MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR: 07/PERMEN/M/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 03/PERMEN/M/2007 TENTANG PENGADAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DENGAN DUKUNGAN FASILITAS SUBSIDI PERUMAHAN MELALUI KPR BERSUBSIDI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT, Menimbang : a. bahwa perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia, maka perlu diciptakan kondisi yang dapat mendorong pembangunan perumahan untuk menjaga kelangsungan penyediaan perumahan dan permukiman; b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 03/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Bersubsidi; c. bahwa dengan meningkatnya beberapa harga komponen bahan bangunan dan agar masyarakat berpenghasilan rendah masih memiliki daya beli yang cukup, maka pemerintah memandang perlu untuk sekaligus menetapkan perluasan batasan maksimum harga rumah yang dapat disubsidi dan kebijakan menambah nilai subsidi serta pengaturan atas nilai dan masa subsidi, nilai minimum uang muka, nilai maksimum kredit yang dibiayai, dan suku bunga KPR Bersubsidi;
1
d. Bahwa sejalan dengan maksud sebagaimana pada huruf c, perlu dilakukan perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 03/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Bersubsidi; Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23);
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116);
3.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992) tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182);
4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
5.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
6.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
7.
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133);
8.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
9.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
tentang Republik
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Susunan Kabinet Indonesia Bersatu;
2
12. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat); 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.02/2005 tentang Tata Cara Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSH); 14. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 04/PERMEN/M/2006 Tentang Rencana Strategis Kementerian Negara Perumahan Rakyat Tahun 2005 – 2009; 15. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 03/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Bersubsidi; 16. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 01/PERMEN/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 02/PERMEN/M/2008; MEMUTUSKAN Menetapkan :
PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 03/PERMEN/M/2007 TENTANG PENGADAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DENGAN DUKUNGAN FASILITAS SUBSIDI PERUMAHAN MELALUI KPR BERSUBSIDI Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 03/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Bersubsidi, diubah sebagai berikut: 1 . Ketentuan Bab I Pasal 1 angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 1 1. Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSH) adalah kredit atau pembiayaan yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Kredit atau Pembiayaan yang meliputi KPR Bersubsidi, KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, atau KPR Sarusun Bersubsidi, baik konvensional maupun dengan prinsip syariah.”
3
2 . Ketentuan Bab II Pasal 4 Ayat 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 4 (2) Pilihan skim subsidi yang diberikan melalui KPR Bersubsidi dapat berupa salah satu dari: (i) Subsidi IO-BP yang dikombinasikan dengan Subsidi Selisih Bunga; atau (ii) Subsidi Uang Muka. a. Besaran nilai subsidi untuk masing-masing kelompok sasaran adalah sebagai berikut: Kelompok Sasaran
Nilai Subsidi / Rumah Tangga (Rp) Subsidi IO-BP dikombinasikan dengan Subsidi Selisih Bunga
Maksimum Subsidi Uang Muka
I
8.500.000
8.500.000
II
11.500.000
-
III
14.500.000
-
b. Nilai subsidi selisih bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan jumlah nilai uang sekarang (net present value) selama masa subsidi yang dihitung berdasarkan selisih suku bunga pasar dengan suku bunga subsidi pada saat Peraturan Menteri ditetapkan. c. Realisasi pembayaran subsidi kepada debitur akan dibayar secara tahunan, dihitung berdasarkan selisih suku bunga pasar dengan suku bunga subsidi pada tahun anggaran berjalan. d. Bagi LPK dan calon nasabah yang sepakat untuk tidak menggunakan IOBP dimungkinkan untuk menggunakan skim selisih bunga tanpa kombinasi IO-BP.” 3 . Ketentuan Bab III Pasal 5 Ayat 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 5 (2) LPK yang berpartisipasi dalam program kredit bersubsidi bertanggung jawab untuk menyediakan pokok pinjaman yang dibutuhkan. Sedangkan Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan dana subsidi yang dibutuhkan bagi: a. subsidi IO-BP yang dikombinasikan dengan selisih bunga atau subsidi selisih bunga tanpa kombinasi IO-BP; dan b. subsidi uang muka.”
4
4 . Ketentuan Bab III Pasal 5 Ayat 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 5 (3) Jenis rumah yang dapat dibeli oleh masing-masing kelompok sasaran mencakup seluruh pilihan jenis RSH, dan sesuai dengan batas maksimum harga rumah yang diperbolehkan untuk dibeli melalui KPR Bersubsidi sebagai berikut: Kelompok Sasaran
Batas Maksimum Harga Rumah (Rp)
I
55.000.000
II
41.500.000
III
28.000.000
”
5. Ketentuan Bab III Pasal 6 Ayat 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 6 (2) Persyaratan atas minimum uang muka dari debitur dan maksimum KPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
Kelompok sasaran
I II III
Skim Subsidi Pembiayaan Subsidi IO-BP dikombinasikan dengan Subsidi Selisih Bunga atau Subsidi Subsidi Uang Muka Selisih Bunga tanpa kombinasi IO-BP Minimum Maksimum Maksimum Minimum Maksimum Maksimum uang KPR (Rp) Tenor uang KPR (Rp) Tenor muka (%) (tahun) muka (%) (tahun) 7,5 50.875.000 0 46.500.000 7,5 38.387.500 5,0 26.600.000 -
6. Ketentuan Bab III Pasal 6 Ayat 3.a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 6 (3)
Persyaratan atas skim subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk kombinasi subsidi IO-BP dan selisih bunga adalah sebagai berikut: a. Bunga Bersubsidi yang diberikan oleh Pemerintah diatur dengan ketentuan sebagai berikut: Kelompok Sasaran I II III
Suku Bunga Bersubsidi (%/Tahun) Tahun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7* 7* 7 10,5 11,75 11,75 Bunga Pasar (BP) 4,5* 4,5* 4,5 5 7,5 10 11 11 BP 1* 1* 1 2 2,5 3 3 3,75 4,5 5,5 BP
*Hanya membayar komponen bunga (interest only). ”
5
”
7. Ketentuan Bab III Pasal 6 Ayat 4.a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 6 (4)
Persyaratan atas skim subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk subsidi uang muka adalah sebagai berikut: a. Subsidi Uang Muka dari Pemerintah diberikan untuk membayar sebagian atau keseluruhan dari total uang muka yang harus disediakan oleh Debitur; Kelompok Sasaran I II III
Uang Muka Uang Muka yang Harus Disediakan Debitur (Rp.)
Maksimum Subsidi dari Pemerintah (Rp.)
≥0 -
8.500.000 -
”
8. Ketentuan Bab IV Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 8 (1)
Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diperbolehkan memiliki rumah dengan harga mengikuti kelompok sasaran lebih rendah sepanjang tetap menggunakan skim dan nilai subsidi maksimum yang diberlakukan bagi kelompok sasaran asal.
(2)
Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diperbolehkan memiliki rumah dengan batas harga mengikuti kelompok sasaran lebih tinggi dengan ketentuan skim dan nilai subsidi maksimum yang diterimanya mengikuti kelompok sasaran yang dipilih.
(3)
Masa subsidi KPR Bersubsidi untuk setiap kelompok sasaran dihitung mulai saat penerbitan kredit ditambah masa subsidi yang berlaku untuk masing-masing kelompok sasaran.
(4)
Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang tidak memiliki kecukupan uang muka, dapat memanfaatkan fasilitas Sewa Beli selama kurun waktu tertentu dengan membayar sewa dan cicilan uang muka sebelum akad KPR Bersubsidi.
(5)
Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dan diatur oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat dengan ketentuan tersendiri.
(6)
Mengingat pemenuhan kebutuhan lahan dalam rangka pembangunan RSH, khususnya di kota-kota metro dan besar di Jabotabek, Jawa dan Bali terkendala oleh kelangkaan ketersediaan lahan, maka di lokasi-lokasi tersebut pembangunan RSH dapat menggunakan kapling dengan ukuran luas minimum 60 m2 dan lebar minimum 5 meter.
(7)
Untuk meningkatkan akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah kepada KPR Bersubsidi, setiap penerbitan KPR Bersubsidi yang memenuhi persyaratan akan mendapatkan dukungan Asuransi KPR. Ketentuan 6
tentang Dukungan Asuransi akan diatur tersendiri melalui Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat. (8)
Semua ketentuan Peraturan Menteri ini merupakan satu kesatuan dan mengikat bagi semua instansi/ lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah, perbankan, lembaga keuangan non bank, atau koperasi yang bergerak dalam bidang perumahan serta masyarakat yang akan memanfaatkan fasilitas subsidi perumahan.” Pasal II
(1)
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 03/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Bersubsidi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
(2)
Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, kecuali untuk permohonan KPR Bersubsidi yang telah mendapatkan persetujuan kredit dari LPK sebelum Peraturan Menteri ini diberlakukan, tetap mengacu kepada seluruh ketentuan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 03/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Bersubsidi.
(3)
Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.
para
pihak
yang
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2008 MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
ttd
MOHAMMAD YUSUF ASY’ARI
7
