GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188 / 263 / KPTS / 013 / 2008 TENTANG TIM PEMBINA DAN PELAKSANA PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2008 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: a. bahwa untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan penciptaan lapangan kerja melalui pertumbuhan dan pengembangan usaha agribisnis di perdesaan (PUAP), sesuai potensi wilayah di Jawa Timur, perlu upaya untuk memberikan akses permodalan, memberdayakan dan meningkatkan fungsi kelembagaan petani sehingga dapat mendorong perkembangan jejaring agribisnis perdesaan ; b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Tim Pembina dan Pelaksana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478). 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844). 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438). 4. Peraturan
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001
tentang
5. Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095). 6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001
tentang
7. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106). 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578). Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
1
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negera Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negera Nomor 4737). 10. Peraturan Menteri Pertanian 16/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).
Nomor Umum
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 227/Kpts/KU.340/3/2008 tentang Penetapan Desa Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). MEMUTUSKAN Menetapkan, PERTAMA
: Membentuk Tim Pembina dan Pelaksana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
KEDUA
: Menugaskan Tim Pembina dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA , sebagai berikut : a. Tim Pembina memberikan pembinaan dan petunjuk kelancaran program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Jawa Timur sesuai kebijakan teknis dan kebijakan umum yang dirumuskan oleh Tim Pusat ; b. Tim Pelaksana : 1) merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan PUAP di Jawa Timur; 2) mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan PUAP dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri bersama Tim Teknis Kabupaten/Kota ; 3) merekomendasikan hasil verifikasi Gabungan Kelompok Tani (Gopaktan) / Kelompok Tani (Poktan) ke Tim Pusat ; 4) mengkoordinasikan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia yang menangani Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUAP di Kabupaten/Kota ; 5) mengkoordinasikan sistem pelaporan program PUAP di Kabupaten/Kota ;
dan
pengendalian
6) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur. KETIGA
: Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim Pembina dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur,
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
2
Program (25) Pengembangan Agribisnis, Kegiatan (024) Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Program (39) Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian, Kegiatan (094) Koordinasi dan Monitoring Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Jawa Timur, Kode Rekening 5.2.1.01.001. KEEMPAT
: a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ; b. Mengundangkan Keputusan ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 17 Juni 2008
DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
GUBERNUR JAWA TIMUR
Tgl 17 - 6 - 2008 No. 263 Th 2008/ E2
H. IMAM UTOMO. S
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
ttd
3
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR
: 188/263/KPTS/013/2008
TANGGAL : 17 JUNI 2008 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA DAN PELAKSANA PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2008 A. TIM PEMBINA NO
JABATAN DALAM TIM
KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1
2
3
1
Pembina
Gubernur Jawa Timur
2
a. Ketua
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
b. Wakil Ketua
3
Sekretaris
Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
4
Anggota-anggota :
a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur b. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur c. Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur d. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur e. Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur f. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur g. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur h. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur i. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
B. TIM PELAKSANA NO
JABATAN DALAM TIM
KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1
2
3
1
Ketua
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur
2
a. Sekretaris I
Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur Kepala Sub Dinas Usaha Tani dan Penyuluhan, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur
b. Sekretaris II
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
1
NO
JABATAN DALAM TIM
KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1
2
3
3
Anggota-anggota :
a. Wakil dari Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur b. Wakil dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur c. Wakil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur d. Wakil dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur e. Wakil dari Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur f. Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur g. Wakil dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur h. Wakil dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur i. Wakil dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur j. Wakil dari Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur k. Wakil dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur l. Wakil dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur m. Wakil dari Unit Pelaksana Teknis Daerah, Balai Diklat Pertanian Balonggebang Nganjuk n. Wakil dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Ketindan Malang o. Wakil dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Peternakan Songgoriti Kota Batu GUBERNUR JAWA TIMUR
DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
ttd H. IMAM UTOMO. S
Tgl 17 - 6 - 2008 No. 263 Th 2008/ E2
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr.
Kepala Pertanian di Jakarta.
3. Sdr.
Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
4. Sdr.
Kepala Badan Pengawasan Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo.
5. Sdr.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
6. Sdr.
Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur
7. Sdr.
Bupati/Walikota di Jawa Timur.
8. Sdr.
Anggota Tim Pembina dan Pelaksana dimaksud.
Sekretariat
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
Daerah
2
