• Comparative Health System and Health Finance Change
6/22/2010
1
Tujuan: • Setelah mengikuti perkuliahan ini para peserta memahami: • 1. Berbagai Sistem Kesehatan di Dunia • 2. Perkembangan Sistem Kesehatan di Indonesia pasca PP 38 dan PP 41/2007 dan dampaknya terhadap sistem keuangan
6/22/2010
2
Bagian 1 • Berbagai Sistem Kesehatan di dunia • Terkait dengan sistem pembiayaan, pandangan politik dan kondisi ekonomi negara-negara.
6/22/2010
3
Health System by Equitap
6/22/2010
4
Overview Health System
6/22/2010
5
Overview Health System
6/22/2010
6
How Pay for Health Care
6/22/2010
7
How Pay for Health Care
6/22/2010
8
Buku Schrieber
6/22/2010
9
Bagian 2: • Perkembangan Sistem Kesehatan di Indonesia pasca PP 38 dan PP 41/2007
6/22/2010
10
6th annual forum on health care decentralization
Memahami PP no 38 tahun 2007 dalam konteks Pelaksanaan Desentralisasi dan Penyusunan Sistem Kesehatan 6/22/2010
11
Tujuan: • Membahas makna perbedaan PP 38dan PP 25/00 terhadap pelaksanaan desentralisasi dan proses penyusunan SKD • Membahas Isi PP 38/07 • Latihan: Membahas konsekuensi PP 38/07 terhadap peran baru DInKes
6/22/2010
12
The main Difference of PP 25/2000 and PP 38/2007 • Central Government: 11 functions • Provincial Government: 5 functions • The Rest under District/city government function
6/22/2010
• Concurrent approach of Function
13
Concurrent Approach Central Government
Provincial Government
District and City Government
Regulatory function Service Provision Financing function
6/22/2010
14
Arti Konkuren • ...setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
6/22/2010
15
kriteria pembagian urusan pemerintahan meliputi: • eksternalitas, • akuntabilitas dan • efisiensi.
6/22/2010
16
Kriteria eksternalitas • didasarkan atas pemikiran bahwa tingkat pemerintahan yang berwenang atas suatu urusan pemerintahan ditentukan oleh jangkauan dampak yang diakibatkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut.
6/22/2010
17
Kriteria akuntabilitas • dilakukan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengakuan atau klaim atas dampak tersebut, maka ditentukan kriteria akuntabilitas yaitu tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan dampak yang timbul adalah yang paling berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut.
6/22/2010
• Hal ini adalah sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu mendorong akuntabilitas Pemerintah kepada rakyat.
18
Kriteria efisiensi • didasarkan pada • Hal ini dimaksudkan agar pemikiran bahwa seluruh tingkat penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pemerintahan sedapat mengedepankan mungkin mencapai skala pencapaian efisiensi dalam ekonomis. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan di era global.
6/22/2010
19
Bagian 2:
•Isi PP no 38/2007 •Isi PP no 41/2007
6/22/2010
20
Diskusi: Mengapa ada fenomena seperti ini? Pembagian Peran yang jelas antar berbagai lembaga pemerintah
Surveillance
6/22/2010
Distribusi Spesialis
Pembagian Peran yang masih kurang jelas antar berbagai lembaga pemerintah
Regulasi: Perijinan
Jaminan Pembiayaan
21
Kata • Pengelolaan • Penyelenggaran
6/22/2010
22
Sesi 2:
• Sistem Kesehatan Daerah: Konsep dan Isu-isu Strategis
6/22/2010
23
Pengantar: Health System menurut WHO [1] ‘’Health system adalah semua kegiatan yang tujuan utamanya untuk meningkatkan, mengembalikan dan memelihara kesehatan.
6/22/2010
24
Apa cakupannya? Formal Health services Pelayanan kesehatan oleh tenaga medik profesional Pengobat tradisional Pengobatan Alternatif Penggunaan obat dengan resep atau tanpa resep 6/22/2010
Mencakup pula: Promosi Kesehatan Pencegahan Penyakit
+ Berbagai kegiatan memperkuat kesehatan seperti: Keselamatan di jalan raya, lingkungan hidup, pendidikan khusus kesehatan dan berbagai hal lainnya
25
SKD Pendekatan Sistemik: Dilakukan dengan 2 cara: • (1) identifikasi komponen pembentuk sistem; dan • (2) menganalisis interconnection, saling keterkaitan antar komponen dalam pola tertentu. 6/22/2010
26
Pemerintah/Dinas Kesehatan/Dinas lainnya
Pusat
Propinsi
Lembaga Swasta
Masyarakat
Kab/Kota
Pembiayaan
Pelayanan
Regulasi Comunity Empowerment
Sumber Daya Obat6/22/2010 dan Alkes
27
•Berbagai Peran Pemerintah di sistem kesehatan kesehatan
6/22/2010
28
Berbagai fungsi dalam Sistem Kesehatan (WHO 2000)
• Regulasi/stewardship • Pembiayaan • Pelaksanaan kegiatan kesehatan • Pengembangan SDM dan sumber daya lain 6/22/2010
29
masyarakat • Pemerintah Sebagai regulator, pemberi dana dan pelaksana.
Sebagai pemberi dana dan pelaksana.
• Usaha
Profit dan Non-profit. Milik Pemerintah-Swasta
Sebagai pelaksana. 6/22/2010
30
PP 38 dan PP 41 • Menempatkan DInas Kesehatan sebagai regulator • Menempatkan RSD sebagai lembaga pelayanan
6/22/2010
31
Peran Regulasi oleh Pemerintah Daerah semakin menonjol di daerah di mana banyak lembaga pelayanan kesehatan swasta Kekuatan Ekonomi Rakyat rendah
Kekuatan Ekonomi Rakyat tinggi
Kekuatan Ekonomi PemDa Tinggi
1
2
Kekuatan Ekonomi Pemda Rendah
3
4
6/22/2010
32
Siapa Pemberi Dana? Kekuatan Ekonomi Rakyat rendah
Kekuatan Ekonomi Rakyat tinggi
Kekuatan Ekonomi PemDa Tinggi
1
2
Kekuatan Ekonomi Pemda Rendah
3
4
Pemerintah Pusat atau donor, atau?
6/22/2010
Pemda?
33
Peran Pemerintah Pusat Dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kekuatan Ekonomi Rakyat rendah
Kekuatan Ekonomi Rakyat tinggi
Kekuatan Ekonomi PemDa Tinggi
1
2
Kekuatan Ekonomi Pemda Rendah
3
4
6/22/2010
34
Suasana sebelum Desentralisasi • Ada kecenderung DitJen BinKesMas an pemisahan DinKes Propinsi antara Dinas Kesehatan dan RS DinKes Kabupaten
6/22/2010
DitJen YanMed
RSUP
RSUD
35
Suasana yang diharapkan setelah Desentralisasi DitJen BinKesMas
DitJen YanMed
DinKes Propinsi
UKP
RSUP, RS Swasta, dll 6/22/2010
UKM
DinKes Kabupaten UKP RSD, RS Swasta, dll
UKM
36
Latihan: • Sebutkan Komponen-komponen dalam sektor kesehatan di daerah anda. • Bagaimana hubungannya?
6/22/2010
37
