2008 TENTANG

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.06/MEN/2008 TENTANG PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA DI PERAIRAN KALIMANTAN TIMUR BAGIAN UTARA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya ikan secara lestari, meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan memperkuat keberadaan masyarakat nelayan di perairan Kalimantan Timur bagian utara, diperlukan penggunaan alat penangkapan ikan yang sesuai dengan karakteristik dan/atau kondisi geografis wilayah perairan Kalimantan Timur bagian utara; b. bahwa alat penangkapan ikan pukat hela merupakan alat penangkapan ikan yang sesuai dengan karakteristik dan/atau kondisi geografis wilayah perairan Kalimantan Timur bagian utara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengatur penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela di perairan Kalimantan Timur bagian utara, dengan Peraturan Menteri; Mengingat

:

1.

2.

3.

4.

5.

SJDI/Biro Hukum dan Organisasi-DKP

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

6.

Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;

7.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

8.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;

9.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan;

Nomor

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap; MEMUTUSKAN: Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA DI PERAIRAN KALIMANTAN TIMUR BAGIAN UTARA. Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1.

Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

2.

Pukat hela adalah semua jenis alat penangkapan ikan berbentuk jaring berkantong, berbadan dan bersayap yang dilengkapi dengan pembuka jaring yang dioperasikan dengan cara ditarik/dihela menggunakan satu kapal yang bergerak.


2

3.

Kapal pukat hela adalah kapal penangkap ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela.

4.

Perairan Kalimantan Timur bagian utara adalah perairan yang membentang dari perairan Kabupaten Tarakan dengan koordinat 3º 10’ L.U. sampai dengan perairan terluar pulau Sebatik.

5.

Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.

6.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

7.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

8.

Bupati adalah Bupati Nunukan atau Bupati Bulungan atau Bupati Tana Tidung. Walikota adalah Walikota Tarakan.

9.

Pasal 2 (1) Kegiatan penangkapan ikan di perairan Kalimantan Timur bagian utara dapat dilakukan dengan menggunakan kapal pukat hela. (2) Daerah operasi kapal pukat hela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Jalur I, meliputi perairan di atas 1 (satu) mil sampai dengan 4 (empat) mil yang diukur dari permukaan air pada surut terendah; b. Jalur II, meliputi perairan di atas 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil yang diukur dari permukaan air pada surut terendah. (3) Jalur I hanya diperbolehkan bagi pengoperasian kapal pukat hela dengan ukuran sampai dengan 5 (lima) gross tonnage (GT). (4) Jalur II hanya diperbolehkan bagi pengoperasian kapal pukat hela dengan ukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT. (5) Setiap kapal pukat hela yang wilayah operasinya di jalur I dapat beroperasi di jalur II dan/atau di atas 12 (dua belas) mil, dan kapal pukat hela yang wilayah operasinya di jalur II dapat beroperasi di atas 12 (dua belas) mil. (6) Setiap kapal pukat hela yang wilayah operasinya di jalur II dilarang beroperasi di jalur I. Pasal 3 (1) Setiap kapal pukat hela wajib mendaratkan ikan hasil tangkapannya di pelabuhan pangkalan. (2) Pelabuhan pangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pangkalan Pendaratan Ikan Sebatik; b. Pangkalan Pendaratan Ikan Pulau Bunyu; c. Pelabuhan Perikanan Pantai Tarakan; atau d. Pelabuhan Perikanan Mansapa-Nunukan.


3

Pasal 4 (1) Kegiatan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum Indonesia yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Timur pada Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung atau Kota Tarakan. (2) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin tertulis dari: a. Gubernur, untuk kapal pukat hela dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT; b. Bupati atau Walikota, untuk kapal pukat hela dengan ukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT. (3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau nelayan yang memiliki sebuah kapal pukat hela berukuran di bawah 5 (lima) GT. Pasal 5 Spesifikasi teknis pukat hela sebagaimana tercantum dalam Lampiran Lampiran IB Peraturan Menteri ini.

IA dan

Pasal 6 (1) Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pendaftaran kapal pukat hela yang dimiliki oleh orang atau badan hukum Indonesia yang berdomisili di wilayah masing-masing dan melaporkan hasilnya kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan alokasi jumlah kapal pukat hela yang dapat diizinkan, dengan mempertimbangkan ketersediaan daya dukung sumber daya ikan, kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, dan memperhatikan keadaan geografis lingkungan wilayah perbatasan. (3) Berdasarkan alokasi jumlah kapal pukat hela yang dapat diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dan Bupati/Walikota menerbitkan izin kapal pukat hela. Pasal 7 (1) Ketersediaan daya dukung sumber daya ikan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dievaluasi setiap tahun sekali oleh Direktur Jenderal. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pertimbangan penetapan kebijakan Menteri dalam pemberian alokasi jumlah kapal pukat hela yang dapat diizinkan.


4

Pasal 8 Setiap nakhoda kapal pukat hela wajib menyampaikan laporan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan log book perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 9 (1) Setiap kapal pukat hela yang beroperasi di Perairan Kalimantan Timur bagian utara wajib dilakukan penandaan kapal oleh pemilik kapal. (2) Penandaan kapal pukat hela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan: a. bahan terbuat dari plat besi atau baja dengan ukuran panjang, lebar, dan tebal adalah 50 (lima puluh) cm, 10 (sepuluh) cm, dan 0.1 (satu per sepuluh) cm; b. ukuran huruf dan angka adalah tinggi 8 (delapan) cm dan lebar 4 (empat) cm; c. ditulis dengan huruf dan angka timbul; d. dicat warna dasar putih dengan huruf warna hitam; dan e. tanda kapal dipasang pada lambung bagian samping kapal atau bangunan atas atau di atas dek melintang kapal. (3) Format penandaan kapal pukat hela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini. Pasal 10 Setiap kapal pukat hela yang beroperasi di Perairan Kalimantan Timur bagian utara dilarang melakukan penangkapan penyu.

Pasal 11 Tata cara penerbitan perizinan kapal pukat hela oleh Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), berpedoman pada tata cara penerbitan izin usaha perikanan tangkap yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 12 (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan, atau pencabutan izin oleh pemberi izin. (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan: a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masingmasing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan kepada setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan pelanggaran; SJDI/Biro Hukum dan Organisasi-DKP

5

b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan terhadap izin selama 1 (satu) bulan; c. apabila pembekuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan terhadap izin. (4) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 13 Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap pengoperasian kapal pukat hela di Perairan Kalimantan Timur bagian utara sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pasal 14 Penggunaan kapal pukat hela di Perairan Kalimantan Timur bagian utara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dievaluasi setiap satu tahun oleh Direktur Jenderal dan hasilnya dilaporkan secara tertulis kepada Menteri.

Pasal 15 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 26 Februari 2008 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I, Ttd FREDDY NUMBERI Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Supranawa Yusuf


6

DAFTAR LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.06/MEN/2008 TENTANG PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA DI PERAIRAN KALIMANTAN TIMUR BAGIAN UTARA

NOMOR LAMPIRAN

ISI LAMPIRAN

IA

Spesifikasi Teknis Pukat Hela Zona I, Kapal Ukuran ≤ 5 GT (Maksimum HR/GR = 13.50/15.00)

IB

Spesifikasi Teknis Pukat Hela Zona II, Kapal Ukuran > 5 s.d ≤ 30 GT (Maksimum HR/GR = 22.50/24.00)

II

Format Penandaan Kapal Pukat Hela

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I, Ttd FREDDY NUMBERI Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Supranawa Yusu f


7

Lampiran IA


: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor: PER.06/MEN/2008 Tentang Penggunaan Alat Pukat Hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara

8

Lampiran IB


: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I Nomor : PER.06/MEN/2008 Tentang Penggunaan Alat Pukat Hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara

9

Lampiran II

: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I Nomor : PER.06/MEN/2008 Tentang Penggunaan Alat Pukat Hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara

Penandaan Kapal Pukat Hela Contoh: TR-PH-II-001 NN-PH-II-001 BL-PH-II-001

TT-PH-II-001 Keterangan : TR/NN/BL/TT : PH : I/II : 001;002;…. dst:

Kode Kabupaten Tarakan/Nunukan/Bulungan/Tana Tidung Kode Alat Penangkap Ikan Pukat Hela Kode Jalur Penangkapan Nomor Register dari Kabupaten/Kota

Ketentuan Penandaan Kapal Pukat Hela: a. bahan terbuat dari plat besi atau baja dengan ukuran panjang, lebar, dan tebal adalah 50 (lima puluh) cm, 10 (sepuluh) cm, dan 0.1 (satu per sepuluh) cm; b. ukuran huruf dan angka adalah tinggi 8 (delapan) cm dan lebar 4 (empat) cm; c. ditulis dengan huruf dan angka timbul; d. dicat warna dasar putih dengan huruf warna hitam; dan e. tanda kapal dipasang pada lambung bagian samping kapal atau bangunan atas atau di atas dek melintang kapal.


10

2008 TENTANG

Recommend Documents