2008 TENTANG

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 071 / KMA / SK / V / 2008 TENTANG KETENTUAN PENEGAKAN DISIPLIN KERJA DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 070/KM/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) , sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Prajurit TNI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3703); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

1

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya; 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 070/KM/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. 8. Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/22/VIII/2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit Tentara Nasional. MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN PENEGAKAN DISIPLIN KERJA DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA Pasal 1 Ketentuan Umum Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan : (1) Hakim Mahkamah Agung adalah Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung pada Mahkamah Agung. (2) Hakim Badan Peradilan yang berada di bawahnya adalah Hakim pada Badan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (yustisial). (3) Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Pasal 2 Kepada seluruh Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, pada saat Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini berlaku, selain penghasilan yang berhak diterima menurut peraturan perundangundangan yang berlaku, diberikan pula tunjangan khusus kinerja setiap bulan. Pasal 3 Tunjangan khusus kinerja sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini tidak diberikan kepada : (1) Hakim dan Pegawai Negeri yang secara nyata tidak diberikan tugas/pekerjaan/jabatan tertentu pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, karena sedang dikenai tindakan; (2) Hakim dan Pegawai Negeri yang diberhentikan untuk sementara (skorsing) atau di non-aktifkan; (3) Hakim dan Pegawai Negeri yang diberhentikan dari pekerjaan/jabatannya; (4) Hakim dan Pegawai Negeri yang gaji aktifnya dihentikan karena diperbantukan pada badan/instansi lain; (5) Hakim dan Pegawai Negeri yang diberi cuti diluar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;

2

Pasal 4 (1) Hakim dan Pegawai Negeri dianggap tidak mentaati ketentuan kepegawaian yang berlaku dan tidak berpartisipasi penuh, jika telah mendapat peringatan tertulis berdasarkan keputusan ini. (2) Kepada Hakim dan Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikenakan pengurangan pembayaran tunjangan khusus kinerja yang besarnya dinyatakan dalam % (perseratus). Pasal 5 Ketentuan Hari, Jam Kerja, Daftar Hadir dan Daftar Pulang Ketentuan Hari, Jam Kerja, Daftar Hadir dan Daftar Pulang diatur sebagai berikut : (1) Hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jum’at. (2) Jam kerja dan jam istirahat bagi Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya diatur sebagai berikut: a. Jam kerja sebagai berikut : 1). Hari Senin s/d Kamis dari pukul 08.00 s/d pukul 16.30 waktu setempat 2). Hari Jum’at dari pukul 08.00 s/d pukul 17.00 waktu setempat. b. Jam istirahat sebagai berikut : 1) Hari Senin s/d Kamis dari pukul 12.00 s/d pukul 13.00 waktu setempat 2) Hari Jum’at dari pukul 11.30 s/d pukul 13.00 waktu setempat. c. Jam kerja sebagaimana ditentukan di atas disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan persidangan, dan pekerjaan yang harus dilakukan di luar kantor dan di luar ketentuan jam kerja antara lain pemeriksaan setempat, eksekusi putusan Hakim, dan penyampaian relaas panggilan. (3) Pelaksanaan Daftar Hadir dan Daftar Pulang diatur sebagai berikut : a. Daftar hadir dan daftar pulang dapat dilaksanakan melalui mesin (finger scan, mesin kartu) dan atau manual. b. Daftar hadir dan daftar pulang secara manual diatur sebagai berikut : 1) Daftar hadir dan daftar pulang kerja dilaksanakan setiap hari dengan menulis nama, jam datang maupun pulang, dan menandatangani pada daftar hadir sebagaimana contoh terlampir (lampiran 1). 2) Setelah memasuki jam kerja dibawah nomor terakhir daftar hadir Hakim dan Pegawai Negeri dibubuhi garis bawah dengan tinta merah dan ditandatangani oleh penanggungjawab daftar hadir, untuk Hakim dan Pegawai Negeri yang datang terlambat dapat melanjutkan pengisian daftar hadir setelah garis bawah tinta merah tersebut. 3) Daftar pulang pada hari Senin sampai dengan Kamis akan dikeluarkan pada jam 16.15 waktu setempat dan pada hari Jum’at di keluarkan pada jam 16.45 waktu setempat, apabila ada kepentingan dinas keluar sebelum jam pulang, pengisian daftar pulang dapat dilakukan dengan surat ijin tertulis dari atasan langsung, sebagaimana contoh terlampir (lampiran 2). c. Di setiap lingkungan setingkat Eselon II di Pusat, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, ditunjuk seorang petugas daftar hadir dan daftar pulang baik secara manual maupun mesin sesuai ketentuan jam kerja. d. Petugas tersebut pada butir c setiap akhir bulan merekap daftar hadir dan daftar pulang untuk usulan tunjangan khusus kinerja yang akan dibayarkan pada pertengahan bulan berikutnya. 3

e. Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan daftar hadir dan daftar pulang jam kerja adalah : 1) Untuk lingkungan Kepaniteraan, Direktorat Jenderal dan Badan adalah pejabat Eselon II atau yang disetarakan. 2) Untuk lingkungan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama adalah Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama. Pasal 6 Pejabat Yang Berwenang Memberikan Peringatan Tertulis Pejabat yang berwenang memberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Keputusan ini adalah: a. Peringatan tertulis pertama oleh pejabat atasan langsung serendah-rendahnya Pejabat Eselon IV bagi para pegawai di lingkungan masing-masing. b. Peringatan tertulis kedua, oleh atasan langsung pejabat yang berwenang memberikan peringatan tertulis pertama. c. Peringatan tertulis ketiga, oleh atasan langsung pejabat yang berwenang memberikan peringatan tertulis kedua. Pasal 7 Jenis-Jenis Hukuman Disiplin Jenis-jenis Hukuman Disiplin terdiri dari : a. Peringatan Lisan b. Peringatan Tertulis c. Pelanggaran Pasal 8 Peringatan Lisan (1) Peringatan lisan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini diberikan jika Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya tanpa ijin atau alasan melakukan hal-hal sebagai berikut : a. Terlambat masuk bekerja dan atau meninggalkan tempat pekerjaan pada waktu jam kerja atau pulang sebelum waktunya, atau b. Tidak masuk bekerja, atau c. Tidak menyelesaikan pekerjaan dengan baik menurut waktu yang ditentukan. (2) Atasan langsung dapat memberikan peringatan lisan pertama, peringatan lisan kedua, dan peringatan lisan ketiga kepada Hakim dan Pegawai Negeri kemudian dicatat dalam Buku Peringatan Lisan sebagaimana contoh terlampir (lampiran 3). (3) Apabila atasan langsung telah memberikan peringatan sebagaimana disebut pada ayat (2) di atas, maka atasan langsung dapat memberikan peringatan tertulis.

4

Pasal 9 Peringatan Tertulis Peringatan Tertulis terdiri dari : a. Peringatan Tertulis Pertama b. Peringatan Tertulis Kedua c. Peringatan Tertulis Ketiga Pasal 10 Peringatan Tertulis Pertama (1) Setiap Hakim dan Pegawai Negeri yang telah mendapatkan peringatan lisan pertama, peringatan lisan kedua, dan peringatan lisan ketiga, untuk selanjutnya diberi peringatan tertulis pertama oleh Pejabat yang berwenang dalam lingkungannya dengan tembusan kepada atasan langsung pejabat yang bersangkutan untuk diteruskan kepada petugas daftar hadir. (2) Sebelum memberikan peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), pejabat dimaksud dapat memanggil pegawai yang bersangkutan untuk diberi arahan seperlunya. (3) Atasan langsung dari pejabat yang berwenang memberikan peringatan tertulis pertama, wajib meminta pertanggungjawaban dalam hal pejabat yang berwenang itu tidak atau belum memberikan peringatan tertulis pertama terhadap seseorang pegawai yang telah lebih tiga kali melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). Pasal 11 Peringatan Tertulis Kedua (1) Hakim dan Pegawai Negeri yang telah mendapat peringatan tertulis pertama, yang dalam jangka 4 (empat) bulan sejak berlakunya peringatan tertulis pertama ternyata melakukan lagi salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan peringatan tertulis kedua oleh pejabat yang berwenang, atas usul pejabat yang berwenang memberikan peringatan tertulis pertama dengan tembusan kepada atasan langsung pejabat yang berwenang memberikan peringatan tertulis kedua untuk diteruskan kepada petugas daftar hadir. (2) Pejabat yang berwenang memberikan peringatan tertulis kedua dapat memanggil pegawai yang bersangkutan untuk didengar keterangannya guna melengkapi bahan pertimbangan sebelum memberikan peringatan tertulis kedua. (3) Atasan langsung dari pejabat yang berwenang memberikan peringatan tertulis kedua, wajib meminta pertanggungjawaban dalam hal pejabat yang berwenang itu tidak atau belum memberikan peringatan tertulis kedua. Pasal 12 Peringatan Tertulis Ketiga (1) Hakim dan Pegawai Negeri yang telah mendapat peringatan tertulis kedua, yang dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak berlakunya peringatan tertulis kedua ternyata melakukan lagi salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan peringatan tertulis ketiga oleh pejabat yang berwenang, atas usul pejabat yang berwenang memberikan peringatan tertulis kedua dengan tembusan kepada atasan langsung pejabat yang berwenang memberikan peringatan tertulis ketiga untuk diteruskan kepada petugas daftar hadir.

5

(2) Pejabat yang berwenang memberikan peringatan tertulis ketiga bila dipandang perlu dapat memanggil pegawai yang bersangkutan untuk didengar keterangannya dan meneliti peringatan-peringatan tertulis sebelumnya guna melengkapi bahan pertimbangan sebelum memberikan peringatan tertulis ketiga. (3) Atasan langsung dari pejabat yang berwenang memberikan peringatan tertulis ketiga, wajib meminta pertanggungjawaban dalam hal pejabat yang berwenang itu tidak atau belum memberikan peringatan tertulis ketiga. Pasal 13 (1) Dalam hal hukuman peringatan tertulis ketiga dalam 1 (satu) tahun dijatuhkan sebanyak 3 (tiga) kali, maka akan mendapat hukuman Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 atau Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Prajurit TNI dan Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/22/VIII/2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia tanggal 10 Agustus 2005. (2) Terhadap Hakim dan Pegawai Negeri yang mendapat hukuman peringatan tertulis baik kesatu, kedua dan ketiga dapat dijadikan dasar dalam penilaian DP 3. Pasal 14 (1) Formulir peringatan tertulis dibedakan warnanya masing-masing : a. Peringatan Pertama

: Kuning

b. Peringatan Kedua

: Biru Muda

c. Peringatan Ketiga

: Merah

Contoh formulir terlampir (lampiran 4) (2) Peringatan tertulis terdiri dari 2 (dua) rangkap, lembar pertama disampaikan kepada Hakim atau Pegawai Negeri yang bersangkutan menurut tata cara pengiriman surat yang lazim berlaku yang diterima sendiri oleh yang bersangkutan dengan tanda bukti penerimaan dan lembar kedua disampaikan kepada petugas daftar hadir dan daftar pulang. Pasal 15 Kepada pejabat yang berwenang yang karena kelalaiannya meminta pertanggungjawaban atau tidak memberikan peringatan tertulis sesuai ketentuan yang dimaksud pasal 8, 10, 11 dan 12 adalah kelalaian melakukan pengawasan terhadap bawahan dan termasuk hal yang dimaksud pasal 8 ayat (1) sub c bagi masing-masing pejabat yang bersangkutan, diberikan peringatan tertulis sebagai berikut : a. Peringatan tertulis pertama, untuk setiap 1 kali kelalaian memberikan peringatan tertulis kepada pegawai. b. Peringatan tertulis kedua, untuk setiap 2 kali kelalaian memberikan peringatan tertulis terhadap pegawai yang sama. c. Peringatan tertulis ketiga, untuk setiap 3 kali kelalaian memberikan peringatan tertulis terhadap pegawai yang sama. Pasal 16 Pelanggaran Pelanggaran terdiri dari : a. Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

6

b. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Prajurit TNI dan Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/22/VIII/2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia tanggal 10 Agustus 2005. Pasal 17 Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja yang telah diatur secara rinci dalam pasal-pasal pada Peraturan Pemerintah tersebut. Pasal 18 Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Prajurit TNI dan Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/22/VIII/2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Prajurit TNI baik sengaja maupun tidak sengaja melanggar hukum dan atau peraturan disiplin prajurit TNI dan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit atau melanggar aturan kedinasan, merugikan organisasi TNI dan kehormatan prajurit yang telah diatur secara rinci dalam pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Prajurit TNI dan Keputusan Panglima TNI tersebut. Pasal 19 Besarnya Pengurangan Tunjangan Khusus Besarnya pengurangan Tunjangan Khusus terhadap peringatan lisan diatur sebagai berikut: (1) Kepada pegawai yang terlambat masuk bekerja atau pulang sebelum waktunya dibayarkan tunjangan dengan perhitungan dikurangi 1% (satu per seratus) untuk tiap kali terlambat masuk bekerja atau pulang sebelum waktunya dengan tidak memperhatikan dalam hubungan atau alasan apapun, kecuali karena dinas yang menyebabkan ia terlambat masuk atau meninggalkan tempat kerja sebelum waktunya. (2) Kepada pegawai yang tidak masuk bekerja dibayarkan tunjangan dengan perhitungan dikurangi 5% (lima per seratus) untuk tiap satu hari tidak masuk bekerja dengan tidak memperhatikan dalam hubungan atau alasan apapun, kecuali karena ditugaskan secara kedinasan atau menjalankan cuti tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 20 Besarnya pengurangan Tunjangan Khusus terhadap peringatan tertulis diatur sebagai berikut: (1) Hakim dan Pegawai Negeri yang mendapat peringatan tertulis pertama dikurangi sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah tunjangan selama satu bulan. (2) Hakim dan Pegawai Negeri yang mendapat peringatan tertulis kedua dikurangi sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah tunjangan selama satu bulan. (3) Hakim dan Pegawai Negeri yang mendapat peringatan tertulis ketiga dan atau dalam batas waktu antara hal yang menyebabkan diberikannya peringatan tertulis kedua dengan hal yang menyebabkan dikeluarkannya peringatan tertulis pertama kurang dari 31 (tiga puluh satu) hari, maka Hakim dan Pegawai Negeri tersebut dikurangi sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus ) dari jumlah tunjangan selama satu bulan.

7

Pasal 21 Besarnya pengurangan Tunjangan Khusus terhadap pelanggaran diatur sebagai berikut: (1) Hakim dan Pegawai Negeri yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, dikurangi dari jumlah tunjangan khusus kinerja sebagai berikut : (a). Hukuman Disiplin Ringan. 1) Selama 2 (dua) bulan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) tiap bulan, jika dijatuhi hukuman peringatan lisan yang telah diberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang menangani kepegawaian. 2) Selama 3 (tiga) bulan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) tiap bulan, jika dijatuhi hukuman peringatan tertulis. 3) Selama 6 (enam) bulan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) tiap bulan, jika dijatuhi hukuman berupa pernyataan tidak puas secara tertulis. (b). Hukuman Disiplin Sedang. 1) Sesuai dengan lamanya hukuman disiplin yang dijatuhkan sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) tiap bulan, jika dijatuhi hukuman berupa penundaan kenaikan gaji berkala sampai dengan kenaikan gaji berkala berikutnya. 2) Sesuai dengan lamanya hukuman disiplin yang dijatuhkan sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) tiap bulan, jika dijatuhi hukuman berupa penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala sampai dengan kenaikan gaji berkala berikutnya. 3) Sesuai dengan lamanya hukuman disiplin yang dijatuhkan sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) tiap bulan, jika dijatuhi hukuman berupa penundaan kenaikan pangkat sampai dengan kenaikan pangkat berikutnya. (c). Hukuman Disiplin Berat. 1) Sesuai dengan lamanya hukuman disiplin yang dijatuhkan sebesar 100% (seratus per seratus) tiap bulan, jika dijatuhi hukuman berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah. 2) Selama 12 (dua belas) bulan sebesar 100% (seratus per seratus) tiap bulan, jika dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan terhitung mulai akhir bulan dijatuhkan hukuman disiplin. (2) Hakim dalam lingkungan Peradilan Militer yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia dikurangi dari jumlah tunjangan khusus kinerja sebagai berikut : (a). Terhadap anggota yang dijatuhi hukuman disiplin tegoran, dikurangi 75% (tujuh puluh lima per seratus) tiap bulan, selama 3 (tiga) bulan. (b). Terhadap anggota yang dijatuhi hukuman disiplin penahanan ringan , dikurangi 90% (sembilan puluh per seratus) tiap bulan, selama 6 (enam) bulan (c). Terhadap anggota yang dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat, dikurangi 100% (seratus per seratus) tiap bulan, selama 12 (dua belas) bulan

8

Pasal 22 Ketentuan Lain-Lain Terhadap peringatan tertulis, hukuman disiplin dan tindakan yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya keputusan ini dan sedang dijalani oleh Hakim atau Pegawai Negeri yang bersangkutan tetap berlaku, dan pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja disesuaikan dengan ketentuan–ketentuan yang diatur dalam keputusan ini. Pasal 23 Ketentuan tentang prosedur atau tata cara pengajuan tunjangan khusus kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung. Pasal 24 Ketentuan Penutup Seluruh Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan secara berkala kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Sekretaris Mahkamah Agung. Pasal 25 Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial 2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial 3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI 4. Menteri Keuangan RI 5. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI 6. Kepala Badan Kepegawaian Negara 7. Panitera dan Sekretaris Mahkamah Agung RI 8. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI 9. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI 10. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung RI 11. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 14 M e i

2008

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI, TTD BAGIR MANAN

9