2008 TENTANG

MENTERI KIEUANGAN REPUBLIK II'lDONESIA

SAL.IINAIJ

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 178,/PMK.01/2008

i

TENTANG

I

I

STANDAR PELAYANAN MINIMUPvl PUSAT INVESTASI PEMERINTAH

1

MENTERI KEUANGAN, Menimbang

: a. bahwa

sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Un~um, Pusat Investasi Pemerintah telah menggunakan Standa~rPelayanan Minimum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123.1/PMK.05/ 2006;

b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan Pusat Investasi Pemerintah sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuanga.n Badan Layanan Umum, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimum pada Pusat Investasi Pemerintah yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keilangan Nomor 123.1/PMK.05/2006;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Pelayanan Minimum Pusat Investasi Pemerintah; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nonnor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200!5 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nlomor 4502); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan ]?enerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 4. Peraturan Pemerintal~Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembare~nNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812); 5. Keputusan Presiden Nornor 20/ P/ 2005;

MENTERI KEU,ANOAN REPUBLIK INDONESIA

-2-

6. Keputusan Menteri Keualngan Nomor 1005/KMK.05/2006 tentang Penetapan Badan Investasi Pemerintah pada Departemen Keuangan sebagai Insta~nsiPemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Kepi~tusan Menteri Keuangan Nomor 497/ KMK.05/ 2007; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/ PMK.02/ 2007 tentang Persyaratan Administra tif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

8. Peraturan Menteri Keualngan Nomor 52/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah;

Menetapkan

: PERATURAN

MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM PlLJSAT INVESTASI PEMERINTAH.

Standar Pelayanan Minimum Pusat Investasi Pemerintah merupakan pedoman dalam pelayanan yang diberikan oleh Pusat Investasi Pemerintah.

Standar Pelayanan Minimum Pusat Investasi Pemerintah meliputi substansi layanan pada Pusat Investasi Pemerintah, yang terdiri dari:

1. Investasi Jangka Panjang; 2. Divestasi atas Investasi Ja:ngkaPanjang; 3. Investasi pada Instrumen Jangka Pendek; dan

4. Divestasi atas Investasi pzlda Instrumen Jangka Pendek.

Standar Pelayanan Minimum Pusat Investasi Pemerintah adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123.1/ PMK.05/ 2006 tentang Standar Pelayanan Minimum Bad,an Investasi Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

MENTERI KEUANGAN REPlUBLlK INDONESIA

-3-

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Menteri Kevangan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2008

Salinan sesuai dengan aslinya, ICe~alaBiro Umum

IHBNEBI KEUANGAN ttd. SRI MlJLYANI INDRAWAT1

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1 7 8 m.01/XUl TENTANG YTANDAR PELAYANAN MINIMUM PUSAT INVESTASI PEMERINTAH

MENTERI KEUANGAN REP!JBLIK INDONESIA

STANDAR PELAY ANAN MINIMUM PUSAT INVESTASI PEMERINTAH

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-2-

BAB I PEN DAHULUAN A. Latar Belakang

Standar Pelayanan Minimum (SPkl) merupakan batasan layanan minimum yang hams dipenuhi oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang merupakan instansi pada lingkungan Departemen Keuangan yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. SPM ini merupakan spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh PIP dalam rangka pelaksanaan investasi pemerintah. SPM ini perlu ditetapkan oleh Menteri Keuangan agar fungsinya sebagai standar pelayanan PIP dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

B. Maksud dan Tujuan Maksud ditetapkannya SPM ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan layanan minimal atas pelaksanaan investasi pemerintah yang dilaksanakan oleh PIP. Tujuan ditetapkannya SPM ini adalelh : 1. Menjamin terlaksananya prosetlur pelaksanaan atas investasi pemerintah sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. 2.

Menjamin terpenuhinya kualitas pelayanan dalam pelaksanaan investasi pemerintah.

3.

Menjamin konsistensi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring (evaluasi) atas pelaksanaan investasi pemerinhh.

C. Landasan Hukum

Peraturan Perundang - undangan yang menjadi dasar penyusunan SPM ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 1Tah~m2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2006 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pengelolaan Dana

Dukungan Infrastruktur

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/ PMK.05/ 2007.

MENTERI KElJANGAN REPUBLIK INDONESIA

-3-

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1005/KMK.05/2006 tentang Penetapan Badan Investasi Pemerintah pada Departemen Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 497/ KMK.05/ 2007. 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah. 7.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 26/ KMK.01/ 2008 tentang Penggunaan Dana Dukungan Infrastruktur pads Rekening Induk Dana Investasi (RIDI) Pusat Investasi Pemerintah.

D. Pengertian Dalam SPM PIP ini yang dimaksud:

1. Investasi Pemerintah adalah investasi! yang dilaksanakan oleh PIP sebagai operator investasi pemerintah dengall tujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manl'aat lainnya sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 1Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah.

2. Investasi

Jangka

Panjang

adalah

kegiatan

investasi

dalam

rangka

mengoptimalkan dana investasi pada PIP yang berbentuk pembelian surat utang, pembelian saham, penyertaan modal dan pinjaman dalam jangka waktu di atas 1(satu) tahun untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau lainnya.

3. Investasi Jangka Pendek adalah kegiatan investasi dalam rangka mengoptimalkan dana investasi pada PIP yang belum ditempatkan pada investasi jangka panjang. 4.

Badan Usaha adalah Badan Usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Koperasi.

5.

Surat Berharga adalah saham dan/ atau s'urat utang.

6. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/ atau pemberian pinjaman oleh Pusat Investasi Pemerintah untuk membiayai kegiatan usaha. 7. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.


-4-

8.

Pemberian Pinjaman adalah bentuk investasi Pemerintah pada Badan Usaha, Badan Layanan Umum (BLU), Pemerintah Provinsi/ KabupatenlKota, dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga, dan/atau biaiya lainnya.

9. Komite Investasi Pemerintah adalah pihak yang memberikan kajian, penetapan kriteria, dan evaluasi atas pelaksanaal-tinvestasi oleh Pusat Investasi Pemerintah.

10. Dewan Pengawas adalah organ PIP yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan pengarahan pelaksanaanl investasi.

11. Penasihat/Konsultan Investasi adalalh tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat mengenai Investasi Pemerintah kepada Pusat Investasi Pemerintah. 12. Rekening Induk Dana Investasi adalah rekening pada setiap Pusat Investasi Pemerintah berbentuk satuan kerja yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai tempat penyimpanan,

pc?nyaluran, dan pengembalian Investasi

Pemerintah. 13. Divestasi adalah penjualan surat berhilrga dan/atau kepemilikan pemerintah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.

14. Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan dana investasi antara Pusat Investasi E'emerintah dengan Badan Usaha, BLU, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, BLUD, dan/ atau badan hukum asing.

E. Jenis Layanan Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi pemerintah, PIP dapat melaksanakan investasi dalam bentuk investasi surat berharga dan/ atau investasi langsung. Dalam SPM ini, jenis layanan yang dilaksanakan oleh PIP dikelompokkan sebagai berikut :

1. Investasi Jangka Panjang (lebih dari 12 bulan), yang meliputi: a. Pembelian Surat Berharga yang terdiri dari pembelian:

1) saham; dan/atau 2) surat utang.

MENTERI KEUANGAN REPUBL.IK INDONESIA

-5-

b. Investasi dalam bentuk Investasi Langsung, yaitu: 1) penyertaan modal, dan/ atau

2) pemberian pinjaman Investasi langsung sebagaimana dimaksud di atas dapat dilaksanakan dengan cara: a) kerjasama investasi antara PIT' dengan Badan Usaha dan/atau BLU dengan pola kerjasama antara pemerintah dan swasta (Public Private Partnership); dan/ atau b) kerjasama investasi antara PIP dengan Badan Usaha, BLU, Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota, BLUD, dan/atau badan hukum asing, dengan selain pola kerjasama pen~erintah dan swasta (Non Public Private Partnership).

2. Divestasi atas Investasi Jangka Panjang baik yang berbentuk Surat Berharga atau Investasi Langsung sebagaimana diuraikan pada angka 1di atas.

3. Investasi Jangka Pendek (kurang dari 12 bulan), dalam bentuk Surat Berharga yang dilakukan dengan cara pembelian slaham dan/atau surat utang dan instrumen investasi jangka pendek lainnya (berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 26/KMK.01/ 2008, PIP dapat rnenempatkan dana investasi dimaksud dalam Investasi Jangka Pendek dalam ha1 tlana investasi dimaksud belum ditempatkan sebelum disalurkan dalam Investasi Jangka Panjang).

F. Sistematika Penyajian Standar Pelayanan Minimum PIP ini dis~xsundengan sistematika sebagai berikut: BAB I

Pendahuluan.

BAB I1

Komponen Standar Pelayanan Minimum.

BAB I11 Indikator Keberhasilan. BAB IV Sumber Daya. BAB V

Pemantauan clan Evaluasi.

BAB VI Penutup.


-6BAB I1 KOMPONEN STANDAR PELAYANAN MINIMUM Standar Pelayanan Minimal (SI'M) merupakan batasan layanan minimum yang harus dipenuhi oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) dalam pelaksanaan investasi jangka panjang beserta divestasinya dan investasi dalaln instrumen jangka pendek beserta divestasinya. Investasi Jangka Panjang dilaksa.nakan PIP dalam bentuk pembelian surat berharga dan/ atau investasi langsung. Investasi dalam Instrumen Jangka Pendek dapat dilaksanakan oleh PIP sepanjang dana investasi dimaksud belum ditempatkan pada investasi jangka panjang dalam rangka mengoptirnalkan nilai dari dana investasi tersebut. Komponen Standar SPM dije1,askan dengan uraian atas Substansi Pelayanan, Indikator, Cakupan/Ruang Lingkup dan Batas Waktu Penyelesaian atas setiap aktivitas yang dilakukan dalam pelaksanaan h~vestasiJangka Panjang beserta divestasinya dan Investasi pada Instrumen Jangka Pendek beserta divestasinya. Dalam SPM ini, Investasi yang tlilaksanakan PIP dibagi menjadi 2 (dua) kelompok berdasarkan jangka waktu investasi yang dilaksanakan, yaitu investasi jangka panjang dan investasi pada instrumen jangka pendek. Tahapan atas pelaksanaan dirnaksud actalah sebagai berikut: A. Investasi Jangka Panjang 1. Usulan Investasi PIP.

Usulan Investasi PIP dilakukan tfengan tahapan sebagai berikut : a. Proses inisiasi investasi; b. Analisis atas hasil inisiasi awal; dan c. Rekomendasi dan usulan investasi PIP.

2. Saran/Pendapat dari Dewan Perlgawas PIP. 3. Proses negosiasi sebagai tindak lanjut saran/pendapat Dewan Pengawas. 4. Rekomendasi Kornite Investasi F'emerintah.

5. Keputusan Menteri Keuangan.

6. Pelaksanaan Investasi oleh PIP. 7. Realisasi Investasi.

MENTERI KEUANGAN REPLJBLIK INDONESIA

-7-

B. Investasi pada Instrumen Jangka Pendek 1. Usulan Investasi PIP.

Usulan Investasi PIP dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : a. Proses inisiasi investasi; b. Analisis atas hasil inisiasi awal; dan c. Rekomendasi dan usulan investasi PIP.

2. Pelaksanaan Investasi oleh PIP.

3. Realisasi Investasi. C. Divestasi atas Investasi Jangka Panjang 1. Usulan divestasi PIP. Usulan divestasi PIP dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : a. Proses inisiasi divestasi; b. Analisis atas hasil inisiasi divestasi; dan

c. Rekomendasi dan usulan divestasi PIP; 2. Saran/Pendapat dari Dewan Pengawas PIP. 3. Proses negosiasi sebagai tindak lanjut saran/ pendapat Dewan Pengawas. 4. Rekomendasi Komite Investasi Pemerintah.

5. Keputusan Menteri Keuangan.

6. Pelaksanaan Investasi oleh PIP. 7. Realisasi divestasi. D. Divestasi atas Investasi pada Instrumen Jangka Pendek 1. Usulan divestasi PIP.

Usulan divestasi PIP dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : a. Proses inisiasi divestasi ; b. Analisis atas hasil inisiasi divestasi;dan c. Rekomendasi dan usulan divestasi PIP.

2. Pelaksanaan divestasi oleh PIP.

3. Realisasi divestasi.

MENTERI KEUANGAN REPUBUK INDONESIA

-8-

INDIKATOR KEBERHASILAN

Dalam BAB I11 diuraikan indikator keberhasilan SPM Investasi PIP. Dalam ha1 ini diuraikan penjelasan mengenai Substansi Pelayanan, Indikator, Cakupan/Ruang Lingkup dan Batas Waktu Penyelesaian atas setiap aktivitas dalam Investasi Jangka Panjang, Investasi Jangka Pendek dan/atau Investasi dalam rangka Pengelolaan Kas Dana Investasi

(cash management) yang dilaksanakan oleh PIP. A. Investasi Jangka Panjang 1. Usulan investasi PIP Proses inisiasi investasi dilakukan derlgan tahapan sebagai berikut: a. Pertemuan awal peluang investasi yang layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti. 1) Indikator : Laporan hasil pertemuan awal peluang investasi yang layak atau

tidak layak untuk ditindaklanjuti. 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Menilai kesesuaian dengan strategi investasi dan kemampuan PIP. 3) Batas Waktu Penyelesaian : 1 14 hari kerja

Perhitungan waktu dimulai sejak rapat pembahasan pertama dengan calon mitra. b. Evaluasi awal 1) Indikator : Laporan pendahuluan mengenai evaluasi awal peluang investasi. 2) Cakupan/Ruang Lingkup : L,atar belakang, nilai investasi, tingkat imbal hasil, analisa awal dan tindak lanjut.

3) Batas Waktu Penyelesaian : 1 3 hari kerja Perhitungan waktu dimulai sejak dokumen dan persyaratan lain yang relevan telah dilengkapi.

MENTERI KEUANGAN RE?!IBLIK INDONESIA

-9-

2. Analisis atas hasil inisiasi awal a. Analisis Hukum

1) Indikator : Bahan analisis hukunl yang sesuai dengan regulasi. 2) Cakupan/ Ruang Lingkup : Dokilmen aspek hukum dan/ atau kasus hukum. 3) Batas Waktu : 1; 5 hari kerja Perhitungan waktu dimulai sej,ak diselesaikannya proses uji tuntas aspek hukum. b. Analisis Pembiayaan dan Kelayakan Investasi 1) Indikator : Bahan analisis pembiayaan dan kelayakan investasi yang sesuai dengan strategi investasi PIP. 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Data-data keuangan, skema/bentuk peluang investasi, profil perusahaan calon mitra. 3) Batas Waktu : 1 5 hari kerja Perhitungan waktu dimulai sejak diselesaikannya proses uji tuntas aspek hukum, keuangan dan operasiorral. c. Analisis Resiko dan mitigasinya

1) Indikator : Bahan analisis resiko investasi dan mitigasinya.

2) Cakupan/Ruang Lingkup : Data hukum, kasus hukum, keuangan, skema investasi, profil perusahaan calon mitra.

3) Batas Waktu : 1 5 hari kerja Perhitungan waktu dimulai sejak diselesaikannya proses uji tuntas aspek hukum, keuangan dan operasiol~al.

3. Rekomendasi dan usulan investasi PIP a. Rekomendasi usulan investasi kepada Kepala PIP 1) Indikator : Rekomendasi usulan investasi kepada Kepala PIP. 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Bahan analisis aspek hukum, pembiayaan, kelayakan dan manajemen resiko investasi dan mitigasinya.

3) Batas Waktu : 1; 2 hari kerja Perhitungan waktu dimulai sejak seluruh bahan analisis lengkap termasuk yang berasal dari penasehat investasi/ konsultan jika dianggap perlu.

MENTERl KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-10b. Keputusan Kepala PIP atas rencanal investasi PIP untuk dimintakan saran dan pendapat kepada Dewan Pengawas.

1) Indikator : Persetujuan Kepalil PIP atas rencana investasi PIP untuk dimintakan saran dan pendapat j~epadaDewan Pengawas. 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Hasil penilaian kembali Kepala PIP (dapat

melibatkan penasehat investasj./konsultan) dan surat permintaan saran dan/ atau pendapat Dewan Pengawas.

3) Batas Waktu : 1 2 hari kerja Perhitungan waktu dimulai sejak seluruh bahan rekomendasi lengkap termasuk yang berasal dari pena:sehat investasi/ konsultan jika diperlukan. 4. Saran/Pendapat dari DewanPengawas PIP

a. Indikator : Kelayakan rencana invesitasi. b. Cakupan/Ruang Lingkup : Hasil analisa kelayakan investasi. c. Batas Waktu : 5 5 hari kerja. Perhitungan waktu dimulai sejak surat dari Kepala PIP diterima oleh Dewan Pengawas.

5. Proses negosiasi sebagai tindak lanjut saran/ pendapat Dewan Pengawas a. Indikator : Surat permintaan rekc~mendasidari Kepala PIP kepada Komite Investasi Pemerintah.

,

b. Cakupan/Ruang Lingkup : Hasil negosisi sebagai tindak lanjut saran/pendapat Dewan Pengawas. c. Batas Waktu : 5 10 hari kerja. Perhitungan

waktu

dimulai

sejak

surat

penyampaian

tindak

lanjut

saran/pendapat Dewan Pengawas oleh PIP dan batasan waktu tersebut disesuaikan dengan kondisi untuk nnasing-masing jenis investasi.

6. Rekomendasi Komite Investasi Pemerintah Pusat (KIPP) a. Indikator : Kelayakan rencana investasi . b. Cakupan/ Ruang Lingkup : Hasil an.alisis kelayakan investasi c. Batas Waktu : 5 10 hari kerja Perhitungan waktu dimulai sejak surat dari Kepala PIP diterima oleh KIPP.


-11 -

7. Keputusan Menteri Keuangan

a. Indikator : Terbitnya Keputusan Menteri Keuangan. b. Cakupan/Ruang Lingkup : Hasil dari rekomendasi KIPP.

c. Batas Waktu : -8. Pelaksanaan investasi oleh PIP a. Keputusan Kepala PIP

I) Indikator

:

Keputusan

Kepala

PIP

dan

pelaksanaan

perjanjian/ kontrak/ sejenisnya .

2) Cakupan/Ruang

Lingkup : Rekomendasi Kepala Divisi Portofolio,

Rekomendasi dari KIPP, Kepulasan Menteri Keuangan.

3) Batas Waktu : 5 2 hari kerja Realisasi Investasi b. Penyaluran Dana Investasi

1) Indikator : Penyaluran dana investasi. 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Keputusan investasi dari Kepala PIP dan perjanjian investasi.

3) Batas Waktu : 1 2 hari kerja. B. Investasi pada Instrumen Jangka Pendek

1. Usulan investasi PIP. Proses inisiasi investasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : a. Pertemuan awal peluang investasi yang layak atau tidak layak untuk

ditindaklanjuti.

1) Indikator : Laporan hasil pertemuan awal peluang investasi yang layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti.

2) Cakupan/Ruang Lingkup : Menilai kesesuaian dengan strategi investasi dan kemampuan PIP. 3) Batas Waktu Penyelesaian : 1 5 hari kerja Perhitungan waktu dimulai sejak rapat pembahasan pertama dengan calon

MENTERI KEUANGAN REPLJBLIK INDONESIA

- '12 -

b. Evaluasi awal

1) Indikator : Laporan pendahuluan mengenai evaluasi awal peluang investasi. 2) Cakupan/Ruang Lingkup : latar belakang, nilai investasi, tingkat imbal hasil, analisa awal dan tindak lanjut.

3) Batas Waktu Penyelesaian : 5 2 hari kerja Perhitungan waktu dimulai sejak dokumen dan persyaratan lain yang relevan telah dilengkapi.

2. Analisis atas hasil inisiasi awal a. Analisis Hukum

1) Indikator : Bahan analisis hukum yang sesuai dengan regulasi. 2) Cakupan/ Ruang Lingkup : Dclkumen aspek hukum dan/ atau kasus hukum. 3) Batas Waktu : 1 3 hari kerja Perhitungan waktu dimulai sejak diselesaikannya proses uji tuntas aspek hukum. b. Analisis Pembiayaan dan Kelayakan Investasi

1) Indikator : Bahan analisis pen~biayaandan kelayakan investasi yang sesuai dengan strategi investasi PIP.

2) Cakupan/Ruang Lingkup : IData-data keuangan, skema/ bentuk peluang investasi, profil perusahaan calon mitra.

3) Batas Waktu : 1 3 hari kerja Perhitungan waktu dimulai sejak diselesaikannya proses uji tuntas aspek hukum, keuangan dan operasj onal.

c. Analisis Resiko dan rnitigasinya 1) Indikator : Bahan analisis resiko investasi dan mitigasinya. 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Data hukum, kasus hukum, keuangan, skema investasi, profil perusahaan calon mitra.

3) Batas Waktu : 1 5 hari kerja Perhitungan waktu dimulai sejak diselesaikannya proses uji tuntas aspek hukum, keuangan dan operas ional.

MENTERI I(EUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-133. Rekomendasi dan usulan investasi PIP a. Indikator : Rekomendasi usulan investasi kepada Kepala PIP. b. Cakupan/Ruang Lingkup : Bahan analisis aspek hukum, pembiayaan, kelayakan dan manajemen resiko iwvestasi dan mitigasinya. c. Batas Waktu : r; 2 hari kerja Perhitungan waktu dimulai sejak selluruh bahan analisis lengkap.

4. Pelaksanaan investasi oleh PIP a. Keputusan Kepala PIP 1)Indikator

:

Keputusan

Kepala

PIP

dan

pelaksanaan

perjanjianl kontrak/ dokumen sejenisnya. 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Rekomendasi Kepala Divisi Portofolio dan masukan yang berasal dari penalsihat investasi/ konsultan jika diperlukan. 3) Batas Waktu : 1 2 hari kerja. b. Penyaluran Dana Investasi 1) Indikator : Penyaluran dana investasi. 2) Cakupan/Ruang Lingkup : K.eputusan investasi dari Kepala PIP dan perjanjian investasi. 3) Batas Waktu : 1 2 hari kerja. C. Divestasi atas Investasi Jangka Panjang

1. Proses Inisiasi Divestasi Proses Inisiasi Divestasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. Indikator : Laporan awal divestasi berdasarkan atas laporan pengendalian dan/ atau

berakhirnya

perjanjian/ kontrak/ dokumen

sejenisnya

untuk

ditindaklanjuti dengan divestasi.

b. CakupanlRuang Lingkup : Besarari imbal hasil, kinerja investasi dan kebutuhan likuiditas PIP dan/ atau berakhirn ya perjanjianl kontrak/ dokumen sejenisnya untuk ditindaklanjuti dengan divestasi. c. Batas Waktu Penyelesaian : 12 hari kerja Perhitungan waktu dimulai setelah laporan pengendalian investasi diselesaikan.


- 14 -

2. Analisis atas hasil inisiasi Divestasi a. Analisis Hukum

1) Indikator : Bahan analisis hukum yang sesuai dengan regulasi. 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Doki~menaspek hukum dan/atau kasus hukum.

3) Batas Waktu : 1 5 hari kerja. Perhitungan waktu dimulai sejak diterimanya laporan awal divestasi berdasarkan laporan pengendaUan. b. Analisis Pembiayaan dan Kelayaka~nDivestasi

1) Indikator : Bahan analisis skema penarikan pembiayaan dan kelayakan divestasi yang sesuai dengan strategi investasi PIP.

2) Cakupan/Ruang Lingkup : Data-data keuangan dan likuiditas dana investasi PIP.

3) Batas Waktu : 1 5 hari kerja. Perhitungan waktu dimulai sejak diselesaikannya proses pembahasan final dengan mitra kerja PIP dalam rangka pelaksanaan divestasi.

c. Analisis Resiko dan mitigasinya 1) Indikator : Bahan analisis resiko divestasi dan mitigasinya. 2) CakupanjRuang Lingkup : Data hukum, kasus hukum, keuangan dan likuiditas dana investasi PIP.

3) Batas Waktu : I 5 hari kerja Perhitungan waktu dimulai sjak diselesaikannya proses pembahasan final dengan rnitra kerja PIP dalam rangka pelaksanaan divestasi.

3. Rekomendasi dan usulan divestasi PIP a. Rekomendasi usulan investasi kepada Kepala PIP 1) Indikator : Rekomendasi usulan divestasi kepada Kepala PIP.

2) Cakupan/Ruang Lingkup : Bahan analisis aspek hukum, pembiayaan, kelayakan dan manajemen resiko divestasi.

3) Batas Waktu : I 2 hari kerja Perhitungan waktu dimulai sejak seluruh bahan analisis lengkap.

MENTERI KEUANGAN REP!JBLIK INDONESIA

-15-

b. Keputusan Kepala PIP atas rerlcana divestasi PIP untuk dimintakan saran dan pendapat kepada Dewan Peng-~iwas, 1) Indikator : Persetujuan K:epala PIP atas rencana divestasi PIP untuk dimintakan saran dan pend,apatkepada Dewan Pengawas. 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Hasil penilaian kembali Kepala PIP (dapat melibatkan penasehat investasi/konsultan) dan surat perrnintaan saran dan/atau pendapat Dewan Pengawas.

3) Batas Waktu : 5 2 hari kerja Perhitungan waktu djmulai sejak seluruh bahan rekomendasi lengkap.

4. SaranIPendapat dari Dewan Pengawas PIP a. Indikator : Kelayakan rencana divestasi. b. Cakupan/Ruang Lingkup : Hasil analisa kelayakan divestasi.

c. Batas Waktu : < 5 hari kerja. Perhitungan waktu dimulai sejak surat dari Kepala PIP diterima oleh Dewan Pengawas.

5. Proses negosiasi sebagai tindak lanjut saran/ pendapat Dewan Pengawas a. Indikator : Surat permintaarl rekomendasi dari Kepala PIP kepada Komite Investasi Pemerintah. b. Cakupan/Ruang Lingkup : Hasil negosisi sebagai tindak lanjut saran/pendapat

Dewan Pengawas. c. Batas Waktu : 5 10 hari kerja.

Perhitungan waktu

dimulai sejak

surat

penyampaian tindak

lanjut

saran/pendapat Dewan Pengawas oleh PIP dan batasan waktu tersebut disesuaikan dengan kondisi untuk masing-masing jenis divestasi. 6. Rekomendasi Komite Investasi Pemerintah Pusat (KIPP)

a. Indikator :Kelayakan rencana divestasi. b. Cakupan/Ruang Lingkup : Hasil analisis kelayakan divestasi.

c . Batas Waktu : r 10 hari kerja. Perhitungan waktu dimulai sejak surat dari Kepala PIP diterima oleh KIPP. 7. Keputusan Menteri Keuangan

a. Indikator :Terbitnya Keputusan Menteri Keuangan. b. Cakupan/Ruang Lingkup :Hasil dari rekomendasi KIPP. c. Batas Waktu : --


-16-

8. Pelaksanaan divestasi oleh PIP. a. Keputusan Kepala PIP

1) Indikator :Keputusan Kepala PIP dan pelaksanaan divestasi investasi. 2) Cakupan/Ruang

Lingkup : Rekomendasi Kepala Divisi Portofolio,

Rekomendasi dari KIPP, Keputusan Menteri Keuangan.

3) Batas Waktu : 1 2 hari kerja b. Penarikan Dana Investasi.

1) Indikator : Penarikan dana investasi. 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Keputusan divestasi dari Kepala PIP. 3) Batas Waktu : 1 2 hari kerja. D. Divestasi atas Investasi pada Instrumen Jangka Pendek

1. Proses Inisiasi Divestasi. Proses inisiasi divestasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : a. Indikator : Laporan awal dbvestasi berdasarkan atas laporan pengendalian dan/atau

berakhirnya

pe~.janjian/kontrak/dokumen

sejenisnya

untuk

ditindaklanjuti dengan divestasi. b. Cakupan/Ruang Lingkup : Besaran imbal hasil, kinerja investasi, kebutuhan likuiditas PIP dan/atau berakl-urnya perjanjian/kontrak/dokumen sejenisnya. c. Batas Waktu Penyelesaian : S 2 hari kerja. Perhitungan waktu dimulai se'telah laporan pengendalian investasi diselesaikan.

2. Analisis atas hasil inisiasi Divestasi. a. Analisis Hukum.

1) Indikator : Bahan analisis hukum yang sesuai dengan regulasi. 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Dokumen aspek hukum dan/atau kasus hukum. 3) Batas Waktu : S 2 hari kerja. Perhitungan waktu dimillai sejak diterimanya laporan awal divestasi berdasarkan laporan pengendalian. b. Analisis Pembiayaan dan Kelayakan Investasi.

1) Indikator : Bahan analisis skema penarikan pembiayaan dan kelayakan divestasi yang sesuai dengan strategi investasi PIP.

2) Cakupan/Ruang Lingkup : Data-data keuangan dan likuiditas dana investasi PIP.


-17-

3) Batas Waktu : 5 2 hari kerja. Perhitungan waktu dimulai sejak diselesaikannya proses pembahasan final dengan mitra kerja PIP dalam rangka pelaksanaan divestasi. c. Analisis Resiko dan mitigasinya.

1) Indikator : Bahan analisis resiko divestasi dan mitigasinya.

2) Cakupan/Ruang Lingkup : Data hukum, kasus hukum, keuangan dan likuiditas dana investasi PIP.

3) Batas Waktu : 5 2 hari kerja. Perhitungan waktu dimulai sejak diselesaikannya proses pembahasan final dengan mitra kerja PIP dalam rangka pelaksanaan divestasi.

3. Rekomendasi dan usulan divestasi PIP. a. Indikator : Rekomendasi usulan divestasi kepada Kepala PIP b. CakupanIRuang Lingkup : Ballan analisis aspek hukum, pembiayaan, kelayakan dan manajemen resiko investasi. c. Batas Waktu : 5 2 hari kerja.

Perhitungan waktu dimulai sejak seluruh bahan analisis lengkap termasuk yang berasal dari penasehat investasi/konsultan jika dianggap perlu. 4. Pelaksanaan divestasi oleh PIP.

a. Keputusan Kepala PIP.

1) Indikator : Keputusan Kepala PIP dan pelaksanaan divestasi. 2) Cakupan/Ruang Lingkup : F!ekomendasi Kepala Divisi Portofolio dan masukan yang berasal dari penasehat investasi/ konsultan jika diperlukan.

3) Batas Waktu : I;2 hari kerja. b. Realisasi Divestasi.

1) Indikator : Penarikan dana investasi.

2) Cakupan/ Ruang Lingkup : Keputusan divestasi dari KepaIa PIP. 3) Batas Waktu : I2 hari kerja.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK IrrlDONESlA

-18BAB I[V SUMBER DAYA

Dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan, faktor yang tidak dapat dipisahkan adalah tersedianya sumber daya yang memadai. Dalam pelaksanaannya, sumber daya dimaksud terdiri dari peralatan/infrastruktur yang memadai dan sumber daya manusia (SDM) yang melaksanakan fungsi pelayanan itu sendiri. Pada BAB IV ini diuraikan penjelasan kebutuhan sarana dan prasarana serta SDM yang dibutuhkan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dalam rangka pencapaian standar mutu pelayanan yang diharapkan. A. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana penting yang dibutuhkan dalam pelaksanaan investasi pemerintah antara lain:

1. Gedung kantor yang berlokasi strategis dan tersedia ruangan-ruangan yang representatif antara lain: a.

Ruangan Kepala PIP;

b.

Ruangan Kepala Divisi, Kepala Sub Divisi dan Staff;

c.

Ruangan Rapat; dan

d.

Ruangan Penunjang Lainnya.

2. Peralatan yang mendukung information technology (IT) seperti komputer yang memadai (soft.coaremaupun hardulare-rlya).

3. Dukungan database informasi yang selalu update tentang perkembangan investasi. 4. Kendaraan operasional yang mendukung kecepatan aktivitas Pimpinan dan Staf PIP.

5. Sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. B. Sumber Daya Manusia Sesuai dengan core business-nya dan sebagai sebuah instansi Badan Layanan Umum, Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam pelaksanaan investasi pemerintah antara lain:

MENTERI KEUANGAN REPLJBLlK INDONESIA

- 19 -

1. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas yang tersedia minimum berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Manajemen Puncak (Pejabat BLU) Pejabat BLU yang tersedia minimum berjumlah 3 (tiga) pejabat, yang terdiri dari seorang Kepala Pusat, seorang pejabat Administratif dan seorang pejabat Teknis dengan kualifikasi pada bidang investasi dan/ atau keuangan. 3. Satuan Pemeriksa Internal (SPI) SPI yang tersedia minimum terdiri dari 3 (tiga) orang dengan kualifikasi yang sesuai di bidang manajemen investasi.

4. Manajemen Menengah Manajemen Menengah yang tersedia minimum terdiri dari 3 (tiga) orang yang memiliki kualifikasi pada bidang ad.ministrasi dan keuangan serta 3 (tiga) orang yang merniliki kualifikasi pada bidang teknis investasi.

5. Staf Operasional Staf operasional yang tersedia mini~numterdiri dari 3 (tiga) orang pada masingmasing Manajemen Menengah dalarn rangka mendukung pelaksanaan tugas pada bidangnya.

6. Tenaga Penunjang Tenaga penunjang yang tersedia minimum terdiri atas sopir, pramubhakti dan tenaga keamanan. Selain SDM dengan kompetensi di atas, PIP membutuhkan juga adanya penasihat dan konsultan investasi yang independen dengan kualifikasi berpengalaman pada bidang investasi.


- 20 -

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pelayanan investasi Pusat Investasi Pemerintah (PIP) telah berjalzln sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ketentuan pelaksanaan pemantauan meliputi: a. Membandingkan standar pelayanan minimum dengan indikator yang ditetapkan.

b. Dilaksanakan oleh Badan Layanan Umurn Kementrian Negara/Lembaga dan/atau Badan Usaha Lainnya yang berkoordinasi clengan Tim Pelaksana Program. c. Pelaksanaan pemantauan dilakukan secara berkala. d. Metode pemantauan yang digunakan diantaranya berupa kunjungan lapangan, studi dokumentasi, dan pertemuan-pertemuan dengan pelaksana dan penerima layanan. Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak program yang diselenggarakan berdasarkan hasil pemantauan dalam rangka peningkatan kinerja PIP. Ketentuan pelaksanaan kegiatan evaluasi meliputi: a. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan secara berkala. b. Metode evaluasi dapat dilakukan dengan cara kunjungan lapangan, wawancara, pengamatan dan studi dokumentasi. c. Hasil evaluasi digunakan sebagai masukan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan Badan Layanan Umum PIP, Badan Layanan Umum Kementrian Negara/ Lembaga dan/ atau Badan Usaha Lainnya.

BAB VI PENUTUP

a. Standar Pelayanan Minimum (SPM) ini merupakan pedoman bagi Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dalam pencapaian layanan minimum dalam pelaksanaan investasi pemerintah kepada mitra investasi PIP. b.

Pedoman ini merupakan salah satu upaya untuk menstadardisasikan pelayanan investasi agar proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi pelayanan dapat dilaksanakan dengan baik.

c.

SPM ini dapat dikembangkan sejalan dengan perkembangan layanan investasi yang akan dilaksanakan PIP sebagai operator investasi Pemerintah.

MENTERI KEUANGAN R€.PUBLIKINDONESIA

- 22 -

INDIKATOR KEBERHAS1LA.N STANDAR PELAYANAN MINIMUM INVESTASI PEMERINTAH PADA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH I.

Investasi Jangka Panjang Substansi Pelayanan A

Indikator

Usulan Investasi PIP. i.

Proses inisiasi investasi.

ii. Analisis atas hasil inisiasi awal.

a. Laporan hasil pertemuan awal peluang investasi yang layak atau tidak layak untulk ditindaklanjuti.

Menilai kesesuaian dengan strategi investasi dan kemampuan PIP.

< 14 hari

b. Laporan pendahuluan mengenai evaluasi awal peluang investasi.

Latar belakang, nilai investasi, tingkat imbal hasil, analisa awal dan tindak lanjut.

< 3 hari

-

a. Bahan anakis hukum yang sesuai hukum dan/atau dengan regulasi. Kasus Hukum.

b. Bahan analisis

pembiayaan dan kelayakan investasi yang sesuai dengan strategi investasi PIP.

c. Bahan analisis resiko investasi dan mitigasiny;~.

iii. Rekomendasi dan Usulan Investasi PIP.

-

kerja

1 kerja

a. Rekomendasi hukum, usulan investasi kepada Kepala PIP. pembiayaan, kelayakan, dan

I

Perhitungan waktu dimulai sejak dokumen dan persyaratan lain yang relevan telah dilengkapi.

< 5 hari waktu dimulai sejak diselesaikannya proses uji tuntas aspek hukum.

kerja

Data-data Keuangan, < 5 hari kerja skema/ bentuk peluang investasi, profil perusahaan calon mitra.

Data hukum, kasus hukum, keuangan, skema investasi dan profil perusahaan calon mitra.

I

Perhitungan waktu dimulai sejak rapat pembahasan pertama dengan calon mitra.

I I

< 5 hari kerja

/ <2 hari kerja

Perhitungan waktu dimulai sejak diselesaikannya proses uji tuntas aspek hukum, keuangandan operasional. Perhitungan waktu dimulai sejak diselesaikannya proses uji tuntas aspek hukum, keuangandan operasional.

i Perhitungan waktu dimulai sejak seluruh bahan analisis lengkap termasuk yang berasal dari penasihat investasi/ konsultan, jika dianggap perlu.


- 23 -

b. Persetujuan Kepala PIP atas rencana investasi untuk dimintakan saran dan pendapat kepada Dewan Pengawas.

Hasil penilaian kembali Kepala PIP (dapat melibatkan penasihat investasi/ konsultan) dan surat permintaan saran dan atau pendapat Dewan Pengawas.

12 hari kerja

Perhitungan waktu dimulai sejak seluruh bahan rekomendasi lengkap, termasuk yang berasal dari penasihat investasi/ konsultan jika diperlukan. Perhitungan waktu dimulai sejak surat dari Kepala PIP diterima oleh Dewan Pengawas.

B

Saran/Pendapat Dewan Pengawas.

Kelayakan Rencana investasi.

Hasil Analisis Kelayakan Investasi

15 hari

C

Proses Negosiasi sebagai Tindak Lanjut Saran/Pendapat Dewan Pengawas.

Surat permintaan rekomendasi dari Kepala PIP kepada KIPP.

Hasil negosiasi sebagai tindak lanjut saran/pendapat Dewan Pengawas.

110 hari kerja

Perhitungan waktu dimulai sejak penyampaian tindak lanjut saran/ pendapat Dewan Pengawas oleh PIP, dan batasan waktu tersebut disesuaikan dengan kondisi untuk masingmasing jenis investasi.

D

Rekomendasi Komite Investasi Pemerintah Pusat (KIPP).

Kelayakan Rencand Investasi.

Hasil Analisis Kelayakan Investasi.

5 10 hari kerja

Perhitungan waktu dimulai sejak surat dari Kepala PIP diterima oleh Komite Investasi Pemerintah.

E

Keputusan Menteri Keuangan.

Terbitnya Keputusan Menteri Keuangan

Hasil dari Rekomendasi KIPP.

F

Pelaksanaan investasi oleh PIP.

a. Keputusan Kepala PIP dan Pelakamaan Perjanjian/ Kontrak/ Sejenisnya.

Rekomendasi Kepala Divisi Portofolio, Rekomendasi dari Komite Investasi Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan.

% 2 hari

b. Penyaluran Dana Investasi.

Keputusan investasi dari Kepala PIP, Pejanjian Investasi.

S 2 hari kerja

kerja

kerja

ME NTERl KEUANGAN REIJUBLIK INDONESIA

- 24 -

11. Investasi pada Instrumen Jangka Pendek

A

Substansi relayanan Usulan Investasi PIP

Waktu

Keterangan

Menilai kesesuaian dengan strategi investasi dan kemampuan PIP.

I

5 hari kerja

Untuk waktu dimulai terhitung sejak rapat pembahasan pertama dengan calon mitra.

b. Laporan pendahuluan mengenai evaluas i awal peluang investasi.

Latar belakang, nilai investasi, tingkat imbal hasil, analisa awal dan tindak lanjut.

< 2 hari

Setelah dokumen yang relevan telah dilengkapi.

a. Bahan analisis hukum yang sesuai dengan regulasi.

Dokumen aspek hukum dan/atau Kasus Hukum

5 3 hari kej a

Perhitungan waktu dimulai sejak diselesaikannya proses uji tuntas aspek hukum

b. Bahan analisis pembiayaan dan kelayakan investasi yang sesuai dengain strategi investasi PIP.

Data-data Keuangan, 4 3 hari kerja skema/bentuk peluang investasi, profil perusahaan calon mitra.

Perhitungan waktu dimulai sejak diselesaikannya proses uji tuntas aspek hukum, keuangandan operasional.

c. Bahan analisis resiko investasi d m mitigasinya.

Data hukum, kasus hukum, keuangan, skema investasi dan profil perusahaan calon mitra.

1 5 hari

Perhitungan waktu dimulai sejak diselesaikannya proses uji tuntas aspek hukum, keuangandan operasional.

iii. Rekomendasi dan Usulan Investasi PIP.

Rekomendasi usularl investasi kepada Kepala PIP.

Bahan analisis aspek hukum, pembiayaan, kelayakan, dan manajemen risiko investasi.

S 2 hari kerja

Pelaksanaan investasi oleh PIP.

a. Keputusan Kepala PIP dan Pelaksanaan Perjanjian/ Kontrak/ dokumen sejenisnya.

Rekomendasi Kepala Divisi Portofolio dan masukan yang berasal dari penasihat investasi/ konsultan jika diperlukan.

5

b. Penyaluran Dana Investasi.

Keputusan investasi dari Kepala PIP, Perjanjian Investasi.

S 2 hari

i.

Proses inisiasi a. Laporan hasil pertemuan awal investasi. peluang investasi yang layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti.


B

Pelayanan Minimum Stand,~r Cakupan/Lingkup Indikator

kerja

kerja

2 hari kerja

kerja

Perhitungan waktu dimulai sejak seluruh bahan analisis telah dilengkapi

MENTERI KEUANGAN RELPLJBLIK INDONESIA

- 25 -

111. Divestasi atas Investasi Jangka Panjai~g Standar Substansi -I Pelayanan Indikator Usulan divestasi PIP i. Proses inisiasi Laporan awal d i v e s t a r berdasarkan atas divestasi. laporan pengendaliar~ dan latau berakhirnya perjanjianl kontrakl dokumen sejenisnya untuk ditindaklanjuti dengan divestasi.

dayanan Minimum Cakupan/Lingkup

Waktu

Keterangan

Besaran irnbal hasil, kinerja investasi, kebutuhan likuiditas PIP, d m / atau berakhirnya perjanjian/kontrak/ dokumen sejenisnya.

< 2 hari


Dokumen aspek hukum dan/atau Kasus Hukum.

1; 5 hari

b. Bahan analisa skema penarikan pembiayaan dan kelayakan Divestasi yang sesuai dengan strategi investasi PIP.

Data-data Keuangan dan likuiditas dana investasi PIP.

-< 5 hari kerja

Sejak diselesaikannya proses pembahasan final dengan mitra kerja dalam rangka Divestasi.

Data hukum, kasus hukum, keuangan, dan likuiditas dana investasi PIP.

-< 5 hari kerja

Sejak diselesaikannya proses pembahasan final dengan mitra kerja dalam rangka Divestasi.

Bahan analisis aspek hukum, pembiayaan, kelayakan, dan manajemen risiko divestasi

< 2 hari kerja

Perhitungan waktu dimulai sejak seluruh bahan analisis lengkap termasuk yang berasal dari penasihat investasil konsultan, jika dianggap perlu.

~ Hasil i rpenilaian kembali Kepala PIP (dapat melibatkan penasihat investasi/ konsultan) dan surat permintaan' saran dan atau pendapat Dewan Pengawas.

< 2 hari

Perhitungan waktu dimulai sejak seluruh bahan rekomendasi lengkap, termasuk yang berasal dari penasihat. investasi/ konsultan jika diperlukan.

kerja

Waktu dimulai setelah laporan pengendalian investasi diselesaikan.

-

ii. Analisis atas hasil inisiasi divestasi.

c.

iii. Rekomendasi dan Usulan Divestasi PIP

Bahan analisis resiko Divestasi clan mitigasinya.

a. Rekomendasi usulan Divestasi kepada Kepala P:[P

b. Persetujuan ~ e PIP atas rencana divestasi untuk dimintakan saran dan pendapat kepada Dewan Pengawas.

kerja

kerja

1

Sejak diterimanya laporan awal divestasi berdasarkan laporan pengendalian

MENTERl KEUANGAN REPlJBLlK INDONESIA

-26Kelayakan rencana divestasi.

Saran/Pendapat Dewan

B

-

5 5 hari

Hasil Analisis Kelayakan divestasi

-

kerja

Hasil negosiasi sebagai tindak lanjut saran/ pendapat Dewan Pengawas.

Kepala PIP kepada

kerja

Dewan

-

s 10 hari Hasil Analisis Kelayakan Divestasi. kerja

Pemerintah (KIPP).

;

I

I

I I F

Menteri Keuangan.

I

Pelaksanaan divestasi oleh

I

Menteri Keuangan. a. Keputusan Kepala PIP dan pelaksanaan

b. Penarikan Dana Investasi. --

IV.

-

-

I

Perhitungan waktu dimulai sejak surat dari Kepala PIP diterima oleh Dewan Pengawas. waktu dimulai sejak penyampaian tindak lanjut saran/ pendapat Dewan Pengawas oleh PIP, dan batasan waktu tersebut disesuaikan dengan kondisi untuk masingmasing jenis divestasi. Perhitungan waktu dimulai sejak surat dari Kepala PIP diterima oleh Komite Investasi Pemerintah.

Hasil dari Rekomendasi KIPP. 1; 2 hari

Rekomendasi Kepala Divisi Portofolio, Rekomendasi dari Komite Investasi Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan. Keputusan divestasi dari Kepala PIP.

kerja

5 2 hari

kerja

- -

Divestasi atas Investasi pada Instrurnen Jangka Pendek Standar Pelayanan Minimum Substansi Pelayanan / Cakupan/Lingkup Indikator Usulan Investasi I PIP Besaran imbal hasil, i. Proses inisiasi Laporan awal divestasi berdasarkan atas laporal kinerja investasi, divestasi. pengendalian dan/ atau kebutuhan likuiditas berakhirnya perjanjian/ PIP dan/atau perjanjian/ kontrak/ kontrak/ dokumen dokumen sejenisnya sejenisnya untuk ditindaklanjuti dentran divestasi.

/

Keterangan Waktu

r 2 hari kerja

setelah laporan pengendalian investasi diselesaikan.

i

I

I


- 27 .-


Dol
5 2 hari

b. Bahan aflalisa skema penarikan pembiayaan dan kelayakan Divestasi yang sesuai dengan strategi investasi PIP.

Data-data Keuangan dan likuiditas dana investasi PIP.

5 2 hari

c. Bahan analisis resiko Divestasi dan mitigasinya.

Data hukum, kasus hukum, keuangan, dan likuiditas dana hrestasi PIP.

5 2 hari

iii. Rekomendasi dan Usulan Divestasi PIP

Rekomendasi usulan Divestasi kepada Kepala PIP

Bahan analisis hu kum, pembiayaan, kelayakan, dan m,anajemenrisiko investasi.

5 2 hari

Pelaksanaan Divestasi oleh PIP.

a. Keputusan Kepala PIP dan pelaksanaan divestasi.

Rekomendasi Kepala Divisi Portofolio dan masukan yang berasal dari penasihat investasil konsultan jilta diperlukan.

S 2 hari

b. Penarikan Dana.

Keputusan Divestasi d#ariKepala PIP.

r; 2 hari


B

kerja

kerja

kerja

kerja

Sejak diterimanya laporan awal divestasi berdasarkan laporan pengendalian. Sejak diselesaikannya proses pembahasan final dengan mitra kerja dalam rangka Divestasi. Sejak diselesaikannya proses pembahasan final dengan mitra kerja dalam rangka Divestasi. Sejak seluruh bahan analisis telah dilengkapi.

kerja

kerja

MENTERI KEUANGAN Salinan sesuai dengan aslinya, Ke~alaBiro Umum

ttd. SRI MULYANI INDRAWATI

2008 TENTANG

Recommend Documents