2008 TENTANG

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188 / 193 / KPTS / 013 / 2008 TENTANG TIM KOORDINASI PENGAMANAN HUTAN DAN HASIL HUTAN TERPADU (TKPH3T ) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2008 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penertiban dan Pengendalian Hutan Produksi di Provinsi Jawa Timur dan sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di seluruh Republik Indonesia, perlu membentuk Tim Koordinasi Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan Terpadu (TKPH3T) Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32). 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419). 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699). 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412). 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548).

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim/2008

1

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075). 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4453). 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737). 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2000 tentang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7, Seri D). 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1, Seri E). 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penertiban dan Pengendalian Hutan Produksi di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1, Seri E). 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4, Seri A). 13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa TimurNomor 12 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN Menetapkan, PERTAMA

: Membentuk Tim Koordinasi Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan Terpadu (TKPH3T) Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA

: Menugaskan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk : a. merumuskan kebijaksanaan dan program kerja ; b. menjalankan kebijaksanaan sesuai dengan situasi dan kondisi pelanggaran keamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan;


2

c. mengkoordinasikan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus pelanggaran kehutanan ; d. membangun jejaring komunikasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan tugas pengamanan kawasan hutan dan pereda ran hasil hutan ; e. membentuk kebutuhan;

Sekretariat

dan

Pembantu

Pelaksana

sesuai

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Gubernur Jawa Timur. KETIGA

: Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA agar memperhatikan surat Menteri Kehutanan tanggal 3 Maret 2005 Nomor S.108/Menhut-VI/2005 perihal Upaya Pemberantasan Penebangan Liar dan Peredaran Perdagangan Hasil Hutan Illegal.

KEEMPAT

: Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Program (15) Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, Kegiatan (022) Perlindungan Hutan dan Pengembangan Jasa Lingkungan serta Pengendalian Peredaran Hasil Hutan, Pengembangan Infrastruktur dan Pengendalian, Kode Rekening 5.2.1.01.001.

KELIMA

: a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ; b. Mengundangkan Keputusan ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 16 April 2008

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR

Tgl 16-4 - 2008 No. 193 Th 2008/ E2

H. IMAM UTOMO. S


ttd

3

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR TANGGAL

: 16 APRIL 2008

NOMOR : 188/193 /KPTS/013/2008 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGAMANAN HUTAN DAN HASIL HUTAN TERPADU (TKPH3T) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2008 NO

JABATAN DALAM PANITIA

KETERANGAN JABATAN / INSTANSI

1

2

3

1

Pembina:

a. Gubernur Jawa Timur b. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur c. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

2

a. Ketua b. Wakil Ketua I c. Wakil Ketua II

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Wakil Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Kepala Perum Perhutani Unit II Jawa Timur

3

a. Sekretaris I

Kepala Sub Dinas Pengukuhan Hutan dan Konservasi Alam, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Kepala Biro Hukum, Keamanan dan Humas, Perum Perhutani Unit II Jawa Timur

b. Sekretaris II 4

5

Satuan Tugas (Satgas) : a. Ketua Kepala Satuan (Kasat) IV Tindak Pidana Tertentu, Direskrim Kepolisian Daerah Jawa Timur b. Anggota-anggota : 1) Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur 2) Kepala Balai Peredaran dan Sertifikasi Hasil Hutan Jawa Timur 3) Kepala Unit I Kehutanan, Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Daerah Jawa Timur 4) Kepala Seksi Koordinator dan Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian Daerah Jawa Timur 5) Kepala Seksi Keamanan, Hukum dan Agraria Perum Perhutani Unit II Jawa Timur 6) Kepala Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Advokasi a. Ketua Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b. Anggota-anggota : a. Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundangundangan, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b. Kepala Sub Dinas Pengelolaan Hasil Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur


1

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Kehutanan di Jakarta. 3. Sdr. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta. 4. Sdr. Direktur Jenderal Pengukuhan Hutan dan Konservasi Alam di Jakarta. 5. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 6. Sdr. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya. 7. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 8. Sdr. Anggota Tim Koordinasi dimaksud.


2

2008 TENTANG

Recommend Documents