2010 TATA CARA PELAKSANAAN PEMBINAAN, EDUKASI, DAN PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK ORANG PRI

Pusat Peraturan Pajak Online

SE - 94/PJ/2010 TATA CARA PELAKSANAAN PEMBINAAN, EDUKASI, DAN PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK ORANG PRI Contributed by Administrator Tuesday, 14 September 2010

14 September 2010

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 94/PJ/2010

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBINAAN, EDUKASI, DAN PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BARU

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Dalam rangka mewujudkan Wajib Pajak Orang Pribadi Baru yang patuh dan taat dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta untuk menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal PajakÂ Nomor SE-32/PJ/2010 tanggal 9 Maret 2010 tentang Penegasan Tindak Lanjut Kantor Pelayanan Pajak terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Baru, perlu diberikan pembinaan, edukasi, dan pelayanan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Baru dengan penjelasan sebagai berikut :

I. Pengertian dan Ketentuan Umum

A. Pengertian Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :

http://www.rumahpajak.com

Powered by Joomla!

Generated: 24 May, 2017, 04:57


1. Wajib Pajak Orang Pribadi Baru adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sejakÂ awal tahun sebelumnya yang :

- belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pertama kali; dan - belum melakukan pembayaran/penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) atau PajakÂ Pertambahan Nilai (PPN) pertama kali dengan Surat Setoran Pajak (SSP).

2. Pembinaan adalah upaya aktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak denganÂ memberikan bimbingan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Baru agar mengetahuiÂ dan memahami serta melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan sesuaiÂ ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

3. Edukasi adalah upaya aktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melaluiÂ pelatihan mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan dan pengisian SPT.

4. Kelas Pengisian SPT adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal PajakÂ di suatu tempat dan waktu tertentu yang diikuti oleh sekelompok Wajib Pajak yangÂ khusus memberikan pengetahuan, pemahaman dan pengisian SPT.

5. Pelayanan adalah upaya aktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalamÂ rangka mendukung kelancaran dan kemudahan Wajib Pajak Orang Pribadi Baru untukÂ menyampaikan SPT pertama kali atau melaksanakan kewajiban pembayaran/penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pertama kaliÂ dengan Surat Setoran Pajak (SSP).

B. Ketentuan Umum


Powered by Joomla!



- Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi PerpajakanÂ (KP2KP) bertanggung jawab melakukan pembinaan, edukasi dan pelayanan kepadaÂ Wajib Pajak Orang Pribadi Baru. - Kantor Wilayah DJP bertanggung jawab memberikan arahan, bimbingan dan asistensiÂ kepada Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimanaÂ dimaksud dalam romawi I huruf B angka 1. - Kegiatan Pembinaan, Edukasi, dan Pelayanan dimaksudkan agar Wajib Pajak OrangÂ Pribadi Baru menyampaikan SPT dan atau melakukan pembayaran/penyetoran PajakÂ Penghasilan (PPh) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan Surat Setoran PajakÂ (SSP). - Wajib Pajak Orang Pribadi Baru yang sudah menyampaikan SPT atau melakukanÂ pembayaran/penyetoran pajak terhutang (PPh atau PPN) dengan Surat Setoran PajakÂ (SSP) menjadi wewenang Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

II. Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan, Edukasi, dan Pelayanan

A. Kantor Pelayanan Pajak

1. Pembinaan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Baru dilakukan melalui kegiatanÂ pemberian konsultasi, sosialisasi dan penyuluhan perpajakan.

2. Edukasi terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Baru dapat dilaksanakan melalui KelasÂ Pengisian SPT dan simulasi penghitungan pajak terutang.

3. Pelayanan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Baru melalui kegiatan pemberianÂ informasi perpajakan dalam bentuk antara lain buku http://www.rumahpajak.com

Powered by Joomla!



saku atau brosur termasukÂ penyediaan formulir SPT dan SSP serta penjelasan petunjuk pengisian SPT danÂ simulasi penghitungan pajak terutang.

4. Pelaksanaan pembinaan dan edukasi serta pelayanan terhadap Wajib Pajak OrangÂ Pribadi Baru karyawan dapat dikoordinasikan melalui unit Pemberi Kerja, sedangkanÂ non karyawan dapat dikoordinasikan melalui kelompok masyarakat, tokoh masyarakat,Â asosiasi pedagang, kawasan pertokoan, komplek perumahan, atau pemerintah daerahÂ setempat.

5. Pelaksanaan pembinaan dan edukasi serta pelayanan terhadap Wajib Pajak OrangÂ Pribadi Baru menjadi wewenang Seksi Ekstensifikasi Perpajakan sampai dengan WajibÂ Pajak tersebut menyampaikan SPT pertama kali atau pembayaran/penyetoran pajakÂ terhutang (PPh atau PPN) pertama kali. Sedangkan untuk selain KPP Pratama menjadiÂ wewenang Seksi Pelayanan.

6. Prosedur pelaksanaan pembinaan dan edukasi serta pelayanan terhadap Wajib PajakÂ Orang Pribadi Baru oleh Seksi Ekstensifikasi Perpajakan pada KPP Pratama diaturÂ sebagaimana dalam Lampiran I Surat Edaran ini.

7. Prosedur pelaksanaan pembinaan dan edukasi serta pelayanan terhadap Wajib PajakÂ Orang Pribadi Baru oleh Seksi Pelayanan di KPP selain KPP Pratama diaturÂ sebagaimana dalam Lampiran II Surat Edaran ini.

8. Kantor Pelayanan Pajak membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Edukasi (Kelas PengisianÂ SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi Baru dan mengirimkan ke Kanwil DJP cq. KepalaÂ Bidang P2 Humas.

9. Laporan Hasil Pelaksanaan Edukasi Wajib Pajak Orang Pribadi BaruÂ dikirimkan paling lambatÂ tanggal 7 (tujuh) setiap bulan setelah bulan dimaksud. Dalam hal pada bulan dimaksudÂ tidak dilakukan Edukasi kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Baru, laporan diisi denganÂ keteranganÂ "NIHIL".

10. http://www.rumahpajak.com

Powered by Joomla!



Dalam hal tanggal jatuh tempo pelaporan Laporan Hasil Pelaksanaan Edukasi WajibÂ Pajak Orang Pribadi Baru adalah hari libur maka pelaporan dilakukan pada hariÂ berikutnya.

B. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi KP2KP, kegiatan edukasiÂ terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Baru dilakukan oleh KP2KP.

2. Prosedur edukasi terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Baru dalam wilayah KP2KPÂ diatur sebagaimana dalam Lampiran III Surat Edaran ini.

3. KP2KP menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Edukasi Wajib Pajak Orang PribadiÂ Baru kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama paling lambat tanggal 5 (lima)Â setiap bulan setelah bulan dimaksud. Dalam hal pada bulan dimaksud tidak dilakukanÂ Edukasi kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Baru, Laporan diisi dengan keteranganÂ "NIHIL".

C. Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak

1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) secara aktif melakukanÂ pemantauan dan pengawasan serta bimbingan dan arahan kepada Kantor PelayananÂ Pajak dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pembinaan danÂ edukasi serta pelayanan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Baru.

2. http://www.rumahpajak.com

Powered by Joomla!



Kanwil DJP melakukan rekapitulasi bulanan atas Laporan Hasil Pelaksanaan EdukasiÂ (Kelas Pengisian SPT) dari seluruh KPP unit vertikal dan mengirimkan ke KantorÂ Pusat DJP cq. Direktur P2 Humas menggunakan aplikasi pelaporan.Â

3. Kanwil DJP mengirimkan Laporan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Edukasi ke KantorÂ Pusat DJP cq. Direktur P2 Humas paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan sesuaiÂ dengan SE-53/PJ/2010 tanggal 20 April 2010 tentang Laporan Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan.

4. Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak melakukan bimbingan, arahan dan bantuanÂ pelaksanaan pembinaan, edukasi, dan pelayanan perpajakan dalam bentuk :

- menyiapkan tenaga penyuluh dan fasilitator; - melakukan koordinasi dengan pihak terkait sesuai dengan level organisasi; - melakukan kordinasi dengan KPP dalam lingkungan Kanwil DJP yangÂ bersangkutan; - membantu menyiapkan buku saku atau brosur perpajakan; - membantu menyediakan formulir SPT dan SSP.

5. Prosedur pelaksanaan bimbingan, arahan, dan bantuan pelaksanaan edukasiÂ perpajakan oleh Kanwil DJP kepada Kantor Pelayanan Pajak pada unit vertikal diaturÂ sebagaimana dalam lampiran IV Surat Edaran ini.

III. Pelaksanaan Edukasi kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Baru http://www.rumahpajak.com

Powered by Joomla!



1. Edukasi perpajakan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Baru dilakukan sebagai berikut :

- Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Baru karyawan, pelaksanaan kegiatan edukasiÂ perpajakan berdasarkan permintaan Wajib Pajak atau melalui Pemberi Kerja atauÂ Serikat Pekerja dan dilaksanakan secara kolektif di tempat Pemberi Kerja atau tempatÂ lain yang ditunjuk. - Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Baru non karyawan, pelaksanaan kegiatanÂ edukasi perpajakan berdasarkan hasil kunjungan atau visit atas lokasi, kawasan,Â komplek, pusat pertokoan, atau atas permintaan sekelompok Wajib Pajak melaluiÂ asosiasi, perhimpunan, kelompok masyarakat dilaksanakan secara kolektif di tempatÂ yang ditentukan sesuai dengan skala prioritas potensi penerimaan pajak.

2. Edukasi perpajakan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Baru dilaksanakan dengan membukaÂ Kelas Pengisian SPT Tahunan dengan tahapan sebagai berikut :

- Menginventarisasi dan mengklasifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Baru karyawan danÂ non karyawan. - Melakukan pendekatan kepada pihak terkait, seperti pemberi kerja, pengelola,Â asosiasi, Pemda setempat, tokoh masyarakat. - Menentukan lokasi dan waktu kegiatan edukasi. - Menyebarluaskan pelaksanaan kegiatan misalnya melalui pamflet, spanduk, atau mediaÂ informasi lainnya. - Menyiapkan bahan presentasi dan brosur perpajakan termasuk formulir SPT dan SSP. - Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

3. Pelaksanaan edukasi perpajakan dapat dilakukan secara serentak dengan dikoordinasikanÂ oleh Kantor Wilayah DJP setempat.


Powered by Joomla!



Â Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 14 September 2010 Direktur Jenderal,

ttd.

Mochamad Tjiptardjo NIP 195104281975121002

Tembusan :

- Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak. - Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Ditjen Pajak. - Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.


Powered by Joomla!


2010 TATA CARA PELAKSANAAN PEMBINAAN, EDUKASI, DAN PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK ORANG PRI

Recommend Documents