BUPATI JEMBRANA KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA NOMOR : 446/PERINDAGKOP/2008 TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI BANTUAN SUBSIDI BUNGA PINJAMAN KEPADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DAN KOPERASI ( UMKMK ) DI KABUPATEN JEMBRANA BUPATI JEMBRANA, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMM) agar dapat lebih produktif, efisien dan tangguh melalui perkuatan akses kredit modal kerja Bank, serta penyerapan tenaga kerja, maka dipandang perlu dilakukan langkahlangkah verifikasi terhadap UMKMK yang diberikan bantuan subsidi bunga pinjaman untuk meningkatkan kinerja usaha;
b.
bahwa pembentukan TIM verifikasi dimaksud huruf a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
1.
Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3.
Undang – Undang Repulik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 741, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
4.
Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3851);
5.
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang –
6. Undang – Undang …..
2 Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6.
Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3743);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10 .
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
11 .
12 .
13 .
Peraturan Daerah Kabupaten Jembarana Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembarana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 2; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 ); Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 20 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 20); Keputusan Bupati Jembrana Nomor 38 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 38);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KESATU
:
KEDUA
:
3 Membentuk Tim Verifikasi bantuan Subsidi bunga pinjaman kepada Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi Kabupaten Jembrana. Susunan Tim Verifikasi bantuan Subsidi bunga pinjaman kepada Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi Kabupaten Jembrana sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. KETIGA : Tugas....
KETIGA
: Tugas dan Tanggung Jawab Tim Verifikasi bantuan Subsidi Bunga Pinjaman kepada Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi Kabupaten Jembarana sebagai berikut :
KEEMPAT
:
KELIMA
:
KEENAM
KETUJUH
:
:
1. mengidentifikasi permohonan UMKMK calon penerima bantuan subsidi bunga pinjaman. 2. melakukan seleksi dan Penilaian UMKMK terhadap usulan permohonan bantuan subsidi bunga pinjaman 3. mengadakan pengecekan UMKMK dilapangan. 4. menetapkan UMKMK dengan keputusan Bupati. 5. memonitor dan mengevaluasi perkembangan UKMKK, dalam pengelolaan bantuan subsidi bunga pinjaman. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi bantuan Subsidi Bunga Pinjaman kepada Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi Kabupaten Jembarana bertanggung jawab dan melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati; Kepada Tim dimaksud diktum KESATU tidak diberikan honorarium Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2008 melalui Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional dengan Kode Rekening 1.15.01.01.06. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Negara pada tanggal : 5 Mei 2008 BUPATI JEMBRANA,
I GEDE WINASA Tembusan disampaikan kepada Yth. : 1. Gubernur Bali di Denpasar. 2. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara. 3. Wakil Bupati Jembrana di Negara. 4. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana di Negara.
5. 6. 7. 8. 9.
4
Kepala Bappeda Kabupaten Jembrana di Negara. Kepala Bawasda Kabupaten Jembrana di Negara. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jembrana di Negara. Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia Cabang Pembantu Negara di Negara. Pimpinan PT. BRI Cabang Negara di Negara.
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA NOMOR : 446 / PERINDAGKOP / 2008 TANGGAL : 5 MEI 2008 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI BANTUAN SUBSIDI BUNGA PINJAMAN KEPADA USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH DAN KOPERASI ( UMKMK) DI KABUPATEN JEMBRANA SUSUNAN TIM VERIFIKASI BANTUAN SUBSIDI BUNGA PINJAMAN KEPADA USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH DAN KOPERASI KABUPATEN JEMBRANA
Pelindung
: Bupati Jembrana.
Ketua
:
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten
Jembrana. Sekretaris
:
Kepala Bagian Ekbangsosbud Setda Kabupaten Jembrana.
Anggota
:
1. Kabag. Keuangan Setda Kabupaten Jembrana.
2. Kabag. HOT Setda Kab. Jembrana. 3. Kabid. Koperasi dan UKM Disperindagkop Kab. Jembrana 4. Kabid. Tenaga Kerja Disnaker Duta Kencana Kab. Jembrana. 5. Kabid. Peternakan Dinas PKL Kab. Jembrana. 6. Kabid. Pertanian Dinas PKL Kab. Jembrana. 7. Kabid. Perkebunan dan Kehutanan Dinas PKL Kab. Jembrana. 8. Kabid. Perikanan dan Kelautan Dinas PKL Kab. Jembrana. 9. Kabid. Industri Disperindagkop Kab. Jembrana. 10. Kabid. Perdagangan dan PM Disperindagkop Kab. Jembrana. 11. Kabid. PMD Disperindagkop Kab. Jembrana.
BUPATI JEMBRANA,
5
I GEDE WINASA