PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN TEKSTIL DAN ANEKA NOMOR : 02/ILMTA/PER/1/2008 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KOMPOR GAS BAHAN BAKAR LPG SATU TUNGKU DENGAN SISTEM PEMANTIK MEKANIK SECARA WAJIB DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN TEKSTIL DAN ANEKA,
Menimbang: a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 92/MIND/PER/11/2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Terhadap 5 (lima) Produk Industri Secara Wajib, Pasal 1 ayat (1) butir 3, perlu menerbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik Mekanik secara Wajib;
b.
bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka
Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/M Tahun 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Perindustrian; 2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
tentang
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 92/M-IND/PER/11/07 tentang Pemberlakuan Standar Nasional terhadap 5 (lima) Produk Industri Secara Wajib; 4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 93/M-IND/PER/11/07 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Penerapan/Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib Terhadap 5 (Lima) Produk Industri
MEMUTUSKAN: Menetapkan PERTAMA
:
Memberlakukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik Mekanik Secara Wajib sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini sebagai pedoman dalam Pemberlakuan SNI Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik Mekanik LPG secara wajib.
KEDUA
:
Peraturan Direktur Jenderal mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 7 Januari 2008
DIREKTUR JENDERAL
ANSARI BUKHARI
Salinan Peraturan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada : 1. Menteri Perindustrian; 2. Menteri Perdagangan; 3. Menteri Perhubungan; 4. Direktur Jenderal Bea & Cukai, Departemen Keuangan; 5. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan; 6. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan; 7. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian; 8. Kepala Badan Standardisasi Nasional; 9. Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Perindustrian di Propinsi/Kabupaten/Kota; 10. Kepala Balai di lingkungan Departemen Perindustrian.
LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN TEKSTIL DAN ANEKA NOMOR : 02/ILMTA/PER/1/2008 TANGGAL : 7 Januari 2008
PETUNJUK TEKNIS PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KOMPOR GAS BAHAN BAKAR LPG SATU TUNGKU DENGAN SISTEM PEMANTIK MEKANIK SECARA WAJIB 1. BAB I 2. BAB II
: :
3. 4. 5. 7. 8.
: : : : :
BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII
KETENTUAN UMUM LINGKUP PEMBERLAKUAN SNI WAJIB KOMPOR GAS SATU TUNGKU TATA CARA MEMPEROLEH SPPT SNI PROSEDUR MEMPEROLEH PERTIMBANGAN TEKNIS TATA CARA PEMBUBUHAN TANDA SNI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENUTUP
DIREKTUR JENDERAL
ANSARI BUKHARI
PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PEMBERLAKUAN SNI WAJIB KOMPOR GAS BAHAN BAKAR LPG SATU TUNGKU DENGAN SISTEM PEMANTIK MEKANIK SNI 7368:2007
BAB I KETENTUAN UMUM
1.1. Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik Mekanik adalah kompor gas yang hanya memiliki satu dudukan (grid) tempat memasak untuk keperluan rumah tangga, selanjutnya disebut Kompor Gas Satu Tungku.
1.2. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) Kompor Gas Satu Tungku adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang diberikan kepada produsen yang mampu menghasilkan Kompor Gas Satu Tungku yang sesuai persyaratan SNI atau revisinya.
1.3. Sistem Manajemen Mutu (SMM) adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu menurut SNI 19-9001-2001 atau ISO 9001:2000 atau revisinya atau sistem mutu lainnya.
1.4. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) adalah lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI yang telah mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian.
1.5. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) adalah lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yang telah mendapatkan akreditasi dari KAN.
1.6. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh Kompor Gas Satu Tungku sesuai spesifikasi/metode uji SNI
1
dan telah mendapatkan akreditasi dari KAN atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian.
1.7. Produsen Kompor gas satu tungku harus melakukan proses minimal memiliki fasilitas produksi sebagai berikut: press/forming untuk badan kompor, machining, powder coating (khusus bahan baku SPCC), assembling dan memiliki peralatan pengendalian mutu untuk test kebocoran.
1.8. Pertimbangan Teknis adalah Surat Keterangan Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian tentang supply demand.
1.9. Surat Pendaftaran Barang (SPB) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan yang diberikan kepada importir untuk mendaftarkan Kompor Gas Satu Tungku yang akan diimpor setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian.
2
BAB II LINGKUP PEMBERLAKUAN SNI WAJIB KOMPOR GAS SATU TUNGKU
2.1. Pemberlakuan SNI 7368:2007 Kompor Gas Satu Tungku secara wajib dengan Nomor Harmonized System (HS) : ex. 7321.11.00.00, ex. 7321.81.00.00 dan untuk badan kompor dan bagian dari badan kompor dengan tarif pos ex. 7321.90.90.00.
2.2. Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan SNI Kompor Gas Satu Tungku secara wajib, maka Kompor Gas Satu Tungku yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1. tidak boleh diproduksi dan diperdagangkan.
2.3. Terhadap Kompor Gas Satu Tungku yang telah beredar di pasar dan tidak
memenuhi SNI 7368:2007 sebelum ditetapkan Peraturan Menteri Perindustrian ini diberikan batas waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan untuk ditarik dan dimusnahkan.
2.4. Skema Sertifikasi ditetapkan 2 (dua) tipe yaitu skema sertifikasi tipe 5 dan tipe
1b. Untuk sertifikasi tipe 1b hanya berlaku selama-lamanya 1 (satu) tahun.
3
BAB III TATA CARA MEMPEROLEH SPPT SNI
3.1. Perusahaan mengajukan permohonan SPPT SNI ke LSPro sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh LSPro dan memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut : a. Formulir Permohonan; b. Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI; c. Ketentuan dan Tata Cara Penggunaan Tanda SNI.
3.2. Pelaku usaha dapat memperoleh SPPT SNI Kompor Gas Satu Tungku yang diberlakukan wajib apabila telah memenuhi skema di bawah ini: 1. Skema sertifikasi tipe 5 dilakukan sesuai tahapan sebagai berikut: a. Memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh LSPro, meliputi : 1) Akte Perusahaan untuk perusahaan dalam negeri dan yang sejenis untuk perusahaan luar negeri; 2) Izin Usaha Industri (IUI) untuk perusahaan dalam negeri dan yang sejenis untuk perusahaan luar negeri dengan lingkup produk Kompor Gas Satu Tungku; 3) Sertifikat atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Departemen Hukum dan HAM untuk produk Kompor Gas Satu Tungku dan atau lisensi dari pemilik merek.
b. Telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM), yang dibuktikan dengan: 1) Surat pernyataan dari pelaku usaha tentang kesesuaian penerapan SMM berdasarkan SNI 19-9001-2001 atau ISO 9001:2000 atau revisinya. Dalam hal ini LSPro harus melakukan audit SMM secara lengkap;
4
2) Sertifikat SMM berdasarkan SNI 19-9001-2001 atau ISO 9001:2000 atau revisinya yang diterbitkan oleh LSSM. Dalam hal ini LSPro melakukan audit SMM hanya untuk persyaratan yang berkaitan dengan pengendalian proses produksi dan pengendalian mutu. c. Telah memperoleh Sertifikat Hasil Uji (SHU) dari Laboratorium Penguji
yang yang telah melakukan MoU dengan LSPro. d. Penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk,
Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu, Laboratorium Penguji atau Lembaga Inspeksi di luar negeri dapat diterima, sepanjang telah mempunyai perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis antara Republik Indonesia dengan negara lain. Catatan: 1. Pengambilan contoh uji dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC)
yang
ditugaskan
oleh
LSPro
bersama-sama
dengan
penugasan Tim Asesor untuk Audit SMM. 2. Sertifikat Hasil Uji (SHU) yang diterbitkan oleh laboratorium penguji disertai dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label Contoh Uji (LCU) untuk contoh uji.
2. Skema sertifikasi tipe 1b dilakukan sesuai tahapan sebagai berikut : a. Memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh LSPro, meliputi : a). Akte Perusahaan untuk perusahaan dalam negeri dan yang sejenis untuk perusahaan luar negeri; b). Izin Usaha Industri (IUI) untuk perusahaan dalam negeri dan yang sejenis untuk perusahaan luar negeri dengan lingkup produk Kompor Gas Satu Tungku; c). Sertifikat atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Departemen Hukum dan HAM untuk produk Kompor Gas Satu Tungku dan atau lisensi dari pemilik merek;
5
b. Verifikasi terhadap prasarana produksi dan pengendalian mutu produk di pabrik sesuai dengan bab I butir 1.7. dilakukan 1 (satu) kali pada awal proses permohonan. c. Telah memperoleh Sertifikat Hasil Uji (SHU) dari Laboratorium Penguji yang
yang
telah
melakukan
MoU
dengan
LSPro.
Pengujian
kesesuaian mutu produk sesuai SNI berlaku untuk setiap lot produksinya. Yang dimaksud dengan 1 (satu) lot produksi adalah hasil produksi selama 3 (tiga) bulan. d. Masa berlaku SPPT SNI adalah 3 (tiga) bulan sesuai dengan lot produksinya
Catatan: 1). Pengambilan contoh uji dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC)
yang
ditugaskan
oleh
LSPro
bersama-sama
dengan
penugasan Tim Verifikasi prasarana produksi dan pengendalian mutu produk di pabrik. 2). Sertifikat Hasil Uji (SHU) yang diterbitkan oleh Laboratorium Penguji disertai dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label Contoh Uji (LCU) untuk contoh uji.
3.3. Cara Pengambilan Contoh 3.3.1. Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI dengan tipe 5 a) Pengambilan contoh dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) di aliran produksi atau gudang secara acak. b) Untuk setiap pengujian SNI diambil contoh uji yang terdiri dari 2 (dua) buah kompor dengan tipe dan ukuran yang sama.
3.3.2. Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI dengan tipe 1b a) Pengambilan contoh dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) di aliran produksi atau gudang secara acak. b) Untuk kelompok produk dengan tipe dan ukuran yang sama dalam waktu produksi selama 3 bulan diambil contoh uji yang terdiri dari 2 (dua) contoh. 6
3.4. Contoh uji yang telah diambil sesuai butir 3.3. diuji di Laboratorium Penguji sesuai dengan ketentuan SNI.
3.5. Total waktu yang diperlukan untuk pemrosesan dan penerbitan SPPT SNI apabila dokumen sudah lengkap dan benar adalah 47 hari kerja, tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian.
3.6. Setiap penerbitan SPPT SNI produk Kompor Gas Satu Tungku oleh LSPro harus dilaporkan kepada Kepala BPPI dan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka.
3.7. Pengawasan Berkala terhadap SMM dan mutu produk perusahaan pemegang SPPT SNI dilakukan oleh LSPro sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun.
7
BAB IV PROSEDUR MEMPEROLEH PERTIMBANGAN TEKNIS
4.1. Setiap perusahaan yang akan mengimpor produk Kompor Gas Satu Tungku untuk memperoleh Surat Pendaftaran Barang (SPB) harus dilengkapi dengan pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka.
4.2. Persyaratan untuk memperoleh pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Industri Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka, Departemen Perindustrian, melalui tahapan : a.
Mengajukan surat permohonan dengan melampirkan : 1). Foto kopi SPPT SNI yang telah dilegalisir LSPro Penerbit; 2). Menyampaikan rencana impor meliputi :
b.
-
Jumlah / kuantitas
-
Jadual pelaksanaan
-
Jenis dan spesifikasi
-
Mill Certificate
Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan pertimbangan teknis Kompor Gas Satu Tungku yang telah diverifikasi dan memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar, Direktur Jenderal Industri Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka menerbitkan Surat Pertimbangan Teknis.
c.
Permohonan dinyatakan batal jika persyaratan butir 4.2.a tidak dipenuhi oleh perusahaan pemohon dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja.
d.
Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka, Departemen Perindustrian melakukan evaluasi terhadap permohonan tersebut diatas, dengan jangka waktu pelaksanaan impor setiap 3 (tiga) bulan sekali.
e.
Perusahaan importir Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku dengan sistem pemantik mekanik diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi impor berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) kepada Direktur Jenderal Industri Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka setiap 3 (tiga) bulan. 8
BAB V TATA CARA PEMBUBUHAN TANDA SNI
5.1 Penandaan Pada Produk a)
Setiap produk Kompor Gas Satu Tungku harus dibubuhi penandaan sesuai SNI 7368:2007 dan tanda SNI dengan proses stamping.
b)
Penandaan SNI dilakukan pada posisi yang mudah dibaca di badan kompor gas.
5.2 Pada kemasan Kompor Gas Satu Tungku harus dibubuhi penandaan sesuai SNI 7368:2007 dan tanda SNI.
9
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
6.1 Pembinaan dan pengawasan dalam rangka pemberlakuan SNI Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik Mekanik secara wajib dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka.
6.2 Dalam melaksanakan pengawasan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka dapat menugaskan Petugas Pengawasan Standar barang dan atau jasa di Pabrik (PPSP) untuk melakukan pemeriksaan perusahaan dan uji petik sekurang-kurangnya satu kali dalam 2 (dua) tahun
10
BAB VII PENUTUP
Petunjuk teknis penerapan SNI wajib produk Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik Mekanik ini merupakan salah satu pedoman yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
Ditetapkan
: di Jakarta.
Pada tanggal : 7 Januari 2008
Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil Dan Aneka
Ansari Bukhari
11
