IMPLEMENTASI PERMENKES RI NO. HK.02.02/MENKES/148/I/2010 DAN PERMENKES RI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENKES RI NO. HK.02.02/MENKES/148/I/2010 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK PERAWATDI BLUD RS SEKARWANGI KABUPATEN SUKABUMI
Rosliana Dewi
ABSTRAK Perawat harus memiliki kompetensi dan memenuhi standar praktik keperawatan, serta memperhatikan kode etik dan moral profesi. Hal ini dimanifestasikan melalui praktik profesi yang
diatur
dalam
suatuketetapan
hukum,
yaitu
Permenkes
RI
Nomor
HK.02.02/MENKES/148/I/2010 dan Permenkes RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permenkes RI Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 Tentang Izin Dan Penyelengaraan Praktik Perawat. Sehingga diharapkan perlindungan hukum dan masyarakat terjamin melalui akuntabilitas perawat dalam praktik. Permenkes ini perlu diimplementasikan di setiap rumah sakit termasuk BLUD RS Sekarwangi Kabupaten Sukabumi. Tujuan: untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban perawat dalam praktik keperawatan
di
rumah
sakit
dan
implementasi
Permenkes
RI
Nomor
HK.02.02/MENKES/148/I/2010 dan Permenkes RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permenkes RI Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.Metode: metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan melakukan penelaahan hukum melalui studi kepustakaan dan wawancara untuk memperoleh data sekunder dan primer.. Hasil: Perawat berkewajiban memiliki STR, SIKP dan SIPP, menghormati hak pasien, melakukan rujukan, menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien/klien dan pelayanan yang dibutuhkan, meminta persetujuan tindakan keperawatan yang akan dilakukan, melakukan pencataran asuhan keperawatan secara sitematis dan mematuhi standar. Permenkes RI No 148 Tahun 2010 dan Permenkes RI No 17 Tahun 2013 belum sepenuhnya dapat melindungi perawat secara hukum karena kedudukan Permenkes masih lemah dalam hirarki hukum dibandingkan dalam bentuk
1
Undang-Undang sedangkan implementasinya di BLUD RS Sekarwangi Kabupaten Sukabumi belum berjalan dengan baik. Rekomendasi : studi ini menyediakan informasi penting bagi perawat dan penyedia pelayanan kesehatan lainnya tentang pentingnya proses registrasi, ijin dan penyelenggaraan praktik perawat, dan apa yang perawat harus lakukan dalam proses perijinan dan penyelenggaraan praktik perawat.
Kata kunci :
Perawat, Permenkes RI Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010, Permenkes RI Nomor 17 Tahun 2013
2
PENDAHULUAN Keperawatan merupakan salah satu profesi dalam dunia kesehatan. Sebagai profesi, pelayanan yang diberikan harus profesional, sehingga
para perawat harus
memiliki
kompetensi dan memenuhi standar praktik keperawatan, serta memperhatikan kode etik dan moral profesi agar masyarakat menerima pelayanan dan asuhan keperawatan yang bermutu. Keperawatan sebagai profesi dimanifestasikan antara lain melalui praktik profesi yang diatur dalam suatu ketetapan hukum, yaitu Permenkes RI Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 dan Permenkes RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permenkes RI Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Perawat. Dengan demikian diharapkan perlindungan hukum dan masyarakat terjamin melalui akuntabilitas perawat dalam praktik. Di Indonesia, usaha untuk memberikan pelayanan kesehatan yang memadai, yaitu memenuhi standar pelayanan kesehatan, telah diusahakan dan tertera dalam kebijakan pemerintah yang intinya mengusahakan pembangunan kesehatan agar terwujud derajat kesehatan yang optimal, yang tertuang di dalam Undang-Undang tentang Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Tugas tenaga kesehatan berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU Kesehatan Nomor 36/2009 adalah berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Agar tugas terlaksana dengan baik, pasal 3 PP 32/19961 menentukan “Setiap tenaga kesehatan wajib memiliki keahlian dan keterampilan sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikannya yang dibuktikan dengan ijasah.” Dengan demikian, bidang tugas dan kewenangan tenaga kesehatan akan ditentukan berdasarkan ijasah yang dimilikinya. Hanya ijasah yang dikeluarkan oleh lembaga yang sah dan diakui kompetensinya oleh lembaga yang berwenang yang dapat dipergunakan sebagai dasar pemberian tugas dan kewenangan tenaga kesehatan dalam upaya pelayanan kesehatan. 2 Apabila melihat realita yang ada, dunia keperawatan di Indonesia masih memprihatinkan. Fenomena “gray area” pada berbagai jenis dan jenjang keperawatan yang ada maupun dengan profesi kesehatan lainnya masih sulit dihindari. Berdasarkan hasil kajian (Depkes & UI, 2005) menunjukkan bahwa terdapat perawat yang menetapkan diagnosis
3
penyakit (92,6%), membuat resep obat (93,1%), melakukan tindakan pengobatan di dalam maupun di luar gedung Puskesmas (97,1%), melakukan pemeriksaan kehamilan (70,1%), melakukan pertolongan persalinan (57,7%),
melaksanakan tugas petugas kebersihan
(78,8%), dan melakukan tugas administrasi seperti bendahara, dll (63,6%).3 Keluarnya Permenkes RI Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 dan Permenkes RI Nomor
17
Tahun
2013
tentang
Perubahan
atas
Permenkes
RI
Nomor
HK.02.02/MENKES/148/I/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Perawat lebih mengukuhkan perawat sebagai profesi di Indonesia. Kewenangan perawat dalam menjalankan tugas profesi diatur dalam Permenkes tersebut sehingga perawat mempunyai legitimasi dalam menjalankan praktik profesinya. Seorang perawat harus menyadari bahwa terbitnya Permenkes RI Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 dan Permenkes RI Nomor 17
Tahun
2013
tentang
Perubahan
atas
Permenkes
RI
Nomor
HK.02.02/MENKES/148/I/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Perawat bukan merupakan keberhasilan perawat sebagai tenaga profesional secara otomatis, tetapi harus dijadikan motivasi bagi tenaga perawat untuk meningkatkan kompetensi, tanggung jawab dan tanggung gugat. Kewenangan memiliki dua aspek yaitu kewenangan formil dan materiil. Kewenangan materiil diperoleh sejak memperoleh sertifikat kompetensi dan kemudian ter-registrasi dan mendapatkan STR (Surat Tanda Registrasi). Kewenangan
formil
adalah ijin kepada
penerimanya untuk melakukan praktek profesi, yaitu SIKP (Surat Ijin Kerja Perawat) bila bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri dan SIPP (Surat Ijin Praktik Perawat) bila menjalankan praktik keperawatan di praktik mandiri.4 Kewenangan perawat adalah kewenangan dalam melaksanakan asuhan keperawatan, sedangkan kewenangan melaksanakan tindakan medis hanya diperoleh bila ada pelimpahan wewenang dari tenaga medis, baik langsung maupun melalui SOP. Berdasarkan beberapa kenyataan di atas, diperlukan suatu ketetapan hukum yang mengatur praktik keperawatan dalam rangka menjamin perlindungan terhadap masyarakat penerima pelayanan asuhan keperawatan serta perawat sebagai pemberi pelayanan asuhan keperawatan. Hanya perawat yang memenuhi persyaratan yang mendapatkan izin melakukan praktik keperawatan. Untuk penerapan praktik keperawatan tersebut perlu ketetapan (legislasi) yang mengatur hak dan kewajiban perawat yang terkait dengan pekerjaan profesi.
4
Legislasi dimaksudkan untuk memberi perlindungan hukum bagi masyarakat dan perawat. Dalam rangka perlindungan hukum tersebut perawat perlu disertifikasi, diregistrasi, dan memperoleh izin praktek. BLUD RS Sekarwangi Kabupaten Sukabumi adalah rumah sakit yang terletak di Cibadak Kabupaten Sukabumi, pada tahun 1994 sampai sekarang status rumah sakit menjadi kelas C sesuai SK Menkes No. 95/Menkes/SK/II/1994. Pada tahun 2002 Rumah Sakit Sekarwangi berubah menjadi rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi Kabupaten Sukabumi berdasarkan Peraturan Bupati No. 6 tahun 2002 tanggal 22 April Tahun 2002 dengan akreditasi 5 pelayanan dasar penuh oleh Direktorat Jendral Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Sertifikasi No. YM.00.03.2.2.489. Berdasarkan data tenaga keperawatan pada Bulan Maret 2015 keseluruhan berjumlah 270 orang. Dengan rincian berdasarkan pendidikan yaitu 5 orang berpendidikan SPK/SPRG, 201 orang berpendidikan D3 Keperawatan, 12 orang berpendidikan S1 keperawatan, 12 orang berpendidikan S1 Keperawatan Ners, 33 orang berpendidikan D3 Kebidanan, dan 5 orang berpendidikan D4 Kebidanan. Berdasarkan pengamatan peneliti di ruangan rawat inap, tugas perawat lebih banyak pada tugas-tugas rutin seperti menyuntik, ganti balutan dan melakukan pemeriksaan tandatanda vital. Pelaksanaan dokumentasi asuhan keperawatan yang dibuat sesuai dengan standar disetiap ruangan perawatan sudah dilaksanakan menggunakan format yang sama tetapi pemahaman dalam penulisannya masih belum sama. Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa masalah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban perawat, perlindungan hukum perawat dan implementasi dari peraturan perundang-undangan tentang perawat itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana hak dan kewajiban perawat dalam praktik keperawatan di rumah sakit berdasarkan Peraturan Perundangundangan, mengetahui peran Permenkes RI No. HK.02.02/Menkes/148/I/2010 dan Permenkes RI Nomor 17
Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Permenkes RI No.
HK.02.02/Menkes/148/I/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat terhadap perlindungan hukum bagi perawat dan mengetahui implementasi Permenkes RI No. HK.02.02/Menkes/148/I/2010 dan Permenkes RI Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Permenkes RI No. HK.02.02/Menkes/148/I/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawatdi BLUD RS Sekarwangi Kabupaten Sukabumi.
METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif mengenai gambaran 5
yang menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan ijin dan penyelenggaraan praktik perawat. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui penelaahan hukum melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan pengaturan perundang-undangan mengenai ijin dan penyelenggaraan praktik perawat. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Purposive Sampling dengan menentukan sampel berdasarkan pertimbangan yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Teknik pengambilan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dalam mengkaji dan menginventarisasikan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundangundangan antara lain : UUD RI 1945, UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU RI No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, PP No. 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan,Permenkes RI Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010, Permenkes RI No. 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permenkes RI No. HK.02.02/MENKES/148/I/2010 Tentang Izin Dan Penyelengaraan Praktik Perawat. Bahan hukum sekunder, yaitu tulisan-tulisan para ahli hukum dan bidang lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti atau berkaitan dengan bahan hukum primer seperti buku,majalah ilmiah, hasil penelitian. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, majalah, surat kabar, web site di internet. Pengambilan data juga dilakukan melalui wawancara mendalam (depth interview) terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian dalam hal ini pihak BLUD RS Sekarwangi Kabupaten Sukabumi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini berpangkal dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif dan terkait dengan masalah, sedangkan kualitatif karena semua data disusun dan disajikan secara sistematis, kemudian dianalisis dalam bentuk deskripsi dan tidak memakai perhitungan ataupun rumusan statistik.
HASIL PENELITIAN Gambaran Permenkes RI No. HK.02.02/Menkes/148/I/2010 dan Permenkes RI No. 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Permenkes RI No. HK.02.02/Menkes/148/I/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.
6
Ijin (vergunning) dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Dengan memberi ijin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. Hal pokok pada ijin, bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu. Penolakan ijin terjadi bila kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi. Misalnya, tentang hal ini adalah : dilarang mendirikan bangunan, kecuali ada ijin tertulis dari pejabat yang berwenang dengan ketentuan mematuhi persyaratan-persyaratan.5 Menurut Sjachran Basah, ijin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hak konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Utrecht mengatakan bahwa bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masingmasing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu ijin (vergunning).6 Berdasarkan pemaparan pendapat pakar tersebut, dapat disebutkan bahwa ijin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perijinan, yaitu sebagai berikut : Pertama, ijin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret. Kedua, pembuatan dan penerbitan ketetapan ijin merupakan tindakan hukum pemerintah. Sebagai tindakan hukum, maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu, dalam hal membuat dan menerbitkan ijin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan ijin tersebut menjadi tidak sah. Ketiga, organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran pelbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi negara
7
tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (lurah) berwenang memberikan ijin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi negara (termasuk instansinya) pemberi ijin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah. Keempat, ijin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Kelima, pada umumnya permohonan ijin harus menempuh prosedur tertentu oleh pemerintah, selaku pemberi ijin. Disamping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon ijin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi ijin. Prosedur dan persyaratan perijinan itu berbeda-beda tergantung jenis ijin, tujuan ijin, dan instansi pemberi ijin. 7 Perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan berwenang untuk (Permenkes No. 148/2010 Pasal 8) :8 1.
Praktik keperawatan dapat dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga.
2.
Praktik keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
3.
Praktik
keperawatan
dilaksanakan
melalui
kegiatan: (a)
pelaksanaan asuhan
keperawatan, (b) pelaksanaan upaya promotif, preventif, pemulihan, dan pemberdayaaan masyarakat, (c) pelaksanaan tindakan keperawatan komplementer. 4.
Asuhan
keperawatan
meliputi
pengkajian,
penetapan
diagnosa
keperawatan,
perencanaan, implementasi, dan evaluasi. 5.
Implementasi keperawatan meliputi penerapan perencanaan dan pelaksanaan tindakan keperawatan.
6.
Tindakan
keperawatan
meliputi
pelaksanaan
prosedur
keperawatan,
observasi
keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan. 7.
Perawat dalam menjalankan asuhan keperawatan dapat memberikan obat bebas dan/atau obat bebas terbatas. Dalam
Permenkes
17/2013
tentang
Perubahan
atas
Permenkes
No
HK.02.02/MENKES/148/I/2010 Tentang Ijin dan Penyelnggaraan Praktik Perawat pada Pasal 3 Ayat (1) bahwa setiap perawat yang menjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri wajib memiliki SIKP,Ayat (2), Setiap perawat yang
7
Lihat Idem, hlm. 210.
8
Permenkes RI No. HK.02.02/MENKES/148/I/2010 Tentang Izin Dan Penyelengaraan Praktik Perawat.
8
menjalankan praktik keperawatan di praktik mandiri wajib memiliki SIPP, dan Ayat (3) SIKP dan SIPP dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan berlaku untuk 1 tempat. Pada Pasal 5 Ayat (1) Permenkes 17/2013 tentang Perubahan atas Permenkes No HK.02.02/MENKES/148/I/2010 Tentang Ijin dan Penyelnggaraan Praktik Perawatdinyatakan bahwa untuk memperoleh SIKP dan SIPP perawat harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan : a.
Fotokopi STR yang masih berlaku dan dilegalisasi.
b.
Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki surat ijin Praktik.
c.
Surat pernyataaan memiliki tempat di praktik mandiri atau di fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri.
d.
Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lembar.
e.
Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk.
f.
Rekomendasi dari organisasi profesi. Sedangkan pada Pasal 14 Permenkes RI 17/2013 tentang Perubahan atas Permenkes
RI No HK.02.02/MENKES/148/I/2010 Tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat juga menyatakan bahwa pejabat yang berwenang mengeluarkan dan mencabut SIKP atau SIPP adalah Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
HASIL ANALISIS TEMATIK A.
Hak Dan Kewajiban Perawat Dalam Praktik Keperawatan di Rumah Sakit berdasar Undang-Undang Kewajiban perawat dalam praktik merupakan suatu perbuatan dalam menjalankan
tugas praktik dan yang harus di penuhi oleh perawat. Pemenuhan kewajiban perawat tersebut sebagai suatu hasil dari implementasi kebijakan ijin dan penyelenggaraan praktik perawat. Kewajiban perawat tertulis pada Permenkes No HK.02.02/MENKES/148/I/2010 dan Permenkes 17/2013 tentang Perubahan atas Permenkes No HK.02.02/MENKES/148/I/2010 Tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, seperti dalam pasal 3, Perawat berkewajiban memiliki SIKP jika menjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri,dan SIPP jika menjalankan praktik keperawatan di praktik mandiri.
9
Namun bila dibandingkan dengan hasil wawancara dan diskusi terfokus, bahwa kewajiban ijin dan penyelenggaraan praktik perawat masih ada yang belum dilaksanakan di BLUD RS Sekarwangi Kabupaten Sukabumi. Kewajiban perawat adalah hal/pekerjaan yang harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diperoleh, kewajiban itu sendiri tidak hanya sekedar menjalankan pekerjaan yang diberikan tetapi bagaimana pekerjaan itu dikerjakan sesuai dengan batas kewenangan agar dapat dipertanggung jawabkan. Kewajiban registrasi perawat sesuai dengan Permenkes RI No. 148/2010 yaitu SIKPatau SIPP, dimana kewajiban registrasi perawat di BLUD RS Sekarwangi Kabupaten Sukabumi baru pada tahap hanya sebagian perawat yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), sebagian yang lain baru pada tahap dalam proses pembuatan STRnya, dan semua perawat di BLUD RS Sekarwangi Kabupaten Sukabumi belum ada yang memiliki SIKP, sebagian perawat hanya memiliki SIK berdasarkan Kepmenkes 1239/2001 yang belum diperbaharui menjadi SIKP sehingga semua perawat tersebut belum berhak untuk melaksanakan asuhan keperawatan/tindakan keperawatan di pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri.Sedangkan ada 1 orang perawat BLUD RS Sekarwangi yang telah melakukan praktik mandiri keperawatan komplementer tapi belum memiliki SIPP, SIPP perawat tersebut baru pada tahap sedang diproses, sehingga belum berhak untuk melaksanakan asuhan keperawatan/tindakan keperawatan di praktik mandiri. Surat izin kerja perawat (SIKP) atau Surat ijin praktik perawat (SIPP) diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi sesuai dengan Permenkes No 148Tahun 2010 dan Permenkes No. 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permenkes No 148Tahun 2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik perawat. Perawat di BLUD RS Sekarwangi Kabupaten Sukabumi semua belum memiliki surat ijin kerja perawat (SIKP), dalam Permenkes No 148 Tahun 2010 dan Permenkes No. 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permenkes No 148 Tahun 2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik perawat diperoleh dari Dinas Kesehatan setempat. Penerbitan SIKP dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan: (1) fotocopy STR yang masih berlaku dan dilegalisasi, (2) Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki surat ijin praktik, (3) Surat pernyataan memiliki tempat di fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri, (4) Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lembar,dan (5) surat rekomendasi dari organisasi profesi. Ijin praktik perawat dari Dinas Kesehatan setempat masih belum dilakukan dan pemberlakuan penilaian kemampuan keilmuan dan keterampilan belum dilakukan sehingga dapat mengaburkan tujuan pelaksanaan registrasi dan praktik perawatan itu sendiri. Dinas 10
Kesehatan diberi kewenangan untuk mengatur penerbitan surat ijin kerja perawat dan memberikan izin praktik bagi perawat yang akan melaksanakan praktik mandiri keperawatan. Daerah selayaknya melaksanakan peran regulasi dengan menerapkan kebijakan yang mampu memacu para penyedia pelayanan kesehatan meningkatkan mutu layanannya. Regulasi pelayanan setidaknya dapat menjamin mutu dan keamanan yang langsung terkait dengan standar pelayanan dan standar perizinan. Regulasi yang baik akan menghasilkan rasa keadilan dan mutu pelayanan kesehatan. Dengan menjalankan perannya sebagai regulator, setidaknya pemerintah daerah mencoba menjawab masalah yang timbul sebagai dampak pemberlakuan Permenkes RI No 148 Tahun 2001 dan Permenkes RI No 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permenkes RI No 148 Tahun 2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik perawat. Selain kewajiban registrasi, perawat memiliki kewajiban dalam praktik perawatan. Praktik perawatan adalah tindakan yang dilakukan oleh perawat dalam memenuhi kebutuhan dasar pasien dengan menggunakan pendekatan asuhan keperawatan. Sedangkan kewajiban menghormati hak pasien, memberikan asuhan keperawatan sesuai standar profesi dan batas kewenangannya, memberikan informasi yang adekuat tentang tindakan keperawatan kepada klien/keluarga,mengikuti perkembangan iptek bidang keperawatan secara terus menerus dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan sesuai standar profesi keperawatan telah terpenuhi di BLUD RS Sekarwangi Kabupaten Sukabumi, sedangkan dalam hal pembuatan dokumentasi asuhan keperawatan baru sebatas penyamaan penggunaan format asuhan keperawatan di semua ruangan akan tetapi dalam pemahaman penulisan isi pendokumentasiannya masih belum sama pemahaman diantara para perawat. Sejalan dengan pemenuhan tugas dan kewajiban perawat maka akan diperoleh hak perawat, hak sebagai kepemilikan untuk mendapatkan sesuatu. Pemenuhan hak perawat merupakan hasil dari implementasi kebijakan ijin dan penyelenggaraan praktik perawat. Sesuai dengan hasil wawancara dan diskusi terfokus hak perawat sebagian belum terpenuhi di BLUD RS Sekarwangi Kabupaten Sukabumi. Pemenuhan hak perawat dalam melakukan praktik sesuai dengan kewenangannya tidak maksimal, kenyataan dilapangan kewenangan yang paling dominan adalah kewenangan dependen, tugas perawat lebih banyak melaksanakan pemenuhan tugas berdasarkan order dari dokter, juga di dalam fungsional perawat adalah fungsi pelaksanaan program pengobatan, masih sedikitnya tugas dan fungsi kewenangan mandiri dari perawat, mengakibatkan praktik perawatan menjadi lemah. Tidak terpenuhinya praktik berdasarkan kewenangan perawat akibat dari masih belum diterapkannya standar praktik perawatan, dan belum diterapkan sistem model praktik keperawatan profesional disetiap ruangan. Dalam hal pelimpahan wewenang dari dokter 11
kepada perawat pun masih belum ada di ruangan, kecuali baru ada di ruangan Unit Gawat Darurat (UGD), sehingga hak perawat untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan praktik keperawatannya belum terpenuhi. Perawat masih dijadikan objek dalam kesalahan atau kelemahan pelayanan karena lemahnya kewenangan perawat sehingga perlindungan hukum tidak didapatkan. Ketetapan perlindungan hukum perawat terdapat pada peraturan Permenkes RI Nomor 148Tahun 2010, Permenkes RI No 17 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah tentang Tenaga Kesehatan Nomor 32 tahun 1996. Pasal 23 (1) perlindungan hukum diberikan pada tenaga kesehatan yang melakukan tugas sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan, dan belum ada upaya pembinaan hukum pada tingkat daerah oleh PPNI. Sebagian hak perawat lainnya yang belum terpenuhi, yakni hak jaminanperlindungan terhadap resiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya, dimana ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) disemua ruangan masih belum maksimal tersedia dan dalam hal pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di semua ruangan pun masih belum optimal dilaksanakan, sehingga resiko penyebaran infeksi nosokomial di Rumah Sakit sangat besar akan terjadi. Sedangkan hak-hak yang lainnya yaitu hak mendapat informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya, hak mengembangkan karier, hak melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan hak menerima imbalan jasa profesi telah terpenuhi di BLUD RS Sekarwangi Kabupaten Sukabumi. Hak informasi dari pasien secara otomatis terpenuhi karena didalam standar operasional prosedur pengkajian keperawatan yang selalu dilakukan oleh perawat selama praktik tertuang format pengkajian yang bertujuan menggali informasi dari pasien, terutama informasi tentang riwayat kesehatan dan tindakan yang sudah dilakukan sebelum datang minta bantuan perawat. Hak mengembangkan karier sesuai profesinya terpenuhi dimana perawat diberi ijin untuk melanjutkan studi keperawatan yang lebih tinggi, dan di fasilitasi untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tentang IPTEK bidang keperawatan. Hak menerima imbalan profesi telah terpenuhi dimana BLUD RS Sekarwangi telah memberlakukan sistem remunerasi yang dilakukan dengan cara menetapkan point berdasarkan dari kriteria pendidikan, lama kerja, kinerja perawat dan resiko kerja.
B.
Peran Permenkes RI No. HK.02.02/148/I/2010 dan Permenkes RI No. 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Permenkes RI No. HK.02.02/148/I/2010 Tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat
12
Keluarnya UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PP No. 32 tahun 1996 tentang Tenaga kesehatan, serta Permenkes RI Nomor 148 Tahun 2010 dan Permenkes RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permenkes RI Nomor 148 Tahun 2010 tentang ijin dan penyeknggaraan praktik perawat lebih mengukuhkan perawat sebagai profesi di Indonesia, kewenangan perawat dalam menjalankan tugas profesi diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut sehingga perawat mempunyai legitimasi dalam menjalankan praktik profesinya. Sekarang ini tepatnya Bulan September 2014 telah disyahkan UndangUndang Praktik Keperawatan, walaupun belum diterbitkan Peraturan Pemerintah tentang profesi perawat yang memberikan batasan wewenang pekerjaan perawat professional yang merupakan turunan dari Undang-Undang tersebut. Perlindungan terhadap hukum bagi perawat masih belum terpenuhi. Perawat masih dijadikan objek dalam kesalahan atau kelemahan pelayanan kesehatan karena lemahnya kewenangan
perawat
sehingga
perlindungan
hukum
tidak
didapatkan.
Ketetapan
perlindungan hukum perawat terdapat pada peraturan Permenkes RI No. 148 Tahun 2010, Permenkes RI No. 17 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah tentang Tenaga Kesehatan Nomor 32 tahun 1996. Pasal 23 (1) perlindungan hukum diberikan pada tenaga kesehatan yang melakukan tugas sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan. Komite perawatan masih belum optimal memberikan advokasi terhadap hak perawat, dan tidak ada upaya pembinaan hukum pada tingkat daerah oleh PPNI. Kedudukan Permenkes masih lemah dalam hirarki hukum. Bentuk hirarki dalam sistem hukum yakni : (1)UUD / Konstitusi, (2) Undang-Undang /PERPU, (3) Peraturan Pemerintah, (4) Peraturan Presiden, (5) PERDA; ( Tingkat I, II, Peraturan Desa). Sedangkan Keputusan Menteri (Kepmen) dalam UU nomor 10 tahun 2004 hanya sebagai acuan saja. Untuk itu kedudukan Permenkes RI No. 148 Tahun 2010 dan Permenkes RI No. 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permenkes RI No. 148 Tahun 2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik perawat harus di dukung dengan UU sehingga mempunyai kekuatan hukum. Profesi perawat yang bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kemaslahatan umat seharusnya diatur dalam sebuah UU. Perawat butuh aturan hukum yang lebih tinggi yang mengatur mengenai kualitas dan pelayanan termasuk juga sanksi bagi perawat yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Pada saat ini memang telah disyahkan UndangUndang Praktik Keperawatan akan tetapi Peraturan Pemerintah yang menjadi turunan Undang-Undang tersebut belum tersedia. C.
Implementasi Permenkes RI No. HK.02.02/148/I/2010 dan Permenkes RI No. 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Permenkes RI No. HK.02.02/148/I/2010 13
Tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat Di BLUD RS Sekarwangi Kabupaten Sukabumi Menurut Ka.Sie Pelayanan Keperawatan dan Ketua Komite Keperawatan BLUD RS Sekarwangi Kabupaten Sukabumi,perawat yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) baru sekitar 80% dan 20% sisanya sedang dalam proses membuatan STR. Dalam proses penilaian akreditasi Rumah Sakit STR Perawat yang sedang dalam proses telah ternyata telah dianggap perawat tersebut memiliki STR. Dalam hal memiliki SIKP belum ada satu pun Perawat BLUD RS Sekarwangi Kabupaten Sukabumi yang memiliki SIKP, mereka hanya memiliki SIK yang belum diperbaharui menjadi SIKP sesuai ketentuan Kepmenkes 1239 Tahun 2001. Sedangkan dalam hal memiliki SIPP ada satu orang perawat BLUD RS Sekarwangi Kabupaten Sukabumi yang telah melakukan praktik mandiri keperawatan komplementer tapi perawat tersebut belum memiliki SIPP, akan tetapi SIPP perawat tersebut sedang dalam proses pembuatannya. Perawat di BLUD RS Sekarwangi Kabupaten Sukabumi masih banyak yang belum memahami aplikasi hukum kesehatan dan sebagian besar perawat yang praktik di luar praktik mandiri maupun yang berpraktik mandiri telah melakukan pelanggaran terhadap hukum administrasi, yaitu tidak memiliki STR, SIKP dan SIPP yang merupakan syarat administrasi yang harus dipenuhi apabila perawat melakukan praktik di rumah sakit ataupun praktik pribadi di rumah. Tidak sampainya informasi-informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan ijin dan penyelenggaraan praktik perawat karena rendahnya koordinasi yang terjadi antara PPNI Pusat, PPNI Kabupaten Sukabumi, PPNI Komisariat RS Sekarwangi serta Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Sedangkan tindakan menghormati hak pasien, melakukan rujukan, menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan, meminta persetujuan tindakan keperawatan yang akan dilakukan, dan mematuhi standar telah terpenuhi di BLUD RS Sekarwangi Kabupaten Sukabumi, sedangkan dalam hal pencatatan asuhan keperawatan baru sebatas penyamaan penggunaan format asuhan keperawatan di semua ruangan akan tetapi dalam pemahaman penulisan isi pendokumentasiannya masih belum sama pemahaman diantara para perawat. Perawat di BLUD RS Sekarwangi Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan praktik keperawatan telah melaksanakan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, melaksanakan tindakan keperawatan dan evaluasi keperawatan.Tindakan keperawatan yang dilakukan meliputi intervensi keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan, dan konseling kesehatan. 14
Langkah yang diambil selanjutnya untuk melihat gambaran implementasi Permenkes No 148Tahun 2010 dan Permenkes No 17 Tahun 2013 tentang perubahan atas Permenkes No 148 Tahun 2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik perawat di BLUD RS Sekarwangi Kabupaten Sukabumi adalah dengan melakukan strategi dengan menggunakan instrumen analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan suatu alat yang efektif dalam membantu menstrukturkan masalah, terutama dengan melakukan analisis atas lingkungan internal dan eksternal. Melakukan analisis internal dan eksternal ini pada dasarnya terdapat 4 unsur yang selalu kita miliki dan hadapi yakni secara internal kita memiliki sejumlah kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) dan secara eksternal kita akan berhadapan dengan berbagai peluang (opportunities) dan tantangan (threats). Kegiatan dalam rangka analisis lingkungan ini lazim disebut environment scanning yaitu kegiatan peneropongan lingkungan untuk mendapatkan gambaran yang persis mengenai diri dan lingkungan kita. Kekuatan (strength) yang terdapat di BLUD RS Sekarwangi Kabupaten Sukabumi adalah adanya struktur organisasi dan tata kerja serta tupoksi yang jelas, tersedianya kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai yaitu sebanyak 270 orang tenaga keperawatan di BLUD RS Sekarwangi Kabupaten Sukabumi dan lokasi BLUD RS Sekarwangi Kabupaten Sukabumi yang strategis dan mudah dijangkau. Sedangkan kelemahan (weakness) yang ditemukan adalah kualitas Sumber Daya Manusia yang ada belum sesuai dengan kualifikasi yaitu dari sebanyak 270 orang tenaga keperawatan di BLUD RS Sekarwangi Kabupaten Sukabumi terdiri dari 5 orang berpendidikan SPK/SPRG, 201 orang berpendidikan D3 Keperawatan, 12 orang berpendidikan S1 keperawatan, 12 orang berpendidikan S1 Keperawatan Ners, 33 orang berpendidikan D3 Kebidanan, dan 5 orang berpendidikan D4 Kebidanan dan sarana prasarana yang tersedia belum mencukupi untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan. Adapaun peluang (opportunities) yang ada di BLUD RS Sekarwangi Kabupaten Sukabumi
adalah
adanya
peraturan
perundang-undangan
yang
dapat
memperkuat
operasionalisasi pelaksanaan ijin dan penyelenggaraan praktik perawat dan adanya kemampuan dan motivasi kerja yang tinggi perawat di BLUD RS Sekarwangi Kabupaten Sukabumi. Sedangkan tantangan (threats) yang dihadapinya adalah rendahnya kesadaran hukum perawat di BLUD RS Sekarwangi Kabupaten Sukabumi, belum optimalnya koordinasi antar instansi/unit kerja yang terkait dalam pelaksanaan ijin dan penyelenggaraan praktik perawat dan belum adanya sanksi yang tegas bagi para pelanggar ketentuan perundangan yang berlaku dalam ijin dan penyelenggaraan praktik perawat. Secara nyata dapat dikatakan bahwa jumlah pelanggaran Permenkes No 148Tahun 2010 dan Permenkes No 17 Tahun 2013 tentang perubahan atas Permenkes No 148 Tahun 15
2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik perawat di BLUD RS Sekarwangi Kabupaten Sukabumi cukup banyak. Hal tersebut merupakan indikator bahwa tingkat kesadaran hukum perawat di BLUD RS Sekarwangi Kabupaten Sukabumi yang masih rendah. Ini didukung oleh minimnya sanksi yang tegas terhadap para pelanggar ketentuan perundangan yang berlaku dalam ijin dan penyelenggaraan praktik perawat. Kesadaran hukum dalam diri perawat sangat penting dalam proses meminimalkan pelanggaran Permenkes No 148Tahun 2010 dan Permenkes No 17 Tahun 2013 tentang perubahan atas Permenkes No 148 Tahun 2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik perawat, hal ini didukung oleh teori penegakan hukum menurut Koesnadi Harjasoemantri, bahwa “Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum”. Jadi, masyarakat yang berperan aktif dalam pelaksanaan Permenkes No 148Tahun 2010 dan Permenkes No 17 Tahun 2013 tentang perubahan atas Permenkes No 148 Tahun 2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik perawat untuk kepentingan profesinya berarti telah menegakkan hukum. Hal tersebut merupakan titik awal dari penegakan hukum. Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas, maka Permenkes No 148Tahun 2010 dan Permenkes No 17 Tahun 2013 tentang perubahan atas Permenkes No 148 Tahun 2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik perawat sudah saatnya diubah atau diperbaiki dengan penetapan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi perawat. Pada saat ini walaupun Undang-Undang Praktik Keperawatan telah disyahkan akan tetapi Peraturan Pemerintah yang merupakan menjabaran dari Undang-Undang tersebut belum ada. Sehingga diharapkan pemerintah segera menentapkan Peraturan Pemerintan tersebut.
16
KESIMPULAN Berdasarkan uraian dan analisis implementasi Permenkes RI No 148Tahun 2010 dan Permenkes RI No 17 Tahun 2013 tentang perubahan atas Permenkes RI No 148 Tahun 2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik perawat di BLUD RS Sekarwangi Kabupaten Sukabumi, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut : 1.
Perawat berkewajiban memiliki STR, SIKP dan SIPP, menghormati hak pasien, melakukan rujukan, menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien/klien dan pelayanan yang dibutuhkan, meminta perseyujuan tindakan keperawatan yang akan dilakukan, melakukan pencataran asuhan keperawatan secara sitematis dan mematuhi standar.
2.
Peran PermenkesRI No 148Tahun 2010 dan Permenkes RI No 17 Tahun 2013 tentang perubahan atas Permenkes RI No 148 Tahun 2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik perawat belum sepenuhnya dapat melindungi perawat secara hukum karena kedudukan Permenkes masih lemah dalam hirarki hukum dibandingkan dalam bentuk Undang-Undang.
3.
Implementasi PermenkesRI No 148Tahun 2010 dan Permenkes RI No 17 Tahun 2013 tentang perubahan atas Permenkes RI No 148 Tahun 2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik perawat di BLUD RS Sekarwangi Kabupaten Sukabumi belum berjalan dengan baik dibuktikan dengan adanya pelanggaran hukum admnistrasi dimana sebagian besar perawat tidak memiliki STR, SIKP dan SIPP.
IMPLIKASI KEPERAWATAN Studi ini memberikan wawasan, informasi, dan pemahaman tentang penerapan PermenkesRI No 148Tahun 2010 dan Permenkes RI No 17 Tahun 2013 tentang perubahan atas Permenkes RI No 148 Tahun 2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik perawat yang pada gilirannya memberikan pemahaman yang luas dan dalam bagi perawat tentang pelaksanaan terhadap permenkes tersebut. Implikasi pada bidang keperawatan dan kesehatan 17
umumnya, studi ini menyediakan informasi penting bagi perawat dan penyedia pelayanan kesehatan lainnya tentang pentingnya proses registrasi, ijin dan penyelenggaraan praktik perawat, dan apa yang perawat harus lakukan dalam proses perijianan dan penyelenggaraan praktik perawat.
DAFTAR PUSTAKA Alexandra Indrayanti Dewi, Etika dan Hukum Kesehatan, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, 2008.
Ann Helm, Malpraktik Keperawatan : Menghindari Masalah Hukum, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2006.
Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
Ishaq , Dasar-dasar Ilmu Hukum , Sinar Grafika: Jakarta, 2008. J. Guwandi, Dugaan Malpraktek Medik & Draft RPP : “Perjanjian Terapetik antara Dokter dan Pasien”, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.
Julianus Ake, Malpraktik dalam Keperawatan, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2003.
Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, EGC: Jakarta, 1999.
Kusnanto, Pengantar Profesi & Praktik Keperawatan Profesional, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2004.
La Ode Jumadi Gaffar, Pengantar Keperawatan Profesional, EGC, Jakarta, 1999.
Lutfi Effendi, Pokok-Pokok Hukum Administrasi, Bayumedia Publishing, Malang, 2004. 18
Mimin Emi Suhaemi, Etika Keperawatan Aplikasi pada Praktik, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2004.
M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir, Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999.
M. Sofyan Lubis & Muhammad Harry, Konsumen & Pasien Dalam Hukum Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2008.
Nila Ismani, Etika Keperawatan, Widya Medika, Jakarta, 2001.
Patricia A. Potter dan Anne G. Perry, Fundamental Of Nursing : Concepts, Proses & Practice, Mosby Year Book, St. Louis Missouri, 1997.
Patricia W. Hikey, Nursing Process Handbook, The C.V Mosby Company, St. Louis, Philadelpia, Baltimore, Toronto, 1990.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2007.
Sofyan Lubis & Muhammad Harry, Konsumen dan Pasien dalam Hukum Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2008.
Sri Praptianingsih , Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit , PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006.
Syahrul Machmud, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek, Mandar Maju, Bandung, 2008.
Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Kedokteran, Mandar Maju : Bandung, 2001.
W. Riawan Tjandra, Dinamika Peran Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2004.
Y. Sri Pudyatmoko, Perizinan : Problem dan Upaya Pembenahan, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2009. 19
Y.A Triana Ohoiwutun, Bunga Rampai Hukum Kedokteran (Tinjauan dari Berbagai Peraturan Perundangan dan UU Praktik Kedokteran), Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
Zainuddin , Filsafat Hukum , Sinar Grafika: Jakarta, 2006.
Bambang Hartono, Permasalahan dalam Operasional Kebijakan Menteri Kesehatan, Jurnal Hukum Kesehatan, Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kesehatan, Jurnal Hukum Kesehatan Vol. 1 No. 2 Tahun 2008.
H.A. Djaelani, Pelimpahan Kewenangan dalam Praktik Kedokteran Kepada Perawat Bidan Secara Tertulis Dapat Mengeliminasi Tanggung Jawab Pidana & Perdata, Jurnal Hukum Kesehatan, Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kesehatan, Vol. 1 No. 1, 2008
Agus Purwadianto, Hukum Responsif Paradigma Hukum Kesehatan, Jurnal Hukum Kesehatan, Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kesehatan, Vol. 1 No. 1, 2008
Roberia, Nursal, dan Ali Usman, Pelayanan Surat Izin Praktik Dokter (Analisis Yuridis Konsep Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah Dengan Pelayanan Perizinan Dokter Menurut UU Praktik Kedokteran), Jurnal Hukum Kesehatan , Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kesehatan, Vol. 1 No. 2, 2008, hlm. 50.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang –undangan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.02.02/Menkes/148/I/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.02.02/Menkes/148/I/2010 20
Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.
21
