by Sanoesi Setrodjijo
10/27/2010
SanSet
1
Pengukuran Kapal Dasar Hukum :
1 U.U. 1. U U No. No 21 tahun 1992 tentang “Pelayaran” 2. Konvensi Internasional tentang “Pengukuran 3. 4. 5. 6.
Kapall tahun K t h 1969 Keppres No. 5 tahun 1989, tgl 25 Januari Kepmen No. KM.41 tahun 1990 tentang “Pengukuran Kapal Indonesia” tgl 8 Juni SK. DJPL No. 67/1/1367/1/13-90, tgl 6 Oktober 1990 SK. DJPL No. 67/1/1667/1/16-02, tgl g 17 Mei 2002
10/27/2010
SanSet
2
Instansi yang mempunyai kewenangan :
1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktorat Perkapalan dan Kepelautan,
mengesyahkan Daftar Ukur dan persetujuan penerbitan Surat Ukur
2. Administrator Pelabuhan / Kakanpel, 3.
menerbitkan Surat Ukur Internasional dan Surat Ukur Dalam Negeri Ahli Ukur Kapal, melaksanakan pengukuran, pengukuran menghitung dan menetapkan ukuran dan p dalam bentuk Daftar Ukur tonase kapal serta menanda tanganinya
10/27/2010
SanSet
3
Tata--cara : Tata
1 Permohonan tertulis dari pemilik kapal disertai 1. 2 2. 3. 4. 5. 6. 7.
dengan bukti kepemilikan P l k Pelaksanaan pengukuran k oleh l h ahli hli ukur k Ahli Ukur Kapal menyusun Daftar Ukur dan mengirimkannya ii k ke k Ditkapel Ditk l Penerbitan Surat Ukur Sementara oleh Adpel Penerbitan Surat Ukur Tetap oleh Adpel setelah memperoleh persetujuan dari Ditkapel Pemasangan Tanda Selar Penyerahan y Surat Ukur Tetap p dengan g mencabut Surat Ukur Sementara
10/27/2010
SanSet
4
Cara Pengukuran Dalam Negeri
• Cara pengukuran dalam negeri (SK. DJPL
No.PY.67/1/13-90, tanggal 6 Oktober), yang No.PY.67/1/13telah diubah dengan SK.DJPL No.PY.67/1/16No.PY.67/1/1602, tanggal 17 Mei, diterapkan terhadap kapal berukuran panjang kurang dari 24 meter
10/27/2010
SanSet
5
Cara pengukuran Internasional :
• Dasar : a a. b b. c c.
“International International Convention on Tonnage Measurement of Ship, 1969” (TMS ’69) Keppres No. No 5 tahun 1989 1989, tanggal 25 Januari tentang pengesahan TMS ’69 Kepmen No. No 41 tah tahun n 1990, 1990 tanggal 8 Juni J ni tentang “pengukuran kapalkapal-kapal Indonesia” SK. SK DJPL No. N 67/1/13 67/1/13--90, 90 tanggal t l 6 Oktober Okt b tentang juklak butir c. 10/27/2010
SanSet
6
Pendaftaran Kapal p Dasar Hukum : • Undang Undang--Undang No. 21 tahun 1992 tentang “Pelayaran” • Pasal 314 Kitab UndangUndang-Undang Hukum Dagang • Peraturan Pendaftaran dan Balik Nama Kapal Stb 1933 No. 48 • Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 14 tahun 1996 10/27/2010
SanSet
7
Pejabat Pendaftaran Kapal di Indonesia
1. s/d tahun 1947 2. 3.
4.
: oleh Hakim dengan dibantu oleh Panitera 1947 – 1956 : berdasarkan stb 1947 No.53,, oleh Syahbandar y 1956 – 1958 : PP No.9 tahun 1955, LN No12 tahun 1955 tgl g 3 Maret, oleh Kepala Kan Kan-tor Pendaftaran Tanah 1958 – sekarang : Keppres No.219 tahun 1958 tanggal gg 13 NopemNopem p ber, oleh Syahbandar
10/27/2010
SanSet
8
Kapal yang dapat didaftar di Indonesia
1. Kapal dengan isi kotor sekurangsekurang2.
kurangnya 20 M³ (GT 7) dan Dimiliki oleh Warga Negara Indonesia atau Badan ada Hukum u u yang ya g didirikan dd a berdasarkan Hukum Indonesia dan berkedudukan be edudu a di d Indonesia do es a
10/27/2010
SanSet
9
Tata cara p pendaftaran kapal p : Permohonan pemilik dengan melampirkan : • Copy Surat Ukur • Bukti kepemilikan • Identitas pemilik • Bukti pelunasan bea balik nama kapal • Surat keterangan penghapusan dari pendaftaran kapal (deregristration/cancellation) • Surat Kuasa penghadap bila diperlukan 10/27/2010
SanSet
10
Tata cara balik nama kapal : Permohonan pemilik dengan melampirkan : 1. Copy Surat Ukur 2. Asli Grosse Akte 3. Bukti pengalihan hak milik 4 Identitas pemilik 4. 5. Bukti pelunasan bea balik nama 6 Surat 6. S kkuasa bil bila diperlukan di l k
10/27/2010
SanSet
11
Tata cara pembuatan akte hipotek kapal Sesuai dengan ketentuan pasal 314 KUHD, bahwa kapal yang telah didaftarkan dapat dijadikan sebagai agunan kredit, dengan dua cara : 1 Bank atau lembaga keuangan pemberi pinjaman 1. mengajukan permohonan kepada Adpel ditempat kapal terdaftar dengan melampirkan : a. asli grosse akte b. b kuasa memasang hipotek c. perjanjian kredit d suratt kkuasa penghadap d. h d 10/27/2010
SanSet
12
2 Kreditur dan Debitur masing2. masing-masing mengajukan permohonan pemasangan hipotek atas kapal kepada p Adpel p ditempat p kapal p terdaftar dengan g melampirkan suratsurat-surat sbb : a. asli grosse akte b perjanjian kredit b. c. surat kuasa penghadap d suratt persetujuan d. t j kkomisaris i i perusahaan h pemilik ilik kapal yang dibebani hipotek 10/27/2010
SanSet
13
Kebangsaan Kapal : Dapat diketahui dari :
a. Bendera kebangsaan yang dikibarkan, artinya kapal tersebut menjadi Wilayah Hukum (teritorial) dari negara bendera tersebut
b. Tanda panggilan (call sign) yang digunakan dalam komunikasi radio (harus dimiliki oleh setiap kapal yang diperlengkapi dengan perangkat telekomunikasi radio
10/27/2010
SanSet
14
Surat Tanda Kebangsaan Kapal Dasar Hukum :
1. Undang Undang--Undang No. 21 tahun 1992, 2. 3.
tentang t t “P “Pelayaran” l ” Kitab Undang Undang--Undang Hukum Dagang, pasall 311 Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2002 tentang Perkapalan
10/27/2010
SanSet
15
Jenis Surat Tanda Kebangsaan Kapal :
1. Surat Laut : untuk kapal GT 175 atau lebih 2. Pas Tahunan : untuk kapal GT 7 atau lebih tetapi 3. 4.
5.
kurang dari GT 175 Pas Kecil : untuk kapal GT kurang dari 7 Model E : untuk kapal yang belum didaftardidaftarkan atau dibalik nama sebagai pengganti surat tanda kebangsaan kapal p sementara dan hanya y berlaberlaku untuk pelayaran dalam negeri Surat Laut dan Pas Tahunan Sementara : untuk kapal yang belum didaftarkan atau balik nama
10/27/2010
SanSet
16
Instansi dan pejabat yang berwenang:
1. Surat Laut diterbitkan oleh DJPL cq Ditkapel 2. a. Pas Tahunan Pertama oleh adpel p yang y g
ditunjuk b. Pas Tahunan Baru atau p pembaharuan Pas Tahunan oleh semua adpel 3. Pas Kecil diterbitkan oleh adpel p
10/27/2010
SanSet
17
Prosedur mendapatkan surat tanda kebangsaan :
1. Surat Laut, pemilik mengajukan permohonan
2 2.
k kepada d Ditkapel Ditk l dengan d melampirkan: l ik a. fotocopy gross akte b. b fotocopy Surat Ukur Tetap c. mengisi formulir keterangan penjelasan Pas Tahunan Tahunan, pemilik mengajukan permohonan kepada adpel yang ditunjuk dengan melampirkan a. a fotocopy gross akte b. fotocopy Surat Ukur Tetap c. mengisi formulir keterangan penjelasan
10/27/2010
SanSet
18
3. Pas Tahunan Baru, pemilik mengajukan permohonan kepada adpel dengan melampirkan : a. fotocopy gross akte b. fotocopy py Surat Ukur Tetap p c. pas tahunan asli yang tidak berlaku lagi 4. Pas Kecil,, pemilik p mengajukan g j permohonan p dengan melampirkan : a. surat p perjanjian j j jual j beli,, waris yang y g dibuat diatas kertas bermeterai b. kwitansi pelunasan harga kapal c. surat keterangan galangan / tukang - pemda d surat keterangan milik oleh Pemdad. Pemda-kpl baru e. fotocopy KTP 10/27/2010 SanSet 19
Surat Tanda Kebangsaan Kapal tidak id k berlaku,bila: b l k bil
1. 2. 3. 4. 5 5. 6. 7 7. 8.
Kapal Kapal Kapal Kapal Kapal Kapal K Kapal l Kapal
10/27/2010
tenggelam dibajak dimusnahkan (ditutuh) dipakai sebagai kapal perang dipergunakan untuk membajak dijual ke luar negeri berubah b b h ukuran k dan d gantii nama ganti milik SanSet
20
Hipotik dan Piutang • Dalam melaksanakan kegiatan usaha, perusahaan • • •
pelayaran/pemilik kapal membutuhkan dana untuk pegembangan usaha atau beaya operasional. Perlu fasilitas kredit,, tanpa p penyerahan p y kapal p secara phisik p sebagai jaminan. Negara yang menganut common law mengenal mortgage : piutang yang didahulukan dengan harta benda termasuk kapal sebagai jaminan. Indonesia menganut g statutoryy law dengan g civil law : mengenal hipotik atau hypotheek yang diatur dalam KUHP dan KUHD sebagai hukum positip yang masih berlaku
10/27/2010
SanSet
21
• Hipotik yaitu piutang yang didahulukan dan melekat • • •
terhadap harta benda sebagai jaminan jaminan, apakah benda tetap atau atau tidak tetap. Dalam KUHD benda yang dapat dijaminkan hanya barang yang menurut hukum dianggap sebagai barang tetap atau yang tidak bergerak termasuk kapal yang terdaftar. Hipotik p maupun p mortgage g g terjadi j melalui suatu perjajnjian pinjaman yang menetapkan kapal sebagai jaminan. KUHP p pasal 1162: “ Hipotik p adalah suatu hak kebendaan atas benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan “. Dalam hal ini kapal yang tyerdaftar dianggap sebagai benda yang tak bergerak. bergerak KUHD tidak mengatur hipotik atas kapal secara khusus tetapi diatur bersama piutang yang didahulukan lainnya terhadap kapal ( pasal 314 sd 319 )
10/27/2010
SanSet
22
• Hipotik hanya dapat diadakan berdasarkan perjanjian
•
•
peminjaman i j uang atau t bentuk b t k perikatan ik t lainnya l i dengan d jaminan kapal yang terdaftar dalam suatu akta dihadapan p pejabat p j pembuat p akta balik nama kapal/kantor pejabat pendaftaran kapal dimana kapal didaftarkan . Hipotik dapat diadakan lebih dari satu kali terhadap kapal yang sama, sepanjang jumlah nilai semua hipotik beserta bunga maih dibawah nilai kapal yang dihipotikan sebagai jaminan. Dalam KUHD pasal 315: tingkatan hipotik didasarkan pada urutan waktu hari pendaftaran, pendaftaran Urutan pendaftaran hipotik ini sangat penting guna menentukan urutan pembayaran hutang hipotik
10/27/2010
SanSet
23
Gugurnya Hipotik
• Pasal 315 KUHD : Hipotik melekat terhadap kapal ditangan • •
siapapun. Penjualan atau peralihan hak dalam bentuk apapun tidak mempengaruhi keberadaan hipotik. S Sangat t penting ti untuk t k meneliti liti status t t kkapall dimana di kapal k l tersebut didaftar sebelum membeli atau meletakan hipotik terhadap kapal tersebut. Pasal 1209 KUHP: kapal dapat dibebaskan dari hipotik bila : a. piutang yang dikuatkan hipotik tersebut hapus, karena perjanjian j j pokoknya telah diselesaikan; b. si berpiutang membebaskan kapal dari hipotik. Ini dapat terjadi setelah hutangnya dibayar atau diselesaikan dengan mengadakan ikatan lain; c. penyelesaian dimuka hakim tentang hutang mana yang harus dibayar lebih dahulu dari harga penjualan barang yang dibebani hipotik itu
10/27/2010
SanSet
24
Ketentuan Perundangan : • U U No. 21/1992 tenyang Pelayaran • Peraturan Pelaksanaan : * T.M.S. 1969 * Keppres K No. N 5 / 1989 * Kepmen No. KM 41 / 1990 * SK DJPL NO. PY.67/1/13-90 SK DJPL No. DKP.3/1/2 ,tgl 2 Januari 1975 Pusat / Ditkapel : Kapal2 berukuran isi tonase kotor (GT) 1059 atau lebih : * mengukur kapal * mengesahkan daftar ukur * menyusun daftar ukur
Adpel/Kakanpel , Ahli Ukur Kapal : Kapal2 berukuran isi tonase kotor (GT) 7 s/d 1059 : * mengukur kapal * menyusun daftar ukur * menerbitkan surat ukur U U No. No 21 tahun 1992
Pengukuran dalam negeri
Pengukuran Internasional Prosedur: Pemilik : permohonan + lampiran Petugas : pelaksanaan pengukuran Surat Ukur Sementara
Pengesahan Pusat 10/27/2010
Pemasangan Tanda Selar Surat Ukur Tetap SanSet
25
•
Dasar HUkum
• UU No.21 /1992 • KUHD pasal 314
•
Peraturan Pelaksanaan
• STB 1933 No.48 • KM No 14 / 1996
• •
Pejabat Pendaftar Persyaratan :
• Syahbandar (Keppres No 219/1958) •KSD PPK (KM 14 /1996
1. Copy Surat Ukur 2. Bukti Milik : Dalam Negeri : Luar Negeri : a. Pengalihan Hak Milik (Akte Jual Beli/ a. Bill of Sale Hib h atau pelunasan Hibah l harga h kapal k l b. b Protocol P l off Delivery D li and d Acceptance A b. Keterangan Tukang c. Keterangan Pemilik dari Camat 3. Deletion Certificate (bila kapal pernah didaftarkan dinegara lain) 4. Bukti pelunasan bea balik nama kapal dengan memperhatikan SK Menteri Keuangan No.432/KMK. tgl. 19 Juni 1996. 5. Surat Kuasa Penghadap (bila diperlukan) 6. Identitas Pemilik (Akte Pendirian perusahaan, dll) GROSS AKTE Tidak berlaku: • Kapal tenggelam • Kapal discrap/ditutuh • Kapal kehilangan kebangsaan • kapal ganti milik 10/27/2010
Tujuan : Surat Tanda Kebangsaan Kapal SanSet
26
KEBANGSAAN KAPAL DASAR HUKUM : PELAKSANAAN :
PROSEDUR
:
DITJENHUBLA
Surat Laut GT. 175 atau lebih
10/27/2010
UU No.21 /1992 • • • •
STB. 1935 No.78 STB 1935 No.492 STB. No 492 STB. 1935 No.564 KM. 46 tahun 1996
Dokumen yang disyaratkan untuk Surat Laut dan Pas Tahunan : • Gross Akte • Surat Ukur • Keterangan Penjelas Pas Kecil : • Jual Beli / Hibah / Waris • Surat Tukang disyahkan Pemda • Surat Keterangan Milik • KTP
TIDAK BERLAKU Jika Kapal : - tenggelam - dibajak - dimusnahkan - dipakai sebagai kapal perang - dipergunakan untuk membajak - dijual keluar negeri SanSet - berubah ukuran dan ganti nama
ADPEL/KANPEL YANG DITUNJUK : • Pas P T Tahunan h Pertama P t s/d GT 174 Kantor Adpel/Kanpel: • Pas Tahunan Baru • Pas Kecil
Pas Tahunan dan Pas Kecil
27
