MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69/M/Kp/VI/2008 TENTANG PENETAPAN WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka menciptakan Aparatur Negara yang bersih dan berwibawa, maka setiap Penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugas jabatannya harus berbuat jujur, adil, terbuka dan akuntabel serta mampu membebaskan diri dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; b. bahwa dalam upaya meningkatkan disiplin Aparatur Negara dan efektivitas pencegahan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang Penetapan Wajib Lapor Harta Kekayaan bagi pejabat di Lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3179); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194); 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005; 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan; 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 9. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 02/M/PER/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 06/M/PER/VIII/2006;
Memperhatikan
:
Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 268/M.PAN/10/2002 tanggal 14 Oktober 2002 dan Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI.
PERTAMA
:
Pejabat di lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi yang diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
:
Bagi Pejabat yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
KETIGA
:
Menunjuk Kepala Biro Umum sebagai pejabat yang bertanggungjawab atas penyediaan dan pendistribusian formulir LHKPN kepada para pejabat yang dimaksud pada Diktum PERTAMA, dan menyampaikan kembali LHKPN para pejabat tersebut kepada KPK, serta melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi.
KEEMPAT
:
Menunjuk Inspektur sebagai pejabat yang melakukan pemantauan pelaksanaan LHKPN.
KELIMA
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEENAM
:
Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 128/M/Kp/XI/2006 tentang Penetapan Wajib Lapor Harta Kekayaan Bagi Pejabat di Lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi dinyatakan tidak berlaku.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 25 Juni 2008 MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, TTD KUSMAYANTO KADIMAN SALINAN keputusan ini disampaikan kepada : 1. Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan; 2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; 3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; 4. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 5. Para Pejabat Eselon I dan Eselon II; 6. Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
LAMPIRAN KEPMENEGRISTEK Nomor : 69/M/Kp/VI/2008 Tanggal : 25 Juni 2008 DAFTAR NAMA PEJABAT ESELON I, ESELON II, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
NO
NIP
NAMA
JABATAN
ESELON I 1
Dr. Ir. Richard Karel Willem Mengko
130704113
Staf Ahli Menteri Negara Ristek Bidang Teknologi Pertahanan dan Keamanan
2
Ir. Moh. Nur. Hidayat, M.Eng
680000226
Staf Ahli Menteri Negara Ristek Bidang Teknologi dan Manajemen Transportasi
3
Dr. Ir. Martin Djamin, M.Sc
680000189
Staf Ahli Menteri Negara Ristek Bidang Energi Altrnatif dan Terbarukan
4
Prof(Riset) Dr. Ir. Engkos Koswara Nata Kusumah, M.Sc,APU Dr. Ir. Listyani Wijayanti
320001871
Staf Ahli Menteri Negara Ristek Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
680001096
Staf Ahli Menteri Negara Ristek Bidang Pangan dan Kesehatan
6
Prof. Dr. Ir Benyamin Lakitan, M.Sc
131292299
Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi
7
Dr. Ir. Bambang Sapto Pratomosunu, M.Sc
370000062
Deputi Bidang Perkembangan Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
8
Prof. Dr. Ir. Carunia Mulya Firdausy, MA, APU
320003805
Deputi Bidang Dinamika Masyarakat
9
Dr. Ir. Teguh Rahardjo
680001994
Deputi Bidang Program Riset Iptek
10
Prof. Dr. dr. Amin Soebandrio WK, Ph.D.,SpMK
130702153
Deputi Bidang Pengembangan Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional
11
Dr. Ir. Idwan Suhardi
680000447
Deputi Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Iptek
5
ESELON II 12
Dra. Vemmie Diana Koswara, MA
050046727
Asdep Urusan Perkembangan Ilmu-Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan
13
Dr. Ir. Anny Sulaswatty, M.Eng
320004451
Asisten Deputi Urusan Perkembangan Matematika dan IPA, Deputi Bidang Perkembangan Riptek
14
Ir. Prasetyo Sunaryo, MT
680000165
Asisten Deputi Urusan Perkembangan Ilmu Hayati, Deputi Bidang Perkembangan Riptek
15
DR. Agus R. Hoetman, M.T
680000820
Asdep Urusan Perkembangan Rekayasa, Deputi Bidang Perkembangan Riptek
16
Dr. Ir. Roy Alexander Sparringa, M.App.Sc
680001971
Asdep Urusan Perkembangan Illmu Kedokteran dan Kesehatan
17
Ir. Agus Pudji Prasetyono, M.Eng
680002080
Asdep Urusan Penyelarasan Dukungan IPTEK, Deputi Bidang Dinamika Masyarakat
18
Dr. Masyhuri, M.S
320005807
Asdep Urusan Pengembangan Budaya Iptek. Deputi Bidang Dinamika Masyarakat
19
Ir. Sri Setiawati, MA
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIROIptek, HUKUM DANBidang HUMAS 380033313 Asdep Urusan Etika dan Harmonisasi Deputi
KUSMAYANTO KADIMAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
