PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR :
/PER/M.KOMINFO/
/2008
TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PENTARIFAN JASA MULTIMEDIA DAN JASA NILAI TAMBAH TELEKOMUNIKASI DALAM KERANGKA MEKANISME PASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
Menimbang :
a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi telah diatur ketentuan tentang pengaturan tarif penyelenggaraan telekomunikasi; b.
Mengingat
:
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan PP 52 sebagaimana dimaksud dalam butir a. perlu ditetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang disalurkan melalui Jaringan Bergerak Selular;
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3980); 3.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagai mana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 40/PER/M.KOMINFO/12/2006;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.30 Tahun 2004;
1
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 04 Tahun 2001 tentang Fundamental Technical Plan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan No KM 28 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 06 Tahun 2005; 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/ P./M./KOMINFO/04/05 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika; 7.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3/P./ M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/ Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi.
8.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8/P./ M.Kominfo/2/2006 tentang Interkoneksi;
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PENTARIFAN JASA MULTIMEDIA DAN JASA NILAI TAMBAH TELEKOMUNIKASI DALAM KERANGKA MEKANISME PASAR
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan; 1. BRTI adalah Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. 2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi; 3.
Formula perhitungan adalah tata cara penentuan cost driver, cost variabel, dan konstanta atau asumsi perhitungan serta penggunaannya dalam menghitung besaran biaya yang menjadi komponen penetapan tarif;
2
4. Jam sibuk adalah waktu dimana trafik panggilan atau trafik data tinggi yang ditetapkan oleh masing-masing operator; 5.
Jasa Multimeda adalah layanan jasa telekomunikasi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.30 Tahun 2004;
6.
Jasa Nilai Tambah (selanjutnya disebut ”Jasnita”) telekomunikasi adalah layanan jasa telekomunikasi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.
7. Hari kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari-hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah; 8. KPPU adalah Komite Pengawas Persaingan Usaha; 9. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi; 10. Penyelenggara layanan jasa multimedia dan jasa nilai
tambah telekomunikasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah penyelenggara yang menyediakan layanan jasa multimedia dan jasa nilai tambah telekomunikasi melalui jaringan bergerak selular; 11. Penyelenggara
Dominan adalah Penyelenggara yang menguasai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pangsa pasar suatu jenis layanan jasa multi media atau jasa nilai tambah telekomunikasi melalui jaringan bergerak selular;
12. Pengguna adalah
pelanggan dan pemakai layanan jasa multimedia dan atau jasa nilai tambah telekomunikasi melalui jaringan bergerak seluler;
13. Produk layanan adalah
pengkategorian jenis produk layanan oleh penyelenggara terhadap penggunaan layanan bergerak selular dari pengguna;
14. Routing
factor adalah bobot dari suatu jenis ruting panggilan dalam menyediakan suatu jenis layanan telekomunikasi melalui jaringan bergerak selular, dimana bobot ini menjadi faktor pengali dalam menghitung total biaya elemen jaringan dalam menyediakan suatu jenis panggilan tersebut;
3
15. Tarif
promosi adalah tarif yang penyelenggara pada periode promosi;
ditetapkan
oleh
16. Time band adalah pembagian waktu oleh penyelenggara
berdasarkan jam sibuk dan tidak sibuk.
BAB II STRUKTUR DAN PENETAPAN TARIF Bagian Pertama Struktur Tarif Pasal 2 (1) Struktur tarif penyelenggaraan jasa multimedia dan
jasnita telekomunikasi yang disalurkan melalui jaringan bergerak selular terdiri dari : a. b. c. d.
biaya aktivasi; biaya berlangganan bulanan; biaya penggunaan; biaya fasilitas tambahan.
(2) Biaya aktivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan biaya yang dibebankan oleh penyelenggara kepada pelanggan pada saat pertama berlangganan untuk mengaktifkan penggunaan layanan jasa multimedia dan jasnita telekomunikasi. (3) Biaya berlangganan bulanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang dibebankan oleh penyelenggara kepada pelanggan untuk berlangganan bulanan suatu layanan jasa multimedia dan jasnita telekomunikasi. (4) Biaya penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c merupakan biaya yang dibebankan oleh penyelenggara kepada pengguna atas penggunaan suatu jenis layanan jasa multimedia dan jasnita telekomunikasi. (5) Biaya fasilitas tambahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d merupakan biaya yang dibebankan oleh penyelenggara kepada pengguna atas penggunaan
4
fasilitas tambahan pada layanan jasa multimedia dan jasnita telekomunikasi.
Bagian Kedua Penetapan Tarif Pasal 3 (1)
Tarif penyelenggaraan jasa multimedia dan jasnita telekomunikasi yang disalurkan melalui jaringan bergerak selular ditetapkan oleh penyelenggara.
(2)
Perhitungan tarif penyelenggaraan jasa multimedia dan jasnita telekomunikasi yang disalurkan melalui jaringan bergerak selular dilakukan oleh penyelenggara dengan berbasis biaya.
BAB III PENGAWASAN PENTARIFAN JASA MULTIMEDIA DAN JASNITA TELEKOMUNIKASI
Pasal 4 (1)
BRTI melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pentarifan layanan jasa multimedia dan jasnita telekomunikasi yang disalurkan melalui jaringan bergerak selular untuk menjamin terselenggaranya kompetisi yang sehat dalam industri layanan telekomunikasi.
(2)
BRTI dapat melakukan investigasi terhadap dugaan adanya praktek penerapan tarif yang tidak layak pada layanan jasa telekomunikasi esensial yang dilakukan oleh satu atau lebih Penyelenggara Dominan, dimana praktek tersebut melanggar aturan kompetisi dan atau berpotensi merugikan masyarakat.
(3)
Hasil investigasi digunakan untuk : a.
yang
dilaksanakan
oleh
BRTI
Mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan kewenangan BRTI; dan atau
5
b. Memberikan rekomendasi dan melimpahkan hasil investigasi kepada pihak yang berwenang.
Pasal 5 (1)
Layanan jasa telekomunikasi esensial sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) merupakan layanan jasa telekomunikasi yang telah digunakan secara luas oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, dimana gangguan terhadap penyediaan layanan jasa telekomunikasi tersebut dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi perekonomian.
(2)
Layanan jasa multimedia dan jasnita telekomunikasi yang dikategorikan sebagai layanan jasa telekomunikasi esensial ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal.
(3)
Penerapan tarif yang tidak layak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) merupakan penerapan tarif layanan jasa telekomunikasi dengan kondisi: a.
lebih rendah dari biaya produksinya serta dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan mengenai tarif promosi, yang disebut dengan predatory pricing;
b.
terlalu tinggi melalui kartel, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
BAB IV INISIASI PELAKSANAAN INVESTIGASI Bagian Pertama Dasar Pelaksanaan Proses Investigasi Pasal 6 Pelaksanaan investigasi terhadap dugaan adanya penerapan tarif layanan jasa telekomunikasi yang tidak layak dapat diinisiasi berdasarkan : a.
Adanya laporan dari suatu Penyelenggara yang bertindak sebagai Pelapor tentang adanya Penyelenggara lain yang selanjutnya disebut Terlapor yang menerapkan tarif pungut layanan jasa telekomunikasi yang diduga tidak layak;
6
b.
Inisiatif BRTI sendiri berdasarkan informasi dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan media masa tentang adanya suatu Penyelenggara yang dijadikan sebagai Terlapor yang menerapkan tarif pungut layanan jasa telekomunikasi yang diduga tidak layak.
Bagian Kedua Ketentuan Tentang Pelaporan Oleh Penyelenggara Pasal 7 (1)
Pelaporan tentang dugaan adanya penerapan tarif pungut layanan jasa telekomunikasi yang tidak layak dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan disampaikan kepada BRTI.
(2)
Laporan Pelanggaran Ketentuan Tarif dibuat dengan uraian yang jelas tentang jenis tarif jasa telekomunikasi yang diduga telah dilanggar oleh Penyelenggara Terlapor.
(3)
Laporan Pelanggaran Ketentuan Tarif harus dilengkapi dengan : a. Nama dan Alamat Lengkap Pelapor; b. Nama dan Alamat Lengkap Terlapor; c. Ketentuan tentang jenis tarif pungut yang diduga telah dilanggar; d. Analisa dampak ekonomis dari pelanggaran ketentuan tentang tarif jasa telekomunikasi yang dilakukan oleh Terlapor; e. Rincian tuntutan atau hasil yang diinginkan; f. Dokumen dan informasi yang mendukung dugaan adanya pelanggaran.
(4)
BRTI mengevaluasi dan menetapkan kelayakan dan kelengkapan Laporan Pelanggaran Ketentuan Tarif yang disampaikan Pelapor.
(5)
Keputusan BRTI tentang Laporan Pelanggaran Ketentuan Tarif telah atau belum memenuhi ketentuan butir 1 sampai dengan 4 serta layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti, akan diberitahukan kepada pihak Terlapor dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya laporan.
7
(6)
Dalam hal BRTI memutuskan untuk menindaklanjuti Laporan Pelanggaran Ketentuan Tarif yang dilaporkan oleh pihak Pelapor, maka BRTI akan melakukan investigasi dengan membentuk Tim Investigasi.
Bagian Ketiga Ketentuan Tentang Investigasi Berdasarkan Inisiatif BRTI Pasal 8 (1)
BRTI melakukan evaluasi terhadap informasi tentang adanya dugaan penerapan tarif pungut layanan jasa telekomunikasi yang tidak layak yang berasal dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan media masa untuk menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan investigasi.
(2)
Dalam hal BRTI berpendapat terdapat dugaan yang kuat telah terjadi pelanggaran ketentuan tentang tarif pungut yang dapat mengganggu terlaksananya kompetisi yang sehat, maka BRTI dapat memutuskan untuk melakukan investigasi dengan membentuk Tim Investigasi.
BAB V TIM INVESTIGASI Pasal 9 (1) BRTI akan membentuk Tim Investigasi dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah menetapkan perlu dilakukan investigasi terhadap pelanggaran terhadap ketentuan tentang tarif pungut, baik yang berdasarkan laporan dari suatu Penyelenggara ataupun yang berdasarkan inisiatif sendiri. (2) Tim Investigasi terdiri dari seorang ketua dan satu atau lebih anggota yang ditunjuk oleh BRTI. (3) Ketua dan anggota Tim Investigasi harus bebas dari kepentingan yang berkaitan dengan kasus yang ditanganinya.
8
(4) Tim Investigasi mempunyai tugas : a. Menetapkan jadwal dan tahap-tahap pelaksanaan investigasi; b. Melaksanakan investigasi; c. Meneliti dan menilai alat bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor dalam pelaksanaan investigasi; d. Menjaga kerahasiaan informasi milik Pelapor dan Terlapor yang digunakan untuk keperluan investigasi; e. Merekomendasikan putusan yang harus diambil oleh BRTI berdasarkan hasil pelaksanaan investigasi. (5) Tim Investigasi mempunyai wewenang untuk : a. Menetapkan tahapan pelaksanaan investigasi; b. Memerintahkan kepada Pelapor dan Terlapor untuk menyerahkan informasi yang diperlukan untuk investigasi; c. Memerintahkan kepada Pelapor dan Terlapor untuk menghadiri dengar pendapat yang dilakukan untuk kepentingan investigasi; d. Melakukan audit terhadap Laporan Perhitungan Tarif Pungut yang diserahkan Terlapor untuk kepentingan investigasi; e. Melakukan penyelidikan di lokasi Terlapor untuk kepentingan investigasi; f. Menggunakan bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam melaksanakan investigasi; g. Menyelenggarakan dengar pendapat publik untuk kepentingan investigasi.Pelaksanaan investigasi terhadap dugaan adanya penerapan tarif layanan jasa telekomunikasi yang tidak layak dapat diinisiasi berdasarkan :
9
BAB VI PELAKSANAAN INVESTIGASI Bagian Pertama Proses Awal Pasal 10 (1) Tim Investigasi melakukan pertemuan awal untuk menetapkan jadwal dan tahap pelaksanaan investigasi segera setelah terbentuk. (2) Tim Investigasi memberitahukan secara tertulis kepada Terlapor (dan Pelapor pada kasus adanya Laporan Pelanggaran Ketentuan Tarif) tentang adanya investigasi disertai jadwal dan tahap pelaksanaannya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah terbentuk.
Bagian Kedua Proses Substansi Pasal 11 (1)
Proses Substansi Investigasi dilaksanakan setelah Tahap Awal diselesaikan.
(2)
Pada Proses Substansi Tim Investigasi melakukan penyelidikan terhadap adanya penerapan tarif pungut jasa telekomunikasi yang tidak layak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku melalui: Pengumpulan informasi yang diperlukan untuk kepentingan investigasi, termasuk memerintahkan pihak Terlapor untuk menyampaikan Laporan Perhitungan Tarif Pungut Jasa Telekomunikasi berdasarkan format yang ditetapkan; b. Menerima dan mengkaji tanggapan dari Pihak Terlapor dan Pelapor; c. Mengadakan berbagai pertemuan dan atau dengar pendapat untuk kepentingan investigasi, termasuk dengar pendapat publik bilamana kasus investigasi yang dilakukan berkaitan dengan kepentingan publik; a.
10
d. Menggunakan bantuan tenaga ahli atau konsultan untuk melakukan analisa yang berkaitan dengan kepentingan investigasi. (3)
Tim Investigasi membuat kesimpulan dari hasil pelaksanaan investigasi.
(4)
Tim Investigasi menyusun rekomendasi tentang putusan yang harus diambil oleh BRTI berdasarkan kesimpulan hasil investigasi.
(5)
Tahap Substansi harus diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja.
BAB VII PEDOMAN PENGUJIAN DALAM PELAKSANAAN INVESTIGASI TARIF
Pasal 12 (1)
Pengujian kelayakan terhadap tarif pungut jasa telekomunikasi dilakukan dengan cara membandingkan besaran tarif pungut tersebut dengan biayanya.
(2)
Biaya Tarif Pungut adalah Biaya Produksi layanan ditambah Biaya Aktivitas Retail atau Retail Services Activity Cost (RSAC).
(3) Biaya Produksi suatu layanan jasa telekomunikasi pada umumnya adalah Network Services Cost (NSC). (4) Bagi jasa layanan telekomunikasi proses produksinya juga memerlukan komponen biaya yang tidak berbasis jaringan, maka Biaya Produksi layanan tersebut adalah NSC ditambah dengan Non Network Services Cost (NNSC). (5)
Perhitungan NSC, NNSC dan RSAC dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam lampiran Peraturan Menteri ini.
(6)
Dalam melakukan uji kelayakan tarif suatu jasa telekomunikasi Tim Investigasi dapat mempergunakan Regulatory Financial Report (RFR) milik Terlapor yang terbaru.
11
(7) Jenis laporan yang dipergunakan dalam melakukan investigasi antara lain adalah : a. b. c. d. e.
Balance Sheet; Statement Of Income; Statement Of Network Cost; Statement Of Retail Activities Cost; Statement Of Retail Services Activities Cost.
(8) Dalam hal usia RFR telah melebihi 1 (satu) tahun pada saat investigasi dilakukan dimana perhitungan tarif pungut kemungkinan sudah tidak sesuai dengan kondisi eksisting, BRTI dapat memerintahkan Terlapor untuk melakukan penghitungan ulang tarif jasa telekomunikasinya dalam waktu tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak perintah BRTI diterima oleh Terlapor. (9) Dalam hal hasil investigasi menunjukkan bahwa : a.
Tarif pungut suatu layanan jasa telekomunikasi Terlapor lebih rendah dari Biaya Produksi layanan tersebut dan diterapkan diluar ketentuan tentang Tarif Promosi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, maka dapat disimpulkan terdapat indikasi kuat bahwa Terlapor telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tentang tarif pungut yang tidak layak.
b.
Selisih antara tarif pungut dan Biaya Tarif Pungut menghasilkan keuntungan yang jauh melebihi tingkat keuntungan rata-rata pada industri sejenis berdasarkan hasil benchmarking dimana besaran tarif tersebut diterapkan secara seragam oleh lebih dari satu Penyelenggara termasuk diantaranya Penyelenggara Dominan, maka dapat disimpulkan terdapat indikasi kuat adanya kartel dalam penetapan tarif layanan jasa telekomunikasi tersebut.
12
BAB VIII KESIMPULAN, TINDAKAN DAN SANKSI Pasal 13 (1)
BRTI membuat kesimpulan sebagai hasil investigasi dan melakukan tindakan yang diperlukan berdasarkan rekomendasi dari Tim Investigasi.
(2)
Kesimpulan dan tindakan yang dapat diambil oleh BRTI meliputi : a. Dalam hal pelaksanaan investigasi menyimpulkan tidak terdapat indikasi adanya pelanggaran terhadap tarif pungut jasa telekomunikasi maka BRTI akan memberitahukan hasil investigasi secara tertulis kepada Terlapor dan Pelapor, dan bilamana dianggap perlu BRTI akan mengumumkan hasil investigasi tersebut kepada masyarakat melalui media massa dan atau website BRTI. b. Dalam hal pelaksanaan investigasi menyimpulkan terdapat indikasi adanya pelanggaran terhadap tarif pungut jasa telekomunikasi maka BRTI dapat mengambil tindakan sebagai berikut : 1) Memerintahkan
Terlapor agar segera menghentikan penerapan tarif pungut jasa telekomunikasi yang tidak layak selambatlambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah BRTI diterima oleh Terlapor, dan atau;
2) Menetapkan sanksi dan atau denda terhadap
kelalaian Terlapor dalam melaksanakan perintah BRTI, dan atau; 3) Melimpahkan hasil investigasi kepada KPPU untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan lembaga tersebut. BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
13
Ditetapkan di Pada tanggal
: :
JAKARTA 2008
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
MOHAMMAD NUH
SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada: a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; b. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; c. KPPU; d. Sekjen, Irjen, Para Dirjen, Staf Ahli Bidang Hukum dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika; e. Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di lingkungan Setjen Departemen Komunikasi dan Informatika.
14
