2008 TENTANG

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR : 092/KA/VI/2008

TENTANG PELAKSANAAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) UNIT KERJA DI LINGKUNGAN BATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

Menimbang

:

bahwa untuk ketertiban dan kelancaran Evaluasi LAKIP BATAN, perlu membentuk Peraturan Kepala BATAN tentang Pelaksanaan Evaluasi LAKIP Unit Kerja di Lingkungan BATAN.

Mengingat

: 1.

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

2.

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3.

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4.

Keputusan Kepala BATAN Nomor 360/KA/VII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja STTN;

5.

Peraturan Kepala BATAN Nomor 392/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN;

6.

Peraturan Kepala BATAN Nomor 161/KA/XII/2006 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APBN BATAN.

Memperhatikan :

1.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;


-2MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) UNIT KERJA DI LINGKUNGAN BATAN.

Pasal 1 (1) Tujuan evaluasi LAKIP BATAN secara umum adalah untuk: a. menilai penerapan terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) guna mewujudkan kepemerintahan yang baik serta pencegahan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN); b. menilai pelaksanaan program dan kegiatan Unit Kerja; c. meningkatkan akuntabilitas kinerja Unit Kerja; d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya; dan e. memberikan informasi kinerja Unit Kerja. (2) Tujuan evaluasi LAKIP BATAN secara khusus, adalah untuk: a. memberikan penilaian terhadap penerapan Sistem AKIP; b. memberikan saran perbaikan terhadap penerapan Sistem AKIP; dan c. memberikan saran perbaikan guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas Unit Kerja.

Pasal 2 Ruang lingkup evaluasi LAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mencakup: a. penilaian terhadap perencanaan strategis dan sistem pengukuran kinerja, termasuk di dalamnya perencanaan kinerja; b. penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; c. evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan d. evaluasi terhadap kebijakan Unit Kerja.


-3Pasal 3 Evaluasi LAKIP diarahkan pada: a. proses/penerapan Sistem AKIP; b. keluaran (output); c. hasil dan manfaat keluaran (outcome); dan d. dampak (impact).

Pasal 4 (1) Setiap LAKIP Unit Kerja di Lingkungan BATAN harus di evaluasi oleh Tim Evaluasi. (2) Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan semua dokumen yang diperlukan oleh Tim Evaluasi.

Pasal 5 (1) Evaluasi LAKIP Unit Kerja dilakukan oleh Tim Evaluasi dengan surat tugas dari Kepala BATAN, sesuai dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini. (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Inspektur sebagai Pengendali Mutu; b. Pengendali Teknis; c. Ketua Tim; dan d. Anggota Tim. (3) Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pegawai dari Unit Kerja lain.

Pasal 6 Evaluasi LAKIP Unit Kerja dilaksanakan dengan 2 (dua) kategori perlakuan yaitu: a. Evaluasi sederhana; dan b. Evaluasi yang lebih mendalam.


-4Pasal 7 (1) Evaluasi sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan terhadap penerapan sistem AKIP. (2) Evaluasi yang lebih mendalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan terhadap penerapan sistem AKIP, penilaian akuntabilitas, dan penilaian kinerja Unit Kerja.

Pasal 8 (1) Evaluasi sederhana dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. survey/penelitian pendahuluan; b. penerapan sistem AKIP; dan c. pelaporan yang terdiri atas: 1) penyusunan draft laporan; dan 2) pengkomunikasian laporan. (2) Evaluasi lebih mendalam dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. survey/penelitian pendahuluan; b. penerapan sistem AKIP dan penilaian akuntabilitas Unit Kerja; c. penilaian kinerja Unit Kerja; dan d. pelaporan yang terdiri atas: 1) penyusunan draft laporan; dan 2) pengkomunikasian laporan.

Pasal 9 (1) Metodologi evaluasi sederhana menggunakan teknik lembar kriteria evaluasi (criteria referrenced survey) terhadap implementasi sistem AKIP, sesuai dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini. (2) Metodologi evaluasi lebih mendalam menggunakan: a. teknik lembar kriteria evaluasi (criteria referrenced survey) implementasi sistem AKIP dan Akuntabilitas Unit Kerja; dan

terhadap


-5b. teknik reviu pencapaian sasaran dan indikator kinerja, teknik analisis logika program (program logic), dan teknik reviu data dan atau observasi hasil pelaksanaan kegiatan/program terhadap Kinerja Unit Kerja.

Pasal 10 Pada setiap awal tahun anggaran, Inspektur membentuk Tim Evaluasi dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) untuk kegiatan Evaluasi tahun berjalan, sesuai dengan format sebagaimana tersebut dalam

Lampiran II

Peraturan ini.

Pasal 11 (1) Ketua Tim yang ditunjuk untuk pelaksanaan Evaluasi wajib membuat Program Kerja Evaluasi (PKE), sesuai dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan ini. (2) PKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a.

pertimbangan dalam rangka penyusunan sasaran, cara, waktu, tujuan dan strategi yang telah ditetapkan dalam penugasan Evaluasi; dan

b. tujuan evaluasi yang dibebankan kepada Tim Evaluasi berdasarkan pada penugasan yang diterima yaitu : 1) survei pendahuluan bertujuan untuk mengetahui dan memahami Unit Kerja yang akan dievaluasi. 2) evaluasi kinerja bertujuan untuk menilai efisiensi, efektivitas dan ekonomis suatu kinerja, terutama aspek strategis tugas dan fungsi dari kegiatan Unit Kerja.

Pasal 12 Dalam Evaluasi, selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan, Tim Evaluasi harus dapat mengembangkan kreativitas untuk menetapkan personil (evaluatan), teknik evaluasi yang digunakan, dan ketajaman analisis.


-6Pasal 13 (1) Anggota Tim wajib membuat Kertas Kerja Evaluasi (KKE) sesuai dengan tugas yang diberikan Ketua Tim, sesuai dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran V.a s.d V.g Peraturan ini. (2) Penyusunan KKE

sebagaimana

dimaksudkan pada

ayat

(1) harus

memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a.

dibuat di Unit Kerja pada waktu berlangsungnya evaluasi;

b. memuat data yang lengkap/cukup, mutakhir, akurat, kompeten, relevan, tepat dan cermat, antara lain: 1. Nama program/kegiatan; 2. Tujuan program/kegiatan; 3. Sasaran rinci program/kegiatan; 4. Hasil-hasil program/kegiatan; 5. Ukuran keberhasilan/standar pencapaian hasil; 6. Capaian hasil-hasil program/kegiatan; 7. Faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan; dan 8. Saran/ rekomendasi. c.

setiap dokumen diberi nomor urut sebagai lampiran KKE;

d. memuat sumber informasi yang jelas; dan e.

evaluasi pelaksanaan program yang meliputi hal-hal berikut: 1) Bukti yang menyatakan bahwa suatu program telah berhasil; 2) Usaha yang dilakukan oleh Unit Kerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan; 3) Kesimpulan tentang pelaksanaan program setelah membandingkan antara bukti yang ada dengan standar kinerja; 4) Masalah utama pelaksanaan program; dan 5) Saran perbaikan yang dapat disampaikan.

Pasal 14 (1) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak berakhirnya pelaksanaan evaluasi, Tim Evaluasi harus melakukan konfirmasi.


-7(2) Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung dilakukan terhadap Unit Kerja PTAPB, PTNBR, dan STTN.

Pasal 15 Temuan dan rekomendasi dari hasil konfirmasi, dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Tim Evaluasi, Pengendali Teknis dan Kepala Unit Kerja/Pejabat berwenang dari Unit Kerja yang di evaluasi.

Pasal 16 (1) Pelaporan hasil evaluasi terhadap suatu LAKIP dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) LAKIP. (2) LHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyajikan informasi pelaksanaan penerapan Sistem AKIP dan evaluasi atas kinerja Unit Kerja yang dievaluasi, sesuai dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan ini. (3) Dalam menyusun LHE harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. harus diselesaikan dan disampaikan secepatnya dan tepat waktu, agar informasi pokok yang terkandung di dalamnya dapat bermanfaat. b. menyajikan informasi berdasarkan fakta dengan teliti, lengkap dan layak, dibuat dalam kalimat yang sederhana, ringkas, jelas dan mudah dimengerti serta tidak dapat disalah tafsirkan oleh yang menggunakan. c. disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal penting

bagi

perbaikan

kinerja

Unit

Kerja

yang

dievaluasi.

Permasalahan atau temuan hasil evaluasi dan saran perbaikannya harus

diungkapkan

secara

jelas

dan

harus

sejauh

mungkin

dikomunikasikan kepada pihak Unit Kerja yang dievaluasi untuk mendapatkan klarifikasi ataupun tanggapan secukupnya; dan d. LHE atas LAKIP yang sudah pernah dievaluasi menyajikan pula informasi mengenai tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya, sehingga dapat diperoleh data yang dapat diperbandingkan, dan dapat mengetahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan atas penerapan Sistem AKIP atau peningkatan akuntabilitas kinerja Unit Kerja.


-8Pasal 17 (1) LHE yang telah direviu oleh Pengendali teknis harus dilengkapi dengan dokumen konfirmasi, diserahkan kepada Inspektur untuk dikoreksi dan ditandatangani. (2) LHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan konsep Ikhtisar Eksekutif yang telah dikoreksi dan diparaf oleh Inspektur diserahkan ke Kepala BATAN untuk ditandatangani, sesuai dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan ini.

Pasal 18 Inspektur segera mengirimkan LHE dan Ikhtisar Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) ke Unit Kerja dengan tembusan ke Deputi terkait, Sekretaris Utama, dan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 19 Unit Kerja wajib melakukan tindak lanjut atas temuan hasil evaluasi sesuai rekomendasi dalam LHE yang disampaikan kepada Kepala BATAN dengan tembusan kepada Inspektorat.

Pasal 20 Tim Evaluasi wajib memonitor pelaksanaan Tindak Lanjut temuan hasil Evaluasi yang dilaksanakan Unit Kerja sesuai rekomendasi Tim Evaluasi.

Pasal 21 Tim Evaluasi wajib mendokumentasikan Evaluasi yang terdiri dari Surat Tugas Evaluasi, PKE, KKE, Dokumen Konfirmasi, LHE, Ikhtisar Eksekutif dan Pelaksanaan Tindak Lanjut, menjadi satu kesatuan dan disimpan ditempat yang aman dan mudah untuk pencarian kembali.


-9Pasal 22 Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini, berlaku ketentuan dalam Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi LAKIP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 23 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2008 2007 KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, -ttdHUDI HASTOWO

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Kerjasama, Hukum, dan Humas

Ferhat Aziz

NoyNeengan aslinya,epala Biro Kerja Sama, Hukum, dan

2008 TENTANG

Recommend Documents