2008 TENTANG

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR

: 10/DAGLU/PER/7/2008 TENTANG

TATA CARA PENERBITAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK INDUSTRI DAN REKOMENDASI OLEH INSTANSI TEKNIS DI DAERAH YANG MEMBINA BIDANG INDUSTRI KEHUTANAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/MDAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan perlu menetapkan Tata Cara Penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Industri dan Rekomendasi Oleh Instansi Teknis di Daerah Yang Membina Bidang Industri Kehutanan;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;

: 1.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 63 Tahun 2005;

2.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/M Tahun 2005 tentang pengangkatan Pejabat Eselon I dilingkungan Departemen Perdagangan;

3.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/5/2007;

4.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;

Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor : 10/DAGLU/PER/7/2008

MEMUTUSKAN : Menetapkan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI TENTANG TATA CARA PENERBITAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK INDUSTRI DAN REKOMENDASI OLEH INSTANSI TEKNIS DI DAERAH YANG MEMBINA BIDANG INDUSTRI KEHUTANAN. Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan: 1.

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Fisik Industri adalah laporan hasil pemeriksaan fisik terhadap keabsahan dokumen dan keberadaan industri.

2.

Rekomendasi adalah surat persetujuan atas hasil pemeriksaan yang akan digunakan sebagai persyaratan mengajukan permohonan ETPIK.

3.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas/Instansi teknis di daerah yang bertanggung jawab di bidang industri kehutanan setempat. Pasal 2

(1)

Perusahaan yang ingin memperoleh pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut : a. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Fisik Industri dan Rekomendasi dari instansi teknis di daerah yang membina bidang industri kehutanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. fotokopi izin industri; c. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan e. fotokopi Akte Notaris Pendirian Perusahaan beserta perubahannya sesuai peraturan yang berlaku.

2


Pasal 3 Untuk memperoleh BAP Fisik Industri dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, perusahaan harus mengajukan permohonan penerbitan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan : a. fotokopi izin industri; b. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan d. fotokopi Akte Notaris Pendirian Perusahaan perubahannya sesuai peraturan yang berlaku.

beserta

Pasal 4 (1)

Kepala Dinas yang telah menerima permohonan penerbitan BAP Fisik Industri dan Rekomendasi wajib melakukan pemeriksaan fisik industri yang terdiri dari : a. Pemeriksaan keabsahan dokumen, meliputi : -

izin industri; Tanda Daftar Perusahaan (TDP); Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan Akte Notaris Pendirian Perusahaan perubahannya sesuai peraturan yang berlaku.

beserta

b. Pemeriksaan keberadaan industri, meliputi : (2)

keberadaan perusahaan secara fisik; peralatan/mesin produksi; bahan baku; produksi; dan rencana pemasaran.

Kepala Dinas wajib melakukan pemeriksaan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan penerbitan BAP Fisik Industri dan Rekomendasi. Pasal 5

(1)

Perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai ETPIK dan mengalami perubahan pada perusahaannya harus mengajukan permohonan revisi ETPIK kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

(2)

Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai aspek produksi, perusahaan harus melampirkan dokumen sebagai berikut:

3


a. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Fisik Industri dan Rekomendasi dari Kepala Dinas; b. fotokopi izin industri; c. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); e. fotokopi Akte Notaris Pendirian Perusahaan beserta perubahannya sesuai peraturan yang berlaku; dan f. lembar asli pengakuan ETPIK sebelum perubahan. (3)

Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai aspek non produksi, perusahaan harus melampirkan dokumen sebagai berikut : a. b. c. d.

fotokopi izin industri; fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); fotokopi Akte Notaris Pendirian Perusahaan beserta perubahannya sesuai peraturan yang berlaku; dan e. lembar asli pengakuan ETPIK sebelum perubahan. Pasal 6

(1)

Perubahan aspek produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi : a. b. c. d. e.

(2)

izin industri; alamat Industri; peralatan/mesin produksi; bahan baku; dan produksi.

Perubahan aspek non produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi : a. b. c. d.

alamat kantor; NPWP; TDP; dan Akte Notaris Pendirian Perusahaan beserta perubahannya sesuai peraturan yang berlaku. Pasal 7

(1)

Hasil pemeriksaan fisik industri dituangkan dalam BAP Fisik Industri yang ditandatangani oleh pemeriksa, wakil perusahaan, dan diketahui oleh Kepala Dinas.

(2)

Bentuk BAP Fisik Industri adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

4


Pasal 8 (1)

Dalam hal BAP Fisik Industri telah sesuai dengan ketentuan, maka Kepala Dinas menerbitkan Rekomendasi.

(2)

Dalam hal BAP Fisik Industri tidak sesuai dengan ketentuan, maka Kepala Dinas menerbitkan surat penolakan permohonan.

(3)

Bentuk Rekomendasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

(4)

Bentuk Surat Penolakan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini. Pasal 9

Rekomendasi diterbitkan paling lama 3 tanggal diterbitkannya BAP fisik industri.

(tiga) hari kerja sejak

Pasal 10 Kepala Dinas yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa teguran secara tertulis.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 29 Juli 2008.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2008 DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

DIAH MAULIDA

5

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Nomor

:

10/DAGLU/PER/7/2008

Tanggal

:

28 Juli 2008

1

Lampiran I

:

Berita Acara Pemeriksaan Fisik Industri

2

Lampiran II

:

Surat Rekomendasi

3

Lampiran III

:

Surat Penolakan

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

DIAH MAULIDA

LAMPIRAN I Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor : 10/DAGLU/PER/7/2008

BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK INDUSTRI Untuk Pengajuan Sebagai Pemegang EKSPORTIR TERDAFTAR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN (ETPIK) Pada hari ini, …………….Tanggal, …..., ……………………Tahun, …...... yang bertanda tangan dibawah ini : Nama NIP Jabatan Unit Kerja

: : : :

______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________

Dengan surat tugas nomor : _______________________tanggal: ___________, dan berdasarkan Surat Permohonan Nomor : ________________ tanggal : ______________ telah melakukan pemeriksaan fisik industri terhadap perusahaan/perorangan*) sebagai syarat pengajuan permohonan untuk mendapatkan pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) yang meliputi : A. Data Umum Perusahaan 1. Nama Perusahaan

: ______________________________________________

2. Alamat Kantor Jalan, RT/RW

: ______________________________________________

Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Propinsi Nomor

: : : : :

______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ Telp ___________________ Fax __________________

: : : : : :

______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ Telp ___________________ Fax __________________

3. Alamat Kantor Jalan, RT/RW Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Propinsi Nomor

4. Penanggung Jawab Perusahaan

: __________________________________

5. Status Perusahaan

:

1

PMA

PMDN

Non PMA/PMDN

Koperasi


B. Aspek Legalitas 1. Izin Industri 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 4. Nomor Akte Perusahaan

: : : :

_______________________Tgl ________ _______________________Tgl ________ __________________________________ _______________________Tgl ________

C. Bidang Usaha Jenis atau Klasifikasi Usaha Industri

: 1. ________________________________ 2. ________________________________

D. Peralatan Produksi No

Jenis Mesin

Nama/Merek Mesin

Jumlah

Kapasitas

E. Bahan Baku No

Jenis bahan baku (Kayu)

Daerah Asal/Sumber

F. Produksi 1. Jenis Produk

: ________________________________________

2. Rencana Produksi Pertahun

: ________________________________________

G. Rencana Pemasaran (Ekspor) 1. Rencana Ekspor Pertahun

: ________________________________________

2. Negara Tujuan Ekspor

: ________________________________________

H. Kesimpulan Pemeriksaan Sesuai

: Terbitkan surat Rekomendasi

Tidak Sesuai : Terbitkan surat penolakan

2


Penjelasan Hasil Pemeriksaan :

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya, bila kemudian hari terdapat kekeliruan maka kami bersedia bertanggung jawab atas segala resiko yang diakibatkannya.

Petugas Pemeriksa*

(

Pihak Perusahaan*

)

(

)

Mengetahui*; Kepala Dinas

(

)

*) Nama dan Jabatan ditulis secara jelas

3

LAMPIRAN II Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor : 10/DAGLU/PER/7/2008

( KOP DINAS )

SURAT REKOMENDASI Nomor Tanggal

: …………………………..…………. : …….……………..…………………

Kepada Yth : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri di Jakarta Up. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Dengan hormat, Menunjuk permohonan Nomor …….……….. Tanggal ……………… Perihal ………….. dan setelah dilakukan pemeriksaan fisik industri (terlampir Berita Acara Pemeriksaan), dengan ini kami sampaikan rekomendasi : Nama Perusahaan

:

_____________________________________________

Alamat Perusahaan

:

_____________________________________________

Penanggung Jawab

:

_____________________________________________

Nomor Telp/Faks

:

_____________________________________________

Bidang Usaha / Klasifikasi Usaha Industri

:

_____________________________________________

Untuk mengajukan permohonan mendapatkan pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

……………, …………………………. Kepala Dinas/Pejabat Yang Ditunjuk Dinas Perindag ………………………

( ……………..…………………......... ) Pangkat/Golongan

LAMPIRAN III Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor : 10/DAGLU/PER/7/2008

( KOP DINAS )

SURAT PENOLAKAN Nomor Tanggal

: …………………………..…………. : …….……………..…………………

Kepada Yth : Pimpinan Perusahaan ………………………………… Di ………………………………… Dengan hormat, Menunjuk permohonan Nomor …………….. Tanggal ……………… Perihal ………….. dan setelah dilakukan pemeriksaan fisik industri (terlampir Berita Acara Pemeriksaan), dengan ini menerangkan bahwa : Nama Perusahaan

:

____________________________________________

Alamat Perusahaan

:

____________________________________________

Penanggung Jawab

:

____________________________________________

Nomor Telp/Faks

:

____________________________________________

Bidang Usaha / Klasifikasi Usaha Industri

:

____________________________________________

dari hasil pemeriksaan fisik industri, perusahaan tersebut tidak dapat diberikan rekomendasi untuk mengajukan permohonan mendapatkan pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. ……………, …………………………. Kepala Dinas/Pejabat Yang Ditunjuk Dinas Perindag ………………………

( ……………..…………………......... ) Pangkat/Golongan

2008 TENTANG

Recommend Documents