMT yang tercatat sebagai anggota FORSILA (forum Silaturahmi BMT Magelang) berjumlah 14 BMT. Dari 14 BMT tersebut, hanya 7 BMT yang peneliti ambil sebagai sampel yang dianggap mewakili berbagai wilayah di kota dan kabupaten Magelang. 7. Teknik Pengumpulan dan analisa data Penelitian ini mengacu pada berbagai penelitian yang telah ada sebelumnya, untuk meneliti permasalahan yang dihadapi oleh BMT di Kota Magelang. Kuesioner sebagai alat pengumpul data merupakan daftar sejumlah pertanyaan tertulis yang berguna untuk memperoleh informasi dari responden berdasarkan hal-hal yang diketahuinya. Jawaban dari responden yang bersifat kualitatif untuk kemudian dianalisis dan disimpulkan apa saja permasalahan yang dihadapi BMT-BMT di Kota Magelang
dan
bagaimana
permasalahan
itu
bisa
diklasifikasikan,
apakah
permasalahan tersebut termasuk permasalahan internal atau eksternal serta permasalahan mana yang diprioritaskan untuk dicarikan solusi. Secara lengkap, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (depth interview), observasi lapangan, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis
15
untuk diambil simpulan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pengamatan, penelaahan dokumen yang kemudian diolah menggunakan: a. Pola Pikir Deduktif Proses berpikir dengan bertitik tolak pada pengetahuan umum, mencari hal–hal yang bersifat khusus. Pola ini digunakan untuk memberikan gambaran umum, yang kemudian dipersempit sehingga permasalahan yang dimunculkan semakin jelas. c. Pola Pikir Induktif Pola pikir ini merupakan pola pikir yang berangkat dari fakta–fakta yang khusus dan kongkritnya ditarik generalisasi–generalisasi yang bersifat umum. d. Analisis Komparatif Cara berpikir untuk menemukan persamaan–persamaan atau perbedaan tentang benda–benda, orang, prosedur, kerja, ide–ide, dapat juga digunakan untuk membandingkan kesamaan pandangan dari perubahan pandangan orang, group atau negara khusus peristiwa atau ide–ide (Arikunto: 1998). Secara khusus metode ini digunakan untuk membandingkan antara permaslahan-permasalahan yang ada di BMT di Kota Magelang. Alur analisis dapat digambarkan sebagai berikut: Eksplorasi data
Analisis Data: Deskripsi, Formulasi, Interpretasi
Simpulan
Sumber : Subhas Sharma, 1994 (dalam Suliyanto, 2005)
16
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian 1. BMT Bina Insan Mulia (BIMA) Cabang Kota Magelang a. Profil Singkat Lembaga BMT Bima merupakan BMT pertama yang didirikan di wilayah Kabupaten Magelang, dengan identitas sebagai berikut: Nama Lengkap
: Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Baitul Maal wat Tamwil Bina Insan Mulia Disingkat : KJKS BMT BIMA o. Badan Hukum : 04/BH/KD -11-19/VIII/1998 Akta Perubahan : 86/PAD/Meneg/VIII/2006 tanggal 01 Agustus 2006 Kep Men Kop UKM RI Tahun Berdiri : 02 Januari 1995 Modal Kerja Awal : Rp. 530.800,Asset per Desember 2011 : Rp. 61.728.086.151,BMT BIMA mempunyai 7 Kantor Cabang, yaitu Talun Dukun, Blabak Mungkid, Salaman, Kota Magelang, Grabag, Bandongan dan Tempel Salam. Selain itu BMT BIMA juga mempunyai 3 Kantor Cabang Pembantu, yaitu KCP Soko, KCP Tempuran dan KCP Borobudur. BMT BIMA Cabang Kota Magelang didirikan pada tahun 2007. Saat ini kantor cabang ini sudah mengelola keuangannya secara mandiri, dan hanya memberikan laporan keuangan secara periodik ke kantor Pusat BIMA yang ada di Muntilan. Produk jasa yang ditawarkan BMT Bima Kantor Cabang Kota Magelang adalah si supra (simpanan suka rela praktis), si kurba (simpanan kurban dan aqiqah), simpati (simpanan idul fitri), si padi (simpanan pendidikan). Sedangkan pembiayaan terbanya menggunakan akad (multi jasa).
ijarah dan murabahah
17
b. Permasalahan yang dihadapi Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Pimpinan BMT BIMA Cabang Kota Magelang dapat ditarik garis merah bahwa permasalahan yang dihadapi oleh pengelola BMT BIMA, khususnya cabang Kota Megelang adalah sebagai berikut: 1) Pemahaman tentang konsep syariah masyarakat yang masih minim 2) Adanya krisis serta banyaknya BMT yang kolaps mempengaruhi persepsi masyarkat tentang BMT BIMA. 3) Perbedaan karakter masyarakat pedesaan dan perkotaan. 2. BMT ARMA Mertoyudan a. Profil Singkat Lembaga BMT ARMA Mertoyudan berada di Japunan, Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, dengan aset awal sebesar Rp. 10.000.000,- dan saat ini telah berkembang menjadi sekitar 7 Milliar Rupiah. Terdapat berbagai produk jasa yang ditawarkan oleh BMT ini, salah satunya adalah produk pembiyaan yang sebagian besar menggunakan akad murabahah dan ijarah. Sejak awal, BMT ARMA tidak membidik pasar sebagai prioritas pemasaran produk-produknya. Hal ini dikarenakan sudah banyak lembaga keuangan baik makro maupun mikro, sehingga yang menjadi konsen dalam strategi pemasaran BMT ARMA adalah daerah perkampungan penduduk, sekolah dan dinas instansi. b. Pemasalahan yang dihadapi Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Pimpinan BMT ARMA Mertoyudan dapat disimpulkan
bahwa permasalahan yang
dihadapi oleh pengelola BMT ARMA dapat diketegorikan menjadi dua ranah, yaitu ranah administratif dan non administratif. Permasalahan yang termasuk dalam ranah administratif adalah payung hukum BMT yang belum tepat karena selama ini BMT menggunaan koperasi sebagai payung hukumnya. Permasalahan lain yang terkait dengan non administrative masyaratakat, teutama trust masyarakat (kepercayaan) terutama para pemodal besar belum terbangun,
18
khususnya berkaitan dengan dana funding. Hal ini menyebabkan BMT ARMA belum bisa optimal dalam menggalian dana (funding). 3. BMT Al-Khusna Borobudur a. Profil Singkat Lembaga 1) Sejarah BMT Al-Khusna adalah BMT pertama yang berdiri di Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, dengan Badan Hukum No. 138/BH/KDK 11-19/VIII/99 tangngal 1 Agustus 1999. Pendirian BMT ini dilatarbelakangi oleh keberadaan renteni yang beroperasi di pasar Borobudur dan sekitarnya. Dengan modal awal 1 Miliar rupiah (menurut penghitungan harga saat ini) dengan bentuk uang tunai Rp. 4.500.000,- para pendiri BMT Al-Khusna mengkhidmatkan untuk membantu masyarakat yang terbelit hutang dengan rentenir. BMT Al-Khusna sudah dirintis pada tahun 1999, namun baru mulai aktif pada tahun 2000. Saat ini BMT al-Khusna sudah mulai melebarkan sayapnya dengan mendirikan Kantor Cabang Pembantu di Salaman dan Secang. 2) Produk-Produk a) Produk Simpanan Produk simpanan yang ditawarkan oleh BMT Al-Khusna adalah Simpanan Sukarela, Simpanan Idul Fitri, Simpanan Qurban dan Aqiqah, simpanan sukarela berjangka, simpanan pendidikan, dan simpanan haji dan umroh. b) Produk Pembiayaan Produk pembiayan yang terdapat di BMT Al-Khusna adalah kerjasama Usaha (Al-Musyarakah), Jual Beli (Al-Murabahah), Multi Jasa (Al-Ijarah) dan Pinjaman Kebajikan (Al-Qardh) Selain melayani funding dan Lending, BMT Al-Khusna juga mempunyai Baitul Maal yang juga memberikan pelayanan kepada masyarakat luas berupa:
19
a) Produk funding Program ini dilaksanakan dengan membuat kotak infak ”Ayo ke Surga”, donatur tetap/rutin, dan donatur musiman b) Program penyaluran Program ini dilaksanakan dengan pembedayaan ekonomi umat, santunan anak yatim piatu dan fakir miskin, beasiswa pendidikan, santunan kemanusiaan, sosial, keagamaan dan bencana alam. c) Layanan jasa lainnya Layanan yang dimaksud dalam program ini adalah pelayanan pembayaran rekening listrik, pembayaran
rekening telepon,
pembelian
pulsa,
pembayaran internet, dana talangan haji serta antara-jemput simpanan gratis. b. Permasalahan yang dihadapi Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Pimpinan BMT Al-Khusna Borobudur dapat disimpulkan
bahwa permasalahan yang
dihadapi oleh pengelola BMT Al-Khusna dapat dikategorikan sebagai berikut: 1) Permasalahan pada awal pendirian Permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh Pengelola BMT AlKhusna pada awal pendirian adalah sebuah realita yang menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang berabung sebagai pengelola BMT al-Khusna belum seenuhnya memahami hakikat ekonomi Islam atau syariah, sehingga para founding father BMT ini harus memberikan pelatihan yang terkait dengan konsep syariah dalam lembaga keuangan. Kendala lainnya adalah kondisi masyarakat yang belum mengetahu pemahaman tentang lembaga keuangan syariah, sehingga sebagian besar dari mereka menyamakan BMT dengan lembaga keuangan yang lain. Hal ini menjadikan masyrakat enggan untuk menjadi asabah atau anggota BMT al-Khusna. Karena latar belakang permasalahan tersebut BMT al-Khusna hanya menerapkan satu akad saja pada
20
pembiayaan, yaitu akad murabahah. Dengan harapan, penyederhanaan macam akad dapat membantu pengelola untuk menjelaskan konsep syariah yang ditawarkan dalam akad tersebut, baik kepada karyawan maupun masyarakat pengguna. 2) Permasalahan yang dihadapi saat ini Permasalahan yang dihadapi oleh pengelola BMT Al-Khusna saat ini adalah sebagai berikut: a) Permodalan Berdasarkan peraturan Depatemen Koperasi struktur modal yang ada di lembaga keuangan mikro, termasuk BMT minimal 10 % dari total asset. Hal ini menurut manajer BMT Al-Khusna tidak mudah dicapai mengingat pengelola BMT sebagian besar dari masyarakat kalangan Ekonomi menengah. b) Sumber Daya Manusia Menurut BMT al-Khusna adalah permasalahan utama. Permasalahan yang berkaitan dengan SDM antara lain terdapat kesulitan diproses perekrutan karyawan awal. Untuk mencari sosok ideal bagi pengelola BMT, yaitu punya Ghiroh yang tinggi, mempunyai etika dan kejujuran saat ini tentu tidak mudah c) Belum adanya lembaga penjamin simpanan Jika terjadi rush, BMT tidakmempunyai sumber dana yang tetap untuk membantu likuiditas BMT, terutama pada saat tahun ajaran baru dan menjelang idul fitri. Meskipun telah diantisipasi, ternyata setiap tahun mempunyai dinamika yang berbeda-beda, sehingga jika tidak punya sumber pendanaan yang tetap, BMT akan mengalami kesulitan. d) Permasalahan yang terkait dengan data debitur Data debitur yang bermasalah belum bisa diakses dengan mudah, sehingga debitur sering memanfaatkannya untuk mengambil keuntungan secara tidak bermasalah. Permasalahan tersebut disebabkan antara lain karena belum tersediannya data center nasabah/debitur, belum terjalinya komunikasi yang enyeluruh antara pengelola BMT, sehingga peristiwa yang dihadapi oleh satu bmt belum tentu diketahui oleh BMT yang lain,
21
hal ini menyebabkan sering terjadi debitur nakal bisa berpindah dari satu bmt ke bmt yang lain, selain itu perbedaan persepsi antar pengelola BMT juga menjadi kendala tersendiri bagi terbukanya informasi yang berkaitan dengan debitur bermasalah. 4. BMT KHARISMA a. Profil Singkat Karisma merupakan singkatan dari Keluarga Remaja Islam Magelang, yaitu pengajian yang didirikan oleh sekelompok pelajar Islam di Magelang terutama dari SMAN 1 Magelang pada tahun 1985. Pengajian ini berkembang menjadi gerakan dan organisasi Karisma dengan mengadakan kegiatan keagamaan di kalangan pelajar SMA di Kota Magelang. Tahun 1994 didirikanlah Yayasan Pembina Karisma sebagai wadah resmi untuk menaungi aktivitas Karisma. BMT Karisma didirikan dan diresmikan tanggal 21 April 1995 oleh Prof. Dr. Ir. Ing. BJ. Habibie. BMT ini dikukuhkan sebagai unit otonomi dari KSU Harapan Makmur pada tanggal 26 Juli 1996 dengan Badan Hukum No. 12734/ BH/KWK.II/ VI/ 1996. Pada tahun 2009 bentuk koperasi diubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) BMT Karisma dengan badan hukum 12734 a/PAD/BH/ KW K.II-35/V/ 1999. 1) Visi dan Misi a) Memberi kesempatan generasi muda untuk menerapkan ilmunya untuk dunia dan akherat. b) Memperluas syiar Ekonomi Islam kepada umat Islam di Magelang khususnya dan ke semua penjuru Indonesia umumnya bahwa Islam adalah 'rahmatan lil alamin'. 2) Produk-produk a) Produk Funding, terdiri atas simpanan biasa dan simpanan berjangka b) Produk
Lending
(Pembiayaan),
terdiri
atas
murabahah,
musyarakah,
mudharabah dan qordhul hasan 3) Pengelolaan dan keanggotaan Secara struktural, BMT Kharisma dipimpin oleh seorang Manager Umum dan 4 kepala cabang. Sedangkan secara keseluruhan BMT Karisma memiliki 42 tenaga
22
karyawan, dengan 6 tenaga magang. KJKS BMT Karisma sendiri telah memiliki kurang lebih 8000 anggota. 4) Pertumbuhan Asset dan Lembaga Asset KJKS BMT Karisma dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang positif, hingga sampai saat ini mecapai 19, 2 M. Sedangkan secara kelembagaan, BMT Kharisma memiliki satu kantor pusat dan 4 kantor cabang sebagai berikut : a) Kantor Pusat di Jalan Beringin 1/49 Magelang Telp 0293 361269 b) Kantor Cabang 4 Temanggung di Komplek Alun-Alun Kota Temanggung c) Kantor Cabang 1 Pasar Gotong Royong Magelang Telp 0293 5586402 Kantor Cabang 2 Jl. Raya Grabag Magelang Telp. 0293 3148130 d) Kantor Cabang 3 Kamtor cabang 3. Jl. Tentara Pelajar No. 21 Skylight Plaza Magelang Telp. 0293 362069 b. Permasalahan yang dihadapi Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola BMT Kharisma, permasalah yang dihadapi oleh BMT Kharisma antara lain sebagai berikut: 1) Tingginya Pembiayaan bermasalah yang dipicu oleh faktor faktor antara lain : a) Birokrasi pembiayaan yang sederhana dan mudah sehingga semua segmen masyarakat bisa mengakses pembiayaan BMT. Implikasinya budaya khusnuddon yang tinggi
terhadap calon nasabah menyebabkan rendahnya
sikap kehati-hatian (prudensial ) dalam penyaluran pembiayaan. b) Pendekatan kekeluargaan dan kepercayaan yang kental sehingga aspek profesionalisme sering diabaikan seperti tidak dilakukannya proses survey dan lain-lain. c) Perikatan yuridis formal yang tidak kuat sehingga BMT tidak memiliki akses untuk melakukan tindakan-tindakan hukum seperti menyita, menjual, melelang dan lain-lain . BMT hanya melakukan pendekatan persuasif dalam menangani pembiayaan bermasalah sehingga hasilnya seringkali kurang efektif. d) Pembiayaan lebih banyak untuk konsumtif dengan akad murabahah bukan untuk kegiatan produktif.
23
e) Tidak adanya sindikasi/jaringan informasi yang kuat
antar BMT–BMT
sehingga sering terjadi anggota yang bermasalah di salah satu BMT, namun tetap bisa mengakses pembiayaan di BMT lainnya. f) Geografis kota dan desa sangat menentukan karakteristik anggota, bandel dan tidaknya, BMT Kharisma yang ada di kota cenderung memilki tingkat kemacetan pembiayaan lebih tinggi daripada yang di daerah seperti Grabag. 2) Sumber Daya Manusia Permasalahan yag berkaitan dengan sumber daya manusia antara lain: a) Praktisi/tenaga pengelola sangat sedikit yang memahami konsep ekonomi syariah secara mendalam karena sangat sedikit yang berlatar pendidikan ekonomi syariah. Hal ini karena dalam perekrutan tenaga pengelola tidak disyaratkan memilki kualifikasi pendidikan ekonomi syari’ah. b) BMT yang belum kompetitif dalam memberikan kesejahteraan sehingga bekerja di BMT bukan menjadi pilihan utama bagi SDM yang berkualitas 3) Kultur dan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi syariah sangat rendah Masyarakat merasa sistem lembaga ekonomi syariah rumit dan sulit untuk dipahami seperti konsep bagi hasil dan nisbah, dan jauh lebih simple, mudah, dan populer konsep lembaga keuangan konvensional seperti bunga, prosentase dll. Selain itu budaya pragmatisme yang ada di masyarakat yang selalu mengedepankan aspek untung rugi bukan aspek syar’i. Persepsi masyarakat yang memahami BMT identik dengan Bank sehingga masyarakat sering menuntut agar BMT memiliki kemampuan pelayanan, sarana dan prasarana, fasilitas, dan hadiahhadiah seperti yang berlaku di lembaga perbankan. Sebagian masyarakat belum memahami BMT sebagai lembaga profesional melainkan lembaga amal-sosial. 4) Lain-lain a) Komunikasi antar BMT yang kurang dan organisasi/asosiasi BMT yang sudah ada seperti FORSILA belum
diarahkan menjadi sebuah organisasi yang
profesional. b) Banyaknya BMT yang ada disekitar Magelang sering menimbulkan rivalitas yang tidak sehat dilapangan disebabkan ego masing-masing BMT besar, seperti terjadi perebutan pangsa pasar. Hal ini karena tidak adanya
24
regulasi/aturan pendirian BMT, sehingga banyaknya BMT yang berdiri lebih bersifat sporadis, bukan gerakan massif yang terorganisir dengan baik. Disamping itu fatsoen/etika
yang rendah diantara pengelola BMT
menyebabkan banyak terjadi kanibalisme antar BMT c) Dalam penggalangan dana, BMT tidak bisa menembus level masyarakat yang tinggi karena tidak adanya LPS sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas BMT relatif masih rendah. d) Peran ulama dalam mensosialisasikan ekonomi syariah sangat minim bahkan banyak ulama yang bersikap apriori terhadap eksistensi LKS karena dianggap hanya duplikasi dari sistem konvensional yang sudah ada sebelumnya. e) Sulitnya menerapkan sistem bagi hasil karena tidak adanya infrastruktur yang mendukung seperti rendahnya
karakter jujur, adil, transparan dari para
anggota/masyarakat 5. BMT EKA MANDIRI a. Profil Singkat Lembaga 1) Sejarah Pendirian KJKS BMT Eka Mandiri Jawa Tengah berdiri sejak Maret 2010 oleh sebagian alumni Program Magang Jepang sebanyak 27 orang. Ide pendirian ini dimulai dari Diklat Kewirausahaan Pasca Magang Jepang yang diadakan oleh Kementrian Negara Koperasi dan UMKM yang diselengggarakan di gedung BALATKOP Semarang. Modal awal pendirian sebesar 121.78.200 ( seratus dua puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah). 2) Identitas Nama lembaga adalah KJKS BMT EKA MANDIRI dan beralamat di Dusun Mlaten Desa Donorojo, Kecamatan Mertoyudan Magelang Telp 0293 5800877. Sedangkan Badan Hukumnya adalah 14213/BH/KDK.11/VII/2009. 3) Visi dan Misi Visinya adalah memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan anggota secara moril maupun material. Sedangkan misinya adalah :
25
a) Menjadi KJKS yang profesional dan terpercaya b) Memberikan solusi keuangan bagi anggota dan masyarakat c) Menjadi pendukung perkembangan usaha anggota d) Menjadi lembaga keuangan alternatif bagi angggota dalam bertransaksi yang bebas riba. 4) Produk-Produk Produk yang ditawarkan oleh BMT EKA MANDIRI yaitu: a) Funding (simpanan/tabungan), yang terdiri atas simpanan wadiah, simpanan hari raya dan simpanan berjangka b) Lending ( pembiayaan ), yang terdiri atas musyarakah, murabahah dan hawalah 5) Perkembangan pengelola dan asset Sampai tahun 2013 awal ini BMT EKA MANDIRI dikelola oleh 15 pengelola yang terdiri dari 1 orang Ketua ( Alif Romdloni ), 1 orang sekretaris ( Agus Sugihandono, ST) dan 1 orang Bendahara ( Wahyu Widi Susilo ), 1 orang manager (Nurkholish, A.Md), 1 orang bag. administrasi, 3 orang teller dan 9
orang Marketing. Asset yang dikelola BMT EKA
MANDIRI sampai akhir tahun 2012 mencapai 3 Milyar. b. Permasalahan yang dihadapi Permasalahan yang dihadapi oleh BMT EKA MANDIRI diantaranya adalah: 1) Sumber daya manusia Para pengelola belum memilki kompetensi di bidang ekonomi syariah bahkan tidak memahami konsep konsep mu’amalah syari’ah secara umum. Faktor yang menyebabkannya antara lain : a) Latar belakang pendidikan yang variatif dan tidak ada yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi syari’ah. b) Tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari konsep ekonomi syari’ah karena fokus pada pemenuhan target (baik lending maupun funding) yang menjadi tuntutan lembaga. c) Kesejahteraan pengelola masih rendah karena mental pengelola lebih cenderung sebagai pekerja bukan eunterpreneur d) Gengsi kerja di BMT sangat rendah sehingga terjadi paradoks antara kebutuhan SDM dan input SDM. Hal ini disebabkan BMT masih menjadi
26
sekedar second choice bagi masyarakat untuk dipilih sebagai tempat aktualisasi diri. e) Pembinaan dan pengembangan SDM yang kurang karena pemerintah hanya memberi izin pendirian saja kemudian lepas tangan dengan alasan keterbatasan personil, tenaga dan dana (sedikit personalia koperasi yang memahami konsep ekonomi syariah). 2) Sistem Ekonomi Syariah Permasalahan yang terkait dengan penerapan system ekonomi syariah, diantaranya: a) Secara kelembagaan, respon masyarakat terhadap lembaga ekonomi syari’ah besar namun secara sistem, ekonomi syariah dianggap rumit dibandingkan dengan sistem konvensional yang lebih sederhana, popular dan mudah dipahami oleh masyarakat. b) Sistem bagi hasil yang berdasarkan profit loss sharing dianggap tidak memberi kepastian dan kejelasan sebagaimana sistem bunga dalam lembaga konvensional c) Secara implementatif, indeks/nisbah yang berlaku dalam sistem bagi hasil seringkali dianggap lebih besar/mahal dibandingkan sistem bunga yang memakai prosentase d) Penerapan sistem syariah yang masih abal abal dan formalistik semata akibat tidak pahamnya para praktisi lembaga ekonomi syari’ah terhadap konsep ekonomi syariah. 3) Kelembagaan Permasalahan yang terkait dengan kelembagaan antara lain: a) Badan hukum koperasi dianggap kurang prestise dibandingkan perbankan sehingga kepercayaan masyarakat dalam mengamanahkan pengelolaan dananya lebih cenderung ke lembaga besar seperti perbankan. b) Peran Pemerintah dalam membina dan mengembangkan lembaga BMT masih sangat kecil sehingga kepercayaan masyarakat terhadap BMT juga rendah, contoh tidak adanya lembaga LPS dari pemerintah untuk lembaga keuangan mikro.
27
c) Pengawasan pemerintah terhadap proses manajemen BMT tidak ada sehingga
sering
disalahgunakan
oleh
pihak-pihak
yang
tidak
bertanggungjawab (seperti banyaknya BMT yang berdiri hanya dengan tujuan memperoleh dana bergulir dari pemerintah dan kemudian kolaps) sehingga berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. d) Pemerintah hanya berorientasi pada pertumbuhan bukan pembinaan sehingga banyak BMT yang berdiri namun tidak bertahan lama e) BMT cenderung bersifat paternalistik, artinya tingkat perkembangan BMT lebih disebabkan/tergantung oleh dan pada personality pengelola bukan pada sistem. f) Tidak adanya blue print tentang operasional lembaga keuangan mikro sehingga tiap BMT berbeda orientasi. 4) Lain – lain a) Anggota/nasabah yang mencapai ribuan yang
ditangani BMT terlalu
banyak . Idealnya jika sistem kemitraan (akad mudarabah dan musyarakah) yang akan dilakukan maka idealnya setiap pengelola hanya menangani 5 sampai 10 mitra usaha. Agar fungsi BMT sebagai manager investasi yang terlibat aktif dalam setiap usaha anggota dapat dilaksanakan dengan baik. b) Peran ulama masih sangat dalam rendah dalam mensosialisasikan konsep ekonomi syariah kepada masyarakat, bahkan cenderung tidak peduli, sehingga eksistensi BMT kurang legitimate di masyarakat. c) Tidak ada asosiasi yang mengatur/membuat regulasi tentang BMT misal mengatur tentang kompetisi, pangsa pasar, pendirian dan lain-lain . d) Di sekitar Magelang banyak sekali tumbuh BMT-BMT sehingga sering menimbulkan persaingan tidak sehat. 6. BMT BUMI MULIA a. Profil Sigkat Lembaga 1) Sejarah berdirinya KJKS BMT Bumi Mulia berdiri pada tanggal 08 Juni 2006 dengan badan hukum Nomor : 259/BH/PAD/VIII/2006 dan beralamatkan di Jl Lettu
28
Sugiarno 45 Muntilan Magelang komplek Pasar Muntilan Magelang. KJKS BMT Bumi Mulia didirikan oleh 30 orang kader muda Barisan Muda Penegak Amanat Nasional dengan jumlah anggota sampai saat ini mencapai 2492 orang. 2) Visi dan misi a) Memberdayakan dan meningkatkan kader muda yang profesional sehingga bermanfaat bagi umat b) Menjadi LKS yang profesional dan terpercaya c) Memberdayakan ekonomi umat yang berlandaskan sistem syari’ah d) Mengurangi jumlah masyarakat yang terjebak lintah darat e) Membantu laju pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah Magelang dengan sistem syari’ah. 3) Pengelola dan asset Pengelola terdiri dari 6 pegawai dengan rincian 1 orang manager ( Pramudya Wardani SE), 1 orang teller, 1 administrasi dan 3 orang Marketing. Asset yang dikelola BMT Bumi Mulia sampai saat ini mencapai 2,3 Milyar b. Permasalahan yang dihadapi Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pengelola BMT Budi Mulia, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BMT Budi Mulia, yaitu: 1) Beberapa kali BMT Bumi Mulia mengalami masalah yang berat dengan adanya kredit macet yang tinggi karena pasar yang menjadi target marketing mengalami peristiwa kebakaran sedangkan asuransi (force majeur)
bagi
pembiayaan maupun lembaga BMT tidak diberlakukan. 2) Problematika permodalan dan dana likuiditas sering dialami BMT Bumi Mulia karena tidak adanya pihak ketiga yang bersedia menjadi penalang dana. Asset hanya mengandalkan dari dana-dana yang berjangka pendek seperti tabungan biasa sedangkan yang berjangka panjang dan besar seperti deposito (simpanan jangka panjang) masih sangat sulit didapatkan karena faktor masyarakat yang masih ragu untuk menitipkan dana besarnya dalam bentuk deposito dalam jangka panjang disebabkan tidak adanya LPS. 3) Asosiasi BMT seperti FORSILA belum memiliki peran yang strategis namun hanya sekedar silaturahmi semata, sehingga ketika sebuah BMT menghadapi
29
permasalahan, peran asosiasi sangat minim bahkan hampir tidak ada sama sekali 4) Dalam perjalanannya, BMT Bumi Mulia beberapa kali mengalami persoalan yang krusial karena adanya pengelola yang melakukan Fraud (penyimpangan). Hal ini disebabkan belum adanya sistem perekrutan pegawai yang profesional, melainkan lebih mengedepankan aspek kekeluargaan/pertemanan. 5) Adanya perbedaan persepsi dari para anggota pendiri yang memahami KJKS BMT Bumi Mulia sebagai sebuah perusahaan, sehingga pendiri mendudukan dirinya sebagai pemilik saham yang harus memperoleh keuntungan besar sebagai kompensasi dari saham (simpanan pokok) yang mereka miliki sehingga mindset profit oriented sangat dominan diantara para pendiri. 6) BMT Bumi Mulia secara kelembagaan itu berbadan koperasi namun para anggota tidak terlalu mentaati aturan perkoperasian seperti membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. 7) Kompetisi yang ketat diantara lembaga sejenis BMT di sekitar Muntilan. BMT yang relatif sudah terlebih dulu eksis dan lebih besar menawarkan tingkat bagi hasil yang lebih rendah dari BMT Bumi Mulia sehingga BMT Bumi Mulia sulit untuk berkompetisi dengan BMT yang lebih besar. 8) Sampai saat ini BMT Bumi Mulia masih belum memakai sistem komputerisasi dan
masih
manual
sehingga
kurang
efektif
dan
effesien
sistem
pengadministrasiannya. 9) Minimnya pemahaman pengelola tentang konsep ekonomi syariah karena tidak ada pengelola yang memiliki backgroud pendidikan ekonomi syariah sehingga BMT Bumi Mulia dalam operasionalnya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 7. BMT YA UMMI FATIMAH CABANG MAGELANG a. Profil Singkat Lembaga 1) Sejarah Berdiri Pada tahun 2000, BMT Ya Ummi Fatimah yang berpusat di Pati membuka BMT-BMT di jaringan Lembaga Pendidikan Bina Anak Soleh (BIAS) diantaranya di Tegal, Cilacap, Gombong, Klaten dan Magelang dengan nama seragam BMT Bina Martabat Insani (BMT BMI) dengan Badan Hukum
30
masing-masing daerah sendiri-sendiri.
Namun sejak tahun 2012 seluruh
jaringan BMT BIAS diantarnya adalah BMT Martabat Insani Magelang disatukan didalam Badan Hukum KJKS BMT Ya Ummi FATIMAH tingkat Provinsi Jawa Tengah sehingga menjadi KJKS BMT Ya Ummi Fatimah Cabang Magelang. 2) Identitas Nama
: KJKS BMT Ya Ummi Fatimah
Kantor Pusat
: Jl. Kyai Ahmad Dahlam 23B Pati
Kantor Cab. Magelang
: Pasar Gotong Royong Kios No 2
Telp
: 0293 3152200
Badan Hukum
: 02/PAD/ZIV/II/2012
3) Visi dan Misi Visi BMT Ya Ummi Fatimah adalah menjadi lembaga keuangan yang mengedepankan profit dengan berdasarkan syari’ah), sedangkan Misinya adalah: a) Mengedepankan dan membudayakan transkasi ekonomi sesuai dengan nilai-nilai syari’ah b) Menjunjung tinggi akhlaqul karimah dalam mengelola amanah ummat c) Mengutamakan kepuasan dalam melayani anggota d) Menjadikan BMT Yaummi Fatimah tumbuh berkembang secara sehat dengan tolok ukur kewajaran lembaga keuangan pada umumnya. e) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan melakukan pembinaan kaum dhuafa. 4) Asset dan pengelola Asset yang dikelola BMT Ya Ummi Fatimah Cabang Magelang adalah 2,3 Milyar dan dikelola oleh 7 pengelola yang berlatar belakang pendidikan SMA sampai S1. b. Permasalahan yang dihadapi Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan manager BMT Ya Ummi Fatimah, terdapat beberapa permasalahan yang selama ini dihasapi oleh pengnelola BMT, yaitu: 1) Sulitnya menerapkan sistem bagi hasil yang syar’i karena tidak adanya undang undang Pemerintah yang melindungi sistem bagi hasil seperti dalam akad Mudharabah ataupun Musyarakah. Jika diterapkan di masyarakat akan
31
membawa resiko sangat tinggi (high risk) karena jika terjadi kegagalan dalam akad ini, maka sepenuhnya kerugian secara finansial akan ditanggung oleh BMT sebagai pihak shahibul maal. Oleh karena itu BMT Ya Ummi Fatimah dalam operasionalnya masih mengadopsi sistem prosentase seperti yang berlaku pada sistem bungan yang berlaku di lembaga konvensional. 2) Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep ekonomi syariah sehingga dalam operasionalnya BMT Ya Ummi Fatimah belum sepenuhnya dapat merealisasikan sistem dan konsep ekonomi syariah. Karena dalam konteks mu’amalah, yang menentukan proses mu’amalah itu berjalan sesuai nilai-nilai syar’i, bukan hanya pihak BMT semata, melainkan harus dari dua pihak yang terlibat dalam mu’amalah yaitu BMT dan nasabah. 3) Sikap pragmatisme masyarakat membuat sosialisasi konsep ekonomi syariah berjalan sangat lambat. Bahkan cenderung jalan di tempat. 4) Banyak BMT yang hanya memfungsikan dirinya sebagai lembaga komersial semata, bukan lembaga dakwah ekonomi syari’ah. Sehingga persepsi masyarakat terhadap eksistensi BMT juga seringkali tidak terlalu positip, karena sama saja dengan lembaga ekonomi yang bukan syari’ah. 5) Pertumbuhan asset di lembaga KJKS BMT Ya Ummi Fatimah tidak dibarengi dengan perkembangan modal yang signifikan. Hal ini karena prinsip permodalan yang berlaku dalam lembaga koperasi seperti simpanan pokok, simpanan wajib dan lainnya masih sulit diterapkan secara konsisten di lembaga BMT. B. Analisis Data dan Pembahasan BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang punya peran strategis bagi masyarakat luas. BMT bukan hanya diharapkan dapat membantu upaya pengentasan kemiskinan. Peran BMT yang strategis tersebut ternyata tidak dibarengi dengan perkembangan BMT sesuai dengan harapan. Hal tersebut disebabkan banyaknya ermasalahan yang dihadapi oleh BMT. Hal tersebut terbukti dari data yang diperoleh peneliti sebagaimana uraian sebelumnya. Seperti disebutkan pada bab sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan sampel 7 BMT di wilayah kota dan kabupaten magelang yang tergabung dalam FORSILA. Dari hasil wawancara peneliti dengan pengelola daru
32
ke tujuh BMT, yaitu BMT Kharisma, BMT Amman, BMT BIMA cabang kota magelang, BMT Al-Khusna, BMT ARMA Mertoyudan, BMT Ya Ummi Fatimah dan BMT Bumi Mulia, peneliti mendapatkan bahwa permasalahan yang dihadapi ketujuh BMT tersebut identik sama, yaitu permasalahan payung hukum Koperasi yang dianggap tidak tepat, permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya manusia, dimana ketersediaan SDM yang berbasis ekonomi syariah sangat minim, sedangkan jika adapun sedikit yang tertarik untuk bergabung dengan BMT keterbatasan kuantitas SDM yang berbasis ekonomi syariah inilah yang kenmudian mendorong banyak BMT menggunakan SDM yang berasal dari basic keilmuan selain ekonomi syariah. Hasilnya, tidak semua karyawan bisa memahami esensi dan peran BMT itu sendiri, demikian juga hal-hal yang berkaitan dengan filosofi, etika, akad serta hal lain yang terkait dengan oerasional BMT yang notabene-nya harus didasarkan pada spirit ekonomi syariah.
33
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN Berdasarkan hasil analisis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh BMT adalah: (1) Permasalahan kelembagaan, permasalahan ini diantaranya terkait dengan penggunaan badan hokum koperasi sebagai payung hukum BMT dan penjaminan simpanan, saat ini BMT belum mempunyai Lembaga Penjamin simpanan sehingga BMT sehingga investor besar atau kalangan atas belum tertarik untuk menempatkan dananya di BMT (2) Permasalahan sumber daya manusia, terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia pengelola BMT yang sebagian besar belum memahami konsep dan pelaksanaan ekonomi syariah secara utuh. (3) Permasalahan yang terkait dengan Trust masyarakat terhadap keberadaan lembaga keuangan syariah, termasuk BMT.
B. SARAN 1. Kepada Manager/pimpinan BMT, untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di BMT masing-masing dengan mengadakan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman pengelola BMT tentang ekonomi syariah, baik teori maupun praktiknya. 2. Kepada Pemerintah, untuk memberikan payung hukum yang jelas bagi BMT sehingga gerak BMT akan semakin mantap. Selain itu pemerintah juga perlu menyediakan sarana yang berperan sebagai lembaga penjamin simpanan bagi BMT. Mengingat BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang terbesar dan langsung menyentuh kalangan masyarakat sehuingga keberadaaan LPS dapat meyakinkan pemodal besar untuk menyimpan dananya di BMT. 3. Kepada Pengelola BMT, untuk senantiasa mensosialisasikan ekonomi syariah kepada masyarakat karena pengelola BMT merupakan ujung tombak bagi dakwah ekonomi syariah.
34
DAFTAR PUSTAKA Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa. 2009.Manajemen Bisnis Syariah. Bandung: Alfabeta Ghafur, Muhammad W. 2007. Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini (Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah). Yogyakarta: Biruni Press Hadi, Sutrisno. 2000. Metodologi Research Jilid I. Yogyakarta: Andi Offset Jannah, Nasyitotul. 2009. “Evaluasi Sistem Pengendalian Internal di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Terhadap Lembaga Keuangan Syariah di Kota dan Kabupaten Magelang)”. Piliyanti, Indah. 2010. “Peran BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa’(Studi Pinjaman Qardhul Hasan Pada BMT-BMT Anggota FORSILA Magelang)”. Ridwan, Muhammad. 2005. Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), cetakan kedua. Yogyakarta: UII Press Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid. 2008. Lembaga keuangan syariah. Jakarta: Zikrul Hakim Sholihin, Ahmad Ifham. Buku Pintar Ekonomi Syariah. Jakarta: PT Gramedia Sumiyanto, Ahmad. 2008. BMT Menuju Koperasi Modern. Solo: ISES Triyanto, Andi. 2009. “Studi Komparasi Penerapan Akad Murabahah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Studi Kasus BMT LeSyariah Magelang dengan BMT Arafah Surakarta)”. Internet http://www.puskopsyahbmtjateng.com/2012/02/daftar-bmt-anggota-dan-calon-anggota.html
35
LAMPIRAN. A. Daftar Riwayat Hidup Peneliti Ketua Peneliti 1. Nama Lengkap
: Nasitotul Jannah, S,Ag
2. Disiplin Ilmu
: Ekonomi Islam
3. Pangkat/Golongan
: Penata Muda/IIIb
4. Jabatan
: Asisten ahli
5. Fakultas/Jurusan
: Agama Islam/Ekonomi Syari’ah
6. Alamat
: Jl. Letjend Bambang Sugeng, Magelang
7. Riwayat Pendidikan NO
Jenjang Pendidikan
Nama Lembaga
Lulus
1
SD
MIN Cilacap
1986
2
SMP
MTs WI Kebarongan Banyumas
1989
3
SMA
MA WI Kebarongan Banyumas
1992
4
S-1
IAIN SUKA Yogyakarta
1997
5
S-2
MSI UMY Yogyakarta
Masa studi
8. Riwayat Pekerjaan NO
Status
Nama Lembaga
Tahun
1
Ketua
IROS Yogyakarta
2004-2006
2
Pengelola
Pusat Pengembangan dan
2001-sekarang
Pengembangan Studi Islam Univ. Muhammadiyah Magelang 3
Manager
BMT LESyariah Univ.
2006-sekarang
Muhammadiyah Magelang 4
Staf Pengajar
FAI UM Magelang
2002-sekarang
9. Karya Ilmiah no
Judul
Tempat publikasi
Waktu
1
Islam dalam al Quran (Studi dengan
REFLEKSI
2006
REFLEKSI
2007
Pendekatan Tematik dan Semantik) 2
Fikih Lintas Agama (upaya liberalisasi hukum islam)
36
3
Good Governance dalam Perspektif Islam
REFLEKSI
2007
CAKRAWALA
2008
CAKRAWALA
2008
(sebuah Pendekatan Normatif ) 4
Gender dalam Islam (Studi Autokritik terhadap Perempuan)
5
Kewarisan Islam dalam Wacana Pluralism (Studi terhadap Waris Beda Agama)
10. Riwayat Penelitian No
Judul
Lembaga
Keterangan
1
Evaluasi System Pengendalian Internal di
LP3M UMM
2008
LP3M UMM
2008
LP3M UMM
2012
Lembaga Keuangan Syariah (Studi terhadap Lembaga Keuangan Syariah di Wilayah Kota dan Kabupaten Magelang) 2
Aplikasi Metode Baca al Quran bagi Orang Dewasa
3
Preferensi Nasabah Terhadap Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah pada Bank Tabungan Negara Syariah Surakarta
Magelang, Februari 2013
Nasitotul Jannah,S.Ag
37
Anggota Peneliti 1. Nama Lengkap
: Eko Kurniasih Pratiwi, SEI
2. Disiplin Ilmu
: Ekonomi Islam
3. Bidang Keahlian : Fiqh Muamalah 4. Fakultas/Jurusan : Agama Islam/Ekonomi Syari’ah 5. Alamat
: Jl Bambang Sugeng Magelang
6. Riwayat Pendidikan NO
Jenjang Pendidikan
Nama Lembaga
Lulus
1
SD
SDN Candimulyo II
1995
2
SMP
SMPN 1 Candimulyo
1998
3
SMA
SMUN 1 Muntilan
2001
4
S-1
FAI UM Magelang
2007
5
S-2
MSI UII Yogyakarta
2013
7. Riwayat Pekerjaan NO
Status
Nama Lembaga
Tahun
1
Staf Pengajar
FAI UM Magelang
2007-sekarang
2
Karyawan
P3SI UM Magelang
2012-sekarang
8. 9. Riwayat Penelitian no
Judul
Klasifikasi
Keterangan
1
Konsep Asuransi Takaful dalam
Skripsi
Tahun 2006
Penelitian
Anggota
Perspektif Islam (Kajian akad, klaim dan Tabarru’ Dalam Tinjauan Fiqh dhaman dan kafalah) 2
Studi Komparasi penerapan akad murabahah pada BMT (Studi Kasus
Peneliti
BMT LESyariah Magelang dengan BMT Arafah Surakarta) 3
Preferensi Nasabah Terhadap Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah pada Bank Tabungan Negara Syariah Surakarta
Penelitian
Anggota Peneliti
38
4
Strategi Penghimpunan dan
Tesis
Tahun 2012
Pendistibusian Zakat, Infak dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Magelang Magelang, Februari 2013
Eko Kurniasih Pratiwi, SEI
