2011 DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR)

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PEMENUHAN UNSUR MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU KORPORASI DALAM PASAL 2 DAN UNSUR MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU KORPORASI DALAM PASAL 3 UU NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo UU NOMOR 20 TAHUN 2001 PADA PUTUSAN HAKIM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

(STUDI PUTUSAN NOMOR 238/PID.B/2009/PN.KRAY JO.NOMOR 373/PID/2010/PT SMG JO. NOMOR:167K/PID.SUS/2011 DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR)

Penulisan Hukum ( Skripsi )

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Oleh : Tammala Sari Martha Prakoso NIM. E0008437

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA commit to user 2013


digilib.uns.ac.id

commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

commit to user

iii


digilib.uns.ac.id

commit to user

iv


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK Negara Indonesia terkenal dengan tindak pidana korupsi. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memerangi kejahatan korupsi ialah dengan diundangkan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum untuk melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi dan membentuk lembaga khusus untuk memberantas korupsi yaitu KPK. Hakim dalam menjatuhkan putusan terkait dengan perkara tindak pidana korupsi terikat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada praktiknya seringkali dijumpai perkara yang terkait dengan polemik penerapan Pasal 2 atau 3 UU PTPK dalam sebuah perkara tipikor sebagaimana pada perkara korupsi putusan Nomor: 238/PID.B/2009/PN.KRAY JO.NOMOR 373/PID.B 2010/PT SMG JO. NOMOR:167K/PID.SUS/2011 di Pengadilan Negeri Karanganyar. Penelitian ini bertujuan untuk memberi kejelasan mengenai pertimbangan hakim dalam pemenuhan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi pada Putusan Nomor: 238/PID.B/2009/PN.KRAY JO.NOMOR 373/PID.B 2010/PT SMG JO. NOMOR:167K/PID.SUS/2011 serta batasan perumusan unsur memperkaya dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif yang dilakukan di Pengadilan Negeri Karanganyar. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dan studi pustaka dengan memanfaatkan literatur seperti buku-buku,peraturan perundang–undangan, publikasi dari berbagai organisasi dan bahan kepustakaan lainnya. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif model analisis interaktif (Interactive Model of Analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim menjatuhkan putusan dengan Pasal 3 UU PTPK dan bukan dengan Pasal 2 UU PTPK ialah berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi karena JPU tidak dapat membuktikan bahwa terdapat penambahan kekayaan terdakwa dari sebelum pengadaan progam asuransi kesehatan ke setelah pengadaan asuransi kesehatan. Terdakwa dijerat dengan Pasal 3 UU PTPK karena terdakwa telah terbukti memenuhi unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu adanya niat dalam diri terdakwa untuk melakukan tujuannya yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Batasan rumusan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ialah bukan pada berapa besaran nominal uang tetapi pada ada tidaknya penambahan kekayaan yang berasal dari uang negara. Batasan rumusan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ialah tidak terletak pada materiil namun terletak pada keuntungan non materiil. Kata kunci : korupsi, memperkaya, menguntungkan, pengadaan asuransi commit to user kesehatan.

v


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT Indonesian state known for corruption. Indonesian government's efforts in the fight against corruption is to be enacted some legislation as the legal basis for the prevention and repression of corruption and establish special institutions to combat corruption by KPK. Judges in decisions related to corruption cases tied to Article 2 or Article 3 of Law No. 31 Year 1999 on Eradication of Corruption. In practice it is often found associated with the polemic case the application of Article 2 or 3 of Law PTPK in a corruption case, as in the case of corruption Decision Number: 238/PID.B/2009/PN.KRAY JO.NOMOR 373/PID.B 2010/PT SMG JO. NUMBER: 167K/PID.SUS/2011 in Karanganyar District Court. This study aims to provide clarity regarding the consideration of the judges in the fulfillment elements to enrich themselves or another person or corporation and beneficial elements of yourself or another person or corporation on Decision Number: 238/PID.B/2009/PN.KRAY JO.NOMOR 373 / PID.B 2010/PT JO SMG. NUMBER: 167K/PID.SUS/2011 and enriching element formulation limits and benefit yourself or another person or corporation in corruption cases. This research includes empirical legal research, conducted in a descriptive Karanganyar District Court. Type of data used include primary data and secondary data. Data collection techniques used through interviews and literature by utilizing the literature such as books, legislation, publications of various organizations and other library materials. Analyzed using qualitative data analysis model Interactive (Interactive Model of Analysis). The results showed that the consideration of the judge ruled with Article 3 of Law PTPK and not by Article 2 of Law PTPK is based on the legal facts found at trial, the defendant did not meet the elements proved to enrich themselves or another person or corporation because prosecutors could not prove that the there is the addition of a defendant's wealth prior to the provision of health insurance program after the procurement of health insurance. Defendant charged under Article 3 of Law PTPK because the defendant has proven to meet the elements with the aim of enriching himself or another person or corporation that is the intention of the defendant to commit themselves its goal of enriching himself or another person or corporation. Restriction element formulation enrich themselves or another person or corporation is not on how the nominal amount of money but on the existence of additional wealth coming from state funds. Restriction element formulation of enriching himself or another person or corporation is not located on the material, but lies in the non-material benefits. Keywords: corruption, enriching, rewarding, procurement of health insurance.

commit to user

vi


digilib.uns.ac.id

HALAMAN MOTTO

Jika Allah menolong kamu, maka tidak akan ada orang yang dapat mengalahkan kamu, jika Allah membiarkan kamu (tidak memberikan pertolongan) maka siapa gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu, karena itu hendaklah kepada Allah sajalah orang-orang mukmin bertawakkal (QS. Ali Imron : 160). Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan (Sayidina Ali bin Abi Thalib). "Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang, bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan dan air mata” (Dahlan Iskan). “Tak perlu seseorang yang sempurna, cukup temukan orang yang selalu membuatmu bahagia dan membuatmuberarti lebih dari siapapun “(B.J. Habibie). "Orang-orang menjadi begitu luar biasa ketika mereka mulai berpikir bahwa mereka bisa melakukan sesuatu. Saat mereka percaya pada diri mereka sendiri, mereka memiliki rahasia kesuksesan yang pertama” (Norman Vincent Peale).

commit to user

vii


digilib.uns.ac.id

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan untuk :  Ayah dan Ibuku tercinta yang senantiasa memberikan

kasih

sayangnya

dan

mendidikku dengan tidak kenal menyerah yang selalu mengajarkan bahwa keberhasilan harus di awali dengan perjuangan dengan penuh keprihatinan dan ikhtiar kepada-NYA.  Putraku tercinta Ananda Alfian Azzam Febriantoro yang telah menjadi penyemangat hidupku.  Kakakku tersayang Bagus Allan Prakoso yang selalu menjagaku selama ini di Solo.  Keluarga

besarku

semua

yang

telah

memberikan support terhadapku.  Semua anak bangsa yang masih peduli dengan martabat dan harga diri bangsa...

commit to user

viii


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, yang berjudul: PEMENUHAN UNSUR MEMPERKAYA

DIRI

SENDIRI

ATAU

ORANG

LAIN

ATAU

KORPORASI DALAM PASAL 2 DAN UNSUR MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU KORPORASI DALAM PASAL 3 UU NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo UU NOMOR 20 TAHUN 2001 PADA PUTUSAN HAKIM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 238/PID.B/2009/PN.KRAY JO.NOMOR 373/PID.B 2010/PT SMG JO.

NOMOR:167K/PID.SUS/2011 DI PENGADILAN

NEGERI KARANGANYAR). Penulis menyadari tidak mungkin menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini tanpa bimbingan dan bantuan dari segala pihak. Maka dari itu, pada penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada: 1.

Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta, beserta seluruh Pembantu Rektor;

2.

Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, beserta seluruh Pembantu Dekan;

3.

Bapak Sabar Slamet, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberi ijin dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penulisan hukum ini sekaligus sebagai dosen pembimbing penulis yang dengan sabar dan penuh perhatian telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;

4.

Bapak Ismunarno, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing kesatu yang telah banyak memberikan saran dan bimbingan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini; commit to user

ix


5.

digilib.uns.ac.id

Bapak Sabar Slamet, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing kedua yang telah banyak memberikan saran dan bimbingan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyeleseikan penulisan hukum ini;

6.

Ibu Siti Muslimah S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNS;

7.

Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan bekal ilmu selama masa perkuliahan dan semoga dapat penulis amalkan selepas menjadi mahasiswi Fakultas Hukum UNS;

8.

Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama masa studi;

9.

Kepada Bapak Winarno S.H., M.H. dan Bapak Prasetyo Nugroho S.H., M.H., yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian Lapangan di Pengadilan Negeri Karanganyar.

10. Ibu Nin Yasmine Lisasih S.H., M.H., yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan seputar tindak pidana korupsi. 11. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penyusunan penulisan hukum ini. Penulis menyadari bahwa dengan keterbatasan yang penulis miliki, maka dalam penulisan hukum (skripsi) ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun bagi kesempurnaan penulisan hukum (skripsi) ini. Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, almamater, serta para pembaca yang budiman,

Surakarta, Mei 2013

Penulis

commit to user

x


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI HALAMAN HALAMAN JUDUL........................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ........................................................

iii

HALAMAN PERNYATAAN .........................................................................

iv

ABSTRAK .......................................................................................................

v

HALAMAN MOTO ........................................................................................

vii

HALAMAN PERSEMBAHAN ......................................................................

viii

KATA PENGANTAR .....................................................................................

ix

DAFTAR ISI ....................................................................................................

xi

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR ................................................................

xiii

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................

xiv

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah .................................................................

1

B. Perumusan Masalah .......................................................................

7

C. Tujuan Penelitian ...........................................................................

8

D. Manfaat Penelitian .........................................................................

8

E. Metode Penelitian...........................................................................

9

F. Kerangka Pemikiran .......................................................................

16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana……………………………

17

B. Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif Indonesia. .….……..

23

C. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi………………………….........

27

D. Sistem Pembuktian dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi……...

33

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Pelaksanaan Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi di Persidangan Pada Putusan Nomor 238/PID.B/2009/PN.Kray........ B. Pemenuhan Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 dan Unsur commit atau to user Menguntungkan Diri Sendiri Orang Lain atau Korporasi dalam

xi

39


digilib.uns.ac.id

Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 pada Putusan Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 238/PID.B/2009/PN.KRAY Jo.Nomor 373/PID.B 2010/PT SMG Jo. Nomor:167K/PID.SUS/2011 di Pengadilan Negeri Karanganyar ...............................................

59

1. Pelaksanaan pembuktian perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan NegeriKaranganyar ..............................................

59

2. Pemenuhan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam pasal 2 dan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam pasal 3 pada UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 ...........................

70

BAB IV PENUTUP A. Simpulan.......................................................................................

72

B. Saran .............................................................................................

73

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................

74

LAMPIRAN .....................................................................................................

77

commit to user

xii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Kerangka Pemikiran…………………………………...

16

Gambar 2. Penyusunan Alur Tupoksi……………………………… Lampiran

commit to user

xiii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN Surat Izin Penelitian………………………………………………………… Visi dan Misi Pengadilan Negeri Karanganyar……………………………... Struktur Organisasi (Tupoksi)………………………………………………. Putusan Nomor 238 / Pid. B/ 2009/ PN Kray……………………………….

commit to user

xiv

2011 DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR)

Recommend Documents