GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/356/KPTS/013/2008 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG ATAS NAMA GUBERNUR JAWA TIMUR UNTUK MENANDATANGANI NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) TAHUN ANGGARAN 2008 GUBERNUR JAWA TIMUR MENIMBANG
: bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008, dalam hal Pelimpahan Wewenang atas nama Gubernur Jawa Timur untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahun Anggaran 2008, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
MENGINGAT
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
1
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4, Seri A). Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
2
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008.
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 54 Tahun 2008.
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 69 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008.
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak terduga Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008.
15. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/415/KPTS/013/ 2007 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/222/KPTS/013/2008.
MEMUTUSKAN MENETAPKAN PERTAMA
: Melimpahkan wewenang atas nama Gubernur Jawa Timur untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahun Anggaran 2008 kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
3
KEDUA
: Kepala SKPD/Kepala Biro sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA melaksanakan pelimpahan wewenang tersebut secara selektif dan penuh tanggungjawab.
KETIGA
: a. Keputusan ini berlaku surat mulai tanggal 2 Januari 2008 ; b. Mengundangkan Keputusan ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.
Ditetapkan di : Surabaya Tanggal : 9 September 2008 PJ. GUBERNUR JAWA TIMUR DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
ttd
TGL 09-09-2008 No. 356 Th. 2008/E2
SETIA PURWAKA, S.IP.,M.M
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
4
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/356/KPTS/013/2008 TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2008 PELIMPAHAN WEWENANG ATAS NAMA GUBERNUR JAWA TIMUR UNTUK MENANDATANGANI NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) TAHUN ANGGARAN 2008 No
PENERIMA HIBAH
SKPD/BIRO PENANDATANGAN NPHD
1
2
3
1.
KPUD/Panwaslu/Keamanan Pilgub
Kepala Biro Pemerintahan dan Otoda
2.
KPUD untuk Operasional
Kepala Biro Keuangan
3.
Biro Pusat Statistik
Kepala Bappeprop
4.
SD/MI Swasta
Kepala Biro Keuangan
5.
Kwarda Pramuka Jawa Timur
Kepala Biro Keuangan
6.
Panti Asuhan
Kepala Biro Keuangan
7.
Panti Jompo
Kepala Biro Keuangan
8.
PKK
Kepala Biro Keuangan
9.
Legiun Veteran
Kepala Biro Keuangan
10.
TMP
Kepala Biro Keuangan
11.
DHD45
Kepala Biro Keuangan
12.
KORPRI Jawa Timur
Kepala Biro Keuangan
13.
PMI Jawa Timur
Kepala Biro Keuangan
14.
KPID
Kepala Biro Keuangan
15.
Persatuan Wredatama Jawa Timur
Kepala Biro Keuangan
16.
KPP
Kepala Biro Keuangan
17.
KONI untuk Operasional
Kepala Biro Keuangan
18.
KONI untuk Pengembangan Olah Raga
Kepala Dispora
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
1
1
2
3
19.
PWRI dan Restu
Kepala Biro Kepegawaian
20.
Pokja BPNA Provinsi Jawa Timur
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat
21.
BNP Jawa Timur
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat
22.
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Kepala Bapemas
23.
Bidang Kependudukan
Kepala Dinas Kependudukan
24.
PGRI Jawa Timur
Kepala Biro Mental Spritual
25.
Lembaga Pendidikan
Kepala Dinas P&K
26.
Program Pendidikan
Kepala Dinas P&K
27.
Bidang Pendidikan Program Kewilayahan Kepala Dinas P&K
28.
BAZ
Kepala Biro Mental Spritual
29.
slamic Centre Surabaya
Kepala Biro Mental Spritual
30.
MUI Provinsi Jawa Timur
Kepala Biro Mental Spritual
31.
LPTQ Provinsi Jawa Timur
Kepala Biro Mental Spritual
32.
Masjid Al Akbar Surabaya
Kepala Biro Mental Spritual
33.
Panitia PHBI
Kepala Biro Mental Spritual
34.
Kodam untuk penanggulangan bencana
Kepala Biro Keuangan/Biro Kesra
35.
kodam untuk Pengamanan Teretorial
Kepala Biro Keuangan/Biro Kesra
36.
TMMD
Kepala Bappeprop
37.
nstansi Vertikal lainnya
Kepala Biro Keuangan
38.
DPD - Rl Jawa Timur
Kepala Biro Keuangan
39.
GTKI
Kepala Biro Mental Spritual
40.
Dewan Kesenian
Kepala Biro Mental Spritual
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
2
1
2
3
41.
GOPTKI
Kepala Biro Mental Spritual
42.
Panitia Tour De East Java
Kepala Biro Mental Spritual
43.
BKOW Jawa Timur
Kepala Biro Mental Spritual
44.
YABI Jawa Timur
Kepala Biro Mental Spritual
45.
Dewan Penasehat FKUB
Kepala Biro Mental Spritual
46.
FKUB Provinsi Jawa Timur.
Kepala Biro Mental Spritual
47.
Yayasan Gerontologi Abiyoso .
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat
48.
ITS (Perencanaan Mikrohidro)
Kepala Bappeprop
49.
SATKORLAK
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat
50.
LPP RRI Surabaya
Kepala Biro Keuangan
51.
RS Narkotika Polda Jatim
Kepala Biro Administrasi Pembangunan
52.
Unesa
Kepala Biro Perekonomian
53.
Puskud Jatim
Kepala Biro Perekonomian
54.
ISEI Business Research & Dev Centre
Kepala Biro Perekonomian
55.
50 KUD tersebar di Jawa Timur
Kepala Dinas Koperasi, PKM
56.
Korem 082 utk PAM Romadhon
Kepala Biro Keuangan
57.
Kogartap III Surabaya
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat
58.
Universitas Trunojoyo Madura
Kepala Bappeprop
59.
Program Penanganan Sosial Ekonomi Kepala Bapemas Masyarakat (P2SEM)
60.
Universitas Islam Madura
Kepala Bappeprop
61.
LP3M Universitas Majapahit Mojokerto
Kepala Bappeprop
62.
LP2M Universitas Tulungagung.
Kepala Bappeprop
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
3
1
2
3
63.
Universitas Katolik Widyakarya Malang
Kepala Bappeprop
64.
STIEKOP Malang
Kepala Bappeprop
65.
Universitas Merdeka Malang
Kepala Bappeprop
66.
STIE Fatahillah Surabaya
Kepala Bappeprop
67.
UTS Surabaya
Kepala Bappeprop
68.
LPPM STIE Mahardika Surabaya.
Kepala Bappeprop
69.
STIMI Malang
Kepala Bappeprop
70.
Universitas Islam Malang.
Kepala Bappeprop
71.
STI SOSPOL Waskita Dharma Malang
Kepala Bappeprop
72.
STAI Al Kolam Malang
Kepala Bappeprop
73.
STIESIA Surabaya.
Kepala Bappeprop
74.
FE Universitas Bayangkara
Kepala Bappeprop
75.
FE Universitas Yos Sudarso
Kepala Bappeprop
76.
STIKOSAAWS Surabaya.
Kepala Bappeprop
77.
SEI Cabang Surabaya.
Kepala Bappeprop
78.
PPKM Bangil Pasuruan
Kepala Biro Mental Spiritual
79.
SMK Perikanan & Kelautan Probolinggo
Kepala Biro Mental Spiritual
80.
MTs Syeh Abd Kadir Jaelani Probolinggo Kepala Biro Mental Spiritual
81.
Tk. Alfadholi Mertojoyo Malang
82.
Madrasah Diniyah Al Asy'ariyah Jombang Kepala Biro Mental Spiritual
83.
ITS untuk Uji Teknis alat hemat BBM
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
Kepala Biro Mental Spiritual
Kepala Dinas ESDM
4
1
2
3
84.
Sektap P2SEM Kab./Kota se Jatim
Kepala Bapemas
85.
Kanwil Depag untuk PORSENI Madrasah. Kepala Biro Mental Spiritual
PJ. GUBERNUR JAWA TIMUR DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
ttd
PROPINSI JAWA TIMUR TGL 09-09-2008 No. 366/E2
SETIA PURWAKA, S.IP., M.M
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr.
Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr.
Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya
3. Sdr.
Kepala Badan Pengawasan Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
4. Sdr.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
5. Sdr.
Kepala SKPD / Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
5
