PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 44/Permentan/OT.140/8/2011 TENTANG
PEDOMAN UMUM PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian 2011
DAFTAR ISI Halaman Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 44/Permentan/ OT.140/8/2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian............................. 1 Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/ Permentan/OT.140/8/2011 Tanggal 15 Agustus 2011............ 6 I. Pendahuluan.................................................................... 6 II. Mekanisme Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pertanian............................................... 14 III. Penyusunan dan Evaluasi Proposal Penelitian dan Pengembangan Pertanian........................................ 19 IV. Penutup............................................................................ 25
i
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: 44/Permentan/OT.140/8/2011 TENTANG PEDOMAN UMUM PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai swasembada, peningkatan diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, serta peningkatan kesejahteraan petani, maka program dan kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian harus mampu menghasilkan teknologi dan varietas unggul berdaya saing;
b. bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 / Permentan / TU.200 / 3 / 2008 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Evaluasi Proposal Penelitian dan Pengembangan Pertanian sudah tidak sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. 1
c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu untuk kembali menetapkan Pedoman Umum Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4497);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
3
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/ Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN UMUM PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN Pasal 1 Pedoman Umum Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pertanian seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. Pasal 2 Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dimaksudkan sebagai acuan atau landasan pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana penelitian dan pengembangan pertanian yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi Unit Kerja (UK)/Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 4
Pasal 3 Untuk pelaksanaan Pedoman Umum yang bersifat teknis, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Pasal 4 Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/TU.200/3/2008 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Evaluasi Proposal Penelitian dan Pengembangan Pertanian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 5 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2011 MENTERI PERTANIAN,
SUSWONO SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Menteri Keuangan; 4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian.
5
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 44/Permentan/OT.140/8/2011 TANGGAL : 15 Agustus 2011 PEDOMAN UMUM PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Era pembangunan yang semakin kompetitif menuntut peran Badan Litbang Pertanian dalam pembangunan pertanian (impact recognition) dan peningkatan nilai ilmiah (scientific recognition) dalam pencapaian status sebagai lembaga penelitian yang berkelas dunia (a world class research institution). Mencermati tuntutan tersebut, perlu reorientasi paradigma pembangunan pertanian menuju ”Penelitian untuk Pembangunan” (Research for Development). Dengan paradigma ini, orientasi kerja Badan Litbang Pertanian adalah menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi dan sistem kelembagaan pertanian untuk diterapkan sebagai mesin penggerak pembangunan pertanian. Untuk itu, kegiatan penelitian dan pengembangan harus berorientasi kepada kebutuhan pengguna (user oriented), tanpa mengabaikan pengembangan teknologi yang bersifat demand driving, sehingga ilmu pengetahuan, teknologi dan sistem kelembagaan pertanian yang dihasilkan lebih tepat-guna (spesifik lokasi dan pemakai) dan futuristik.
6
Dalam paradigma Penelitian untuk Pembangunan, peranan perencanaan penelitian dan pengembangan sangat strategis mendukung pencapaian sasaran Badan Litbang Pertanian, meliputi: (1) terciptanya varietas unggul dan galur (benih dan bibit) dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas mendukung pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan; (2) terciptanya inovasi teknologi produksi dan pengelolaan sumberdaya pertanian mendukung pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan; (3) terciptanya inovasi teknologi pascapanen hasil pertanian berbasis sumberdaya lokal mendukung diversifikasi pangan dan peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor;(4) tersedianya kebijakan pengembangan kelembagaan agribisnis dan agroindustri untuk peningkatan kesejahteraan petani; (5) meningkatnya sistem diseminasi, promosi dan diseminasi inovasi teknologi pertanian, serta jejaring kerjasama nasional dan internasional; dan (6) meningkatnya jumlah publikasi di jurnal ilmiah nasional dan internasional, hak kekayaan intelektual (HKI), serta komersialisasi hasil penelitian. Untuk dapat mewujudkan sasaran tersebut di atas, Badan Litbang Pertanian berupaya melakukan reformasi perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan dalam kerangka performance base budgeting. Oleh karena itu, diperlukan pedoman umum yang praktis dan operasional agar sasaran akhir suatu program dan kegiatan litbang dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan.
7
B. Tujuan Pedoman umum perencanaan penelitian pengembangan pertanian bertujuan:
dan
1. Memberikan acuan penyusunan perencanaan penelitian dan pengembangan untuk mencapai target output yang telah ditetapkan. 2. Meningkatkan kualitas penelitian pengembangan litbang pertanian.
dan
C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Pedoman Umum Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pertanian meliputi mekanisme umum perencanaan serta penyusunan dan evaluasi proposal penelitian.
D. Pengertian/Definisi Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan : 1. Alokasi Anggaran adalah alokasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang terdapat dalam RKAKL yang telah dibahas dan disetujui oleh Menteri Keuangan dan telah mendapat persetujuan dari Presiden. 2. Analisis Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah 3. Daftar Nominatif Anggaran (DNA) adalah ringkasan alokasi anggaran Satuan kerja yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dirinci berdasarkan unit organisasi Kementerian Negara/
8
Lembaga dan provinsi sebagaimana dibuat dalam Keputusan Presiden mengenai rincian APBN. 4. Diseminasi adalah cara dan proses penyampaian hasil-hasil penelitian/teknologi kepada masyarakat atau pengguna untuk diketahui dan dimanfaatkannya teknologi tersebut oleh masyarakat atau pengguna 5. Evaluasi adalah penelaahan atau pembahasan rencana penelitian dan pengembangan yang terdiri dari topik (judul) litbang, dan proposal litbang dalam rangka penyempurnaan dan penajaman serta penyeleksian untuk dapat diproses lebih lanjut. 6. Evaluasi Proposal adalah evaluasi dengan maksud agar topik penelitian yang diperlukan oleh pemangku kepentingan dilaksanakan sesuai dengan kaedah ilmiah, efisien, dan menghasilkan hasil penelitian yang bermanfaat bagi pembangunan pertanian 7. Gelar Teknologi adalah salah satu kegiatan diseminasi dan sosialisasi berupa pengenalan, peragaan dan demonstrasi teknologi hasil penelitian di lapang di hadapan masyarakat pengguna atau petani 8. Inovasi adalah penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya (gagasan, metode, atau alat). 9. KAK (Kerangka Acuan Kegiatan) adalah uraian lebih rinci dari suatu kegiatan, meliputi latar belakang, gambaran umum, penerima manfaat, strategi pencapaian keluaran, waktu pencapaian keluaran, dan biaya yang diperlukan 10. Invensi adalah penciptaan atau perancangan sesuatu yang sebelumnya tidak ada; reka cipta. 9
11. Kebijakan Litbang Pertanian adalah arah atau tindakan yang diambil Badan Litbang Pertanian untuk mencapai tujuan. 12. Komponen Teknologi adalah suatu hasil kegiatan penelitian pertanian siap saji yang mempunyai potensi untuk diuji lebih lanjut menjadi teknologi spesifik lokasi. 13. Model Pengembangan Teknologi adalah hasil kegiatan pengkajian yang dilakukan terhadap teknologi spesifik lokasi melalui uji kesesuaian terhadap sosial, ekonomi, budaya, dan kelembagaan setempat, yang selanjutnya dapat dijabarkan ke dalam bentuk penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis, maupun peluang untuk dijadikan pilot project. 14. Pagu Indikatif adalah pagu yang sifatnya indikasi (dapat berubah) agar perumusan target kinerja yang direncanakan masih dalam kerangka kemampuan keuangan negara untuk menyediakan anggaran. 15. Pagu Anggaran adalah pagu anggaran hasil pembahasan pemerintah pusat dengan DPR-RI sebagai acuan dalam penyusunan RKA-KL. 16. Paket Teknologi Pertanian adalah rakitan dan atau gabungan komponen teknologi yang telah melalui berbagai uji kesesuaian lahan dan agroklimat dan kesesuaian terhadap kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan kelembagaan setempat. 17. Penelitian Pertanian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah dan dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan data, informasi, dan keterangan yang berkaitan 10
dengan pemahaman dan pembuktian suatu asumsi dan atau hipotesis yang menghasilkan suatu rumusan ilmiah berupa komponen teknologi di bidang pertanian. 18. Penerapan Teknologi Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan model-model pengembangan dan paket teknologi pertanian oleh masyarakat pengguna secara luas untuk meningkatkan pembangunan pertanian. 19. Penetapan Kinerja (PK) adalah dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. 20. Pengembangan Teknologi Pertanian adalah kegiatan pengujian kesesuaian teknologi pertanian spesifik lokasi pada berbagai kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan kelembagaan setempat untuk menghasilkan model-model pengembangan dan paket teknologi pertanian. 21. Pengguna Teknologi adalah swasta/pelaku agribisnis, pengambil kebijakan/ birokrat, akademisi/ ilmuwan, penyuluh, petani, dan masyarakat umum. 22. Pengkajian Teknologi Pertanian adalah kegiatan pengujian kesesuaian kompenen teknologi pertanian pada berbagai kondisi lahan dan agroklimat untuk menghasilkan teknologi pertanian unggulan spesifik lokasi. 23. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan 11
nilai, produk, dan atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan atau konteks teknikal, fungsional, ekonomis, sosial budaya, dan estetika. 24. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dalam rangka mencapai tujuan, melalui urutan pilihan, dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. 25. Persetujuan Proposal adalah proses penetapan proposal yang akan dibiayai berdasarkan hasil Evaluasi dan faktor lainnya sesuai dengan kepentingan Badan Litbang Pertanian 26. Peta Jalan (Roadmap) adalah merupakan gambar yang menjelaskan jalan yang ditempuh untuk menghasilkan teknologi, berbentuk diagram yang terdiri dari kolom waktu (periode pelaksanaan) dan baris yang merupakan tahapan pelaksanaan kegiatan. 27. Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian Negara/Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon I atau unit Kementerian Negara/ Lembaga yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator kinerja yang terukur. 28. Proposal Diseminasi adalah Rencana Diseminasi Hasil Penelitian (RDHP) yang disusun oleh suatu tim (Peneliti/Pengkaji/Penyuluh) yang bersifat partisipatif dan terintegrasi dengan sasaran diseminasi yang jelas dan terukur, sesuai dan/atau mengantisipasi permintaan pemangku kepentingan.
12
29. Proposal Penelitian adalah Rencana Penelitian Tim Peneliti atau Tim Pengkaji (RPTP) yaitu rencana penelitian atau pengkajian yang disusun oleh suatu tim peneliti yang bersifat holistik, terintegrasi dengan sasaran penelitian yang jelas dan terukur, baik output dan waktu serta efisiensi pemanfaatan biaya, untuk mengantisipasi permintaan pemangku kepentingan. 30. Rencana Strategis UK/UPT adalah rencana yang disusun dalam periode lima tahunan yang bertitik tolak dari rencana strategis atau rencana induk dan grand design lembaga induknya. 31. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-KL) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, dan rincian anggaran suatu Kementerian Negara/ Lembaga dalam satu tahun anggaran. 32. Rencana Kerja (Renja) adalah rencana kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun yang akan berjalan baik yang telah ditetapkan dalam DIPA maupun yang tidak dibiayai DIPA tetapi akan dilaksanakan oleh Unit Kerja tersebut. 33. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah rencana kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. 34. Teknologi Pertanian adalah cara atau metode serta proses atau produk pertanian yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin
13
ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan meningkatkan mutu kehidupan manusia. 35. Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi adalah suatu hasil kegiatan pengkajian yang memenuhi kesesuaian lahan dan agroklimat setempat dan mempunyai potensi untuk diuji lebih lanjut menjadi paket teknologi pertanian wilayah. 36. Topik Penelitian adalah fokus kegiatan yang diperlukan oleh pemangku kepentingan pembangunan pertanian II. MEKANISME PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN A. Tahapan Perencanaan Pengembangan Pertanian
Penelitian
dan
Perencanaan penelitian dan pengembangan pertanian secara umum mengacu pada program pembangunan pertanian nasional dan kebutuhan stakeholder (pemangku kepentingan). Penelitian dan pengembangan pertanian berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kementerian Pertanian yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Program penelitian dan pengembangan pertanian tahunan ditetapkan dengan mengacu pada : (a) kebijakan pembangunan nasional dan Kementerian Pertanian, (b) Renstra Badan Litbang Pertanian dan Renstra masing-masing UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian; (c) kebutuhan pemangku kepentingan yang 14
diperoleh melalui mekanisme penjaringan umpan balik, serta (d) kebutuhan mendesak dalam bidang pertanian atau kebutuhan yang bersifat antisipatif dan responsif terhadap isu-isu aktual dan strategis. Kegiatan penelitian dan pengembangan di Badan Litbang Pertanian merupakan rangkaian kegiatan terstruktur yang mengacu pada alur penyiapan inovasi teknologi pertanian sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Kpts/OT 060/1/2005 tentang Pedoman Penyiapan dan Penerapan Teknologi Pertanian. Dalam Permentan tersebut telah diatur penciptaan inovasi teknologi yang dilakukan melalui serangkaian tahapan kegiatan yang dilakukan di UK/ UPT. Keterkaitan antara tahapan satu dengan tahapan berikutnya adalah sebagai berikut : 1. Tahap Penelitian : Balai Besar/Balai Penelitian/ Loka Penelitian (BB/Balit/Lolit) melakukan serangkaian kegiatan yang dilandasi kaidah ilmiah dan sistematis untuk menghasilkan komponen teknologi pertanian dan/atau menyiapkan informasi sumberdaya pertanian. 2. Tahap Verifikasi : Balai Besar/Balai Penelitian/ Loka Penelitian (BB/Balit/Lolit) bersama Balai PengkajianTeknologi Pertanian (BPTP) selanjutnya melakukan uji multilokasi dan uji adaptasi terhadap komponen teknologi untuk menghasilkan teknologi spesifik lokasi. 3. Tahap Pengkajian : BPTP bersama dengan lembaga lain di daerah melakukan uji kesesuaian sosial, ekonomi, budaya, dan kelembagaan terhadap paket teknologi spesifik lokasi untuk memperoleh model pengembangan dan paket teknologi. 15
4. Tahap Diseminasi : dalam rangka pengembangan usaha agribisnis, lembaga pengkajian, lembaga penyuluhan, dan lembaga lain di daerah berpartisipasi dalam proses sosialisasi penerapan teknologi pertanian bagi masyarakat luas. Dalam tahap ini juga dijaring umpan balik setiap inovasi yang dihasilkan untuk perbaikan ke depan, baik program litbang berikutnya maupun hasilnya. B. Mekanisme Perencanaan Pengembangan Pertanian
Penelitian
dan
Mekanisme umum perencanaan penelitian dan pengembangan pertanian adalah sebagai berikut: 1. Mekanisme perencanaan dan penetapan kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian Badan Litbang Pertanian, secara umum mengikuti tahapan dan siklus perencanaan program dan anggaran pemerintah, dengan mengacu pada kebijakan pembangunan pertanian (Renstra Kementerian Pertanian). 2. UK/UPT menyusun RPTP/RDHP sesuai dengan target output yang telah ditetapkan dalam RPJM dan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 3. RPTP/RDHP dievaluasi tiap tahun dan dapat disesuaikan apabila ada perubahan kebijakan dan lingkungan strategis. 4. Penyusunan dan pembahasan RPTP/RDHP dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan pakar di masing-masing UK/UPT, dan bila dianggap
16
perlu dapat melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait. Pembahasan dimulai dari masing-masing UPT, kemudian diusulkan kepada UK di atasnya untuk dievaluasi lebih lanjut. 5. Kepala Pusat/Puslitbang/BB akan mempresentasikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) untuk dibahas di tingkat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam rangka penajaman program atau refocusing program penelitian dan pengembangan pertanian. 6. Kepala Badan menyetujui Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang akan dilakukan oleh masingmasing Pusat/Puslitbang/BB. Hasil penyusunan RPTP/RDHP, digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyusunan rencana anggaran, yang diawali dengan penyusunan Rencana Kerja Badan Litbang Pertanian sesuai dengan pagu indikatif, penyusunan konsep nota keuangan, penetapan pagu anggaran dan alokasi anggaran, penelaahan RKA-KL, sampai dengan diterbitkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dijabarkan lebih rinci dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). Pada saat pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan inovasi (pengkajian, perekayasaan, dan diseminasi) apabila dihasilkan varietas, galur, prototype, data/ informasi, peta, dan lain-lain maka kepemilikan hak atas kekayaaan intelektual adalah milik Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Mekanisme umum perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pertanian disajikan pada Gambar 1.
17
Gambar 1. Mekanisme Perencanaan Program dan Anggaran Penelitian dan Pengembangan Pertanian
18
III. PENYUSUNAN DAN EVALUASI PROPOSAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN 1. Umum
Proposal penelitian (Rencana Penelitian Tim Peneliti, RPTP) adalah rencana penelitian yang disusun oleh Tim Peneliti di UK/UPT dengan mengikuti kaidahkaidah ilmiah untuk mencapai target output yang telah ditetapkan dalam renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan UK/UPT. Proposal dapat terdiri dari satu atau lebih Rencana Operasional Penelitian Pertanian (ROPP) dan dapat bersifat multiyears.
2. Mekanisme Penyusunan, Evaluasi, dan Persetujuan
Mekanisme penyusunan, evaluasi, dan persetujuan proposal penelitian dan pengembangan diuraikan sebagai berikut: a. Proposal penelitian dan pengembangan yang telah disusun sesuai dengan format pada Lampiran 1 dibahas di tingkat UK/UPT untuk dilakukan evaluasi internal. Setiap proposal dievaluasi oleh tim evaluator yang ditentukan oleh masing-masing UK/UPT. Apabila diperlukan, UK/UPT dapat mengundang tim pakar dari luar Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. b. Proposal yang disusun di tingkat Balit/Lolit/BPTP diusulkan ke Unit Kerja Eselon II untuk dilakukan evaluasi dan penajaman substansi proposal agar sesuai dengan target output yang telah ditetapkan. Unit Kerja Eselon II membentuk tim evaluasi internal dan apabila diperlukan dapat mengundang tim penilai/pakar dari luar Badan Litbang Pertanian. c. Proposal yang telah dievaluasi dan memenuhi persyaratan akan mendapat persetujuan Kepala 19
Unit Kerja Eselon II yang diindikasikan pada lembar pengesahan proposal. d. Proposal yang telah disetujui di tingkat Unit Kerja Eselon II selanjutnya dibahas dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk mendapat persetujuan. e. Proposal yang mendapat persetujuan selanjutnya dituangkan dalam RKA K/L dan DIPA. Secara ringkas penjelasan mekanisme penyusunan, evaluasi, dan persetujuan proposal penelitian dan pengembangan pertanian disajikan dalam Gambar 2.
Gambar 2. Mekanisme Penyusunan, Evaluasi, dan Persetujuan Proposal Penelitian dan Pengembangan Pertanian
20
3. Penjelasan Isi Proposal Penelitian Isi proposal penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut: a. Pendahuluan Pendahuluan menguraikan latar belakang penelitian, dan dasar pertimbangan. Untuk penelitian yang bersifat multiyears, hasil penelitian tahun sebelumnya perlu dikemukakan. b. Tujuan dan Keluaran Meliputi tujuan akhir dan tujuan antara (tahun berjalan), keluaran akhir dan keluaran tahun berjalan. c. Tinjauan Pustaka Meliputi tinjauan terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu dan kerangka teoritis yang digunakan d. Metodologi Metodologi mencakup tempat dan waktu, alat dan bahan, dan metode pelaksanaan penelitian. Roadmap penelitian perlu disusun khususnya untuk penelitian multiyears. e. Analisis Risiko Penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah yang berisi daftar risiko dan penanganan risiko (sesuai format pada Lampiran 6).
21
f. Perkiraan Manfaat dan Dampak Menguraikan perkiraan manfaat dan dampak hasil penelitian terhadap pengguna secara jelas dan terukur. g. Jadwal Kerja Menguraikan jadwal pelaksanaan penelitian sesuai dengan tujuan, keluaran dan manfaat yang diharapkan. h. Pembiayaan Pengajuan anggaran harus realistis sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan secara cermat alokasi anggaran. i. Personalia Susunan Personalia bersifat multi disiplin dengan kualifikasi sesuai kebutuhan. j. Daftar Pustaka Daftar pustaka disusun dengan memperhatikan publikasi mutakhir yang terkait dengan topik penelitian. 4. Isi Format Proposal Pengembangan Inovasi Isi proposal pengkajian, perekayasaan dan diseminasi terdiri dari: a. Pendahuluan Pendahuluan menguraikan latar belakang, justifikasi, dan dasar pertimbangan. Untuk pengkajian yang bersifat multiyears, keragaan hasil pengkajian tahun sebelumnya perlu dikemukakan. 22
b. Tujuan dan Keluaran Meliputi tujuan akhir dan tujuan antara (tahun berjalan), keluaran akhir dan keluaran tahun berjalan. c. Tinjauan Pustaka Meliputi tinjauan terhadap hasil-hasil pengkajian dan diseminasi terdahulu dan kerangka teoritis yang digunakan. d. Metodologi i.
Metodologi untuk pengkajian; mencakup tempat dan waktu, alat dan bahan, dan metode pelaksanaan pengkajian. Roadmap pengkajian perlu disusun khususnya untuk pengkajian multiyears.
ii. Prosedur diseminasi; mencakup pendekatan, ruang lingkup kegiatan, teknik diseminasi, bahan dan alat, waktu, dan tempat. Roadmap diseminasi perlu disusun khususnya untuk pengkajian multiyears. e. Analisis Risiko Penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah yang berisi daftar risiko dan penanganan risiko (sesuai format pada Lampiran 6). f. Perkiraan Manfaat dan Dampak Menguraikan perkiraan manfaat dan dampak hasil pengkajian terhadap pengguna secara jelas dan terukur.
23
g. Jadwal Kerja Menguraikan jadwal pelaksanaan pengkajian sesuai dengan tujuan, keluaran dan manfaat yang diharapkan. h. Pembiayaan Pengajuan anggaran harus realistis sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan secara cermat alokasi anggaran. i. Personalia Susunan Personalia bersifat multi disiplin dengan kualifikasi sesuai kebutuhan. j. Daftar Pustaka Daftar pustaka disusun dengan memperhatikan publikasi mutakhir yang terkait dengan topik pengkajian.
24
IV. PENUTUP Pedoman Umum ini wajib diacu oleh semua UK/UPT lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam merencanakan kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian yang dibiayai dari APBN. UK/UPT (eselon II) menyusun Petunjuk Pelaksanan/Petunjuk Teknis untuk operasionalisasi yang lebih spesifik, teknis dan rinci dari proses penyusunan dan evaluasi proposal penelitian dan pengembangan sepanjang tidak bertentangan dengan Pedoman Umum ini. Pedoman Umum ini bersifat dinamis dan akan dilakukan penyempurnaan sesuai dengan dinamika lingkungan strategis. MENTERI PERTANIAN,
SUSWONO
25
26
Form 1. Proposal Penelitian dan Pengembangan Pertanian Cover Depan (Lampiran 2) Lembar Pengesahan (Lampiran 3 dan 4) Ringkasan (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris) Judul : I. PENDAHULUAN • Latar belakang, • Dasar pertimbangan (termasuk hasil yang telah dicapai), • Tujuan(tahunan dan jangka panjang), • Keluaran yang diharapkan (tahunan dan jangka panjang), • Perkiraan manfaat dan dampak dari kegiatan yang dirancang II. TINJAUAN PUSTAKA • Kerangka Teoritis • Hasil-Hasil Penelitian/Pengkajian terkait IV. METODOLOGI/PROSEDUR • Pendekatan (kerangka pemikiran), • Ruang lingkup kegiatan, • Bahan dan metode pelaksanaan kegiatan IV. ANALISIS RISIKO (sesuai format pada Lampiran 6) V. TENAGA DAN ORGANISASI PELAKSANAAN • Tenaga yang terlibat dalam kegiatan, • Jangka waktu kegiatan, • Pembiayaan DAFTAR PUSTAKA 27
Form 2. Cover Depan Proposal Penelitian dan Pengembangan Pertanian JUDUL (font : Tahoma 18) Logo (Kemtan dan Agroinovasi) NAMA PENELITI UTAMA : (font : Tahoma 12)
NAMA UNIT KERJA (font : Tahoma 14) 20.... (font : Tahoma 12)
28
Form 3. Lembar Pengesahan Untuk Puslitbang/Pusat/BB LEMBAR PENGESAHAN 1. Judul RPTP/RDHP/RKTM 2. Unit Kerja 3. Alamat Unit Kerja 4. Sumber Dana 5. Status Penelitian (L/B) 6. Penanggung Jawab a. Nama b. Pangkat/Golongan c. Jabatan 7. Lokasi 8. Agroekosistem 9. Tahun Mulai 10. Tahun Selesai 11. Output Tahunan 12. Output Akhir 13. Biaya
: : : : : : : : : : : : : : : :
Kepala Bidang Program dan Evaluasi
Penanggung Jawab RPTP/RDHP/RKTM
.............................................. NIP. .......................................
.............................................. NIP. .......................................
Mengetahui, Kepala Unit Kerja .............................................. NIP. ....................................... 29
Form 4. Lembar Pengesahan Untuk Balit/BPTP/Lolit LEMBAR PENGESAHAN 1. Judul RPTP/RDHP/RKTM 2. Unit Kerja 3. Alamat Unit Kerja 4. Sumber Dana 5. Status Penelitian (L/B) 6. Penanggung Jawab a. Nama b. Pangkat/Golongan c. Jabatan 7. Lokasi 8. Agroekosistem 9. Tahun Mulai 10. Tahun Selesai 11. Output Tahunan 12. Output Akhir 13. Biaya
: : : : : : : : : : : : : : : :
Koordinator Program
Penanggung Jawab RPTP/RDHP/RKTM
.............................................. NIP. .......................................
.............................................. NIP. .......................................
Mengetahui, Kepala Unit Kerja Eselon II
Kepala Balai/BPTP/Loka
.............................................. NIP. .......................................
.............................................. NIP. .......................................
30
Form 5. Format Rencana Operasional Penelitian Pertanian (ROPP) RENCANA OPERASIONAL PENELITIAN PERTANIAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
JUDUL RPTP : SUMBER DANA : PROGRAM : a. Komoditas : b. Bidang Riset : c. Jenis Penelitian : d. Status ROPP : JUDUL KEGIATAN : LOKASI PENELITIAN : KATA KUNCI : PENELITI YANG TERLIBAT • Peneliti • Teknisi TUJUAN LATAR BELAKANG (Diuraikan latar belakang teknis atau ilmiah kegiatan yang akan dilaksanakan) 9. DASAR PERTIMBANGAN (Diuraikan tinjauan pustaka atau hasil terkini yang telah dicapai dan sebagai dasar dilaksanakan kegiatan ini) 10. PERKIRAAN KELUARAN 11. HIPOTESA 12. METODOLOGI 13. ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN 14. RENCANA OPERASIONAL 15. DAFTAR PUSTAKA
31
Form 6. Format Analisis Risiko Format 6.1. Daftar Risiko DAFTAR RISIKO
Format 6.2. Daftar Penanganan Risiko DAFTAR PENANGANAN RISIKO
32
