MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -1SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR : KEP-47/M.EKON/07/2008 TENTANG PUSAT INOVASI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, Menimbang
:
a. bahwa kewirausahaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berperan dalam perekonomian nasional dan penyediaan lapangan
kerja,
memerlukan
dukungan
peningkatan
produktivitas dan daya saing yang tinggi melalui teknologi; b. bahwa dalam upaya pengembangan kewirausahaan usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Pusat Inovasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pusat Inovasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Mengingat
:
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008; 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
4. Keputusan ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -24. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58/M Tahun 2008; 5. Peraturan
Menteri
Koordinator
Bidang
Perekonomian
Nomor_:_PER-03/M.EKON/07/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG
PUSAT
INOVASI
USAHA
MIKRO,
KECIL,
DAN
MENENGAH. PERTAMA
:
Membentuk Pusat Inovasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut Pusat Inovasi UMKM, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : Pengarah 1.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2.
Menteri Keuangan;
3.
Menteri Perindustrian;
4.
Menteri Perdagangan;
5.
Menteri Dalam Negeri;
6.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7.
Menteri Pertanian;
8.
Menteri Kelautan dan Perikanan;
9.
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
10. Menteri Pendidikan Nasional; 11. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 12. Menteri Komunikasi dan Informatika; 13. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 14. Menteri Negara Riset dan Teknologi; 15. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 16. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; 17. Menteri ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -317. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal; 18. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 19. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; 20. Kepala Badan Pusat Statistik; Tim Pelaksana Ketua
:
Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
Wakil Ketua I
:
Deputi
Bidang
Pengembangan
dan
Restrukturisasi Usaha, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Wakil Ketua II
:
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Bidang Industri, Teknologi, dan Kelautan;
Wakil Ketua III :
Kepala Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah, Universitas Indonesia;
Anggota
:
1. Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan,
Kementerian
Koordinator
Bidang Perekonomian; 2. Direktur
Jenderal
Bina
Pembangunan
Daerah, Departemen Dalam Negeri; 3. Inspektur
Jenderal
Departemen
Perindustrian; 4. Deputi Bidang Perkembangan Riset, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi, Kementerian Negara Riset dan Teknologi; 5. Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 6. Staf ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -46. Staf Ahli Bidang Pengembangan Iklim Usaha dan Kemitraan, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 7. Staf Ahli Bidang Inovasi Teknologi dan Lingkungan
Hidup,
Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian; 8. Staf Ahli Bidang Teknologi dan Manajemen Transportasi, Kementerian Negara Riset dan Teknologi; 9. Direktur Industri, IPTEK, dan BUMN, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 10. Asisten Deputi Urusan Peningkatan Ekspor, Kementerian
Koordinator
Bidang
Perekonomian; 11. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kewirausahaan, Institut Pertanian Bogor; 12. Ketua Forum Business Development Service Provider Seluruh Indonesia; 13. Ketua Forum Nasional Pusat Layanan Usaha; 14. Direktur
Eksekutif
Persatuan
Insinyur
Indonesia; 15. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Bidang Usaha Kecil, dan Menengah, dan Koperasi; 16. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu; 17. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia; 18. Presiden Direktur PT. General Electric Technology Indonesia; 19. Presiden Direktur PT. JABABEKA; 20. Ketua Dewan Atsiri Indonesia; 21 General ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -521. General
Manager
Business
Innovation
Center; 22. Palgunadi Setiawan; 23. Tony Sumartono; Sekretaris
:
Direktur Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
KEDUA
: Disamping susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Pusat Inovasi UMKM juga meliputi Satuan Tugas, yaitu: Satuan Tugas Bidang Kelembagaan, Kebijakan, Program, dan Anggaran Ketua
:
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Departemen Perindustrian;
Wakil Ketua
:
Deputi
Bidang
Pemasyarakatan
Pendayagunaan Ilmu
dan
Pengetahuan,
dan
Teknologi, Kementerian Negara Riset dan Teknologi; Sekretaris
:
Asisten Deputi Urusan Difusi dan Diseminasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kementerian Riset dan Teknologi;
Satuan Tugas Bidang Layanan Teknologi, Jaringan, dan Pusat Data Ketua
:
Deputi Bidang Jasa Ilmiah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
Wakil Ketua
:
Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
Sekretaris
:
Kepala
Pusat
Inovasi,
Lembaga
Ilmu
Pengetahuan Indonesia;
Satuan ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -6Satuan Tugas Bidang Intermediasi, Promosi, Pemasaran, dan Sumber Daya Manusia Ketua
:
Direktur
Jenderal
Pendidikan
Tinggi,
Departemen Pendidikan Nasional; Wakil Ketua
:
Staf Ahli Bidang Pengembangan Promosi Ekspor, Departemen Perdagangan;
Sekretaris
:
Asisten Deputi Bidang Produktivitas dan Mutu, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
Satuan Tugas Bidang Pelaksanaan Pilot Project Ketua
:
Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Departemen Perindustrian;
Wakil Ketua
:
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan;
Sekretaris
:
Direktur
Kimia
dan
Bahan
Bangunan,
Departemen Perindustrian. KETIGA
:
Pusat Inovasi UMKM sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas : a. melakukan peningkatan produktivitas, diversifikasi produk, nilai tambah, dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah melalui beberapa kegiatan, diantaranya: (i) pembangunan portal
gateway usaha mikro, kecil, dan menengah, (ii) intermediasi teknologi dan innovative findings, (iii) klinik Hak Kekayaan Intelektual; b. menyusun skenario kebijakan pengembangan teknologi untuk usaha mikro, kecil, dan menengah dan tersedianya database
current and future technology; c. mengevaluasi, menyusun, mengembangkan, dan menetapkan langkah-langkah
penyelesaian
permasalahan
strategis
kelembagaan, kebijakan, program, dan anggaran pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis teknologi inovatif; d. mengevaluasi ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -7d. mengevaluasi dan memperbaharui Rencana Garis Besar (Road
Map) dan Rencana Tindak (Blueprint) pengembangan dan operasional Pusat Inovasi UMKM; dan e. melakukan tugas terkait lainnya berdasarkan arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. KEEMPAT
:
Susunan keanggotaan, tugas, mekanisme kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana.
KELIMA
:
Tata kerja dan mekanisme Pusat Inovasi UMKM ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim Pelaksana.
KEENAM
:
Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Inovasi UMKM dapat mengundang nara sumber dan membentuk Sekretariat yang keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana.
KETUJUH
:
Pusat Inovasi UMKM bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan
tugasnya
kepada
Menteri
Koordinator
Bidang
Perekonomian secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan. KEDELAPAN
:
Masa kerja Pusat Inovasi UMKM terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2009.
KESEMBILAN :
Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pusat Inovasi UMKM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2008 dan Tahun Anggaran 2009, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2009.
KESEPULUH ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -8-
KESEPULUH
:
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2008 PLT. MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI
