PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 03/Permentan/OT.140/1/2008 TENTANG PENUGASAN KEPADA GUBERNUR DALAM PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB DANA TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2008
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN, Menimbang
: a. bahwa pendanaan dalam rangka tugas pembantuan untuk pembangunan pertanian di daerah dapat dilaksanakan melalui penugasan kepada Gubernur; b. bahwa agar penyelenggaraan dana tugas pembantuan dimaksud dapat berjalan lancar dan berhasil baik, dipandang perlu menetapkan kewenangan pengelolaan dan tanggung jawab terhadap pengelolaan APBN Tugas Pembantuan Departemen Pertanian TA. 2008;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 85
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Tugas pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106); 10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 14. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; 15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi 86
16.
17.
18.
19.
20.
dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon- I Kementerian Negara Republik Indonesia; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.03/ 2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas pembantuan dan Tugas Pembantuan; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/ 2005 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Kelengkapan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENUGASAN KEPADA GUBERNUR DALAM PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB DANA TUGAS PEMBANTUAN DEPARTEMEN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2008
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Dana Tugas Pembantuan adalah merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga. 2. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada kepala daerah. 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan negara
87
4.
5.
6.
yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan undang-undang. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara/daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barangbarang Negara/daerah.
BAB II KEGIATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DI DAERAH SEBAGAI PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN Pasal 2 (1) Kegiatan pembangunan pertanian yang dilaksanakan melalui dana tugas pembantuan Tahun Anggaran 2008 adalah untuk kegiatan fisik, mencakup Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Pengembangan Agribisnis dan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan rincian : a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (PKP) bertujuan memfasilitasi terjaminnya masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup setiap saat, sehat dan halal. Sasaran yang ingin dicapai yaitu: (1) dicapainya ketersediaan pangan tingkat nasional, regional dan rumah tangga yang cukup, aman dan halal; (2) meningkatnya keragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat; serta (3) meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah kerawanan pangan. b. Program Pengembangan Agribisnis (PPA) bertujuan untuk memfasilitasi: (1) berkembangnya usaha pertanian agar produktif dan efisien menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi baik di pasar domestik maupun internasional, dan (2) meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian nasional, terutama melalui peningkatan devisa dan pertumbuhan PDB. c. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (PPK) berrtujuan untuk memfasilitasi peningkatan pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan akses terhadap sumber daya usaha 88
pertanian, pengembangan kelembagaan dan perlindungan terhadap petani. Sasaran yang ingin dicapai yaitu: (1) meningkatnya kapasitas dan posisi tawar petani, (2) semakin kokohnya kelembagaan petani, (3) meningkatnya akses petani terhadap sumberdaya produktif dan (4) meningkatnya pendapatan petani. (2) Kegiatan fisik (kegiatan fisik atas dasar potensi untuk menunjang program ketahanan pangan, agribisnis dan kesejahteraan petani) diKabupaten/Kota dari dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan menghasilkan keluaran (output) penambahan dan pemeliharaan aset pemerintah, termasuk belanja non fisik mendukung kegiatan fisik itu sendiri, seperti perencanaan dan pengawasan dalam kontruksi serta pelatihan dalam rangka kegiatan fisik. (3) Dalam tugas pembantuan provinsi dari APBN tidak diperbolehkan mensyaratkan keharusan adanya dana pendamping dari APBD (4) Kegiatan Program PKP, PPA dan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal/ Direktur Jenderal/ Kepala Badan lingkup Departemen Pertanian di dalam Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Tahun 2008 sesuai tugas pokok dan fungsinya.
BAB III PENGELOLAAN APBN Pasal 3 Untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Gubernur dilimpahkan penugasan pengelolaan anggaran tugas pembantuan sesuai dengan dokumen DIPA Tahun Anggaran 2008. Pasal 4 Gubernur memberitahukan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan Departemen Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada DPRD pada saat pembahasan RAPBD Pasal 5 Untuk pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, Gubernur menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana dana tugas 89
pembantuan dan mengangkat pejabat (1) Kuasa Pengguna Anggaran, (2) Bendahara Pengeluaran, (3) Bendahara Penerimaan, (4) Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Pembayaran dan menyampaikannya ke Menteri Pertanian dan Menteri Keuangan. Pasal 6 Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam pencairan anggaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 7 Dalam hal pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat menghasilkan penerimaan, maka merupakan penerimaan APBN dan harus disetor ke Kas Umum Negara sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 8 Semua barang yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi barang milik Negara. SKPD melakukan penatausahaan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 9 Penerimaan dan Pengeluaran yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diadministrasikan dalam anggaran tugas pembantuan. Pasal 10 Apabila ada saldo kas pada akhir tahun anggaran lebih atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, saldo tersebut harus disetor ke rekening Kas Umum Negara.
BAB IV PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN
90
Pasal 11 (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan tugas pembantuan mencakup aspek manajerial dan aspek akutanbilitas. (2) Aspek manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian terget keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut (3) Aspek akutanbilitas sebagimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang. Pasal 12 Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan tugas pembantuan bertanggungjawab atas pelaporan kegiatan tugas pembantuan. Pasal 13 (1) Kepala SKPD provinsi menyusun serta menyampaikan laporan manajerial setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Gubernur melalui Bappeda provinsi dan kepada Menteri Pertanian c.q. Dirjen/Kepala Badan Lingkup Departemen Pertanian yang membidangi kegiatan dimaksud setiap tanggal 5 bulan berikutnya setelah triwulan berakhir. (2) Dirjen/Kepala Badan lingkup Departemen merekapitulasi laporan manajerial dan melaporkan ke Menteri Pertanian c.q, Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian setiap tanggal 10 bulan berikutnya setelah triwulan berakhir. (3) Gubernur menugaskan Bappeda menggabungkan laporan manajerial dan menyampaikan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas.. (4) Bentuk dan isi laporan manajerial berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Pasal 14 (1) Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan tugas pembantuan wajib menyelenggarakan akutansi dan bertanggungjawab terhadap penyusunan dan penyampaian laporan akutanbilitas pertanggungjawaban keuangan dan barang. (2) Gubernur menunjuk salah satu dari tiga SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, yang membidangi perencanaan daerah atau yang membidangi pemeriksaan/pengawasan daerah 91
menjadi sebagai koordinator penggabungan laporan keuangan (laporan konsolidasi) atau sebagai Unit Akutansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W) (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (2) menyampaikan laporan keuangan (laporan konsolidasi) kepada Menteri Pertanian c.q. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian. (4) BPTP selain melaksanakan tugas pokok dan fungsi, ditugaskan sebagai sekretariat UAPPA/B-W provinsi untuk melaksanakan penyusunan laporan konsolidasi atau gabungan di wilayah provinsi setempat, dan melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan. Pasal 15 (1) Dalam melaksanakan tugas sebagai sekretariat UAPPA/B-W provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (4) kepala BPTP dibantu oleh staf yang berasal dari unit kerja lingkup pertanian Menteri Pertanian. (2) Staf pembantu sekretariat UAPPA/B-W provinsi sebagimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan oleh Gubernur. (3) Perlengkapan dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sekretariat UAPPA/B-W provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran Sekretariat Jenderal. Pasal 16 (1) Kepala SKPD provinsi menyusun serta menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca serta laporan Barang Milik Negara (BMN) dana tugas pembantuan setiap bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan ke Sekretariat UAPPA/B-W provinsi dengan tembusan ke Dirjen/Kepala Badan Lingkup Departemen Pertanian yang membidangi kegiatan dimaksud. Laporan keuangan secara triwulan, semesteran dan tahunan harus disampaikan dengan disertai Catatan atas laporan Keuangan dan Surat Pernyataan Tanggungjawab. (2) Sekretariat UAPPA/B-W provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) menyusun laporan keuangan konsolidasi (dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan kabupaten/kota) berupa neraca, laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan, yang disusun sesuai Standar Akutansi Pemerintahan dan menyampaikan secara triwulan, semesteran dan tahunan kepada Menteri Pertanian C.q. Sekretaris Jenderal, Departemen Pertanian dengan tembusan ke Menteri Keuangan. Laporan keuangan konsolidasi secara triwulan, semesteran dan tahunan kepada Menteri Pertanianc.q Sekretaris Jenderal, Departemen Pertanian dengan tembusan ke Menteri Keuangan. Laporan keuangan konsolidasi 92
(3)
(4)
(5)
(6)
secara triwulan, semesteran dan tahunan yang disampaikan tersebut agar disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Gubernur. Dirjen/Kepala Badan Lingkup Departemen Pertanian merakapitulasi laporan keuangan/laporan konsolidasi dana tugas pembantuan dari seluruh SKPD provinsi setiap bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan dan melaporkan ke Menteri Pertanian C.q Sekretaris Jenderal, Departemen Pertanian. Laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang setiap berakhirnya tahun anggaran atas pelaksanaan tugas pembantuan tersebut dilampirkan dalam laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD. Menteri Pertanian menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang (laporan akutanbilitas) berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 17 (1) Koordinasi pembinaan administrasi dan keuangan dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian, sedangkan pembinaan teknis atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Eselon I lingkup Departemen Pertanian yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh SKPD. (3) Pembinaan sebagimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemberian pedoman, standar, fasilitasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas penyelenggaraan tugas pembantuan. (4) Pembinaan sebagimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemberian pedoman, standar, fasilitasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas penyelenggaraan tugas pembantuan. (5) Pembinaan sebagimana dimaksud pada pada ayat (2) dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi, dan akutanbilitas. (6) Pengawasan sebagimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka pencapaian efisiensi pengelolaan dana tugas pembantuan. 93
BAB VI PEMERIKSAAN Pasal 18 Pemeriksaan dana tugas pembantuan meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan dilakukan oleh unit pemeriksa internal dan/atau unit pemeriksa eksternal pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
BAB VII SANKSI Pasal 19 (1)
(2)
SKPD yang tidak menyampaikan laporan dana tugas pembantuan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa : a. penundaan pencairan dana tugas pembantuan untuk triwulan berikutnya atau b. penghentian alokasi dana tugas pembantuan untuk tahun anggaran berikutnya. Pengenaan sanksi sebagaimana pada ayat (1) tidak membebaskan SKPD dari kewajiban menyampaikan laporan dana tugas pembantuan.
BAB VIII PENUTUP Pasal 20 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .
94
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2008 MENTERI PERTANIAN ttd ANTON APRIYANTONO
Salinan Peraturan ini disampaikan Kepada Yth : 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Menteri Keuangan; 4. Menteri Dalam Negeri; 5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS; 6. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Pertanian.
95
