PUTUSAN NOMOR : 101/C/PK/PJK/2007
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG memeriksa
permohonan
peninjauan
kembali
telah
mengambil
putusan sebagai berikut dalam perkara : PT. DANUM BUKIT MINERALS, beralamat di
Menara Kadin
Indonesia Lt. 28, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3, Jakarta Selatan 12950; Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding ; melawan DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto No.40-42, Jakarta 12190. Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding ; Mahkamah Agung tersebut, Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak
No. Put.09357/PP/M.VII/13/2006 tanggal 15 Nopember 2006 yang
telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding
dengan
posita perkara
sebagai berikut : Bahwa
yang
menjadi
obyek
gugatan
adalah
Surat
Keputusan
Keberatan oleh Direktur Jenderal Pajak No. KEP-2619/PJ.44/2005 tertanggal 17 Nopember 2005 yang diterima oleh PT. Danum Bukit Minerals (PT. DBM) pada tanggal 24 Nopember 2005 atas SKPKB PPh Pasal 26 Tahun 2001 No. 00057/204/01/056/04 tertanggal 29 Desember 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga, berikut kami sampaikan surat permohonan banding kami atas keputusan keberatan tersebut; A. Perhitungan Surat Keputusan Keberatan dan Alasan Pengajuan Banding. Berdasarkan SKPKB dan Surat Keputusan Keberatan yang diterima oleh PT. DBM, berikut adalah ringkasan perbandingan hasil dari SKPKB dan Surat
Keputusan
Keberatan
dibandingkan
dengan
permohonan
keberatan PT. DBM;
Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 101/C/PK/PJK/2007
SKPKB PPh Pasal 26-2001 (a) 2.808.000.000. 561.600.000. (0)
Permohonan Keberatan PT. DBM (b) 0 0 (0)
Keputusan Keberatan DJP (c) 2.808.000.000. 561.600.000. (0)
1. 2. 3.
Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 terhutang Kredit Pajak
4. 5
Jumlah Kekurangan Pajak Sanksi Administrasi
561.600.000. 269.568.000.
Nihil Nihil
561.600.000. 269.568.000.
6.
Jumlah yang masih harus dibayar
831.168.000.
Nihil
831.168.000.
Selisih Koreksi
(c-b) 2.808.000.000 561.600.000. (0) 561.600.000. 269.568.000. 831.168.000.
Pemeriksa Pajak dan Peneliti Keberatan menghitung “perkiraan/dugaan” adanya biaya bunga sebesar Rp. 2.808.000.000. atas hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan PT. DBM yaitu Ltd, Australia; Alasan koreksi yang dilakukan Pemeriksa Pajak dan Peneliti Keberatan adalah dilakukan sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan sesuai dengan Surat Dirjen Pajak No. S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992 tentang pinjaman tanpa bunga kepada pemegang saham. Dalam Suratnya No. 165/PJ.312/1992 tersebut Direktur Jenderal Pajak menyatakan : “Bahwa pinjaman perusahaan tanpa bunga dari pemegang saham dapat dianggap wajar dan tidak perlu dilakukan koreksi apabila : 1. Pinjaman itu berasal dari dana milik pemegang saham sendiri, dan bukan dari pihak lain. 2. Modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman telah disetor penuh. 3. Pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi, dan 4. Penerima
pinjaman
sedang
dalam
kesulitan
keuangan
untuk
kelangsungan usaha; Apabila dari salah satu dari keempat unsur di atas tidak terpenuhi, maka atas pinjaman tersebut dilakukan koreksi menjadi terhutang bunga dengan tingkat bunga wajar”; Bahwa kami dari PT. DBM, tidak setuju dengan dasar penerbitan SKPKB, oleh karena itu kami mengajukan keberatan karena pinjaman dari Kalteng Pty Ltd itu benar-benar diberikan tanpa bunga dan tidak ada obyek pajak yang dapat dikenakan PPh Pasal 26; Oleh karena permohonan keberatan kami ditolak, maka berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 9 Tahun 1994 kami mengajukan banding ke Pengadilan Pajak;
Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 101/C/PK/PJK/2007
B. Penjelasan Permohonan Banding. 1. Kepemilikan PT. DBM. PT. DBM merupakan perusahaan pertambangan yang beroperasi di Indonesia berdasarkan kontrak karya antara Pemerintah RI dan PT. DBM yang ditandatangani pada tanggal 17 Maret 1997 (terlampir). Kontrak Karya dengan Pemerintah Indonesia tunduk pada peraturan perpajakan yang berlaku pada saat Kontrak Karya ditandatangani yaitu : 1) Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan; 3) Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; Adapun susunan Pemegang Saham PT. DBM adalah : -
East Kalimantan Coal Pte Ltd, Singapura (95% saham).
-
Indonesia Mining & Minerals Pte, Singapura (5% saham).
Seluruh saham (100%) dari saham East Kalimantan Coal Pte Ltd, Singapura dan Indonesia Mining & Mineral Pte Ltd, Singapura adalah Rio Tinto Finance Limited. Disamping itu Rio Tinto Finance Limited juga memegang seluruh saham (100%) dari Kalteng Pty, Australia; Berikut adalah bagan hubungan kepemilikan antara Rio Tinto Finance Limited, Kalteng Pty dan PT.DBM.
Rio Tinto Finance Limited
100%
Kalteng Pty Ltd. (Australia)
100%
100%
Indonesia Mining & Minerals Pte Ltd. (Singapura) 5%
East Kalimantan Coal Pte Ltd. (Singapura) 95%
PT.DBM
Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 101/C/PK/PJK/2007
2. Pinjaman dari Kalteng Pty Ltd. Sebagaimana diketahui, dalam industri pertambangan adalah padat modal, yang berarti membutuhkan dana besar dalam melakukan aktivitasnya,
serta
memilki
resiko
tinggi
dan
dengan
tingkat
kesuksesan suatu eksplorasi sampai menemukan cadangan mineral yang layak secara ekonomis adalah kecil; Melihat karakteristik tersebut, suatu perusahaan pertambangan akan sangat sulit mendapatkan pembiayaan dari pihak lain, termasuk bank. Karenanya, dalam kasus kami, PT. DBM mendapat pembiayaan dari Kalteng Pty Ltd sebesar USD 4,750,000. sampai dengan tahun 2001, yang berkepentingan untuk terus melakukan aktivitas eksplorasi demi menjaga kelangsungan usaha; Dalam surat konfirmasi yang diberikan oleh pihak pemberi pinjaman (Kalteng Pty Ltd) pada tanggal 12 Mei 1997 disebutkan bahwa atas pinjaman
ini
dikenakan
bunga
0%
sampai
dengan
PT.
DBM
memperoleh positip shareholders’ fund (laba ditahan positif) dan memiliki dana cukup untuk memenuhi kewajiban lainnya; Dalam surat konfirmasi Kalteng Pty Ltd tersebut disebutkan : “5. Criteria for Payment of Interest and Repayment of Principal. Kalteng Pty Limited shall not stipulate the payment of interest pursuant to Clause 4(a) hereof unless and until PT. DBM is, and the obligation of PT. DBM to pay such amounts is conditional upon it being, in a position to meet such stipultion or demand as evidenced by each of the follwing criteria; a) PT. DBM has positive shareholders’ funds; b) PT. DBM projections indicate the after such payments, there will be sufficient funds to meet all other obligations as and when they fall due over the next three years, as certified by two directords of PT. Danum Bukit Minerals (such certificate to be conclusive and binding on the parties). Disamping itu dalam laporan keuangan tahun 2001 yang telah diaudit oleh
Kantor
Akuntan
Publik
Drs.
Hadi
Sutanto
dan
Rekan-
Pricewaterhouse Coopers, dalam butir 7 (c) dari “Notes to the Financial Statement” juga disebutkan : This loan represent an unsecured loan from a related company, Kalteng Pty Ltd. This loan is used to fund exploration activities and day-to-day operations. The loan is currency interest free however, interest may apply in the future at Kaltengs discretion. The loan Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 101/C/PK/PJK/2007
together with any accrued interest thereon is only repayable in the event that : a) PT. DBM has positive shareholders’ funds; and b) PT. DBM’s projection indicates that after any repayments, there will be sufficient funds ti meet all other obligations as and when they fall due over the next three year. Mengingat
mengenai
kewajaran
dari
kegiatan
usaha,
perlu
kami
sampaikan pula bahwa PT. DBM tidak pernah membebankan biaya bunga baik secara komersial ataupun dalam perhitungan PPh Badannya, apalagi membayarkan bunga pinjaman sebagaimana yang ditetapkan oleh fiskus yang menjadi dasar pengenaan PPh Pasal 26; Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 disebutkan : “Atas penghasilan tersebut dibawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terhutang oleh Badan Pemerintah, subyek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luas negeri lainnya kepada Wajib Pajak Luar Negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan : b. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan
imbalan
sehubungan
dengan jaminan pengembalian hutang”; Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang menganut azas materiil (substance over form rule), obyek PPh Pasal 26 seharusnya dihitung berdasarkan pembayaran biaya bunga atau terhutangnya biaya bunga atas hutang afiliasi secara nyata; C. Kesimpulan Permohonan Banding. Sebagaimana penjelasan permohonan banding kami diatas, kami tidak setuju dengan diterbitkannya SKPKB PPh Pasal 26 Tahun 2001, maka penghitungan PPh Pasal 26 tahun 2001 menurut PT. DBM adalah sebagai berikut : Keputusan
Permohonan
Selisih Koreksi
Keberatan
Banding
Yang Diajukan
DJP
PT. DBM
Banding oleh PT. DBM
(a)
(b)
(a-b)
1.
Dasar Pengenaan Pajak
2.808.000.000.
0
2.808.000.000.
2.
PPh Pasal 26 Terhutang
561.600.000.
0
561.600.000.
3.
Kredit Pajak
(0)
(0)
(0)
Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 101/C/PK/PJK/2007
4.
Jumlah Kekurangan Pajak
561.600.000.
Nihil
561.600.000.
5.
Sanksi Administrasi
269.568.000.
Nihil
269.568.000.
6.
Jumlah Kekurangan Pajak
831.168.000.
Nihil
831.168.000.
Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta No. Put. 09357/PP/M-VII/13/2006 tanggal 15 Nopember 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut : Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan
Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-2619/PJ-44/2005 tanggal 17 Nopember 2005 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2001 No. 00057/204/01/056/04, tanggal 29 Desember 2004, atas nama PT. Danum Bukit Minerals,
NPWP :
01.072.065.4-056-000, alamat : Menara Kadin Indonesia Lt. 28, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3, Jakarta Selatan, 12950, tidak dapat diterima; Menimbang,
bahwa
sesudah
putusan
yang
telah
mempunyai
kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak Jakarta No. Put. 09357/PP/M-VII/13/2006 tanggal 15 Nopember 2006 diberitahukan kepada Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Desember 2006 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan
kembali
secara lisan pada tanggal 21 Pebruari 2007 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali No. PKA-022/SP.51/AC/II/2007 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai memori alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan tersebut pada hari itu juga; Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 30 Maret 2007, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 9 Mei 2007; Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;
Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 101/C/PK/PJK/2007
Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan
Peninjauan Kembali
yang
pada
pokoknya
berbunyi
sebagai berikut : 1. Bahwa alasan atau dasar untuk mengajukan
Peninjauan Kembali ini,
karena Pengadilan Pajak tersebut telah nyata-nyata memberikan suatu putusan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas keadilan serta kepatutan. Dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 91 huruf (e) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak telah dinyatan secara tegas bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diajukan berdasarkan alasan, antara lain sebagai berikut “Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata
tidak
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan yang berlaku”. 2. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada pertimbanganpertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini (Bukti PK-1, halaman 6-9) : a. Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya (Bukti PK-2), melampirkan fotokopi dokumen-dokumen sebagai berikut : 1. Keputusan No. KEP-2619/PJ.44/2005 tanggal 17 Nopember 2005 tentang Keputusan Keberatan Direktur Jenderal Pajak; 2. Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar No. 00057/204/01/056/04 tanggal 29 Desember 2004; 3. Surat Keberatan No. Ref. LT.01/II.05/INDO 4-8.2 tanggal 23 Pebruari 2005; 4. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2001; 5. Kontrak
Karya
antara
Pemerintah
Indonesia
dan
Pemohon
Banding; 6. Surat Konfirmasi dari Kalteng Pty mengenai pinjaman; 7. Surat
Setoran
Pajak
tanggal
22
Agustus
2005
sebesar
Rp.415.584.000,b. Bahwa dengan Surat Pengadilan Pajak
No. U.1192/SP.21/2005
tanggal 29 Desember 2005 kepada Terbanding/Termohon Peninjauan Kembali
telah disampaikan salinan Surat Banding untuk ditanggapi
dengan Surat Uraian Banding, namun sampai dengan risalah banding ini dibuat, Majelis belum menerima Surat Uraian Banding yang dimaksud; c. Bahwa Sdr. Sugeng Wibowo, Sdr. Daniel Tua Naibaho dan Sdr. Zaitun dari Direktorat Pajak Penghasilan Direktorat Jenderal Pajak Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 101/C/PK/PJK/2007
dengan Surat Tugas No. S-1883/PJ.442/2006 tanggal 28 Juli 2006 hadir
dalam
beberapa
kali
persidangan
yang
diselenggarakan
Pengadilan Pajak untuk banding ini, terakhir hadir pada sidang tanggal 1 Agustus 2006, memenuhi Surat Pengadilan Pajak No. Pang-0296/SP/Pg.13/2006 tanggal 21 Juli 2006, untuk memberikan penjelasan secara lisan; Bantahan dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding. Bahwa Surat Tugas hanya 1 (satu) kali diberikan kepada Tim Terbanding/Termohon Peninjauan Kembali dan hanya untuk 1 kali sidang yaitu sidang tanggal 1 Agustus 2006, bukan beberapa kali telah hadir dalam persidangan sebagaimana hal ini tercantum dalam risalah putusan Pengadilan Pajak, berarti Tim Terbanding hanya hadir dalam Persidangan 3 saja yaitu pada tanggal 1 Agustus 2006” d. Bahwa Pemohon Banding atau Pejabat yang mewakilinya tidak hadir dalam enam kali persidangan yang diselenggarakan untuk banding ini untuk memberikan keterangan secara lisan meskipun telah diundang secara patut oleh Pengadilan Pajak dengan enam surat undangan : 1. Surat Undangan No. Ke-1 Und-0258/SP/Pg.13/2006 tanggal 13 Juni 2006 untuk sidang tanggal 20 Juni 2006; 2. Surat Undangan No. Ke-2 Und-0302/SP/Pg.13/2006 tanggal 29 Juni 2006 untuk sidang tanggal 11 Juli 2006; 3. Surat Undangan No. Ke-3 Und-0351/SP/Pg.13/2006 tanggal 21 Juli 2006 untuk sidang tanggal 1 Agustus 2006; 4. Surat Undangan No. Ke-4 Und-0390/SP/Pg.13/2006 tanggal 4 Agustus 2006 untuk sidang tanggal 22 Agustus 2006; 5. Surat Undangan No. Ke-5 Und-0440/SP/Pg.13/2006 tanggal 31 Agustus 2006 untuk sidang tanggal 12 September 2006; 6. Surat Undangan No. Ke-6 Und-0487/SP/Pg.13/2006 tanggal 20 September 2006 untuk sidang tanggal 3 Oktober 2006; e. Bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan Surat Kuasa Khusus untuk menandatangani surat banding atau surat penunjukan Sdr. Michael Anthony Jolley sebagai Likuidator dalam Surat Bandingnya, sehingga Majelis tidak dapat meyakini kewenangan Sdr. Michael Anthony Jolley untuk menandatangani Surat Banding; f.
Bahwa undangan kepada Pemohon Banding tersebut selalu Kembali Pos (Kempos) walaupun alamatnya yang dituju telah sesuai dengan alamat Keputusan dan alamat Surat Banding yaitu Menara Kadin Lt. 28, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3, Jakarta Selatan; Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 101/C/PK/PJK/2007
g. Bahwa Pemohon Banding tidak melaporkan kepindahan alamatnya baik ke Kantor Pelayanan Pajak maupun memberitahukannya ke Pengadilan
Pajak
dan
Terbanding/Termohon
Majelis
telah
Peninjauan
meminta
Kembali
bantuan
yang
kepada
hadir
dalam
persidangan untuk mencari tahu alamat Pemohon Banding sesuai masterfile yang ada pada Terbanding, namun Terbanding juga tidak mengetahui
alamat
lain
selain
alamat
yang
tercantum
dalam
keputusan; h. Bahwa karena Pemohon Banding tidak pernah memenuhi undangan Majelis untuk hadir dalam setiap persidangan, maka Majelis tidak dapat melakukan konfirmasi lebih lanjut mengenai keabsahan Surat Banding, sehingga pada persidangan yang keenam tanggal 3 Oktober 2006 Majelis telah mengambil putusan bahwa banding tidak dapat diterima dan sidang dianggap cukup; i.
Bahwa oleh karena banding Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan formal, maka Majelis berkesimpulan banding Pemohon Banding tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan;
j.
Bahwa karena banding Pemohon Banding tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan
maka
pemeriksaan
terhadap
ketentuan
formal
lainnya serta materi pokok sengketa banding tidak diperiksa lebih lanjut; Putusan Pengadilan Pajak Nyata-nyata tidak sesuai dan bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 3. Bahwa
Pemohon
Peninjauan
Kembali
berkeberatan
dengan
pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut dalam butir 5 di atas. Oleh sebab itu Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon
Banding
dengan
ini
membantah
pertimbangan-
pertimbangan tersebut berdasarkan hal-hal sebagai berikut : 4. Bahwa
sebelum
Pemohon
menjelaskan lebih lanjut,
Peninjauan
Kembali/Pemohon
Banding
Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon
Banding ingin menegaskan bahwa, pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan-kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah keliru menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam
memeriksa
dan
memutus
perkara
ini,
sehingga
putusan
Pengadilan Pajak dalam perkara sengketa pajak a quo nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 101/C/PK/PJK/2007
5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding dengan tegas juga menolak semua dalil yang pernah dikemukakan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding, seluruhnya; Masalah Formalitas Beracara Pengadilan Pajak. a. Bahwa Surat Banding yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding adalah pada tanggal 13 Pebruari 2006 dan diterima oleh Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Februari 2006; b. Bahwa Surat Banding yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ditandatangani oleh Sdr. Michael Anthony Jolley, yang merupakan
likuidator
yang
sah
dari
Pemohon
Peninjauan
Kembali/Pemohon Banding sejak tanggal 1 September 2005. Hal ini dapat Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding buktikan dengan
surat
penunjukkan
dari
Pemegang
Saham
Pemohon
Peninjauan Kembali dimana surat penunjukan tersebut dilegalisasi oleh Notaris pada tanggal 7 Pebruari 2006 (Bukti PK-11); c. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding, dalam Surat Bandingnya telah melampirkan fotocopy dokumen-dokumen sebagai berikut : 1. Keputusan No. KEP-2619/PJ.44/2005 tanggal 17 Nopember 2005 tentang Keputusan Keberatan Direktur Jenderal Pajak; 2. Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar No. 00057/204/01/056/04 tanggal 29 Desember 2004; 3. Surat Keberatan No. Ref. LT.01/II.05/INDO 4-8.2 tanggal 23 Pebruari 2005; 4. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2001; 5. Kontrak
Karya
antara
Pemerintah
Indonesia
dan
Pemohon
Banding; 6. Surat Konfirmasi dari Kalteng Pty Ltd mengenai pinjaman; 7. Surat Setoran Pajak tanggal 22 Agustus 2005 sebesar Rp. 415.584.000,d. Bahwa berdasarkan uraian Putusan Pengadilan Pajak (Bukti PK-1, halaman 8), Surat Banding Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan Pasal 35 ayat (1), (2), Pasal 36 ayat (1), (2), (3),(4) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan Pasal 27 ayat (3),(5) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000; Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 101/C/PK/PJK/2007
e. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, disebutkan apabila Surat Banding dari Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan (4) maka permohonan banding diproses dengan Acara Biasa; f.
Bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002
tentang
Pengadilan
Pajak,
disebutkan
bahwa
putusan
pemeriksaan dengan acara biasa atas banding diambil dalam jangka waktu 12 bulan sejak Surat Banding diterima oleh Pengadilan Pajak. Dalam hal Surat Banding yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ini adalah paling lambat 13 Pebruari 2007; g. Bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, disebutkan bahwa dalam hal-hal khusus,
jangka
waktu
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat
(1)
diperpanjang paling lama 3 bulan (atau menjadi 15 bulan); h. Bahwa sebagaimana kutipan di atas, Tim Terbanding/Termohon Peninjauan Kembali hanya 1 kali hadir dalam persidangan yaitu tanggal 1 Agustus 2006, oleh karena itu belum ada konfirmasi apakah Tim Terbanding mengetahui atau tidak mengetahui dari masterfile yang ada pada Terbanding mengenai keberadaan alamat yang baru dari
Pemohon
Peninjauan
Kembali/Pemohon
Banding
karena
Terbanding tidak hadir pada persidangan berikutnya, sehingga tidak dapat diyakini apakah Tim Terbanding sebenarnya mengetahui atau tidak mengetahui keberadaan alamat yang baru dari Pemohon Banding; i.
Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2006 atau baru 7,5 bulan dari diterimanya Surat Banding dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding, Pengadilan Pajak telah mengambil putusan bahwa banding dari Pemohon Banding tidak dapat diterima dan sidang
dianggap
sebenarnya
atau
cukup,
padahal
tertulis
dari
belum
ada
konfirmasi
Terbanding/Termohon
yang
Peninjauan
Kembali mengenai keberadaan alamat yang baru dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding karena Terbanding tidak hadir pada persidangan berikutnya; j.
Bahwa berkaitan dengan hal putusannya perkara ini pada tanggal 3 Oktober 2006 atau baru 7,5 bulan dari diterimanya Surat Banding, Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding merasa keberatan dengan penjelasan sebagai berikut : Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 101/C/PK/PJK/2007
Pasal 81 ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang Pengadilan Pajak telah secara tegas memberikan jangka waktu bagi Pengadilan Pajak untuk memeriksa suatu perkara banding dengan jangka waktu 12 bulan Majelis Hakim Agung yang Mulia, dengan melihat kepada fakta-fakta di atas terlihat dengan jelas bahwa adalah tidak adil jika Pengadilan Pajak memutus suatu perkara banding dalam jangka waktu hanya 7,5 bulan padahal jangka waktu
waktu yang diberikan oleh Undang-
Undang Pengadilan Pajak adalah 15 bulan. Berdasarkan Penjelasan Umum parapgraf 4 dari Undang-Undang Pengadilan Pajak jelas menyatakan bahwa Pemohon Banding tidak wajib untuk hadir dalam persidangan kecuali dipanggail oleh Hakim atas dasar yang cukup jelas. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dari (i) Penjelasan Umum paragraf 4 dan (ii) Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak telah dapat diketahui bahwa karena tidak adanya kewajiban Pemohon Peninjauan
Kembali/Pemohon
Banding
tidak
pernah
memenuhi
undangan Pengadilan Pajak untuk hadir dalam setiap persidangan, dan
oleh
karenanya
Pengadilan
Pajak
tidak
dapat
melakukan
konfirmasi lebih lanjut mengenai keabsahan Surat Banding; k. Selain itu, pada tanggal 16 Oktober 2006 atau 8 bulan dari diterimanya Surat Banding dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding, Pemohon Banding melalui Kuasa Hukumnya sdr. Rizal Bawazier, sesuai dengan Surat Kuasa No. L.01/X.06/INDO 413.13 tanggal 1 Oktober 2006 (Bukti PK-12) telah mengajukan surat permohonan perpanjangan persidangan (Bukti PK-13) kepada Ketua Pengadilan Pajak dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk dapat membuka kembali proses banding atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon
Banding
karena
informasi
yang
diterima
belakangan bahwa persidangan telah diputus pada tanggal 3 Oktober 2006. Bahwa alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding untuk membuka proses banding adalah sebagai berikut : a. Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding sedang dalam proses likuidasi dan alamat yang tercantum dalam Surat Banding dari Pemohon Banding sebenarnya sudah tidak dipakai atau telah pindah sejak bulan Maret 2006 atau setelah surat banding dimasukkan ke Pengadilan Pajak; b. Untuk alamat surat menyurat, sementara ini perusahaan Pemohon Peninjauan
Kembali/Pemohon
Banding,
yang
sedang
dalam
Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 101/C/PK/PJK/2007
proses likuidasi beralamat di kantor PT. Rio Tinto Indonesia, atau dapat pula ditujukan ke alamat kuasa hukum; 6. Bahwa berkaitan dengan surat permohonan tersebut di atas, ternyata Pengadilan Pajak sama sekali tidak mempertimbangkan alasan dan fakta tersebut di atas sehingga perkara banding tersebut akhirnya tetap diputus. Dapat Majelis Hakim Agung yang terhormat lihat bahwa Pemohon
Peninjauan
Kembali/Pemohon
Banding
bukanlah
suatu
perusahaan yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan.
Pemohon
Peninjauan
Kembali/Pemohon
Banding
merupakan suatu perusahaan yang mencari keadilan, karena Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Banding
telah secara tidak teliti dalam
memperhitungkan pajak yang dikenakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon
Banding.
Oleh
sebab
itu,
berdasarkan
seluruh
penjelasan di atas, kami selaku Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Agung yang terhormat untuk membatalkan Putusan Pengadilan Pajak dan memeriksa kembali perkara pajak ini demi terciptanya keadilan; Menimbang,
bahwa
amar
putusan
Pengadilan
Pajak
No.
09357/PP/M.VII/B/2006 tanggal 15 Nopember 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut : Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-2619/PJ.44/2005, tanggal 17 Nopember 2005 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2001 No. 00057/204/01/056/04 tanggal 29 Desember 2004, atas nama PT. Danum Bukit Minerals, NPWP : 01.072.965.4-056.000,
alamat : Menara Kadin Indonesia Lt. 28, Jalan
Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3, Jakarta Selatan, 12950, tidak dapat diterima; Menimbang, kekuatan
hukum
bahwa tetap
sesudah
i.c.
Put.09357/PP/M.VII/13/2006
putusan
putusan tanggal
15
yang
Pengadilan Nopember
telah Pajak
mempunyai Jakarta
No.
2006 diberitahukan
kepada Pemohon Banding pada tanggal 8 Desember 2006 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 21 Pebruari 2007 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali No. PKA-022/SP.51/AC/II/2007 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai memori alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan tersebut pada hari itu juga;
Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 101/C/PK/PJK/2007
Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 30 Maret 2007 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 9 Mei 2007; Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan kembali dari Pemohon sebagai berikut : mengenai alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali ke 1 s/d 6 : Menimbang, bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan permohonan banding Pemohon tidak dapat diterima sudah tepat karena tidak terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT. DANUM BUKIT MINERALS tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah, maka harus membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADI LI Menolak permohonan peninjauan kembali dari
PT. DANUM BUKIT
MINERALS tersebut ; Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebanyak
Rp.
2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2007 oleh WIDAYATNO SASTROHARDJONO, SH.,M.Sc., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH. dan TITI NURMALA SIAGIAN, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 101/C/PK/PJK/2007
dan dibantu oleh A. KARIM MANAP, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.
Hakim-Hakim Anggota :
Ketua :
Ttd/H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.
Ttd/WIDAYATNO SASTROHARDJONO, SH.,M.Sc.,
Ttd/TITI NURMALA SIAGIAN, SH.,MH.
Panitera Pengganti : Ttd/A. KARIM MANAP, SH.,MH.
Biaya-biaya : 1. M e t e r a i ………………………………… : Rp. 2. R e d a k s i …………………………………: Rp.
6.000,1.000,-
3. Administrasi Peninjauan kembali ......…… : Rp. 2.493.000,Jumlah
: Rp. 2.500.000,-
Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara,
ASHADI, SH. NIP. 220000754
Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 101/C/PK/PJK/2007
