2008 TENTANG

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/436/KPTS/013/2008 TENTANG PEDOMAN KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2009 GUBERNUR JAWA TIMUR MENIMBANG

: bahwa agar pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2009 oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat terselenggara dengan efektif dan efisien, sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan baik dari aspek fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintahan umum dan pembangunan, perlu menetapkan Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.

MENGINGAT

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

1

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855).

9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.


2

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah.

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

:

PERTAMA

: Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA

: Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, meliputi: a. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Belanja Tahun 2009 ; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); c. Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah ; d. Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (APBN) di Jawa Timur; e. Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD/APBN ; f. Pembinaan Aoaratur: g. Standar Honorarium/Upah/Tarif; h. Perjalanan Dinas ; i. Pengelolaan Keuangan Daerah ; j. Penatausahaan Keuangan Daerah ;


3

k. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; l. Administrasi Pengelolaan Barang Daerah ; m. Proses Pengadaan Barang dan Jasa ; n. Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Negara beserta Lingkungannya ; o. Pedoman Penyelenggaraan Penataan Ruang ; p. Petunjuk Kegiatan Penelitian/Kajian/Studi; q. Pelaporan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

KETIGA

: Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Instansi/Lembaga/Satuan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk pelaksanaan program-kegiatan Tahun 2009.

KEEMPAT

: a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009 ; b. Mengundangkan Keputusan ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di : Surabaya pada tanggal : 30 Desember 2008

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TGL 30-12-2008 No.436 Th. 2008/E2

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd. H. IMAM UTOMO. S


4

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/436/KPTS/013/2008 TANGGAL : 30 DESEMBER 2008 PEDOMAN KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2009 BAB I KEBIJAKAN UMUM APBD DAN PRIORITAS BELANJA TAHUN 2009 A. KEBIJAKAN UMUM APBD Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 merupakan dokumen perencanaan yang memuat sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan Program dan Prioritas APBD Tahun 2009. Adapun tujuan disusunnya Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2009. 1. Kondisi Umum APBD merupakan alat untuk mengimplementasikan kebijakan yang dibahas dan disetujui bersama daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah meliputi 3 (tiga) aspek penting yaitu kebijakan bidang pendapatan, kebijakan bidang belanja daerah dan kebijakan bidang pembiayaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi di Jawa Timur Tahun 2009 dengan rincian Pendapatan Daerah sebesar Rp. 5,539 trilyun sedangkan Belanja Daerah yang harus dikeluarkan sebesar Rp. 5,689 trilyun. Defisit anggaran tersebut ditutup dari Pos Pembiayaan Penerimaan yang berasal dari estimasi SiLPA Tahun 2008 sebesar Rp. 150 milyar. Sumber pendapatan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 3,765 trilyun, Dana Perimbangan dari Pemerintah sebesar Rp. 1,719 trilyun dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp. 54,899 milyar. Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) disumbang dari Sub Pajak Daerah sebesar Rp. 3,267 Trilyun, Retribusi Daerah sebesar Rp. 301,606 Milyar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp. 99,093 Milyar dan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp. 97,692 milyar. Sedangkan pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 696,524 milyar, dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 1,022 trilyun. Selanjutnya pada Pos Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan sebesar Rp. 150 milyar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp. 150 milyar.


1

2. Permasalahan Anggaran Anggaran sebagai sebuah alat untuk mengimplementasikan kebijakan melalui struktur program dan kegiatan baik pada aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan menghadapi persoalan - persoalan sebagai berikut: 1. Keterbatasan potensi investasi publik terbatas yang proporsi normatif dibanding investasi swasta hanya sekitar 20%, harus mampu mengakomodasikan pelayanan dasar maupun fasilitasi dan stimulasi upaya mendorong tumbuhnya sektor-sektor riil baik melalui kerangka anggaran maupun kerangka regulasi; 2. Pengalokasian belanja, baru didasarkan pada variable kondisi potensi, asumsi asumsi maupun pertimbangan evaluasi kinerja serta standar harga barang dan jasa dan belum didukung oleh ketersediaan instrument yang memadai seperti Standar Akuntansi Pemerintah Daerah, Standar Pelayanan Minimal, Standar Analisa Belanja; 3. Posting belanja tak tersangka harus didukung administrasi penatausahaan anggaran untuk efektivitas penyaluran terkait dengan kecepatan penanganan keadaan tanggap darurat, rehabilitasi maupun pasca bencana; 4. Pemanfaatan belanja antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota serta pengeluaran sektor swasta belum terintegrasi secara optimal termasuk dalam belanja penanganan bencana alam untuk pengelolaan sistem peringatan dini (early warning system) serta sistem pengelolaan pasca bencana secara terintegrasi (tanggap darurat, rehabilitasi dan pasca bencana). Disamping itu pengeluaran belanja untuk penanganan kemiskinan masih belum terintegrasi sehingga perlu ada one grand design dalam penanganan kemiskinan, termasuk regulasi-regulasi yang kondusif; 5. Pengalokasian pembiayaan kredit-kredit untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam manajemen pengelolaannya ternyata masih belum terintegrasi (APBN, APBD maupun laba BUMN), oleh karena itu perlu ada koordinasi dan perencanaan yang sinergis dalam satu manajemen pengelolaan oleh pemerintah daerah untuk mencapai hasil yang optimal; 6. Masih lemahnya sistem fasilitasi/pengakomodasian dinamika masyarakat yang berkembang dalam kerangka anggaran. 3. Tema Pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2009, pemerintah telah menetapkan tema pembangunan tahun 2009, yaitu : "Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pengurangan Kemiskinan". Tema itu diterjemahkan kedalam tiga prioritas pembangunan nasional. Pertama, Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Perdesaan; Kedua, Percepatan Pertumbuhan yang Berkualitas dengan Memperkuat Daya Tahan Ekonomi yang Didukung oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur, Energi; dan Ketiga, Peningkatan Upaya Anti Korupsi, Reformasi Birokrasi, Pemantapan Demokrasi, Pertahanan dan Keamanan dalam Negeri. 4. Arab Kebijakan Arah kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 diarahkan pada : a. Peningkatan target pendapatan daerah baik pajak langsung maupun tidak langsung secara terencana sesuai kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala, potensi, dan coverage ratio yang ada; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

2

b. Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan; c. Perluasan sumber-sumber penerimaan daerah. Arah Kebijakan Belanja Daerah, kebijakan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 diarahkan pada : a. Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai kemampuan dan khususnya bidang pendidikan diupayakan minimal 20 %; b. Stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil; c. Fasilitasi Penanganan bencana alam; d. Mengakomodasi perkembangan dinamika masyarakat dan tidak terkonsentrasi pada lokus tertentu; e. Pemanfaatan belanja didasarkan pada konsep integrasi Kebijakan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota; f. Pemenuhan belanja langsung SKPD untuk optimalisasi pelayanan publik (Belanja Eks Rutin). Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kebijakan Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 diarahkan untuk meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas. Selain itu, pembangunan daerah yang dilakukan diharapkan mampu dibiayai tidak hanya bersumber APBD saja, tetapi diharapkan dari sumber-sumber yang lain seperti masyarakat, swasta serta pemerintah pusat (APBN). 5. Strategi Strategi Pendapatan Daerah 1. Strategi Pendapatan Asli Daerah Strategi di bidang pendapatan asli daerah pada prinsipnya diarahkan pada peningkatan pendapatan daerah yang dilaksanakan dengan 3 (tiga) fokus Strategi, yaitu: a. Bidang Pendapatan 1) Perluasan dan peningkatan sumber penerimaan dan pembiayaan Daerah serta mendorong peningkatan tertib administrasi keuangan Daerah; 2) Peningkatan Hubungan Kerja/kerjasama antar Dinas dilingkungan Provinsi Jawa Timur dan dengan Pemerintah/BUMN dalam rangka peningkatan penerimaan Bagi Hasil dari Pemerintah; 3) Pengembangan fasilitasi kerjasama dengan Kabupaten/Kota dibidang Pajak dan Retribusi Daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah; 4) Optimalisasi pemanfaatan aset dan pengelolaan BUMD yang didukung oleh sistem evaluasi kinerja BUMD yang memungkinkan BUMD dioptimalkan maupun dilakukan re-strukturisasi; 5) Kerjasama dengan Kabupaten/Kota. b. Bidang Pelayanan Publik 1) Pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat; 2) Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat; 3) Meningkatkan kualitas pelayanan, dengan pemanfaatan teknologi informasi (hardware dan software) sebagai pendukung utama kelembagaan;


3

4) Pengembangan sistem dan prosedur pemungutan dan pembayaran pajak, retribusi daerah dan pendapatan lainnya. c. Bidang Kelembagaan 1) Penyederhanaan peraturan perundang-undangan; 2) Pengembangan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi, transparan dan bertanggung jawab; 3) Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur dibidang pengelolaan Keuangan Daerah; 4) In House/On Job Training; 5) Program Rekruitmen Sumber Daya Manusia Aparatur berbasis Kompetensi; 6) Optimalisasi UPTD. 2. Dana Perimbangan a. Memperjuangkan "redistribusi" Penerimaan Pusat ke Daerah diluar DAU dan DAK, yang mengarah kepada keseimbangan yang proporsional bagi daerah yang mempunyai sumber daya ekonomi dan memberikan kontribusi berupa cukai atau pajak ke Pusat, namun memiliki sumber daya alam yang terbatas. b. Perlunya diatur mengenai Revenue Sharing terhadap Pajak Pusat yang harus dimasukkan dalam konstruksi perubahan UU 34 Tahun 2000 ke dalam salah satu pasal dengan konsep sebagai berikut, terhadap Pajak Pusat dengan pembagian : 70% untuk Pemerintah Pusat, 30% untuk Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia. Dari 30% tersebut kemudian di "100%" kan, dan dibagi 50% untuk seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia (pro rata), sedangkan 50% dibagi berdasarkan angka indeks penerimaan (potensi) masing-masing Pemerintah Provinsi (berdasarkan potensi). Demikian juga halnya dengan bagian Pemerintah Provinsi, akan dibagikan kepada Kabupaten/Kota dengan konsep 70% dan 30% sesuai dengan kesepakatan. Strategi Belanja Daerah a. Fasilitasi alokasi belanja yang bersifat given (Belanja Pegawai/Gaji, Belanja Bag! Hasil ke Kab/Kota, belanja untuk rumah Sakit yang berasal dari anggaran fungsional); b. Fasilitasi alokasi belanja untuk kegiatan multi years (tahun jamak) dan kegiatan prioritas lanjutan tahun 2008; c. Melaksanakan efektivitas dan efisiensi belanja; d. Memperbanyak konsep kemitraan pendanaan pembangunan diantaranya melalui revitalisasi kerjasama internasional (bilateral) baik sister province maupun non sister province; e. Optimalisasi pemanfaatan belanja untuk pmendukung kerangka regulasi dalam pemanfaatan produk lokal pada kegiatan publik. Strategi Pembiayaan Daerah a. Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan Kas dalam bentuk giro, deposito, penyertaan modal atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan; b. Apabila APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, dan melakukan rasionalisasi belanja; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

4

c. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman. B. PRIORITAS BELANJA TAHUN 2009 Dengan disepakatinya Kebijakan Umum APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan DPRD Provinsi Jawa Timur, maka perlu disusun Program dan Prioritas APBD. Adapun tujuan disusunnya Prioritas dan Plafon APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 adalah sebagai dasar dalam penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009. 1. Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah APBD merupakan alat untuk mengimplementasikan kebijakan yang dibahas dan disetujui bersama daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah meliputi 3 (tiga) aspek penting yaitu kebijakan bidang pendapatan, kebijakan bidang belanja daerah dan kebijakan pembiayaan. Dari aspek pendapatan yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, maka pada tahun 2009 kekuatan pendapatan daerah diperkirakan sebesar Rp. 5,539 trilyun lebih. Sumber pendapatan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 3,765 trilyun, Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1,719 trilyun dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp. 54,899 milyar. Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) disumbang dari Sub Pajak Daerah sebesar Rp. 3,267 Trilyun, Retribusi Daerah sebesar Rp. 301,606 Milyar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp. 99,093 Milyar dan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp. 97,692 Milyar. Sedangkan pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 696,524 milyar dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 1,022 trilyun, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 54,899 miliar. Selanjutnya pada Pos Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan sebesar Rp. 150 milyar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp. 150 milyar. Dalam Prioritas dan Plafon APBD Tahun 2009 telah ditetapkan Rencana Pendapatan Daerah sebesar Rp. 5,539 Trilyun yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 3,765 trilyun, Dana Perimbangan sebesar Rp. 1,719 Trilyun dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp. 54,899 Milyar. 2. Prioritas Belanja Daerah Berdasarkan 3 (tiga) prioritas pembangunan tahun 2009 sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) tahun 2009, serta dengan mempertimbangkan sasaran kinerja pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Program Transisi/Indikatif Provinsi Jawa Timur Tahun 2009, maka prioritas belanja daerah APBD Tahun 2009 diprioritaskan pada program-program sebagai berikut: Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

5

1. Peningkatan Pelayanan dan Pembangunan Pedesaan, diprioritaskan pada program : Program Pendidikan Anak Usia Dini; Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Luar Biasa; Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan; Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; Program Sinkronisasi dan Koordinasi Pembangunan Pendidikan di Daerah; Program Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Perbaikan Gizi Masyarakat; Program Pengembangan Lingkungan Sehat; Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; Program pengadaan; Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru - Paru/Rumah Sakit Mata; Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru - Paru/Rumah Sakit Mata; Program Upaya Kesehatan Perorangan; Program Sumber Daya Kesehatan; Program Pengembangan Usaha ekonomi Produktif Bagi Masyarakat Miskin; Program Peningkatan Kesempatan Kerja; Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; Program Pembinaan Anak Terlantar; Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma; Program Bantuan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial; Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga; Program Pengembangan Perumahan; Program Lingkungan Sehat Perumahan; Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum dan Air Limbah; Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Persampahan dan Drainase; dan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. 2. Percepatan Pertumbuhan yang Berkualitas dengan Memperkuat Daya Tahan Ekonomi yang Didukung Oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur dan Energi, diprioritaskan pada program : Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; Program Penyiapan Potensi Sumberdaya; Sarana dan Prasarana Daerah; Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata; Program Penataan Wilayah Pariwisata; Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor; Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; Program Peningkatan Keterampilan SDM Industri; Program Peningkatan Kesejahteraan Petan; Program Peningkatan Ketahanan Pangan; Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan/ Peternakan; Program Pengembangan Agribinis; Program Pemanfaatan Potensi Sumber daya Hutan; Program Pengembangan Budidaya Perikanan; Program Pengembangan Perikanan Tangkap; Program Pengembangan Sistem Penyuluhan; Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan; Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut; Air Payau dan Air Tawar, Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif; Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUKM; Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi KUKM; Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah; Program Pembangunan Jalanan dan Jembatan; Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairannya Lainya; Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku; Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya; Program Pengendalian Pembangunan Kota-Kota Besar dan Metropolitan; Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perkeretaapian; Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

6

dan Fasilitas Transportasi Laut; Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Transportasi Udara; Program Penguasaan, Pengembangan Migas, Batubara dan Energi Lainnya serta Aplikasi Teknologi Energi; Program Penguasaan, Pengembangan Migas, Batubara dan Energi Lainnya serta Aplikasi Teknologi Energi; Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan; Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan; dan Program Perencanaan Tata Ruang. 3. Peningkatan Upaya Anti Korupsi, Reformasi Birokrasi, Pemantapan Demokrasi, Pertahanan dan Keamanan dalam Negeri, diprioritaskan pada program : Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan; Program Penguatan Kelembagaan IPTEK; Kelembagaan dan Ketatalaksanaan; Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan; Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia; Program Pembentukan Produk Hukum; Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah; Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah; Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah; Program Perencanaan Pembangunan; Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH; Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan; Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan; Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi; Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah; Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Pemerintah; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara; Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; Program Pengembangan Daya Baca dan Pembinaan Perpustakaan; Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik; Program Pendidikan Politik Masyarakat; Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi; Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian; Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental Spiritual; dan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. C. TARGET KINERJA TAHUN 2009 Target kinerja pembangunan Jawa Timur Tahun 2000 mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2008 tentang Program Transisi/Indikatif Provinsi Jawa Timur Tahun 2009. Untuk realisasi pencapaian kinerja pembangunan Jawa Timur Tahun 2008 yang sudah mampu merealisasikan target kinerja tahun 2008, diupayakan tetap ditingkatkan sesuai dengan perkembangan input sumber daya, proses maupun kebijakankebijakan yang diciptakan oleh Pemerintah Provinsi maupun dukungan kebijakan oleh Pemeritah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Pusat maupun peran mobilisasi investasi dunia usaha dan masyarakat.


7

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH A. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD Pokok - pokok kebijakan yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009 terkait dengan kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah serta kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah, sebagai berikut: 1. Pendapatan Daerah a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1) Dalam merencanakan target PAD supaya mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing - masing jenis penerimaan daerah; 2) Dalam upaya peningkatan PAD, hendaknya tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Untuk itu dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan; 3) Dalam menganggarkan rencana pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hendaknya rasional dibandingkan dengan nilai kekayaan daerah yang disertakan, dan memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut. Selain itu, supaya mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD; 4) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, merupakan PAD. b. Dana Perimbangan Mengingat proses penyusunan APBD sudah dimulai sejak bulan Juni 2008 sedangkan penetapan pagu definitif dana perimbangan tahun anggaran 2009 direncanakan sekitar bulan Oktober 2008, maka pencantuman pagu dana perimbangan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009 supaya melakukan proyeksi anggaran atas dasar alokasi definitif dana perimbangan Tahun Anggaran 2008; c. Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1) Dalam menetapkan pendapatan bag! hasil, agar menggunakan pagu Tahun Anggaran 2008, sedangkan bagian pemerintah Kabupaten/Kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2008 agar ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009; 2) Pencantuman rencana penerimaan hibah berupa uang dalam APBD Tahun Anggaran 2009 didasarkan atas Naskah Perjanjian Hibah (NPH).


8

d. Pendapatan yang bersumber dari dana alokasi umum, dana bagi hasil, hibah, dana darurat, dan sumbangan pihak ketiga dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). 2. Belanja Daerah Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu penganggarannya mengutamakan pencapaian hasil melalui program dan kegiatan (Belanja Langsung) daripada Belanja Tidak Langsung. a. Belanja Tidak Langsung, meliputi : 1) Belanja Pegawai a) Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD agar diperhitungkan acress yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan); b) Dalam penganggarannya, perlu pula mengantisipasi : − Kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang ditetapkan pemerintah. − Gaji bulan ke 13 (tiga belas). − Pengangkatan CPNS dan formasi pegawai tahun 2009. c) Dalam merencanakan anggaran tambahan penghasilan hanya diperkenankan untuk PNSD/CPNSD dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya, yang kriteria dan besarannya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. d) Apabila daerah telah menganggarkan tambahan penghasilan dalam bentuk uang makan, tidak diperkenankan menganggarkan penyediaan makanan dan minuman harian pegawai dalam bentuk kegiatan. e) Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pemanfaatan biaya pemungutan pajak daerah, penganggaran biaya pemungutan pajak daerah, didasarkan atas rencana kebutuhan riil bagi aparat terkait dalam pemungutan dan pembinaan pajak daerah dan jumlahnya dibatasi paling tinggi sebesar 5% dari target penerimaan pajak daerah Tahun Anggaran 2009. 2) Penyediaan anggaran untuk penyelenggaran asuransi kesehatan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan luran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 Nomor 155A Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan di Rumah Sakit Daerah sehingga asuransi jiwa bagi PNSD atau yang sejenis tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD. 3) Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan harus didasarkan pada : a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;


9

4)

5)

6)

7)

8)

b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional. Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempedomani ketentuan sebagai berikut: a) Penganggaran belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. b) Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 yang semula tertulis "Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota" termasuk didalamnya "Biaya Penunjang Operasional Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota". Belanja Bunga Kewajiban pembayaran bunga pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang diselesaikan dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2009. Belanja Subsidi Pemberian Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi sehingga harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat seperti subsidi air bersih, pelayanan listrik desa dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Dalam menetapkan belanja ini perlu dilakukan pengkajian terlebih dahulu sehingga pemberian subsidi dapat tepat sasaran. Belanja Hibah a) Pemberian hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah (instansi vertikal seperti TMMD dan KPUD), semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, dapat dianggarkan dalam APBD; b) Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah agar dilakukan secara selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah; c) Dalam rangka akuntabilitas penggunaan hibah kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, organisasi masyarakat dan masyarakat, agar pemberian hibah dilengkapi dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah daerah dengan penerima hibah serta kewajiban penerima hibah mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diterima, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah; Belanja Bantuan Sosial a) Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat namun tetap dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi;


10

b) Untuk penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik agar mengacu pada peraturan perundang - undangan yang terkait dengan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik. 9) Belanja Bagi Hasil Untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada Kabupaten/Kota disesuaikan dengan rencana pendapatan pada Tahun Anggaran 2009, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2008 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah yang menjadi hak kabupaten/kota ditampung dalam Perabuhan APBD Tahun Anggaran 2009. 10)Belanja Bantuan Keuangan a) Pemerintah Provinsi dalam menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah Kabupaten/Kota yang bersifat umum didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal; b) Selain bantuan keuangan yang bersifat umum pemerintah provinsi dapat memberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus untuk membantu capaian program priotas pemerintah provinsi yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota seperti pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan; c) Bantuan keuangan yang bersifat khusus dari pemerintah provinsi kepada pemerintah desa diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa. 11)Belanja Tidak Terduga Dalam penetapan anggaran belanja tidak terduga agar dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2008 dan estimasi kegiatan - kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2009. b. Belanja Langsung Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, perlu memperhatikan hal - hal sebagai berikut: 1) Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan yang direncanakan didasarkan pada kebutuhan riil. 2) Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal diupayakan lebih besar dibanding dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa. 3) Belanja Pegawai a) Penganggaran honorarium bagi PNSD supaya dibatasi frekuensinya sesuai dengan kewajaran beban tugas PNSD yang bersangkutan. Dasar penghitungan besaran honorarium disesuaikan dengan standar yang ditetapkan dengan Keputusan kepala daerah. b) Penganggaran honorarium Non PNSD hanya dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap yang benar - benar memiliki peranan dan kontribusi serta yang terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing masing SKPD termasuk pula narasumber/tenaga ahli di luar PNS, dan/atau PNS di luar lingkungan Pemerintah Provinsi.


11

4) Belanja Barang dan Jasa a) Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, pada jenis belanja barang/jasa ditambahkan obyek belanja pemeliharaan, jasa konsultansi, dan lain - lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis, sehingga penganggaran upah tenaga kerja dan tenaga lainnya yang terkait dengan jasa pemeliharaan atau jasa konsultansi baik yang dilakukan secara swakelola maupun dengan pihak ketiga dianggarkan pada belanja barang dan jasa dimaksud. b) Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan Tahun Anggaran 2008. Untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan; c) Untuk menghindari akumulasi tunggakan pemerintah daerah kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan dalam rangka menjamin keberlangsungan ketersediaan energi, SKPD yang mempunyai tunggakan PLN segera menyelesaikan tunggakan tersebut dalam Tahun Anggaran 2009; d) Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing - masing SKPD. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang - barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya; e) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas luar negeri maupun perjalanan dinas dalam negeri agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; f) Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding dilakukan secara selektif dan hanya diperkenankan apabila terkait dengan upaya pengkayaan wawasan dan substansi kebijakan daerah yang sedang dirumuskan pemerintah daerah dan dilengkapi dengan laporan hasil kunjungan kerja dan studi banding dimaksud; g) Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat- rapat yang dilaksanakan di luar kantor, workshop, seminar dan lokakarya agar dikurangi frekuensinya; h) Penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan SDM hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan/atau direkomendasikan oleh departemen terkait; i) Dalam merencanakan belanja pemeliharaan barang inventaris kantor disesuaikan dengan kondisi fisik barang yang akan dipelihara dan lebih diprioritaskan untuk mempertahankan kembali fungsi barang inventaris yang bersangkutan; j) Daerah dapat menganggarkan pemberian hadiah dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok masyarakat dan/atau perorangan yang berprestasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik yang diperoleh melalui lomba antara lain lomba desa/kelurahan, kelompok masyarakat atau perorangan yang berprestasi dalam pelatihan.


12

5) Belanja Modal Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka untuk penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun aset tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja Modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang memenuhi kriteria : − Nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan ; − Merupakan obyek pemeliharaan ; − Jumlah nilai rupiahnya material. 3. Pembiayaan Daerah a. Dalam rangka menutup defisit anggaran, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah, yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat (obligasi daerah). Pencantuman jumlah pinjaman dalam APBD harus didasarkan pada keputusan kepala daerah atas persetujuan DPRD yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri. b. Penerimaan pinjaman daerah yang dianggarkan agar disesuaikan dengan rencana penarikan pinjaman dalam tahun anggaran 2009 dan disesuaikan kembali dengan perjanjian pinjaman serta batas maksimal defisit APBD tahun anggaran 2009 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. B. TEKNIS PENYUSUNAN APBD Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka terdapat beberapa hal yang mengalami perubahan : 1. Substansi KUA dilakukan penyederhanaan, hanya mencakup hal - hal yang sifatnya kebijakan umum, tidak menjelaskan hal - hal yang bersifat teknis dan detail, antara lain: a. Penjelasan ringkas mengenai kondisi ekonomi makro daerah meliputi perkembangan indikator ekonomi makro daerah pada tahun sebelumnya dan rencana ekonomi makro pada tahun perencanaan (tahun 2009); b. Asumsi - asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2009 meliputi laju inflasi, pertumbuhan PDRB, dan asumsi makro lainnya seperti kenaikan harga BBM dan gaji PNSD; c. Kebijakan pendapatan daerah menginformasikan total rencana pendapatan pada Tahun Anggaran 2009 meliputi jumlah PAD, Dana Perimbangan dan Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah serta strategi untuk mencapainya; d. Kebijakan belanja daerah menginformasikan total rencana belanja daerah pada Tahun Anggaran 2009, dan langkah - langkah optimalisasi pelaksanaannya yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah; e. Kebijakan pembiayaan daerah dalam rangka menutupi defisit belanja daerah atau memanfaatkan surplus APBD.


13

2. Substansi PPAS tidak lag! menguraikan secara detail mengenai daftar program dan kegiatan setiap SKPD serta pagu anggaran definitif sampai dengan jenis belanja yang akan dilaksanakan pada tahun 2009, tetapi lebih disederhanakan yaitu menginformasikan prioritas pembangunan daerah dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai, SKPD yang akan melaksanakan, dan program yang prioritas. Selain itu, juga menginformasikan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan dan SKPD, plafon anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatan, sehingga penetapan pagu definitif diperoleh setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan. 3. Dalam rangka percepatan pembahasan KUA dan PPAS, kepala daerah menyampaikan KUA dan PPAS kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan. Hasil pembahasan kedua dokumen tersebut ditandatangani pada waktu yang bersamaan. 4. Selanjutnya berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD, dijabarkan lebih lanjut dalam RKA-SKPD yang memuat rincian anggaran pendapatan, rincian anggaran belanja tidak langsung SKPD (gaji pokok dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan, khusus pada SKPD Sekretariat DPRD dianggarkan juga Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD), rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD. 5. RKA-PPKD memuat rincian pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah, belanja tidak langsung terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bag! hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, rincian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. 6. Bagan Alir pengerjaan RKA SKPD sebagaimana tertuang dalam lampiran A.XIIIa, sedangkan format dan tata cara pengisiannya tertuang dalam lampiran A.XIVa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. Berdasarkan peraturan daerah tentang APBD atau Perubahan APBD, SKPD dan SKPKD menyusun DPA SKPD dan DPA PPKD yang berlandaskan pada RKA SKPD dan RKA PPKD. 8. Penyediaan dana pendamping hanya dimungkinkan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan seperti DAK sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan penerimaan hibah dan bantuan luar negeri sepanjang dipersyaratkan dana pendamping dari APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah. Program dan kegiatan yang didanai dari DAK harus diselesaikan paling lambat akhir Tahun Anggaran 2009 dan tidak dapat diluncurkan pada Tahun Anggaran berikutnya (Tahun Anggaran 2010). 9. Dalam rangka penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran, maka untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian pekerjaan terlebih dahulu dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD. Masa waktu penganggaran dan pelaksanaannya dibatasi maksimum sama dengan sisa masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan. 10. Kepala daerah/wakil kepala daerah dalam memantapkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah diwilayahnya dapat menyediakan dukungan dana dari APBD Tahun Anggaran 2009 berupa program "peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah", dengan kegiatan, antara lain : a. Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial/kemasyarakatan;


14

b. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri; c. Rapat koordinasi dengan unsur MUSPIDA; d. Rapat koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah; e. Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah; f. Koordinasi dengan pemerintah dan pemerintah daerah lainnya. C. TEKNIS PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD Perubahan peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. I. Kriteria Perubahan APBD 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, meliputi: a) Perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah. b) Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah. c) Adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan belanja daerah. d) Adanya kebijakan di bidang pembiayaan, sehingga harus dilakukan Perubahan APBD. 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD. 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berkenaan, antara lain untuk: a) Membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD; b) Melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang; c) Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah; d) Mendanai kegiatan lanjutan; e) Mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berkenaan; f) Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berkenaan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berkenaan pula. 4. Keadaan darurat a) Sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya ; 2) Tidak diharapkan terjadi secara berulang ; 3) Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah ; dan 4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. b) Dalam keadaan darurat sebelum penetapan perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan menggunakan belanja tidak terduga yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

15

c) Penggunaan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia dan/atau melakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja yang dilakukan untuk mendanai program dan kegiatan dalam keadaan darurat sebelum perubahan APBD harus dianggarkan dalam rancangan perubahan APBD. d) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak mencakup program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berkenaan dan keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. e) Dasar pengeluaran untuk kegiatan bersifat darurat yang terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, yang selanjutnya untuk dijadikan DPA-SKPD dan disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setelah memperoleh persetujuan dari Sekretaris Daerah. Realisasi dari kegiatan yang bersifat darurat tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. 5. Keadaan luar biasa a) Kriteria keadaan luar biasa merupakan persyaratan untuk melakukan Perubahan APBD yang kedua kali. b) Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan lebih dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen). c) Persentase 50% (lima puluh persen) merupakan selisih antara pendapatan dan belanja dalam APBD. d) Kelebihan sebesar 50% (lima puluh persen) dalam APBD sebagai akibat kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja, dapat digunakan untuk menambah kegiatan baru dan/atau menjadwalkan ulang/meningkatkan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan. e) Pendanaan terhadap penambahan kegiatan baru diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, sedangkan pendanaan terhadap penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran-SKPD) . f) RKA-SKPD dan DPPA-SKPD tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua APBD. g) Apabila terjadi kekurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dalam APBD sebagai akibat penurunan pendapatan atau kenaikan belanja, maka dapat dilakukan penjadwalan ulang/pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan. II. Cakupan Rancangan Perubahan APBD 1. Menampung program dan kegiatan yang mengalami perubahan. 2. Menampung program dan kegiatan yang baru. 3. Memuat hal-hal baik yang tidak berubah maupun yang mengalami perubahan serta menjelaskan alasan terjadinya perubahan.


16

D. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD 1. Untuk melakukan penambahan/pengurangan baik terhadap volume, satuan, target pencapaian yang berakibat terhadap penambahan/pengurangan jumlah anggaran program dan kegiatan untuk dianggarkan kembali dalam perubahan APBD, cukup dengan melakukan penyesuaian dalam DPPA-SKPD atau tidak perlu dengan menyusun RKA SKPD baru. 2. Untuk menampung program dan kegiatan yang baru dalam perubahan APBD, harus diawali dengan penyusunan dokumen RKA-SKPD. 3. Untuk menampung kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam tahun anggaran sebelumnya dalam APBD/perubahan APBD, tidak perlu diawali dengan menyusun RKA-SKPD, tetapi langsung diperoleh dari DPA-L. Kegiatan yang dapat di DPAL kan memenuhi kriteria: a) Pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada Tahun Anggaran berkenaan, dan ; b) Keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran / belanja atau rekanan, namun karena akibat dari force major. DPAL dimaksud dapat disahkan setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap: a) Sisa DPA - SKPD yang belum diterbitkan SPD dan / atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan. b) Sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D; atau c) SP2D yang belum diuangkan. E. HAL - HAL TEKNIS YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENGANGGARAN 1. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja diformulasikan dalam DPPA SKPD 2. Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan PPKD. 3. Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah. 4. Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. 5. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD. 6. Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran-pergeseran belanja tersebut diatas, harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD. 7. Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/ DPPA SKPD : a) Hanya dapat dilakukan antar rincian-rincian obyek dalam rincian obyek belanja yang sama ; b) Dilakukan dengan mengajukan surat yang disertai dengan penjelasan revisi kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (dalam hal ini Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur); Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

17

c) Mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (dalam hal ini Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur); d) Revisi DPA SKPD harus dituangkan pada Perubahan APBD dan DPPA SKPD. 8. Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan Sisa Lebih Perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang penganggarannya untuk: a) Membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD; b) Melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang; c) Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah; d) Mendanai kegiatan lanjutan; e) Mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; f) Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; g) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran angka a, angka b, angka c, angka e, dan angka f tersebut diatas diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD; h) Untuk kegiatan baru yang bersifat fisik, apabila tidak mungkin dilaksanakan sebelum tahun anggaran berakhir, agar dihindari penganggarannya dalam perubahan APBD dan diprogramkan serta dianggarkan dalam tahun anggaran berikutnya.


18

BAB III AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH A. LANDASAN HUKUM Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 10. Surat Edaran 900/316/BAKD tanggal 5 April 2007 perihal Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 11. Surat Edaran 900/743/BAKD tanggal 4 September 2007 perihal Modul Akuntansi Keuangan Daerah; 12. Surat Edaran 900/079/BAKD tanggal 12 Pebruari 2008 perihal Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah; 13. Surat Edaran 900/758/BAKD tanggal 13 Nopember 2008 perihal Modul Teknis dan Ilustrasi Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur. B. PENANGGUNGJAWAB PELAPORAN KEUANGAN Penanggungjawab pelaporan keuangan berada di pimpinan entitas. Dalam pelaporan keuangan, entitas dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diwakilkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur (selanjutnya disebut SKPKD), yang dalam hal ini pada Biro Keuangan.


19

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur (selanjutnya disebut SKPD).

C. PENYELENGGARAAN AKUNTANSI Setiap SKPD melalui Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) / Pembantu PPK diwajibkan untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas transaksi yang menjadi tanggung jawab masing-masing SKPD. SKPD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi-transaksi pendapatan, belanja, asset, kewajiban dan ekuitas dana. Kegiatan akuntansi pada SKPD meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja asset dan selain kas. Proses tersebut dilaksanakan oleh PPK - SPD berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara. PPK - SKPD melakukan pencatatan transaksi pendapatan pada jurnal khusus pendapatan, transaksi belanja pada jurnal khusus belanja serta transaksi aset dan selain kas pada jurnal umum. SKPKD menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas transaksi yang menjadi tanggung jawab SKPKD juga mempunyai tugas untuk mengelola keuangan daerah. SKPKD menyelenggarakan kegiatan akuntansi atas transaksi pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana, konsolidasi dan selain kas. Disamping sebagai penanggungjawab penyusunan pelaporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas pelaporan, SKPKD juga bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan akuntansi di SKPD. D. JENIS LAPORAN KEUANGAN Laporan keuangan yang dihasilkan ditentukan oleh jenis entitas serta periode pelaporan, jenis laporan keuangan yang dihasilkan adalah : a. Neraca Laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. b. Laporan Realisasi APBD Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode. • Laporan Realisasi Pendapatan Laporan yang menyajikan ikhtisar yang menggambarkan perbandingan antara realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan dalam satu periode yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. c. Laporan Arus Kas Laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Disusun menggunakan metode langsung. d. Catatan Atas Laporan Keuangan Penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

20

e. Prognosis 6 bulan berikutnya Laporan semester I atas realisasi yang dilakukan pada semester I dan prediksi realisasi 6 bulan berikutnya yang berupa data kuantitatif dan kualitatif. E. PERIODE PELAPORAN KEUANGAN Periode pelaporan keuangan dibedakan menjadi laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran, dan laporan tahunan. 1. Laporan Bulanan Laporan Realisasi Pendapatan wajib disampaikan oleh SKPD yang mempunyai pendapatan kepada SKPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan anggaran berkenaan berakhir. 2. Laporan Triwulanan SKPD wajib menyampaikan − Laporan Realisasi APBD − Neraca Saldo kepada SKPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah triwulan anggaran berkenaan berakhir. 3. Laporan Semesteran SKPD wajib menyampaikan Laporan Realisasi APBD dan Prognosis 6 Bulan berikutnya kepada SKPKD maksimal 7 hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir. SKPKD diwajibkan untuk menyusun Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Prognosis 6 Bulan berikutnya atas dasar Laporan Realisasi APBD dan Prognosis 6 Bulan berikutnya dari masing-masing SKPD. Untuk SKPKD batas maksimal penyelesaian Laporan Realisasi APBD dan Prognosis 6 Bulan berikutnya ini adalah 15 hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir. 4. Laporan Tahunan SKPD diwajibkan menyerahkan laporan keuangan berupa : − Neraca − Laporan Realisasi APBD − Catatan atas Laporan Keuangan kepada SKPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir. Apabila batas akhir tanggal penyampaian laporan keuangan dari SKPD kepada SKPKD jatuh pada hari libur, maka penyampaian laporan keuangan tersebut dimajukan satu hari sebelum batas waktu penyampaian laporan keuangan. SKPKD diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa : − Neraca − Laporan Realisasi APBD − Laporan Arus Kas − Catatan atas Laporan Keuangan atas dasar laporan keuangan dari masing-masing SKPD. Batas maksimal penyusunan laporan keuangan oleh SKPKD adalah 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir. Batas maksimal penyampaian laporan keuangan oleh SKPKD kepada BPK adalah 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir.


21

F. DOKUMEN SUMBER Dokumen sumber merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk pencatatan transaksi pada jurnal akuntansi. 1. Dokumen sumber untuk penerimaan kas dari pendapatan adalah : − Surat Tanda Setoran (SIS) − Nota Kredit − Bukti Lainnya yang Sah 2. Dokumen sumber untuk pengeluaran kas untuk belanja dan pembiayaan adalah : − Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) − Persetujuan Penggunaan SP2D UP/GU/TU 3. Dokumen sumber untuk transaksi selain kas adalah Pengesahan Bukti Memorial (PBM). G. PROSEDUR REKONSILIASI Rekonsiliasi adalah kegiatan untuk melakukan klarifikasi data yang dimiliki SKPKD dengan data yang dimiliki SKPD. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan akuntabilitas data terhadap laporan keuangan yang dihasilkan oleh SKPD maupun SKPKD. Pelaksanaan rekonsiliasi dilakukan secara triwulanan berdasarkan jadwal yang ditentukan oleh SKPKD. Data pendukung yang diperlukan dalam rekonsiliasi adalah : − Laporan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) − Laporan Potongan 2 & Contra Pos (CP) Tunai − Laporan Sisa GU / TU − Laporan Pengesahan Bukti Memorial (PBM) Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam berita acara yang diketahui oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK / Pembantu PPK - SKPD dan tim rekonsiliasi dari SKPKD. Khusus untuk pengakuan asset, SKPD diwajibkan melakukan rekonsiliasi internal yang dilakukan secara periodik antara pengurus barang dengan bendahara pengeluaran atas belanja barang dan pengakuan asset yang dituangkan dalam berita acara. H. PROSEDUR KOREKSI KESALAHAN Koreksi kesalahan adalah tindakan untuk melakukan pembetulan terhadap kesalahan yang terjadi atas transaksi yang telah dilakukan. Kesalahan dapat berupa kesalahan pembebanan kode rekening, kesalahan pembebanan program / kegiatan, ataupun kesalahan dalam jumlah nominal transaksi yang dilakukan. Apabila terdapat kesalahan pada dokumen transaksi maka pihak yang bertanggungjawab membuat surat / nota dinas beserta dokumen pendukung adalah Pengelola Keuangan dan diketahui Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran akan meneliti isi dari surat/nota dinas yang diajukan. Apabila Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran mengotorisasi / menyetujui surat / nota dinas tersebut, maka PPK / Pembantu PPK SKPD akan menyiapkan Bukti Memorial (BM) yang akan digunakan sebagai dasar pengajuan Pengesahan Bukti Memorial (PBM). BM yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran beserta surat/ nota dinas dan dokumen pendukungnya diserahkan kepada SKPKD untuk dilakukan pengujian. Dokumen asli dari BM tersebut disimpan oleh PPK / Pembantu PPK - SKPD, dan salah satu tembusannya diarsip oleh SKPKD yang dalam hal ini adalah Biro Keuangan cq Bagian Akuntansi Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

22

Keuangan Daerah dengan tembusan kepada pihak terkait. Bila SKPKD mengesahkan atas BM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran maka diterbitkan PBM. Sehingga atas dasar PBM tersebut SKPD dapat membuat jurnal koreksi sesuai dengan tanggal pengesahan. Bila SKPKD tidak mengesahkan BM tersebut, maka SKPD tidak diperkenankan untuk membuat jurnal koreksi. I. KEBLJAKAN AKUNTANSI SECARA UMUM 1. Siklus Akuntansi Proses akuntansi terdiri dari pencatatan : a. Jurnal Transaksi Pencatatan transaksi pada Buku Jurnal berdasarkan atas bukti transaksi yang yang sah pada saat kas telah diterima/ dikeluarkan dari rekening Kas Daerah. Guna memudahkan pencatatan dan penelusuran, buku jurnal dibedakan atas: o Jurnal Penerimaan Kas ini mencatat seluruh pendapatan, baik yang berasal dari PAD, Dana Perimbangan, Penerimaan Lain-lain maupun penerimaan pembiayaan bagian penerimaan daerah. Juga mencatat setoran atas pengembalian kelebihan belanja LS, Setoran Sisa UYHD, potongan langsung dari SP2D dan lain-lain. o Jurnal Pengeluaran Kas ini mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas yang bersumber dari SP2D UP/GU/TU dan SP2D LS Non Gaji, o Jurnal Gaji ini mencatat transaksi pengeluaran kas atas pembayaran gaji pegawai negeri sipil. Jurnal gaji juga mencatat penerimaan kas atas kelebihan pembebanan gaji (CP Tunai) pada tahun berjalan yang diperlakukan sebagai pengurang gaji. o Jurnal Umum ini mencatat transaksi yang tidak melibatkan mutasi kas yaitu Persetujuan Penggunaan SP2D UP/GU/TU dan koreksi atas transaksi yang telah dicatat (Pengesahan Bukti Memorial) b. Buku Besar Kumpulan perkiraan yang saling berhubungan sesuai dengan kode rekening yang berkenaan berdasarkan transaksi / kejadian keuangan yang telah dicatat dalam jurnal. Pemindahan semua transaksi yang dicatat secara kronologis dari buku jurnal ke Buku Besar yang disebut dengan istilah Posting, c. Buku Besar Pembantu Sebagai sarana untuk melengkapi informasi tertentu yang dibutuhkan dalam proses pelaporan keuangan d. Neraca Saldo Ringkasan dari saldo akhir yang diambil dari buku besar. e. Jurnal Penyesuaian Jurnal yang dibuat pada akhir periode guna mengakui hak dan kewajiban. f. Jurnal Penutup Jurnal yang dibuat pada akhir periode guna menutup akun-akun yang ada pada laporan realisasi anggaran dan dimasukkan pada neraca. g. Jurnal Balik Jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya yang digunakan untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian. 2. Basis Akuntansi Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Provinsi Jawa Timur adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi APBD sedangkan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca. Basis akuntansi meliputi : Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

23

a. Basis kas dalam Laporan Realisasi APBD adalah pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Sebagaimana pemerintah daerah lainnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak menggunakan istilah laba/rugi, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan. b. Basis akrual dalam Neraca berarti bahwa asset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau sudah menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga berpengaruh pada kondisi keuangan, bukan hanya diakui dan dicatat pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah. 3. Pengakuan Pendapatan Dalam pengakuan pendapatan dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut: a. Pencatatan pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan asas bruto, mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan berdasarkan penerimaan netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). b. Pendapatan diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas diterima oleh kas daerah. Pendapatan yang dipungut oleh/disetor kepada Bendahara Penerimaan belum dapat diakui sebagai pendapatan, sehingga diperlakukan sebagai pendapatan yang ditangguhkan. Pada akhir periode akuntansi, pendapatan yang telah menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sampai dengan akhir periode akuntansi yang bersangkutan belum terdapat realisasi penerimaan kas maka diakui sebagai penambah piutang pendapatan dan ekuitas dana lancar. c. Dengan menggunakan prinsip substansi mengungguli bentuk formal (substance over form), pengakuan atas transaksi penerimaan kas atas pendapatan yang belum dianggarkan dalam APBD/P-APBD, diakui sesuai dengan realita ekonomisnya meskipun kode rekening atas pendapatan tersebut belum dituangkan dalam APBD/P-APBD tahun berjalan. d. Pengeluaran Kas atas kelebihan penyetoran pendapatan yang melalui SP2D LS (Restitusi) diakui sebagai pengurang pendapatan sesuai dengan kode rekening pendapatan SKPD tersebut. 4. Pengakuan Belanja Dalam pengakuan belanja dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut: a. Pengeluaran kas atas pembayaran gaji melalui SP2D gaji diakui menambah realisasi belanja gaji. Pengembalian kelebihan belanja terlebih dahulu dianalisis periodenya (lihat poin c pada Pengakuan Akuntansi Lainnya). b. Belanja yang dibayarkan melalui SP2D LS diakui sebagai penambah realisasi belanja pada saat SP2D tersebut telah mengurangi kas daerah (sesuai dengan tanggal giro). c. Belanja yang dibayarkan melalui bendahara pengeluaran diakui menambah realisasi belanja ketika SPJ yang disusun oleh bendahara pengeluaran telah disetujui oleh fungsi perbendaharaan. Belanja yang dibayarkan melalui Bendahara Pengeluaran diakui pada akhir bulan periode pelaporan SPJ. d. Belanja bukan tunai (misal belanja hibah) dalam bentuk barang dan jasa diakui sebagai belanja dan disajikan dalam Laporan Realisasi APBD pada saat terjadinya transaksi belanja yang bersangkutan. Belanja bukan tunai ini diakui sebagai konsekuensi atas pendapatan bukan tunai (misal pendapatan hibah) yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

24

e. Setoran atas kelebihan belanja periode berjalan yang telah dipertanggungjawabkan (di-SPJ-kan) menunjuk kode rekening belanja tersebut per rincian objek, diakui mengurangi belanja periode berjalan. Sedangkan setoran kelebihan belanja periode sebelumnya, diakui sebagai pendapatan lain-lain. f. Potongan atas pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk kepentingan pihak lain dicatat sebagai penerimaan PFK, sebaliknya pada saat disetorkan kepada pihak lain yang berhak dicatat sebagai penyetoran PFK. Penerimaan / penyetoran PFK ini bukan transaksi anggaran melainkan transaksi transito. Penyetoran PFK tiap bulan paling lambat dilakukan pada akhir bulan berkenaan. g. Pada akhir periode akuntansi, jika terdapat kewajiban bagi pemerintah daerah untuk membayar kepada pihak ketiga diakui sebagai penambahan kewajiban (utang) dan pengurangan ekuitas dana. h. Setoran atas sisa Ganti Uang (GU) pada akhir tahun dilakukan pada akhir bulan Desember tahun anggaran berkenaan dengan tidak dirinci. 5. Pengakuan Persediaan Dalam pengakuan persediaan dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut: a. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan / atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik sesuai dengan harga terakhir pembelian / harga perolehan. b. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan diharapkan akan menjadi asset untuk konstruksi dalam pengerjaan tidak dimasukkan sebagai persediaan, namun dikapitalisasi menjadi Asset Tetap. Dalam hal Pemerintah Provinsi Jawa Timur memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alatalat pertanian, persediaan benih atau bibit, dan lain-lain. Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan, maka barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan. Termasuk dalam kategori persediaan ini adalah bahan pakai habis, seperti alat tulis kantor, yang sampai dengan akhir periode akuntansi masih tersedia di gudang. 6. Pengakuan Asset Tetap Dalam pengakuan asset tetap dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut: a. Dengan menggunakan prinsip nilai historis, maka asset tetap dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh asset tersebut pada saat perolehan. Asset tetap diakui ketika Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan pengeluaran kas untuk memperoleh asset yang penganggarannya melalui belanja modal. Jadi, realisasi belanja modal merupakan tolok ukur bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menambah mutasi asset tetapnya. Dalam pengertian ini adalah realisasi belanja modal yang tefah menyerap anggaran 100%. Artinya, bahwa realisasi belanja modal diakui sebagai penambah asset tetap apabila realisasi pembayaran belanja modal tersebut memasuki termin terakhir (pelunasan). Selama realisasi pengeluaran kas atas belanja modal belum mencapai termin terakhir, maka tidak diakui sebagai penambah asset tetap, melainkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan. Setiap potongan dagang dan rabat yang diterima oleh pemerintah daerah diakui sebagai pengurang harga perolehan asset tetap. Jadi pendapatan lain-lain yang diterima atas potongan dagang dan rabat dari transaksi pengadaan asset diperlakukan sebagai pengurang asset tetap yang bersangkutan. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

25

b. Pengeluaran yang diakui sebagai belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh asset tetap atau asset lainnya sampai asset tersebut tersedia dan siap untuk digunakan. Termasuk dalam belanja modal fisik adalah biaya perencanaan dan pengawasan proyek. Dengan kata lain, belanja modal diakui sebesar biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh asset tetap (sebesar harga perolehannya). c. Biaya perolehan suatu asset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan (dikelompokkan untuk dimasukkan/diakui) secara langsung dalam memperoleh asset tersebut ke kondisi asset tersebut siap pakai untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal, biaya simpan dan bongkar muat, biaya pemasangan, biaya profesional seperti arsitek dan insinyur, biaya yang berkaitan dengan kegiatan konstruksi. d. Biaya perolehan asset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan asset tetap tersebut. e. Biaya yang tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan asset atau membawa asset ke kondisi siap pakai bukan merupakan suatu komponen biaya asset tetap, termasuk biaya administrasi dan biaya umum lainnya. Contoh dari biaya ini adalah biaya pimpinan kegiatan (kuasa pengguna anggaran), PPTK, biaya ATK untuk administrasi kegiatan, dll. f. Biaya yang tidak termasuk dalam kategori belanja modal adalah biaya permulaan (start-up cost) dan pra produksi kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa asset ke kondisi siap pakai. Contoh biaya permulaan atau pra produksi yang tidak termasuk dalam kategori belanja modal adalah biaya studi kelayakan. g. Pengakuan mutasi kurang (minus) atas asset tetap diakui berdasarkan laporan penghapusan barang yang disediakan oleh Biro Keuangan dan/atau pengurus barang di masing-masing SKPD. h. Biaya yang dikeluarkan setelah asset tetap diperoleh yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus diakui sebagai belanja modal. Dengan kata lain, biaya pemeliharaan yang nilainya relatif besar dan dapat menambah umur ekonomis lebih dari 1 (satu) tahun dikapitalisasi ke asset tetap yang bersangkutan. 7. Pengakuan Akuntansi Lainnya Dalam pengakuan akuntansi lainnya dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut: a. Apabila terdapat pengembalian pendapatan (restitusi) maka harus dianalisis terlebih dahulu sifat pengembalian tersebut. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya maupun periode berjalan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode terjadinya pengembalian. Contoh pengembalian yang bersifat normal dan berulang adalah restitusi atas kelebihan pajak daerah (dalam hal ini adalah BBNKB).


26

b. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. c. Penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode berjalan dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila penerimaan kas tersebut adalah atas kelebihan belanja yang terjadi pada periode sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain SKPKD dengan kode rekening Pendapatan dari Pengembalian.


27

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN (APBN) DI JAWA TIMUR Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, sedangkan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dalam rangka untuk lebih meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya pengendalian pelaksanaan program di Jawa Timur, maka seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan sebagai pelaksana proyek APBN agar dalam pelaksanaannya berpedoman dan memperhatikan : − Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; − Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; − Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; − Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; − Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; − Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; − Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; − Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi; − Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per 24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga. Memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut, maka teknis penyusunan dan pelaksanaan APBN diatur sebagai berikut: 1. Perencanaan a. Guna sinkronisasi antara kegiatan yang akan dibiayai dari APBD dan kegiatan yang dibiayai dari APBN, maka DIPA atau dokumen anggaran APBN yang sah lainnya yang berlaku, dibahas bersama dengan Kanwil XV Ditjen Perbendaharaan Surabaya untuk dikonsultasikan kepada Bappeprop serta Biro Administrasi Pembangunan; b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen anggaran lainnya yang berlaku setelah mendapat penetapan/pengesahan oleh Dirjen Perbendaharaan/Kanwil Perbendaharaan disampaikan kepada Gubernur cq. Biro Administrasi Pembangunan. c. DIPA atau dokumen anggaran lainnya tersebut setelah selesai dibahas, ditandatangani oleh Kepala Kanwil Perbendaharaan Negara atas nama Menteri Keuangan, sedangkan Petunjuk Operasional (PO) ditandatangani oleh Kementerian dan Lembaga atau Direktorat Jenderal masing-masing.


28

2. Pengorganisasian a. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana APBN dibentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Timur. b. Bidang-bidang dalam Tim Koordinasi tersebut dapat membentuk keanggotaannya sesuai keperluan. c. Dalam rangka memperlancar penyusunan laporan keuangan tingkat wilayah, Gubernur adalah sebagai penanggung jawab Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPAW) dan SKPD sebagai Sub Unit UAPPAW. d. Pengajuan usulan Kepala SKPD Sementara/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran serta Bendahara untuk DIPA yang dibahas dan disahkan Pusat disampaikan ke Departemen yang bersangkutan oleh Gubernur. 3. Pelaporan Pelaporan dilakukan secara online melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (SMEP) yang diintegrasikan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Informasi Evaluasi Perencanaan Pembangunan (SIEVAP). 4. Monitoring dan Evaluasi Dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana APBN akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi periodik secara terpadu oleh Tim Koordinasi (sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008) dan dapat disediakan dana pendamping dari APBD. 5. Revisi DIPA Perubahan/pergeseran biaya dan/atau kegiatan dalam batas yang disediakan dalam DIPA dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur melalui Biro Administrasi Pembangunan.


29

BAB V LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD/APBN Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban serta bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan khususnya untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan/penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan APBD/APBN dan upaya percepatan pelaksanaan kegiatan (keseimbangan antara kemajuan fisik dan penyerapan dana) yang pada gilirannya sebagai masukan terhadap penyusunan kebijakan di tahun berikutnya, maka setiap Pengguna Anggaran diwajibkan untuk menyampaikan laporan kepada Gubernur dengan mekanisme sebagai berikut: Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 1. Laporan Bulanan Merupakan Laporan yang dibuat secara periodik setiap bulan, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan APBD/APBN untuk menggambarkan dan merekam pencapaian progress/kemajuan pelaksanaan kegiatan yang meliputi fisik dan keuangan. Dalam pelaporan realisasi pelaksanaan kegiatan menggunakan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (SMEP) dan Sistem Informasi Evaluasi Perencanaan Pembangunan (SIEVAP) yang telah terintegrasi, dalam hal untuk kepentingan laporan SIEVAP SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat menginput laporan bulanan di SMEP online, dengan tambahan menu realisasi indikator output/outcome pada sistem SIEVAP. a. APBD Laporan Pelaksanaan kegiatan sumber dana APBD melalui Sistem SMEP online yang meliputi pendataan Verifikasi data Kegiatan SKPD, entry data Perencanaan, transfer data Realisasi Keuangan (Data Digital SPJ bulanan SKPD yang sudah diverifikasi Biro Keuangan), entry data Realisasi Fisik dan Permasalahan, diterima pada Sistem SMEP online paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya sebagai input pembuatan laporan oleh Biro Administrasi Pembangunan, dan input dalam penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan oleh Bappeprop. b. APBN Laporan Pelaksanaan kegiatan sumber dana APBN melalui Sistem SMEP online yang meliputi pendataan Verifikasi data Kegiatan SKPD, Entry data Perencanaan, Transfer data Realisasi Keuangan (Data Digital SPJ bulanan SKPD Sistem Akuntansi Instansi SAI File Kirim Sakpad yang sudah diverifikasi oleh KPPN Wilayah), entry data Realisasi Fisik dan Permasalahan, diterima pada Sistem SMEP online paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya sebagai input pembuatan laporan oleh Biro Administrasi Pembangunan, dan input penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan oleh Bappeprop. 2. Laporan Triwulan a. Laporan triwulan dari sumber dana APBD/APBN SKPD adalah merupakan data kumulatif bulanan per triwulan pada laporan SMEP online, diperlukan sebagai input pembuatan laporan triwulan. b. Kewajiban laporan triwulan untuk realisasi keuangan/fisik dan indikator output/outcome oleh Kepala SKPD pengelola anggaran APBN kepada Gubernur cq. Bappeprop, sesuai ketentuan dalam format Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 (tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pelaksanaan Pembangunan) disampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir dan dilaksanakan secara online dengan website www.sievap.iatimprop.qo.id. (sesuai FORM LAPWAS 01 dan 02). Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

30

c. UAPPA-W wajib melaksanakan rekonsiliasi laporan triwulan ke Kanwil XV Surabaya Ditjen Perbendaharaan Negara, yang merupakan laporan realisasi keuangan gabungan SKPD Pengelola APBN di lingkup UAPPA-W, selanjutnya disampaikan ke Eselon I Departemen/Kantor Kementerian Negara dengan sistem SAI dan ke Biro Administrasi Pembangunan dengan Sistem SMEP online (Data digital Sistem SAI file Kirim SAKPAD) paling lambat tanggal 10 pada setiap akhir triwulan, sebagai bahan laporan Gubernur ke Kanwil XV Surabaya Ditjen Perbendaharaan Negara. 3. Laporan Semester a. Laporan Semester sumber dana APBD/APBN SKPD adalah merupakan data kumulatif triwulan per Semester pada laporan SMEP online, diperlukan sebagai input pembuatan laporan Semester dan Evaluasi. b. UAPPA-W wajib melaksanakan rekonsiliasi Laporan Semester ke Kanwil XV Surabaya Ditjen Perbendaharaan Negara, yang merupakan laporan realisasi keuangan gabungan SKPD Pengelola APBN di lingkup UAPPA-W, selanjutnya di sampaikan ke Eselon I Departemen/Kantor Kementerian Negara dengan sistem SAI dan ke Biro Administrasi Pembangunan dengan Sistem SMEP online (Data digital SAI file Kirim SAKPAD) paling lambat tanggal 10 pada setiap akhir semester, sebagai bahan laporan Gubernur ke Eselon I Departemen/Kantor Kementerian Negara. 4. Sistem Pelaporan dengan menggunakan SMEP dan SIEVAP secara online Maksud dilakukan sistem pelaporan/pengendalian SMEP dan SIEVAP secara online, adalah untuk memudahkan dalam menjaring informasi, mengetahui kondisi pelaksanaan kegiatan/program dan menganalisis dana yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBN yang dialokasikan di Jawa Timur dalam rangka untuk sinkronisasi penganggaran, evaluasi dan perencanaan program dan Inspektorat Provinsi mempunyai fasilitas login khusus untuk dapat mengakses data SMEP dan SIEVAP. SKPD wajib melaporkan pengelolaan kegiatan APBD/APBN kepada Gubernur melalui Biro Administrasi Pembangunan menggunakan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (SMEP) dengan website www.smep.jatimprov.go.id dengan pendataan meliputi : a. Pendataan Verifikasi data Kegiatan, SKPD wajib meneliti ulang database SKPD yang sudah tercantum pada sistem SMEP online (Data Kegiatan sesuai DPA/DIPA), apabila terjadi ketidaksesuaian data dan atau revisi maka SKPD wajib melaporkan kepada Gubernur melalui Biro Administrasi Pembangunan untuk disesuaikan; b. Entry Data Perencanaan, SKPD wajib mengentry data rencana realisasi fisik dan keuangan selama satu tahun anggaran untuk semua kegiatan APBD/APBN, diisi pada awal tahun anggaran sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan kegiatan SKPD; c. Transfer Data Realisasi Keuangan, SKPD wajib melakukan transfer/browsing data realisasi keuangan (Data digital SPJ bulanan kegiatan APBD SKPD yang sudah diverifikasi oleh Biro Keuangan dan atau Data digital SPJ bulanan APBN SAI File Kirim Sakpad yang sudah diverifikasi KPPN Wilayah) setiap bulan ke sistem SMEP online sebagai data realisasi keuangan kegiatan SKPD; d. Entry data Realisasi Fisik, SKPD wajib mengentry data realisasi fisik/realisasi penyelesaian pekerjaan, diisi setiap bulan sesuai perkembangan kegiatan sebagai data realisasi/progres fisik pelaksanaan kegiatan APBD/APBN SKPD; e. Entry data Permasalahan, SKPD wajib menyampaikan penjelasan pada kolom permasalahan untuk kegiatan APBD/APBN yang progres realisasinya tidak sesuai dengan rencana, realisasinya belum sesuai dengan prosentase sebagaimana standar ketentuan anggaran dan/atau kegiatan yang dalam pelaksanaannya bermasalah/ adanya hambatan yang berpotensi masalah .


31

5. Disamping melaporkan secara online, Kepala SKPD diwajibkan melaporkan secara manual laporan triwulan kegiatan APBD/APBN kepada Gubernur cq. Inspektorat Provinsi (sesuai FORM LAPWAS 01 untuk APBD dan FORM LAPWAS 02 untuk APBN). 6. Rekonsiliasi dan Evaluasi Dalam rangka memantau Progres/kemajuan Pelaksanaan kegiatan APBD/APBN dan kinerja SKPD, Biro Administrasi Pembangunan akan memfasilitasi proses pelaksanakan rekonsiliasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan APBD dan APBN SKPD. a. Rekonsiliasi, Biro Administrasi Pembangunan memfasilitasi proses kegiatan Rekonsiliasi yang dilaksanakan pada setiap akhir triwulan dan Semester, dimaksudkan sebagai sarana untuk klarifikasi, menjaring informasi dua arah dan menghimpun masukan secara obyektif terhadap progres dan permasalahan pelaksanaan kegiatan di SKPD baik kegiatan APBD dan APBN, terutama bagi SKPD yang progres realisasinya belum/tidak mencapai standar prosentase sebagaimana ketentuan anggaran, sebagai masukan untuk Evaluasi; b. Evaluasi, Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Evaluasi oleh Gubernur yang diselenggarakan pada setiap akhir Semester, sebagai sarana untuk Sosialisasi regulasi baru, koreksi dan evaluasi secara keseluruhan terhadap pelaksanaan kegiatan serta pengarahan penentuan kebijakan terhadap pelaksanaan kegiatan APBD/APBN SKPD. 7. Sanksi untuk Laporan APBN a. SKPD yang secara sengaja dan/atau lalai dalam menyampaikan laporan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dapat dikenakan sanksi berupa : 1) Penundaan pencairan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk triwulan berikutnya; atau 2) Penghentian alokasi dan dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk tahun anggaran berikutnya. b. Pengenaan sanksi tersebut tidak membebaskan SKPD dari kewajiban menyampaikan laporan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.


32

BAB VI PEMBINAAN APARATUR A. DASARHUKUM 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 42 point f dan g serta Pasal 217 point b (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian PNS; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 tentang Kenaikan Gaji Berkala; 9. Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001; 14. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004; 15. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1993 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai dalam rangka pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bagi Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Dati I dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dati II; 17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/46/M.PAN/4/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat (WASKAT); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 19. Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B.371/M.Sesneg/ll/2004 perihal Perjalanan Dinas Luar Negeri; 20. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 090/326/SJ/2007 perihal Perjalanan Dinas ke Luar Negeri; 21. Surat Edaran BAKN Nomor Ol/SE/1977 tanggal 25 Pebruari 1977 perihal Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

33

22. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 perihal Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil; 23. Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 31 Agustus 1978 Nomor PS.053/10648/SK/1978 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil; 24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2006 tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 25. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Juli 1992 Nomor 830/1426/042/1992 perihal Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil; 26. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Nopember 1997 Nomor 900/14294/043/1997 perihal Penyampaian Daftar Keluarga (Model DK); 27. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 15 April 2002 Nomor 870/2122/032/2002 perihal Penyelesaian Kartu Istri/Suami dan Kartu Pegawai; 28. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 13 Januari 2004 Nomor 860/253/042/2004 perihal Petunjuk Penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3); 29. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 22 Pebruari 2007 Nomor 065/2184/041/2007 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 30. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tanggal 19 Nopember 1997 Nomor 800/08/14893/042/1997 perihal Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. B. TUNJANGAN/GAJI 1. Diberikan kepada PNS/CPNS yang mempunyai anak (Kandung, Tiri, Angkat) belum berumur 21 Tahun dan tidak/belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan dan menjadi tanggungan PNS/CPNS yang bersangkutan; 2. Anak PNS yang telah berumur 21 tahun s/d 25 tahun, tetapi masih melanjutkan pendidikan formal, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari PTN/PTS 3 (tiga) bulan sebelum batas usia; 3. Diberikan sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) orang anak, kecuali pada saat tanggal 1 Maret 1994 telah memperoleh tunjangan anak lebih dari 2 (dua) orang anak; 4. Anak kandung adalah anak yang dilahirkan oleh ibu yang terikat pernikahan yang sah antara suami-istri; 5. Anak tiri adalah anak yang dibawa oleh suami/istri dari pernikahan yang terdahulu; 6. Anak angkat adalah anak orang lain yang telah diangkat oleh PNS/CPNS dengan Keputusan Pengadilan Negeri dan hanya mendapat 1 (satu) tunjangan anak angkat; 7. Setiap PNS wajib melaporkan perubahan status keluarganya berkenaan dengan tunjangan keluarga; 8. Pembuat daftar gaji/pengurus daftar gaji ikut bertanggung jawab atas kebenaran/ kelengkapan persyaratan/dokumen pembayaran tunjangan keluarga PNS/CPNS. C. KODEETIKPNS Untuk menanamkan jiwa korps dan mengamalkan etika guna menjamin terwujudnya PNS yang kuat, kompak dan bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, maka setiap PNS dalam melaksanakan tugas wajib memupuk Jiwa Korps dan memegang teguh Kode Etik PNS sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

34

D. DISIPLIN KERJA Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta masih terdapat PNS yang kurang mengindahkan ketentuan jam kerja yang berlaku, perlu diambil langkah-langkah penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS dengan prosedur sebagai berikut: 1. Pegawai yang indisipliner terlebih dahulu dilakukan pembinaan oleh atasan langsung dari masing-masing unit kerja; 2. Apabila telah dilakukan pembinaan sampai dengan pemberian teguran lisan 3 (tiga) kali dan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, pegawai yang indisipliner tidak bisa dibina, maka SKPD menyampaikan laporan kepada Gubernur Jawa Timur cq. Badan Kepegawaian Daerah (BKD); 3. Selanjutnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) akan melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk dilakukan pembinaan; 4. Apabila pembinaan kepada yang bersangkutan berhasil, maka akan dibuatkan pernyataan agar pegawai tersebut tidak mengulangi perbuatannya dan tetap diberikan sanksi disiplin pegawai sesuai pelanggaran yang dilakukan; 5. Apabila pembinaan kepada pegawai tersebut belum berhasil, maka Badan Kepegawaian Daerah (BKD) akan menyampaikan surat/laporan tertulis kepada Gubernur untuk dimintakan persetujuan pemeriksaan oleh Inspektorat Provinsi; 6. Apabila pemanggilan dan pemeriksaan telah dilakukan kepada pegawai yang indisipliner oleh Inspektorat Provinsi, maka Inspektorat Provinsi akan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP)/Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan kepada Gubernur untuk dimintakan rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai yang indisipliner tersebut; 7. Hasil BAP/LHP yang telah direkomendasi oleh Gubernur selanjutnya disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk diterbitkan surat keputusan penjatuhan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan pelanggaran disiplin pegawai yang telah dilakukan. Adapun jenis-jenis pelanggaran disiplin pegawai dan langkah-langkah penindakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut: a. PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, penjatuhan sanksinya agar dilakukan secara berjenjang sesuai dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan; b. PNS yang meninggalkan tugas tanpa keterangan yang sah selama 1 (satu) minggu secara terus-menerus, diadakan pemanggilan dan atau dilakukan pemeriksaan secara tertulis untuk mengetahui alasan PNS yang bersangkutan melakukan pelanggaran dan sebagai dasar untuk dilakukan pembinaan oleh atasan langsung; c. PNS yang meninggalkan tugas tanpa keterangan yang sah selama 1 (satu) bulan secara terus-menerus atau berselang, gajinya tidak dibayarkan terlebih dahulu, namun pada kesempatan yang pertama dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan secara tertulis melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) guna diproses penjatuhan hukuman disiplinnya dan gajinya dibayarkan kembali; d. PNS yang telah diperiksa atas pelanggaran disiplin kerja dan pengenaan sanksi disiplinnya masih dalam proses atau telah dikenakan hukuman disiplin namun masih melakukan pelanggaran lagi, maka yang bersangkutan dipanggil kembali untuk diperiksa dan dapat dikenakan hukuman disiplin pada tingkat hukuman yang lebih berat dari tingkat hukuman disiplin yang pertama. PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tidak dapat diberikan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

35

PNS yang diproses penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS, maka gaji dan tunjangan lainnya yang sah pada dasarnya tetap dibayarkan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam hubungan ini bagi PNS yang diberhentikan sementara, maka pembayaran gajinya dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS; e. PNS yang meninggalkan tugas tanpa keterangan yang sah selama 2 (dua) bulan secara terus-menerus atau berselang dan telah dilakukan pemanggilan namun tetap tidak hadir, maka gaji pada bulan ketiga dihentikan pembayarannya dan untuk sementara gajinya dapat disimpan oleh Pemegang Kas; f. PNS yang meninggalkan tugas tanpa keterangan yang sah selama kurang dari 6 (enam) bulan secara terus menerus atau berselang dan gajinya telah dihentikan pembayarannya namun ternyata masuk kerja lagi, maka terhadap yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan secara tertulis melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan tetap dijatuhi hukuman disiplin; g. PNS yang meninggalkan tugas tanpa keterangan yang sah secara terus-menerus selama 6 (enam) bulan atau lebih dan pembayaran gajinya telah dihentikan, maka terhadap yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, sedang gajinya mulai bulan ke-3 sampai dengan bulan ke-6 yang masih disimpan oleh Pemegang Kas disetor kembali ke Biro Keuangan dan tidak diusulkan gajinya terhitung bulan ke-7 sejak yang bersangkutan tidak masuk kerja atau meninggalkan tugas tanpa keterangan yang sah; h. PNS yang meninggalkan tugas karena sedang menjalani proses hukum atas tindak pidana korupsi, pencurian, penggelapan, narkoba dan sejenisnya dikenakan pemberhentian sementara dan gajinya tidak dibayarkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara PNS dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sedangkan yang sudah mendapat kekuatan hukum tetap dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS; i. PNS yang telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, maka PNS yang bersangkutan pada dasarnya sudah tidak diijinkan masuk kerja kembali terhitung tanggal pemberhentiannya sebagai PNS; j. Dalam melakukan pembinaan disiplin jam kerja di seluruh jajaran instansi masingmasing, agar dilaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap tertib pengisian/ penandatanganan daftar hadir pegawai baik pada saat datang maupun pulang kantor. Segenap pegawai diwajibkan mentaati ketentuan tentang jam kerja sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 juncto Keputusan Gubernur Nomor 41 Tahun 2000 serta memperhatikan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 3 Juni 2005 Nomor 862/5058/042/2005 perihal Peningkatan Penertiban Jam Kerja PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah : Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

36

a. Untuk 6 (enam) hari kerja : − − −

Hari Senin s/d Kamis Hari Jum'at Hari Sabtu

: : :

pukul 07.00 - 14.00 WIB pukul 07.00-11.00 WIB pukul 07.00 - 12.30 WIB

: : : :

pukul 07.00 - 15.30 WIB pukul 12.00 - 12.30 WIB pukul 07.00 - 14.30 WIB pukul 11.00-13.00 WIB

b. Untuk 5 (lima) hari kerja : − − − −

Hari Senin s/d Kamis Istirahat Hari Jum'at Sholat Jum'at

8. Terus menanamkan sikap disiplin pada seluruh pegawai dengan mewajibkan para Kepala Unit Kerja di semua tingkatan untuk memberi teladan dan ketaatan disiplin jam kerja, serta melakukan pengawasan melekat atas pelaksanaannya dan mengambil langkah-langkah tindakan administratif secara tepat; 9. Adapun unit kerja yang dikecualikan dari ketentuan 5 (lima) hari kerja yaitu : a. Unit-Unit Kerja yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan langsung kepada masyarakat, tidak dapat ditunda dan berlangsung terus-menerus, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Pemakaman, Listrik, Telepon, Air Minum, Pemadam Kebakaran, Transportasi, Keamanan dan Ketertiban, Pelayanan Perijinan, Samsat, Transportasi serta Unit-unit Pelayanan lainnya yang sejenis; b. Lembaga pendidikan mulai SD, SLTP, SLTA serta lembaga pendidikan lainnya yang sederajat. Khusus untuk Instansi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang dikecualikan dari ketentuan 5 (lima) hari kerja adalah pegawai yang terkait dalam proses belajar mengajar. 10. Untuk Pegawai Non-PNS diatur tersendiri oleh masing-masing SKPD. E. PAKAIAN SERAGAM Pakaian seragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2006 tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, merupakan pakaian seragam yang wajib dipakai oleh setiap pegawai dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Pakaian Dinas Harian (PDH). a. Dipakai oleh pegawai yang menangani tugas-tugas administrasi di kantor dan pejabat Eselon IV di lingkungan Pemerintah Provinsi; b. Dipakai setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis; c. Warna khaky dengan atribut dan kelengkapan pakaian dinas. 2. Pakaian Sipil Harian (PSH). a. Dipakai oleh pejabat Eselon I, II dan III; b. Dipakai setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis; c. Warna khaky dengan kelengkapan pakaian dinas; d. Khusus untuk Eselon I dan II pada acara tertentu dapat menggunakan warna lain. 3. Pakaian Dinas Upacara (PDU). a. Pakaian Dinas Upacara (PDU) adalah Pakaian Dinas yang dipergunakan atau berlaku bag! pejabat struktural yang menghadiri upacara resmi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan dalam undangan; b. Pakaian Dinas Upacara (PDU) untuk Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

37

c. Pakaian Dinas Upacara (PDU), terdiri atas Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ). 1) Pakaian Sipil Lengkap (PSL), dipakai pada waktu upacara resmi kenegaraan dan bepergian resmi ke luar negeri; 2) Pakaian Sipil Resmi (PSR), dipakai pada waktu menerima tamu dari luar negeri dan penyampaian pendapat akhir pada acara Sidang Paripurna DPRD; 3) Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ), dipakai pada waktu upacara pelantikan pejabat dan Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 4. Pakaian Dinas Khusus. a. Pakaian Dinas Khusus dapat digunakan oleh : 1) Pegawai Rumah Sakit, Dinas Pendapatan, Dinas Perhubungan dan LLAJ; 2) Pegawai UPTD termasuk Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dan Anjungan Jawa Timur di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang melayani langsung masyarakat; 3) Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang sedang bertugas di luar kantor atau pada acara resmi yang bersifat protokoler; 4) Pegawai Inspektorat Provinsi pada saat bertugas melaksanakan pemeriksaan. b. SKPD lain yang akan menggunakan Pakaian Dinas Khusus harus ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. c. PNS wanita hamil memakai pakaian dinas pegawai yang dimodifikasi dengan warna sesuai ketentuan yang berlaku. d. PNS wanita yang berjilbab/berkerudung, memakai rok panjang dan baju lengan panjang warna khaky harus menggunakan jilbab/kerudung warna yang senada (polos). 5. Pakaian Dinas Lapangan Lengan Panjang. Pakaian Dinas Lapangan Lengan Panjang hanya dapat dipakai oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Pejabat Eselon I dan II pada waktu melaksanakan tugas di lapangan. 6. Pakaian Dinas Lapangan (PDL). a. Dipakai oleh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas di lapangan; b. Warna khaky tua kehijau-hijauan dengan atribut dan kelengkapan pakaian dinas. 7. Pakaian KORPRI. a. Dipakai setiap upacara tanggal 17 atau pada upacara lainnya; b. Bagi pegawai yang berjilbab, baju lengan panjang dan rok panjang dilengkapi kerudung warna biru dongker. 8. Pakaian Batik lengan panjang produksi Dalam Negeri dipakai pada setiap hari Jum'at. 9. Tidak diperkenankan menggunakan pakaian berbahan jeans. 10. Pakaian Olah Raga sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi, dipakai setiap hari Jum'at pada saat kegiatan olah raga. F. PENUNJUKAN PENGHUBUNG GAJI 1. Pada setiap Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur ditunjuk Penghubung Gaji dan diusulkan melalui Biro Umum untuk diproses oleh Biro Hukum. Penghubung gaji mempunyai tugas : a. Membantu kelancaran pembayaran gaji pada biro/bagian masing-masing; b. Menghimpun surat pertanggungjawaban gaji. 2. Dinas yang mempunyai UPT, untuk mempermudah pembayaran gaji, Pembuat Daftar Gaji dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Penghubung Gaji/Juru Bayar Gaji di masing-masing UPT yang ditunjuk dengan SK Kepala Dinas. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

38

G. TUGAS BELAJAR/LJIN BELAJAR 1. Bagi PNS yang ditunjuk/ditetapkan mengikuti pendidikan yang lebih tinggi dengan status Tugas Belajar maupun Ijin Belajar berpedoman pada ketentuan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 16 Maret 2002 Nomor : 895.1/2493/032/2002 perihal Pengajuan Ijin Belajar juncto Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 13 Maret 1997 Nomor : 895.3/2920/042/1997 perihal Penegasan Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi PNS sebagai berikut: a. Tugas Belajar adalah status yang diberikan kepada PNS yang sedang menempuh pendidikan formal pada pendidikan tinggi dimana yang bersangkutan dibebaskan dari tugas-tugas kedinasan sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku atau sampai dicabutnya status dengan memperhatikan ketentuan tentang tugas belajar. b. Ijin Belajar adalah status yang diberikan kepada PNS yang sedang menempuh pendidikan formal tertentu baik pada pendidikan negeri atau swasta, dimana yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas-tugas kedinasan sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun ketentuan Tugas Belajar sebagai berikut: a. Penugasan PNS dalam tugas belajar tersebut merupakan kebutuhan instansi dan hanya berlaku bagi pegawai yang potensial untuk dapat dikembangkan dan ditunjuk oleh pimpinan instansi dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; b. Bagi pejabat struktural/fungsional yang menjalankan tugas belajar dibebaskan dari jabatanya beserta hak-haknya terhitung mulai bulan ke 7 (tujuh) atau sejak diangkatnya pejabat penganti sesuai ketentuan yang berlaku; c. Biaya pendidikan tugas belajar ditambah bantuan biaya hidup selama mengikuti pendidikan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur; d. Selama pendidikan dan setelah menyelesaikan pendidikan, PNS Tugas Belajar harus melaporkan progress pendidikannya pada instansinya dan diteruskan pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Adapun ketentuan Ijin Belajar sebagai berikut: a. Ijin belajar untuk mengikuti pendidikan tertentu dapat diberikan kepada PNS (bukan CPNS) dan diusulkan oleh instansi yang bersangkutan; b. Dalam pemberian ijin belajar untuk mengikuti pendidikan harus dipertimbangkan keterkaitan dan kebutuhan pendidikan yang ditempuh dengan tugas pokok instansi yang bersangkutan; c. Lembaga Pendidikan yang dipilih hendaknya memperhatikan kualitas, seperti Lembaga Pendidikan Negeri atau Lembaga Pendidikan Swasta yang terakreditasi; d. Agar pelaksanaan belajar tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan, maka kegiatan belajar pelaksanaannya di luar jam kerja dan lokasi lembaga pendidikan sebagai tempat belajar yang terdekat dengan instansi yang bersangkutan; e. Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan; f. PNS yang pada saat diterima menjadi CPNS telah tercatat sebagai mahasiswa semester akhir pada suatu lembaga pendidikan dan sudah menyelesaikan skripsi, pejabat yang berwenang dapat memberikan surat keterangan yang berfungsi sama dengan ijin belajar dengan ketentuan jangka waktu antara diangkat CPNS dengan dikeluarkannya ijasah tidak lebih dari 1 (satu) tahun; g. PNS yang telah lulus pendidikan tidak berhak menuntut penyesuaian ijasah, kecuali apabila formasi mengijinkan.


39

2. PNS yang mengikuti tugas belajar/ijin belajar wajib mendapatkan Surat Keterangan Tugas Belajar/ijin Belajar dari Gubernur cq. Badan Kepegawaian Daerah (BKD). 3. PNS dapat diberikan ijin belajar hanya pada perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi dan dilaksanakan di luar jam kerja. 4. Mahasiswa tugas belajar yang ditunjuk/ditetapkan karena suatu hal dan menghentikan pendidikan dan atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, kepadanya dikenakan tindakan administrastif dan atau hukuman disiplin disamping harus mengembalikan keseluruhan biaya pendidikan yang dikeluarkan baginya melalui pemotongan gaji/pensiun setiap bulan sebesar 25% dari jumlah yang diterima. 5. Mengingat besarnya dana yang digunakan untuk program pendidikan dan latihan manajemen pemerintahan dan pendidikan profesi, maka untuk menghindari demisioner yang terlalu lama dari alumni pendidikan tersebut agar mendayagunakan alumni pendidikan yang ditempatkan pada unit kerja masing-masing, baik untuk jabatan struktural maupun fungsional (sepanjang yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan). 6. PNS yang mengikuti tugas belajar/seminar/studi banding/pameran dan tugas lain ke luar negeri harus mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD). H. PENGAWASAN MELEKAT Pengawasan Melekat (WASKAT) merupakan salah satu bentuk pengendalian aparatur pemerintah di setiap instansi dalam meningkatkan kinerja di lingkungan tugasnya masingmasing agar tujuan instansi dapat tercapai secara efektif dan efisien berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 26 April 2004 Nomor KEP/46/M.PAN/4/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat dalam Penyelenggaraan Pemerintah sebagai berikut: 1. Kebijakan WASKAT diarahkan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat yang bersih, transparan, profesional dan memiliki budaya kerja yang baik; 2. Unsur-Unsur WASKAT adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan meliputi pengorganisasian, kebijakan, perencanaan, prosedur, pencatatan, pelaporan, supervisi dan pembinaan internal; 3. Pelaksanaan WASKAT meliputi usaha untuk meningkatkan : a. Kemampuan kepemimpinan, keteladanan, disiplin, dan dedikasi pimpinan; b. Prestasi pegawai meliputi kegiatan pemberian bimbingan, penilaian kinerja pegawai, korelasi, pendelegasian wewenang, pemberian tanggung jawab dan pendidikan dan peiatihan; c. Partisipasi pegawai dengan memberikan kesempatan dalam proses perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan melalui proses pembudayaan kerja; d. Kejujuran dan keteladanan setiap pimpinan untuk dapat bertindak tegas dan pengambilan keputusan melalui tindakan-tindakan yang kontra produktif; e. Kemampuan pimpinan dalam menciptakan perilaku pribadi dan organisasi aparatur pemerintah dalam pengendalian diri (self control) melalui Program Budaya Kerja di setiap SKPD.


40

BAB VII STANDAR HONORARIUM/UPAH/TARIF A. HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN PER BULAN NILAI ANGGARAN YANG DIKELOLA * No

URAIAN

1 2 1. Pengguna Anggaran (PA)

S/d SMilyar (Rp) 3 700.000,00

Diatas 5Ms/d10M (Rp)



Diatas 50M (Rp)

4 5 6 7 800.000,00 1.000.000,00 1.250.000,00 1.500.000,00

2.

Kuasa Pengguna 500.000,00 Anggaran (KPA)

600.000,00 750.000,00

900.000,00

1.100.000,00

3.

Kuasa Pengguna 400.000,00 Anggaran Pembantu (KPAP)

500.000,00 650.000,00

800.000,00

1.000.000,00

4.

Bendahara Pengeluaran

450.000,00

550.000,00 700.000,00

850.000,00

1.000.000,00

5.

Bendahara 300.000,00 Pengeluaran Pembantu (BPP)

400.000,00 550.000,00

700.000,00

850.000,00

6.

Pembantu Bendahara Pengeluaran : − Pencatat 300.000,00 Pembukuan − Pembuat 300.000,00 Dokumen − Pengurus Gaji 300.000,00

400.000,00 550.000,00

700.000,00

850.000,00

400.000,00 550.000,00

700.000,00

850.000,00

400.000,00 550.000,00

700.000,00

850.000,00

Pembantu BPP (Khusus Sekretarlat Daerah): − Pencatat 250.000,00 Pembukuan − Pembuat 250.000,00 Dokumen − Pengurus Gaji 250.000,00

350.000,00 500.000,00

650.000,00

800.000,00

350.000,00 500.000,00

650.000,00

800.000,00

350.000,00 550.000,00

650.000,00

800.000,00

Juru Bayar Gaji

250.000,00 300.000,00

350.000,00

400.000,00

7.

8.

200.000,00


41

1 2 3 9. Pejabat 400.000,00 Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD

4 5 500.000,00 650.000,00

6 800.000,00

7 1.000.000,00

10. Pejabat 400.000,00 Penatausahaan Keuangan (PPK) PPKD pada Biro Keuangan

500.000,00 650.000,00

800.000,00

1.000.000,00

400.000,00 550.000,00

700.000,00

850.000,00

400.000,00 550.000,00

700.000,00

850.000,00

400.000,00 550.000,00

700.000,00

850.000,00

450.000,00 600.000,00

750.000,00

900.000,00

350.000,00 500.000,00

650.000,00

800.000,00

350.000,00 500.000,00

650.000,00

800.000,00

350.000,00 500.000,00

650.000,00

800.000,00

300.000,00

400.000,00 550.000,00

700.000,00

850.000,00

Pembantu PPTK 200.000,00

250.000,00 300.000,00

350.000,00

400.000,00

350.000,00 450.000,00

550.000,00

650.000,00

11. Pelaksana PPKSKPD − Fungsi 300.000,00 Verifikasi − Fungsi 300.000,00 Pembelanjaan − Fungsi 300.000,00 Akuntansi 12. Pembantu PPK − SKPD (Khusus Sekretariat Daerah)

350.000,00

13. Pelaksana Pembantu PPKSKPD (khusus Sekretariat Daerah) dan Pelaksana PPKPPKD (khusus Biro Keuangan) − Fungsi 250.000,00 Verifikasi − Fungsi 250.000,00 Pembelanjaan − Fungsi 250.000,00 Akuntansi 14. PPTK

15. Bendahara Penerimaan

250.000,00


42

1 2 16. Bendahara Penerimaan

3 200.000,00

4 5 300.000,00 400.000,00

6 500.000,00

7 600.000,00

17. Kasir (khusus 200.000,00 Dipenda)

200.000,00 200.000,00

200.000,00

200.000,00

18. Pelaksana Administrasi Keuangan

250.000,00 300.000,00

350.000,00

400.000,00

Pembantu

200.000,00

*) Tidak termasuk gaji B. HONORARIUM PENGELOLA BARANG DAN ASET PER BULAN 1. Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan/Pemeriksaan/Pemeliharaan Barang dan Jasa NO URAIAN 1. Panitia Pengadaan

KETUA 350.000,00

SEKRETARIS ANGGOTA 300.000,00 250.000,00

2.

Panitia Pemeriksaan

300.000,00

250.000,00

200.000,00

3.

Panitia Pemeriksaan Pemeliharaan 300.000,00 dan Perbaikan Barang Inventaris

250.000,00

200.000,00

4.

Pejabat Pengadaan

300.000,00

-

-

5.

Pejabat Pemeriksa Pemeliharaan dan Perbaikan Barang (DPT)

200.000,00

-

-

2. Pengelola Barang ANGGARAN YANG DIKELOLA No

PENGELOLA BARANG

S/d 10M (Rp) 350.000,00

Diatas 10Ms/d25M (Rp) 400.000,00

Diatas 25M Diatas 50 M s/d 50M (Rp) (RP) 450.000,00 500.000,00

1.

Atasan Langsung

2.

Penyimpan Barang 250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

3.

Pembantu Penyimpan Barang

250.000,00

300.000,00

350.000,00

200.000,00


43

3. Pengelola Asset NILAI ASET YANG DIKELOLA No

1. 2.

PENGELOLA ASET

Diatas Diatas S/d lOOMilyar 100Ms/d500M 500Ms/d1T (Rp) (Rp) (Rp Penguins Barang 250.000,00 300.000,00 350.000,00 Pembantu 200.000,00 Pengurus Barang

250.000,00

300.000,00

Diatas 1T (Rp) 400.000,00 350.000,00

4. Pejabat Pembuat Komitmen NILAI DANA YANG DIKELOLA Diatas Diatas Diatas 5Ms/d10M 10Ms/d25M 25Ms/d50M (Rp) (Rp) (Rp) 500.000,00 650.000,00 800.000,00

S/d 5Milyar (Rp) 400.000,00

Diatas 50M (Rp) 1.000.000,00

C. HONORARIUM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) PER BULAN JUMLAH PEGAWAI

Penanggung jawab

s/d 500 300.000,00

Diatas 500 s/d 1000 350.000,00

Diatas 1000 s/d 1500 400.000,00

Diatas 1500 450.000,00

Operator

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

PENGELOLA

Catatan : *) Operator SIMPEG diutamakan PNS D. HONORARIUM SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SIKDA) PER BULAN NILAI ANGGARAN YANG DIKELOLA URAIAN Pengelola SIKDA dan Operator SIKDA (maksimal 5 orang tergantung urgensi dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas)*

S/d 5 Milyar (Rp)

200.000,00

Diatas Diatas Diatas 5Ms/d10M 10Ms/d25M 25Ms/d50M (Rp) (Rp) (Rp)

Diatas 50M (Rp)

300.000,00 400.000,00 500.000,00 600.000,00

Catatan : *) Operator SIKDA diutamakan PNS Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

44

E. HONORARIUM SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (SIPPD) PER KEGIATAN (APBD DAN P-APBD) NILAI ANGGARAN YANG DIKELOLA URAIAN

Diatas Diatas Diatas 10Ms/d25 5Ms/d10M 25Ms/d50M M (Rp) (Rp) (Rp)

S/d 5 Milyar (Rp)

Diatas 50M (Rp)

Operator SIPPD (maksimal 2 orang tergantung urgensi 300.000,00 400.000,00 500.000,00 600.000,00 700.000,00 dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas)*

Catatan : *) Operator SIPPD diutamakan PNS F. HONORARIUM SISTEM MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN (SMEP) APBD DAN APBN PER BULAN

NILAI ANGGARAN YANG DIKELOLA URAIAN

S/d 5 Milyar (Rp)

Diatas Diatas Diatas 10Ms/d25 5Ms/d10M 25Ms/d50M M (Rp) (Rp) (Rp)

Diatas 50M (Rp)

Operator SMEP APBD dan APBN (maksimal 2 orang tergantung 200.000,00 300.000,00 400.000,00 500.000,00 600.000,00 urgensi dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas)*

Catatan : *) Operator SMEP diutamakan PNS

G. HONORARIUM KEGIATAN

1. Standar Upah Pegawai non PNS dan ditetapkan dengan sistem Kontrak tahunan, minimal sama dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berlaku, termasuk tenaga SDM outsourcing perorangan, tenaga terampil/keahlian khusus/langka yang penetapannya dengan Keputusan Kepala SKPD ;


45

2. Ongkos Jahit 1 (satu) stel Pakaian Dinas, meliputi : a) Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

sebesar

Rp.

750.000,00

b) Pakaian Sipil Marian (PSH)

sebesar

Rp.

350.000,00

c) Pakaian Sipil Resmi (PSR)

sebesar

Rp.

350.000,00

d) Pakaian KORPRI

sebesar

Rp.

200.000,00

e) Pakaian Dinas Marian (PDH)

sebesar

Rp.

200.000,00

f) Pakaian Kerja/Dinas Lapangan

sebesar

Rp.

200.000,00

a) Eselon II

sebesar

Rp.

250.000,00

b) Eselon III

sebesar

Rp.

200.000,00

c) Eselon IV

sebesar

Rp.

175.000,00

3. Uang Sidang :

d) Staf: −

Golongan III & IV

sebesar

Rp.

150.000,00

−

Golongan I & II

sebesar

Rp.

100.000,00

e) Pegawai non PNS (honorer)/tenaga out sourcing yang tenaganya sangat diperlukan dapat diberi uang sidang maksimal setara dengan PNS Golongan II. f) Tenaga Ahli (Pakar) disetarakan dengan Eselon II. g) Uang sidang dapat dibayarkan paling banyak dua kali sidang per hari.

4. Lembur Untuk pekerjaan yang belum dapat diselesaikan dalam jam kerja dapat dilaksanakan dengan cara lembur di luar jam kerja dan diberikan uang lembur dengan ketentuan sebagai berikut: a) Eselon II sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per jam; b) Eselon III sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per jam; c) Eselon IV sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per jam; d) Staf Golongan III dan IV sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per jam sedangkan Golongan I dan II sebesar Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per jam; e) Bagi pegawai non PNS (honorer)/tenaga out sourcing dapat diberikan uang lembur sesuai klasifikasi penggolongan PNS, maksimal Golongan II. f) Uang Makan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada setiap kali kerja lembur minimal 2 (dua) jam.


46

g) Untuk pekerjaan yang diselesaikan pada hari libur, dapat diberikan uang lembur sebesar 200%. 5. Untuk efisiensi anggaran, pelaksanaan rapat yang tidak membutuhkan akomodasi dilaksanakan di kantor, sedangkan rapat yang membutuhkan akomodasi dan konsumsi, dapat dilaksanakan di hotel dengan tarif maksimal Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang. Untuk rapat yang bersifat nasional/daerah atau yang melibatkan pejabat Kabupaten/Kota atau dengan pertimbangan tertentu, dapat dilaksanakan di hotel setara bintang 4 (empat). Sedangkan rapat dengan peserta Gubernur, Bupati, Walikota, Pejabat Eselon I, DPR RI, DPRD atau pejabat lainnya yang disetarakan dapat dilaksanakan di hotel Bintang 5 (lima). 6. Honorarium Pembina/Pengarah/Penyaji/Panitia kegiatan/rapat

a) Gubernur sebesar

sebesar

Rp.

3.000.000,00

b) Wakil Gubernur

sebesar

Rp.

2.500.000,00

c) Eselon I

sebesar

Rp.

2.000.000,00

d) Eselon II

sebesar

Rp.

1.500.000,00

e) Eselon III

sebesar

Rp.

1.000.000,00

f) Eselon IV

sebesar

Rp.

800.000,00

g) Staf

sebesar

Rp.

600.000,00

h) Honorer/Tenaga Outsourcing

sebesar

Rp.

400.000,00

7. Apabila dalam suatu kegiatan/rapat mendatangkan narasumber/tenaga ahli/ moderator dapat diberikan honor sesuai dengan bidang keahliannya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD, khusus Sekretariat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro. 8. Khusus honorarium dan bantuan transport Dewan Pakar diatur dengan Keputusan Gubernur. 9. Pelaksanaan kegiatan/rapat di luar kantor yang didukung dengan pembentukan panitia dan akomodasi konsumsi disediakan oleh panitia, hanya dapat diberikan bantuan transport dan uang saku : a) Besaran bantuan transport dan uang saku Panitia dan peserta : Dalam kota mendapat bantuan transport (tanpa uang saku) sebesar Rp. 150.000,00 − Luar kota (dalam provinsi): No. 1

Jarak Tempuh s/d 40 km

Bantuan Transport pp. 250.000,00

Uang Saku per hari 100.000,00

2

>40 s/d 100 km

300.000,00

100.000,00


47

−

3

>100 s/d 150 km

350.000,00

100.000,00

4

>150 s/d 200 km

400.000,00

100.000,00

5

>200 s/d 250 km

450.000,00

100.000,00

6

250 km ke atas

500.000,00

100.000,00

luar Provinsi di samping diberi bantuan tiket transportasi sesuai tarif angkutan yang dipergunakan (tiket dilampirkan dalam SPJ), juga dapat diberikan bantuan uang saku per hari: (1) Golongan IV (2) Golongan III (3) Golongan II/honorer/tenaga outsourcing/non PNS (4) Golongan I

−

Rp. Rp. Rp. Rp.

400.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00

khusus peserta rapat yang berasal dari instansi vertikal dapat diberikan bantuan transport sebesar Rp. 600.000,00 per kegiatan.

b) Bagi panitia/peserta rapat yang akomodasi dan konsumsi ditanggung panitia dapat diberikan bantuan transport sehingga tidak diperkenankan menggunakan SPPD. c) Ketentuan pada butir a dan b diberlakukan untuk PNS dan non PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. d) Bantuan Transport sebagaimana yang diatur dalam huruf a dapat juga diberikan untuk kegiatan-kegiatan lain yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. 10. Untuk menghadiri suatu undangan atau kegiatan ke luar provinsi yang diselenggarakan oleh pihak lain dapat tidak memberlakukan ketentuan angka 10 huruf b walaupun akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh penyelenggara. 11. Studi banding/kunjungan kerja ke luar provinsi yang biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi dilaksanakan melalui pihak ketiga/pihak lain yang menangani pelaksanaan kegiatan tersebut, maka bagi pesertanya hanya diberikan bantuan uang saku per hari: a) b) c) d) e)

EselonI Rp. Eselon II dan yang disetarakan Rp. Eselon III Rp. Eselon IV Rp. Staf : (1) Golongan IV Rp. (2) Golongan III Rp. (3) Golongan II/honorer/tenaga outsourcing/non PNS Rp. (4) Golongan I Rp.

1.200.000,00 800.000,00 600.000,00 500.000,00 400.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00

12. Untuk pegawai yang ditugaskan untuk sementara waktu dalam rangka membantu penanganan bencana alam dengan jangka waktu melebihi ketentuan perjalanan dinas, kepadanya dapat diberikan uang harian sebesar: a) Dalam provinsi : − −

dalam kota luar kota


Rp. Rp.

150.000,00 300.000,00

48

b) Luar provinsi

sebesar

Rp.

400.000,00

c) Selain itu juga mendapat bantuan transport sesuai dengan tarif angkutan yang berlaku 13. Standar biaya sewa kendaraan untuk tamu dinas/tamu kehormatan/pejabat negara/pejabat struktural/pendamping kunjungan kerja Gubernur dalam propinsi/luar propinsi setinggi-tingginya : a) b) c) d)

Untuk Pejabat Negara Untuk Pejabat setingkat Eselon I dan II (sedan) Untuk Pejabat setingkat Eselon III (station) Untuk menunjang kegiatan

Rp. Rp. Rp. Rp.

3.000.000,00/hari 1.500.000,00/hari 1.000.000,00/hari 500.000,00/hari

14. Hidangan rapat/kegiatan untuk tamu Pemerintah Provinsi (Presiden, Wakil Presiden, Menteri dan Pejabat setingkat Menteri) : a) b) c) d) e) f)

Prasmanan WIP (Presiden dan Wakil Presiden) Prasmanan VIP Nasi Kotak VIP Kue-kue Prasmanan VIP Kue-kue Kardus VIP Nasi Tumpeng VIP

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

300.000,00 250.000,00 50.000,00 60.000,00 40.000,00 1.750.000,00

15. Hidangan rapat/kegiatan lainnya : a) b) c) d) e)

Prasmanan Nasi Kotak Kue-kue Prasmanan Kue-kue Kardus Nasi Tumpeng

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

50.000,00 25.000,00 20.000,00 17.500,00 900.000,00

H. HONORARIUM DI BIDANG PENDIDIKAN DAN LATIHAN Pendidikan dengan peserta menginap, pembiayaannya ditentukan : 1. Biaya konsumsi peserta pendidikan/kursus/penataran per hari, per orang ditetapkan : Staf Eselon IV Eselon III Eselon II

Rp. Rp. Rp. Rp.

50.000,00 50.000,00 60.000,00 75.000,00

2. Biaya penginapan peserta pendidikan/kursus/penataran, per hari, per orang ditetapkan TEMPAT

STAF

Luar Provinsi Jawa Timur

200.000,00

ESELON IV ESELON III

ESELON II

250.000,00

400.000,00

300.000,00

Kecuali untuk biaya penginapan/akomodasi yang telah ditentukan oleh penyelenggara diklat di luar Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur.


49

3. Uang saku bagi peserta pendidikan/kursus/penataran, per hari per orang ditetapkan : Tempat

Staf

Eselon IV

Eselon III

Eselon II

Dalam Provinsi Jawa Timur

50.000,00

60.000,00

70.000,00

80.000,00

Di luar Provinsi Jawa Timur

100.000,00

125.000,00

150.000,00

175.000,00

Pelaksanaan pendidikan/kursus/penataran di luar Jawa Timur maksimal 2 (dua) bulan (60 hari). 4. Uang saku peserta pendidikan/kursus/penataran bagi peserta non PNS diberikan maksimal setara uang saku staf PNS, dengan memperhatikan kemampuan anggaran yang ada dan efisiensi penggunaan dana. 5. Honorarium Pengajar / Penceramah / Pembina / Pelatih / Penyuluh / Pengarah / Instruktur / Nara Sumber / Penyaji / Pembicara dan lain-lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ditetapkan setinggi-tingginya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang/jam pelajaran @ 45 Menit kecuali untuk yang mempunyai keahlian di bidangnya, honorarium dibayarkan sesuai dengan keahliannya atau menurut jumlah yang disepakati; 6. Honorarium penyusunan naskah/pelajaran/materi/kegiatan/makalah sebagai bahan atau Hand Out Pengajar ditetapkan setinggi-tingginya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah); 7. Honorarium Pengawas Ujian dan Pemeriksa Hasil Ujian ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per orang/peserta per materi ujian ; 8. Honorarium Praktek Lapangan / Orientasi Lapangan / Studi Banding peserta diklat: − Pembimbing per hari ditetapkan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); − Pendamping per hari ditetapkan Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). 9. Honorarium Penyelenggaraan Diklat: − Penanggung jawab penyelenggara ditetapkan Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan per kegiatan; − Panitia / Pembantu Panitia penyelenggara ditetapkan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan per kegiatan. 10. Bantuan Transport bagi Pengajar/Dosen/Panitia Penyelenggara Diklat dalam Provinsi Jawa Timur ditentukan sebagai berikut: a) Dalam Kota Rp. 150.000,00 b) Luar Kota : − Perjalanan s/d 40 km Rp. 200.000,00 − Perjalanan lebih dari 40 km Rp. 250.000,00 c) Luar Provinsi disesuaikan dengan tarif angkutan yang dipergunakan. I. LANGGANAN TELEPON Semua pesawat telepon yang dipasang oleh PT. Telekomunikasi di rumah Pejabat Eselon II ke atas pada instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, karena kedudukan dan tanggung jawabnya dapat diberikan bantuan pembayaran rekening telepon Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.


50

J. PEMERIKSAAN KESEHATAN Pemeriksaan kesehatan PNS diberikan dalam bentuk bantuan uang hanya diperuntukkan bagi Pegawai Eselon diutamakan yang berusia 45 tahun ke atas, tenaga lab, paramedis, tenaga analis medis, pegawai yang ditempatkan di Panti Rehabilitasi Sosial ex Kusta, Badan Arsip (gudang), Badan Perpustakaan (bagian perpustakaan) dengan besaran nilai Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun. K. BAHAN BAKAR Bahan bakar dapat diberikan kepada pemegang kendaraan dinas yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran dari masing-masing SKPD tersebut. L. KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN 1. Perangkapan jabatan fungsional yang tupoksinya berbeda maka dapat diberikan honor sesuai jabatan fungsional yang diembannya. 2. Pemberian bantuan transport harus didasarkan atas Surat Perintah Tugas minimal ditandatangani oleh Eselon III yang bersangkutan, sedangkan Eselon III ditandatangani oleh Eselon II. Khusus kegiatan rapat, pemberian bantuan transport baik panitia maupun peserta cukup dilampiri daftar hadir. 3. Pemberlakuan tarif lembur, uang sidang dan perjalanan dinas untuk pegawai pada lembaga non SKPD diatur sebagai berikut: • Pegawai tetap disamakan dengan penggolongan PNS maksimal setara dengan golongan III; • Pegawai honorer maksimal setara dengan PNS golongan II, dikecualikan uang sidang hanya untuk tenaga ahli; • Khusus perjalanan dinas bagi Pengurus (Ketua, Sekretaris, dan Badan Pengawas) dapat berpedoman pada ketentuan yang berlaku di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Timur. 4. Untuk meningkatkan kesejahteraan PNS dan pegawai non PNS (honorer) dapat diberikan tunjangan vakasi yang besaran nilai dan teknis pembayarannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur. 5. Semua tambahan penghasilan bagi pegawai Golongan III, IV, pegawai non PNS (honorer dan tenaga outsourcing) yang diterima secara tunai dikenakan PPh 21 sesuai ketentuan yang berlaku, kecuali perjalanan dinas. 6. Tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Khusus yang berupa tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan, dapat dirinci lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan kemampuan anggaran SKPD yang bersangkutan, untuk Sekretariat Daerah dijabarkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Biro. 7 a) Bagi SKPD yang memanfaatkan SDM outsourcing (misalnya Programmer, Petugas Jaringan Komputer, Petugas Analis Komputer, Operator Sistem, Operator Data, Pemandu Pelayanan, Tenaga Administrasi Terampil, Tenaga Keamanan dan Kebersihan atau sesuai kebutuhan SKPD) sebelumnya harus melaporkan kepada Gubernur, sedangkan pemberian honorarium ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala SKPD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan yang tersedia. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

51

b) SDM outsourcing adalah tenaga kerja perorangan Non PNS atau Honorer yang dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu, tidak mengikat dan tidak bisa diangkat menjadi PNS sebagaimana diatur dalam PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Honorer Sebagai PNS, kecuali melalui test seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat/Daerah sesuai ketentuan yang berlaku. 8. Bantuan Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur ditetapkan dengan Keputusan Kepala Inspektorat dengan mempertimbangkan jumlah anggaran yang tersedia. 9. Penetapan standar yang berkaitan dengan nominal uang sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan APBD ini merupakan batas tertinggi dan dalam penerapannya perlu memperhatikan pula prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta kemampuan keuangan Daerah. 10. Pengelolaan/Pemanfaatan biaya pemungutan pajak dan biaya kegiatan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri dan secara teknis pemanfaatannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah anggaran yang tersedia.


52

BAB VIII PERJALANAN DINAS A. STANDAR PERJALANAN DINAS TUJUAN

GOLONGAN IV

1. Di Dalam Wilayah Jawa Timur

III

II

I

Provinsi

a. Uang harian

400.000,00

300.000,00 250.000,00 200.000,00

b. Biaya transport pp.

300.000,00

300.000,00 300.000,00 300.000,00

c. Biaya tiket penyeberangan sesuai tarif

sesuai tarif

sesuai tarif sesuai tarif

2. Di Luar Wilayah Provinsi Jawa Timur a. Uang harian

1.000.000,00 900.000,00 800.000,00 700.000,00

b. Transport Lokal pp.

300.000,00

300.000,00 300.000,00 300.000,00

c. Bantuan biaya tiket pp.

sesuai tarif

sesuai tarif

sesuai tarif sesuai tarif

Keterangan: 1. Bagi Golongan III dan IV dapat menggunakan sarana angkutan darat atau angkutan udara, sedangkan untuk Golongan II dan I menggunakan angkutan darat/laut (bus, kereta api, kapal) kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat urgensinya. 2. a) Bagi yang menggunakan angkutan udara diberikan bantuan tiket kelas ekonomi sesuai tarif yang berlaku. Khusus ke Jakarta (PP) maksimal sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), agar pelaksanaannya disesuaikan dengan riilnya. b) Bagi yang menggunakan angkutan darat/laut diberikan bantuan tiket sesuai tarif yang berlaku. Khusus ke Jakarta (PP) diberikan bantuan tiket kereta api maksimal Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), agar pelaksanaannya disesuaikan dengan riilnya. 3. Perjalanan dinas dalam wilayah Provinsi Jawa Timur dengan jarak tempuh : a) lebih dari 40 km sampai dengan 100 km, maksimal 2 hari; b) lebih dari 100 km, maksimal 4 hari; c) Kepulauan maksimal 7 hari (seperti Bawean, Sapudi, Sempu, Kangean, dll) 4. Perjalanan dinas luar wilayah Provinsi Jawa Timur maksimal : a) 2 hari, dengan angkutan udara, b) 3 hari, dengan angkutan darat/laut.


53

5. Batasan waktu perjalanan dinas dalam wilayah Provinsi Jawa Timur maupun luar wilayah Provinsi Jawa Timur dapat melebihi ketentuan angka 3 dan 4, dengan melampirkan jadwal kegiatan/undangan, kecuali Inspektorat Provinsi yang melakukan pemeriksaan. 6. Bagi yang melakukan perjalanan dinas dengan menggunakan jasa: a) angkutan laut atau angkutan udara, tiket dilampirkan dalam SPJ b) khusus tiket angkutan udara, nama dan tanggal yang tercantum dalam tiket harus sama dengan yang tercantum dalam SPT. 7. Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik dalam wilayah provinsi maupun luar provinsi diberikan biaya perjalanan dinas sesuai standar perjalanan dinas PNS Golongan IV. 8. Khusus Inspektorat Provinsi dalam rangka pemeriksaan reguler tidak menggunakan standar perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan dan untuk itu diberikan Bantuan Pembinaan dan Pengawasan yang besarnya disesuaikan dengan dana yang tersedia dengan penetapan Keputusan Kepala Inspektorat Provinsi. 9. Bagi pegawai non PNS pada SKPD/non SKPD dapat diberikan perjalanan dinas setara dengan penggolongan PNS dengan memperhatikan tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki yang ditetapkan oleh Kepala SKPD/non SKPD yang bersangkutan, maksimal Golongan III. 10. Bagi pegawai non PNS (honorer)/SDM outsourcing yang ditetapkan oleh Kepala SKPD maupun non SKPD yang bersangkutan dapat diberikan perjalanan dinas setara dengan penggolongan PNS maksimal golongan II. B. BANTUAN BIAYA PERJALANAN PINDAH Bantuan perjalanan pindah besarannya disesuaikan dengan kondisi saat ini dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu antara lain : 1. Biaya perjalanan pindah ditetapkan berdasarkan pangkat/golongan PNS yang bersangkutan dan jarak tempuh sepanjang anggaran tersedia di masing-masing SKPD yaitu :

No.

JARAK TEMPUH

TINGKAT PEGAWAI

1

50 - 100 km

Gol. I (Rp) 500.000

2

100 - 200 km

600.000

3

200 km ke atas 750.000

Gol. II (Rp) 750.000

Gol. Ill (Rp) 1.000.000

Gol. IV (Rp) 1.250.000

900.000

1.200.000

1.500.000

1.300.000

1.600.000

2.000.000

2. Bantuan biaya pindah tidak diberikan kepada : a. Pindah atas permintaan sendiri; b. Pindah untuk mengikuti suatu pendidikan ; c. Pindah dalam rangka pengangkatan CPNS.


54

C. TUNJANGAN KEMATIAN Tunjangan kematian merupakan bantuan dari instansi yang bersangkutan kepada pegawai, istri/suami/anak (sesuai model DK) yang meninggal dunia dengan besaran: 1. Pegawai

:

3 x gaji pokok;

2. Istri/suami

:

2 x gaji pokok ;

3. Anak

:

1 x gaji pokok.

Penyediaan anggaran untuk tunjangan kematian tidak bisa direvisi untuk kegiatan lain dan apabila kurang dapat dianggarkan pada perubahan APBD atau APBD tahun anggaran berikutnya. D. TAMBAHAN PENGHASILAN PETUGAS LAPANGAN Untuk Pejabat/Staf Teknis yang melakukan pengawasan dan evaluasi serta monitoring dalam kegiatan di lapangan secara terus menerus dalam wilayah Provinsi Jawa Timur diberikan Tambahan Penghasilan Petugas Lapangan untuk golongan III/IV setinggitingginya sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk golongan II/I setinggitingginya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tiap bulan. Untuk wilayah Kabupaten/Kota untuk golongan III/IV sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk golongan II/I sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan. Penunjukan Pejabat/Staf Teknis yang memperoleh Tambahan Penghasilan Petugas Lapangan diterbitkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang bersangkutan. E. PENGHARGAAN UNTUK PNS YANG PENSIUN Sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada para PNS yang pensiun, pada akhir masa baktinya dapat diberikan tambahan kesejahteraan sebesar 1 (satu) kali gaji terakhir (netto) yang diterimanya. F. SURAT PERINTAH TUGAS (SPT) Pegawai yang melakukan perjalanan dinas harus mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang yaitu : 1. Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur a. Eselon I ditandatangani oleh Wakil Gubernur Jawa Timur; b. Eselon II a ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur atau Asisten Administrasi dan Umum apabila Sekretaris Daerah berhalangan ; c. Eselon II b ditandatangani oleh Asisten Administrasi dan Umum ; d. Eselon III, Eselon IV dan pegawai lainnya ditandatangani oleh Kepala Biro yang bersangkutan ; 2. Pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur a. Eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur atau Asisten Administrasi dan Umum apabila Sekretaris Daerah berhalangan ; b. Eselon III dan Eselon IV ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Timur; c. Pegawai lainnya ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum. 3. Pimpinan dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.


55

4. Pejabat pada Dinas/Badan/Rumah Sakit di Surabaya di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur: a. Eselon II a ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur atau Asisten Administrasi dan Umum apabila Sekretaris Daerah berhalangan ; b. Eselon II b ditandatangani oleh Kepala Badan/Dinas atau Direktur Rumah Sakit yang bersangkutan ; c. Eselon III ditandatangani oleh Kepala Badan/Dinas, Direktur/Wakil Direktur Rumah Sakit yang bersangkutan ; d. Eselon IV dan pegawai lainnya ditandatangani oleh Sekretaris/Kepala Bidang/ Kepala Bagian Tata Usaha masing-masing. 5. Untuk Bakorwil, Rumah Sakit di luar Surabaya, Kantor Perwakilan, Balai/UPTD di luar Surabaya berlaku sebagai berikut: a) Bakorwil 1) Eselon II dan III ditandatangani oleh Kepala Bakorwil; 2) Eselon IV dan pegawai lainnya ditandatangani oleh Sekretaris Bakorwil; b) Rumah Sakit di luar Surabaya b. 1. Rumah Sakit Klasifikasi Type A 1) Eselon II (Direktur/Wakil Direktur) ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit; 2) Eselon III ditandatangani oleh Direktur/Wakil Direktur; 3) Eselon IV dan pegawai lainnya ditandatangani oleh Sekretaris/ Kepala Bidang yang bersangkutan ; b. 2. Rumah Sakit Klasifikasi Type B 1) Eselon II (Direktur/Wakil Direktur) ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit; 2) Eselon III ditandatangani oleh Direktur/Wakil Direktur; 3) Eselon IV dan pegawai lainnya ditandatangani oleh Sekretaris/ Kepala Bidang yang bersangkutan; b. 3. Rumah Sakit Klasifikasi Type C Eselon III (Direktur), Eselon IV dan pegawai lainnya ditandatangani oleh Direktur; c) Bagi Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Jakarta, Balai/UPTD di luar Surabaya, ditandatangani oleh Kepala Kantor, Kepala Balai/Kepala UPTD yang bersangkutan sedangkan untuk Lembaga non SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, ditandatangani oleh Ketua Lembaga yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuk. 6. Dalam hal Asisten Administrasi dan Umum berhalangan, maka tugas-tugas untuk penandatanganan SPT dan SPPD dapat ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk. G. SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) terdiri dari lembar I dan lembar II, masing-masing dibuat dalam rangkap 4 (empat). Penandatanganan disesuaikan dengan Struktur Pengelola Keuangan Daerah, sebagai berikut: 1. SPPD Lembar I dan II (yang memberi perintah) a. Dinas / Badan / Sekretariat DPRD / Bakorwil / Rumah Sakit / Kantor ditandatangani oleh KPA dan ditandatangani oleh PA bagi SKPD yang tidak memiliki KPA b. Biro ditandatangani oleh KPAP c. Balai / DPT sebagai KPA ditandatangani oleh KPA, d. UPT sebagai KPAP ditandatangani oleh KPAP ;


56

e. Lembaga non SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk. 2. SPPD Lembar II (tempat tujuan) a. Pada SKPD ditandatangani oleh Pejabat Struktural; b. Di luar SKPD ditandatangani oleh penanggungjawab tempat yang dikunjungi. 3. Lembar II sudut kanan atas a. Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur 1) Eselon I b ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Jawa Timur; 2) Eselon II a ditandatangani oleh Asisten yang bersangkutan ; 3) Eselon II b dan III ditandatangani oleh Kepala Biro yang bersangkutan ; 4) Eselon IV dan pegawai lainnya ditandatangani oleh Kepala Bagian yang bersangkutan. b. Pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur 1) Eselon II dan III ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Timur; 2) Eselon IV dan pegawai lainnya ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum. c. Pimpinan dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur. d. Pejabat pada Dinas/Badan/Rumah Sakit di Surabaya di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur: 1) Eselon II a dan II b ditandatangani oleh Kepala Badan/Dinas atau Direktur Rumah Sakit yang bersangkutan ; 2) Eselon III ditandatangani oleh Kepala Badan/Dinas, Direktur/Wakil Direktur Rumah Sakit yang bersangkutan ; 3) Eselon IV dan pegawai lainnya ditandatangani oleh Kepala Bagian Tata Usaha/Sekretaris/Kepala Bidang yang bersangkutan ; e. Pejabat pada Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Eselon III, IV dan pegawai lainnya ditandatangani oleh Kepala Kantor f. Pejabat pada Bakorwil 1) Eselon II dan III ditandatangani oleh Kepala Bakorwil; 2) Eselon IV dan pegawai lainnya ditandatangani oleh Sekretaris Bakorwil; g. Pejabat di lingkungan Rumah Sakit di luar Surabaya 1) Rumah Sakit Klasifikasi Type B i. Eselon II (Direktur/Wakil Direktur) ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit; ii. Eselon III ditandatangani Direktur/Wakil Direktur; iii. Eselon IV dan pegawai lainnya ditandatangani oleh Sekretaris. 2) Rumah Sakit Klasifikasi Type C Eselon III (Direktur), Eselon IV dan pegawai lainnya ditandatangani oleh Direktur; h. Bagi Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Jakarta, Balai/UPTD di luar Surabaya ditandatangani oleh Kepala Kantor, Kepala Balai/Kepala UPTD yang bersangkutan sedangkan untuk Lembaga non SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ditandatangani oleh Ketua Lembaga yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk;


57

H. PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI Pemberian ijin ke Luar Negeri dengan alasan penting bagi PNS, Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Provinsi Jawa Timur mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tanggal 8 September 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tanggal 12 Mei 2005. Sedangkan ketentuan mengenai tarif uang harian perjalanan dinas luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2009. 1. Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Negeri a. Kegiatan perjalanan dinas luar negeri dilakukan dalam rangka : 1) pendidikan dan pelatihan ; 2) studi banding ; 3) seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya ; 4) promosi potensi Daerah ; 5) kerja sama Daerah dengan pihak luar negeri; 6) kunjungan persahabatan/kebudayaan. b. Perjalanan Dinas yang berkaitan dengan pertemuan internasional penandatanganan Perjanjian Internasional perlu pertimbangan Menteri.

dan

2. Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri a. Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus memiliki dokumen perjalanan dinas luar negeri; b. Dokumen perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf (a) meliputi : 1) surat ijin pemerintah ; 2) paspor dinas yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang ; 3) exit permit; 4) visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Tata Cara Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri a. Gubernur mengajukan Surat Permohonan kepada Menteri bagi Pejabat/ Pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas luar negeri; b. Surat Permohonan memuat: 1) nama dan jabatan ; 2) NIP bagi pegawai negeri sipil; 3) tujuan kegiatan perjalanan dinas luar negeri; 4) kota/negara yang dituju ; 5) waktu pelaksanaan ; 6) sumber pembiayaan. c. Surat Permohonan dilampiri : c. 1. Pendidikan dan Pelatihan 1) Dokumen Program Pendidikan SI, S2 dan S3 a) Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pendidikan, antara lain DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/ perjanjian/MoU. b) Surat konfirmasi dari negara yang dituju antara lain surat dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melaksanakan pendidikan di lembaga tersebut. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

58

c. 2.

c. 3.

c. 4.

c. 5.

c) Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan di luar ijin yang diberikan. d) Moll kerja sama Daerah dengan pihak luar negeri seperti : Sister City/Sister Province. 2) Dokumen Program Pelatihan a) Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pelatihan, antara lain DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/perjanjian/MoU. b) Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju antara lain surat dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk mengikuti pelatihan di lembaga tersebut. c) Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan di luar ijin yang diberikan. d) MoU kerja sama Daerah dengan pihak luar negeri. e) Proposal/Kerangka Acuan Program Kerja. Studi Banding 1) Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama studi banding, antara lain DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/perjanjian/MoU. 2) Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari lembaga pedidikan/perguruan tinggi luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melakukan studi banding. 3) MoU kerja sama Daerah dengan pihak luar negeri. 4) Proposal/Kerangka Acuan Kerja. Konferensi/lokakarya/seminar atau sejenisnya 1) Surat undangan dari penyelenggara konferensi/lokakarya/seminar atau sejenisnya di luar negeri kepada yang bersangkutan. 2) Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya, antara lain DPASKPD, surat jaminan dari sponsor atau kontrak/perjanjian/ Moll. Promosi Potensi Daerah 1) Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama promosi, antara lain DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/perjanjian/MoU. 2) Surat undangan dari penyelenggara promosi di luar negeri kepada Pemerintah Daerah. 3) Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari pihak penyelenggara promosi di luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan promosi. 4) Proposal/Kerangka Acuan Program Kerja 5) Rekomendasi Instansi terkait di pusat tentang keikutsertaan Daerah. Kerjasama Daerah dengan Pihak Luar Negeri 1) Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan, antara lain DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/ perjanjian/ MoU. 2) Surat undangan dari mitra kerjasama di luar negeri bila ada.


59

d.

e. f.

g.

h. i.

3) Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan kunjungan dalam rangka kerjasama. 4) Rencana kerjasama/Kerangka Acuan Program Kerja. c. 6. Kunjungan Persahabatan/Kebudayaan 1) Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama kunjungan persahabatan/kebudayaan, antara lain DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/perjanjian/MoU. 2) Surat undangan dari pihak/lembaga/badan di luar negeri. 3) Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan kunjungan. Surat permohonan diterima oleh Menteri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak, untuk mendapat rekomendasi perjalanan dinas luar negeri. Rekomendasi perjalanan dinas luar negeri ditandatangani oleh : 1) Menteri bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD dan atau Sekretaris Daerah; 2) Sekretaris Jendral atas nama Menteri bagi Wakil Ketua/Anggota DPRD, dan atau pejabat eselon II; 3) Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri atas nama Sekretaris Jendral bagi pejabat eselon III, IV dan atau staf. Rekomendasi perjalanan dinas luar negeri dipergunakan sebagai pertimbangan untuk memperoleh ijin Pemerintah. Menteri dapat menolak atau tidak memberikan rekomendasi perjalanan dinas luar negeri disertai dengan alasan. Penolakan perjalanan dinas luar negeri ditandatangani oleh : 1) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD dan atau Sekretaris Daerah; 2) Kepala Pusat Administrasi Kerja Sama Luar Negeri atas nama Sekretaris Jenderal bagi Wakil Ketua/Anggota DPRD, Pejabat eselon II, III, IV, dan atau Staf. Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan atau sesuai dengan dokumen pendukung. Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung. Menteri meneruskan rencana perjalanan dinas luar negeri kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan paspor dinas, exit permit, dan rekomendasi visa setelah mendapat ijin Pemerintah.

4. Pembiayaan a. Pembiayaan perjalanan dinas luar negeri bersumber dari : 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 3) Sumber-sumber lain yang sah b. Perjalanan dinas luar negeri tidak dapat dibiayai oleh pihak swasta, kecuali ditetapkan dalam dokumen pendukung.


60

c. Satuan biaya perjalanan dinas luar negeri disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Pelaporan Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas luar negeri, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan di Indonesia wajib memuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas luar negeri. Laporan disampaikan kepada Menteri, Sekretaris Negara dan Atasan Langsung.


61

BAB IX PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH A. PENGERTIAN PENGELOLA KEUANGAN 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 4. Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 5. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 6. Kuasa Pengguna Anggaran Pembantu (KPAP) adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian/seluruh kewenangan kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 7. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 9. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. B. STRUKTUR PENGELOLA KEUANGAN Struktur Pengelola Keuangan Daerah yang diberlakukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dibedakan ke dalam 3 (tiga) model Struktur Organisasi (SO) yang penerapannya disesuaikan dengan kompleksitas dan tupoksi dari masing-masing SKPD, yaitu : 1. SKPD Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai KPA (SO SKPD 1) 2. SKPD Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai KPAP (SO SKPD 2) 3. SKPD SETDA/KDH (SO SKPD 3) C. PENGELOLAAN KEUANGAN PADA DINAS/BADAN/LEMBAGA/KANTOR/RUMAH SAKIT KHUSUS 1. Kepala SKPD merupakan pejabat Pengguna Anggaran (PA)/Pengguna Barang yang mendapat pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan Kepala Daerah dalam mengelola keuangan daerah. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

62

2. PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja pada SKPD selaku KPA. Dalam hal untuk mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas pengelolaan alokasi anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan, maka yang mendapat pelimpahan kewenangan sebagai KPA adalah Kasubdin/Kabid/Sekretaris/Kabag/Direktur yang dituangkan dalam surat kuasa. Penunjukan KPA tersebut paling banyak 1 (satu) dalam 1 (satu) Subdin/Bidang, namun demikian tidak setiap Subdin/Bidang harus ditunjuk sebagai KPA. 3. Dalam menjalankan fungsinya sebagai KPA, dapat ditunjuk 1 (satu) Bendahara Pengeluaran Pembantu dan PPTK. 4. Pada setiap SKPD hanya terdapat 1 (satu) PPK-SKPD, 1 (satu) Bendahara Pengeluaran dan 1 (satu) Bendahara Penerimaan (khusus bagi SKPD Penghasil). 5. Bendahara Pengeluaran dapat dibantu oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran yang terdiri dari : − Pencatat Pembukuan − Pembuat Dokumen − Pengurus Gaji. 6. Untuk mempermudah pelaksanaan pembayaran gaji, Pengurus melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Juru Bayar Gaji.

Gaji

dalam

7. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, dapat dibantu oleh Pelaksana Administrasi Keuangan dan PPTK dapat dibantu oleh Pembantu PPTK sedangkan PPK-SKPD dapat dibantu oleh Pelaksana PPK – SKPD. 8. Untuk mendukung kelancaran pengelolaan keuangan daerah, masing-masing SKPD dapat membentuk Pengelola dan Operator SIKDA yang bertanggung jawab kepada PPK-SKPD. 9. Untuk mempercepat proses penyelesaian administrasi keuangan daerah, maka yang ditunjuk sebagai PPK-SKPD adalah Kasubag Keuangan. Instansi yang tidak memiliki Kasubag Keuangan dapat menunjuk Pejabat Struktural lainnya, sedangkan yang ditunjuk sebagai Pengelola Keuangan Daerah lainnya dapat dilaksanakan oleh staf. Penunjukan pegawai sebagai PPK-SKPD, PPTK, dan Bendahara Pengeluaran beserta Pembantu Bendahara Pengeluaran di bawah koordinasi Sekretaris. 10. Sekretaris merupakan salah satu KPA, di samping mengelola anggaran belanja tidak langsung dapat juga mengelola belanja langsung. 11. Anggaran belanja tidak langsung (belanja pegawai) di SKPD hanya dikelola oleh Sekretaris. 12. Dengan adanya desentralisasi pengelolaan keuangan daerah yang lebih dititikberatkan pada SKPD, maka PA dalam hal ini Kepala SKPD ditunjuk sebagai pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM dan mengesahkan SPJ serta laporan keuangan SKPD. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

63

13. Penunjukan PA, KPA, KPAP, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan Pembantu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usulan Kepala SKPD. Penunjukan PPK-SKPD, PPTK, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pengurus dan Juru Bayar Gaji, Pembantu PPTK, Pelaksana Administrasi Keuangan, Pelaksana PPK - SKPD, Pengelola dan Operator SIKDA serta SIMPEG, Operator SIPPD dan Operator SMEP ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD. 14. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada Bendahara Pengeluaran, sedangkan Bendahara Penerimaan Pembantu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya (terkait dengan pendapatan) kepada Bendahara Penerimaan. 15. Bendahara Pengeluaran harus membuat Laporan Realisasi Penyerapan Belanja secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada PA berdasarkan data dari masingmasing Bendahara Pengeluaran Pembantu. 16. Bendahara Penerimaan harus membuat Laporan Realisasi Pendapatan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada PA berdasarkan data dari masing-masing Bendahara Penerimaan Pembantu. 17. PPK-SKPD harus membuat Laporan Keuangan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada PA. 18. Penandatanganan bukti pengeluaran : a. Alokasi anggaran yang dikelola oleh KPA dan Bendahara Pengeluaran, setuju dibayar ditandatangani oleh KPA dan lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran, dikecualikan untuk instansi yang tidak mempunyai KPA setuju dibayar oleh PA dan lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran ; b. Alokasi anggaran yang dikelola oleh KPA dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, setuju dibayar ditandatangani oleh KPA dan lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu ; c. Alokasi anggaran yang dikelola oleh KPAP dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, setuju dibayar ditandatangani oleh KPAP dan lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu. 19. SPP-UP, GU, TU dan LS diajukan serta ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran masing-masing SKPD. 20. PA/KPA/KPAP melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu minimal 3 bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas . 21. Bendahara Pengeluaran dapat menyimpan uang tunai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat menyimpan uang tunai paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). 22. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran KPA/KPAP membuka rekening pada Bank Jatim. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

Pembantu

bersama-sama

64

23. Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pengelola APBD lainnya (misalnya : dana bergulir, dana fungsional rumah sakit, dll) harus memberikan kuasa kepada PT Bank Jatim guna mengkredit (memindah bukukan) Jasa Giro atas uang yang dikelolanya dalam rekening yang bersangkutan untuk ditransfer pada rekening Kas Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 0011000477. 24. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu yang memiliki rekening pada PT. Bank Jatim harus memberikan kuasa kepada PT. Bank Jatim guna mengkredit (memindah bukukan) Jasa Giro atas uang yang dikelolanya dalam rekening yang bersangkutan untuk ditransfer pada rekening Kas Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 0011000477. D. PENGELOLAAN KEUANGAN PADA UPT DINAS 1. Kepala UPT dapat bertindak sebagai KPA atau KPAP. Dalam hal sebagai KPA, dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran yang dibebankannya, tanpa tergantung KPA yang lain. Sedangkan bila sebagai KPAP, dalam melaksanakan tanggung jawabnya, hanya menerima anggaran dari satu KPA, yaitu Sekretaris. 2. Fungsi Kepala UPT sebagai KPA atau KPAP ditentukan oleh Kepala SKPD dengan mempertimbangkan kompleksitas pekerjaan dan besaran alokasi anggaran yang dikelolanya. 3. KPAP dapat mengusulkan rencana kegiatan atas program kepada Sekretaris selaku KPA sebagai dasar penyusunan DPA-SKPD. 4. Dalam hal terdapat penerimaan PAD dari SKPD agar segera disetor kepada Bendahara Penerimaan Pembantu UPT Dipenda terdekat. Jika yang melakukan penyetoran bukan Bendahara Penerimaan Pembantu maka harus dilengkapi surat kuasa bermeterai cukup dari Bendahara Penerimaan Pembantu yang diketahui oleh Kepala SKPD. E. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGELOLA KEUANGAN PADA DINAS/BADAN/ LEMBAGA/KANTOR/RUMAH SAKIT KHUSUS 1. Pengguna Anggaran (PA) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Pengguna Anggaran berwenang untuk : a. Menyusun dokumen anggaran (RKA & DPA) b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja c. Melaksanakan dan bertanggung jawab atas anggaran SKPD d. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran e. Melaksanakan pemungutan penerimaan pajak dan bukan pajak f. Menandatangani SPM g. Menandatangani Pengesahan SPJ h. Menandatangani Rincian Penggunaan SP2D GU/TU i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

65

2.

3.

4.

5.

l. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada Gubernur Jawa Timur up. Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur m. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas. n. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran (untuk SKPD yang tidak mempunyai KPA). Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Kuasa Pengguna Anggaran berwenang untuk : a. Bertindak sebagai pengelola dan pengendali program serta kegiatan b. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu c. Membuat laporan pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang ditanganinya kepada Pengguna Anggaran d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan e. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas. f. Membuat Laporan Kinerja Pencapaian Program dan Kegiatan. Kuasa Pengguna Anggaran Pembantu (KPAP) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Kuasa Pengguna Anggaran Pembantu berwenang untuk: a. Bertindak sebagai Pengelola dan Pengendali (Manajemen) program dan kegiatan b. Menerima anggaran dari dan bertanggung jawab kepada salah satu Kuasa Pengguna Anggaran c. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran Pembantu d. Membuat laporan pertanggungjawaban atas program kegiatan yang ditanganinya kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang memberi otorisasi penggunaan anggaran e. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas. f. Membuat laporan kinerja Pencapaian Program dan kegiatan. PPK-SKPD a. Mengontrol pagu anggaran b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS dan SPP-Gaji yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran c. Melakukan verifikasi atas SPJ d. Membuat pengesahan SPJ e. Membuat Rincian Penggunaan SP2D GU/TU f. Membuat SPM g. Melaksanakan akuntansi SKPD h. Membuat Laporan Keuangan SKPD i. Bertanggung jawab atas pelaksanaan penatausahaan keuangan.. Bendahara Pengeluaran a. Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan b. Berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Uang dari PA, mendistribusikan uang kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu


66

c. Mengumpulkan bukti transaksi perhari d. Menandatangani bukti pengeluaran bersama PA/KPA e. Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas dalam buku simpanan bank dan buku kas Bendahara Pengeluaran f. Membuat Laporan Penyerapan Belanja Bendahara Pengeluaran g. Memungut dan menyetorkan pajak h. Mencatat transaksi yang belum di-SPJ-kan ke dalam buku panjar i. Menandatangani SPP j. Mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang ditangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu. 6. Bendahara Penerimaan a. Menerima setoran dari wajib bayar/kasir lapangan b. Membuat Tanda Bukti Penerimaan (TBP) c. Mencatat semua penerimaan dan penyetoran pendapatan di BKU Penerimaan dan Buku Pembantu Per Rincian Objek Penerimaan; d. Menyetor semua uang ke Bendahara Penerimaan Pembantu UPT Dipenda e. Merekap Laporan Realisasi Pendapatan dari Bendahara Penerimaan Pembantu f. Membuat Laporan Realisasi Pendapatan secara periodik (setiap bulan). 7. Pencatat Pembukuan a. Mencatat seluruh transaksi yang dikelola Bendahara Pengeluaran di Buku Kas Umum termasuk Penerimaan dan Penyetoran Pajak b. Membuat SPJ untuk kegiatan yang dikelola Bendahara Pengeluaran c. Merekap laporan-laporan dari Bendahara Pengeluaran Pembantu. 8. Pembuat Dokumen a. Menyiapkan dan mengajukan SPP, baik SPP UP/GU/TU, LS, maupun Gaji b. Meneliti kelengkapan pengajuan SPP c. Memintakan otorisasi SPP/SPJ kepada Bendahara Pengeluaran 9. PengurusGaji a. Membuat daftar gaji b. Mencatat seluruh transaksi gaji di BKU-Gaji c. Mengumpulkan dan mengadministrasikan bukti pembayaran gaji d. Membuat SPJ gaji; e. Menyetor kelebihan gaji ke Biro Keuangan melalui Bank Jatim 10. Bendahara Pengeluaran Pembantu a. Mengontrol ketersediaan dana atas anggaran yang dikelola oleh KPA b. Mengajukan Nota Permintaan Pembayaran kepada PA/KPA c. Mengumpulkan bukti transaksi per hari d. Menandatangani bukti pengeluaran bersama KPA e. Mencatat transaksi yang ditanganinya di BKU f. Memungut dan menyetor pajak serta mencatatnya ke dalam BKU g. Mencatat penerimaan dan pengeluaran yang belum di-SPJ-kan ke dalam Buku Panjar h. Membuat SPJ untuk kegiatan yang berada di bawah kewenangan KPA i. Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada Bendahara Pengeluaran j. Membuat Laporan Penyerapan Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu. 11. Bendahara Penerimaan Pembantu a. Menerima setoran dari wajib bayar/kasir penerimaan b. Membuat TBP


67

c. Menyetorkan penerimaan ke Bendahara Penerimaan Pembantu UPT Dipenda Mencatat penerimaan dan penyetoran ke BKU dan Buku Pembantu Per Rincian Obyek Penerimaan d. Membuat Laporan Realisasi Pendapatan. 12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan (khusus LS untuk pengadaan barang dan jasa) d. Membuat Ringkasan Kontrak Pengadaan/Barang atau Ringkasan Kontrak Swakelola e. Membuat laporan pencapaian kinerja atas program dan kegiatan yang ditanganinya kepada KPA. 13. Bendahara Pengeluaran Pembantu (UPT sebagai KPAP) a. Mengontrol ketersediaan dana atas anggaran yang dikelola oleh KPAP b. Mengajukan Nota Permintaan Pembayaran kepada PA/KPA c. Mengumpulkan bukti transaksi per hari d. Menandatangani bukti pengeluaran bersama KPAP e. Mencatat transaksi yang ditanganinya di BKU f. Memungut dan menyetor pajak serta mencatatnya ke dalam BKU g. Mencatat penerimaan dan pengeluaran yang belum di SPJ kan ke dalam Buku Panjar h. Membuat SPJ untuk kegiatan yang berada di bawah kewenangan KPAP i. Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada Bendahara Pengeluaran j. Membuat Laporan Penyerapan Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu. 14. Bendahara Penerimaan Pembantu (UPT sebagai KPAP) a. Menerima setoran dari wajib bayar/kasir penerimaan b. Membuat TBP c. Menyetorkan penerimaan ke Bendahara Penerimaan Pembantu UPT Dipenda d. Mencatat penerimaan dan penyetoran ke BKU dan Buku Pembantu Per RincianObyek Penerimaan e. Membuat Laporan Realisasi Pendapatan. 15. Bendahara Penerimaan Pembantu (Dinas Pendapatan Selaku Koordinator Pemungutan PAD) a. Menerima setoran dari wajib bayar/kasir lapangan b. Membuat TBP c. Menerima setoran dari Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas Penghasil d. Menyetorkan seluruh hasil penerimaan ke Biro Keuangan e. Mencatat semua penerimaan dan penyetoran pendapatan di BKU Penerimaan dan Buku Pembantu Per Rincian Objek Penerimaan f. Menyampaikan Surat Tanda Setoran (STS), Tanda Bukti Penerimaan (TBP) dan Laporan Marian Realisasi Pendapatan setiap hari ke Biro Keuangan g. Membuat Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan dan menyampaikannya ke Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dengan tembusan Biro Keuangan dan DinasDinas Penghasil.


68

F. PENGELOLAAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH 1. Kepala SKPD merupakan pejabat Pengguna Anggaran (PA)/Pengguna Barang yang mendapat pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan Kepala Daerah dalam mengelola keuangan daerah. 2. Sekretaris Daerah selaku PA mendelegasikan sepenuhnya kewenangan pengelolaan keuangan daerah kepada masing-masing Kepala Biro selaku KPA yang dituangkan dalam Surat Kuasa. 3. Dalam melaksanakan fungsinya, KPA dibantu oleh 1 (satu) pejabat struktural yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pembantu (KPAP). 4. Pada SKPD hanya terdapat 1 (satu) PPK-SKPD, 1 (satu) Bendahara Pengeluaran dan 1 (satu) Bendahara Penerimaan. 5. Fungsi PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan berada di Biro Keuangan. Mengingat Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan di Sekretariat Daerah hanya berfungsi sebagai pembuat Laporan Realisasi Belanja/Pendapatan dari Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu, maka jabatan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan dapat dirangkap oleh 1 (satu) orang. 6. Pengelola keuangan daerah pada masing-masing Biro terdiri dari 1 (satu) KPA, 1 (satu) KPAP, 1 (satu) Pembantu PPK-SKPD, PPTK, 1 (satu) Bendahara Pengeluaran Pembantu dan 1 (satu) Bendahara Penerimaan Pembantu (khusus untuk Biro yang mengelola pendapatan). Pegawai yang ditunjuk sebagai KPAP, PPK-SKPD, dan Pembantu PPK-SKPD adalah Pejabat Struktural, sedangkan yang ditunjuk sebagai pengelola keuangan daerah lainnya dapat dilaksanakan oleh staf. 7. Untuk Biro sebagai pengelola Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa, Belanja Tidak Terduga dan Pembiayaan Daerah, dapat membentuk lebih dari 1 (satu) KPAP dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. 8. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, dapat dibantu oleh Pelaksana Administrasi Keuangan dan PPTK dapat dibantu oleh Pembantu PPTK, sedangkan Pembantu PPK-SKPD dapat dibantu oleh Pelaksana Pembantu PPK - SKPD. 9. Untuk mendukung kelancaran pengelolaan keuangan daerah, masing-masing Biro dapat membentuk Pengelola dan Operator SIKDA yang bertanggung jawab kepada Pembantu PPK-SKPD. 10. Pada Biro Umum ditunjuk Pengurus Gaji, sedangkan pada Biro lainnya ditunjuk Juru Bayar Gaji yang dalam melaksanakan tugasnya wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban gaji berupa bukti penerimaan gaji setiap bulan kepada Pengurus Gaji. 11. Mengingat Biro Umum mengelola keuangan daerah 2 (dua) SKPD, maka dapat dibentuk 1 (satu) KPA, 2 (dua) KPAP, 1 (satu) Pembantu PPK-SKPD, 2 (dua) Bendahara Pengeluaran Pembantu dan PPTK. 12. Dengan adanya desentralisasi pengelolaan keuangan daerah yang lebih dititikberatkan pada SKPD, maka KPA dalam hal ini Kepala Biro ditunjuk sebagai pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM dan mengesahkan SPJ serta Laporan Keuangan SKPD.


69

13. Penunjukan KPA, KPAP, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan Pembantu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usulan Kepala Biro masing-masing. Penunjukan PPK-SKPD, Pembantu PPK-SKPD, PPTK, Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pencatat Pembukuan), Pengurus dan Juru Bayar Gaji, Pembantu PPTK, Pelaksana Adminstrasi Keuangan, Pelaksana Pembantu PPK - SKPD, Pengelola dan Operator SIKDA, serta SIMPEG, Operator SIPPD, dan Operator SMEP ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD (Sekretaris Daerah). 14. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempertanggung-jawabkan pengelolaan keuangannya kepada Bendahara Pengeluaran, sedangkan Bendahara Penerimaan Pembantu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya (terkait dengan pendapatan) kepada Bendahara Penerimaan. 15. Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu setiap bulan mengirimkan Laporan Realisasi Belanja/Pendapatan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan untuk direkap menjadi Laporan Realisasi Belanja/Pendapatan Sekretariat Daerah. 16. Bendahara Pengeluaran Pembantu harus membuat Laporan Realisasi Penyerapan Belanja secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada KPA. 17. Bendahara Pengeluaran harus membuat Laporan Realisasi Penyerapan Belanja secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada PA berdasarkan data dari masingmasing Bendahara Pengeluaran Pembantu. 18. Bendahara Penerimaan harus membuat Laporan Realisasi Pendapatan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada PA berdasarkan data dari masing-masing Bendahara Penerimaan Pembantu. 19. Penandatanganan bukti pengeluaran : − Setuju dibayar ditandatangani oleh KPAP sedangkan yang tidak mempunyai KPAP ditandatangani oleh KPA − Lunas dibayar ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu 20. SPP-UP, GU, TU dan LS diajukan serta ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu masing-masing Biro. 21. PPK-SKPD harus membuat Laporan Keuangan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada PA berdasarkan data dari masing-masing Pembantu PPK-SKPD. 22. KPAP melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu minimal 3 bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas. 23. Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat menyimpan uang tunai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 24. Bendahara Pengeluaran Pembantu bersama-sama KPA/KPAP membuka rekening pada Bank Jatim ; 25. Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengelola APBD lainnya (misalnya : dana bergulir, dll) harus memberikan kuasa kepada PT. Bank Jatim guna mengkredit (memindah-bukukan) Jasa Giro atas uang yang dikelolanya dalam rekening yang bersangkutan untuk ditransfer pada rekening Kas Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 0011000477. 26. Bendahara Penerimaan Pembantu yang memiliki rekening pada PT. Bank Jatim harus memberikan kuasa kepada PT. Bank Jatim guna mengkredit (memindah bukukan) Jasa Giro atas uang yang dikelolanya dalam rekening yang bersangkutan untuk ditransfer pada rekening Kas Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 0011000477.


70

G. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH 1. Pengguna Anggaran (PA) a. Melakukan pengendalian anggaran b. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan APBD c. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan anggaran. 2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) a. Menyusun dokumen anggaran (RKA & DPA) b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja c. Melaksanakan anggaran SKPD d. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawabnya e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran f. Melaksanakan pemungutan penerimaan pajak dan bukan pajak g. Menandatangani SPM h. Menandatangani Pengesahan SPJ i. Menandatangani Rincian Penggunaan SP2D GU/TU/Gaji j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Biro yang dipimpinnya k. Mengawasi pelaksanaan anggaran Biro yang dipimpinnya l. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada Gubernur Jawa Timur up. Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur 3. Kuasa Pengguna Anggaran Pembantu (KPAP) a. Bertindak sebagai pengelola dan pengendali program serta kegiatan b. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu c. Membuat laporan pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang ditanganinya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan e. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas f. Membuat Laporan Kinerja Pencapaian Program dan Kegiatan. 4. PPK-SKPD Membuat Laporan Keuangan Sekretariat Daerah. 5. Pembantu PPK-SKPD a. Mengontrol pagu anggaran KPA b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS dan SPP-Gaji yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran pembantu c. Melakukan verifikasi atas SPJ d. Membuat SPM e. Membuat pengesahan SPJ f. Membuat Rincian Penggunaan SP2D GU/TU/Gaji g. Melaksanakan akuntansi KPA h. Membuat Laporan Keuangan KPA 6. Bendahara Pengeluaran Membuat Laporan Realisasi Penyerapan Belanja Sekretariat Daerah. 7. Bendahara Pengeluaran Pembantu a. Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

71

b. Mengumpulkan bukti transaksi per hari c. Menandatangani bukti pengeluaran bersama KPA/KPAP d. Mencatat transaksi yang ditanganinya di BKU termasuk penerimaan dan penyetoran pajak e. Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas dalam buku simpanan bank dan buku kas Bendahara Pengeluaran f. Membuat Laporan Penyerapan Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu g. Memungut dan menyetorkan pajak h. Menandatangani SPP. 8. Bendahara Penerimaan Membuat Laporan Realisasi Pendapatan Sekretariat Daerah. 9. Bendahara Penerimaan Pembantu a. Menerima setoran dari wajib bayar/kasir penerimaan b. Membuat TBP c. Menyetorkan penerimaan ke Bendahara Penerimaan Pembantu UPT Dipenda d. Mencatat penerimaan dan penyetoran ke BKU dan Buku Pembantu Per Rincian Obyek Penerimaan e. Membuat Laporan Realisasi Pendapatan secara periodik (setiap bulan). 10. Pencatat Pembukuan Merekap laporan-laporan dari Bendahara Pengeluaran Pembantu 11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan (khusus LS untuk pengadaan barang dan jasa) d. Membuat Ringkasan Kontrak pengadaan barang/jasa atau Ringkasan Kontrak Swakelola e. Membuat laporan pencapaian kinerja atas program dan kegiatan yang ditanganinya kepada KPAP. H. PENGELOLAAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD) 1. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang merupakan perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 2. SKPKD hanya mengelola Anggaran belanja tidak langsung untuk belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bag! hasil, bantuan keuangan, dan pembiayaan. 3. PPKD dapat melimpahkan kuasanya/sebagian kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuk selaku Kuasa PPKD (KPPKD) untuk menandatangani dokumen SPM. 4. PPK-SKPKD adalah PPK-SKPD Sekretariat Daerah (ada di biro keuangan) dan Pembantu PPK-SKPKD adalah Pembantu PPK-SKPD di biro yang menangani bantuan. PPK-SKPKD yang dapat melimpahkan kuasanya/sebagian kewenangannya kepada Pembantu PPK-SKPKD yang ditunjuk untuk menandatangani Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP. 5. Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah (ada di Biro Keuangan). Bendahara Pengeluaran SKPKD dapat melimpahkan kuasanya/sebagian kewenangannya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPKD yang ditunjuk untuk menerbitkan dan menandatangani SPP. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

72

6. Pelimpahan kuasa/sebagian kewenangan dari PPKD, PPK-SKPKD, dan bendahara pengeluaran SKPKD kepada pejabat yang ditunjuk dituangkan dalam surat kuasa. I. KETENTUAN LAIN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN 1. Pada awal tahun anggaran masing-masing SKPD selain Rumah Sakit dapat mengajukan Uang Persediaan (UP) paling banyak sebesar 1/12 dari Belanja Langsung ditambah Belanja Tidak Langsung (Tambahan Penghasilan PNS). 2. Pembayaran yang dilaksanakan dengan beban LS : a. pengadaan barang/jasa ; b. biaya perencanaan, pengawasan/manajemen konstruksi dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi; c. pekerjaan non konstruksi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga ; d. biaya pensertifikatan tanah ; e. biaya pengadaan barang/jasa dengan pembayaran termin yang dilakukan oleh pihak ketiga dan kerjasama dengan perguruan tinggi/instansi pemerintah lain ; f. uang lembur dan tunjangan vakasi; g. gaji pegawai PNS dan non PNS (honorer); h. belanja bantuan sosial selain yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. 3. Untuk memperlancar pelaksanaan APBD sebelum tahun anggaran berkenaan, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan Keputusan tentang : a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD); b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM); c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggung-jawaban(SPJ); d. Pejabat yang diberi wewenang menanda tangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ; f. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mengelola Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Pengeluaran Pembiayaan; g. Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu; h. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD. 4. Untuk menciptakan tertib administrasi pelaksanaan APBD, secara garis besar pelaksanaan anggaran diatur sebagai berikut: a. Penerbitan SPD merupakan prosedur yang harus dilaksanakan untuk menyediakan kredit anggaran sebagai dasar pengajuan SPP. Dasar penerbitan SPD adalah Anggaran Kas dan DPA-SKPD . b. Batas penerbitan SPD sebagai dasar pengeluaran Kas Daerah yang mengakibatkan pembebanan pada Belanja Daerah per triwulan besarnya diatur dari jumlah dana dalam DPA-SKPD yaitu sebagai berikut: 1) Untuk Belanja Tidak Langsung (khusus gaji dan tunjangan) diterbitkan setahun sekali. 2) Untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung selain gaji dan tunjangan : a) Triwulan I 25% b) Triwulan II 35% c) Triwulan III 25% d) Triwulan IV 15%


73

3) Khusus untuk SPD Rumah Sakit, Belanja Langsung yang sumber dananya dari fungsional, diterbitkan setahun sekali. c. Penyediaan belanja untuk suatu pengeluaran yang melebihi batas triwulan sebagaimana yang telah ditetapkan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah (cq. Sekretaris Daerah). 5. Dalam menunjuk pegawai sebagai Pengelola Keuangan Daerah perlu memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut: a. Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi; b. Harus diusulkan oleh Kepala SKPD ; c. Serendah-rendahnya menduduki golongan II / c ; d. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin ; e. Tidak ditunjuk sebagai Bendahara yang dananya bersumber dari APBN 6. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan sebagai pengelola keuangan daerah yang dananya bersumber dari APBD tidak diperkenankan merangkap sebagai pengelola keuangan daerah yang dananya bersumber dari APBN. 7. PPK/Pembantu PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK. 8. Pengisian dokumen penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan aplikasi komputer dan/atau alat elektronik lainnya.

dapat

9. Dalam hal KPA / KPAP / Bendahara Pengeluaran / Bendahara Penerimaan / PPKSKPD / Pembantu PPK-SKPD / PPTK / Bendahara Pengeluaran Pembantu / Bendahara Penerimaan Pembantu berhalangan, maka apabila : a. melebihi 7 (tujuh) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan tugas-tugas atas tanggung jawab yang diberi kuasa dengan diketahui kepala SKPD ; b. melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat KPA / KPAP / Bendahara Pengeluaran / Bendahara Penerimaan / PPKSKPD/ Pembantu PPK-SKPD / PPTK / Bendahara Pengeluaran Pembantu / Bendahara Penerimaan Pembantu oleh Kepala SKPD dan diadakan berita acara serah terima; c. melebihi 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai KPA/KPAP/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan/ PPK-SKPD / Pembantu PPK-SKPD/PPTK /Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Penerimaan Pembantu dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya; 10. KPA / KPAP / Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan / Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu dimutasi / pensiun / meninggal dunia dapat ditunjuk penggantinya dan sambil menunggu keputusan Kepala Daerah dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dengan ketentuan melampirkan foto copy sebagai berikut: a. Keputusan Penunjukan Sementara oleh Kepala SKPD ; b. Berita Acara Serah Terima Keuangan;


74

c. Usulan penggantian KPA / KPAP / Bendahara Pengeluaran / Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran Pembantu / Bendahara Penerimaan Pembantu kepada Gubernur yang disampaikan melalui Biro Hukum. 11. Apabila PA berhalangan sementara menjalankan tugas-tugasnya, maka dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk dengan Surat Gubernur. 12. Apabila PA dimutasi/pensiun/meninggal dunia dapat ditunjuk penggantinya dan sambil menunggu keputusan Kepala Daerah dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dengan ketentuan melampirkan foto copy sebagai berikut: a. Berita Acara Serah Terima Keuangan ; b. Usulan penggantian PA kepada Gubernur yang disampaikan melalui Biro Hukum.


75

BAB X PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH A. PROSEDUR PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAAN 1. Mekanisme Penerimaan dan Penyetoran PAD a. Mekanisme/tata cara penerimaan PAD ke rekening Kas Daerah diatur: 1) Wajib bayar Pendapatan Asli Daerah menyetor kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu/Kasir Penerimaan masingmasing SKPD yang bersangkutan. 2) Penyetoran Wajib Bayar kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu/Kasir Penerimaan oleh wajib bayar dapat menggunakan uang tunai maupun warkat (Cheque, Giro Bilyet termasuk Lalu Lintas Giro dan Kartu Kredit/Debet). 3) Untuk menampung penyetoran Wajib Bayar dengan menggunakan Giro Bilyet (transfer Bank) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) dapat mengusulkan pembukaan Rekening Penerimaan pada PT Bank Jatim kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah. 4) PT. Bank Jatim pada hari yang sama dengan pada saat penerimaan transfer atau selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya, menyampaikan bukti transfer kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD yang bersangkutan dan menyampaikan bukti transfer kepada Bendahara Penerimaan Pembantu Dipenda untuk dibuatkan STS. 5) Rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu setiap hari harus bersaldo nihil, kecuali ditetapkan lain. 6) Penyetoran melalui warkat diakui sah setelah divalidasi oleh PT. Bank Jatim b. Mekanisme/tata cara penyetoran penerimaan PAD diatur: 1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu di luar Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan Kasir Penerimaan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur pada hari yang sama dengan saat penerimaan menyetorkan seluruh penerimaan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan Tanda Bukti Penerimaan serta dilampiri Daftar Penerimaan Marian. 2) Petugas Pemungut PAD/Bendahara Penerimaan Pembantu di luar Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang karena sesuatu hal, jarak tempuh berjauhan dan komunikasi sulit, maka penyetoran hasil pemungutan PAD kepada Bendahara Penerimaan Pembantu pada DPT Dipenda dapat disetorkan seminggu sekali dengan persetujuan Kepala SKPD, sedangkan penyetoran lebih dari satu minggu dengan Peraturan Gubernur. 3) Pada hari yang sama dengan saat penerimaan tunai, bukti transfer atau pengakuan PT Bank Jatim atas pembayaran dengan menggunakan Warkat Bendahara Penerimaan Pembantu UPT Dipenda berkewajiban menyetorkan seluruh hasil penerimaan ke rekening Kas Daerah dengan nomor rekening 0011000477 pada FT. Bank Jatim, menggunakan slip setoran dan Surat Tanda Setoran yang dirinci menurut kelompok, jenis dan rincian obyek sesuai dengan kode rekening.


76

4) Seluruh penerimaan Daerah harus disetor seluruhnya ke rekening Kas Daerah oleh karena itu dilarang dipergunakan langsung untuk membiayai pengeluaran berkenaan dengan penerimaan dan/atau pengeluaran lainnya, kecuali ditentukan oleh Gubernur. 2. Pertanggungjawaban Penerimaan PAD pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur a. Bendahara Penerimaan Pembantu menyerahkan tindasan STS yang telah diotorisasi petugas PT. Bank Jatim kepada SKPD di luar UPT Dinas Pendapatan. b. Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat penerimaan dan penyetoran dalam : 1) Buku Kas Umum Penerimaan (Bpn-1) Pencatatan pada Buku Kas Umum dilaksanakan dan ditutup setiap hari 2) Buku Pembantu Penerimaan per Rincian Objek Penerimaan (Bpn-4) Buku Pembantu per Rincian Objek dibuku setiap hari dan ditutup setiap bulan 3) Rekapitulasi Penerimaan Marian (Bpn-5) Rekapitulasi Penerimaan Marian (RPH) dibuku setiap hari per obyek dan ditutup setiap bulan 4) Pencatatan penerimaan sebagaimana poin 1), 2) dan 3) dapat menggunakan program aplikasi dan setelah ditutup ditandatangani Bendaharawan Pembantu dan diketahui oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPAP) dengan menyertakan tanda bukti penerimaan dan penyetoran c. Bendahara Penerimaan Pembantu seminggu sekali menyampaikan pertanggungjawaban penerimaan PAD yang menjadi kewenangannya kepada Bendahara Penerimaan yang terdiri: 1) Tindasan Buku Kas Umum 2) Tanda Bukti Penerimaan (BPn-2) 3) Surat Tanda Setoran (BPn-3) 4) Laporan Mingguan d. Bendahara Penerimaan Pembantu UPT Dipenda setiap hari menyampaikan laporan penerimaan ke Biro Keuangan yang terdiri : 1) Surat Tanda Setoran (BPn-3) 2) Slip Setoran Bank e. Bendahara Penerimaan melaksanakan Verifikasi atas pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu serta menyusun Rekapitulasi Penerimaan PAD per SKPD dan per Obyek. f. Dinas Pendapatan melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan Biro Keuangan. g. Dinas Pendapatan mengirimkan Rekapitulasi penerimaan PAD hasil rekonsiliasi ke Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan SKPD terkait. 3. Pertanggungjawaban Penerimaan PAD pada SKPD a. Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat penerimaan dan penyetoran dalam : 1) Buku Kas Umum Penerimaan (Bpn-1) Pencatatan pada Buku Kas Umum dilaksanakan dan ditutup setiap hari 2) Buku Pembantu Penerimaan per Rincian Objek Penerimaan (Bpn-4) Buku Pembantu per Rincian Objek dibuku setiap hari dan ditutup setiap bulan Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

77

3) Rekapitulasi Penerimaan Marian (Bpn-5) Rekapitulasi Penerimaan Marian (RPH) dibuku setiap hari per obyek dan ditutup setiap bulan 4) Pencatatan penerimaan sebagaimana poin 1), 2) dan 3) dapat menggunakan program aplikasi dan setelah ditutup ditandatangani Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Pembantu dengan menyertakan tanda bukti penerimaan dan penyetoran b. Bendahara Penerimaan Pembantu mempertanggungjawabkan PAD yang menjadi kewenangannya kepada Bendahara Penerimaan yang terdiri: 1) Tindasan Buku Kas Umum 2) Tanda Bukti Penerimaan (BPn-2) 3) Surat Tanda Setoran (BPn-3) 4) Rekapitulasi Penerimaan Marian (BPn-5) c. Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan dibuatkan RPH dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD d. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban beserta RPH pada Biro Keuangan dengan tembusan kepada Dinas Pendapatan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. 4. Ketentuan Lain a. Ketentuan teknis lebih lanjut tentang mekanisme/tata cara penerimaan dan penyetoran serta pertanggungjawaban penerimaan PAD diatur dalam keputusan Kepala SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Bagi SKPD yang tidak menunjuk/memiliki Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu apabila terdapat penerimaan PAD maka Tugas Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dirangkap oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. 5. Restitusi Restitusi adalah Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Penerimaan PAD (Pajak, Retribusi dan Lain-lain PAD yang Sah) dapat diminta kembali oleh Wajib Pajak/Wajib Retribusi dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala SKPD. Tata cara pengajuan restitusi adalah sebagai berikut: 1) Wajib Pajak/Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada SKPD dengan menggunakan Form Surat Permohonan; 2) Permohonan restusi diajukan dengan melampirkan : − Foto Copy Jati diri yang berlaku; − Foto Copy Tanda Lunas Pembayaran 3) Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja diterimanya permohonan secara lengkap UPT SKPD Dinas Pendapatan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan menyampaikan permohonan restitusi ke SKPD; 4) Dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya SKPDLB atau setelah permohonan restitusi Kepala SKPD menerbitkan Surat Keputusan Restitusi; 5) Surat Keputusan Restitusi dengan persyaratan yang diperlukan dikirim ke Biro Keuangan untuk diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD); 6) Berdasarkan SPD, SKPD menerbitkan SPP LS dan SPM LS ke Biro Keuangan. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

78

7) Biro Keuangan menguji dokumen SPP LS dan SPM LS, Bila telah sesuai biro Keuangan menerbitkan SP2D LS B. PROSEDUR PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARAN 1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP) SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Dokumen SPP-UP terdiri dari : 1) Pengantar SPP-UP (BP-7) 2) SPP-UP (BP-8) 3) Surat pernyataan pengajuan SPP-UP (BP-9) 4) Foto copy Surat Gubernur tentang Uang Persediaan b. SPP Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Dokumen SPP-GU terdiri dari : 1) Pengantar SPP-GU (BP-10) 2) SPP-GU (BP-11) 3) Rincian penggunaan SP2D-GU yang lalu (PPK-9) 4) Surat pernyataan pengajuan SPP-GU (BP-12) c. SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan Tambahan Uang Persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan. Dokumen SPP-TU terdiri dari : 1) Pengantar SPP-TU (BP-13) 2) SPP-TU (BP-14) 3) Rincian Rencana Penggunaan TU (BP-15) 4) Surat pernyataan pengajuan SPP TU (BP-16) d. SPP Langsung (SPP-LS) SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. d. 1. Dokumen SPP-LS untuk Pengadaan Barang dan Jasa : d. 1. 1.Sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) 1) Pengantar SPP-LS (BP-17) Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

79

2) 3) 4) 5) 6)

SPP-LS (BP-18) Rincian SPP-LS (BP-19) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS (BP-20) Ringkasan Kontrak (PPK-18) Kwitansi Asli bermeterai yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia barang/jasa 7) Lampiran uraian jenis pekerjaan/barang yang ditandatangani oleh Penyedia barang/jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen 8) Penawaran Asli bermeterai 9) HPS/OE 10)Foto copy Referensi Bank Jatim (nama penyedia barang/jasa harus sama dengan SPK) Khusus Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur dapat melalui Bank Pemerintah lainnya 11)Berita Acara Evaluasi Panitia atau Pejabat Pengadaan 12) Berita Acara Penerimaan Barang/Penyerahan Pekerjaan 13)Faktur Pajak 14)Perincian Perhitungan Pajak 15)SSP PPh + PPN d. 1. 2.Di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 1) Pengantar SPP-LS (BP-17) 2) SPPLS(BP-18) 3) Rincian SPP LS (BP-19) 4) Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS (BP-20) 5) Ringkasan Kontrak (PPK-18) 6) Kwitansi Asli Bermeterai 7) Penawaran Asli Bermeterai 8) HPS/OE 9) Referensi Asli dari Bank Jatim (nama penyedia barang/jasa harus sesuai dengan SPK) Khusus Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur dapat melalui Bank Pemerintah lainnya 10)Berita Acara Evaluasi Panitia atau Pejabat Pengadaan 11)Penetapan Penunjukan Langsung Penyedia barang/jasa oleh Pejabat Pembuat Komitmen 12)Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa oleh Pejabat Pembuat Komitmen 13)Surat Perintah Kerja (SPK) ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa dan disetujui oleh KPA/KPAP 14)Dokumen Perusahaan ( SIUP, NPWP, Akte Perusahaan ) 15)Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan 16)Berita Acara Penerimaan Barang/Penyerahan Pekerjaan 17)Perincian Perhitungan Pajak 18)Faktur Pajak 19)SSPPPh + PPN d. 1. 3.Di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 1) Pengantar SPP-LS (BP-17) 2) SPP-LS (BP-18) Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

80

3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Rincian SPP-LS (BP-19) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS (BP-20) Ringkasan Kontrak (PPK-18) Kwitansi Asli Bermeterai Penawaran Asli Bermeterai HPS/OE Referensi Asli dari Bank Jatim bagi pemenang (nama penyedia barang/jasa harus sesuai Surat Perjanjian) Khusus Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur dapat melalui Bank Pemerintah lainnya 10)Jaminan Pelaksanaan (khusus untuk jasa konsultansi tidak diperlukan jaminan pelaksanaan) 11)Risalah Lelang 12)Berita Acara Evaluasi Panitia Pengadaan 13)Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa oleh Pejabat Pembuat Komitmen 14)Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa oleh Pejabat Pembuat Komitmen 15)Surat Perjanjian Kerja ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia barang/jasa, disetujui oleh KPA—dan diketahui oleh PA; Khusus Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa, disetujui oleh KPAP dan diketahui oleh KPA; 16)Dokumen Perusahaan ( SIUP, NPWP, Akte Perusahaan ) 17)Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan 18)Berita Acara Penerimaan Barang/Penyerahan Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Fisik 19)Perincian Perhitungan Pajak 20)Faktur Pajak 21)SSP PPh + PPN. d. 2. Dokumen SPP-LS untuk SPP Bantuan Sosial / Bantuan Keuangan/ Belanja Tak Terduga pada Pihak Ketiga 1) Pengantar SPP-LS (BP-17) 2) SPP-LS (BP-18) 3) Rincian SPP-LS (BP-19) 4) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS (BP-20) 5) Kwitansi Asli Bermeterai 6) Proposal 7) Nota Persetujuan 8) Foto Copy nomor rekening Bank Pemerintah d. 3. Dokumen SPP-LS untuk Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa 1) Pengantar SPP-LS (BP-17) 2) SPP - LS (BP-18) 3) Rincian SPP - LS (BP-19) 4) Surat Pernyataan Pengajuan SPP - LS (BP-20) 5) Kwitansi Asli Bermaterai 6) Penetapan Perhitungan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

81

d. 4. Dokumen SPP-LS untuk SPP Asuransi 1) Pengantar SPP-LS (BP-17) 2) SPP-LS (BP-18) 3) Rincian SPP-LS (BP-19) 4) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS (BP-20) 5) Kwitansi Asli Bermeterai 6) Polis 7) Rekapitulasi per Polis (bila polis lebih dari satu) 8) Referensi Asli dari Bank Jatim Khusus Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur dapat melalui Bank Pemerintah lainnya d. 5. Dokumen SPP-LS Lembur 1) Pengantar SPP-LS (BP-17) 2) SPP-LS (BP-18) 3) Rincian SPP-LS (BP-19) 4) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS (BP-20) 5) Perincian Pph 6) SSPPPH21 7) Surat Perintah Kerja lembur 8) Absensi 9) Daftar Lembur 10)Surat Pernyataan lembur 11)Rekapitulasi lembur, apabila permintaan lembur lebih dari satu bulan atau lebih dari satu kode rekening d. 6. Dokumen SPP-LS Jasa Perencanaan d. 6. 1.Perencanaan Konsultan yang Perhitungan Harganya Menggunakan Biaya Personil (Billing Rate) 1) Pengantar SPP-LS (BP-17) 2) SPP-LS (BP-18) 3) Rincian SPP-LS (BP-19) 4) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS (BP-20) 5) Ringkasan Kontrak (PPK-18) 6) Kwitansi Asli Bermeterai 7) Penawaran Asli bermeterai 8) HPS/OE 9) Referensi asli Bank Jatim (nama penyedia barang/jasa harus sesuai dengan SPK/Surat Perjanjian) Khusus Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur dapat melalui Bank Pemerintah lainnya 10)Berita Acara Evaluasi Panitia atau Pejabat Pengadaan 11)Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa oleh Pejabat Pembuat Komitmen 12)Penunjukan Penyedia Barang/Jasa oleh Pejabat Pembuat Komitmen 13)Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian Kerja a. Untuk nilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) s/d Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Surat Perintah Kerja ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa dan disetujui oleh KPA/KPAP


82

b. Untuk nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Surat Perjanjian Kerja ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa dan disetujui oleh KPA dan diketahui oleh PA; Khusus Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa, disetujui oleh KPAP dan diketahui oleh KPA; 14)Dokumen Perusahaan (SIUJK, NPWP, Akte Perusahaan) 15)Untuk pembayaran angsuran sesuai tahapan pekerjaan dilampiri: − Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan, dilampiri : a. Bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan b. Bukti penyewaan/pembelian alat penunjang c. Bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran − Berita Acara Penyerahan Buku/Laporan Hasil Pekerjaan Perencanaan (sesuai tahapan pekerjaan) − Berita Acara Pemeriksaan Perencanaan − Berita Acara Pembayaran Angsuran 16)Untuk pembayaran 100% lunas dilampiri: − Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan, dilampiri : a. Bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan b. Bukti penyewaan/pembelian alat penunjang (bila ada) c. Bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran − Berita Acara Penyerahan Buku/Laporan Hasil Pekerjaan Perencanaan − Berita Acara Pemeriksaan Perencanaan − Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan − Berita Acara Pembayaran Angsuran 17) Perincian Pph 18)Faktur pajak 19)SSPPPh23 20)SSPPPN d. 6. 2.Perencanaan Pembangunan Gedung Negara 1) Surat Pengantar SPP-LS (BP-17) 2) SPP-LS (BP-18) 3) Rincian SPP-LS (BP-19) 4) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS (BP-20) 5) Ringkasan Kontrak (PPK-18) 6) Kwitansi Asli Bermeterai 7) Penawaran Asli Bermeterai 8) HPS/OE 9) Referensi asli Bank Jatim (nama penyedia barang/jasa harus sesuai dengan SPK/Surat Perjanjian) Khusus Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur dapat melalui Bank Pemerintah lainnya 10)Berita Acara Evaluasi Panitia atau Pejabat Pengadaan Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

83

11)Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa oleh Pejabat Pembuat Komitmen 12)Penunjukan Penyedia Barang/Jasa oleh Pejabat Pembuat Komitmen 13)Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian Kerja a. Untuk nilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) s/d Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Surat Perintah Kerja ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa dan disetujui oleh KPA/KPAP b. Untuk nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Surat Perjanjian Kerja ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa dan disetujui oleh KPA dan diketahui oleh PA; Khusus Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa, disetujui oleh KPAP dan diketahui oleh KPA; 14)Dokumen Perusahaan (SIUJK, NPWP, Akte Perusahaan) 15) a. Berita Acara Pembayaran Angsuran I (untuk pembayaran maksimum 80%) dilampiri: − Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan 80% − Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan − Berita Acara Pembayaran Angsuran I sebesar 80% b. Berita Acara Pembayaran Angsuran II (sebesar 5%) dilampiri : − Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan 85 % − Foto copy SPK Fisik − Berita Acara Pembayaran Angsuran II sebesar 5% c. Berita Acara Pembayaran Angsuran III (sebesar 15%) dilampiri: − Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan 100 % − Foto copy Serah Terima I Fisik − Berita Acara Pembayaran Angsuran III sebesar 15% 16)Perincian PPh 17)Faktur pajak 18)SSPPPh23 19)SSPPPN d. 7. Dokumen SPP-LS Jasa Konstruksi 1) Pengantar SPP-LS ( BP-17 ) 2) SPP-LS (BP-18) 3) Rincian SPP - LS ( BP-19 ) 4) Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS ( BP-20 ) 5) Ringkasan Kontrak ( PPK-18 ) 6) Kwitansi Asli Bermeterai 7) Penawaran Asli Bermeterai 8) HPS / OE 9) Referensi Asli dari Bank Jatim bagi pemenang (nama penyedia barang/jasa harus sesuai dengan SPK/Surat Perjanjian) Khusus Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur dapat melalui Bank Pemerintah lainnya. 10)Jaminan pelaksanaan untuk nilai kontrak diatas Rp. 50.000.000,00 11)Berita Acara Evaluasi Panitia atau Pejabat Pengadaan


84

12)Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa oleh Pejabat Pembuat Komitmen 13)Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa oleh Pejabat Pembuat Komitmen 14)Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian Kerja a. Untuk nilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) s/d Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Surat Perintah Kerja ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa dandisetujui oleh KPA/KPAP b. Untuk nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Surat Perjanjian Kerja ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa dan disetujui oleh KPA dan diketahui oleh PA; Khusus Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa, disetujui oleh KPAP dan diketahui oleh KPA; 15)Dokumen Perusahaan ( SIUJK, NPWP, Akte Perusahaan ) 16)Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka yang dilampiri Surat Jaminan/ Bank Garansi uang muka yang diberikan oleh Bank Umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian ( surety bond ) dan harus direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan. Uang Muka diberikan maksimum 30 % dari nilai kontrak 17)Untuk Pembayaran sesuai kemajuan fisik dilapangan/prestasi hasil pekerjaan maka setiap pembayaran angsuran harus dipotong Jaminan pemeliharaan, angsuran uang muka, denda (bila ada) dan pajak, dengan dilampiri: − Laporan kemajuan pekerjaan pelaksanaan − Berita Acara Pembayaran Angsuran 18) a. Berita Acara Pembayaran Angsuran I (untuk pembayaran maksimum 95%) dilampiri : − Laporan kemajuan pekerjaan pelaksanaan / fisik (100 % ) − Berita Acara Pemeriksaan untuk BAST I Fisik − Berita Acara Serah Terima I Fisik − Berita Acara Pembayaran Angsuran I sebesar 95 % b. Berita Acara Pembayaran Angsuran II (sebesar 5%) dilampiri : − Laporan pekerjaan pemeliharaan − Berita Acara Serah Terima II / Jaminan Pemeliharaan − Berita Acara Pembayaran Angsuran II sebesar 5 % Pembayaran sebesar 5% dapat diminta untuk dibayarkan dengan ketentuan harus disertai dengan jaminan pemeliharaan yang diketahui oleh PA / KPA setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% 19) Pembayaran yang dilakukan 100% dilampiri : a. Laporan kemajuan pekerjaan fisik b. Berita Acara Pemeriksaan untuk BAST I Fisik b. Berita Acara Serah Terima I Fisik c. Jaminan Pemeliharaan yang telah diketahui PA / KPA d. Berita Acara Pembayaran sebesar 100 % 20)Perincian PPh 21)Faktur pajak Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

85

22)SSPPPh23 23)SSPPPN 24)Pembayaran luran Jamsostek Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) di Provinsi Jawa Timur, bahwa : 1) Semua Bendahara Pengeluaran yang mengelola dana untuk pembayaran jasa konstruksi setiap mengajukan SPP agar melampirkan surat pendaftaran dan pemotongan penerimaan luran Jamsostek Jasa Konstruksi sebagai dasar luran Jamsostek. 2) Berdasarkan surat pendaftaran dan pemotongan/ penerimaan luran Jamsostek jasa konstruksi yang telah disahkan oleh Jamsostek, SKPD mencantumkan jumlah potongan luran Jamsostek pada Surat Perintah Membayar (SPM) d. 8. Dokumen SPP-LS Jasa Pengawasan/Manajemen Konstruksi 1) Pengantar SPP LS ( BP-17 ) 2) SPP LS ( BP-18 ) 3) Rincian SPP LS ( BP-19 ) 4) Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS ( BP-20 ) 5) Ringkasan Kontrak ( PPK-18 ) 6) Kwitansi Asli Bermeterai 7) Penawaran Asli Bermeterai 8) HPS/OE 9) Berita Acara Evaluasi Panitia atau Pejabat Pengadaan 10)Referensi Asli dari Bank Jatim bagi pemenang ( nama penyedia barang / jasa harus sesuai dengan SPK/Surat Perjanjian ) Khusus Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur dapat melalui Bank Pemerintah lainnya 11)Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa oleh Pejabat Pembuat Komitmen 12)Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa oleh Pejabat Pembuat Komitmen 13)Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian Kerja a. Untuk nilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) s/d Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Surat Perintah Kerja ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa dan disetujui oleh KPA/KPAP b. Untuk nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Surat Perjanjian Kerja ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa dan disetujui oleh KPA dan diketahui oleh PA; Khusus Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa, disetujui oleh KPAP dan diketahui oleh KPA; 14)Dokumen Perusahaan ( SIUJK, NPWP, Akte Perusahaan ) 15) a. Berita Acara Pembayaran Angsuran I (untuk pembayaran maksimum 95%) dilampiri : − Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan − BAST I Pekerjaan Pengawasan − Foto Copy Serah Terima I Fisik Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

86

Berita Acara Pembayaran Angsuran I sebesar 95 % b. Berita Acara Pembayaran Angsuran II (sebesar 5%) dilampiri : − Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan − BAST II Pekerjaan Pengawasan − Berita Acara Pembayaran Angsuran II sebesar 5 % − Foto Copy Serah Terima II Fisik ( Pemeliharaan ) Pembayaran sebesar 5% dapat diminta untuk dibayarkan dengan ketentuan harus disertai dengan jaminan pemeliharaan yang diketahui oleh PA / KPA setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100%. 16. Pembayaran yang dilakukan 100% dilampiri : a. Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan b. BAST I (pertama) Pekerjaan Pengawasan c. Foto Copy Serah Terima I Fisik d. Berita Acara Pembayaran sebesar 100 % e. Jaminan Pemeliharaan yang diketahui oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran. 17. Perincian PPh 18. Fakturpajak 19. SSPPPH23 20. SSPPPN d. 9. Dokumen SPP LS Pekerjaan Swakelola Instansi Pemerintah Lain Non Swadana 1) Pengantar SPP LS ( BP-17 ) 2) SPPLS(BP-IS) 3) Rincian SPP LS ( BP-19 ) 4) Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS ( BP-20 ) 5) Ringkasan Kontrak Swakelola (PPK - 19) 6) Kwitansi Asli Bermeterai 7) Referensi Asli dari Bank Jatim ( Nama Instansi Pemerintah Lain yang diberi Kuasa harus sesuai dengan Surat Kuasa ) Khusus Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur dapat melalui Bank Pemerintah Lainnya. 8) Surat Pemberitahuan Pemberian Kuasa kepada Instansi Pemerintah Lain Calon Pelaksana Swakelola 9) Surat Kesanggupan dari Penerima Kuasa 10)Keputusan Penunjukan Instansi Pemerintah Lain Nonswadana sebagai Pelaksana Swakelola ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sedangkan untuk Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pembantu (KPAP). 11)Surat Kuasa Pelaksanaan Kegiatan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku Pemberi Kuasa dengan Pelaksana Swakelola selaku Penerima Kuasa dan diketahui oleh PA. Khusus Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pembantu (KPAP) selaku Pemberi Kuasa dengan Pelaksana Swakelola selaku Penerima Kuasa dan diketahui oleh KPA. 12)Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) 13)NPWP −


87

14) Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan (Laporan Awal, Antara, Akhir kalau diminta dalam KAK dalam bentuk laporan Awal, Antara, Akhir) dan penggunaan keuangan (setiap bulan). 15)Berita Acara Penyerahan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dan Penggunaan Keuangan sebagai lampiran untuk tahap pembayaran. 16)Berita Acara Pentahapan Pembayaran 17) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 18)Perincian PPh 19)Faktur pajak 20)SSP PPh 23 21)SSP PPN Untuk nomor 18 - 21 bila tanpa melampirkan surat keterangan bebas pajak dari Kantor Pajak Biaya pekerjaan swakelola non konstruksi diatur sebagai berikut: 1) Biaya perencanaan dan pengawasan dibayar dengan GU 2) Biaya pelaksanaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dilaksanakan dengan LS. Mengingat biaya pekerjaan perencanaan dan pengawasan pada pekerjaan swakelola non konstruksi dibiayai dengan Ganti Uang Persediaan, sedangkan penggunaannya terdiri dari honor, uang sidang, biaya monitoring, ATK dan lain-lain, untuk memudahkan pembedaan bukti transaksi pengeluaran kas pekerjaan swakelola non konstruksi dengan belanja lainnya agar memberikan stempel swakelola pada bukti transaksi dimaksud. d. 10. Dokumen SPP-LS Jasa Akomodasi dan Konsumsi 1) Pengantar SPP-LS ( BP-17 ) 2) SPP Langsung ( BP-18 ) 3) Rincian SPP LS ( BP-19 ) 4) Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS ( BP-20 ) 5) Ringkasan Kontrak ( PPK-18 ) 6) Kwitansi Asli Bermeterai 7) Penawaran Asli Bermeterai 8) HPS/OE 9) Referensi Asli dari Bank Jatim bagi pemenang ( nama penyedia barang/jasa harus sesuai SPK/Surat Perjanjian ) Khusus Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur dapat melalui Bank Pemerintah Lainnya 10)Jaminan pelaksanaan untuk nilai kontrak diatas Rp. 50.000.000,00 11)Risalah Lelang untuk nilai kontrak di atas Rp. 50.000.000,00 12) Berita Acara Evaluasi Panitia atau Pejabat Pengadaan 13) Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa oleh Pejabat Pembuat Komitmen 14)Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa oleh Pejabat Pembuat Komitmen 15)Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian Kerja a. Untuk nilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) s/d Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Surat Perintah Kerja ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa dan disetujui oleh KPA/KPAP


88

b. Untuk nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Surat Perjanjian Kerja ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa dan disetujui oleh KPA dan diketahui oleh PA; Khusus Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa, disetujui oleh KPAP dan diketahui oleh KPA; 16)Dokumen Perusahaan (SIUP, NPWP, Akte Perusahaan) 17)Jadwal 18)Absensi 19)Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 20)Perincian PPh 21)SSP PPh 23 dan PPN (untuk penyelenggaraan selain di Hotel) d. 11. Dokumen SPP-LS Jasa Pensertifikatan Tanah : 1) Pengantar SPP-LS (BP-17) 2) SPP-LS (BP-18) 3) Rincian Realisasi LS (BP-19) 4) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS (BP-20) 5) Ringkasan Kontrak (PPK-18) 6) Kwitansi Asli Bermeterai 7) Penawaran Asli Bermeterai dengan dilampiri: a. Foto Copy Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM tentang pengangkatan Notaris b. Foto Copy Pengangkatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan penunjukan Daerah kerjanya dari Badan Pertanahan Nasional. 8) HPS / OE 9) Referensi asli dari Bank Jatim bag! pemenang ( Nama Penyedia Barang / Jasa harus sesuai dengan SPK / Surat Perjanjian ) Khusus Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur dapat melalui Bank Pemerintah Lainnya. 10)Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa oleh Pejabat Pembuat Komitmen 11)Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa oleh Pejabat Pembuat Komitmen 12) Berita Acara Evaluasi Panitia atau Pejabat Pengadaan 13)Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian Kerja a. Untuk nilai s/d Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Surat Perintah Kerja ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa dan disetujui oleh KPA/KPAP b. Untuk nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Surat Perjanjian Kerja ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa dan disetujui oleh KPA dan diketahui oleh PA; Khusus Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa, disetujui oleh KPAP dan diketahui oleh KPA; 14)Dokumen Perusahaan ( SIUP, NPWP, Akte Perusahaan ) 15)Untuk pembayaran angsuran tahap I maksimum 50 % pada saat pendaftaran ukur dengan dilampiri: − Foto copy Bukti Pendaftaran Ukur Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

89

16)Untuk pembayaran angsuran tahap II sebesar 40 % dengan dilampiri: − Foto copy SK Hak atas Tanah dari Pejabat Pertanahan yang berwenang 17)Untuk pembayaran sisa angsuran sebesar 10% dengan dilampiri: a. Foto copy Sertifikat Hak Atas Tanah dari Pejabat Pertanahan yang berwenang b. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 18) Perincian PPh 19)SSP PPH pasal 23 d. 12. Dokumen SPP LS Tunjangan Vakasi 1) Pengantar SPP LS ( BP-17 ) 2) SPP LS ( BP-18 ) 3) Rincian SPP LS ( BP-19 ) 4) Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS ( BP-20 ) 5) Perincian PPh 6) SSP PPh 21 7) Daftar penerima vakasi 8) Rekapitulasi per Lembar 9) Rekapitulasi pergolongan d. 13. Dokumen SPP LS Honorarium Pegawai Non PNS 1) Pengantar SPP LS ( BP-17 ) 2) SPP LS( BP-18) 3) Rincian SPP LS ( BP-19 ) 4) Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS ( BP-20 ) 5) Daftar Honor Pegawai Non PNS 6) Rekapitulasi ( bila lebih dari satu daftar) 7) Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Non PNS pada saat pengajuan di awal tahun e. SPP Gaji. SPP Gaji adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran gaji yang dokumennya disiapkan oleh Pengurus Gaji. Dokumen yang digunakan untuk pengajuan SPP Gaji meliputi: e. 1. Dokumen SPP LS Gaji Induk 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Pengantar SPP Gaji ( BP-21) SPP Gaji ( BP-22 ) Rincian SPP Gaji ( BP-23 ) Surat Pernyataan Pengajuan Gaji ( BP-24 ) Daftar Gaji Rekapitulasi Gaji per Lembar Rekapitulasi Gaji per golongan Surat Setoran Pajak ( SSP ) PPh 21 Foto Copy Keputusan yang telah dilegalisir,bila terdapat perubahan karena: a) Gaji berkala b) Kenaikan Pangkat c) Perubahan Eselon


90

d) Keputusan Kenaikan Gaji Penyesuaian Masa Kerja 10)Daftar mutasi, sesuai dengan perubahannya harus dilampiri : a) Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran ( SKPP ) b) Keputusan Pindah c) Daftar Keluarga ( Model DK) d) Surat Pernyataan melaksanakan tugas ( Surat pernyataan menduduki Jabatan, bagi yang mendapatkan tunjangan jabatan ) e) Tambah Keluarga karena : − Kawin, dilampiri foto copy surat nikah − Tambah anak, dilampiri foto copy akte kelahiran 11)Untuk Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS) a. Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS b. Nota Persetujuan BKN c. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas. d. Daftar keluarga (Model DK) e. Fotocopy Surat Nikah f. Fotocopy Akte Kelahiran e. 2. Dokumen SPP LS Gaji Susulan 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

PengantarSPP Gaji (BP-21) SPP Gaji (BP-22) Rincian SPP Gaji (BP-23) Surat Pernyataan Pengajuan SPP Gaji (BP-24) Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 21 Daftar gaji perorangan Rekapitulasi Gaji per Lembar Rekapitulasi per golongan Untuk pegawai pindahan : • Keputusan pindah • Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) • Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas 10)Untuk Pegawai Baru (Calon Pegawai Negeri Sipil) • Keputusan Pengangkatan sebagai Calon pegawai • Nota Persetujuan BKN • Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas • Daftar keluarga (Model DK) • Foto Copy Surat Nikah • Foto Copy Akte Kelahiran e. 3. Dokumen SPP LS Kekurangan Gaji 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

PengantarSPP Gaji (BP-21) SPP Gaji (BP-22) Rincian SPP Gaji (BP-23) Surat Pernyataan Pengajuan SPP Gaji (BP-24) Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 21 Daftar gaji perorangan Rekapitulasi Gaji per lembar Rekapitulasi Gaji per golongan


91

9) Keputusan Kenaikan Pangkat 10)Keputusan Kenaikan Gaji Berkala e. 4. Dokumen SPP Kekurangan Tunjangan Umum, Tunjangan Jabatan Struktural dan Tunjangan Jabatan Fungsional 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

PengantarSPP Gaji (BP-21) SPP Gaji (BP-22) Rincian SPP Gaji (BP-23) Surat Pernyataan Pengajuan SPP Gaji (BP-24) Daftar Gaji perorangan Rekapitulasi Gaji per Lembar per Golongan Keputusan Jabatan yang baru (Untuk Tunjangan Jabatan Struktural/ Fungsional) 8) Surat Pernyataan Pelantikan (untuk tunjangan Jabatan struktural) 9) Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (untuk tunjangan Jabatan fungsional) dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas 10)Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 21 e. 5. Dokumen SPP LS Gaji Uang Duka Wafat / Tewas 1) PengantarSPP Gaji (BP-21) 2) SPP Gaji (BP-22) 3) Rincian SPP Gaji (BP-23) 4) Surat Pernyataan Pengajuan SPP Gaji (BP-24) 5) Daftar Gaji Perorangan 6) Surat Keterangan Kematian dari Pamong Praja/Dokter 7) Khusus Uang Duka Tewas dilengkapi dengan surat keterangan tewas 8) Surat Keterangan Ahli Waris dari Pamong Praja yang telah dilegalisir 9) Visum yang telah dilegalisir 10)Foto copy Surat Nikah 11)Foto copy SK terakhir 12)Dapat dibayarkan langsung setelah yang bersangkutan meninggal dunia a. Untuk uang duka wafat besarnya 3 kali gaji terakhir b. Untuk uang duka tewas besarnya 6 kali gaji terakhir 13)Pengajuan 1 SPP uang duka wafat/uang duka tewas hanya untuk satu orang pegawai 14)Tidak ada potongan e. 6. Dokumen SPP LS Gaji Terusan 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

PengantarSPP Gaji (BP-21) SPP Gaji (BP-22) Rincian SPP Gaji (BP-23) Surat Pernyataan Pengajuan SPP Gaji (BP-24) Daftar Gaji Perorangan Surat Keterangan Kematian dari Pamong Praja/Dokter Surat Keterangan Ahli Waris dari Pamong Praja yang telah dilegalisir Visum yang telah dilegalisir Foto copy Surat Nikah


92

10)Foto copy SK terakhir 11)Dibayarkan setiap bulan, mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan meninggal dunia, selama 4 bulan berturut-turut 12)Pengajuan 1 SPP Gaji Terusan hanya untuk satu orang pegawai 13)Potongan Taspen sebesar 2 %

e. 7. Dokumen SPP Bantuan Tunjangan Kematian 1) Pengantar SPP Gaji ( BP-21) 2) SPP Gaji ( BP-22 ) 3) Rincian SPP Gaji ( BP-23 ) 4) Surat Pernyataan Pengajuan SPP Gaji ( BP-24 ) 5) Daftar Gaji Perorangan 6) Surat Keterangan Kematian dari Pamong Praja / Dokter 7) Surat Keterangan Ahli Waris dari Pamong Praja yang telah dilegalisir 8) Visum yang telah dilegalisir 9) Foto copy Surat Nikah 10)Foto copy SK terakhir 11)Dapat dibayarkan langsung setelah yang bersangkutan meninggal dunia dengan besaran : • • •

Pegawai Isteri Anak

3 2 1

x x x

Gaji Pokok Gaji Pokok Gaji Pokok

12)Model DK 13)Pengajuan 1 SPP bantuan tunjangan kematian hanya untuk satu orang Pegawai e. 8. Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) 1) Pengantar SKPP 2) Keputusan Pensiun, Pensiun Janda/Duda, Pindah 3) Surat Keterangan Sekolah bag! yang usia anaknya lebih dari 21 tahun dan tidak lebih dari 25 tahun 4) Print Out Gaji Perorangan Pegawai 5) Bag! PNS pensiun dan meninggal dunia yang mendapatkan Kenaikan Pangkat Pengabdian sebelum mengajukan SKPP agar dimintakan terlebih dahulu kekurangan gajinya sebesar 1 bulan. 2. Surat Perintah Membayar (SPM) a. SPM-UP SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan dan untuk mendanai kegiatan. SPM-UP dikirim ke Bagian Kas Daerah dan Pembelanjaan Biro Keuangan dilampiri dengan: 1) Pengantar SPM-UP (PPK-7) 2) SPM-UP (PPK-8) 3) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP (BP-9) Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

93

4) Foto copy Surat Gubernur tentang Uang Persediaan 5) Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-UP (PPK-21) b. SPM-GU SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan. SPM-GU dikirim ke Bagian Kas Daerah dan Pembelanjaan Biro Keuangan dilampiri dengan: 1) Pengantar SPM-GU (PPK-7) 2) SPM-GU (PPK-8) 3) Rincian Penggunaan SP2D-GU yang lalu (PPK-9) 4) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU (BP-12) 5) Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-GU (PPK-21) c. SPM-TU SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan. SPM-TU dikirim ke Bagian Kas Daerah dan Pembelanjaan Biro Keuangan dilampiri dengan: 1) Pengantar SPM-TU (PPK-7) 2) SPM-TU (PPK-8) 3) Rincian Rencana Penggunaan TU (BP-15) 4) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU (BP-16) 5) Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-TU (PPK-21) d. SPM-LS SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. SPM-LS beserta lampirannya dikirim ke Bagian Kas Daerah dan Pembelanjaan Biro Keuangan untuk diterbitkan SP2D-LS. d. 1. Dokumen SPM-LS Pengadaan Barang dan Jasa dilampiri dengan : 1) Pengantar SPM-LS (PPK-7) 2) SPM-LS (PPK-8) 3) Surat Pernyataan Tanggungjawab PA / KPA (BP-20) 4) Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-LS (PPK-21) 5) Ringkasan Kontrak (PPK-18) 6) Berita Acara Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan 7) Referensi Asli dari Bank Jatim 8) Surat Setoran Pajak, Faktur Pajak, Perhitungan Pajak 9) Fotocopy NPWP d. 2. Dokumen SPM-LS Lembur dilampiri dengan : 1) Pengantar SPM-LS (PPK-7) 2) SPM-LS (PPK-8) 3) Surat Pernyataan Tanggungjawab PA / KPA (BP-20) 4) Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-LS (PPK-21) 5) Daftar Penerima Lembur 6) Rekap 7) Surat Setoran Pajak dan Perhitungan Pajak d. 3. Dokumen SPM-LS Tunjangan Vakasi dilampiri dengan : 1) Pengantar SPM-LS (PPK-7) 2) SPM-LS (PPK-8) 3) Surat Pernyataan Tanggungjawab PA / KPA (BP-20) 4) Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-LS (PPK-21) Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

94

5) Daftar Penerima Tunjangan Vakasi 6) Rekap 7) Surat Setoran Pajak d. 4. Dokumen SPM-LS Honorarium Pegawai Non PNS dilampiri dengan : 1) Pengantar SPM-LS (PPK-7) 2) SPM-LS (PPK-8) 3) Surat Pernyataan Tanggungjawab PA / KPA (BP-20) 4) Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-LS (PPK-21) 5) Daftar Penerima Honorarium Pegawai Non PNS 6) Rekap 7) Surat Setoran Pajak 8) Keputusan pengangkatan sebagai Pegawai non PNS pada saat pengajuan di awal tahun anggaran d. 5. Dokumen SPM Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan/Belanja Tak Terduga pada Pihak Ketiga dan Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 1) Pengantar SPM |_S (PPK-7) 2) SPM-LS (PPK-8) 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA (BP-20) 4) Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-LS (PPK-21) 5) Fotocopy Rekening Bank Pemerintah 6) Keputusan Gubernur/Nota Persetujuan untuk SPM-LS Bantuan 7) Khusus untuk SPM-LS Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dilengkapi dengan Penetapan Perhitungan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 8) Khusus untuk SPM-LS Belanja Hibah dilengkapi dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah d. 6. Dokumen SPM Gaji dilampiri dengan : 1) Pengantar SPM Gaji (PPK-7) 2) SPM Gaji (PPK-8) 3) Surat Pernyataan Tanggungjawab PA / KPA (BP-20) 4) Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM Gaji (PPK21) 5) Daftar Penerima Gaji 6) Rekap Gaji per Lembar dan per Golongan 7) Surat Setoran Pajak Pengajuan SPM Gaji Pegawai dikirim ke Biro Keuangan c.q. Bagian Kas Daerah dan Pembelanjaan selambat-lambatnya tgl 10 bulan sebelumnya. 3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) a. SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bagian Kas Daerah dan Pembelanjaan Biro Keuangan berdasarkan SPM. Sebelum penerbitan SP2D terdapat proses penelitian atas dokumen SPM yang meliputi : 1) Pagu anggaran 2) Kelengkapan dokumen 3) Keabsahan dokumen


95

b.

Jenis SP2D adalah sebagai berikut: 1) Dokumen SP2D-UP terdiri dari : i) Pengantar SP2D (O-18) ii) SP2D ( O-19 ) 2) Dokumen SP2D-GU terdiri dari : i) Pengantar SP2D ( 0-18 ) ii) SP2D ( 0-19 ) 3) Dokumen SP2D-TU terdiri dari: i) Pengantar SP2D ( O-18 ) ii) SP2D ( O-19 ) 4) Dokumen SP2D-LS/Gaji terdiri dari : i) Pengantar SP2D (0-18) ii) SP2D(O-19)

4. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) 1. Dokumen SPJ : a. Bendahara Pengeluaran sebagai Koordinator Administrasi Keuangan. 1) Pengantar SPJ-UP/GU/TU/Fungsional (BP-26) 2) Rekapitulasi SPJ (BP-27) 3) Laporan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Bendahara Pengeluaran (BP-31) 4) Foto Copy Rekening Koran dari Bank Jatim b. Bendahara Pengeluaran sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di KPA TU dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di KPA : 1) Buku Kas Umum (BKU) (BP-28) 2) Buku Pembantu Per Rincian Objek (BP-29) 3) Laporan Penyerapan Belanja (BP-30) 4) Laporan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Bendahara Pengeluaran Pembantu (BP-31) 5) Foto copy SSP PPN / Pph 6) Bukti Pengeluaran disusun berdasarkan nomor urut BKU. 2. Khusus SPJ Tambahan Uang Persediaan (TU), membuat laporan SPJ tersendiri sebagaimana SPJ-GU. SPJ-TU dilakukan pada bulan berkenaan kecuali untuk kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan atau kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali PA/KPA. Apabila terdapat sisa uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, disetor ke rekening kas daerah pada bulan SPJ yang terakhir dan bukti setor (STS) harus dilampirkan pada SPJ-TU yang terakhir. 3. Lampiran Bukti Pendukung SPJ : a) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah : 1) Surat Perintah Tugas (SPT) 2) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) lembar I dan lembar II 3) Laporan Perjalanan Dinas 4) Tiket penyeberangan b) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah : 1) Surat Perintah Tugas (SPT) 2) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) lembar I dan lembar II 3) Laporan Perjalanan Dinas 4) Tiket Kereta Api sesuai dengan nama dan tanggal yang tercantum dalam SPT/SPPD Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

96

5) Tiket Pesawat sesuai dengan nama dan tanggal yang tercantum dalam SPT/SPPD c) Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri : 1) Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Gubernur 2) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) lembar I dan lembar II 3) Laporan Perjalanan Dinas 4) Tiket Pesawat sesuai dengan nama dan tanggal yang tercantum dalam SPT/SPPD 5) Untuk perjalanan dinas ke luar negeri mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tanggal 12 Mei 2005 6) Fotocopy Paspor Dinas (service passport); 7) Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; 8) Fotocopy Surat ijin Mendagri. d) Pengadaan Barang/Jasa : 1) Pengadaan barang sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) a. kwitansi ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Barang/Jasa; b. lampiran uraian jenis pekerjaan/barang yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen serta diketahui oleh Penyimpan Barang atau Pembantu Pengurus Barang untuk UPT/unit yang tidak mempunyai Penyimpan Barang c. Fotokopi SSP PPh pasal 23 2) Di atas Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dilampiri : a. Kwitansi ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Barang/Jasa b. Penawaran c. HPS/OE d. Lampiran uraian jenis pekerjaan/barang yang ditandatangani oleh Penyedia barang/jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen e. Berita Acara Penerimaan Barang/Penyerahan Pekerjaan f. Fotokopi SSP PPh + PPN. 3) Di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dilampiri : a. Kwitansi b. Dokumen Penawaran (termasuk didalamnya adalah Akte Notaris, SIUP, TOP, NPWP, dll) c. HPS/OE c. Berita Acara Evaluasi Panitia atau Pejabat Pengadaan e. Penetapan Penyedia barang/jasa oleh Pejabat Pembuat Komitmen f. Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa oleh Pejabat Pembuat Komitmen d. Surat Perintah Kerja ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa dan disetujui oleh KPA/KPAP e. Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan f. Berita Acara Penerimaan Barang/Penyerahan Pekerjaan g. Fotokopi SSP PPh + PPN 4) Di atas Rp. 50.000.000,00 e) SPJ Pengadaan Tanah tidak lebih dari 1 (satu) hektar: 1) Ijin lokasi oleh Bupati/Walikota 2) Daftar Nominatif diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat 3) Berita Acara Pengadaan Tanah diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat


97

4. 5.

6.

7.

4) Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli) diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat 5) Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah 6) Lampiran Surat Kepemilikan (Petok/Sertifikat). f) SPJ Pengadaan Tanah di atas 1 (satu) hektar: 1) Ijin lokasi oleh Bupati/Walikota 2) Daftar Nominatif ditandatangani sekurang-kurangnya oleh tiga orang anggota Panitia Pengadaan Tanah (P2T) 3) Berita Acara Pengadaan Tanah ditandatangani sekurang-kurangnya oleh tiga orang anggota Panitia Pengadaan Tanah (P2T) 4) Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah ditandatangani anggota Panitia Pengadaan Tanah (P2T) 5) Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah 6) Lampiran Surat Kepemilikan (Petok/Sertifikat). 7) Kelengkapan tanda tangan panitia pengadaan tanah yang lain paling lambat tiga bulan sejak daftar nominatif dan berita acara diserahkan g) SPJ Gaji 1) Pengantar SPJ Gaji ( BP-25 ) 2) Buku Kas Umum Gaji ( BP-28 ) 3) Laporan Realisasi Gaji ( BP-32 ) 4) Rincian Penggunaan SP2D Gaji (PPK-11) 5) Foto copy SP2D Gaji 6) Rekapitulasi Daftar Gaji per Golongan 7) Daftar Gaji yang telah ditandatangani oleh masing-masing yang berhak/ bersangkutan 8) Surat Tanda Setor (STS) ke Rekening Kas Daerah di Bank Jatim untuk pengembalian gaji yang tidak diterimakan Kwitansi dan bukti pendukung SPJ dibuat rangkap 4. Surat Pertanggung-jawaban Dang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang (SPJ-UP/GU/TU) untuk pengadaan barang/jasa per rincian objek nilainya paling besar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Pengecualian SPJ UP/GU/TU dapat melebihi Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan proses administrasinya tetap sesuai dengan ketentuan LS : a. Untuk SPJ-GU, pengadaan barang dan jasa yang bersifat mendesak (utamanya pengadaan bahan makanan, obat-obatan, alat kesehatan yang habis pakai, bahan laboratorium, film x- Ray, Reagen dan Gas medis) untuk Rumah Sakit dan Dinas Sosial, dituangkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK), paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); b. Sewa stand pameran ; c. Pengadaan tanah ; c. Perjalanan dinas ke luar negeri kecuali yang dilakukan melalui pihak ke tiga (travel biro) harus dilaksanakan dengan LS. Dokumen SPJ untuk dikirim ke Bagian Kas Daerah dan Pembelanjaan Biro Keuangan : a. Bendahara Pengeluaran sebagai Koordinator Administrasi Keuangan. 1) Pengantar SPJ UP/GU/TU/Fungsional (BP-26) 2) Rekapitulasi SPJ (BP-27) 3) Laporan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Bendahara Pengeluaran (BP-31)


98

4) Foto copy Rekening Koran Bank Jatim b. Bendahara Pengeluaran sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di KPA TU dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di KPA : 1) Buku Kas Umum (BKU) (BP-28) 2) Buku Pembantu Per Rincian Objek (BP-29) 3) Laporan Penyerapan Belanja (BP-30) 4) Laporan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Bendahara Pengeluaran Pembantu (BP-31) 5) Bukti Pengeluaran disusun berdasarkan nomor urut BKU. 8. Lampiran Bukti Pendukung SPJ yang dikirim ke Bagian Kas Daerah dan Pembelanjaan Biro Keuangan adalah kwitansi. C. MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BENDAHARA PENGELUARAN 1. Pencairan Dana UP a. Berdasarkan Surat Gubernur tentang Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran membuat SPP-UP untuk diajukan kepada PPK-SKPD. b. PPK-SKPD meneliti dokumen SPP-UP, setelah dinyatakan sah dan lengkap diterbitkan SPM-UP yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya dokumen SPP-UP. c. Dokumen SPM diajukan ke Bagian Kas Daerah dan Pembelanjaan pada Biro Keuangan untuk diteliti kelengkapan dan keabsahannya, selanjutnya dibuatkan SP2D sebagai dasar pencairan dana UP di Bank Jatim. 2. Pertanggungjawaban Dana UP/GU dan Pencairan Dana GU a. Pengajuan Permohonan Ganti Uang (GU) maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan. b. Untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program dan kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu mengirimkan dokumen SPJ secara langsung kepada PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. c. Bendahara Pengeluaran merekap SPJ dari Bendahara Pengeluaran Pembantu, kemudian hasil rekap SPJ dikirim kepada PPK-SKPD selambat-lambatnya tanggal 8. d. PPK-SKPD memverifikasi dokumen SPJ dan membuat pengesahan SPJ dan mengirimkan kepada bagian Kas Daerah dan Pembelanjaan pada Biro Keuangan selambat-lambatnya tanggal 10. Pengesahan SPJ merupakan dokumen yang disetarakan dengan rincian penggunaan SP2D UP / GU yang lalu. e. Berdasarkan Pengesahan SPJ dari PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran membuat SPP-GU kepada PA melalui PPK-SKPD. f. PPK-SKPD meneliti dokumen SPP-GU, setelah dinyatakan lengkap diterbitkan SPM-GU yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya dokumen SPP-GU. g. Agar proses pencairan dana GU tidak melampaui bulan yang bersangkutan, maka penerimaan dokumen SPM-GU kepada Bagian Kas Daerah dan Pembelanjaan pada Biro Keuangan paling lambat tanggal 20 untuk diteliti kelengkapan dan keabsahannya. Kemudian dibuatkan Persetujuan Rincian Penggunaan SP2D GU dan SP2D GU sebagai dasar pencairan dana GU di Bank Jatim.


99

h. Dalam hal dokumen SPM-GU dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, Bagian Kas Daerah dan Pembelanjaan pada Biro Keuangan menerbitkan Surat Penolakan Penerbitan SP2D. Untuk selanjutnya diserahkan kepada Pengguna Anggaran agar dilakukan penyempurnaan SPM-GU. 3. Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana TU a. PA mengajukan Permohonan Tambahan Uang (TU) beserta Rincian Rencana Penggunaan TU kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Keuangan. b. Pengajuan Permohonan Tambahan Uang (TU) maksimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. c. Berdasarkan Persetujuan Permohonan Tambahan Uang, Bendahara Pengeluaran membuat SPP-TU kepada PA melalui PPK-SKPD. d. PPK-SKPD meneliti dokumen SPP-TU, setelah dinyatakan sah dan lengkap diterbitkan SPM-TU yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya dokumen SPP-TU. e. Dokumen SPM-TU diajukan kepada Bagian Kas Daerah dan Pembelanjaan pada Biro Keuangan untuk diteliti kelengkapan dan keabsahannya, selanjutnya dibuatkan SP2D sebagai dasar pencairan dana TU di Bank Jatim. f. Dalam hal dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, Bagian Kas Daerah dan Pembelanjaan pada Biro Keuangan menerbitkan Surat Penolakan Penerbitan SP2D. Untuk selanjutnya diserahkan kepada Pengguna Anggaran agar dilakukan penyempurnaan SPM. g. Dalam hal Dana TU tidak habis digunakan, maka sisa TU harus disetorkan ke rekening Kas daerah pada bulan yang berkenaan ; h. Penggunaan Dana TU harus dipertanggungjawabkan secara terpisah dengan SPJGU, namun pertanggungjawabannya bersamaan dengan SPJ-GU. SPJ-TU dilampiri bukti setor sisa TU. i. Untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program dan kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu mengirimkan dokumen SPJ-TU secara langsung kepada PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. j. Bendahara Pengeluaran merekap SPJ-TU dari Bendahara Pengeluaran Pembantu, kemudian hasil rekap SPJ-TU dikirim kepada PPK-SKPD selambat-lambatnya tanggal 8. k. PPK-SKPD memverifikasi dokumen SPJ-TU dan membuat pengesahan SPJ-TU dan mengirimkan kepada Bagian Kas Daerah dan Pembelanjaan pada Biro Keuangan selambat-lambatnya tanggal 10. Pengesahan SPJ merupakan dokumen yang disetarakan dengan rincian penggunaan SP2D TU yang lalu. l. Rincian penggunaan SP2D-TU yang lalu dikirim ke Bagian Kas Daerah dan Pembelanjaan pada Biro Keuangan untuk dibuatkan Persetujuan Rincian Penggunaan SP2D TU dan dilakukan pembebanan sesuai rekening belanja. 4. Pencairan Dana LS a. Berdasarkan SPD, PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS pengadaan barang/jasa untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengajuan SPPLS. b. SPP-LS diajukan kepada PPK-SKPD.


100

c. PPK-SKPD meneliti dokumen SPP-LS, setelah dinyatakan lengkap diterbitkan SPM-LS yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya dokumen SPP-LS. d. SPM beserta lampirannya diajukan kepada Bagian Kas Daerah dan Pembelanjaan pada Biro Keuangan untuk diteliti pagu anggaran dan kelengkapannya. e. Bagian Kas Daerah dan Pembelanjaan menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya dokumen SPM-LS setelah dinyatakan lengkap dan benar, kemudian SP2D diteruskan ke Bank Jatim. 5. Pencairan dan Pertanggungjawaban Gaji a. Berdasarkan SPD, Pengurus Gaji menyiapkan dokumen SPP Gaji untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengajuan SPP Gaji. b. SPP Gaji diajukan kepada PA melalui PPK-SKPD. c. PPK-SKPD meneliti dokumen SPP Gaji, setelah dinyatakan lengkap diterbitkan SPM Gaji yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya dokumen SPP Gaji. d. SPM beserta lampirannya diajukan kepada Bagian Kas Daerah dan Pembelanjaan pada Biro Keuangan untuk diteliti pagu anggaran dan kelengkapannya. e. Bagian Kas Daerah dan Pembelanjaan menerbitkan SP2D, kemudian SP2D diteruskan ke Bank Jatim. f. Pengurus Gaji mengirimkan dokumen SPJ Gaji Induk kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 20 bulan berkenaan, dikecualikan SPJ Gaji selain gaji induk dapat dikirim bulan berikutnya. g. Bendahara Pengeluaran mengirim SPJ Gaji kepada PPK-SKPD selambatlambatnya tanggal 25. h. PPK-SKPD memverifikasi dokumen SPJ Gaji dan membuat pengesahan SPJ Gaji. 6. Penyetoran Sisa Dana GU, TU dan Jasa Giro Rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalam hal dana GU dan TU tidak habis digunakan selama tahun anggaran berjalan maka sisa dana tersebut harus disetorkan ke rekening kas daerah paling lambat tanggal 31 Desember atau disesuaikan dengan penutupan BKU SPJ bulan Desember.


101

BAB XI PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSIJAWA TIMUR A. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum, sebagaimana diubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur. B. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI RUMAH SAKIT/SKPD/UNU KERJA SKPD LAINNYA 1. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Bagi Rumah Sakit/SKPD/Unit Kerja yang sudah menerapkan PPK-BLUD, maka diberikan suatu keleluasaan/fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dengan suatu prosentase ambang batas tertentu belanja dari pendapatan fungsional, yang pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

102

Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan pengelolaan lebih lanjut secara teknis masingmasing ditetapkan dalam Peraturan Gubernur meliputi : 1) Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); 2) Kewenangan Penghapusan Piutang; 3) Pinjaman; 4) Pengadaan Barang dan Jasa; 5) Sistem Akuntansi; 6) Investasi; 7) Kerjasama; 8) Remunerasi; 9) Rencana Bisnis dan Anggaran; 10)Kriteria pejabat pengelola/pegawai non PNS; 11)Pengaturan Dewan Pengawas; 12)Standar Pelayanan Minimal; 13)Tarif. a. Sistem Penganggaran 1. Tahun Anggaran yang berlaku bag! Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), baik yang berstatus BLUD penuh atau bertahap, mengikuti APBD Provinsi Jawa Timur. 2. Setiap Tahun Anggaran, Pemimpin BLUD menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang berbasis kinerja dengan mengacu pada Rencana Strategi Bisnis (RSB). 3. RBA/RKA-BLUD memuat: a. Rencana pendapatan BLUD selama 1 (satu) tahun dengan kode rekening pendapatan yang meliputi rincian seluruh pendapatan yang sah; b. Rencana belanja BLUD disusun sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan diselaraskan dengan rencana pendapatan yang diperoleh. 4. Penyusunan RKA dan DPA yang dananya bersumber dari APBD (subsidi) maupun penyusunan DIPA yang bersumber dari APBN (subsidi) mengikuti ketentuan yang berlaku. 5. DPA-BLUD yang diajukan kepada Biro Keuangan merupakan gabungan antara DPA-BLUD yang anggaran belanjanya berasal dari pendapatan fungsional (pendapatan-pendapatan lain yang sah) dan DPA yang anggaran belanjanya berasal dari APBD (subsidi). 6. RBA/RKA definitif yang telah mendapat persetujuan Gubernur selanjutnya disebut DPA-BLUD berlaku sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD. 7. Pemimpin BLUD dapat melaksanakan belanja mendahului penetapan DPA. 8. Dalam kondisi tertentu (darurat) dapat melaksanakan belanja di luar DPA dan dilaporkan untuk mendapatkan persetujuan Gubernur yang selanjutnya diusulkan dalam P-APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). 9. Perubahan dan pergeseran belanja : a. Perubahan antar rekening dapat dilakukan sepanjang tidak melampaui ambang batas dalam anggaran fleksibel yang ditetapkan setiap tahun oleh Gubernur;


103

b. Ambang batas fleksibilitas tersebut adalah paling tinggi 10 % dari pelampauan target pendapatan yang sah selain APBD, APBN dan hibah; c. Apabila pendapatannya melebihi target yang ditetapkan dalam DPA tetapi masih dalam ambang batas fleksibilitas, maka kelebihan tersebut dapat digunakan langsung mendahului penetapan Perubahan APBD (P-APBD); d. Apabila pendapatannya melebihi target yang ditetapkan dalam DPA setelah P-APBD tetapi masih dalam ambang batas fleksibilitas, maka kelebihan tersebut dapat digunakan langsung mendahului penyusunan APBD tahun berikutnya; e. Penggunaan pendapatan yang melampaui ambang batas fleksibilitas dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Gubernur; f. Kelebihan pendapatan dan pengeluaran belanja terhadap kelebihan pendapatan dilaporkan kepada Gubernur. b. Penatausahaan Keuangan 1. Untuk Rumah Sakit yang menerapkan PPK - BLUD perhitungan Uang Persediaan (UP) adalah paling banyak sebesar 1/12 dari Belanja Langsung ditambah Belanja Tidak Langsung (Tambahan Penghasilan PNS) dikurangi belanja untuk fungsional. 2. Pemimpin BLUD sebagai Pengguna Anggaran (PA) dapat menguasakan pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 3. Yang ditunjuk sebagai KPA adalah Pejabat Keuangan atau Pejabat Teknis. 4. Pada BLUD dapat ditunjuk lebih dari 1 (satu) KPA sesuai kebutuhan. 5. KPA dalam melaksanakan fungsinya dapat dibantu oleh PPTK. 6. Surat Penyedia Dana (SPD) sebagai dasar pengeluaran kas yang mengakibatkan pembebanan anggaran belanja diterbitkan sekaligus untuk pengeluaran 1 (satu) tahun. 7. Prosedur dan mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban dana yang berasal dari anggaran subsidi (APBD) dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana SKPD yang lain. c. Tata Cara Pengelolaan Pendapatan Fungsional 1. Penerimaan Kas yang diperoleh dari penerimaan pendapatan fungsional bag! BLUD dapat digunakan langsung untuk belanja; 2. Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan fungsional/pendapatan lain yang sah dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD; 3. Bendahara Penerimaan beserta PPK membuka Rekening BLUD di Bank Jatim untuk menampung penyetoran penerimaan pendapatan fungsional/pendapatan lain yang sah; 4. Pendapatan yang diperoleh dari penerimaan fungsional dan penerimaan lain yang sah setiap hari disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas BLUD dan dilaporkan ke KPA; 5. Penerimaan fungsional serta lain-lain PAD yang sah, yaitu penerimaan yang berasal antara lain dari sewa, pembuangan limbah, komisi, potongan, laba usaha kerjasama dengan pihak ketiga yang menggunakan fasilitas BLUD atau pengadaan barang dan jasa menjadi hak BLUD dan wajib dicatat sebagai pendapatan fungsional BLUD; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

104

6. Kelebihan target penerimaan pendapatan dan sisa alokasi anggaran belanja penerimaan fungsional yang tidak terserap sampai dengan akhir tahun anggaran menjadi saldo awal tahun berikutnya dan dilaporkan sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran berjalan; 7. Kelebihan target penerimaan pendapatan pada akhir tahun berjalan dapat digunakan terlebih dahulu untuk kebutuhan operasional dan diperhitungkan pada anggaran belanja tahun berikutnya; 8. Sisa lebih DPA yang bersumber dari penerimaan Subsidi Pemerintah Daerah Provinsi yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran menjadi sisa mati; 9. Terhadap sisa lebih dana/kas dari penerimaan Subsidi APBD pada tahun berkenaan wajib disetorkan kembali ke Kuasa Bendahara Umum Daerah di Biro Keuangan sebagaimana SKPD yang lain; 10. Saldo pada Rekening Koran fungsional harus sama dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran berjalan yaitu selisih antara penerimaan fungsional dengan pengeluaran fungsional; 11. Mekanisme penerimaan dana fungsional : a. Penerimaan fungsional yang diterima oleh Bendahara Penerimaan akan disetor ke Bank Jatim dengan menggunakan STS, dengan mengetahui PPKBLUD; b. Dokumen STS akan disahkan oleh pihak Bank dan kemudian diserahkan ke PPK BLUD untuk dicatat kedalam Buku Kas Umum (BKU) Penerimaan serta jurnal transaksi penerimaan kas sesuai dengan kode rekening pendapatan tersebut; c. Bendahara Penerimaan merekap laporan realisasi pendapatan dari Kasir untuk dijadikan dasar Laporan Realisasi Pendapatan BLUD (Bpn-6); d. Laporan Realisasi Pendapatan BLUD tersebut dilaporkan pada Biro Keuangan dengan tembusan kepada Dinas Pendapatan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. 12. Mekanisme pencairan dana fungsional : a. Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP Fungsional rangkap 2 (dua) kepada PA/KPA melalui PPK-BLUD, dengan dilampiri : − Pengantar SPP Fungsional; − Lampiran lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. b. PPK-BLUD meneliti dokumen SPP Fungsional, setelah dinyatakan sesuai maka diterbitkan SPM Fungsional. PPK-BLUD akan meneruskan SPM Fungsional tersebut kepada PA untuk diotorisasi. c. Berdasarkan SPM Fungsional yang sudah diotorisasi oleh PA, Bendahara Penerimaan wajib dengan segera menyediakan kebutuhan uang tersebut, dengan mencairkan dan mendistribusikan ke Bendahara Pengeluaran. 13. Mekanisme pertanggungjawaban dana fungsional : a. Bendahara Pengeluaran membuat SPJ Fungsional dan mengirimkannya ke PPK-BLUD untuk diteliti kelengkapan dan keabsahannya; b. PPK-BLUD memverifikasi dokumen SPJ Fungsional dan membuat pengesahan SPJ fungsional dan rincian penggunaan dana fungsional yang diotorisasi oleh Pengguna Anggaran (PA). Rincian penggunaan dana fungsional diajukan ke Biro Keuangan; c. Setelah rincian penggunaan dana fungsional disetujui, Biro Keuangan akan menerbitkan Persetujuan Rincian Penggunaan Dana Fungsional.


105

d. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan BLUD dibuat selain mengacu pada ketentuan yang berlaku bagi SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) untuk pendapatan fungsional juga mengacu pada laporan keuangan yang berlaku sebagaimana SKPD yang lain untuk pendapatan APBD (non fungsional). e. Kerjasama Operasional (KSO) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan mengingat keterbatasan dana subsidi dari Pemerintah untuk belanja investasi/modal, BLUD dalam bentuk Kerjasama Operasional (KSO) dengan prinsip efisiensi dan produktifitas. KSO merupakan suatu bentuk kerja sama antara sektor publik (pemerintah) dengan sektor privat (swasta), yang dibangun dengan memanfaatkan kemampuan pihakpihak yang bekerjasama, untuk menyediakan barang publik/asset melalui pengalokasian sumber daya, resiko dan imbalan secara tepat. KSO dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama Operasional antara Pemimpin BLUD dengan pihak lain dan dilaporkan kepada Gubernur. f. Revolving Fund (khusus bag! Rumah Sakit/UPT Dinas Kesehatan). Sistem Revolving Fund adalah sistem pengelolaan dana secara langsung untuk membiayai, mengadakan, penyaluran, dan penjualan obat-obatan, bahan dan alat kesehatan. Kegiatan dimaksud untuk memberikan pelayanan obatan-obatan, bahan dan alat kesehatan kepada pasien serta untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Provinsi yang dilaksanakan oleh Depo Farmasi. Depo Farmasi merupakan unit pelayanan fungsional yang melayani obat-obatan, bahan dan alat kesehatan yang berada di bawah tanggung jawab Instalasi Farmasi. 2. Pola Pengelolaan Keuangan SKPD/UPT Dinas yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Bagi SKPD/UPT yang belum menerapkan PPK BLUD berlaku ketentuan sebagaimana SKPD yang lain. 3. Untuk UPT Dinas Kesehatan kekhususan, yaitu :

(Rumah Sakit Khusus) diberikan

beberapa

a. Pendelegasian wewenang secara penuh kepada KPA UPTD Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Khusus) dalam penyusunan anggaran, pertanggungjawabannya dan pelaporannya. b. Perhitungan dana UP paling banyak 1/10 dari Belanja Langsung ditambah dengan Belanja Tidak Langsung (Tambahan Penghasilan PNS).


106

BAB XII ADMINISTRASI PENGELOLAAN BARANG DAERAH A. DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun Tahun 2007; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kode Lokasi dan Kode Barang; 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2002 tentang Sistem Informasi Barang Daerah (Simbada); 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur; 7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Barang Daerah Provinsi Jawa Timur; 8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Tata Cara Penggunaan Rumah Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. B. INSTTTUSI PENGELOLA BARANG DAERAH 1. Dalam rangka penyeragaman pengelolaan barang daerah sesuai ketentuan yang berlaku perlu adanya institusi pengelolaan barang daerah terdiri dari : a. Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah; b. Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah; c. Kepala Biro Keuangan selaku pembantu pengelola barang milik daerah adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah; d. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah yang bertugas antara lain : a) mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Gubernur melalui Pengelola; b) mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Gubernur melalui pengelola; c) melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;


107

e. f. g.

h.

i.

d) menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya; e) mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; f) mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur melalui Pengelola; g) menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Gubernur melalui Pengelola; h) melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan i) menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran (LBPS) dan laporan barang pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola. Penyimpan Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang; Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap SKPD; Atasan Langsung Penyimpan/Pengurus Barang, tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut: 1) Memberikan persetujuan atas penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang daerah serta berkewajiban untuk mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas Penyimpan Barang; 2) Mengkoordinir dan mensinkronisasikan pelaksanaan kegiatan pencatatan, pelaporan, pengamanan barang inventaris serta berkewajiban untuk mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas Pengurus Barang; 3) gka WASKAT atas penyelenggaraan tugas Penyimpan/ Pengurus Barang dengan cara mengadakan pemeriksaan pembukuan/ pencatatan dan pemeriksaan gudang; 4) Ikut bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian Penyimpan/Pengurus Barang; 5) Memberikan masukan kepada Kepala SKPD dalam pengambilan kebijakan optimalisasi pemanfaatan dan pengamanan barang daerah yang dikelola. Penyimpan Barang, tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut: 1) Menyelenggarakan tata usaha penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang daerah dalam pengurusannya secara tertib dan teratur; 2) Mengerjakan Buku Penerimaan Barang, Buku Pengeluaran Barang, Buku Persediaan Barang, serta buku-buku lainnya sesuai dengan ketentuan; 3) Menyusun dokumen/bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran barang secara tertib dan teratur serta menyampaikan tembusan bukti pengeluaran barang inventaris kepada pengurus barang; 4) Membuat laporan penerimaan, pengeluaran dan persediaan barang baik secara periodik (tiap 3 bulan) maupun insidentil serta menyusun perhitungan/ pertanggungjawaban mengenai pengurusan barang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Gubernur melalui Atasan Langsungnya; 5) Bertanggung jawab kepada Kepala SKPD melalui Atasan Langsungnya mengenai pencatatan, pelaporan, pengamanan serta kerugian atas barangbarang yang diurusnya dari kehilangan, pencurian, rusak atau sebab-sebab lain. Pembantu Penyimpan Barang, mempunyai tugas membantu Penyimpan Barang;


108

j. Pengurus Barang, tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut: 1) Melaksanakan kegiatan pencatatan, pelaporan, pengamanan barang inventaris yang berada di SKPD dan bertanggung jawab kepada Pengguna Barang (Kepala SKPD) atau Pejabat yang ditunjuk; 2) Melaksanakan pemantauan kondisi fisik barang inventaris; 3) Memberikan masukan mengenai kebutuhan barang inventaris kepada Kepala SKPD berkaitan dengan beban tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan; 4) Bertanggung jawab atas penerapan Sistem Komputerisasi Inventarisasi Barang Daerah dalam Program Simbada Otoda Jatim di lingkungan SKPD. k. Pembantu Pengurus Barang, tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut: 1) Membantu pelaksanaan tugas Pengurus Barang; 2) Melaksanakan pemantauan kondisi fisik barang inventaris yang berada di SKPD; 3) Memberikan masukan mengenai kebutuhan barang inventaris kepada Kepala SKPD berkaitan dengan beban tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan; 4) Melaksanakan kegiatan-kegiatan pelaporan secara berjenjang dengan menggunakan Daftar Inventaris, Daftar Rekapitulasi, Daftar Mutasi; 5) Melaksanakan upaya pengamanan terhadap barang daerah pengelolaan satuan kerjanya dengan memberikan labelisasi, pemberian nomor kode lokasi dan kode barang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; 6) Bertanggung jawab atas penerapan Sistem Komputerisasi Inventarisasi Barang Daerah dalam Program Simbada Otoda Jatim di lingkungan SKPD. 2. Kepala SKPD selaku Pengguna Barang dapat menugaskan dan melimpahkan kewenangannya kepada Pejabat Struktural lainnya sebagai Atasan Langsung Penyimpan/Pengurus Barang dengan tujuan optimalisasi kinerja pengelolaan barang daerah di lingkungan SKPD; 3. Pada SKPD hanya terdapat 1 (satu) orang pejabat Atasan Langsung Penyimpan/Pengurus Barang dan 1 (satu) orang Penyimpan Barang serta 1 (satu) orang Pengurus Barang; 4. Dengan mempertimbangkan volume pekerjaan serta jumlah barang yang menjadi tanggung jawab Pengurus Barang, maka Kepala SKPD dapat menunjuk beberapa orang Pembantu Pengurus Barang di SKPD-nya, misal pada Biro/Bidang/UPT masingmasing 1 (satu) Pembantu Pengurus Barang. Sedangkan untuk membantu pelaksanaan tugas Penyimpan Barang dapat ditunjuk maksimal 3 (tiga) Pembantu Penyimpan Barang yang berkedudukan di Gudang yang bersangkutan; 5. Penunjukan Penyimpan Barang, Pengurus Barang, Pembantu Penyimpan Barang, Pembantu Pengurus Barang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Pegawai yang ditunjuk sebagai Penyimpan Barang, Pengurus Barang adalah Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/golongan serendah-rendahnya Pengatur Muda (Il/a), sedangkan untuk Pembantu Penyimpan Barang, Pembantu Pengurus Barang adalah Pegawai Negeri Sipil (tidak diperbolehkan tenaga honorer); b. Penunjukan Penyimpan Barang, Pengurus Barang, Pembantu Penyimpan Barang, Pembantu Pengurus Barang hendaknya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak sering terjadi penggantian. 6 .a. Pengelolaan barang pada Rumah Sakit yang memiliki barang-barang medis dan memerlukan pengamanan khusus dapat ditunjuk Penyimpan Barang Medis tersendiri yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan barang medis yang berada di Gudang Khusus Medis Rumah Sakit yang bersangkutan;


109

b. Penyimpan Barang Medis bertanggung jawab kepada Kepala SKPD melalui Atasan Langsung Penyimpan/Pengurus Barang (Sub Bagian Perlengkapan) mengenai pencatatan, pelaporan, pengamanan serta kerugian atas barang-barang yang diurusnya dari kehilangan, pencurian, rusak atau sebab-sebab lain; c. Tata cara penerimaan, pengeluaran, pencatatan/pembukuan penyusunan dokumen dan pembuatan laporan pengelolaan barang medis berlaku ketentuan sebagaimana Penyimpan Barang Non Medis; d. Mengingat barang medis memerlukan penanganan dan pengetahuan khusus maka Penyimpan Barang Medis yang ditetapkan harus berlatar belakang pendidikan Apoteker; e. Dengan mempertimbangkan volume pekerjaan, apabila diperlukan hanya dapat ditunjuk 1 (satu) orang Pembantu Penyimpan Barang Medis. 7. Atasan Langsung Penyimpan/Pengurus Barang, Penyimpan Barang, Pengurus Barang, Pembantu Penyimpan Barang, Pembantu Pengurus Barang, Penyimpan Barang Medis dan Pembantu Penyimpan Barang Medis, diupayakan dari Pejabat/Staf Tata Usaha/ Umum/Sekretaris yang menangani Perlengkapan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. C. STANDARISASI BARANG DAN HARGA SATUAN BARANG 1. Standarisasi Barang dan Harga Satuan Barang ditetapkan oleh Gubernur merupakan pembakuan harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu. 2. Standarisasi Barang dan Harga Satuan Barang merupakan pedoman untuk menyusun: − Rencana Belanja Barang sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah. − Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah (RKPBMD). 3. Harga satuan pelaksanaan kegiatan mengikuti ketentuan Standarisasi barang dan harga satuan barang yang telah ditetapkan oleh Gubernur. 4. Standarisasi Barang dan Harga Satuan Barang digunakan untuk menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKBMD/RKPBMD) serta sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing SKPD sebagai bahan penyusunan RAPED. 5. Apabila diperlukan karena situasi pasar yang mengalami perubahan, atau sebabsebab lain yang mendesak, maka Standar Barang dan Harga Satuan Barang dapat dievaluasi, disesuaikan dan ditetapkan kembali oleh Gubernur sebagai salah satu pedoman pelaksanaan APBD berjalan. D. PERENCANAAN KEBUTUHAN Dalam rangka perencanaan Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Daerah setiap tahun anggaran dilakukan koordinasi secara terpadu dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pengguna Barang merencanakan dan menyusun kebutuhan barang dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA SKPD) sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;


110

2. Masing-masing SKPD menyusun Rencana Kebutuhan Barang dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang kemudian menyampaikan kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola untuk meneliti dan menyusun menjadi Rencana Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD); 3. Rencana kebutuhan barang SKPD disusun berdasarkan Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah yang ditetapkan Kepala Daerah; 4. Setelah APBD ditetapkan setiap SKPD menyusun Daftar Rencana Tahunan Barang dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui pengelola; 5. Berdasarkan Rencana Tahunan Barang dari semua SKPD, diteliti dan dihimpun menjadi Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) untuk satu tahun anggaran. 6. Daftar kebutuhan barang daerah tersebut dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah; dan 7. Format Rencana Kebutuhan Barang SKPD dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang SKPD menggunakan program aplikasinya. E. PENGADAAN BARANG/JASA 1. Seluruh hasil Pengadaan/Belanja Barang berwujud maupun tidak berwujud, Hasil Penelitian, Kajian, Studi, Perencanaan, Pengawasan termasuk Software dicatat dalam Buku Pengadaan Barang SKPD yang bersangkutan dan Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berkewajiban melaporkan setiap triwulan kepada Gubernur melalui Biro Administrasi Pembangunan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengadaan Barang berdasarkan data dari Bendahara Pengeluaran dan Penyimpan Barang yang disusun oleh Sekretaris Badan/Kepala Bagian Tata Usaha bag! Badan/Dinas, sedangkan bag! Biro/Kantor disusun oleh Kasubag Tata Usaha. 2. Dalam penyusunan Laporan Hasil Pengadaan Barang agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Laporan Hasil Pengadaan Barang dimaksud terdiri dari : Laporan Hasil Pengadaan Barang Inventaris dan Laporan Hasil Pengadaan Barang Pakai Habis yang sebelumnya telah dilakukan rekonsiliasi dengan realisasi Belanja Modal serta realisasi belanja barang. b. Dalam rangka penyusunan Neraca Daerah, hasil pengadaan barang yang dibantukan kepada Pihak Lain di luar lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur (rekening Belanja Modal dengan obyek rekening Belanja Bantuan Barang Daerah) agar dapat dibedakan/dipisahkan dari Hasil Pengadaan Barang yang dipergunakan SKPD yang bersangkutan, karena hasil pengadaan barang tersebut tidak menambah asset Pemerintah Provinsi. Selanjutnya Hasil Pengadaan Barang Bantuan dimaksud tetap wajib dilaporkan kepada Biro Keuangan. c. Nilai barang hasil pengadaan yang dicatat adalah nilai pembelian dari belanja barang termasuk PPN. d. Laporan Hasil Pengadaan Barang harus disampaikan kepada Gubernur dengan jadwal sebagai berikut: − Triwulan I paling lambat tanggal 15 April 2009 ; − Triwulan II paling lambat tanggal 15 Juli 2009 ; − Triwulan III paling lambat tanggal 15 Oktober 2009 ; − Triwulan IV paling lambat tanggal 15 Januari 2010.


111

3.

4.

5.

6.

7.

e. Berdasarkan Laporan Hasil Pengadaan dari SKPD, Biro Administrasi Pembangunan mengevaluasi dan mengkompilasi serta menyusun Daftar Hasil Pengadaan Barang Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 sebagai salah satu lampiran perhitungan APBD. a. Pengadaan Jasa Pemeliharaan/Perbaikan Gedung yang tidak merubah bentuk, desain dan fungsinya serta Jalan/Jembatan dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) proses administrasi pengadaannya dilakukan secara langsung oleh SKPD sesuai prosedur yang berlaku tanpa melibatkan/verifikasi dari instansi teknis terkait, sedangkan untuk pemeliharaan/perbaikan dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) mulai proses perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan proses administrasi pengadaannya, dilakukan oleh SKPD sesuai prosedur yang berlaku dengan melibatkan/verifikasi instansi teknis terkait. b. Pengadaan Jasa Pemeliharaan/Perbaikan Kendaraan Bermotor dengan nilai sampai dengan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) proses administrasi pengadaannya dilakukan secara langsung oleh SKPD sesuai prosedur yang berlaku tanpa melibatkan/verifikasi dari instansi teknis terkait, sedangkan untuk pemeliharaan/perbaikan dengan nilai di atas Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) mulai proses perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan proses administrasi pengadaannya, dilakukan oleh SKPD sesuai prosedur yang berlaku dengan melibatkan/verifikasi instansi teknis terkait. Tidak dibenarkan untuk melakukan pengadaan piranti lunak/program komputer yang diproduksi tanpa ijin dari pemegang hak cipta atau tanpa ijin dari pihak yang memperoleh lisensi (Surat Edaran Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan selaku Tim Evaluasi Pengadaan tanggal 10 April 1995 Nomor: SE.02/TEP.M.EKKU/1995). Pelaksanaan pengadaan jasa dinyatakan telah selesai dilaksanakan dengan menerbitkan Berita Acara Penyelesaian/Penyerahan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pihak Penyedia Jasa serta Pejabat Pembuat Komitmen. Pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi dinyatakan telah selesai dilaksanakan dengan menerbitkan Berita Acara Penyelesaian/Penyerahan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pihak Penyedia Jasa dengan Pejabat Pembuat Komitmen setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Pekerjaan yang dibentuk oleh PA/KPA. Khusus hasil pengadaan jasa konsultan terkait dengan pekerjaan konstruksi, dokumen hasil perencanaannya harus diserahkan kepada Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha untuk disimpan sebagai dokumen berharga. Untuk lingkungan Sekretariat Daerah diserahkan kepada Biro Administrasi Pembangunan.

F. PEMERIKSAAN BARANG 1.

Pemeriksaan barang dilaksanakan oleh Panitia Pemeriksa Barang terhadap seluruh barang hasil pengadaan dengan nilai di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang berasal dari penyedia barang dengan cara membandingkan antara kondisi fisik barang dengan spesifikasi/jumlah barang yang tercantum dalam dokumen kontrak yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berkompeten dengan penyedia barang. 2. Hasil pemeriksaan barang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang. 3. Panitia Pemeriksa Barang : a. Panitia Pemeriksa Barang di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dibentuk oleh Gubernur Jawa Timur;


112

4. 5.

6.

7.

b. Untuk Pemeriksaan Barang pada Badan/Dinas/Lembaga yang menggunakan dana APBD dilaksanakan oleh 1 (satu) Panitia Pemeriksa Barang yang dibentuk oleh Kepala SKPD yang bersangkutan; c. Keputusan pembentukan Panitia Pemeriksa Barang dimaksud disampaikan kepada Biro Keuangan dan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur; d. Susunan keanggotaan Panitia Pemeriksa Barang terdiri dari unsur-unsur di dalam SKPD dan dapat melibatkan unsur teknis terkait sesuai kebutuhan. Pemeriksaan barang dilaksanakan pada saat masa pengadaan barang sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak masih berlaku. Apabila dalam pemeriksaan ditemui spesifikasi/jumlah barang tidak sesuai dengan dokumen kontrak dengan kondisi : a. Penyedia barang tidak dapat memberikan alasan relevan serta menyatakan tidak sanggup melengkapi spesifikasi/jumlah barang sedangkan batas waktu pelaksanaan barang telah berakhir, maka barang dimaksud ditolak dan dikembalikan kepada penyedia barang, selanjutnya Panitia Pemeriksa Barang menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan segera memberitahukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen. b. Penyedia barang dapat memberikan alasan yang relevan serta menyatakan sanggup melengkapi spesifikasi/jumlah barang dalam batas waktu pelaksanaan pengadaan barang sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak, maka barang dimaksud dapat diserahkan kepada Penyimpan Barang untuk disimpan sebagai barang titipan. Dan apabila Penyedia Barang telah melengkapi spesifikasi/jumlah barang sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak maka Panitia Pemeriksa Barang dapat menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Barang. c. Penyedia barang dapat memberikan alasan yang relevan serta menyatakan sanggup melengkapi spesifikasi/jumlah barang, namun melebihi batas waktu pelaksanaan pengadaan barang sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak, maka Panitia Pemeriksa Barang memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan denda sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak, dan apabila Penyedia Barang telah melengkapi spesifikasi/jumlah barang serta dapat menunjukkan bukti pembayaran denda sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak maka Panitia Pemeriksa Barang dapat menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Barang. Berita Acara Pemeriksaan Barang dinyatakan sah apabila telah ditanda tangani sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota panitia (Ketua/Sekretaris dan 2 orang anggota) serta Pihak Penyedia barang. Bilamana Anggota Panitia berhalangan pada saat pemeriksaan barang, maka harus dibuatkan surat keterangan dari panitia yang ditanda tangani oleh Ketua/Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pengadaan barang pada UPT, maka hasil pengadaan barang pada UPT dengan nilai antara Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pelaksanaan pemeriksaan barang dapat dilakukan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pemeriksa Barang yang telah ditunjuk oleh Kepala Unit. Pejabat Pemeriksa dimaksud berasal dari salah satu pejabat struktural pada UPT yang bersangkutan. Hasil Pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh Pejabat Pemeriksa dan Pihak Penyedia barang.


113

G. AKUNTANSIBARANG 1. Barang diakui sebagai asset sejak barang diterima oleh Penyimpan Barang atau Pejabat penerima lainnya dan dicatat/dibukukan sebesar nilai yang dibayarkan/ dikeluarkan termasuk pajak-pajak berdasarkan dokumen penyerahan yang sah antara lain Surat Perintah Kerja, Surat Perjanjian, Berita Acara Serah Terima Pengelolaan, Berita Acara Serah Terima Hibah dll. 2. Pencatatan barang yang berada dalam gudang (persediaan) dilakukan oleh Penyimpan Barang dalam Buku Penerimaan/Buku Persediaan serta Kartu Barang untuk tiap-tiap jenis barang. Nilai persediaan barang pakai habis maupun inventaris yang ada dalam tanggung jawab Penyimpan Barang dicatat dari nilai pembelian barang termasuk PPN, selanjutnya untuk memantau total nilai persediaan barang pakai habis menggunakan metoda rata-rata (average). Sedangkan untuk persediaan barang inventaris nilainya dicatat sesuai dengan harga perolehan yang tercantum dalam dokumen kontrak termasuk PPN. 3. Pencatatan barang khususnya yang berasal dari Penyimpan Barang agar dapat dilaksanakan dengan akurat dan Akuntabel maka dasar pencatatan barang berupa PB.35 (Surat Perintah Pengeluaran/Penyaluran Barang), PB.29 (Bukti Pengambilan Barang dari Gudang) maupun Berita Acara Serah Terima Pengelolaan harus didistribusikan sebagai berikut: a. Lembar ke 1 (satu) didistribusikan kepada Penyimpan Barang (Legger/pertinggal) sebagai bahan penyusunan Hasil Pengadaan barang serta pencatatan pengeluaran dalam pembukuan barang di gudang ; b. Tembusan/lembar ke 2 (dua) didistribusikan kepada Pengurus Barang/Pembantu Pengurus Barang SKPD Penerima (pengelola) sebagai dasar pencatatan/ pendaftaran barang dimaksud sebagai kekayaan daerah dan pencatatan dimaksud dapat dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan metoda pengakuan akuntansi, sehingga diperoleh data barang yang up to date dan akurat. c. Tembusan/lembar ke 3 (tiga) didistribusikan kepada Atasan Langsung Penyimpan/ Pengurus Barang sebagai bahan evaluasi Laporan Pengelolaan Barang. d. Tembusan/lembar ke 4 (empat) didistribusikan pada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu dimana beban rekening pembayaran barang dimaksud berada sebagai bahan penyusunan Berita Acara Serah Terima Kegiatan kepada Gubernur. 4. Pencatatan barang dalam pemanfaatan (di luar gudang) dilakukan oleh Pengurus Barang dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) untuk tiap-tiap jenis barang tanggal pencatatan sesuai dengan tanggal Berita Acara Penerimaan Barang. 5. Pengurangan barang karena penghapusan dicatat sebesar nilai buku barang yang dihapus pada saat adanya transaksi penjualan (tanggal kuitansi), pemusnahan (tanggal Berita Acara Pemusnahan). 6. Pemerintah Provinsi setiap tahun menyusun Neraca Daerah, salah satu komponennya adalah Daftar Aktiva Tetap, maka untuk memperoleh data dan nilai aktiva tetap yang akurat, diwajibkan kepada setiap SKPD untuk membuat Daftar Aktiva Tetap per 31 Desember 2009 dan disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 15 Januari 2010. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

114

H. PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN PENYALURAN BARANG 1. Dalam rangka pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang di bawah pengelolaan SKPD, Gubernur menetapkan Atasan Langsung Penyimpan/ Pengurus Barang, Penyimpan Barang dan Pembantu Penyimpan Barang atas usulan Kepala SKPD. Khusus Rumah Sakit dapat ditetapkan Penyimpan Barang Medis dan Pembantu Penyimpan Barang Medis oleh Gubernur Jawa Timur atas usulan Direktur Rumah Sakit. 2. Seluruh barang hasil pengadaan yang berasal dari penyedia barang dengan nilai diatas Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) harus diterima oleh Penyimpan Barang. Hasil penerimaan barang dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Barang (Peng.3), sedangkan untuk pengadaan sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dokumen pengadaan barangnya harus diketahui oleh Penyimpan Barang dan dipergunakan oleh Penyimpan Barang sebagai dasar pencatatan. 3. Berita Acara Penerimaan Barang (Peng.3) dinyatakan sah apabila telah ditandatangani oleh Penyimpan Barang serta Pihak Penyedia Barang. 4. Barang yang akan diterima harus disertai dokumen yang jelas, menyatakan macam/ jenis, jumlah, harga dan spesifikasi barang. 5. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengadaan barang pada UPT, mekanisme penerimaan barang dari hasil pengadaan barang diatur sebagai berikut: a. Untuk nilai di atas Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) penerimaan barang dilakukan oleh Pembantu Pengurus Barang pada UPT yang bersangkutan dalam hal ini bertindak selaku Pembantu Penyimpan Barang hasil penerimaan dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Barang (PB.3), untuk pengadaan sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) harus diketahui oleh Pembantu Pengurus Barang pada UPT dan wajib memberikan foto copy dokumennya; b. Untuk pengadaan barang dengan nilai di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) penerimaan barang dilaksanakan setelah diadakan pemeriksaan oleh Pejabat Pemeriksa Barang pada UPT yang bersangkutan dan hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang; c. Pejabat yang berwenang memberikan perintah penerimaan dan pengeluaran barang pada UPT adalah Kepala UPT yang bersangkutan dalam hal ini bertindak selaku Atasan Langsung Pembantu Pengurus/Penyimpan Barang pada UPT. 6. Penyimpan Barang wajib menjaga dan memelihara kondisi fisik barang yang ada dalam tanggung jawabnya agar selalu dalam keadaan siap untuk dipergunakan, untuk itu sistem pengelolaan barang di gudang dianjurkan dengan menggunakan metoda masuk pertama keluar pertama (First In First Out). 7. Untuk pemantauan nilai dan kondisi persediaan barang yang ada dalam tanggung jawab Penyimpan Barang, maka Penyimpan Barang berkewajiban menyusun Laporan Persediaan Barang setiap triwulan, baik Laporan Persediaan Barang Inventaris maupun Laporan Persediaan Barang Pakai Habis, selanjutnya disampaikan ke Biro Keuangan dengan jadwal sebagai berikut: − Triwulan I paling lambat tanggal 15 April 2009; − Triwulan II paling lambat tanggal 15 Juli 2009; − Triwulan III paling lambat tanggal 15 Oktober 2009; − Triwulan IV paling lambat tanggal 15 Januari 2010. Untuk UPT laporan disampaikan pada Dinas masing-masing dengan jadwal sebagai berikut: − Triwulan I paling lambat tanggal 10 April 2009; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

115

Triwulan II paling lambat tanggal 10 Juli 2009; − Triwulan III paling lambat tanggal 10 Oktober 2009; − Triwulan IV paling lambat tanggal 10 Januari 2010. 8. Mekanisme Pembukuan Penyimpan Barang : a. Penerimaan Barang : 1) Dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan Penerimaan Barang : a) Surat Perintah Penerimaan Barang (PB.35) dari Atasan Langsung Penyimpan Barang selaku pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala SKPD yang dalam hal ini bertindak sebagai Pengguna Barang; b) Dokumen Kontrak/Perjanjian/SPK serta Berita Acara Pemeriksaan Barang bagi barang-barang hasil pengadaan; c) Berita Acara Serah Terima Pengelolaan bagi barang-barang yang berasal dari SKPD lain lingkup Pemerintah Provinsi beserta data/dokumen yang diperlukan; d) Berita Acara Serah Terima Hibah/Bantuan bagi barang-barang dari Lembaga/Instansi/Perorangan di luar Pemerintah Provinsi beserta data/ dokumen yang diperlukan; 2) Berdasarkan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada angka (1) Penyimpan Barang harus melakukan Pembukuan/Pencatatan Barang yang diterimanya ke dalam Buku Penerimaan Barang (PB.21) selanjutnya dari Buku Penerimaan Barang dipisahkan berdasarkan kategori spesifikasi barang yaitu untuk barang inventaris dicatat di Buku Barang Inventaris (PB.18) sebagai unsur penambah, sedangkan untuk barang pakai habis dicatat di Buku Barang Pakai Habis (PB.19) sebagai unsur penambah, khusus untuk barang-barang yang diperoleh dari hasil pengadaan dari dana APBD juga dicatat dalam Buku Pengadaan Barang (PB.20) dan selanjutnya catatan PB.20 dimaksud dapat dijadikan salah satu sumber data penyusunan Laporan Hasil Pengadaan Barang (PB.l). b. Penyaluran/Pengeluaran Barang : 1) Dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan Pengeluaran Barang adalah Surat Perintah Pengeluaran/Penyaluran Barang (PB.35) dari Atasan Langsung Penyimpan Barang. 2) Berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran/Penyaluran Barang (PB.35), Penyimpan Barang menerbitkan Bukti Pengambilan Barang dari Gudang (PB.29) atau Delivery Order/DO. 3) Khusus untuk barang-barang inventaris yang dikeluarkan untuk SKPD/UPT di lingkungan Pemerintah Provinsi harus dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan dan harus diketahui serta dicatat oleh Pengurus/Pembantu Pengurus Barang SKPD/UPT Penerima (pengguna). Sedangkan untuk barang inventaris yang dikeluarkan untuk dihibahkan kepada Instansi/Badan Usaha/Perorangan di luar lingkup Pemerintah Provinsi dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hibah. 4) Semua barang yang dikeluarkan harus dicatat oleh Penyimpan Barang dalam Buku Pengeluaran Barang (PB.21.A), selanjutnya dari Buku Pengeluaran Barang dipisahkan berdasarkan kategori spesifikasi barang yaitu untuk barang inventaris dicatat di Buku Barang Inventaris (PB.18) sebagai unsur pengurang, sedangkan untuk barang pakai habis dicatat di Buku Barang Pakai Habis (PB.19) sebagai unsur pengurang. −


116

9. Atasan Langsung Penyimpan Barang bersama-sama Penyimpan Barang wajib melakukan Stock Opname atas barang-barang yang berada dalam gudang minimal 3 (tiga) bulan sekali, sekaligus menyusun Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang Inventaris (PB.27) maupun Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang Pakai Habis (PB.28). 10. Untuk memudahkan pemantauan kondisi fisik dan jumlah barang, Penyimpan Barang juga diwajibkan untuk mencatat dalam Kartu Barang (PB.22) untuk tiap jenis barang serta dalam Kartu Persediaan Barang (PB.23) juga untuk tiap jenis barang. Kartu Barang harus diletakkan melekat pada lokasi (tumpukan) barang, sedangkan Kartu Persediaan Barang disimpan oleh Penyimpan Barang. I. INVENTARISASI 1. Barang Milik Daerah yang dipergunakan oleh SKPD harus dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan Dinas. 2. SKPD berkewajiban melaksanakan pengamanan terhadap barang daerah yang dikelolanya antara lain dengan melakukan tindakan : a. Pengamanan fisik : penjagaan, pemagaran, pemasangan plang, pemberian label dan lain sebagainya. b. Pengamanan administrasi (yuridis) : pengurusan bukti-bukti kepemilikan berupa sertifikat, 1MB, BPKB serta alat bukti lain yang sah. c. Pengamanan data : tertib administrasi pencatatan, pelaporan. Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana huruf a, b, dan c dapat dianggarkan dari APBD pada SKPD masing-masing. 3. Dalam rangka pelaksanaan inventarisasi barang daerah dibawah penggunaan SKPD, Kepala SKPD dapat menunjuk Atasan Langsung Penyimpan/Pengurus Barang, Penyimpan Barang, Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang dan mengusulkan kepada Gubernur untuk penetapannya. 4. Mekanisme pencatatan/pembukuan dan penanganan barang inventaris dalam pemanfaatan : a. Pengurus Barang/Pembantu Pengurus Barang mencatat/membukukan barang inventaris yang diterimanya dalam Daftar Kekayaan Pengguna (SKPD) dengan berdasarkan : 1) Kontrak (Kwitansi/Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian); 2) Surat Perintah Pengeluaran/Penyaluran Barang (PB.35) dan Bukti Pengambilan Barang dari Gudang (PB.29); 3) Berita Acara Serah Terima Penggunaan Barang Inventaris dari SKPD lingkup Pemerintah Provinsi; 4) Berita Acara Serah Terima Hibah dari Pihak Lain di luar Pemerintah Provinsi; 5) Dokumen lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. b. Dalam waktu 1 (satu) minggu sejak barang inventaris diterimanya, maka Pengurus/Pembantu Pengurus Barang berkewajiban memberikan labelisasi nomor kode barang dan kode lokasi sebagai identitas barang dimaksud. c. Melaksanakan pemasangan plang (tanah) dan plat nomor bangunan/gedung. 5. Laporan Mutasi : a. Laporan mutasi barang inventaris dilaksanakan dan dilaporkan tiap semester/6 (enam) bulan sekali yaitu semester I (1 Januari s/d 30 Juni) dan semester II (1 Juli s/d 31 Desember) tahun anggaran berjalan serta wajib disampaikan ke Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

117

b. Laporan Mutasi Barang harus dilampiri penjelasan-penjelasan dari Kepala SKPD berkaitan dengan adanya ketidak sesuaian antara Laporan Mutasi Pertambahan Asset dengan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2009. c. Agar penjelasan SKPD dimaksud dapat menggambarkan realita yang sebenarnya (wajar), maka sebelum menyusun Laporan Mutasi, SKPD dapat menyelenggarakan Validasi Data dengan melibatkan unsur-unsur pencatat asset (Perlengkapan) serta unsur-unsur pembeli asset (PPTK) dan unsur Keuangan (Akuntansi). 6. Validasi Data Barang Daerah : Sebagai tindak lanjut hasil Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2008, maka pada tahun 2009 di seluruh SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan dikoordinir Biro Keuangan melaksanakan Validasi Data Barang Daerah dengan fokus pengisian kolom-kolom kosong pada data Simbada berupa data tanah, bangunan, peralatan mesin, gedung, jaringan dan jembatan serta aktiva tetap lainnya, dengan tujuan : a. Mutu data base barang daerah dalam Simbada Otoda Jatim dapat ditingkatkan keakurasiannya; b. Perubahan baik berupa penambahan maupun pengurangan dapat dilaksanakan sebanding (proporsional) dengan Hasil Pengadaan Barang (HPB) Inventaris tahun 2008 serta Penghapusan Barang Inventaris selama tahun 2008; c. Implementasi penerapan Simbada Otoda Jatim pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sampai level UPT. 7. Apabila terjadi perubahan baik akibat dari merger maupun penyerahan kewenangan dalam rangka otonomi daerah maka barang-barang inventaris yang berasal dari instansi yang bergabung (merger) maupun yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terlebih dahulu harus dilakukan Validasi Data dengan dikoordinir Biro Keuangan dan hasilnya merupakan lampiran dari Berita Acara Serah Terima. 8. Pensertifikatan Tanah Pemerintah Provinsi Jawa Timur: a. Untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah-tanah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang belum bersertifikat, maka Kepala SKPD bertanggung jawab atas pensertifikatannya, untuk keperluan tersebut masing-masing SKPD dapat mengalokasikan dana sesuai kemampuan APBD, atau diusulkan pensertifikatannya kepada Biro Keuangan dengan dilampiri dokumen-dokumen pendukungnya (selengkap mungkin), serta ikut membantu sepenuhnya terhadap pelaksanaan pensertifikatannya. b. Sebagai tahap awal agar Kepala SKPD melakukan pendaftaran pensertifikatan tanah sehingga tercatat dalam buku tanah BPN sesuai dengan luas tanah yang dikelolanya dan belum bersertifikat sebagaimana tercatat dalam KIB.A. c. Pelaksanaan sertifikasi tanah dapat dilaksanakan dengan cara bekerjasama dengan Badan Pertanahan melalui cara Swakelola atau dengan jasa menggunakan penyedia jasa dalam hal ini Notaris/PPAT. d. Apabila menggunakan jasa Notaris/PPAT pelaksanaan pembayarannya dapat dilakukan secara bertahap sebesar 50 % pada saat pendaftaran ukur dengan dilampiri bukti pendaftaran ukur, untuk angsuran tahap kedua sebesar 40 % dengan dilampiri foto copy SK Hak Atas Tanah dari Pejabat Pertanahan yang berwenang dan pembayaran sisa angsuran sebesar 10 % dengan dilampiri foto copy Sertifikat Hak Atas Tanah dari Pejabat Pertanahan yang berwenang dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.


118

e. Apabila pelaksanaan sertifikasi tanah dimaksud selama Tahun Anggaran 2009 diprediksikan tingkat penyelesaiannya hanya sampai tahap tertentu (misal pengukuran), maka dalam pengalokasian anggaran maupun kontrak yang dibuat dengan Penyedia Jasa Notaris/PPAT hanya sebatas pada tahap proses penyelesaian sertifikat yang diprediksi, selanjutnya dalam Tahun Anggaran berikutnya dapat dialokasikan dana untuk lebih lanjut. J. PEMELIHARAAN BARANG DAERAH 1. Untuk menghindari penurunan kemampuan produktifitas barang daerah agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka Kepala SKPD dapat mengalokasikan biaya pemeliharaan terhadap barang Inventaris yang sudah tercatat dalam Buku Inventaris pada SKPD dengan berdasarkan pada hasil inventarisasi yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, serta skala prioritas pelaksanaan pemeliharaan barang. 2. Biaya pemeliharaan barang inventaris pinjam pakai ditanggung oleh SKPD yang bersangkutan/pemakai sesuai perjanjian. 3. Penyelenggaraan pemeliharaan dapat berupa pemeliharaan ringan, sedang dan berat dengan berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD). 4. Ketentuan dan Pelaksanaan Pemeliharaan Bangunan Rumah golongan I, II, dan III yang dikelola oleh SKPD mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur tanggal 1 Juli 2005, Nomor 24 tahun 2005 tentang Pedoman dan Tata Cara Penggunaan Rumah Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 5. Perbaikan/Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas : a. Pengajuan perbaikan kendaraan dinas khusus untuk Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur harus melalui Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. b. Untuk kendaraan Dinas Operasional yang berlokasi di Kabupaten/Kota dan keadaan fisiknya tidak mungkin dapat dijalankan ke Surabaya untuk diperbaiki di Surabaya, dapat diperbaiki di Daerah dengan ketentuan : 1) Harus ada Surat permohonan/SPK Perbaikan dari Pejabat yang berwenang di Instansinya ; 2) Harus ada surat keterangan pemeriksaan dari UPT Dinas Perhubungan dan LLA) Provinsi yang ada di Daerah ; 3) Setelah selesai perbaikan harus diperiksa kembali oleh UPT Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi; 4) Bengkel yang menangani perbaikan harus memiliki Kualifikasi Teknis, Peralatan, Tenaga Teknis, dan syarat administratif antara lain : − Surat Ijin Usaha ; − NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). c. Khusus Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur, dimana Bidang Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur mempunyai/membawahi Unit Bengkel yang memadai, maka perbaikan kendaraan dinas/penggantian suku cadang khusus untuk poin 5b, tidak diberlakukan bag! Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur.


119

d. Khusus Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur, sehubungan dengan terbentuknya Depo Peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur, maka perbaikan kendaraan dinas/penggantian suku cadang untuk poin 5b tidak diberlakukan pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur dan dilaksanakan oleh Depo Peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur. 6. Panitia Pemeriksa Pemeliharaan dan Perbaikan Barang : a. Panitia Pemeriksa Pemeliharaan dan Perbaikan Barang di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dibentuk oleh Gubernur Jawa Timur; b. Untuk Pemeriksaan Pemeliharaan/Perbaikan Barang pada Badan/Dinas/ Lembaga yang menggunakan dana APBD dilaksanakan oleh 1 (satu) Panitia Pemeriksa Pemeliharaan dan Perbaikan Barang yang dibentuk oleh Kepala SKPD yang bersangkutan; c. Keputusan pembentukan Panitia Pemeriksa Pemeliharaan dan Perbaikan Barang dimaksud disampaikan kepada Biro Keuangan dan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur serta Inspektorat Provinsi; d. Susunan Panitia Pemeriksa Pemeliharaan/Perbaikan Barang : Susunan keanggotaan Panitia Pemeriksa Pemeliharaan/Perbaikan Barang terdiri dari unsur-unsur di dalam SKPD dan dapat melibatkan unsur teknis terkait sesuai kebutuhan. 7. Pelaksanaan Pemeriksaan Pemeliharaan/Perbaikan Barang : a. Seluruh hasil pelaksanaan Pemeliharaan/Perbaikan Barang dengan nilai di atas Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) harus diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Pemeliharaan Barang, dengan cara membandingkan antara kondisi fisik barang serta jumlah barang dengan spesifikasi pekerjaan yang tercantum dalam dokumen kontrak yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia jasa; b. Khusus hasil pelaksanaan Pemeliharaan/Perbaikan Gedung yang tidak merubah bentuk, desain dan fungsinya serta Jalan/Jembatan dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pemeriksaannya dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Pemeliharaan Barang tanpa melibatkan/verifikasi Instansi Teknis terkait. Sedangkan hasil Pemeliharaan/Perbaikan dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pemeriksaannya dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Pemeliharaan Barang dengan melibatkan/verifikasi Instansi Teknis terkait; c. Sedangkan hasil pelaksanaan Pemeliharaan/Perbaikan Kendaraan Bermotor dengan nilai sampai dengan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pemeriksaannya dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Pemeliharaan Barang tanpa melibatkan/verifikasi Instansi Teknis terkait. Sedangkan hasil Pemeliharaan/ Perbaikan dengan nilai di atas Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pemeriksaannya dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Pemeliharaan Barang dengan melibatkan/verifikasi Instansi Teknis terkait. 8. Hasil pemeriksaan Pemeliharaan/perbaikan barang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pemeliharaan/Perbaikan Barang.


120

9. Hasil pemeliharaan barang inventaris : a. Penerimaan hasil pemeliharaan barang inventaris termasuk cleaning service dan pemeliharaan taman yang bernilai sampai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dilakukan oleh Pengurus Barang/Pembantu Pengurus Barang SKPD yang bersangkutan. b. Penerimaan hasil pemeliharaan barang inventaris termasuk cleaning service dan pemeliharaan taman yang bernilai di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dilakukan oleh Pengurus Barang/Pembantu Pengurus Barang, setelah terlebih dahulu diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Pemeliharaan dan Perbaikan Barang Inventaris pada SKPD yang bersangkutan dan hasil pemeriksaan pekerjaaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemeliharaan dan Perbaikan Barang Inventaris. c. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemeliharaan/perbaikan barang pada UPTD, maka Penerimaan hasil pemeliharaan/perbaikan barang inventaris termasuk cleaning service dan pemeliharaan taman dengan nilai antara Rp. 5.000.000,00 s/d Rp. 15.000.000,00 dilakukan oleh Pembantu Pengurus Barang setelah terlebih dahulu diperiksa oleh Pejabat Pemeriksa Pemeliharaan dan Perbaikan Barang Inventaris pada UPTD yang telah ditunjuk oleh Kepala SKPD. Pejabat Pemeriksa dimaksud berasal dari salah satu pejabat struktural pada UPTD yang bersangkutan. Hasil Pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Pemeliharaan Barang Inventaris yang ditandatangani oleh Pejabat Pemeriksa dan Pihak Penyedia Jasa. 10. Setiap SKPD harus mencatat semua hasil pemeliharaan pada Kartu Pemeliharaan Barang Inventaris berdasarkan jenis barang. Dalam Kartu Pemeliharaan barang inventaris tersebut memuat data-data sebagai berikut: a. Nomor Urut; b. Nama barang Inventaris; c. Kode lokasi / Kode barang; d. Nomor registrasi; e. Nomor kendaraan; f. Jenis pemeliharaan/yang memelihara; g. Tanggal pemeliharaan; h. Biaya pemeliharaan; i. Bukti pemeliharaan; j. Keterangan. 11. Kepala SKPD bertanggung jawab untuk membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang dalam lingkup pengelolaannya dan wajib melaporkan/menyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang yang mengacu pada DKPBD (Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah) kepada Gubernur melalui Kepala Biro Umum setiap 3 (tiga) bulan sesuai format terlampir, dengan jadwal sebagai berikut: a. Laporan daftar hasil pemeliharaan barang Triwulan I (1 Januari s/d 31 Maret) dan rekapitulasi per bidang barangnya disampaikan paling lambat tanggal 15 April tahun berjalan. b. Laporan daftar hasil pemeliharaan barang Triwulan II (1 April s/d 30 Juni) dan rekapitulasi per bidang barangnya disampaikan paling lambat tanggal 15 Juli tahun berjalan. c. Laporan hasil pemeliharaan barang Triwulan III (1 Juli s/d 30 September) dan rekapitulasi per bidang barangnya disampaikan paling lambat tanggal 15 Oktober tahun berjalan. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

121

d. Laporan daftar hasil pemeliharaan barang Triwulan IV (1 Oktober s/d 31 Desember) dan rekapitulasi per bidang barangnya disampaikan paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya, serta membuat rekapitulasi dalam 1 (satu) tahun anggaran. Untuk UPTD laporan disampaikan pada Dinas masing-masing dengan jadwal sebagai berikut: − Triwulan I paling lambat tanggal 10 April 2009; − Triwulan II paling lambat tanggal 10 Juli 2009; − Triwulan III paling lambat tanggal 10 Oktober 2009; − Triwulan IV paling lambat tanggal 10 Januari 2010. K. PENGHAPUSAN 1. Kepala SKPD sebagai pengguna barang berkewajiban melaporkan pada Gubernur melalui Kepala Biro Keuangan setiap barang milik daerah dalam lingkungan wewenangnya yang rusak, hilang, mat! (hewan dan tanaman), susut, berlebihan dan tidak efisien lag! selanjutnya diproses untuk dihapuskan. Laporan tersebut harus menyebutkan nama, jumlah barang, lokasi, nomor, kode barang, harga beli dan lainlain yang diperlukan. 2. Penghapusan barang milik daerah berupa barang tidak bergerak seperti tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD, sedangkan untuk barang-barang inventaris lainnya selain tanah dan/atau bangunan sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur. 3. Untuk penghapusan barang pakai habis yang masih memiliki nilai ekonomis di bawah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD/Rumah Sakit dengan mendasarkan pada Berita Acara Tim Penghapusan Barang Pakai Habis yang dibentuk oleh Kepala SKPD, sedangkan untuk barang pakai habis yang bernilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, dengan mendasarkan pada Berita Acara Tim Penghapusan Barang Pakai Habis. Hasil pelaksanaan penghapusan disetorkan ke Biro Keuangan. 4. Penghapusan barang bergerak karena rusak berat seperti alat kantor dan alat rumah tangga yang sejenis termasuk alat angkutan berupa kendaraan bermotor yang telah berupa rongsokan penghapusannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 5. Pelaksanaan penghapusan gedung milik daerah yang harus segera dibangun kembali (rehab total) sesuai dengan peruntukannya semula serta bersifat mendesak dan membahayakan bagi penggunanya, penghapusannya hanya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 6. Usulan penghapusan barang daerah dari SKPD merupakan dasar proses penghapusan. Usulan dimaksud harus mencantumkan nilai buku atas barang yang diusulkan dihapus dan ditanda tangani oleh Kepala SKPD. 7. Khusus usulan penghapusan kendaraan dinas juga melampirkan Kartu Inventaris Barang Kendaraan Bermotor sebagai bahan pertimbangan persetujuan penghapusan dalam kaitannya kebutuhan kendaraan bermotor bagi SKPD yang mengusulkan. 8. Untuk barang yang bersifat teknis, usulan penghapusan harus dilampiri rekomendasi pemeriksaan dari Instansi Teknis yaitu : − Untuk Kendaraan Bermotor pemeriksaan teknisnya oleh Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi.


122

Untuk peralatan berat/besar pemeriksaan teknisnya oleh Dinas PU. Bina Marga Provinsi /Dinas PU. Pengairan Provinsi sesuai dengan jenisnya. − khusus Rumah Sakit untuk alat besar darat dan besar bantu pemeriksaan teknisnya oleh Departemen Tenaga Kerja, alat medis pemeriksaan teknisnya oleh Badan Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) dan alat X-Ray pemeriksaan teknisnya oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN). 9. Penghapusan Barang Pakai Habis yang sudah tidak dipergunakan serta barang bongkaran sebagian bangunan dilaksanakan oleh SKPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. −

L. PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH 1. Pemanfaatan barang daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 2. Tata cara penggunaan kendaraan dinas dan rumah daerah mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Tata Cara Penggunaan Rumah Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.


123

BAB XIII PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA A. DASAR PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 1. Undang-Undang Nomor ISTahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; 6. Keputusan Menteri Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 9. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/203/KPTS/013/2006 tentang Penetapan Surat Kabar sebagai sarana pengumuman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 10. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/49/KPTS/013/2008 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Petunjuk Operasionalnya. B. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKn) adalah Pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa; 2. Pejabat Pembuat Komitmen diangkat dengan keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; 3. Persyaratan Pejabat Pembuat komitmen sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 9 ayat 1 yaitu : a. memiliki integritas moral; b. memiliki disiplin tinggi; c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya; d. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah; e. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat KKN. 4. Keputusan pembentukan Pejabat Pembuat Komitmen disampaikan kepada Biro Keuangan dan Biro Administrasi Pembangunan; 5. Tugas pokok dan fungsi Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 9 Ayat 3 : a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;


124

b. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat; c. menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh Panitia/Pejabat Pengadaan; d. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Panitia/Pejabat Pengadaan sesuai kewenangannya; e. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku; f. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa; g. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya; h. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; i. menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada Gubernur dengan berita acara penyerahan; j. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai. C. PANITIA PENGADAAN 1. Panitia Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa yang dananya dari APBD dibentuk/diangkat sesuai kebutuhan oleh PA/KPA; 2. Keputusan pembentukan/pengangkatan Panitia Pengadaan disampaikan kepada Biro Keuangan dan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. 3. Pembentukan/pengangkatan Panitia Pengadaan: a. Panitia Pengadaan berjumlah gasal, beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang. b. Anggota Panitia Pengadaan terdiri dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar Instansi yang bersangkutan yang memahami : − Tata cara pengadaan; − Substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan; − Hukum-hukum perjanjian/kontrak. 4. Di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, susunan Panitia Pengadaan adalah sebagai berikut: a. Ketua merangkap Anggota : Unsur pada Biro Administrasi Pembangunan b. Sekretaris merangkap Anggota : Unsur pada Biro Administrasi Pembangunan c. Anggota : 1) Unsur Biro Keuangan 2) Unsur Biro Hukum 3) Unsur Biro Administrasi Pembangunan 4) Unsur Biro terkait (pengguna barang/jasa) sebagai anggota tidak tetap 5) Unsur Biro/Instansi Teknis terkait sebagai anggota tidak tetap Anggota tidak tetap sebagai unsur Biro terkait selain mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai Anggota Panitia juga mengkoordinir spesifikasi teknis/KAK (Kerangka Acuan Kerja)/gambar detail perencanaan dan Engineering Cost Estimate yang disiapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) masing-masing Biro. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

125

D. PEJABAT PENGADAAN 1. Pejabat Pengadaan diangkat oleh PA/KPA; 2. Keputusan pengangkatan Pejabat Pengadaan disampaikan kepada Biro Keuangan dan Biro Administrasi Pembangunan; 3. Pejabat Pengadaan hanya 1 (satu) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi yang bersangkutan. 4. Untuk SKPD yang mempunyai UPT dapat mengangkat Pejabat Pengadaan maksimal sejumlah UPT. 5. Pada masing-masing Biro di lingkungan Sekretariat Daerah wajib menetapkan/ menunjuk Pejabat Pengadaan. E. UNIT LAYANAN PENGADAAN (PROCUREMENT UNIT) Unit Layanan Pengadaan adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa Pemerintah, yang dibentuk oleh Gubernur yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bagi SKPD yang tidak memiliki Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang disebabkan karena tidak adanya personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa Pemerintah, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Timur. F. PERSYARATAN PENGADAAN

PANITIA/PEJABAT

PENGADAAN/ANGGOTA

UNIT

LAYANAN

Panitia/Pejabat Pengadaan/Anggota Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud huruf C, D dan E tersebut di atas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan; c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Panitia/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan; d. memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai Panitia/Pejabat Pengadaan; f. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah. G. TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT/PANITIA PENGADAAN/ UNIT LAYANAN PENGADAAN (PROCUREMENT UNIT) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab pejabat/panitia pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) meliputi sebagai berikut: a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan; b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS); c. menyiapkan dokumen pengadaan; d. mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan diupayakan diumumkan di website pengadaan nasional; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

126

menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi; melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; mengusulkan calon pemenang; membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau pejabat yang mengangkatnya; i. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai. e. f. g. h.

H. PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 1. Pengguna Anggaran wajib mengumumkan secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa kecuali pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas. 2. Cara Pengadaan : a. Dengan menggunakan penyedia barang/jasa; b. Dengan cara swakelola. 3. Pengadaan dengan menggunakan penyedia barang/jasa : a. Untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh Panitia atau Pejabat Pengadaan; b. Untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan. 4. Pejabat Pembuat Komitmen dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBD. 5. Pejabat Pembuat Komitmen dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sebelum dokumen anggaran disahkan sepanjang anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan telah dialokasikan, dengan ketentuan penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa dan penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan setelah dokumen anggaran untuk kegiatan/proyek sebagaimana dimaksud pada butir 3 disahkan. 6. Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya. 7. Untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa, SKPD wajib menyediakan biaya administrasi proyek sebagai berikut: a. Honorarium Panitia/Pejabat Pengadaan/ Pejabat Pembuat Komitmen. b. Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa c. Penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa dan/atau dokumen kualifikasi d. Administrasi lainnya yang diperlukan. 8. KPA/KPAP/Pejabat Pembuat Komitmen diwajibkan : a. Memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan terhadap jawaban sanggahan banding Gubernur Jawa Timur; b. Koordinasi dengan tujuan untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan sanggahan banding yang diterima oleh Gubernur Jawa Timur; c. Memberikan hasil kajian dan pertimbangan serta evaluasi untuk dijadikan kesimpulan berkaitan dengan sanggahan banding oleh Gubernur Jawa Timur. 9. Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang lebih mengutamakan produksi dalam negeri dengan memperhatikan Peraturan Menteri Perindustrian No : 11/M IND/PER/3/2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN). Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

127

I. PROSEDUR PELELANGAN 1. Prosedur pelelangan secara keseluruhan mengikuti ketentuan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan Perubahannya. 2. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/49/KPTS/013/2008 tanggal 6 Pebruari 2008 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Petunjuk Operasionalnya, maka semua pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan sumber dana dari APBD Provinsi Jawa Timur diharuskan melalui sistem aplikasi e-lelang Jatim dengan alamat http://e-lelang.iatimprov.qo.id 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah pengguna sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang meliputi: a. pelelangan umum; b. pelelangan terbatas; c. seleksi umum; d. seleksi terbatas. 4. Semua tahapan lelang/seleksi di antaranya mekanisme, metode dan lain sebagainya yang dimungkinkan dapat diaplikasikan pada sistem pengadaan secara elektronik, wajib untuk dilaksanakan. 5. Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara terbuka melalui Surat Kabar Provinsi mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/203/KPTS/013/2006 tentang Penetapan Surat Kabar sebagai Sarana Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 6. Penyampaian Dokumen Penawaran a. Surat Penawaran ditandatangani oleh Pemimpin/Direktur (Utama) perusahaan atau penerima kuasa dari Direktur (Utama) yang penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya kecuali jasa akomodasi dan konsumsi dapat ditandatangani oleh manajer atau yang ditunjuk; b. Surat Penawaran ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya beserta dokumen penawaran lainnya disampaikan kepada Panitia Pengadaan. J. PENETAPAN PEMENANG Pejabat yang berwenang menetapkan pemenang penyedia barang/jasa diatur sebagai berikut: 1. Nilai pekerjaan di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. 2. Di lingkungan SKPD/Rumah Sakit: Nilai pekerjaan di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) ditetapkan oleh Gubernur. 3. Di lingkungan BUMD Provinsi Jawa Timur: a. Nilai pekerjaan sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) ditetapkan oleh Direksi BUMD; b. Nilai pekerjaan di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) ditetapkan oleh Direksi BUMD dengan persetujuan Gubernur. K. SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA Surat penunjukan penyedia barang/jasa di lingkungan SKPD/Rumah Sakit ditetapkan/ dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.


128

L. PENANDA-TANGANAN KONTRAK. 1. Di lingkungan Dinas/Badan/Kantor/Lembaga : a. Pekerjaan dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) bentuk kontrak cukup dengan kuitansi, dengan dilampiri nota pembelian/faktur dan ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen; b. Pekerjaan dengan nilai di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bentuk kontrak berupa Surat Perintah Kerja ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia barang/jasa dan disetujui oleh KPA; c. Pekerjaan dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bentuk kontrak berupa Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa, disetujui oleh KPA dan diketahui oleh PA. 2. Di lingkungan Sekretariat Daerah : a. Pekerjaan dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) bentuk kontrak cukup dengan kuitansi, dengan dilampiri nota pembelian/faktur dan ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen; b. Pekerjaan dengan nilai di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bentuk kontrak berupa Surat Perintah Kerja ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia barang/jasa dan disetujui oleh KPAP; c. Pekerjaan dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bentuk kontrak berupa Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa, disetujui oleh KPAP dan diketahui oleh KPA. 3. a. Penanda-tanganan kontrak tersebut angka 1 huruf b dan c dilakukan selambatlambatnya 14 hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Surat Penunjukan penyedia barang/jasa sebagai pelaksana pekerjaan; b. Khusus untuk angka 1 huruf c dan angka 2 huruf c, penanda-tanganan kontrak dilakukan setelah penyedia barang/jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan dari bank yang nilainya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya kecuali pekerjaan jasa konsultansi tidak diperlukan jaminan pelaksanaan. 4. Pihak penyedia barang/jasa dalam hal ini ditandatangani oleh Direktur/Pimpinan Perusahaan atau dikuasakan kepada orang yang namanya tercantum dalam Akte Pendirian Perusahaan atau Perubahannya (Akte Notaris) atau Kepala Cabang Perusahaan yang diangkat oleh Kantor Pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau Pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama, kecuali jasa akomodasi dan konsumsi dapat ditandatangani oleh manajer atau yang ditunjuk; 5. Surat Perintah Kerja/Kontrak yang mempunyai lampiran, maka lampiran tersebut juga ditandatangani oleh pejabat yang menandatangani Surat Perintah Kerja/Kontrak. Lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Perintah Kerja/Kontrak.


129

M. PENGADAAN PADA AWAL TAHUN ANGGARAN Pelaksanaan pengadaan untuk barang dan jasa yang bersifat rutin dan harus dilaksanakan setiap bulan selama satu tahun anggaran, dimana ikatan kerjanya harus dimulai per 1 Januari seperti pekerjaan cleaning service, penyediaan konsumsi pasien dlsb, maka administrasi pengadaannya dapat diproses oleh panitia atau pejabat pengadaan tahun sebelumnya, sedangkan untuk penandatanganan kontrak (ikatan kerja) dilakukan oleh pejabat yang berwenang (yang ditunjuk pada tahun yang bersangkutan) dan setelah dokumen anggaran disahkan. N. SWAKELOLA 1. Prosedur dan pelaksanaan swakelola mengacu pada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 39, Lampiran I Bab I A.2 dan Lampiran I Bab III. 2. Biaya Perencanaan dan Pengawasan a. Biaya Perencanaan dipergunakan untuk menyusun TOR/KAK yang merupakan Kerangka Acuan pelaksanaan penelitian, kajian, survey, studi yang memuat landasan kerja, perkiraan biaya, jadwal kegiatan serta hasil (harapan) dari kegiatan swakelola dimaksud. b. Biaya Pengawasan dipergunakan untuk mengawasi pelaksanaan penelitian, kajian, survey, studi termasuk penyusunan pelaporan agar pelaksanaannya sesuai dengan yang direncanakan. c. Besarnya biaya perencanaan dan pengawasan pada pekerjaan swakelola oleh pengguna barang/jasa dan swakelola oleh instansi lain non swadana adalah sebagai berikut: c. 1. Swakelola konstruksi biaya perencanaan dan pengawasan sebagai berikut: 1) nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) < 10 % 2) nilai di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) < 8 % 3) nilai di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) < 5 % 4) nilai di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) < 3 % 5) biaya perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan untuk pekerjaan konstruksi masing-masing dipisahkan dan ditampung dalam kode rekening yang berbeda yang mengakibatkan adanya asset dikelompokkan dalam Belanja Modal (BM) 6) biaya perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga dibayarkan dengan Beban Langsung (LS). c. 2. Swakelola Non Konstruksi biaya perencanaan dan pengawasan sebagai berikut: 1) nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) < 10 % 2) nilai di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) < 8 % 3) nilai di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) < 5 % 4) nilai di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) < 3 % 5) biaya perencanaan dan pengawasan dibayar dengan Beban Uang Ganti Persediaan (UP/GU), sedangkan penggunaannya terdiri dari honor, uang sidang, biaya perjalanan dinas, ATK, dan lain-lain masuk pada rekeningrekening Belanja Langsung yang sesuai. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

130

6) biaya pelaksanaannya ditampung dalam Kode Rekening Biaya Jasa Kerja dan dibayar dengan Beban Langsung (LS) karena melibatkan pihak ketiga. d. Pekerjaan Swakelola oleh Penerima Hibah perlu dibentuk Tim (Tim Monitoring dan Evaluasi) di tiap SKPD oleh Pengguna Anggaran (PA), sedangkan pada Biro di lingkungan Sekretariat Daerah oleh Kuasa Pengguna Anggaran. O. PENANGANAN PENANGGULANGAN BENCANA/KEJADIAN ALAM/DARURAT 1. Mekanisme penanganan bencana/kejadian alam/darurat dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga adalah sebagai berikut: a. Apabila terjadi bencana/kejadian alam/darurat maka instansi Pemerintah Provinsi terkait menyampaikan laporan kepada Gubernur Jawa Timur dalam bentuk Form 16/ Form 17 dengan dilampiri foto kejadian dan surat pernyataan Bupati/Walikota setempat. b. Selanjutnya Kepala Dinas terkait melaporkan kepada Gubernur untuk mohon persetujuan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja untuk penanganan akibat bencana/kejadian alam/darurat. Adapun dana untuk penanganan pelaksanaan pekerjaan tersebut diusulkan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Belanja Tidak Terduga dengan dilampiri Form 16/ Form 17 dan surat pernyataan Bupati/Walikota beserta foto kejadian. c. Setelah laporan kejadian alam tersebut diterima, maka Gubernur membentuk Tim Teknis yang terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Keuangan dan SKPD terkait. Tim Teknis tersebut turun ke lapangan guna: 1) meninjau lokasi bencana/kejadian alam/darurat; 2) memastikan penanganan konstruksi darurat; 3) membuat sketsa penanganan darurat. Selanjutnya Tim Teknis membuat Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan. d. Dalam waktu maksimum 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Persetujuan Penanganan Bencana Alam/Darurat dari Gubernur, maka SKPD terkait harus menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja untuk segera melakukan kegiatan pelaksanaan di lapangan. e. Dalam hal Gubernur tidak menyetujui sebagai penanganan bencana/kejadian alam/darurat, maka penanganan tersebut diusulkan melalui program reguler. f. Setelah alokasi dana disetujui Gubernur, instansi yang bersangkutan dapat membuat kontrak pekerjaan melalui proses pengadaan dengan cara penunjukan langsung. g. Pembayaran kepada penyedia jasa dilakukan setelah fisik pelaksanaan pekerjaan di lapangan selesai 100 %. 2. Khusus Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur sehubungan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, yang menyebutkan bahwa "Apabila terjadi gangguan dan hambatan terhadap fungsi ruang milik jalan, penyelenggara jalan wajib segera mengambil tindakan untuk kepentingan pengguna jalan. Tindakan untuk kepentingan pengguna jalan adalah suatu penanganan secara langsung untuk meniadakan gangguan dan hambatan yang wajib dilakukan oleh penyelenggara jalan supaya jalan berfungsi sebagaimana mestinya", maka Kriteria Penanganan Bencana/Kejadian Alam/Darurat di bidang Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut: a. Secara umum dilakukan dengan penanganan darurat. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

131

b. Dalam hal penanganan darurat tidak memungkinkan dapat mengembalikan fungsi jalan sebagaimana mestinya guna mengembalikan kelancaran kegiatan masyarakat seperti kondisi semula, maka dilakukan penanganan dengan konstruksi permanen. Penanganan konstruksi permanen dilakukan apabila : 1) Jalan − Lalu lintas padat. − Tidak ada jalan alternatif/pemindahan sementara. − Secara teknis tidak mungkin membuat konstruksi darurat. − Lalu lintas yang lewat tidak dapat dibatasi baik beban maupun jumlahnya. − Apabila dibiarkan terlalu lama, maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat pengguna jalan. 2) Jembatan − Lalu lintas padat. − Bentang panjang dan konstruksi kompleks, apabila dibuat Jembatan darurat membutuhkan dana yang sangat besar. − Apabila dibiarkan terlalu lama, maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat pengguna Jembatan. P. PENGADAAN TANAH Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum mengacu pada ketentuan : 1. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006; 2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.02/2008 tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum; 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Provinsi Jawa Timur.


132

BAB XIV PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN NEGARA BESERTA LINGKUNGANNYA A. PEDOMAN TATA CARA PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA BESERTA LINGKUNGANNYA. 1. Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Pembangunan ini merupakan petunjuk bagi petugas Pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pembangunan gedung negara, dalam hal pengendalian dan pelaksanaan pengoperasian dan pembiayaan proyek berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007. Pembangunan Gedung Negara yang dimaksud adalah bangunan gedung untuk keperluan Dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara, yang penyelenggaraan/pengelolaannya dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan menggunakan biaya APBD Provinsi, APBN, Bantuan Luar Negeri (Loan) maupun BUMN/BUMD/Persero Pemerintah atau dengan biaya dari sumber lain yang sah. Pembangunan yang dimaksud dalam pedoman tata cara ini meliputi : a. Pembangunan baru; b. Pembangunan lanjutan (termasuk penambahan elemen konstruksi bangunan/utilitas bangunan yang membentuk sistem baru pada bangunan); dan c. Perawatan dan pemeliharaan bangunan. 2. Pengelola Kegiatan. a. Organisasi Pengelola Kegiatan. Organisasi Pengelola Proyek untuk pembangunan bangunan gedung negara terdiri dari : 1) Pengguna Anggaran; 2) Pemegang Kas/Pemegang Kas Pembantu; 3) Kuasa Pengguna Anggaran; 4) Pengelola Keuangan Kegiatan; 5) Pengelola Administrasi Kegiatan; 6) Pengelola Teknis Kegiatan, yaitu tenaga bantuan dari instansi teknis setempat. b. Fungsi Pengelola Kegiatan : Pengelola Kegiatan berfungsi membantu pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan. 1) Pengelola Keuangan Kegiatan : Pengelola Keuangan Kegiatan berfungsi membantu Pemegang Kas/ Pemegang Kas Pembantu dalam mengelola keuangan untuk kegiatan yang bersangkutan. 2) Pengelola Administrasi Kegiatan : Pengelola Administrasi Kegiatan berfungsi membantu Pengguna Anggaran dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan. 3) Pengelola Teknis Kegiatan. Pengelola Teknis Kegiatan berfungsi membantu Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/PPK dalam mengelola kegiatan di bidang teknis administratif selama pembangunan bangunan gedung negara. c. Tahapan Kerja Pengelola Kegiatan meliputi: 1) Pengelola tahap persiapan dan perencanaan konstruksi meliputi: a) Persiapan dan penetapan organisasi Kegiatan ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

133

b) Penyiapan bahan, penetapan waktu dan strategi penyelesaian Kegiatan ; c) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Kegiatan Manajemen Konstruksi (MK) dan pengadaan konsultannya ; d) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan perencanaan dan pengadaan konsultannya ; e) Pengendalian kegiatan manajemen konstruksi dan kegiatan perencanaan ; f) Penyusunan Berita Acara persetujuan kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran dan berita acara lainnya yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, serta ; g) Penyusunan surat perintah mulai kerja/perjanjian kerja. 2) Pengelolaan Tahap Pelaksanaan Konstruksi yang terdiri atas : a) Pengadaan konsultan pengawas dan penyusunan KAK; b) Pengadaan penyedia jasa pelaksana konstruksi; c) Penyusunan penetapan Penyedia Jasa (SPPBJ), Surat Perjanjian Kerja dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK); d) Pengendalian kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi; e) Pengendalian kegiatan konstruksi dan penilaian atas kemajuan tahap konstruksi; f) Penyusunan berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran dan berita acara lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi; g) Penerimaan bangunan yang telah selesai dari penyedia jasa konstruksi dengan berita acara. 3) Pengelolaan tahap pasca konstruksi, yaitu kegiatan persiapan untuk mendapatkan status (dari instansi Pengguna Anggaran/PA) dan pendaftaran sebagai bangunan gedung negara yang terdiri dari: a) Penyiapan dokumen pembangunan ; b) Penyiapan dokumen pendaftaran bangunan gedung negara ; c) Penyerahan bangunan gedung negara yang telah selesai dari pengelola kegiatan kepada Satminkal/Eselon I Unit Kerja dan Kantor Wilayah dan/atau Pengguna Anggaran/PA. 3. Dalam penyelenggaraan bangunan gedung negara dan prasarana lingkungan yang merubah bentuk, desain dan fungsinya wajib meminta bantuan teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur. 4. Terbentuknya UPT Informasi Teknologi Bangunan Perumahan dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur maka dalam penyelenggaraan pembangunan gedung negara memanfaatkan uji laboratorium bahan bangunan, air, beton maupun mekanika tanah, air, beton pada UPT Informasi Teknologi Bangunan Perumahan dan Permukiman, kecuali Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur yang telah memiliki laboratorium sendiri. B. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA/DAERAH 1. Klasifikasi Bangunan Gedung Negara a. Bangunan Sederhana Klasifikasi bangunan sederhana adalah bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana, atau bangunan gedung negara yang sudah ada disain prototipenya. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

134

Yang termasuk klasifikasi Bangunan Sederhana, antara lain: 1) gedung kantor yang sudah ada disain prototipenya, atau bangunan gedung kantor dengan jumlah lantai s/d 2 lantai dengan luas sampai dengan 500 m2; 2) bangunan rumah dinas tipe C, D, dan E yang tidak bertingkat; 3) gedung pelayanan kesehatan, puskesmas; 4) gedung pendidikan tingkat dasar dan/atau lanjutan dengan jumlah lantai sampai dengan 2 lantai. b. Bangunan Tidak Sederhana Klasifikasi bangunan tidak sederhana adalah bangunan gedung negara dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan atau teknologi tidak sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Yang termasuk klasifikasi Bangunan Tidak Sederhana, antara lain : 1) gedung kantor yang belum ada disain prototipenya, atau gedung kantor dengan luas mulai dari 500 m2, atau gedung kantor bertingkat di atas 2 lantai; 2) bangunan rumah dinas tipe A dan B; atau rumah dinas C, D, dan E yang bertingkat; 3) gedung Rumah Sakit Klas A, B, C dan D; 4) gedung pendidikan tinggi Universitas/akademi; atau gedung pendidikan dasar/lanjutan bertingkat di atas 2 lantai. c. Bangunan Khusus Klasifikasi bangunan khusus adalah bangunan gedung Negara yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/teknologi khusus. Masa penjaminan kegagalan bangunannya paling singkat 10 (sepuluh) tahun, yang termasuk klasifikasi bangunan khusus, antara lain : 1) Rumah Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur; 2) Gedung Negara (Grahadi); 3) Gedung Instalasi Nuklir; 4) Gedung Laboratorium; 5) Gedung Terminal Udara/Laut/Darat; 6) Stasiun Kereta Api; 7) Stadion Olah Raga; 8) Rumah Tahanan; 9) Gedung benda berbahaya; 10)Gedung bersifat monumental. 2. Tipe Bangunan Rumah Negara Untuk bangunan rumah negara, disamping berdasarkan klasifikasi, bangunan gedung negara tersebut diatas, juga digolongkan berdasarkan tipe yang didasarkan pada tingkat jabatan penghuninya dan golongan kepangkatan. Tipe Khusus a) Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi; b) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan a). Tipe A a) Sekretaris Daerah Provinsi; b) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan a). Tipe B a) Asisten Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala Dinas, Kepala Biro, Kepala Badan; b) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan a).


135

TipeC a) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala UPT; b) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan a). Tipe D a) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian.; b) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan a). Untuk jabatan tertentu program ruang dan luasan Rumah Negara dapat disesuaikan mengacu pada tuntutan operasional jabatan. C. KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN Anggaran biaya pembangunan bangunan gedung negara ialah anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pembiayaan yang berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) atau rencana anggaran lainnya yang terdiri atas komponen biaya konstruksi fisik, biaya manajemen/pengawasan konstruksi, biaya perencanaan konstruksi, dan biaya pengelolaan kegiatan. 1. Biaya Konstruksi Fisik Yaitu besarnya biaya yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Pelaksanaan secara kontraktual dari hasil pelelangan, pemilihan langsung atau penunjukan langsung, biaya konstruksi fisik terdiri dari biaya pekerjaan standar dan non standar. Penggunaan biaya konstruksi fisik selanjutnya diatur sebagai berikut: a. Biaya pelaksanaan konstruksi dibebankan pada biaya untuk komponen konstruksi fisik kegiatan yang bersangkutan. b. Biaya konstruksi fisik maksimum untuk pekerjaan standar, dihitung dari hasil perkalian total luas bangunan gedung negara dengan standar harga satuan per m2 tertinggi yang berlaku. c. Untuk biaya konstruksi fisik pekerjaan-pekerjaan yang belum ada pedoman harga satuannya (non standar), dihitung dengan rincian kebutuhan nyata dan dikonsultasikan dengan Instansi Teknis setempat. d. Biaya konstruksi fisik ditetapkan dari hasil pelelangan pekerjaan yang bersangkutan, maksimum sebesar biaya konstruksi fisik yang tercantum dalam dokumen pembiayaan bangunan gedung negara yang bersangkutan, yang akan dicantumkan dalam kontrak, yang di dalamnya termasuk biaya untuk : 1) Pelaksanaan pekerjaan di lapangan (material, tenaga, dan alat); 2) Jasa dan overhead pemborong; 3) Ijin mendirikan bangunan (1MB), yang IMB-nya telah mulai diproses oleh pengelola Kegiatan dengan bantuan konsultan perencana konstruksi dan/atau konsultan manajemen konstruksi; 4) Pajak dan iuran daerah lainnya; dan 5) Biaya asuransi selama pelaksanaan konstruksi. e. Pembayaran biaya konstruksi fisik dapat dilakukan secara bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan pada prestasi/kemajuan pekerjaan fisik di lapangan. 2. Biaya Manajemen Konstruksi Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan manajemen konstruksi pembangunan bangunan gedung negara, yang dilakukan oleh penyedia jasa manajemen konstruksi secara kontraktual dari hasil seleksi atau, penunjukan langsung. Penggunaan biaya manajemen konstruksi selanjutnya diatur sebagai berikut: a. Biaya manajemen konstruksi dibebankan pada biaya untuk komponen kegiatan manajemen konstruksi Kegiatan yang bersangkutan. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

136

b. Besarnya nilai biaya manajemen konstruksi maksimum dihitung berdasarkan prosentase biaya manajemen konstruksi terhadap biaya biaya konstruksi fisik yang tercantum dalam Tabel B2 dan B3 (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007). c. Untuk biaya manajemen konstruksi pekerjaan-pekerjaan yang belum ada pedoman harga satuan tertingginya (non standar), besarnya biaya manajemen konstruksinya dihitung secara orang-bulan dan biaya langsung yang bisa diganti, sesuai dengan ketentuan billing rate yang berlaku. d. Biaya manajemen konstruksi ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan, yang akan dicantumkan dalam kontrak, termasuk biaya untuk: 1) Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang; 2) Materi dan penggandaan laporan; 3) Pembelian dan atau sewa peralatan; 4) Sewa kendaraan; 5) Biaya rapat-rapat; 6) Perjalanan (lokal maupun luar kota); 7) Jasa dan over head manajemen konstruksi; 8) Asuransi/pertanggungan (Indemnity insurance); 9) Pajak dan iuran di daerah lainnya. e. Pembayaran biaya manajemen konstruksi didasarkan pada prestasi kemajuan pekerjaaan perencanaan dan konstruksi di lapangan, yaitu (maksimum): 1) Tahap persiapan/pengadaan konsultan perencana 5%; 2) Tahap review rencana teknis sampai dengan 10 %; 3) Tahap pelelangan pemborong 5%; 4) Tahap konstruksi yang dibayarkan berdasarkan 80% pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sampai dengan serah terima kedua prestasi pekerjaan. 3. Biaya Perencanaan Konstruksi Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai perencanaan bangunan gedung negara, yang dilakukan oleh konsultan perencana secara kontraktual dari hasil pelelangan, pemilihan langsung atau penunjukan langsung Besarnya biaya perencanaan dihitung berdasarkan nilai total keseluruhan bangunan. Penggunaan biaya perencanaan selanjutnya diatur sebagai berikut: a. Biaya perencanaan dibebankan pada biaya untuk komponen kegiatan perencanaan Kegiatan yang bersangkutan. b. Besarnya nilai biaya perencanaan maksimum dihitung berdasarkan prosentase biaya perencanaan teknis konstruksi terhadap nilai biaya konstruksi fisik bangunan yang tercantum dalam tabel Bl, B2, dan B3 (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007). c. Untuk biaya perencanaan pekerjaan-pekerjaan yang belum ada pedoman harga satuan tertingginya (non standar), besarnya biaya perencanaannya dihitung secara orang-bulan dan biaya langsung yang bisa diganti, sesuai dengan ketentuan billing rate yang berlaku. d. Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan, yang akan dicantumkan dalam kontrak, termasuk biaya untuk: 1) Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang; 2) Materi dan penggandaan laporan; 3) Pembelian dan atau sewa peralatan; 4) Sewa kendaraan; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

137

5) Biaya rapat-rapat; 6) Perjalanan (lokal maupun luar kota); 7) Jasa dan over head perencanaan; 8) Asuransi/pertanggungan (Indemnity insurance); 9) Pajak dan iuran di daerah lainnya. e. pembayaran biaya perencanaan didasarkan pada pencapaian prestasi/kemajuan perencanaan setiap tahapnya, yaitu (maksimum): 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Tahap konsep rancangan Tahap pra rancangan Tahap pengembangan Tahap rancangan gambar detail dan penyusunan RKS serta RAB Tahap pelelangan Tahap pengawasan berkala

10 %; 20 %; 25 %; 25 %; 5 %; 15 %.

4. Biaya Pengawasan Konstruksi Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai pengawasan pembangunan bangunan gedung negara, yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawas secara kontraktual dari hasil seleksi atau, penunjukan langsung. Penggunaan biaya pengawasan selanjutnya diatur sebagai berikut: a. Biaya pengawasan dibebankan pada biaya untuk komponen kegiatan pengawasan yang bersangkutan; b. Besarnya nilai biaya pengawasan maksimum dihitung berdasarkan prosentase biaya pengawasan konstruksi terhadap nilai konstruksi fisik bangunan yang tercantum dalam tabel Bl dan B2 (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007); c. Untuk biaya pengawasan pekerjaan-pekerjaan yang belum ada pedoman harga satuan tertingginya (non standar), besarnya biaya pengawasan dihitung secara orang-bulan dan biaya langsung yang bisa diganti, sesuai dengan ketentuan billingrate yang berlaku; d. Biaya pengawasan ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan, yang akan dicantumkan dalam kontrak, termasuk biaya untuk : 1) Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang; 2) Materi dan penggandaan laporan; 3) Pembelian dan atau sewa peralatan; 4) Sewa kendaraan; 5) Biaya rapat-rapat; 6) Perjalanan (lokal maupun luar kota); 7) Jasa dan over head pengawasan; 8) Asuransi/pertanggungan (Indemnity insurance); 9) Pajak dan iuran di daerah lainnya. e. Pembayaran biaya pengawasan dapat dibayarkan secara bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan pada pencapaian prestasi/kemajuan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan, atau penyelesaian tugas dan kewajiban pengawasan. 5. Biaya Pengelola Kegiatan Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan pembangunan bangunan gedung negara. Prosentase besarnya nilai komponen biaya pengelolaan Kegiatan dihitung berdasarkan nilai keseluruhan bangunan. Penggunaan biaya pengelolaan Kegiatan selanjutnya diatur sebagai berikut: Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

138

a. Biaya pengelolaan Kegiatan dibebankan pada biaya untuk komponen kegiatan pengelolaan Kegiatan dari Kegiatan yang bersangkutan. b. Besarnya nilai biaya pengelolaan Kegiatan maksimum dihitung berdasarkan prosentase biaya pengelolaan Kegiatan terhadap nilai konstruksi fisik bangunan yang tercantum dalam tabel Bl dan B2 (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007). c. Perincian penggunaan biaya pengelolaan Kegiatan adalah sebagai berikut: 1) Biaya operasional unsur Pengguna Anggaran. Biaya operasional unsur Pengguna Anggaran adalah sebesar 65% dari Biaya Pengelolaan Kegiatan yang bersangkutan, untuk keperluan : honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat-rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan Kegiatan sesuai dengan pentahapannya serta persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi/ dokumen pendaftaran bangunan gedung negara. Besarnya honorarium mengikuti ketentuan dari peraturan yang berlaku. 2) Biaya operasional unsur Pengelola Teknis. a) Biaya operasional unsur Pengelola Teknis adalah sebesar 35 % dari Biaya Pengelolaan Kegiatan yang bersangkutan, yang dipergunakan untuk keperluan honorarium Pengelola Teknis, honorarium Tenaga Ahli / Nara Sumber (apabila diperlukan), perjalanan dinas, transport lokal, biaya rapat, biaya pembelian/penyewaan bahan dan alat yang berkaitan dengan Kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan pentahapannya. b) Pembiayaan diajukan oleh Instansi Teknis setempat kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/PPK. 3) Realisasi pembiayaan pengelolaan Kegiatan dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemajuan pekerjaan (persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan konstruksi). d. Untuk pekerjaan yang berada di wilayah yang sukar pencapaiannya/sukar dijangkau transportasi (remote area), kebutuhan biaya untuk transportasi/perjalanan dinas dalam rangka survei, penjelasan pekerjaan / aanwijzing, pengawasan berkala, opname lapangan, koordinasi / monitoring dan evaluasi serta biaya pengelolaan Kegiatan ke lokasi tersebut, dapat diajukan sebagai biaya non standar, di luar prosentase biaya pengelolaan kegiatan, yang tercantum dalam Tabel Bl, B2, dan B3. D. PEMELIHARAAN/PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA 1. Umur Bangunan dan Penyusutan a. Umur bangunan adalah jangka waktu bangunan dapat tetap memenuhi fungsi dan keandalan bangunan, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk bangunan gedung negara (termasuk bangunan rumah negara) umur bangunan diperhitungkan 50 tahun. b. Penyusutan adalah nilai degradasi bangunan yang dihitung secara sama besar setiap tahunnya selama jangka waktu umur bangunan. Untuk bangunan gedung negara, nilai penyusutan adalah sebesar 2% per tahun untuk bangunan gedung dengan minimum nilai sisa (salvage value) sebesar 20%. c. Penyusutan bangunan gedung negara yang dibangun dengan konstruksi semi permanen, penyusutannya sebesar 4% pertahun, sedangkan untuk konstruksi darurat sebesar 10% pertahun dengan minimum nilai sisa (salvage value) sebesar 20%. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

139

2. Kerusakan Bangunan. Kerusakan bangunan adalah tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan akibat penyusutan/berakhirnya umur bangunan, atau akibat ulah manusia atau perilaku alam seperti beban fungsi yang berlebih, kebakaran, gempa bumi, atau sebab lainya yang sejenis. Intensitas kerusakan bangunan dapat digolongkan atas tiga tingkat kerusakan, yaitu: a. Kerusakan ringan. Kerusakan ringan adalah kerusakan terutama pada komponen non struktural, seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai dan dinding pengisi. b. Kerusakan sedang. Kerusakan sedang adalah kerusakan pada sebagian komponen non struktural, dan atau komponen struktural seperti struktur atap, lantai, dll. c. Kerusakan berat. Kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Penentuan tingkat kerusakan adalah setelah berkonsultasi dengan Instansi Teknis setempat. 3. Perawatan Bangunan. a. Perawatan bangunan adalah usaha memper baiki kerusakan yang terjadi agar bangunan dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Perawatan bangunan dapat digolongkan sesuai dengan tingkat kerusakan pada bangunan yaitu: 1) Perawatan tingkat kerusakan ringan; 2) Perawatan tingkat kerusakan sedang; 3) Perawatan tingkat kerusakan berat. b. Besarnya biaya perawatan disesuaikan dengan tingkat kerusakannya, yang ditentukan sebagai berikut: 1) Perawatan tingkat kerusakan ringan, biayanya maksimum adalah sebesar 30% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/kelas dan lokasi yang sama. 2) Perawatan tingkat kerusakan sedang, biayanya maksimum adalah sebesar 45% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/kelas dan lokasi yang sama. 3) Perawatan tingkat kerusakan berat, biayanya maksimum adalah sebesar 65% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/kelas dan lokasi yang sama. c. Untuk perawatan yang memerlukan penanganan khusus atau dalam usaha meningkatkan wujud bangunan, seperti melalui kegiatan renovasi atau restorasi (misal yang berkaitan dengan perawatan bangunan gedung bersejarah), besarnya biaya perawatan dihitung sesuai dengan kebutuhan nyata dan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Instansi Teknis setempat. 4. Pemeliharaan Bangunan. a. Pemeliharaan bangunan adalah usaha mempertahankan kondisi bangunan agar tetap atau dalam usaha meningkatkan wujud bangunan, serta menjaga terhadap pengaruh yang merusak. b. Pemeliharaan bangunan juga merupakan upaya untuk menghindari kerusakan komponen/elemen bangunan akibat keusangan/kelusuhan sebelum umurnya berakhir.


140

c. Besarnya biaya pemeliharaan bangunan gedung tergantung pada fungsi dan klasifikasi bangunan. Biaya pemeliharaan per m2 bangunan gedung setiap tahunnya maksimum adalah sebesar 2% dari harga satuan per m2 tertinggi yang berlaku. E. PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PRASARANA, FASILITAS DAN PERLENGKAPAN JALAN, PERKERETA-APIAN, PELABUHAN SERTA BANDAR UDARA 1. Pedoman dan tata cara penyelenggaraan pembangunan prasarana, fasilitas dan perlengkapan jalan, perkereta-apian, pelabuhan dan Bandar Udara ini merupakan petunjuk bagi petugas Pemerintahan/BUMN/BUMD Swasta yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pembangunan prasarana, fasilitas dan perlengkapan jalan, Perkereta-apian, Pelabuhan dan Bandar Udara beserta fasilitasnya. 2. Pembangunan prasarana, fasilitas dan perlengkapan jalan, Perkereta-apian, Pelabuhan dan Bandar Udara yang dimaksud adalah Pembangunan prasarana, fasilitas dan perlengkapan jalan, Perkereta-apian, Pelabuhan dan Bandar termasuk Helipad, yang dibiayai dana APBD, APBN, maupun dengan biaya dari sumber yang lain. 3. a. Pembangunan prasarana, fasilitas dan perlengkapan jalan adalah pembangunan yang dilaksanakan untuk pemenuhan kelayakan keselamatan pengguna jalan. b. Pembangunan Perkereta-apian beserta fasilitasnya adalah pembangunan sarana dan prasarana perkereta-apian serta bangunan lain (meliputi jalan, jembatan, tembok, pagar, tanaman, saluran air, telepon dan/ atau prasarana lain) yang menimbulkan atau memerlukan persambungan, perlintasan/pemotongan atau penyinggungan dengan jalur kereta api (meliputi damaja, damija dan dawasja termasuk bagian bawah serta ruang bebas diatasnya). c. Pembangunan Pelabuhan beserta fasilitasnya adalah pembangunan yang berada di Lokasi Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan laut meliputi Dermaga, Lapangan Penumpukan, Lapangan parkir, gedung terminal dan fasilitas pendukung angkutan laut lainnya. d. Pembangunan Bandar Udara beserta fasilitasnya adalah pembangunan yang berada di daerah lingkungan kerja Bandara meliputi Pembangunan landasan pacu, Apron, Taxiway, lapangan parkir, Gedung Terminal dan fasilitas penunjang angkutan udara lainnya. Tata cara Pembangunan prasarana, fasilitas dan perlengkapan jalan, perkeretaapian, Pelabuhan dan Bandar Udara dilaksanakan secara koordinatif dengan Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. 4. Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan prasarana jalan, perkerataapian, Pelabuhan dan Bandar Udara, Pembinaan dan bantuan teknis ditetapkan lebih lanjut oleh Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur sebagai Instansi Teknis dan Koordinasi dengan Dinas Permukiman Provinsi Jawa Timur. Adapun ketentuan yang diberlakukan Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur dalam kegiatan operasional maupun pembangunan adalah : a. Bidang Perhubungan Darat: 1) Angkutan Jalan : a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; b) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

141

c) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; d) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan; e) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan. f) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor g) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan 2) Perkereta Apian : a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian; b) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 98 tentang Prasarana dan Sarana Kereta Api; c) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1998, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api; d) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2000 tentang jalur Kereta Api; e) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 53 Tahun 2000 tentang Perpotongan dan atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain. 3) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan : a) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran; b) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan; c) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan; d) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan. b. Bidang Perhubungan Laut: 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2000 tentang Kepelabuhanan; 4) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 53 Tahun 2002 tentang Tatanan Kepelabuhan; 5) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut; 6) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus. c. Bidang Perhubungan Udara : 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2000 tentang Kebandarudaraan; 3) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum; 4) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2002 tentang Tatanan Kebandar-udaraan Nasional. F. PEDOMAN TATA CARA PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH Pedoman dan tata cara Penyelenggaraan Pembangunan ini merupakan pedoman bagi petugas Pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pembangunan sarana air bersih, dalam hal pengendalian, pelaksanaan dan pengawasan proyek. Pembangunan Sarana Air Bersih yang dimaksud adalah Pembangunan Sarana Air Bersih Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

142

yang menjadi/ akan menjadi milik negara, yang pengelolaannya oleh Badan/Dinas/ Instansi/Lembaga Provinsi Jawa Timur, dengan menggunakan biaya APBD Provinsi, BIN, BUMN, BUMD/ Persero Pemerintah atau dengan biaya dari sumber lain. Pembangunan yang dimaksud dalam pedoman tata cara ini meliputi: − Pembangunan baru − Pembangunan lanjutan − Pembangunan/Rehabilitasi 1. Biaya Perencanaan Konstruksi Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai perencanaan bangunan sarana air bersih, yang dilakukan oleh konsultan perencana secara kontraktual dari hasil pelelangan, pemilihan langsung atau penunjukan langsung, besarnya biaya perencanaan dihitung secara orang - bulan dan biaya langsung yang bisa diganti sesuai dengan ketentuan billing rate yang diatur sesuai surat edaran bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Keuangan tanggal 17 Maret 2000 Nomor 1203/D. 11/03/2000 . SE - 38/ A/ 2000 Biaya perencanaan tersebut dihitung berdasarkan penggunaan orang - bulan dalam setiap tahapan perencanaan. Adapun tahapan-tahapan perencanaan sarana air bersih meliputi : a. Tahap survey air baku; b. Tahap survey Topografi jalur perpipaan; c. Tahap perhitungan hidrolis konstruksi dan penggambaran; d. Tahap perhitungan RAB. ad. a. Tahap Survey Air Baku. Pada tahap ini dilakukan survey terhadap lokasi sumber air, sumber air yang ada dapat berupa sumber mata air permukaan dan sumber air bawah tanah. Survey sumber air permukaan dan tes air baku untuk mengetahui kualitas air apakah sudah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan tanggal 3 September 1990 Nomor 416/MENKES/PER IX/1990. Mengingat tingginya tingkat kesulitan dan biaya untuk pelaksanaan di lapangan, maka untuk sumber air bawah tanah dapat dilaksanakan pekerjaan geolistrik (minimal 3 titik) serta tes geoelektrik dengan anggaran biaya tambahan/tersendiri dengan persyaratan sebagai berikut: − harus mempunyai Sertifikat Akreditasi sebagai Laboratorium Penguji dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) Indonesia di Jakarta; harus mempunyai Sertifikat Penunjukan sebagai Laboratorium Lingkungan dari Gubernur Jawa Timur (berupa Keputusan Gubernur). ad. b. Tahap survey Topografi. Dalam tahap ini dilakukan survey untuk pengukuran topografi dari lokasi sumber air baku ke lokasi pelayanan. ad. c. Tahap Perhitungan Hidrolis. Dalam tahap ini dilakukan perhitungan terhadap hasil survey topografi sehingga diperoleh jaringan hidrolis dan diameter pipa pengembangan jaringan perpipaan dan kontruksi bangunan penunjang serta asistensi. ad. d. Tahap Perhitungan RAB. Dalam tahap ini dilakukan kegiatan survey harga satuan bahan dan upah dilokasi setempat, perhitungan volume bahan dan upah serta kegiatan asistensi.


143

2. Biaya Pengawasan Konstruksi Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai pengawasan pembangunan sarana air bersih, yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas secara kontraktual dari hasil pelelangan, Pemilihan Langsung atau Penunjukan Langsung. Besarnya biaya pengawasan dihitung secara orang - bulan dan biaya langsung yang bisa diganti, sesuai dengan ketentuan billing rate yang berlaku. Biaya pengawasan ditetapkan dari hasil pelelangan pemilihan langsung atau penunjukan langsung untuk pekerjaan bersangkutan yang akan dicantumkan dalam kontrak, termasuk biaya untuk: a. Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang; b. Materi dan penggandaan laporan; c. Pembelian dan atau sewa peralatan; d. Sewa kendaraan; e. Biaya rapat-rapat; f. Biaya perjalanan (lokal maupun luar kota); g. Jasa dan over head pengawasan; h. Asuransi/pertanggungan (liability/insurance); i. Pajak dan iuran di daerah lainnya. Pembayaran biaya pengawasan dapat dibayarkan secara bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan pada pencapaian prestasi/kemajuan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan, atau penyelesaian tugas dan kewajiban pengawasan. G. PELAKSANAAN BANGUNAN

PEMBANGUNAN,

PENINGKATAN

DAN

PEMELIHARAAN

Dokumen administrasi dan teknis dalam pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan bangunan (kontraktual secara pelelangan) sejak proses pelelangan hingga penyelesaian pekerjaan harus dihimpun dengan tertib dan rapi oleh PA/KPA/PPTK atau pejabat/petugas yang ditunjuk, sekurang-kurangnya terdiri dari : 1. Pengumuman Pelelangan 2. Dokumen Pelelangan 3. Daftar Hadir Pendaftaran Pelelangan 4. Harga Perhitungan Sendiri (HPS/OE) 5. Berita Acara Penjelasan/Aanwijzing 6. Daftar Hadir Rapat Penjelasan 7. Addendum Dokumen Pelelangan 8. Pakta Integritas 9. Undangan Pelelangan (pra kualifikasi) 10. Berita Acara Pembukaan Penawaran 11. Daftar Hadir Pembukaan Penawaran 12. Penawaran Pemenang/Pelaksana Kelengkapan dokumen penawaran Pemenang Pelelangan : a. Surat penawaran pemenang b. Rekapitulasi, Analisa dan Daftar Harga Satuan c. Surat Pernyataan Minat d. Surat Ijin Usaha - Jasa Konstruksi (SIU-JK) e. Sertifikat Badan Usaha - Jasa Konstruksi (SBU-JK) f. Akte Pendirian dan Perubahannya (bila ada) g. Susunan Pengurus Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

144

h. Susunan Pemilik Saham/Modal i. NPWP j. Pengukuhan PKP k. Bukti Pembayaran Pajak (SPT dan SSP) l. Data Personalia (dilampiri copy bukti : ijazah dan SKA/SKT – Ahli/Terampil) m. Data Peralatan (dilampiri copy bukti kepemilikan/penyewaan) n. Data Pengalaman Kerja (dilampiri copy kontrak, dll) o. Referensi Bank Pemerintah p. Neraca Perusahaan Bermaterai q. Metode Pelaksanaan r. Jadwal Pelaksanaan s. Jaminan Penawaran 13. Surat Kesanggupan (Jamsostek, 1MB, Galian C, Uji Lab, Bekisting, dll) 14. Penawaran Pemenang Cadangan I 15. Penawaran Pemenang Cadangan II 16. Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan a. Check List Penilaian Kualifikasi b. Check List Evaluasi Harga 17. Berita Acara Klarifikasi 18. Usulan Penetapan Pemenang 19. Persetujuan Penetapan Pemenang 20. Pengumuman Pemenang 21. SK Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 22. Pernyataan Kesanggupan Kerja 23. Jaminan Pelaksanaan (Bank garansi) 24. SPK/Surat Perjanjian/Kontrak 25. Rekapitulasi, Analisa dan Daftar Harga Satuan 26. Shop Drawing 27. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 28. Ijin Pelaksanaan Pekerjaan (Request) 29. Back up Data Mobilisasi 30. Job Mix Formula 31. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Penguji 32. Bukti Pengiriman Aspal/Hotmix (khusus pekerjaan aspal, tiket dilampiri Bukti Penimbangan) 33. Back up Data Kuantitas 34. Back up Data Kualitas 35. Addendum Kontrak - CCO (bila ada) 36. MCO%-MC100% 37. Foto pelaksanaan 0% - 50% -100% 38. Laporan Harian, Mingguan, Bulanan 39. Berita Acara Penyerahan I (PHO) 40. As Built Drawing 41. Jaminan Pemeliharaan 42. Berita Acara Penyerahan II (FHO)


145

BAB XV PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG A. Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang meliputi: a. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis Provinsi dan kabupaten/kota; b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi; c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis Provinsi; d. Kerjasama penataan ruang antar Provinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota. Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah provinsi ini, pemerintah daerah provinsi menyusun petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. B. Pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi dilakukan melalui perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang meliputi: a. Perencanaan tata ruang, dilakukan melalui : (1) penyusunan rencana tata ruang untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan/atau peninjauan kembali/review RTRW Provinsi; (2) penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis Provinsi; (3) PROSES PENYUSUNAN RAPERDA ➢ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 185, 186, 189 dan 222 serta Penjelasan Umum angka 9 (sembilan) poin 1 (satu) → Pengawasan terhadap Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebelum disahkan oleh Kepala Daerah terlebih dahulu dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk Raperda RTRW Provinsi, dan oleh Gubernur untuk Raperda RTRW Kabupaten/Kota (RTRWK/K). ➢ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Pasal 18 ayat (1) → Penetapan peraturan daerah provinsi tentang RTRW Provinsi dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri. ➢ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Pasal 18 ayat (2) → penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang RTRW Kabupaten/Kota dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi Gubernur. ➢ Persetujuan substansi oleh Menteri tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut sebagai bagian dari proses/mekanisme evaluasi. ➢ Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah. ● Gubernur dibantu BKPRD Provinsi mengkoordinasikan penyusunan rancangan perda RTRWP dan RTR Kawasan Strategis Provinsi dengan memperhatikan RTRWP yang berbatasan, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTRWN (Pasal 5 ayat 1).


146

Bupati / Walikota dibantu BKPRD Kabupaten / Kota mengkoordinasikan penyusunan rancangan Perda RTRWK/K, RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan RTRWK/K yang berbatasan, RTRWP, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTRWN (Pasal 5 ayat 2). KONSULTASI RANCANGAN PERDA PROVINSI ( Permendagri No 28 th 2008, Pasal 6 s/d 9) ● Gubernur mengkonsultasikan rancangan perda tentang RTRWP dan RTR Kawasan Strategis Provinsi kepada instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang yang dikoordinasikan oleh BKTRN guna mendapatkan persetujuan substansi. ● Materi konsultasi meliputi rancangan perda tentang RTRWP atau RTR Kawasan Strategis Provinsi beserta lampirannya berupa dokumen RTR Provinsi dan album peta. ● Konsultasi dilakukan sebelum rancangan perda tentang RTRWP atau rancangan perda tentang RTR Kawasan Strategis Provinsi disetujui bersama DPRD. ● Persetujuan dari instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang menjadi bahan Menteri Dalam Negeri dalam melakukan: ✔ evaluasi terhadap rancangan perda tentang RTRWP dan rancangan perda tentang RTR Kawasan Strategis Provinsi; dan ✔ klarifikasi terhadap perda tentang RTRWP dan perda tentang RTR Kawasan Strategis Provinsi yang telah ditetapkan. b. Pemanfaatan ruang, dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya yang antara lain meliputi : • Perumusan kebijakan Strategis operasional rencana tata ruang wilayah Provinsi dan rencana tata ruang kawasan Strategis Provinsi; • Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan Strategis Provinsi; • Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan Strategis. c. Pengendalian pemanfaatan ruang, yang dilakukan melalui : • Penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi. • Khusus yang terkait dengan perizinan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional Jawa Timur (pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2006) pelaksanaannya dilakukan melalui prosedur rekomendasi Tim Asistensi Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional Provinsi Jawa Timur (Keputusan Gubernur Nomor 188/53/KPTS/ 013/2007). C. Pengawasan penataan ruang dilakukan melalui tindakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang agar tujuan pelaksanaan penataan ruang dapat tercapai D. Pemerintah Provinsi selain terlibat dalam penyelenggaraan penataan ruang dalam skala provinsi, juga bertugas untuk membina penataan ruang Kabupaten/Kota dan/atau rencana tata ruang pada wilayah/kawasan yang menjangkau lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota; yang dilaksanakan melalui : a. koordinasi penyelenggaraan penataan ruang; b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang; c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang; d. pendidikan dan pelatihan; ●


147

E.

F.

G.

H.

I.

e. penelitian dan pengembangan; f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang; g. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan h. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 14 ayat (2) bahwa rencana umum tata ruang secara berhirarki terdiri atas : a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota . Jangka waktu Rencana Tata Ruang seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 20, Pasal 22, Pasal 26 adalah sebagai berikut: a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional selama 20 tahun; b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi selama 20 tahun; c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten selama 20 tahun. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur digunakan sebagai pedoman dalam : a. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; b. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah Provinsi; d. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota serta keserasian antar sektor; e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; f. Penetapan ruang kawasan strategis Provinsi; g. Penataan ruang wilayah kabupaten/kota untuk menjadi dasar dalam pengawasan terhadap perijinan lokasi pembangunan. Penataan Ruang dilaksanakan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dikoordinasikan melalui kelembagaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Badan ini terdiri dari Sekretariat, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Dalam melaksahakan tugasnya, BKPRD Provinsi bertugas dan bertanggung jawab memberikan masukan dan rumusan kebijaksanaan kepada Gubernur yang meliputi proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten/Kota terdiri dari Sekretariat, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Dalam melaksanakan tugasnya, BKPRD Kabupaten/Kota bertugas dan bertanggung jawab memberikan masukan dan rumusan kebijaksanaan kepada Bupati/Walikota yang meliputi proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta menyiapkan laporan Bupati/Walikota tentang penyelenggaraan penataan ruang kepada Gubernur. Dalam rangka mengantisipasi pesatnya pembangunan serta untuk melakukan sinkronisasi kegiatan penataaan ruang di daerah, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah guna disesuaikan dengan tingkat perkembangan yang ada serta kemungkinan berubahnya program/rencana strategis kewilayahan, untuk itu perlu dievaluasi minimal setiap 5 (lima) tahun sekali seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 23 Ayat 4. Adapun mekanisme evaluasi (peninjauan ulang) dan penyusunan rencana tata ruang adalah sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTSM/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang.


148

J. Tata cara perhitungan biaya dan standar biaya penyusunan rencana tata ruang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan dan Perhitungan Biaya Rencana Tata Ruang di daerah serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Maret 1999 Nomor 050/497/II/Bangda tentang Tata Cara Perhitungan Komponen Biaya Penyusunan Rencana Tata Ruang di Daerah, yang secara rinci ditetapkan dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Timur perihal Petunjuk Teknis Perhitungan Biaya Penyusunan Rencana Tata Ruang di Daerah. K. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang, dilaksanakan sesuai: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah; 3. Untuk lingkup Provinsi Jawa Timur maka Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur. L. Pembagian Kewenangan dalam Kegiatan Penataan Ruang, berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa: Pengawasan terhadap Raperda yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD dan Rencana Tata Ruang sebelum disahkan oleh Kepala Daerah terlebih dahulu dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk Raperda Provinsi dan oleh Gubernur terhadap Raperda Kabupaten/Kota. Adapun mekanisme evaluasi Raperda tata ruang Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Mekanisme ini dilakukan agar pengaturan tentang hal-hal tersebut dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal. M. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Penatataan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang meliputi : a. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota d. Kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota. N. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Oktober 1999 Nomor 050/2496/II/ Bangda tentang Penataan Ruang, dijelaskan menunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan kegiatan penataan ruang di daerah disebutkan bahwa : 1. Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota dan pengendalian ruang secara makro struktural menjadi kewenangan Bappekab/ Bappeko. 2. Penyusunan Rencana Rinci Ruang (RDTR dan RTK) dan pengaturan teknis peruntukan ruang beserta pengendaliannya menjadi kewenangan Dinas Teknis yang menangani Tata Ruang Kabupaten/Kota. Untuk itu, Bappekab/Bappeko diarahkan lebih berperan dalam penyiapan kebijakan umum Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW) beserta pengawasannya (pemantauan dan pelaporan) sedangkan Dinas Teknis yang menangani Tata Ruang sebagai instansi pelaksana lebih berperan dalam fungsi pelaksanaan kebijakan teknis yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari kebijakan umum perencanaan tata ruang dimaksud.


149

BAB XVI PETUNJUK KEGIATAN PENELITIAN/KAJIAN/STUDI PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN/KAJIAN/STUDI 1. Kegiatan penelitian/kajian/studi dilaksanakan secara swakelola oleh penanggung jawab anggaran (Badan/Dinas/Lembaga/Kantor/Biro) atau institusi pemerintah penerima kuasa dari penanggung jawab anggaran (Perguruan Tinggi atau Lembaga Penelitian/Ilmiah Pemerintah) atau kelompok masyarakat penerima hibah (Lembaga Pendidikan Swasta/ Lembaga Penelitian/Ilmiah Non Badan Usaha). Kegiatan penelitian, pengembangan dan kajian yang bersifat kebijakan umum dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (BALUBANG) Provinsi Jawa Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. 2. Ketentuan pelaksanaan pekerjaan penelitian/kajian/studi sebagai berikut: a. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) penelitian dilakukan oleh Balitbang, sedangkan penyusunan KAK kajian/studi yang dilakukan Dinas/Badan/Lembaga tembusannya disampaikan kepada Kepala Balitbang Provinsi Jawa Timur. b. Pihak pelaksana kegiatan penelitian/kajian/studi menyusun proposal sebagai penjabaran dari KAK. c. Penyelesaian pekerjaan dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan yang ditandatangani oleh pelaksana kegiatan dan Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). d. Tata cara pembayaran pekerjaan penelitian/kajian/studi, diatur dalam Surat Kuasa dan dilakukan melalui pentahapan pembayaran. e. Apabila pelaksana penelitian/kajian/studi mengajukan uang muka, maka uang muka diberikan maksimum sebesar 20 % dari nilai yang dikuasakan. f. Badan/Dinas/Lembaga/Kantor/Biro yang telah selesai melaksanakan penelitian/kajian/studi supaya melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Gubernur Jawa Timur dalam bentuk Executive Summary, sedangkan Buku Laporan Hasil Penelitian secara lengkap disampaikan kepada Kepala Balitbang Provinsi Jawa Timur. g. Balitbang Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas menginventarisasi seluruh hasil penelitian/kajian/studi yang dilakukan Badan/Dinas/Lembaga/Kantor/Biro. h. Untuk pekerjaan swakelola non konstruksi khususnya penelitian, biaya perencanaan dan pengawasan diatur: 1) Dengan nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah < 20 %; 2) Dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah < 15 %; 3) Dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) adalah < 10 %. i. Untuk honor tenaga ahli dan personil pendukung di bidang penelitian/kajian/studi diatur sebagai berikut:


150

KLASIFIKASI KEAHLIAN A. Tenaaa Ahli : 1. Pendidikan SI

NASA KERJA (TAHUN)

RUPIAH

KETERANGAN

88.000 - 104.000 1-4 5-8 9-12

13-16 17-20 2. Pendidikan S2 - S3 1-4 5-8

110.000-142.000 150.000 - 180.000

Per jam, jam/bln

max

50

Per jam, jam/bln

max

50

Per jam, jam/bln

max

50

190.000 – 222.000 234.000 - 258.000 104.000 - 122.000 130.000 - 156.000

9-12

164.000 – 196.000

13-16 17-20

208.000 – 262.000 286.000 - 372.000 44.000 - 51.000

B. Personil Pendukuna : 1. Teknisi

1-3

a. SO / D III

4-7

54.000 – 65.000

b. SMK/D1/D2

8-11 12-15 16-20 3-7

72.000 – 96.000 102.000 – 120.000 130.000 - 150.000 36.000 – 50.000

8-11 12-15 16-20

54.000 – 65.000 72.000 – 96.000 102.000 - 130.000 1.500.000 1.000.000 1.200.000

Per bulan

1.000.000 750.000 500.000 500.000 500.000

Per kegiatan

2. Office Manager 3. Sekretaris 4. Juru Bahasa/ Penterjemah 5. Juru Gambar 6. Operator Komputer 7. Sopir 8. Pesuruh 9. Penjaga 10. Editing Laporan

1.000.000

11. Moderator

500.000 .

Per jam, | jam/bln

max 50

Biaya Langsung Personil selain tersebut di atas (lembur, uang sidang) dan biaya langsung non personil (perjalanan dinas, bahan, dan lain-lain) mengikuti standar APBD Provinsi Jawa Timur.


151

j. Untuk kegiatan kajian/studi yang dilakukan oleh konsultan secara kontraktual, mengikuti ketentuan Surat Edaran Bappenas dan Departemen Keuangan tanggal 17 Maret 2000 Nomor 1203/D.II/03/2000 perihal Petunjuk Penyusunan RAB untuk jasa SE – 38/A/2000 Konsultasi (BLP/renumeration) dan biaya langsung non personil (direct reimbursable cost). k. Dalam rangka penyerapan anggaran diperlukan : 1) Biaya perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pekerjaan 2) Untuk pekerjaan swakelola non konstruksi: a) Biaya perencanaan dan pengawasan dibayar dengan SPP Ganti Uang Persediaan (SPPGU). b) Biaya pelaksanaan dibayar dengan SPP Langsung (SPPLS), apabila melibatkan pihak ketiga. l. Untuk mempercepat proses verifikasi terhadap SPJ pekerjaan swakelola non konstruksi, masing-masing dinas/instansi diwajibkan untuk : 1) Melakukan pemisahan secara jelas mengenai biaya perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan yang secara keseluruhan tidak merubah nilai total dan biaya jasa kerja yang diselenggarakan. 2) Memberitahukan secara tertuiis melalui surat resmi kepada Gubernur c.q. Sekretaris Daerah perihal besaran alokasi biaya perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan beserta rincian penggunaannya. 3) Mengingat dalam pekerjaan swakelola non konstruksi penggunaan biaya perencanaan dan pengawasan berupa uang sidang, alat tulis kantor, SPPD dan lain-lain dapat dibelanjai dengan SPP Ganti Uang Persediaan (SPPGU), maka perlu adanya perincian penggunaan dari kedua jenis belanja dimaksud. 4) Memberikan tanda berupa stempel swakelola non konstruksi pada setiap bukti transaksi pengeluaran kas untuk pekerjaan swakelola non konstruksi dengan belanja lainnya. m. Pelaporan pelaksanaan swakelola dilakukan sebagai berikut: 1) Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana/penerima kuasa swakelola kepada pengguna barang/jasa setiap bulan. 2) Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan oleh pengguna barang/jasa ke Biro Keuangan.


152

BAB XVII PELAPORAN PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH PROVINSIJAWATIMUR A. PELAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI JAWA TIMUR Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih perlu adanya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, transparan dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Guna kelancaran pelaksanaan dan terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maka SKPD Provinsi Jawa Timur sebagai aparatur yang menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam bentuk pelaporan sebagai implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan menindaklanjuti Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. B. KEWAJIBAN SKPD MENYUSUN PELAPORAN 1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP): a. Setiap Dinas/Badan/RSU/Kantor serta Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur wajib menyusun perencanaan strategik tentang programprogram utama yang akan dicapai selama 1 sampai dengan 5 tahun. b. Pada setiap awal tahun penetapan kinerja anggaran, setiap instansi wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan dan dengan format Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Biro Organisasi sebanyak 2 (dua) eksemplar beserta disket/CD/flash disk dengan format Excel dengan huruf Arial 12. c. Pada akhir tahun anggaran, setiap Instansi Pemerintah menyusun Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur dengan tembusan Biro Organisasi sebanyak 2 (dua) eksemplar beserta disket dengan format Excel dan huruf Arial 12 sebagai bahan LPJ Gubernur. d. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Gubernur Jawa Timur selambat-lambatnya bulan Pebruari tahun berikutnya. 2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah wajib dilaporkan kepada pemerintah sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan permasalahan dan kebijakan yang dilakukan di daerah dengan ketentuan bahwa : a. Pasal 3 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2006 telah menetapkan beberapa jenis pelaporan yaitu : 1) pelaporan yang bersifat umum


153

BAB XVIII PENUTUP Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 ini akan diatur lebih lanjut. Demikian Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 disampaikan dengan harapan agar dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. GUBERNUR JAWA TIMUR DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

ttd.

TGL 30-12-2008 No.436 Th. 2008/E2

H. IMAM UTOMO. S

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth.: 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 3. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Lembaga di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 4. Sdr. Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya.


154

2008 TENTANG

Recommend Documents