2008 TENTANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 120/PMK.05/2008 TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

MENTERI KEUANGAN, Menimbang

:

a. bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, piutang negara/daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang; b. bahwa pedoman penghapusan piutang negara/daerah tersebut, telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah; c. bahwa untuk mendukung pelayanan air minum dan kebutuhan air bersih sebagai salah satu program Millenium Development Goals yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa, perlu meningkatkan kualitas pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum sebagai institusi penyedia air bersih dan air minum; d. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan oleh Perusahaan Daerah Air Minum, dan memperhatikan Rapat Koordinasi Terbatas tanggal 18 April 2008 dan tanggal 29 Mei 2008 yang dipimpin oleh Wakil Presiden, diperlukan peran serta Pemerintah untuk mewujudkan Perusahaan Daerah Air Minum yang sehat, dengan membantu melakukan penyelesaian atas piutang negara pada Perusahaan Daerah Air Minum; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);


-22. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Antara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 33); 6. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347a/KMK.017/2000 tentang Pengelolaan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2007; 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 346/KMK.017/2000 tentang Pengelolaan Rekening Dana Investasi; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2005 tentang Tambahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 346/KMK.017/2000 tentang Pengelolaan Rekening Dana Investasi; 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.01/2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.01/2007; MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.


-3BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan: 1. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2. Direktur Jenderal adalah Departemen Keuangan.

Direktur

Jenderal

Perbendaharaan,

3. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Pemerintah Provinsi, Bupati bagi Pemerintah Kabupaten, dan Walikota bagi Pemerintah Kota. 4. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah unit pengelola dan pelayanan air minum kepada masyarakat milik Pemerintah Daerah. 5. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. 6. Pokok adalah jumlah pinjaman/penerusan pinjaman yang telah ditarik dan/atau ditambah bunga atau biaya administrasi masa tenggang yang dikapitalisasi. 7. Bunga atau Biaya Administrasi (khusus untuk perjanjian pinjaman RDI dan RPD), yang selanjutnya disebut Bunga adalah beban yang timbul sebagai akibat atas penarikan pokok pinjaman sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian pinjaman. 8. Denda adalah beban yang timbul akibat keterlambatan dan/atau kekurangan pembayaran. 9. Tunggakan Pokok adalah piutang negara berupa pokok yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo. 10. Tunggakan Non-Pokok adalah piutang negara berupa bunga, biaya komitmen, dan denda yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo. 11. Kapasitas Fiskal adalah Gambaran kemampuan keuangan daerah, yang dicerminkan melalui pendapatan daerah, tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu, dikurangi dengan belanja pegawai serta dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.


-412. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 13. Cut-off Date adalah tanggal yang ditentukan sebagai dasar perhitungan kewajiban utang dalam rangka penyelesaian piutang negara. 14. Penghapusan Secara Bersyarat adalah penghapusan kewajiban bunga dan denda atas Piutang Negara pada PDAM yang tertunggak sampai dengan Cut-Off Date. 15. Business Plan adalah dokumen yang disusun oleh PDAM berisi rencana perbaikan kinerja PDAM yang terdiri dari aspek teknis, manajemen, dan keuangan. 16. Tarif adalah tarif rata-rata sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum. 17. Biaya Dasar adalah biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum. 18. Komite adalah tim yang dibentuk oleh Menteri Keuangan yang terdiri dari Komite Kebijakan dan Komite Teknis dan beranggotakan para pejabat Departemen Keuangan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP). Pasal 2 Penyelesaian Piutang Negara yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini meliputi Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri (Subsidiary Loan Agreement/SLA), Pinjaman Rekening Dana Investasi (RDI), dan Pinjaman Rekening Pembangunan Daerah (RPD), yang disalurkan pada PDAM. Pasal 3 Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM bertujuan untuk: a. mengurangi beban keuangan PDAM; b. memperbaiki manajemen PDAM; dan c. membantu PDAM untuk mendapatkan sumber pembiayaan untuk

keperluan investasi.


-5BAB II PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA Pasal 4 (1) Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM didasarkan atas kinerja PDAM dan dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Penghapusan atas seluruh Tunggakan Non-Pokok, atau kombinasi

antara penghapusan atas sebagian Tunggakan Non-Pokok dan penghapusan melalui mekanisme Debt Swap to Investment; dan b. Penjadualan kembali atas seluruh Tunggakan Pokok.

(2) Debt Swap to Investment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penghapusan utang yang dilakukan dengan mekanisme pertukaran sebagian Tunggakan Non-Pokok dengan kegiatan/proyek investasi yang dibiayai dari dana PDAM dan/atau APBD. Pasal 5 (1) Penghapusan Piutang Negara pada PDAM diberlakukan terhadap seluruh Tunggakan Non-Pokok. (2) Penghapusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu Penghapusan Secara Bersyarat dan penghapusan secara mutlak. Pasal 6 PDAM yang menunjukkan kinerja sakit atau kurang sehat berdasarkan laporan hasil audit kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b memperoleh penghapusan terhadap seluruh Tunggakan NonPokok. Pasal 7 (1) PDAM yang menunjukkan kinerja sehat berdasarkan laporan hasil audit kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diberikan kombinasi antara penghapusan atas sebagian Tunggakan Non-Pokok dan penghapusan melalui mekanisme Debt Swap to Investment. (2) Kombinasi antara penghapusan atas sebagian Tunggakan Non-Pokok dan penghapusan melalui mekanisme Debt Swap to Investment dilakukan dengan cara sebagai berikut:


-6a. PDAM dengan Kapasitas Fiskal Pemerintah Daerah Tinggi diberikan penghapusan sebesar 40% (empat puluh per seratus) dan Debt Swap to Investment sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari keseluruhan Tunggakan Non-Pokok; b. PDAM dengan Kapasitas Fiskal Pemerintah Daerah Sedang diberikan penghapusan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dan Debt Swap to Investment sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari keseluruhan Tunggakan Non-Pokok; c. PDAM dengan Kapasitas Fiskal Pemerintah Daerah Rendah diberikan penghapusan sebesar 60% (enam puluh per seratus) dan Debt Swap to Investment sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari keseluruhan Tunggakan Non-Pokok. Pasal 8 Dalam rangka penyelesaian Piutang memenuhi pra kondisi sebagai berikut:

Negara,

PDAM

diwajibkan

a. Ditetapkan tarif lebih besar dari biaya dasar; b. Pengangkatan direksi dilakukan melalui fit and proper test oleh Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini; dan c. Business Plan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini, untuk periode selama 5 (lima) tahun (tahun 2008 sampai dengan tahun 2012) yang disusun oleh PDAM dan disahkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Pasal 9 Penjadualan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berlaku terhadap seluruh Tunggakan Pokok per Cut- off Date. Pasal 10 Penentuan jangka waktu penjadualan kembali dan besaran angsuran pengembalian Tunggakan Pokok yang dijadualkan, didasarkan atas penilaian Komite terhadap laporan keuangan, kinerja, dan Business Plan PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d.


-7BAB III TATA CARA PENGHAPUSAN TUNGGAKAN NON-POKOK DAN PENJADUALAN TUNGGAKAN POKOK Pasal 11 (1) PDAM menyampaikan permohonan penghapusan Tunggakan NonPokok dan penjadualan kembali Tunggakan Pokok kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Daerah dan DPRD. (2) Permohonan penghapusan Tunggakan Non-Pokok dan penjadualan kembali Tunggakan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut: a. Laporan keuangan perusahaan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit oleh auditor, tidak diperkenankan yang menunjukkan opini tidak wajar (adverse) atau tidak memberikan pendapat (disclaimer), kecuali opini disclaimer yang disebabkan oleh ketidakpastian kelangsungan operasional (going concern); b. Laporan hasil audit kinerja PDAM yang dilakukan oleh auditor dalam hal ini BPKP dan/atau BPK; c. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) PDAM 1 (satu) tahun terakhir; d. Business Plan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c; dan e. Surat Pernyataan Kesanggupan Gubernur/Bupati/Walikota yang

berisi kesediaan Pemda selaku pemilik untuk memberikan tambahan bantuan dana kepada PDAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang dapat mendorong PDAM untuk memenuhi kewajibannya sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini. Pasal 12 (1) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Komite melakukan analisis dan evaluasi. (2) Dalam hal berdasarkan hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bahwa permohonan penghapusan Tunggakan Non-Pokok dan penjadualan kembali Tunggakan Pokok dapat disetujui, Menteri menetapkan persetujuan penyelesaian Piutang Negara pada PDAM.


-8-

(3) Dalam hal berdasarkan hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bahwa permohonan penghapusan Tunggakan Non-Pokok dan penjadualan kembali Tunggakan Pokok tidak dapat disetujui, maka Direktur Jenderal atas nama Menteri memberitahukan penolakan penghapusan Tunggakan Non-Pokok dan penjadualan kembali Tunggakan Pokok disertai dengan alasan penolakannya. Pasal 13 Berdasarkan penetapan persetujuan penyelesaian Piutang Negara pada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), ditetapkan persetujuan Penghapusan Secara Bersyarat sesuai dengan kewenangan penetapan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. Pasal 14 Dalam hal persetujuan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 telah ditetapkan, dilakukan perubahan perjanjian pinjaman dan/atau perubahan perjanjian penerusan pinjaman antara Direktur/Direktur Utama PDAM dengan Direktur Jenderal. Pasal 15 Penghapusan secara mutlak atas Tunggakan Non-Pokok ditetapkan paling cepat 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya Penghapusan Secara Bersyarat, setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian terhadap realisasi Business Plan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (c). BAB IV KEWENANGAN PENETAPAN PENGHAPUSAN Pasal 16 Penghapusan Secara Bersyarat dan penghapusan secara mutlak atas Piutang Negara pada PDAM dilakukan oleh: a. Menteri untuk jumlah sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); b. Presiden untuk jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan c. Presiden dengan persetujuan DPR untuk jumlah lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).


-9-

Pasal 17 Dalam hal Piutang Negara dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat dan secara mutlak adalah nilai yang setara dengan nilai kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada Cut-off Date. BAB V PELAPORAN Pasal 18 (1) Selama periode penyelesaian piutang, PDAM wajib menyampaikan dokumen sebagai berikut: a. Laporan Pelaksanaan Business Plan; b. Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja yang telah diaudit; dan c. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) PDAM yang telah disahkan Gubernur/Bupati/ Walikota/Badan Pengawas. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Menteri c.q Direktur Jenderal paling lambat pada tanggal 31 Juli untuk dokumen tahun sebelumnya. (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Menteri c.q Direktur Jenderal paling lambat pada tanggal 1 Maret tahun berjalan. BAB VI EVALUASI DAN PEMANTAUAN Pasal 19 (1) Komite melakukan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan Business Plan secara periodik selama 5 (lima) tahun, yaitu paling sedikit 2 (dua) kali dalam tahun pertama dan kedua serta 1 (satu) kali dalam tahun ketiga dan tahun selanjutnya. (2) Dalam hal hasil evaluasi dari pemantauan mengindikasikan penyimpangan pelaksanaan Business Plan, Komite menyampaikan rekomendasi kepada Menteri untuk memberikan peringatan tertulis kepada PDAM dan/atau Gubernur/Bupati/Walikota.


-10BAB VII REVISI BUSINESS PLAN Pasal 20 Revisi Business Plan dapat dilakukan oleh PDAM dengan persetujuan Direktur Jenderal dalam hal asumsi-asumsi dalam Business Plan tidak dapat terlaksana karena di luar kontrol direksi termasuk hal-hal yang dianggap sebagai keadaan kahar (force majeure). BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 21 Tanggal ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku sebagai Cut-off Date perhitungan Piutang Negara. Pasal 22 (1) Terhadap kewajiban pembayaran Tunggakan Pokok yang dijadualkan serta utang pokok yang belum jatuh tempo sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, berlaku tingkat Bunga sebagaimana ditetapkan dalam masing-masing perjanjian pinjaman/penerusan pinjaman. (2) PDAM yang melakukan percepatan pelunasan seluruh pinjaman terhitung sejak terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2005 tentang Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah sampai dengan tanggal ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, diberikan insentif yang pengaturannya akan ditetapkan tersendiri. (3) PDAM kategori kondisi pinjaman lancar yaitu yang melakukan pembayaran tepat jumlah dan tepat waktu, terhitung mulai tanggal diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2005 tentang Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah sampai dengan tanggal ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, diberikan insentif sebagai berikut: a. Penurunan sebanyak 2% (dua per seratus) dari tingkat Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman/perjanjian penerusan pinjaman; dan/atau b. Bantuan program dan bantuan teknis, yang pengaturannya akan ditetapkan tersendiri.


-11-

(4) Penurunan tingkat bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berlaku sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini sampai dengan masa pinjaman berakhir. Pasal 23 (1) PDAM yang melakukan kerjasama dengan pihak swasta asing maupun swasta dalam negeri tidak diperkenankan mengikuti penyelesaian Piutang Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini. (2) Ketentuan mengenai penyelesaian Piutang Negara pada PDAM yang melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Cipta Karya. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24 Terhadap usulan penyelesaian Piutang Negara yang sedang dalam proses penilaian sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini pemrosesannya mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2005 tentang Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


-12-

Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2008 MENTERI KEUANGAN, TTD SRI MULYANI INDRAWATI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1202/PMK.05/2008 TANGGAL 19 AGUSTUS 2008 TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

KRITERIA PENGANGKATAN DIREKSI PDAM

1. Proses Pelaksanaan Fit & Proper Test di dan oleh Daerah: 1.1. Dilakukan oleh tim independen dapat berupa: 1.1.1. Tim yang dibentuk oleh Pimpinan Daerah 1.1.2. Pihak ketiga yang ditugasi oleh Pimpinan Daerah 1.1.3. Gabungan ke dua Tim di atas. 1.2. Tim independen yang dibentuk oleh Pimpinan Daerah paling tidak terdiri dari unsur-unsur: Pemda dan Dewan Pengawas PDAM. 1.3. Pihak ketiga yang ditugasi oleh Pimpinan Daerah dipilih berdasarkan proses yang transparan dan kompetitif. 1.4. Pimpinan Daerah menetapkan kriteria penilaian sesuai Kriteria Penilaian Umum yang ditetapkan berdasarkan PMK ini serta kriteria lain berdasarkan kondisi masing-masing daerah dan permasalahan dan tantangan spesifik yang dihadapi PDAM bersangkutan. 1.5. Kesempatan untuk mengikuti fit & proper test diumumkan secara terbuka, paling tidak diumumkan di surat kabar daerah, lengkap dengan kriteria umum yang dibutuhkan dan tahapan yang harus dilakukan oleh peserta fit & proper test. 1.6. Pengumuman untuk mengikuti fit & proper test dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan untuk para peminat melakukan proses pendaftaran, termasuk melengkapi dokumen sesuai persyaraan umum yang diumumkan. 1.7. Hasil penilaian Tim Independen diumumkan secara terbuka kepada publik, setelah mendapat persetujuan dari pemberi tugas. 1.8. Tanggapan keberatan atas pengumuman tersebut dapat diajukan Selama 2 (dua) minggu setelah diumumkan sebelum ditetapkan oleh Pimpinan Daerah. 1.9. Keseluruhan proses fit & proper test sampai dengan penetapan oleh Kepala Daerah dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan.


-2-

2. Kualifikasi Calon Direksi 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Usia maksimum pada saat pendaftaran adalah 50 tahun. Berpengalaman dalam bidang manajemen perusahaan selama minimal 5 tahun. Latar belakang pendidikan minimum S1 Mampu menjelaskan Visi & Misi yang tepat dalam mengembangkan pelayanan air minum pada PDAM yang bersangkutan 2.5. Mampu menjabarkan strategi pelaksanaan Business Plan PDAM yang bersangkutan secara efektif dan efisien. 2.6. Mampu bekerjasama dengan jajaran direksi lain dalam mencapai tujuan pelayanan PDAM sesuai Visi, Misi, dan menyatakan mampu melakukan Business Plan Perusahaan. 2.7. Diutamakan yang memiliki pengalaman terkait manajemen air minum. 3. Tata Kerja 3.1. Bersedia menandatangani kontrak untuk melaksanakan Business Plan yang sudah disahkan oleh Gubernur/Walikota/Bupati. 3.2. Bersedia menandatangani kontrak berbasis kinerja dengan Pemda yang bersangkutan dalam memimpin operasi pelayanan air minum dengan rincian penghargaan (insentif) dan konsekuensi (penalti) yang jelas, lengkap, dan disetujui antara Pemda dengan Direksi yang terpilih. ______________________________________________________________________________ MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI


LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 120/PMK.05/2008 TANGGAL 19 AGUSTUS 2008 TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

BUSINESS PLAN PDAM PROPINSI/KABUPATEN/KOTA …………… PERIODE 2008 - 2012


-2-

Daftar Isi I.

Kondisi Saat Ini ...................................................................................... 1.1 Data Umum ....................................................................................... 1.2 Aspek Teknis ...................................................................................... 1.3 Aspek Manajemen ............................................................................ 1.4 Aspek Keuangan ............................................................................... II. Permasalahan, Penyebab Masalah, dan Rencana Tindak Perbaikan 1.1 Aspek Teknis 1.2 Aspek Manajemen 1.3 Aspek Keuangan 1.4 Kebutuhan Investasi dan Sumber Pendanaan III. Usulan Penjadwalan Kembali Tunggakan Pokok ………………… IV. Rencana Pencapaian Target Per Tahun................................................

Hal ......... Hal ......... Hal ......... Hal ......... Hal ......... Hal ......... Hal ......... Hal ......... Hal ......... Hal ......... Hal ......... Hal .........


-3-

I.

KONDISI SAAT INI Gambaran kondisi PDAM Propinsi/Kabupaten/Kota ………. per 31 Desember 2007 adalah sebagai berikut : 1.1. Data Umum a. Berdasarkan data kependudukan pada tahun 2007 untuk Propinsi/Kabupaten/Kota …….. dengan proyeksi rata-rata pertumbuhan…% (rata-rata pertumbuhan penduduk tiap tahun per kabupaten/kota), dari ……jiwa pada tahun 2006 menjadi …..jiwa pada tahun 2007. Cakupan pelayanan PDAM mengalami peningkatan/penurunan dari ………% pada tahun 2006 menjadi …….% pada tahun 2007. b. Jumlah sistem yang digunakan PDAM saat ini sebanyak ….. unit dengan rincian seperti terlihat pada tabel berikut ini. No.

Lokasi

1

Lokasi 1

2

Lokasi 2

3

Lokasi 3

4

dan seterusnya

Jenis Sumber

Kapasitas (lt/detik) Terpasang Produksi

Mata Air/Air Pemukaan/ Sumur Dalam/Lain-lain Mata Air/Air Pemukaan/ Sumur Dalam/Lain-lain Mata Air/Air Pemukaan/ Sumur Dalam/Lain-lain

Jumlah Jenis sistem yang digunakan adalah ……….., sedangkan sumber yang dimanfaatkan adalah …………... Sistem pengaliran yang dilakukan selama untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat adalah dengan ………….


-4c. Water meter induk yang digunakan PDAM saat ini sebanyak …….unit yang terdiri dari ……di unit produksi, dan …… di unit distribusi. Dari water meter yang digunakan, kondisi water meter yang masih akurat sebanyak …..unit di unit produksi dan ……unit di unit distribusi sedangkan sisanya mengalami kerusakan/tidak akurat yang disebabkan ……………. 1.2. Aspek Teknik a. Dari seluruh sistem yang ada saat ini, jumlah kapasitas terpasang adalah …….l/detik, sedangkan jumlah kapasitas yang dioperasikan adalah sebesar …….l/detik. Besarnya selisih antara kapasitas terpasang dengan kapasitas yang dioperasikan (idle capacity) karena………… b. Pada saat ini jam operasi produksi air minum berjalan selama ……jam dan operasi distribusi dilakukan selama ……jam per hari. c. Produksi air per 31 Desember 2007 mengalami peningkatan/penurunan sebesar ….% dibanding tahun 2006, dimana jumlah produksi pada tahun 2006 air sebesar ……… m3 menjadi …….m3 pada tahun 2007. d. Sedangkan jumlah air yang didistribusikan mengalami peningkatan/penurunan yaitu dari …..m3 pada tahun 2006 menjadi ……..m3 pada tahun 2007 sebesar ……….m3, karena…….. e. Selengkapnya data produksi dan distribusi dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tahun Tahun No. Uraian 2006 2007 1

Kapasitas Terpasang (l/detik)

2

Kapasitas Dioperasikan (l/detik)

3

Kapasitas Menganggur / idle capacity (l/detik)

4

Operasi Produksi (Jam)

5

Operasi Distribusi (Jam)

6

Jumlah Produksi Air - Produksi Instalasi PDAM (000 m3/tahun)

7

- Pembelian Air dari Pihak Lain (000 m3/tahun) Jumlah air didistribusikan (000 m3/tahun)


-51.3. Aspek Manajemen a. Selama 2 tahun terakhir jumlah kehilangan air (selisih produksi dengan air terjual) mengalami penurunan/peningkatan, yaitu …….m3 pada tahun 2006 atau setara dengan ….% kemudian ……..m3 atau …….% pada tahun 2007, karena ……. b. Tarif dasar air minum saat ini adalah Rp. …………/m3 yang ditetapkan melalui surat keputusan Gubernur/Bupati/Walikota……..No…. tanggal……. dan berlaku efektif sejak tanggal…..bulan…..tahun……….Sedangkan tarif sebelumnya adalah Rp. ……./m3 yang ditetapkan melalui surat keputusan Gubernur/Bupati/Walikota……..No….tanggal……. Tarif tersebut …..% dibanding dengan biaya produksi. c. Jangka waktu penagihan piutang PDAM Propinsi/Kabupaten/Kota …… selama 2 tahun terakhir mengalami perubahan (peningkatan/penurunan)/ tidak mengalami perubahan yaitu dari …..hari pada tahun 2006 menjadi …..hari pada tahun 2007. d. Rasio karyawan PDAM per 1000 pelanggan selama 2 tahun terakhir mengalami perubahan (peningkatan/penurunan) dari tahun 2006…….orang menjadi …….orang, pada tahun ke 2007……orang, karena….. e. Jumlah pelanggan selama 2 tahun terakhir mengalami peningkatan/penurunan yaitu dari ……SL pada tahun 2006 menjadi …….SL pada tahun 2007, karena ……… f. Jumlah pelanggan yang water meternya tidak berfungsi sebanyak ………. SL, karena …………… g. Jumlah penjualan air selama 2 tahun terakhir mengalami peningkatan/ penurunan yaitu dari ………m3 pada tahun 2006 kemudian menjadi …….m3 pada tahun 2007. Penjualan air kepada pelanggan terbanyak adalah jenis pelanggan Rumah Tangga/Niaga/Industri, yaitu sebesar …..% dari jumlah air terjual. h. Cakupan pelayanan pada tahun 2007 adalah sebesar ....% dari jumlah penduduk Kabupaten/Kota .......... Rendahnya/tingginya cakupan pelayanan tersebut karena ………….


-6i. Selengkapnya data jumlah pelanggan dan penjualan air menurut golongan pelanggan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.

Uraian

1

Jumlah Kehilangan Air (sesuai hasil audit) (000 m3/tahun) Tarif Air Minum a. Tarif Dasar (Rp./m3) b. Nomor & Tanggal Surat Keputusan c. Berlaku Efektif per tanggal Jangka Waktu Penagihan Piutang (hari) Jumlah Karyawan per 1000 pelanggan (orang) a. Jumlah Pelanggan (unit) - Sosial dan Hidran Umum - Rumah Tangga - Instansi Pemerintah - Niaga - Industri - Khusus - Lain-lain b. Jumlah Pelanggan Water Meter Tidak Berfungsi (unit) Jumlah Air Terjual (000 m3/tahun) - Sosial (000 m3/tahun) - Rumah Tangga (000 m3/tahun) - Instansi Pemerintah (000 m3/tahun) - Niaga (000 m3/tahun) - Industri (000 m3/tahun) - Khusus (000 m3/tahun) - Lain - lain (000 m3/tahun)

2

3 4 5

6

Tahun 2006

Tahun 2007


-71.4. Aspek Keuangan Kondisi keuangan PDAM selama 2 tahun terakhir adalah sebagai berikut : a. Pendapatan penjualan air & pendapatan lain-lain meningkat/menurun ……% dari sebesar Rp. ………… pada tahun 2006 menjadi Rp. ……..pada tahun 2007, peningkatan/penurunan tersebut terjadi karena….. b. Biaya operasional mengalami peningkatan/penurunan ……% dari sebesar Rp. ………… pada tahun ke-(n-3) menjadi Rp. ……..pada tahun (n-2), peningkatan/penurunan ……% dari sebesar Rp. …… pada tahun ke-(n-2) menjadi Rp. ………..pada tahun ke-(n-1), yang diakibatkan dari ………… c. Saldo Kas PDAM selama 2 tahun terakhir mengalami peningkatan/penurunan ……% dari sebesar Rp. ………… pada tahun 2006 menjadi Rp. ……..pada tahun 2007, yang diakibatkan oleh………… d. Posisi pinjaman pinjaman PDAM Propinsi/Kabupaten/Kota ……….. sampai dengan cut-off date berdasarkan hasil Rekonsiliasi pada tanggal ………….. tahun ………. adalah sebagai berikut :

No.

Uraian

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pokok Bunga Jasa Bank Biaya Komitmen Denda bunga Denda pokok Jumlah

Kewajiban Pembayaran

YMH Dibayar

Belum Hak Tagih Jatuh Pemerintah Tempo


-8e. Kondisi keuangan PDAM selama 2 tahun terakhir selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : Uraian

Tahun 2006

Tahun 2007

A. LABA/RUGI …. -- sesuaikan dengan laporan audit keuangan-B. ARUS KAS ….. -- sesuaikan dengan laporan audit keuangan-C. NERACA ….. -- sesuaikan dengan laporan audit keuangan--

II.

PERMASALAHAN, PENYEBAB MASALAH DAN RENCANA TINDAK PERBAIKAN PDAM Permasalahan utama, penyabab masalah yang dihadapi PDAM dan rencana tindak perbaikan yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah sebagai berikut : 2.1 Aspek Teknis a. Masalah :……………………………….. - Penyebab permasalahan : .................................................................................................. ……… - Rencana Tindak Perbaikan : ………………………………………………………………………… b. Masalah :……………………………….. - Penyebab permasalahan : .................................................................................................. ……… - Rencana Tindak Perbaikan : ………………………………………………………………………… c. Dan seterusnya………..


-9-

2.2 Aspek Manajemen a. Masalah :……………………………….. - Penyebab permasalahan : .................................................................................................. ……… - Rencana Tindak Perbaikan : ………………………………………………………………………… b. Masalah :……………………………….. - Penyebab permasalahan : .................................................................................................. ……… - Rencana Tindak Perbaikan : ………………………………………………………………………… c. Dan seterusnya……….. 2.3 Aspek Keuangan a. Masalah :……………………………….. - Penyebab permasalahan : .................................................................................................. ……… - Rencana Tindak Perbaikan : ………………………………………………………………………… b. Masalah :……………………………….. - Penyebab permasalahan : - Rencana Tindak Perbaikan : ………………………………………………………………………… c. Dan seterusnya……….. 2.4 Kebutuhan Investasi dan Sumber Pendanaan Dari rencana tindak perusahaan sebagaimana disebutkan di atas, dibutuhkan dana investasi sebesar Rp. ……………………. dengan sumber pendanaan : 1. PDAM

Rp. ……………………………….

2. APBD

Rp. ……………………………….

3. APBN

Rp. ……………………………….

4. Bank

Rp. ……………………………….


-10III. USULAN PENJADWALAN KEMBALI TUNGGAKAN POKOK Selain rencana tindak di atas, kami mengusulkan penjadwalan kembali tunggakan hutang pokok untuk memperingan beban pengeluaran kas PDAM. Adapun penjadwalan kembali tunggakan hutang pokok yang kami usulkan adalah sebagai berikut : No. 1. 2. 3. Dst..

Tanggal Angsuran

Angsuran

IV. RENCANA PENCAPAIAN TARGET PER TAHUN Adapun hasil yang akan dicapai dari rencana tindak perbaikan kinerja PDAM tiap tahun adalah sebagai berikut : No Uraian . 1. Proyeksi Kenaikan Tarif Full Cost Recovery (%) 2. Tingkat kehilangan air (%) 3.

Cakupan pelayanan (%)

4.

6.

Jumlah pegawai per 1000 pelanggan (orang) Jangka waktu penagihan piutang (hari) Rugi / Laba (Rp.)

7.

Investasi (Rp.)

8.

Saldo Kas (Rp.)

5.

Kondisi Th.2007

Pencapaian Pada Tahun 2008 2009 2010 2011 2012


-11-

Lembar Persetujuan Business Plan Periode 2008 - 2012

Gubernur/Bupati/Walikota

Direktur PDAM Provinsi/Kabupaten/Kota .................................................

(...............................................)

(.....................................................)


-12-

LAMPIRAN BUSINESS PLAN Rincian permasalahan, penyebab, dan rencana tindak perbaikan A. ASPEK TEKNIS No. Permasalahan 1. 2. 3. dst B. ASPEK MANAJEMEN No. Permasalahan 1. 2. 3. dst

Penyebab Masalah

Rencana Tindak Perbaikan

Penyebab Masalah



-13-

C. ASPEK KEUANGAN No. Permasalahan 1. 2. 3. dst

Penyebab Masalah


MENTERI KEUANGAN,


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 120432/PMK.05/2008 TANGGAL 19 AGUSTUS 2008 TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

KOP SURAT GUBERNUR / BUPATI /WALIKOTA .........................

CONTOH SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA Nomor:

Dalam rangka pelaksanaan penyelesaian piutang negara pada PDAM berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:..... tanggal............, dengan ini kami menyatakan bahwa dalam hal PDAM.........................tidak dapat melakukan pembayaran utang yang telah jatuh tempo secara tepat waktu dan tepat jumlah sebanyak 2 (dua) kali pada saat jatuh tempo kewajiban pembayaran angsuran pinjaman, maka Pemerintah Daerah....... selaku pemilik bersedia untuk memberikan tambahan bantuan dana kepada PDAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang dapat mendorong PDAM untuk memenuhi kewajibannya. Demikian surat sebagaimana mestinya.

pernyataan

ini

dibuat

untuk

dapat

digunakan

MENGETAHUI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KETUA

GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA

(NAMA LENGKAP) ..........................................................

(NAMA LENGKAP) ..........................................................

________________________________________________________________________ MENTERI KEUANGAN


2008 TENTANG

Recommend Documents