KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 02 /KPTS/M/2008 TENTANG PENGANGKATAN ATASAN/ATASAN LANGSUNG KEPALA SATUAN KERJA, KEPALA SATUAN KERJA/KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG MELAKUKAN PEMUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA, PEJABAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT YANG MELAKUKAN PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2008 MENTERI PEKERJAAN UMUM, MENIMBANG
: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2008 diperlukan adanya Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja /Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, pejabat yang Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara, Pejabat yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perlntah Pembayaran, Bendahara Penermaan dan Bendahara Pengeluaran dl lingkungan Sekretariat Jendeial Departemen Pekerjaan Umum; b. bahwa nama-nama yang namanya tertera pada kolom 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan kolom 11 dari daftar lampiran keputusan inl dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Atasan/Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat yang Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara, Pejabat yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yanq Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran untuk tahun anggaran 2008; c.
MENGINGAT
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum;
: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nornoi 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negar; 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Pedoman
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Repubilk Indonesia Nomor 62 Tahun 2005; 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006; 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
-2-
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51/M Tahun 2005 dan nomor 72/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum; 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum; MEMPERHATIKAN
:
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN
KESATU
KEDUA
:
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ATASAN/ATASAN LANGSUNG KEPALA SATUAN KERJA, KEPALA SATUAN KERJA/KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG MELAKUKAN PEMUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA, PEJABAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT YANG MELAKUKAN PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2008 a.
Mengangkat pejabat yang namanya tertera pada kolom 5 dari daftar lampiran keputusan ini sebagai Penanggungjawab Program/Atasan/ Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja selaku Satuan Kerja yanq tertera pada kolom 3 dari daftar lampiran yang sama.
b.
Mengangkat pejabat yang namanya tertera pada kolom 6 dari daftar larnpiran keputusan ini sebagai Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan sekaligus bertindak selaku Pelaksana Program pada Satuan Kerja yang tertera pada kolom 3 dari daftar lampiran yang sama.
c.
Mengangkat pejabat yang namanya tertera pada kolom 7 dari daftar lampiran keputusan ini sebagai Pejabat yang Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara pada Satuan Kerja yang tertera pada kolom 3 dari daftar lampiran yang sama.
d.
Mengangkat pejabat yang namanya tertera pada kolam 8 dari daftar, lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja yang tertera pada kolom 3 dari daftar lampiran yang sama.
e.
Mengangkat pejabat yang namanya tertara pada kolom 9 dari daftar lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran/Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) pada Satuan Kerja yang tertera pada kolom 3 dari daftar lampiran yang sama
f.
Mengangkat pejabat yang namanya tertera pada kolom 10 dari daftar lampiran keputusan ini sebagai Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja yang tertera pada kolom 3 dari daftar lampiran yang sama.
g.
Mengangkat pejabat yang namanya tertera pada kolom 11 dari daftar lampiran keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja yang tertera pada kolom 3 dari daftar lampiran yang sama.
a.
Penanggungjawab Program adalah unit organisasi (eselon I) Dapartemen PU bertanggungjawab terhadap keberhasilan seluruh program yang ada di bawah koordinasinya dalam rangka mencapai tujuan Renstra Departemen dan menjamin tercapainya outcome yang telah ditetapkan dan bertanggungajawab kepada Menteri selaku Pengguna Anggaran/ pengguna Barang.
-3-
b.
Pelaksana Program adalah bagian dari unit organisasi eselon II) Departemen PU yang melaksanakan sebagian dari program dalam suatu unit organisasi dalam rangka mewujudkan outcome yang telah ditetapkan, dan bertanggungjawab kepada Penanggungjawb Program. Pelaksana Program dalam keputusan ini adalah sebagai Kepala Satuan kerja yaitu Pejabat Eselon II yang secar struktural menjadi Atasan Langsung dari Pejabat Yang Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara, Pejabat yang Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran/ Penerbit SPM.
c.
Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran/Penguasa Pengguna Barang adalah Pejabat Eselon II pada masing-masing Satminkal yang ditunjuk oleh Menteri Pekerjaan Umum dan diberi kewenangan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan bertanggungjawab kepada Menteri Perkerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran/ Barang.
d.
Pejabat Yang Melakukan Pemungkutan Penerimaan adalah Pejabat struktural/Non struktural bagi Wisma yang ditunjuk oleh Menteri Pekerjaan Umum dan diberi kewenanganuntuk pemungutan penerimaan sesuai Rencana Kerja yang telah ditetapkan dalam DIPA dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
e.
Pejabat Yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja adalah Pejabat struktural/Non struktural bagi Wisma yang ditunjuk oleh Menteri Pekerjaan Umum dan diberi kewenangan untuk menandatangani kontrak/SPK yang bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari kontrak/SPK tersebut dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
f.
Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran adalah Pejabat struktural/Non struktural bagi Wisma yang didtunjuk oleh Menteri Pekerjaan Umum dan diberi kewenangan untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyetujui/menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang.
g.
Bendahara Penerimaan adalah PNS pada masing-masing Satminkal yang ditunjuk oleh Menteri Pekerjaan Umum dan diberi wewenang menerima, menyimpan, menyetor PNBP ke rekening Kas Negara dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
h.
Bendahara Pengeluaran adalah PNS pada masing-masing Satminkal uang ditunjuk olej Menteri Pekerjaan Umum dan diberi kewenangan untuk mengelola uang persediaan Satuan Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang.
KETIGA
:
Struktural Organisasi dan Uraian tugas Satuan Kerja di luar pejabat sebagaimana dalam keputusan ini ditetapkan oleh Pejabat Eselon I yang bersangkutan.
KEEMPAT
:
a. Para Pejabat dalam organisasi Satuan Kerja tertera kolom 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan kolom 11 daftar lampiran keputusan ini, yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya yang nerakibat terhambatnya pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. b. Kepada Pejabat dalam organisasi Satuan Kerja yang dimaksud butir a di atas yang karena tindakannya dan atau karena kelalaiannya telah mengakibatkan kerugian bagi negara, selain dikenakan sanksi administratif tersebut di atas juga dikenakan sanksi sebagai berikut: 1) Sanksi Tuntutan Hanti Rugi (TGR) sesuai dengan UndangUndang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2) Sanksi perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
-4-
3) 4)
KELIMA
:
Sanksi Pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2008 dengan katentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) di Jakarta; 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) di Jakarta; 3. Gubernur Provinsi yang bersangkutan; 4. Sekretarsi Jenderal Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta; 5. Inspektur Jenderal Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta; 6. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan di Jakarta; 7. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan di Jakarta; 8. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPLP) di Jakarta; 9. Kepala Biro Keuangan Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta; 10. Kepala Biro Perencanaan dan KLN Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta; 11. Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta; 12. Kepala Biro Hukum Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta; 13. Kepala Biro Perlengkapan & Umum Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta; 14. Kepala Pusat Komunikasi Publik Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta; 15. Kepala Pusat Data Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta; 16. Kepala Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta; 17. Kepala Pusat Kajian Strategis Departemen Pekerjaan Umum; 18. Bank Indonesia atau Bank Pemerintah lainnya (tempat rekening Bendahara) di kota tertera pada kolom 4 lampiran keputusan ini; 19. Kantor Layanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di kota tertera pada kolom 4 lampiran keputusan inil 20. Yang bersangkutan tertera pada kolom 5 s/d 11 lampiran keputusan ini 1 s/d 19 untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya 21. Arsip.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 07 JANUARI
2008
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM Sekretaris Jenderal
Roestam Sjarief NIP.110015116
