2012 1

Realita Haji Edisi IX/2012 1

Daftar ISI Salam Redaksi 3 Surat Pembaca 4 Sorotan 5 Fokus Realita 6 Info Kebijakan 12 Info Daerah 24 Kronika Haji 32 Hajisiana 34 PIAK 38 (Program Inisiatif Anti Korupsi)

Kuota Haji Sisa Wewenang Menteri Agama


JEMAAH HAJI NON KUOTA HARUS BISA DIKENDALIKAN

Hal.6

Hal.14

Salam Redaksi

K

endati mendapat “acungan jempol” dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012 ini, namun tetap saja ada titik kelemahan dan secerca kekurangan yang harus terus ditingkatkan dan kiranya menjadi prioritas penyempurnaan layanan haji ke depan. Antara lain yang menjadi sorotan serius oleh pemerintah untuk melakukan pembenahan secara komprehensip dimasa mendatang adalah (1) Bagaimana membentuk adanya kloter khusus bagi jamaah lansia sebagi bentuk penyempuranaan dari tahun sebelumnya; (2) Bagaimana melakukan pengawasan terhadap fenomena haji non kuota versus haji non Kemenag yang tetap saja mengemuka setiap tahun terutama dalam hal memberikan penjelasan kepada publik; (3) Bagaimana menertibkan layanan PIHK yang tahun ini memperoleh citra negatif tertinggi dikalangan media yang telah dimulai dengan pengawasan bersama antara pemerintah dan asosiasi PIHK; (4) Bagaimana mengantisipasi dan menghadapi semakin melonjaknya talangan haji yang dilakukan oleh kebanyakan bank syariah dan kini telah mencapai 60% selama masa pendaftaran haji tahun 2012; (5) Bagaimana merasionalisasi secara proporsional terhadap jumlah dan kualitas petugas haji; (6) dan yang terakhir adalah bagaimana melakukan upaya percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen PHU secara bertahap dan pasti. Pada edisi kali ini, realita haji menyoroti persoalan kuota haji sisa, persoalan honor tenaga musiman dan persoalan lain yang mendapat perhatian publik, yaitu biaya haji bagi pejabat.Sorotan lain yang, tak kalah menarik, persoalan kebijakan pemerintah Arab Saudi yang selalu berubah setiap kali penyelenggaraan ibadah haji, sehingga membuat petugas haji Indonesia merasa “terkejut”. Juga persoalan tentang adanya usulan agar pemerintah dapat membangun pemondokan jamaah haji di Makkah dan diharapkan menjadi suatu perkampungan bagi jamaah haji Indonesia dan kiranya hal ini perlu mendapatkan keseriusan lebih dini dalam perintisannya. Sosialiasi dan bagaimana mempublikasikan informasi tentang penyelenggaraan ibadah haji menjadi sangat dibutuhkan agar publik menjadi lebih cerdas atau sekurang-kurangnya mengetahui bagaimana proses-proses penyelenggaraan ibadah haji secara menyeluruh. Hal ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah, namun merupakan tugas nasional dimana publik berpartisipasi dalam mempublikasikannya sehingga tidak menjadi barang yang selama ini sangat sering didramatisasi dan menjadi obrolan yang hangat lagi terus menghangat, semoga.

Penanggung Jawab Anggito Abimanyu Cepi Supriatna Pimpinan Redaksi M. Amin Akkas Wakil Pimpinan Redaksi Ali Rokhmad Sekretaris Redaksi Affan Rangkuti Redaktur Senior Ahmad Baedowi Mustofa Helmi Editor Bahar Maksum Edi Supriatna Syafei Desain Grafis & Fotografer Taufiq Erwin Haryadi Nashir Maqshudi Kadar Santoso Toto Sugiarto Syaiful Asifuddin Sekretariat Erwin Julystiawan Fajris Saidah Reza Muhammad Eko Dwi Irianto Ratna Salbiah Ahmad Rizal Mahdisin Endang Sugandi Misbachul Munir Dhias Rangga Ananta Herianto Diterbitkan Oleh : Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI Alamat Redaksi : Gedung SISKOHAT Kementerian Agama , Lt.III Jl. Lapangan Banteng Barat, No.3-4 Jakarta Pusat 10710 Telepon (021)3509177-82, Fax.(021)3800201 Email: [email protected]


Surat Pembaca ass. saya pengen melihat daftar nama petugas tphd jawa barat beserta dgn kloternya tapi kok tdk ada ya, saya cari di informasi kloter dgn memasukan no.porsi 3133000302 kok jawabannya data invalid.jadi tolong tampilkan daftar nama2 petugas tphd lengkap dgn kloternya .... terima kasih achmad shoimun | komplek ponpes Nurusidiq no.30 kab. Cirebon Jawaban dari redaksi Assalammualaikum wr wb Terimakasih telah menghubungi kami, silahkan saudara menghubungi kankemenag kab/kota ataupun kanwil kemenag provinsi setempat untuk mengetahui data tersebut. --------------------------------------------------semestinya yang bersangkutan berangkat haji 2010, mengingat no. porsinya 1300213454 dan 1300213449. apa dengan sisa kursi yang ada dan banyaknya jamaah haji menunda keberangkatannya pada 2012 ini, apakah jamaah dengan 2 no. porsi ini dapat melunasi dan berangkat haji tahun ini? sarhan bin fudali dan sumarni binti morni dapuan baru 4 no.40, surabaya, jatim Jawaban dari redaksi Assalammualaikum wr wb, Terimakasih telah menghubungi kami, untuk nomor porsi tersebut tidak dapat melunasi tahun ini karena, proses pelunasan sudah selesai dan proses penyelenggaraan telah dimulai, nomor porsi tersebut diprediksikan berangkat pada tahun1434H. --------------------------------------------------Kepada Yth. Bapak Anggito Abimanyu selaku dirjen yang baru. Sehubungan dengan akan diberangkatkannya jamaah haji kloter 75 tahun 2012, saya mewakili jamaah 80 orang warga asli cileungsi sangat kecewa dengan tidak adanya sebuah kebijakan terhadap Realita Haji Edisi IX/2012 4

kami bapak AOS SUTARYA FIRDAUS (PORSI 1000350527) / KET. MUI CILEUNGSI (9tahun) / Pembimbing POSBINSIK dari 1995, yang tidak bisa berangkat untuk membimbing kami di Makkah&Madinah;. Padahal beliau telah mengajukan agar bisa berangkat membimbing jamaah dari semenjak sebelum bulan puasa, ditanda tangani oleh kasi haji bogor, kasi haji propinsi jabar, dan BUPATI BOGOR, begitupun melalui FK KBIH jawa barat. Entah data itu terselip dimana, sampai-sampai tidak muncul diBANK dari siskohat untuk pelunasan, maka dari itu percuma ketika kita membantu program pemerintah untuk dapat membimbing jamaah dalam pelaksanaan haji akan tetapi masih banyak oknum-oknum dipusat. Semoga atas apa-apa yang kita amanahkan dapat dpertanggung jawabkan diakhirat nantinya....Amiin. Aos SF Jawaban dari redaksi Assalammualaikum wr wb Terimakasih telah menghubungi kami, apakah benar nama tersebut telah memenuhi prosedur-prosedur yang ada?. jika memang benar silahkan saudara mengirimkan surat resmi beserta bukti-bukti yang ada. ------------------------------------------------saya sangat meyayangkan layanan bank mandiri pada saat pelunasan biaya berangkat haji 2012. disaat saya membayar lunas semua beban biaya haji,sisa uang yang ada ditabungan haji sebesar 500ribu rupiah harus ditinggalkan dibank mandiri dan tidak bisa diambil. mungkin lebih baik biaya haji diurus bank bca saja yang tidak mengharuskan nasabah meninggalkan uang ditabungan. jika bank mandiri mengharuskan orang meninggalkan minimal 500rb,dikalikan berapa jumlah jemaah haji indonesia,berapa untung yang mereka raup. ini perampasan bagi saya,bagaimana nasip rakyat kecil kalau uang sebanyak itu bisa buat biaya hidup. saya sangat kecewa dengan sistem

pembayaran haji yg mengandalkan bank mandiri. tias | jakarta timur Jawaban dari redaksi Assalammualaikum wr wb, Terimakasih telah menghubungi kami, untuk hal ini sebaiknya saudara hubungi pihak Bank Mandiri, mungkin saja hal tersebut termasuk persetujuan anda dengan bank saat membuka tabungan pertama kali. -------------------------------------------------Assalamualaikum, ini merupakan pertanyaan saya yang ketiga kali. Insya Allah kali ini dijawab. Saya sudah melakukan pendaftaran haji dengan no porsi 1000564747, dan ingin mengetahui estimasi tahun keberangkatan. Tetapi, selalu muncul pesan data dengan no porsi 1000564747 belum tersedia. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Salam Agus Salam | Perumahan Harmony Cihanjuang C16, Cihanjuang, Bandung Barat, Jawa Barat Jawaban dari redaksi Assalammualaikum wr wb Terimakasih telah menghubungi kami, bapak diperkirakan berangkat 1439H -------------------------------------------------Kepada Yth. Bapak Anggito Abimanyu, saya mewakili jamaah haji yang saya bimbing sangat mengucapkan banyak terimakasih dan sangat mendukung segala kebijakan terhadap dirjen haji bapak Anggito Abimanyu yang telah meninjau permohonan kami..... semoga Allah SWT membalas segalanya. Aos SF | Cileungsi - Bogor Jawaban dari redaksi Assalammualaikum wr wb, Terimakasih telah menghubungi kami, untuk hal ini akan kami sampaikan kepada Bapak Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Oleh : Drs. M. Amin Akkas, M.Si

P

ada penyelenggaraan haji 1433 H/2012 M lalu, kuota yang tidak terserap diambil alih Menteri Agama. Dengan kewenangan yang ada, kemudian Menteri memprioritaskan kepada jemaah usia lanjut (lansia) untuk segera menunaikan ibadah haji.

Sebelumnya Kementerian Agama - melalui Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) - memberi kesempatan kepada Jemaah haji yang sudah terdaftar untuk segera melunasi selama tiga tahap. Tahap terakhir berakhir 14 September yang dikhususkan bagi calon jamaah lanjut usia (lansia) berusia di atas 87 tahun. Setelah permohonan tambahan kuota haji tak dipenuhi Kerajaan Arab Saudi, Kementerian Agama lantas mengambil kebijakan, yaitu memprioritaskan kepada calon Jemaah haji usia lanjut. Hal ini merupakan langkah menggembirakan. Pasalnya, memberikan kesempatan kepada lansia menunaikan ibadah haji lebih awal sekaligus menghapus perasaan pasimis di kalangan lansia bahwa mereka tak punya kesempatan pergi haji lantaran usia tua. Papatah menyebut, Jika langit mendung pasti akan segera hujan. Orang usia lanjut pasti dekat dengan “bahu tanah”. Tapi, langit mendung tak menjamin akan segera hujan. Usia seseorang memang kadang dikaitkan yang bersangkutan “bahu tanah”. Usia, rejeki dan jodoh tak ada yang tahu. Manusia wajib ikhtiar Kadang bisa terjadi yang berusia lanjut dipanggil belakangan oleh Yang Maha Kuasa, dan dapat pula yang berusia muda lebih awal pulang. Bisa pula yang orang muda lebih awal dipanggil lebih dulu, dan yang usia lanjut belakangan di panggil Allah. Jadi, kebijakan memprioritaskan lansia pergi haji merupakan wujud keberpihakan Kementerian Agama yang telah banyak disambut positif oleh masyarakat. Sejatinya, prioritas bagi lansia dalam menunaikan ibadah haji sudah lama. Bahkan jajaran Dirjen PHU setiap kali penyelenggaraan ibadah haji memberi perhatian dengan menempatkan petugas Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi khusus bagi para lansia. Terkait dengan prioritas calon haji berusia lanjut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ketika tampil pada hari ulangtahun Ikatan

Persaudaraan Haji (IPHI) di Solo, Jawa Tengah, medio 2012, diingatkan akan pentingnya memberangkatkan jemaah lansia lebih awal. Pesan SBY itu kemudian disambut seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Bagi jajaran Ditjen PHU, memberangkatkan calon haji usia lanjut ke depannya sudah merupakan komitmen. Karena itu pula, tenaga pendampingan dan penguatan jajaran tim kesehatan di Arab Saudi sudah harus memperhatikan kesehatan mereka. Dirjen PHU, Anggito Abimanyu kini sedang mempersiapkan langkah kongkrit terkait kebijakan prioritas keberangkatan dari porsi jemaah haji lansia ke Tanah Suci. Persiapan ini penting terutama dalam hal, pembinaan manasik, persiapan layanan khusus, sejak dalam pengelompokan kloter, layanan kesehatan, petugas yang mendampinginya sampai pada penempatan dan layanan akomodasi maupun transportasi mereka selama berada di Arab Saudi. Semoga kedepan kuota jemaah lansia akan lebih dipermanenkan. Amin.


Sorotan RH Edisi IX

KEBERPIHAKAN KEPADA LANSIA

Fokus Realita

untuk jamaah haji reguler dan 17 ribu untuk jamaah haji khusus. Kementrian Agama telah membuka tiga tahap pelunasan bagi jamaah haji pada tahun ini. Hingga saat ini masih ada yang belum melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). “Belum dihitung berapa yang melunasi,” kata Menag. Yang jelas menurutnya, calon jamaah sudah diberi kesempatan selama tiga tahap. Tahap terakhir berakhir 14 September yang dikhususkan bagi calon jamaah lanjut usia (lansia) berusia di atas 87 tahun. Khusus bagi calon jamaah haji lansia, peraturan tahun ini dengan memberikan kesempatan di tahap akhir akan menjadi evaluasi tersendiri. Kebijakan ini menurutnya dikeluarkan karena sebelumnya Kementrian Agama berharap ada tambahan kuota haji sebesar 10 ribu. Namun pengajuan kuota tambahan ini tidak dikabulkan oleh Pemerintah Arab Saudi.

Kuota Haji Sisa

Wewenang Menteri Agama

M

enteri Agama Suryadharma Ali menyatakan, kuota haji Indonesia yang tidak terserap sampai dengan penutupan masa pelunasan tahap ketiga menjadi kewenangan menteri. Namun demikian apabila disalurkan sisa kuota ini tetap diprioritaskan bagi jamaah usia


lanjut. “Kuota yang tidak terserap itu merupakan kuota menteri, kewenangan ada di menteri,” kata Menag kepada pers di kantor Kemenag Jl Lapangan Banteng Jakarta, Senin (17/9) sore. Seperti diketahui kuota haji tahun 2012 ini berjumlah 194 ribu

“Biasanya ada 10 ribu dapat tambahan, tapi tahun ini tidak,” katanya. Meski begitu, Suryadharma merasa bersyukur calon jamaah lansia punya kesempatan lebih untuk menunaikan rukun Islam kelima tahun ini. Untuk tahun depan, Kementerian Agama menurutnya akan mempertimbangkan calon jamaah lansia akan diberi kesempatan di awal untuk melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji. “Konsekuensinya menggunakan porsi tahun berjalan,” ujarnya. Namun jumlahnya tentu dibatasi untuk memberi kesempatan pada jamaah haji yang berusia dibawah 87 tahun. (ks)

Dubes Indonesia untuk Arab Saudi Gatot Abdullah Mansyur

Penambahan Kuota Haji Berlaku Tiga Tahun Lagi

belum ada keterangan resmi dari Kerajaan Saudi.

Indonesia mengusulkan agar bisa mendapatkan kuota ubes Indonesia untuk Arab Saudi, Gatot Abdullah Mansyur tambahan sebanyak 30 ribu angkat bicara soal kebijakan Pemerintah Arab Saudi orang, menyusul tingginya yang tidak menambah kuota haji pada tahun ini. Gatot permintaan masyarakat memprediksi tambahan kuota jamaah haji mungkin baru Indonesia untuk berhaji. Di bisa diberikan Pemerintah Saudi jika pembangunan di Masjidil Kabupaten Wajo Sulawesi Haram sudah selesai. Selatan, contohnya, masyarakat “Mungkin dua hingga tiga tahun ke depan baru selesai dan di sana sekarang harus kapasitas dan daya tampung Masjidil Haram akan bertambah, menunggu 19 tahun untuk begitu juga dengan ketersediaan pemukiman bagi jamaah di berhaji jika baru mendaftar tahun ini. sekitarnya,” kata Gatot.

D

“Pemerintah Saudi sangat memperhatikan kepentingan warga Makkah yang memiliki tanah di sekitar Masjidil Haram. Belum ada jawaban mengenai permintaan tambahan 30 ribu orang karena tingginya permintaan masyarakat Gatot menjelaskan, pembangunan gedung-gedung baru di Indonesia untuk berhaji,” kata sekitar Masjidil Haram menjadi tanggung jawab Kerajaan Saudi Gatot.(MCH) sepenuhnya. Sementara mengenai kuota tambahan menurutnya Dengan adanya fasilitas monorel, maka jamaah yang jauh dari masjid tidak akan bermasalah, karena ada transportasi nyaman yang mengantarnya. Mengenai rencana keikutsertaan Indonesia dalam pembangunan apartemen di sekitar Masjidil Haram, Gatot mengatakan pihak Kerajaan Saudi tidak mengizinkan pihak lain turut serta membangun apartemen yang menjadi bagian dari pembenahan apartemen dan hotel di sekitar Masjidil Haram.


Anggito:

Pemerintah Hitung Ulang Honor Tenaga Musiman

Kementerian Agama RI mungkin tidak akan bermasalah karena instansi itu sudah menyediakan dana cadangan yang disediakan untuk menutupi selisih kurs. “Yang jadi masalah bukan di temus Kemenag RI karena kita punya dana cadangan selisih kurs, masalahnya ada di temus Kemenkes RI,” kata Anggito. Solusi untuk memecahkan permasalahan itu agar tidak terjadi perbedaan honor temus, maka Anggito menyatakan akan mengecek ketersediaan dana cadangan selisih kurs di Kemenkes RI.

D

irjen Penyelenggara Haji dan Umrah Anggito Abimanyu menyatakan Kementerian Agama RI sedang menghitung ulang honor bagi petugas tenaga musiman (temus) terkait munculnya sejumlah pertanyaan tentang besaran honor tersebut pada tahun ini. Anggito dalam pesan singkatnya yang diterima di Jeddah, Rabu, mengatakan terjadinya perbedaan besaran honor tersebut dimungkinkan karena adanya selisih kurs. Sebelumnya sejumlah tenaga musiman, khususnya mahasiswa, mempertanyakan besaran honor mereka yang kemungkinan berbeda dengan tahun lalu. Mereka memperkirakan 265 riyal perhari dan ada juga yang memperkirakan 280 per hari, tetapi info yang terima ternyatakan hanya 255 per hari. “Kami tidak mempermasalahkan besarannya, yang kami harapkan Realita Haji Edisi IX/2012 8

transparansi besaran honor kami,” kata salah seorang mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir dan menjadi temus tahun ini. Berkaitan dengan itu, mereka menginginkan keterangan reami dari pemerintah mengenaikan penetapan honor tersebut. Anggito mengatakan perbedaan besaran tersebut murni karena perbedaan kurs karena jika dihitung dalam kurs riyal maka nilainya menjadi turun. Selama ini temus di Jeddah menyatakan sudah menerina 5000 riyal sebagai honor termin pertama dan akan menerima sisanya pada termin kedua. Sementara temus di Makkah sudah menerima termin kedua karena pelayanan haji di kota Harram itu akan berakhir pada 25 November ini. Besaran honor yang diterima temus di Makkah itu yang menjadi dasar pertanyaan temus di Madinah dan Jeddah. Anggito mengatakan selisih kurs petugas temus yang direkrut

Sementara Kepala Daerah Kerja Jeddah Ahmad Abdullah mengatakan memang terjadi perbedaan besaran honor temus karena dikenakan pajak dan selisih kurs. Honor temus ditetapkan dalam dolar dalam mata anggaran pemerintah lalu dikurskan dalam rupiah. “Karena honor temus dibayarkan di Saudi, maka dana tersebut di transfer ke Saudi. Dana honor itu ditukar dalam mata uang dolar lalu di Saudi ditukar lagi dalam mata uang riyal untuk dibayarkan pada tenaga musiman,” kata Abdullah. Transfer dana dilakukan karena tidak mungkin membawa dana tunai dari Indonesia ke Saudi. Proses transfer ini yang memungkinkan terjadi penurunan nilai karena tidak mungkin huga menggunakan mata uang riyal dalam transfer uang dari Jakarta ke Saudi. Terlepas dari itu, Abdullah yakin permasalahan selisih kurs itu akan diatasi karena pemerintah bertekad tidak akan merugikan tenaga musiman.(Antara News).

D

irjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Anggito Abimanyu menegaskan, Kemenag tidak mengeluarkan biaya untuk kepergian para pejabat termasuk Wakil Presiden Boediono yang akan menunaikan ibadah haji tahun ini. “Kemenag hanya mengurus visa mereka saja, dan untuk biaya semuanya ditanggung mereka sendiri,” kata Anggito yang dihubungi, di Jakarta, Jumat siang.

Dirjen PHU :

Kemenag Tidak Keluarkan Biaya Haji Para Pejabat

Ia mencontohkan sejumlah anggota DPR yang tergabung dalam pengawasan dan pengendalian (Wasdal) haji, biayanya ditanggung oleh anggaran DPR sendiri. Begitu juga Wapres Boediono yang akan menunaikan ibadah haji bersama rombongannya juga atas biaya sendiri. “Bahkan, sejumlah instansi yang terlibat dalam pengawasan haji semuanya biaya sendiri seperti, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lainnya,” kata Anggito. Menurutnya, semuanya di luar kuota haji Indonesia karenanya mereka akan menggunakan pesawat komersil (travel). “Pak Boediono menggunakan pesawat kepresidenan karena kepergiannya ke tanah suci atas undangan pemerintah Kerajaan Arab Saudi,” tutur Anggito. Menyinggung soal kuota haji yang belum terserap sejak ditutup pelunasannya pada tanggal 25 September 2012, Anggito mengakui masih ada sisa kuota haji yang belum terserap. “Namun sisa kuota ini akan dialokasi untuk mereka yang tergabung dalam anggota Wasdal, dan instansi lainnya yang terlibat dalam pengawasan haji, termasuk juga ada petugas haji,” papar Anggito. (johara) Realita Haji Edisi IX/2012 9

Petugas Diminta Bersiap Bantu Permasalahan Jemaah Haji

Jeddah. 20/9 (ANTARA) -

P

etugas Pelayanan Ibadah Haji diminta untuk bersiap menghadapi permasalahan jemaah haji yang sama dengan tahuntahun sebelumnya karena strata sosial jemaah haji tetap sama yakni dari penduduk desa hingga pejabat tinggi. “Meski ragam strata sosial yang sama tetapi anggota


jemaahnya berbeda sehingga permasalahan yang muncul tetap akan ada dan ragamnya sama,” kata Kepala Daerah Kerja (Daker) Jeddah Ahmad Abdulah di acara ta’aruf (perkenalan) Petugas Pelayanan Ibadah Haji (PPIH) di Jeddah, Kamis dini hari.

yang terdiri dari 77 petugas dari Kementerian Agama 31 tenaga medis dari Kementerian Kesehatan dan 118 dari tenaga musiman (temus).

Abdullah menjelaskan anggota jemaah haji itu ada yang sudah berulang kali berhaji dan keluar negeri tetapi tidak sedikit baru Acara ta’aruf yang dimulai pukul pertama kali sehingga acap 20.30 waktu Jeddah atau pukul kagok dalam bersikap dan 24.30 WIB dihadiri 226 petugas dalam pengunaan fasilitas.

Terkait dengan itu, itu dia mengimbau parapetugas untuk bahu membahu memberi pelayanan terbaik bagi jemaah haji 2012. “Berikan pelayana terbaik, dengan senyum agar memberikan kesan menyejukkan dan menyelesaikan permasalahan anggota jemaah,” kata Abdulah. Koordinasi dan konsolidasi petugas haji diperlukan karena parapetugas juga orang yang berbeda pada tahun sebelumnnya. “Memang ada sejumlah orang yang sudah pernah menjadi petugas tetapi jumlahnya hanya sedikit sementara petugas baru lebih banyak jumlahnya,” kata Abdullah.

juga relatif sedikit, misalnya dari Aceh dan Batam hanya lima, dari Jateng hanya 12 petugas, Jatim 13, Makasar enam dan Papua dan Papua Barat hanya dua.

Saling kenal itu dinilainya perlu karena pernah kejadian sesama petugas tidak saling kenal hingga kembali ke tanah air. “Biasanya tim seperti ini lemah dalam pelayanan,” katanya.

“Kita mencoba mengarahkan dan melibatkan semua petugas yang berlatar belakang berbeda untuk memberikan pelayanan terbaik,” kata Abdullah. Ta’aruf dilakukan agak panjang untuk mencairkan suasana saling kenal untuk mempererat kerjasama petugas dari tanah air dengan mukimin dan para mahasiswa. Masing-masing unsur petugas memiliki kekuatan dan kelemahan.

Diingatkanya, pekerjaan Daker Jeddah akan berlangsung terus menerus sejak kedatangan pertama hingga kepulangan. Daker Jeddah akan melayani 332 kloter dari 482 kloter dari Indonesia dengan anggota jemaah sekitar 130 ribu jemaah dan kepulangan sekitar 378 kloter dengan sekitar 150 ribu jemaah.

Kloter pertama akan mendarat pada Jumat (21/9) dari Medan “Mari sama-sama menjalin dengan menggunakan pesawat kekuatan dan kelemahan Garuda GA3101 pada 12 .15 Dijelaskannya, petugas untuk menjadi satu kekuatan waktu Saudi lalu dari Palembang kesehatan yang melamar dalam mengantar jemaah pada pukul 13.30 lalu dari Solo sekitar 23.000 sedangkan yang Indonesia meraih haji mabrur,” pada 14.45 waktu Saudi. diterima hanya sekitar 127 saja. kata Abdullah yang tahun ini Kesempatan menjadi petugas menjadi Kadaker untuk kedua ***3*** nonkesehatan haji dari daerah kalinya.


Info Kebijakan

Inilah Kebijakan Arab Saudi

yang Bikin Rugi Indonesia

D

irjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama, Anggito Abimanyu, mengeluhkan sikap pemerintah Arab Saudi yang kerap membuat kebijakan haji yang sepihak. Ini terkait dengan penerapan sistem elektronik untuk mendata jamaah reguler seperti yang diterapkan pada jamaah haji khusus. ‘’Sistem kita belum siap,’’ ujar Anggito saat dihubungi di Jeddah Kamis Pemerintah Saudi sendiri berniat menerapkan kebijakan itu pada 2013 mendatang. Padahal, untuk membangun sistem elektronik serupa membutuhkan waktu. ‘’Pemerintah Saudi seringkali membuat kebijakan sepihak tanpa memperhatikan kepentingan negara lain,’’ lanjutnya. M e n u r u t Anggito, selama ini s i s t e m elektonik seperti i t u


sudah diterapkan untuk jamaah haji khusus. ‘’Sistem ini memungkinkan karena jumlah jamaah haji khusus tidak terlalu banyak dan mereka semua terjangkau dengan internet,’’ ujarnya. Berbeda dengan jamaah haji reguler yang biasanya datang dari segala penjuru Tanah Air dan belum tentu te r j a n g k a u o l e h

kecanggihan teknologi. ‘’Mereka disuruh datang untuk finger print saja pasti kesulitan,’’ lanjutnya. Selama ini, kata Anggito, sistem pendataan untuk jamaah haji reguler tidak berlaku kaku. ‘’Jika ada yang batal, kita akan isi lagi dengan jamaah haji lain.’’ Jika sistem elektronik tersebut diterapkan, maka tidak ada lagi sistem pengisian kuota akhir. Menurut Anggito, selama ini sistem kita menggunakan urutan untuk pengisian kuota akhir. Jika ada yang batal terus diganti urutan berikutnya dengan sistem itu. ‘’Jika sistem elektronik diterapkan, tidak boleh lagi ada sistem isi seperti itu. Akibatnya, dengan sistem baru itu dikhawatirkan akan semakin banyak kuota batal yang tidak bisa dipenuhi,’’ kata dia. Menurut Anggito, pihaknya akan mempelajari dulu sistem ini dan mendiskusikan hal tersebut dengan pihak muasasah (perwakilan Kementerian Haji Saudi). ‘’Saya juga belum tahu apakah hal ini bisa dinegosiasi atau tidak. Masalahnya membangun sistem ini tidak mudah karena sistem kita belum t e r i n t e g r a s i ,’ ’ papar Anggito. (Republika).

Anggito:

Jemaah Haji Non Kuota Tetap Diselesaikan

P

emerintah Indonesia melakukan kerja sama dengan Kedutaan Besar Saudi Arabia (KBSA) dalam penanganan haji nonkuota. Pada tahun ini, haji nonkuota mencapai 700 jamaah, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya dapat mencapai 2.000 lebih.

Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Anggito Abimanyu menyatakan pihak telah melakukan komunikasi dalam menyelesaikan persoalan haji nonkuota. “Yang penting kita sudah memiliki hubungan baik dengan KBSA (Kedutaan Besar Arab Saudi- Red), setiap kali ada nonkuota selalu diinformasi,” ungkapnya di Madinah, Selasa. Komunikasi dan informasi ini penting, agar kehadiran jamaah nonkuota tidak merugikan jamaah haji reguler atau kuota. “Supaya kita mengukur berapa pelayanan yang harus mereka sediakan jangan sampai mengambil pelayanan haji yang memang kuota,” tegasnya. Menurut Anggito, keberadaan haji nonkuota tidak masalah, apabila semua kebutuhannya tersedia. “Tidak apa-apa asal bus ada, makanannya ada, kesehatannya ada,” imbuhnya. Kementerian agama tidak bisa menghilangkan haji nonkuota yang sebagian merupakan undangan resmi kerajaan Arab Saudi.”Itu undangan, dari tokoh masyarakat, mitra mereka (pemerintah Arab Saudi-red),” katanya.

Sementara itu, mengenai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK nakal), Anggito Abimanyu menambahkan, saat ini masih dievaluasi terkait masalah pemberian upaya sanksi hukum terhadap PIHK nakal yang menelatarkan jamaah haji. “Ada beberapa yang sudah selesai, cuma saya harus memastikan PIHK yang ditutup itu harus memindahkan jamaahnya dan uangnya harus ditahan. Dan itu harus dihitunghitung dulu,” jelas Anggito. Sejauh ini, menurut Anggito ada 16 PIHK yang diproses. “Ada 16 PIHK yang diberikan sanksi, cabut Izin adalah. Cukup diambil PIN, mereka tidak bisa apa-apa,” tutupnya. (Sindoradio). Realita Haji Edisi IX/2012 13

Jemaah Haji Non Kuota Harus Bisa Dikendalikan

S

etiap musim haji, jemaah haji non kuota selalu saja muncul dalam pemberitaan. Baik oleh media cetak apalagi media elekttronik maupun media online. Seperti diberitakan Sriwijaya Post, ada 800 calaon jemaah haji Sumatera Selatan (Sumsel) gagal berangkat ke tanah suci karena tidak mendapat visa. Mirisnya, ribuan calon jemaah haji yang gagal berangkat tersebut sebagian besar sudah berada di Jakarta. Mereka ada yang datang dari Sulawesi, Padang, Sumsel dan daerah lainnya. Khususnya Sumsel diperkirakan ada 800 warga yang gagal berangkat.


Kasus penipuan calon jemaah haji terungkap di Medan, Sumatera Utara. Dari 76 orang yang mendaftar melalui Azizi Tour dan Travel. Jemaah telah setorkan uang sebesar Rp 70 sampai Rp 80 juta, tapi keberangkatan mereka dibatalkan. Endang (60), salah satu jamaah haji Sumsel yang ada di Mekkah menceritakan keluarganya di Kabupaten Ogan Ilir tidak jadi berangkat karena tidak memperoleh visa. “Keluarga kami sudah sedekahan dan pamitan dengan warga. Begitu sampai di

Jakarta, visanya tidak ada,” katanya kepada _Sriwijaya Post_. Sementara _Sripoku.com_ juga melaporkan adanya beberapa jemaah haji non kuota yang berhasil dipantau di Mekkah karena mendapatkan visa. Namun mereka juga tampak keleleran karena tidak mendapat fasilitas pelayanan seperti jamaah haji reguler dan haji khusus dari pemerintah kendati sudah mengeluarkan uang Rp 50 juta. Mereka mencari sendiri pemondokan dan menyewanya

kepada warga Arab. Sedangkan untuk layanan kesehatan juga tidak ada. “Kami ini haji plus dan plus serta plus lagi. Tempat cari sendiri,” kata Medi, jamaah haji non kuota asal Palembang. Mengapa cerita jemaah haji non kuota tiap tahunnya selalu saja muncul? Hal ini – mungin - terjadi karena ada sebagian masyarakat yang tak sabar menunggu antrian haji yang begitu panjang. Sehingga ketika ada tawaran untuk mempercepat berangkat haji tanpa melalui antri bertahun-tahun, oleh calon jemaah haji langsung diterima tawaran tersebut. Atau bisa juga sebaliknya, justeru calon jemaah hajilah yang mencari kesempatan seperti itu. Karena ada pemintaan maka para penyelenggara haji mencarikan modusnya. Beruntung kalau berhasil, kalau gagal penyelenggara dituntut oleh jemaah sementara jemaah pun merasa malu karena sudah dijanjikan berangkat haji dan bahkan sudah melakukan “ratiban”. Mengenaskan. Mencermati kasus-kasus penipuan bagi calon jemaah haji yang gagal berangkat ini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menduga kasus penipuan yang dialami calon jamaah haji yang belakangan terungkap, melibatkan pegawai dalam Kementerian Agama. Karena itu NU mengharap agar pelakunya diberi sanksi tegas dan efek jera agar tak lagi terulang kasus yang sama. Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menduga, keterlibatan

pegawai Kemenag terjadi melalui modus konspirasi dengan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang tak terdaftar alias belum memiliki izin Kementerian Agama. Mereka menjanjikan adanya kuota tambahan jemaah haji, meski kondisi sebenarnya tidak tersedia. “Yang terlibat pegawai bawahan, bukan atasan. Pegawai kongkalikong dengan penyelenggara ibadah haji, yang diiming-imingi seolaholah ada kuota tambahan, meski sebenarnya sudah tidak ada,” ucap Kiai Said dalam rilis ke Tribun, Jakarta, Rabu (24/10/2012). Menurut Kiai Said, Kemenag sebenarnya tahu mana PIHK nakal dan terlibat konspirasi busuk. Ia mendorong Kemenag memberikan sanksi tegas, kalau perlu mencoretnya dari daftar. “Bahkan perlu dilaporkan ke polisi untuk diproses secara hukum,” tambahnya. Kiai Said menduga, penipuan terhadap calon jemaah haji ditengarai melibatkan staf Kedutaan Arab Saudi untuk Indonesia. Modus yang mereka gunakan dengan menjanjikan pengurusan visa haji, meski kuota yang tersedia untuk jemaah haji Indonesia sudah habis. “Yang terlibat orang Indonesia yang memang mengepos di sana, bukan orang Arab di Kedutaan. Itu juga harus ditindak. Jangan diberi angin sedikit pun, dan jangan dimaafkan. Saya minta Dubes Arab membuang orang-orang seperti itu,” tukasnya. Merujuk data pada Inspektorat Jendral Kementerian Agama, jumlah korban penipuan di seluruh

Indonesia saat ini sudah lebih dari 2500 orang. Agar tidak terus-menerus menjadi masalah, Kementerian Agama akan berusaha mengendalikan jemaah haji non kuota. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Anggito Abimayu mengakui jemaah haji non kuota tahun ini jumlahnya mencapai 600-an orang masih menimbulkan masalah di bidang penempatan, katering dan sistem antrean di maktab-maktab di Mina, sehingga tahun depan harus dikendalikan. “Dibanding tahun lalu yang jumlahnya ribuan, tahun ini telah berkurang jauh, namun perlu koordinasi lebih baik dengan Pemerintah Arab Saudi agar fasilitasnya diatur tersendiri,” ketika ditanya masalah yang dihadapi jemaah Indonesia yang kini terkonsentrasi di Mina untuk melempar jumrah. Porsi tenda, makan dan transportasi bagi jemaah non kuota tidak tersedia di Mina, tetapi mereka mengambil jatah para jemaah berkuota sehingga terganggu ketenangan beribadah para jemaah berkuota. Walaupun jumlahnya lebih sedikit dibanding tahun lalu, tetapi keberadaan mereka tetap menjadi penyebab ketidaknyamanan jemaah lain. Kapasitas tenda-tenda terbatas di Mina dan jumlah porsi makanan pun disesuaikan dengan data resmi jemaah yang memiliki kuota. Jemaah nonkuota hanya didata berdasarkan kedatangan melalui bandar udara, padahal mereka juga ada yang datang lewat darat maupun mungkin lewat kapal laut, kata Anggito. (NM)


Kemenag Pertimbangkan Usulan Pondokan Haji di Makkah

P

elayanan pemondokan haji untuk jamaah haji Indonesia di Makkah dinilai masih belum optimal. Kamar pemondokan sering kali diisi melebihi kapasitas. Belum lagi, masih banyak calon haji yang terlantar.

mengganggu kenyamanan calhaj untuk beribadah,” ujar Eva. Padatnya jumlah penghuni di pemondokan ini sering berakibat tidak tertampungnya seluruh anggota kloter di satu tempat. Ini yang menjadikan jemaah terpisah

tidak terdaftar di pemondokan. “Ada yang sudah ditampung, tapi jam 2 pagi digedor diminta keluar karena kamar terdaftar untuk rombongan lain. Pantas jika hal tersebut menimbulkan ketegangan karena pimpinan kloter yang sebenarnya juga korban menjadi sasaran kemarahan anggota kloter,” ujar Eva. Dalam situasi pemondokan yang serba terbatas ini, pemerintah Indonesia harus sudah mengantisipasi problem tahun depan. Timwas DPR mengusulkan 6 skenario agar pihak Kemenag dapat mengantisipasi. Tetapi yang pasa menurut Timwas DPR yaitu penjajakan pembuatan Kampung Indonesia. Konsepnya adalah membangun komplek penampungan unt umroh dan haji WNI berkapasitas 200an ribu calhaj. Komplek akan dilengkapi fasilitas RS, pasar, ruang jemuran dan dilengkapi dengan fasilitas monorel langsung ke Masjidil Haram. “Tidak ada pilihan yang lebih baik kecuali mewujudkannya,” kata Eva.

“Jarak pemondokan juga makin jauh dari pusat ibadah, Masjidil Haram,” kata anggota Timwas Haji DPR Eva Kusuma Sundari dalam keterangan tertulisnya. Eva mengatakan, timwas juga menemukan pengisian kamar yang melebihi kapasitas normal. “Kamar yang seharusnya untuk lima calhaj dipaksakan untuk 7 calhaj. Sedangkan rasio kamar dan toilet adalah 3 banding 1, artinya, pemadatan ini menimbulkan antrian yang panjang dan akhirnya Realita Haji Edisi IX/2012 16

sehingga saling berjauhan. Hal ini bisa membatasi pelayanan kesehatan maupun konsumsi calhaj. Perusahaan catering hanya mau mengantar makanan untuk kloter tertentu di satu tempat, sesuai perjanjian sehingga anggota kloter yang terpisah harus mengambil sendiri konsumsi mereka. Tak hanya itu, Anggoda dewan itu juga menyoroti, manajemen pemondokan yang kurang rapi. Sejumlah calhaj terlantar karena

Wacana pembuatan Kampung Indonesia sudah ada sejak Menteri Agama dijabat Quraish Shihab. Usulan itu disetujui Presiden saat itu, Soeharto. Namun, tidak ada realisasi hingga saat ini. Permasalahan pemondokan haji menjadi masalah karena padatnya hunian dan makin sulitnya memperoleh tempat yang dengan dengan Masjidi Al Haram. Jarak yang semakin jauh dari pusat ibadah di Masjidil Haram yang banyak dialami Jemaah haji Indonesia menjadi problem klasik

sepengetahuan Anggito tidak ada negara lain yang memiliki bangunan di sana. Ketika disebutkkan sejumlah gedung yang berbendera suatu negara, seperti Iran dan Turki, dia menyebutkan hal itu tidak ada bedanya dengan Kantor Misi Haji Indonesia yang juga memiliki kamar-kamar penginapan dan berbendera Merah Putih. “Kantor ini kita sewa lima tahun dan tiap tahun harga sewanya dibayarkan sesuai harga pasar,” katanya. Permasalahan gedung di Makkah adalah ijin pembangunan, dan masa sewa yang setiap tahun bisa berubah meskipun punya ikatan sewa jangka panjang. yang selalu terjadi tiap tahun. Kamar yang seharusnya untuk lima calon haji dipaksakan diisi tujuh calon haji. Masalah lain, ditambahkan Eva, adalah managemen pemondokan kurang rapih. Banyak jemaah haji yang terlantar karena tidak terdaftar di pemondokan. Ada yang sudah ditampung, tapi jam dua pagi digedor diminta keluar karena kamar terdaftar untuk rombongan lain. Pantas jika hal itu menimbulkan ketegangan. Karena itu, lanjut Eva, pembangunan Kampung Indonesia bisa menjadi solusi berbagai permasalahan itu. Apalagi, rencana perluasan Kota Mekkah berpotensi menggusur pemondokan berkapasitas 200 ribu calon haji di ring satu atau radius satu kilometer dari Masjidil Haram. Oleh karena itu dengan adanya penempatan jemaah haji yang

terfokus pada satu tempat. Timwas DPR mengusulkan pembangunan “Kampung Indonesia” di Mekkah. Jika direalisasikan, masih menurut Timwas DPR, ongkos haji nanti bisa dipangkas drastis dan kita bisa bebas dari tekanan harga sewa yang terus naik di luar kendali. Dengan adanya beberapa usulan tersebut Kemenag RI berjanji akan mempelajari semua opsi pengadaan pemondokan bagi jamaah haji di Makkah baik untuk jangka pendek maupun panjang. Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag RI Anggito Abimanyu di Makkah, Selasa (23/10/2012), mengatakan semua opsi yang masuk akan dipelajari, termasuk rotasi hingga pembentukan kampung Indonesia seperti yang diusulkan oleh beberapa kalangan. Namun, diingatkannya untuk memiliki bangunan di Makkah, terutama di sekitar Masjidil Harram tidak mudah karena

Pemilik gedung di Makkah, menurut sejumlah kalangan, tidak mau rugi karena peminat yang tinggi sehingga meskipun memiliki ikatan kontrak jangka panjang tetapi harga sewa ditentukan setiap tahun. Di sisi lain, kualitas dan jarak pemondokan haji selalu dipermasalahkan banyak pihak, termasuk rencana pembangunan gedung pemondokan dengan sistem membangun, mengoperasikan lalu dialihkan (BOT) kepada pemilik tanah yang bisa berjangka 20-25 tahun. Sistem BOT itu dikabarkan pernah tercetus di era Soeharto, lalu kini mencuat lagi seiring pelebaran Masjidil Harram dan peremajaan gedung di sekitarnya. Beberapa kalangan mengusulkan (mendesak) Kemenag RI untuk melanjutkan proyek BOT itu dengan kemasan lain, seperti Kampung Indonesia. (NM)


Dana Talangan Haji Dan Istitha’ah

D

ewan Syariah Nasional (DSN)-MUI telah menetapkan fatwa nomor: 29/DSN-MUI/ VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa ini merupakan jawaban terhadap permohonan industri keuangan (baca: bank) yang ingin meningkatkan kualitas pelayanan yang berupa semakin ragamnya metode pembiayaan terhadap masyarakat. Dalam fatwa DSN nomor: 29/DSNMUI/VI/2002 tersebut ditetapkan bahwa: 1) dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip alIjarah sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000; 2) apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/ IV/2001; 3) jasa pengurusan haji Realita Haji Edisi IX/2012 18

yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji; dan 4) besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah. Dalam fatwa tersebut berlaku dua akad secara pararel: akad ijarah –sebagai akad utama-- dan akad qardh—sebagai akad pendukung. LKS yang mengurus dan membantu nasabah untuk memperoleh seat/porsi haji dari pihak otoritas berhak mendapatkan ujrah atas pekerjaan yang berupa pelayanan tersebut berdasarkan akad ijarah; oleh karena itu, berlakulah norma ijarah dan norma qardh sebagai

terdapat dalam fatwa DSN-MUI. Akad qardh antara LKS dengan nasabah berupa pembiayaan dilakukan untuk mendukung pelayanan yang diberikan oleh LKS kepada nasabah dalam rangka membantu nasabah mendapatkan porsi haji sebagaimana dimaksudkan di atas. Untuk hal ini berlakulah ketentuan mengenai pembiayaan qardh sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI. Isu yang berkembang di masyarakat dalam menyikapi fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS berkaitan dengan istitha’ah; yaitu orang yang sudah istitha’ah (mampu) untuk melakukan ibadah haji merasa terhalangi oleh orang yang memperoleh fasilitas dari bank yang berupa talangan haji sehingga mendapatkan porsi haji lebih awal. Di sisi yang lain, keberadaan dana talangan haji dirasakan tidak sejalan dengan ruh syariat Islam yang menganjurkan kaum muslimin dari berhutang. Lantas bagaimana hukum pembiayaan pengurusan haji yang dilakukan oleh sejumlah perbankan syariah selama ini? Bagaimana kaitan syarat istitha’ah dengan pelaksanaan ibadah haji? Apakah sebaiknya pembiayaan pengurusan haji oleh LKS diberhentikan untuk menghindari panjangnya daftar tunggu? KETETAPAN HUKUM Hukum pembiayaan pengurusan haji oleh lembaga keuangan syariah adalah boleh (_mubah/ ja’iz_) dengan syarat mengikuti/ taat pada dhawabith yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002

tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, yang ketentuannya antara lain : LKS hanya mendapat ujrah (fee/ upah) atas jasa pengurusan haji, sedangkan qardl yang timbul sebagai dana talangan haji tidak boleh dikenakan tambahan. _Istitha’ah_ adalah syarat wajib haji (bukan syarat sah haji), Upaya untuk mendapatkan porsi haji dengan cara memperoleh dana talangan haji dari LKS adalah boleh, karena hal itu merupakan usaha/kasab/ ikhtiar dalam rangka menunaikan haji. Namun demikian, kaum muslimin tidak sepatutnya memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah haji sebelum benar-benar istitha’ah dan tidak dianjurkan untuk memperoleh dana talangan haji terutama dalam kondisi antrian haji yang sangat panjang seperti saat ini. Sebaiknya yang bersangkutan tidak menunaikan ibadah haji sebelum pembiayaan talangan haji dari LKS dilunasi. Pihak pemberi dana talangan haji wajib melakukan seleksi dan memilih nasabah penerima dana talangan haji tersebut dari sisi kemampuan finansial, standar penghasilan, persetujuan suami/ istri serta tenor pembiayaan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin tidak terabaikannya kewajibankewajiban yang menjadi tanggung jawab nasabah seperti nafkah keluarga. Pemerintah c/q Bank Indonesia boleh memberlakukan kebijakan pembatasan kepada perbankan dalam menyalurkan pembiayaan dana talangan haji bila diperlukan. DASAR PENETAPAN HUKUM

1. Firman Allah SWT : Artinya : _“Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah” (QS Ali Imran : 97 )._ 2. Hadist riwayat Tirmidzi dan AlDaaruquthni : Artinya : _Nabi shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang tafsir ”sabil” (QS Ali Imran: 97), beliau menjawab, yaitu bekal (yang cukup) dan kendaraan._ 3. Atsar Sahabat: Artinya : _“Dari Thariq Ibn Abd al-Rahman, aku mendengar Ibn Abi Awfa ditanya tentang hukum hajinya seseorang yang dilakukan karena pinjaman (qardh) dari pihak lain; beliau menjawab: “mudah-mudahan Allah memberinya rizki dan janganlah berhaji dengan menggunakan dana pinjaman (qardh); dalam kitab Sunan al-Kubra al-Baihaqi terdapat lafazh: Artinya : “…mudah-mudahan Allah memberinya rizki, dan janganlah meminjam (qardh) untuk menunaikan haji.” Menurut kami, yang dimaksud riwayat tersebut adalah: “janganlah meminjam (qardh) untuk menunaikan haji kecuali yang bersangkutan mampu membayar/mengembalikannya.”. _Al-baqarah 282 ;_ __ 4. Kaidah Fiqih Artinya : _Sarana suatu perbuatan itu dihukumi sama dengan maksud/ tujuannya_

5. Kaidah Fiqih Artinya : _Setiap perkara tergantung pada tujuannya_ 6. Pendapat Imam Syafi’i : Artinya : _Barang siapa yang tidak memiliki kelebihan harta yang membuatnya layak untuk menunaikan ibadah haji tanpa melakukan pinjaman, maka orang tersebut dianggap tidaklah terkena kewajiban haji karena dianggap tidak berkemampuan. (Al-Umm 2/116 )._ Artinya : _Tetapi jika ia mempunyai harta yang banyak, maka ia dapat menjual sebagiannya atau berhutang (karena ia memiliki keyakinan dapat membayar hutang tersebut karena ia mempunyai harta yang bisa dicadangkan). (AlUmm 2/116 )._ Pendapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 2 Februari 1979 menyatakan dalam putusan nomor 1 : “ Orang Islam dianggap mampu (_istitha’ah_) melaksanakan ibadah haji, apabila jasmaniah, ruhaniah dan pembekalan memungkinkan ia untuk menunaikan tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga “. Sementara dalam putusan nomor 7 dinyatakan : “Masyarakat kampung dan pedesaan jika mempunyai kelebihan kekayaan tidak biasa menyimpan berupa uang, akan tetapi berupa barang (sawah, kebun, rumah) yang oleh karena setiap ada keperluan dan kebutuhan yang besar, mereka menjual barang-barang itu. Yang sangat penting, asal mereka tidak mengabaikan kewajiban yang lebih utama semisal nafkah keluarga. (MH) Realita Haji Edisi IX/2012 19

Efektifitas Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Akan Ditingkatkan penerbangan hanya 7-9 kelompok terbang. Sedangkan gelombang kedua bisa mencapai 17-19 penerbangan. “Mengapa gelombang pertama tidak dipadatkan saja sehingga sehinggga jamaah tidak perlu menunggu (bermukim) lama di tanah suci,” kata Anggito. Ketika ditanya tentang on time performance penerbangan, dia mengatakan pada masa keberangkatan memang terjadi sejumlah kelambatan, tetapi pada masa kepulangan jauh lebih baik.

K

ementerian Agama RI akan memaksimalkan pembiayaan dan efektifitas pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji 2013 agar kualitas pelayanan dan masa angkut penumpang lebih baik. Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag RI Anggito Abimanyu di Jeddah, Selasa (27/11/2012), mengatakan, pihaknya ingin merasionalkan pembiayaan penerbangan yang saat ini mencakup 60 persen pembiayaan haji. “Selama ini negosiasi dengan penerbangan kurang detil mengenai pembiayaan dan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Tidak ada pencarian solusi yang di luar kotak permasalahan Realita Haji Edisi IX/2012 20

(out of the box), sementara pembiayaannya sangat besar,” kata mantan pejabat di Kementerian Keuangan itu. Dikatakannya, terdapat sejumlah pembiayaan yang menyangkut bahan bakar minyak, sewa pesawat, slot time, dan lainnya. Menyangkut sewa, dia mengusulkan penggunaan danadana yang dimiliki Kemenag RI terkait penyelenggaraan ibadah haji, sementara untuk slot time dia minta agar stafnya mempertimbangkan untuk memadatkan jadwal penerbangan gelombang pertama, seperti di gelombang kedua pemberangkatan. Pada gelombang pemberangkatan,

pertama jadwal

“Kita sedang mengkaji penyebabnya, apakah karena faktor teknis atau nonteknis, seperti terjadi uji coba nuklir di India di awal keberangkatan yang menjadikan pengunduran jadwal penerbangan,” kata Anggito. Ketika ditanya lebih jauh, apakah pengkajian tersebut akan membuka peluang tender terbuka bagi maskapai penerbangan, Anggito mengatakan, pihaknya masih mengutamakan penerbangan nasional, khususnya Garuda. Selama ini terdapat dua maskapai penerbangan yang melayani jamaah haji, yakni Garuda dan Saudia. Saudia hanya melayani tiga embarkasi bandara besar, seperti Jakarta, Surabaya, dan Batam, sedangkan sisanya oleh Garuda, termasuk bandara kecil, seperti Solo, Medan, dan Mataram. Dampak

lainnya,

Saudia

bisa

Januari tahun depan. Perencanaan haji 2013 mengacu pada hasil pelaksanaan haji 2012. Dikatakannya, secara keseluruhan pelaksanaan haji 2012 berlangsung dengan baik, tetapi terdapat sejumlah item yang perlu dikaji ulang untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada tahun depan. Secara garis besar dia menyatakan terdapat tiga item utama, yakni tentang peningkatan pelayanan penerbangan, pemondokan, dan sejumlah akar masalah yang memerlukan perhatian. Akar masalah yang memerlukan perhatian di antaranya rasionalisasi jumlah dan masa kerja petugas, masa tinggal jamaah, hotel transit di Jeddah, pembinaan ibadah bagi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, penetapan kuota lansia dan pengawasan lembaga.

memberikan fasilitas zam-zam 10 liter bagi jamaahnya karena pesawatnya berbadan lebar, sedangkan Garuda hanya lima liter karena sebagian besar pesawatnya berbadan kecil. “Sedang kita kaji apakah pesawat yang kembali dalam keadaan kosong saat pemberangkataan jamaah haji bisa diisi dengan zamzam jamaah sehingga penumpang Garuda bisa mendapatkan zamzam 10 liter juga,” kata Anggito. Kebijakan itu, agaknya untuk meredam kecemburuan jamaah penumpang Garuda yang pada

sejumlah kelompok terbang, seperti SOC-63, 64, 65 dan SOC67 embarkasi Solo memasukkan kemasan zam-zam dalam koper.

Anggito juga menyatakan akan mengkaji ulang metode dan materi pelatihan agar terbina kekompakan dan rasa kebersamaan sesama petugas, baik petugas dari dan binaan Kemenag maupun petugas dari dan binaan Kementerian Kesehatan.

Akibatnya, zam-zam rembes dan koper jamaah basah sehingga sebagian besar koper harus dibongkar oleh petugas pelayanan haji agar tidak membahayakan penerbangan.

Salah satu terobosan penyampaian informasi agar muncul persamaan persepsi adalah pembuatan video dengan menyampaikan kondisikondisi yang perlu diperhatikan jamah di Saudi, baik dibidang bimbingan ibadah, maupun penjagaan kesehatan.

Sementara itu, seperti diberitakan Antara, Kementerian Agama RI juga menargertkan menuntaskan perencanaan haji 2013 pada Desember ini agar pembahasannya bisa dilakukan dengan DPR pada

Isi video itu akan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada alim ulama dan organisasi massa Islam agar tidak keliru dan tidak melanggar ketentuan agama. (Hidayatullah. com). Realita Haji Edisi IX/2012 21

KEMENTERIAN AGAMA

DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta, telp. 3811642, 3811654, 3800200 Tromol Pos 3500/JKT Fax. 3800174

Jakarta 10710



Info Daerah

Ikhwal Barang Bawaan Jemaah Pergi Pulang ke Tanah Suci dan merupakan cobaan awal di Tanah Air melalui Garuda. Dari angka rupiah, penyediaan odol 100 ml amat kecil, jemaah tak keberatan untuk membelinya. Begitu pula jika produsen odol diminta membuatkan odol ukuran 100 ml, pasti tak keberatan promosi untuk 221.000 jemaah yang tahun ini ke Tanah Suci. Pendek kata, masalah larang odol dan tidak tersedianya odol 100 ml menjadi seperti nila setitik dalam pelayanan informasi penerbangan haji.

Memahami Aturan

P

Siskhat (24 September 2012). elepasan kloter pertama dan kloter ke dua di Embarkasi Balikpapan Kaltim, mengundang sedikit masalah. Waktu security check di Asrama Haji Batakan, pihak Garuda menyampaikan bahwa barang bawaan penumpang seperti odol dan sikat gigi harap dikeluarkan dan tidak boleh masuk ke dalam tas tentengan. Harus dikumpulkan dan ditinggal di asrama haji. Spontan semua jemaah dan petugas haji yang akan terbang ke Tanah Suci tersentak. Selama ini dan sudah belasan tahun penyelenggaraan haji di Indonesia umumnya dan di Balikpapan Kaltim, tak pernah dilakukan seperti itu.

Sumber di internet menyebutkan bahwa berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci adalah bepergian ke luar negeri, bagi pengguna pesawat terbang, berlaku pula peraturan penerbangan internasional. Berarti ada barang bawaan yang boleh dibawa di bagasi pesawat maupun yang boleh dibawa dan bisa masuk ke dalam kabin. Apalagi di banner atau spanduk informasi berlogo Garuda tentang Semua peraturan itu ditujukan barang-barang yang tidak boleh di bawa penumpang ke dalam untuk keselamatan umum kabin pesawat, tidak ada satupun gambar odol. Gosok gigi dengan penerbangan. Diberlakukan odol merupakan bagian penting, biar belum sarapan atau minum secara ketat agar tidak terjadi susu atau kopi dan teh, maka gosok gigi dengan odol menjadi hal kecelakaan penerbangan akibat yang utama. Pendek kata menyentak perasaan, apa lagi di asrama barang bawaan penumpang. haji maupun di bandara Sepinggan Balikpapan tak ada yang jual Jangan sampai terjadi, karena odol ukuran 100 ml. Apalagi di bandara Arab Saudi. “Wah.. kacau ulah seseorang, nyawa


seluruh penumpang sebagai tumbalnya. Selain itu, berlaku pula aturan ketat yang dikaitkan dengan kenyamanan penumpang, misalnya tas atau barang bawaan yang dibawa penumpang memiliki ukuran yang lebih besar dari ukuran kabin atau rak penyimpannya, sehingga tak muat untuk dimasukan ke dalam kabin. Bila seperti itu, harus dikemanakan? Berat tiap cm persegi di dalam pesawat ada hitungannya dan punya pengaruh besar kepada keseimbangan terbang. Karena itu, dapat dimaklumi, mengapa penumpang harus mengenakan sabuk pengaman diwaktu akan tinggal landas atau akan landas.

Salah satu pemahamannya yaitu agar semua penumpang duduk dan diam ditempatnya masing-masing. Posisi berat tiap cm perseginya tertata, Pengawasan barang bawaan menjadi security check, dilakukan sebelum masuk pesawat, apa lagi di masa kini yang acap kalai dihantui oleh kenekatan teroris. Mereka memang tak masalah untuk mati, asalkan keinginannya tercapai. Paling tidak tindakan mereka mampu memberikan pesannya. Oleh karena itu, kita atau jemaah haji yang tengah menuju ke Tanah Suci, tentu berniat baik, siap dan bersedia menjalankan aturan keselamatan penerbangan

internasional. Seringkali penumpang mengabaikannya bahkan tersadar setelah barang disita oleh petugas

Berat bawaan Aturan umum yang berlaku di dunia penerbangan internasional adalah 7 kg sebagai batas maksimum berat barang bawaan yang diizinkan dibawa ke kabin. Sebagian maskapai akan meminta penumpang untuk menimbang bawaan kabin pada saat checkin di konter. Beberapa maskapai menyediakan wadah khusus berukuran tertentu (sekitar 56cm x 36cm x 23cm) dimana Realita Haji Edisi IX/2012 25

Benda tajam Apapun alasannya, benda tajam dalam bawaan kabin pasti langsung disita petugas. Yang dimaksud benda tajam adalah barang yang berpotensi dapat digunakan sebagai benda tajam dalam ukuran apa pun, seperti aneka jenis pisau, gunting dan cutter. Pastikan juga Anda tidak membawa barang apapun yang ada fasilitas pisau atau gunting, misalnya gunting kuku yang ada gunting lipatnya, gantungan kunci dengan pisau lipat, penggaris besi, dan lainsetiap penumpang wajib semata-mata benda yang lain. Bahkan peniti pun kalau memasukkan tas yang akan benar-benar cair, tetapi juga dalam jumlah banyak ada dibawa ke kabin ke wadah termasuk gel, spray, odol, dan kemungkinan disita. tersebut. Jika tas Anda tidak saus. dapat masuk ke wadah itu alias Benda berbahaya terlalu besar, mas-kapai tidak Pengecualian hanya berlaku akan mengizinkan dibawa untuk obat dan susu bayi, itu pun Benda terlarang lainnya adalah ke kabin dan menganjurkan dalam batas yang wajar untuk yang dapat menimbulkan api untuk dimasukkan ke bagasi sebuah perjalanan dalam satu atau ledakan. Contohnya korek atau tidak dibawa. Di Indonesia kali penerbangan, tergantung api (baik kayu maupun gas), aturan ini jarang diberlakukan lamanya penerbangan. Kalau petasan, kembang api, oksigen, secara ketat, namun lolos dari yang harus dikonsumsi dalam cat, thinner, cairan pemutih, bandara Indonesia belum tentu jumlah banyak adalah obat, pembersih toilet, baterai lithium berhasil di negara lain. sebaiknya membawa surat dan sebagainya. Sedangkan keterangan dari dokter. Ingat, senjata dan peluru termasuk membawa produk makanan Benda cair ke dalam daftar terlarang. Bila dan minuman bayi berarti si Anda seorang polisi dan ingin Segala jenis benda cair yang bayi harus turut serta dalam membawa pistol, maka Anda diperbolehkan dibawa ke kabin penerbangan tersebut. Benda harus mengurus izin khusus ke maksimum volumenya hanya cair lain yang tidak perlu maskapainya. 100 ml per botol (sebagai mengikuti aturan maksimum patokan, air kemasan dalam 100 ml adalah yang dibeli di Lain-lain gelas volumenya 250 ml). toko-toko bebas cukai (duty Umumnya, total cairan yang free) dalam bandara, contohnya Ada lagi aturan tentang boleh dibawa di kabin sejumlah parfum atau alkohol. Biasanya membawa alat musik ke kabin. 1 liter yang bisa terbagi ke toko menggunakan kantong Umumnya, asalkan dikemas dalam 10 botol kecil berukuran khusus yang transparan agar dengan baik dan bisa masuk masing-masing 100 ml. Benda diketahui petugas. ke kompartemen di atas cair yang dimaksud bukan tempat duduk, alat musik apa Realita Haji Edisi IX/2012 26

tersebut antara lain : • Senjata tajam (golok, clurit, parang, pisau tajam, silet, gunting, pisau cutter, peniti, alat cukur, gunting kuku, dll) • Perhiasaan dan uang tunai dalam jumlah yang sangat besar • Minyak tanah, minyak goreng, korek api gas • Kompor, lampu gas, tabung oksigen • Benda mudah meledak (bahan peledak, bom, senjata api dan amunisinya, kembang api, botol parfum, Petugas imigrasi di asrama haji dll) akan memeriksa barang bawaan jamaah haji. Jika ditemukan • Cairan yang bersifat korosif dan beracun (accu, air raksa, barang yang terlarang untuk cuka, dll) di bawa akan di keluarkan oleh • Minuman / obat / cairan petugas. dalam kemasan botol Dalam hal ini ada beberapa plastik atau logam dengan barang yang tidak volume lebih dari 1.000 diperkenankan dibawa atau mililiter (kecap, madu, dimasukkan ke dalam koper anggur, sirup, obat cair, air besar dan tas tentengan. Barang pun boleh dibawa. Sebagian jenis bola untuk berolahraga, seperti bola voli, bola sepak, bola basket yang berisi angin juga dilarang masuk ke kabin. Begitu juga segala jenis balon. Hal lain yang tidak tercantum dalam peraturan tapi perlu diperhatikan demi etika terhadap penumpang lain adalah makanan berbau tajam yang dapat mengganggu kenyamanan penumpang lain, seperti durian dan terasi.

zam zam, minuman ringan, cairan kental (gel), krim dan produk-produk kosmetik lainnya). • Benda yang mengandung magnit • Buah yang berbau menyengat (durian) • Makanan kemasan kaleng (selai, sarden, dll) • Bumbu dapur atau rempahrempah Cutter, pisau dapur dan gunting kecil, dan obat-obatan untuk keperluan sendiri yang sudah didaftarkan via petugas kesehatan saat di asrama haji. dapat dibawa tetapi dimasukkan ke dalam koper besar, sebenarnya semua barang yang dibutuhkan saat ini dapat diperoleh dengan mudah di Arab Saudi, sehingga jamaah cukup membawa uang atau kartu ATM logo VISA (Bank Mandiri)


Asrama Haji Aceh Akan Bangun Puskesmas

S

ehari menjelang pemberangkatan jemaah calon haji (JCH) Aceh Kloter (Kelompok Terbang) Ipada 21 September 2012 lalu, berlangsung pertemuan antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Aceh, Drs. H. Ibnu Sa’dan, MPd dengan tim dari Komisi IX DPR RI dan tim dari Kementerian Kesehatan RI di ruang pertemuan Gedung Raudah, Asrama Haji Aceh.


Dalam pertemuan itu, Ibnu Sa’dan sebagai Ketua PPIHD (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah) Provinsi Aceh didampingi Sekretaris PPIHD, Drs. H. Daud Pakeh. Sedangkan dari Komisi IX yang membidangi kesehatan adalah Prof. Dr. dr. Dinayani H. Mahdi, Dr. Subagyo Partodihardjo (keduanya dari Fraksi Partai Demokrat) dan Ansory Siregar dari Fraksi PKS. Hadir juga dalam pertemuan pejabat Kementerian Kesehatan, yakni Direktur Badan Usaha Kesehatan Dasar (BUKD), Dr.

Dedy dan Siti Kusniyati, SKM, MKes serta Kepala Kantor Pelabuhan (KKP) Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, Dr. Yusnida. Nama yang disebut terakhir ini sekaligus sebagai anggota PPIHD Provinsi Aceh dalam bidang kesehatan, sehingga dialah yang bertanggung jawab masalah kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji 1433H/2012M. ‘’Dapur umum di Asrama Haji ini masih darurat, karena saat ini sedang dalam proses

ide itu,’’ katanya lebih lanjut., Lantas bagaimana langkah berikutnya? Ibnu Sa’dan menyatakan pihaknya akan seger melakukan kordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, terutama dengan pihak KKP untuk merancang atau menyusun suatu proposal pembangunan Puskesmas. ‘’Mereka kan yang faham tentang pembangunan Puskesmas. Kami di Asrama Haji ini menyediakan lahan untuk pembangunan Puskesmas,’’ kata sarjana SI alumnus IAIN Ar Raniry Aceh itu seraya menambahkan bahwa saat ini masih tersedia lahan sekitar 600 M2 untuk pembangunan Puskesmas dan sarana lainnya.

pembangunan, tetapi kebersihan dapur umum itu dan unsureunsur kesehatannya cukup baik,’’ kata Dr. Yusnida dalam pertemuan tersebut. Pada siang harinya, tim Komisi IX yang didampingi pejabat Kementerian Kesehatan RI melakukan peninjauan ke dapur umur serta sarana dan prasarana kesehatan di Asrama Haji tersebut. Sehingga, Dr. Partodihardjo dalam pertemuan itu mengusulkan agar di Asrama Haji tersebut dibangun Poliklinik atau Puskesmas. ‘’Puskesmas ini bukan hanya untuk melayani para jemaah calon haji pada musim haji, tetapi

juga bisa melayani masyarakat sekitar asrama haji ini sepanjang tahun. Khusus pada musim haji, tentu saja bisa dikonsentrasikan melayani para jemaah calon haji,’’ kata anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Demokrat itu. Atas usul itu, Kakanwil Kemenag Provinsi Aceh, Ibnu Sa’dan menyatakan sangat setuju dan mendukung pembangunan Puskesmas tersebut. ‘’Usul atau ide itu sangat bagus, karena masalah kesehatan jemaah calon haji perlu mendapat perhatian serius, bukan hanya dari kami pengurus asrama haji, tetapi juga menjadi tanggung jawab tim kesehatan haji. Jadi, wajar kalau mereka melontarkan

Sementara itu, Kepala BPAH (Badan Pengelola Asrama Haji) Aceh yang juga Kepala Bidang Haji, Zakat dan Wakaf, Daud Pakeh menyatakan, sebenarnya di asrama haji tersebut sudah ada tempat pelayanan kesehatan untuk para jemaah calon haji. ‘’Cuma belum permanen sebagaimana layaknya Puskesmas. Dan, pemeriksaan kesehatan para jemaah calon haji dilakukan di salah satu ruangan di asrama haji ini,’’ ujarnya dalam kesempatan terpisah. Dengan adanya ide atau usul perlunya dibangun Puskesmas di Asrama Haji Aceh ini, menurut Daud, maka rencana itu tinggal meneruskan dari pelayanan kesehnatan yang ada. Apalagi saat ini tenaga kesehatannya sudah ada, yakni seorang sarjana kesehtan masyarakat serta seorang perawat. ‘’Mereka sangat menginginkan perlunya dibangun Puskesmas di Asrama Haji ini, cuma belum kita rencanakan,’’ kata Daud kemudian. (Bahar Maksum) Realita Haji Edisi IX/2012 29

Paspor Jamaah Haji Debarkasi Makassar Diproses BCM (Border Control Management)

Menajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang berfungsi untuk melakukan captured datapeople movement subjek WNI maupun WNA yang keluar dan masuk wilayah Indonesia. PeluncuranBCM sebagai wujud Imigrasi dalam meningkatkan keamananan nasional khususnya keamanan di bidang keimigrasian. Sejak tahun 2005, Imigrasi telah merintis aplikasi PassengerMovement System (PMS) yang telah diaplikasikan di 5 (lima)Tempat Pemeriksaan Imigrasi besar antaralain ; Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Surabaya, Bandara Ngurah Rai,Bandara Medan, dan Batam dengan mekanisme kerja menginput data perlintasanorang keluar dan masuk. Dan pada tahun ini sebagai upaya pengembangan sistem Direktorat Jenderal Imigrasi membangun BCM yang akan diinstal pada 27 TPIdiseluruh Indonesia.

G

una mempermudah proses pemulangan jamaah haji di debarkasi Hasanuddin Makassar, imigrasi bandara Hasanuddin menerapan sistem border control management (BCM). Sistem yang baru kali pertama diterapkan ini untuk memeriksa paspor jamaah haji. “Ini untuk mempermudah jamaah sehingga tidak perlu mengantri,” kata Suaib Lamidi dari kantor Kantor Imigrasi Makassar ditemui saat kedatangan kloter 31 yang membawa jamaah haji asal kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, baru-baru ini. Kasie Perjalanan dan Sarana Haji Kemenag Sulses Solihin mengatakan, proses pemeriksaan paspor memakan waktu paling lama tiga menit. Sistem BCM ini baru pertama kali diberlakukan di Realita Haji Edisi IX/2012 30

embarkasi/debarkasi Makassar.

Kerja BCM menggunakan switching dengan scan Paspor pada digital passport reader dan data akan langsung tersimpan pada pusat data keimigrasian (Pusdakim) dan sekaligus system secara otomasi melakukanpengecekan data cekal apabila orang asing tersebut masuk Cekal.

Seperti diketahui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM membangun Border Control Management sebagai bagian dari Sistim

Perlu diketahui bahwa BCM dalam aplikasinya mempunyai 2 tahapan yaitu : Tahap pertama : Data Biometrik yang terdiri dari Sidik Jari dan Foto ,ini diberlakukan bagi

menyebutkan, pada tahun 2012 ini ada 40 kloter. Setiap kloter memuat 375 jemaah yang terdiri dari 370 JCH haji dan 5 petugas kloter. Total jemaah Embarkasi Makassar tahun ini sebanyak 14.788 jemaah. Sementara petugas berjumlah 200 orang sehingga total jemaah dan petugas yang berangkat melalui Embarkasi Makassar sebanyak 14.988 jemaah. “Sulsel menempati kloter paling banyak yakni 28 kloter. Gorontalo 3 kloter, Sulteng 5 kloter, Maluku 2 kloter, Maluku Utara 3 kloter, Sulbar 4 kloter, Papua 3 kloter dan Papua Barat 2 kloter,” jelasnya.

semua Orang asing , terkecuali ; Orang asing yang berumur dibawah 14 tahun , Orang asing Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas, Orang asing Pemegang KITAS dan KITAP, ini dilakukan hanya 1 (satu) kali kepada Orang Asing yang masuk ke Wilayah Indonesia artinya kalau sudah diambi luntuk berikutnya tidak perlu diambil lagi. Tahapan kedua : petugas imigrasi melakukan scanning passportke passport reader di computer petugas, yang kemudian secara cepat monitor petugas akan menampilkan data-data imigrasi sebagai proses verifikasi. Danperlu diketahui bahwa seluruh sistem yang digunakan imigrasi telah integral dan terkoneksi antara unit pelaksana teknis dengan Pusat data Keimigrasian (PUSDAKIM) pada kantor pusat Ditjen. Imigrasi sehingga kualitas data, akurasidan kecepatan dapat disajikan secara secara realtime. Adapun Proses kedatangan 375 jemaah asal Bulukumba

berlangsung lancar. Begitu pesawat mendarat jamaah langsung turun kemudian memasuki bus menuju aula asrama haji Sudiang. Hanya ada upacara penyambutan sebentar. Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan mengaku senang jamaah asal wilayah ini kembali dengan selamat. Ia berharap jamaah memperoleh haji yang mabrur serta menjadi teladan bagi masyarakat Bulukumba. “BapakIbu agar menjaga haji dengan benar, semua kami undang untuk menghadiri acara dzikir akbar sekaligus acara tutup tahun pada 31 desember nanti,” katanya. Sementara hingga Jumat, 23 Nopember, proses pemulangan jamaah haji reguler dari Arab Saudi sudah lebih separuh jalan, termasuk juga pemulangan di debarkasi Makassar sudah 11.932 jamaah yang tiba. Dari total 40 Kloter di debarkasi ini sudah 32 Kloter mendarat di bandara Sultan Hasanuddin. Kasie Perjalanan dan Haji Kemenag Sulsel

Sarana Solihin

Kloter 32 yang terbang dengan pesawat Garuda GA 1514 mendarat di bandara Hasanuddin Jumat pagi pukul 08.20 WITA, hanya terlambat 5 menit dari jadwal yang direncanakan. Jamaah haji asal tiga kabupaten di Sulsel; Gowa, Takalar dan Bulukumba langsung turun dari pesawat menuju bus yang mengangkut ke asrama haji Sudiang. Panitia sempat mengimbau agar para tamu Allah memberikan infak guna pemeliharaan Masjid Quba asrama haji Sudiang. “Bapakbapak, ibu-ibu haji yang punya kelebihan real atau uang apa saja silahkan masukkan ke kotak amal,” kata salah seorang panitia. Tampak hadir dalam acara penyambutan di aula asrama haji ini Bupati Takalar Sulsel. Usai menerima paspor, jamaah lalu memperoleh tas bagasi, korma serta zamzam. Sementara keluarga jamaah haji yang ingin menjemput di Asrama Haji Sudiang mendapat kemudahan akses. Mereka oleh Badan Pengelola Asrama Haji (BPAH) Sudiang dibolehkan mereka masuk ke ring satu. (KS)


Kronika Haji

Penipu Beraksi, Living Cost Jamaah Hilang berlogat Lombok. Saat itu, pelaku mengajak korban naik ke mobil dan berpura-pura ingin mengantarkannya ke Lukluk Mubarak. Namun begitu naik mobil, dua pelaku kemudian merampas uang korban senilai 1.450 riyal atau sekitar Rp 4,2 juta. ‘’Melihat modus mereka beroperasi, pelaku tampaknya orang yang sama. Mereka kemungkinan juga berasal dari Lombok karena logat dan korban yang dipilih adalah LOmbok juga,’’ jelas Kepala Pengamanan Misi Haji Indonesia Daerah Kerja Madinah, Letkol (Mar) Payumi, Kamis (27/9).

Syaimun (61), keduanya dari Kloter II Lombok. Nasri tertipu dua pria berlogat Lombok yang berlagak menanyakan alamat teman yang menginap di Lukluk Mubarak. Kebetulan, Nasri juga menginap di hotel tersebut.

M

adinah (Sinhat)-Kelompok penipu mulai beraksi di sekitar Masjid Nabawi Madinah. Mereka menipu, merampas, dan mencuri harta milik para calon haji asal Indonesia. Korban kebanyakan calhaj yang sudah tua dan berjalan sendirian. Dua korban terakhir adalah Muhamad Nasri (65) dan Aman


Kedua pria itu kemudian meminta izin melihat tanda pengenal Nasri. Karena tak curiga, Nasri pun membuka tas dan memperlihatkan tanda pengenal serta peta hotel. Saat itulah salah satu pelaku beraksi. Dengan cepat, mereka mengambil uang di tas korban. Untung saat itu yang diambil hanya senilai 160 riyal atau sekitar Rp 400 ribu. Nasib lebih sial dialami Syaimun. Ketika pulang dari Shalat Isya di Nabawi dan berjalan pulang, dia ditemui oleh dua pelaku yang juga

Payumi berharap, para jamaah tidak memisahkan diri atau tetap berkelompok ketika bepergian, baik saat ke masjid, belanja ataupun ziarah. Dengan berkelompok, pelaku tak akan berani beraksi. Dia juga berharap para jamaah yang lebih muda untuk bersikap solider dengan terus membantu calhaj yang lebih tua. Jangan sampai calhaj yang sudah tua justru ditinggal dengan alasan lamban. ‘’Kalau calhaj tetap berkelompok, pelaku tidak akan berani beraksi. Pelaku ini selalu mengincar jamaah tua yang sendirian,’’ tambah Payumi. (MCH/Gunarso)

Beberapa Pemondokan Tidak Sediakan Air Minum Madinah (MCH)--

B

eberapa pemondokan haji di Madinah terutama di wilayah sektor 4 tidak menyediakan air minum bagi para jemaah. Akibatnya jemaah harus membeli air minum sendiri diluar area hotel. Hal ini menurut jemaah tentu sangat memberatkan karena bukan hanya harus membeli sendiri, tapi jemaah juga harus turun keluar hotel untuk membeli air minum. “Harga air mineral disini 1 saudi riyal kalau kita beli diluar kemasan 600 ml. Tapi ini bukan soal harga semata, tapi lebih pada repotnya kami yang harus turun naik membeli air kemasan di bawah di luar area hotel,” ujar Mukmin seorang jemaah asal Medan. Terlebih menurutnya udara saat ini di Medinah cukup panas sehingga memang dianjurkan oleh para petugas dan pembimbing haji untuk sering meminum air putih agar tidak terkena dehidrasi.” Walau di kamar ada AC tapi kan tetap perlu minum di udara yang panas dan kering seperti ini. Kami repot juga jika kehausan di malam hari karena sudah tidak ada lagi toko yang buka yang menjual air mineral,” imbuhnya. Pihak catering menurutnya memang memberikan air kemasan, tapi itu hanya cukup untuk diminum ketika makan.”Diluar itu tidak ada persedian air yang diberikan. Dispensernya sih ada, tapi airnya tidak ada. Sementara di penginapan lain ada air disediakan,” tegasnya. Dirinya juga mengatakan bahwa shower air untuk mandi di hotel tempatnya menginap itu banyak yang tidak jalan airnya. Hal ini menurutnya juga merepotkan.”Kami terpaksa mandi dengan selang untuk basuh sehabis membuang hadas besar.Untungnya selangnya sedikit panjang,” tegasnya.

Petugas layanan umum, Abdul Kholik yang bertugas di hotel itu menjelaskan bahwa pemondokan itu milik Majmuah MZ, atau Rawasi Zahabi. Menurutnya dirinya sudah menanyakan hal itu kepada petugas hotel, tapi dijawab bahwa hal itu menjadi tanggungjawab muasasah.”Saya akan urusan dan nanti secepatnya saya kabari,” tegasnya. Sementara Kadaker Madinah, Akhmad Jauhari mengatakan dirinya akan berbicara dan berkoordinasi dengan pihak muasasah. Dia akan berusaha menekan pihak muasasah agar memberikan layanan yang dibutuhkan para jemaah yang sudah disepakati.”Kita akan koordinasikan dan mudahmudahan semuanya besok sudah beres,” tandasnya. (MCH) Realita Haji Edisi IX/2012 33

Manunaikan Ibadah Haji Itu Mudah Hajisiana

Jepang, JAL, kami mendarat di King Abdul Aziz Internatinal Airport, Jeddah sekitar pukul 20.00 waktu setempat. Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Demikian juga saat pemeriksaan di Imigrasi Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, lancar. Selanjutnya Kloter 50 JKG memasuki ruang tunggu sekaligus persiapan memakai kain ihram yang didahului dengan mandi, kemudian shalat dua rakaat sebelum menuju ke Tanah Suci Makkah al Mukarramah. Di sini ada sedikit masalah, karena sampai jam 00.00, belum ada kepastian berangkat ke Makkah, sehingga petugas Daker (Daerah Kerja) Jeddah mengumumkan, pemberangkatan ke Makkah belum ada kepastian. Untuk itu, para jemaah calon haji bisa istirahat sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.

Oleh : Bahar Maksum

P

ada musim haji 1433H/2012M yang lalu, saya mendapat panggilan dari Allah SWT menunaikan ibadah haji dalam Kloter (Kelompok terbang) JKG 50 sebagai kloter terakhir dari pemberangkatan jemaah haji DKI Jakarta. Setelah melunasi BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah


Haji) pada 11 Oktober, selanjutnya 19 Oktober saya masuk Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta dan berangkat ke Tanah Suci 20 Oktober dari Bandara SoekarnoHatta, Cengkareng. Setelah menempuh perjalanan sekitar 9 jam dengan pesawat Garuda yang dicarter dari perusahaan penerbangan Fullmanter dari Israel dan selama ini dipakai perusahaan penerbangan

Ternyata betul. Ditunggu jam 01.00, 02.00 hingga jam 03.00 tidak ada pemberitahuan. Baru menjelang jam 04.00 ada pengumuman agar para jemaah siap-siap berangkat ke Makkah. Maka, Kloter 50 yang terdiri dari 9 rombongan, segera berbaris siap berangkat. Di sini kembali ada masalah. Rombongan 9 yang seharusnya maksimal 46 orang, ternyata jumlahnya ada 51 orang. Kapasitas bus yang akan mengangkut jemaah perombongan ada 46 tempat duduk, berarti kelebihan penumpang 5 orang. Dicari rombongan yang belum sampai 46 orang. Ada, yakni rombongan 7. Dengan berlari-lari, 5 orang itu mengejar bus yang siap-siap berangkat.

‘’Kata orang Jawa, haji Tamatu itu, teko, mangan, turu (Datang, Makan dan Tidur), enak banget,’’ kata Ustad Abdul Ghafur, pembimbing jemaah Crew Pembuatan Film Bimbingan Manasik Haji saat mulai membimbing para jemaah mulai di atas bus yang membawa para jemaah calon haji menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan Umrah Wajib Haji tadi. Hanya perlu sekitar 10 menit untuk sampai di Masjidil Haram, terus masuk ke pelataran Kabah. Di sini langsung jemaah bersamasama mengucapkan talbiyah sambil menuju tempat dimulainya tawaf, yakni di sebelah kiri kita berdiri antara Hajar Aswad dan Multazam dan sebelah kanan ada tanda lampu hijau. Di sini kita baca Bismillahi Allahu Akbar, begitu setiap kita melewati antara Hajar Aswad dan lampu hijau tadi. Kita tawaf atau mengelilingi Kabah dengan posisi kita sebelah kanan Kabah sebanyak 7 kali. Selanjutnya shalat sunnah 2 rakaat, dilanjutkan minum air zamzam.

Akhirnya, setelah ‘’tersandra’’ sekitar 8 jam di Bandara King Abdul Aziz, Kloter 50 JKG bisa berangkat ke Makkah dengan tujuan pemondokan Maktab 71 Sektor 2 Mahbas Jin, sekitar 2,5 Km dari Masjidil Haram. Usai Shalat Subuh, sesuai dengan arahan pembimbing ibadah haji, Ustad Abdul Ghofur, kami pun berangkat ke Masjidil Haram untuk melakukan Umrah Wajib Haji dengan cara haji

Tamatu, yakni melaksanakan haji di awali dengan Miqat di Jeddah, kemudian menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan Umrah Wajib Haji yang diakhiri dengan tahallul setelah sa’i. Untuk selanjutnya, bisa melepas pakaian ihram, dengan konsekuensi harus bayar dam, yakni denda dengan menyembelih kurban berupa kambing.

Dari pelataran Kabah dalam Masjidil Haram, kita naik ke kanan setelah lampu hijau untuk memulai sa’i dari Bukit Safa ke Marwa. Sa’i adalah berjalan larilari kecil dari Safa ke Marwa sebanyak 7 kali, dengan hitungan dari Safa ke Marwa, sekali. Lantas dari Marwa ke Safa berarti yang ke dua, begitu seterusnya. Setelah perjalanan ke 7 yang berakhir di Marwa, dilanjutkan dengan tahallul atau memotong sebagian rambut kita. Ini berarti, kita sudah bisa melepaskan kain ihram dan memakai baju serta lainnya, kalau kita melaksanakan haji Tamatuk. Kalau melaksanakan haji ifrad, kita tidak perlu tahallul dan tetap menggunakan kain ihram Realita Haji Edisi IX/2012 35

hingga menuju Arafah pada malam 8 Dzulhijjah untuk wukuf, yakni tinggal di Arafah hingga malam esok harinya atau malam 9 Dzulhijjah. Selanjutnya, usai mengikuti Khotbah Arafah pada malam hari, kita menuju ke Musdzalifah untuk mabit di sana dengan terus berdzikir dan berdoa kepada Allah SWT serta memperbanyak membaca salawat. Di sini kita juga mengambil batu untuk melontar jumrah aqabah, wustha dan ula, masing-masing 7 biji X 2 serta jumrah aqabah sekali atau 7 batu. Dengan demikian, keseluruhannya 49 batu. Sebenarnya, yang pasti kebutuhan melontar itu hanya sekali melontar jumrah aqabah sebanyak 7 kali atau 7 batu, yang dilakukan sesaat setelah kita sampai di Mina dari Musdzalifah pada malam hari itu juga untuk melontar jumrah aqabah. Kemudian pada tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah melontar jamarat, yakni aqabah, wustha dan ula, masing-masing 7 kali, berarti semuanya adalah 21 batu dua kali atau 42 batu atau 42 kali. Ini kalau kita melaksanakan jamarat untuk nafar awal, sehingga pada hari 12 Dzulhijjah kita bisa kembali ke Makkah sebelum matahari terbenam. Tetapi jika kita mau nafar tsani, atau tidak bisa pulang pada hari 12 Dzulhijjah dan masuk malam 13 Dzulhijjah, kita harus jamarat lagi untuk aqabah, wustha dan ula, masing-masing 7 kali. Ini berarti butuh batu 21 lagi untuk ke tiga jamarat tadi. Sehingga total kebutuhan batu mencapai 60 batu. Cuma, Ketua Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) Kloter 50, H. Fudloli, meminta para jemaah mengumpulkan batu dua kali lipat dari 42 batu menjadi 84 Realita Haji Edisi IX/2012 36

batu. Kloter 50 JKG saat itu mengambil nafar awal, sehingga sisa batu-batu yang dibawa dari Musdzalifah ditinggal begitu saja di penginapan Mina. Selanjutnya jemaah haji menuju ke Makkah untuk melakukan Tawaf Ifadah di Masjidil Haram sekaligus Sa’i dan tahallul agar bisa beristirahat di Makkah hingga tawaf wada’ atau pamitan pada Tanah Suci Makkah, selanjutnya menuju ke Madinah untuk melaksanakan shalat arba’in

atau shalat 40 kali setiap waktu selama 8 hari 12 jam. Setelah itu, balik ke Jakarta lewat Airport Madina`pada 29 November dan sampai di Asrama haji Pondok Gede pada hari Jumat 30 November 2012, sama dengan berangkatnya dari Asrama Haji Pondok Gede pada hari Jumat 20 Oktober atau sekitar 41 hari lebih menunaikan ibadah haji. Dengan demikian, pelaksanaan pokok ibadah haji itu sebenarnya

ke sejumlah tempat bersejarah selama 8 hari 12 jam , juga kegiatan di Makkah, dimana para jemaah selalu berusaha melaksanakan ibadah umrah hingga beberapa kaki serta ziarah ke tempat-tempat bersejarah, juga karena masalah teknis penerbangan. Masalah penerbangan ini bukan pekerjaan mudah untuk mengatasinya. Seperti diketahui, jumlah kloter jemaah haji Indonesia mencapai 485 kloter. Tetapi penerbangannya sendiri hanya 432 kali, karena banyak kloter yang digabungkan dalam satu penerbangan dengan pertimbangan jumlah penumpangnya yang bisa digabungkan dalam satu penerbangan. Menurut Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Cepi Supriatna dengan jumlah 485 kloter, jemaah haji Indonesia oleh pemerintah Arab Saudi, dikasih kesempatan setiap hari pemberangkatan atau pemulangan jemaah hajinya 21 kloter, dengan pengaturan 12 kli untuk penerbangan Garuda dan 9 kali untuk penerbangan Saudia.

hanya 7 hari, yakni dari tanggal 7 hingga 14 Dzulhijjah. Begitu setiap tahun pelaksanaan ibadah haji. Bagi para pelaksana haji badal, mereka biasanya melaksanakannya secara ifrad. ‘’Wah…. Kalau kita melaksanakan badal haji secara tamattuk, ya biayanya habis untuk bayar

dam,’’ kata Abdurrahim, seorang mukimin asal Banyuwangi, Jawa Timur yang biasa melaksanakan badal haji pada musim haji. Lantas kenapa menunaikan ibadah haji sampai 41 hari? Semua itu, selain karena adanya kegiatan shalat arba’in di Masjid Nabawi yang diikuti dengan ziarah

‘’Kalau mau dipaksakan dikurangi jadi 30 hari atau 25 hari, mungkin bisa, tetapi jumlah jemaah haji Indonesia kuotanya dikurangi hingga 100 ribu jemaah. Kalau masih dengan jumlah jemaah 200 ribu, tidak mungkin,’’ kata Sesditjen PHU Cepi Supriatna. Jadi persoalannya, menurut Cepi terkait dengan kapasitas Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah yang kapasitasnya sangat terbatas. ‘’Dengan demikian, masalahnya bukan dari kita, melainkan karena keterbatasan Bandara King Abdul Aziz,’’ katanya lebih lanjut. Realita Haji Edisi IX/2012 37

Kenalkan Nilai-Nilai Antikorupsi:

KPK Luncurkan Buku Anak “Tunas Integritas”

D

alam upaya pencegahan korupsi dengan menanamkan nilai-nilai dan budaya antikorupsi, KPK menerbitkan buku bacaan anak Tunas Integritas yang diluncurkan secara resmi pada acara Indonesia Book Fair (IBF) 2012. Peluncuran buku dilakukan Ketua KPK Abraham Samad Tunas Integritas merupakan sebuah program pendidikan antikorupsi untuk jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) berbentuk buku bacaan untuk memenuhi hak-hak anak memperoleh pendidikan yang menyenangkan melalui Realita Haji Edisi IX/2012 38

pendekatan mendongeng. “Buku ini menanamkan nilainilai kebaikan, seperti jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras,

sederhana, berani, dan adil dengan cara yang menghibur serta tidak menggurui,” papar Abraham. KPK menilai, pendekatan dan

metode yang tepat dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi penting dilakukan. Kata korupsi mungkin sulit dipahami anak-anak usia dini. Namun, menanamkan kesadaran dan pemahaman akan bahaya korupsi pada usia dini sangat penting, sekaligus dapat menumbuhkan integritas diri. “Selain itu, peran keluarga, guru dan praktisi pendidik yang memiliki peran sentral dalam pembentukan karakter dan integritas diri tidak dapat dilepaskan,” lanjut Abraham.

mulai dari guru TK, praktisi PAUD, komunitas pendongeng, hingga kreator bacaan anakanak. Selain itu, beberapa workshop diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas para duta Tunas Intergitas dalam menyampaikan nilainilai antikorupsi kepada anak usia dini sehingga diharapkan akan lahir generasi masa depan yang antikorupsi.

“Ke depan, selain terus mengembangkan jaringan duta Tunas Integritas, pengembangan buku ini akan Untuk itu, lanjutnya, dalam dibuat dalam bentuk animasi, rangkaian penerbitan hingga games, dan produk inovasi peluncuran buku Tunas lainnya, yang akan memberikan Integritas, KPK melibatkan pilihan lebih luas kepada semua stakeholder terkait, masyarakat untuk mengakses,” imbuh Abraham.

Buku yang merupakan hasil kerja sama antara KPK dan Forum Penulis Bacaan Anak (FPBA) ini terdiri atas enam seri, yang masing-masing berjudul “Wuush”, ”Byuur”, “Ungu di Mana Kamu?”, “Ya Ampun!”, “Ini, Itu?”, dan “Hujan Warna-warni”. Selain peluncuran buku, pada acara tersebut KPK juga membuka stan yang menampilkan buku Tunas Integritas, perangkat sosialisasi antikorupsi, dan produk-produk penerbitan KPK lainnya. Pengunjung juga akan diajak terlibat langsung dalam kegiatan “Parade Tokoh Bercerita”, story telling, dan wisata baca.



2012 1

Recommend Documents