2007

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Perkara Nomor 5/PUU-V/2007

I.

PEMOHON Lalu Ranggalawe Lembaga Pemantau Kebijakan Publik Nusa Tenggara Barat (LPKP NTB) Yayasan Sosial Sumberdaya Indonesia (YS2I)

PEMOHON I PEMOHON II PEMOHON III

KUASA HUKUM Suriahadi, S.H. dkk II.

NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN - Sebanyak 12 (dua belas) norma : a. Ps.56 ayat (2) Frase: “....partai politik atau gabungan partai politik”. b. Ps. 59 ayat (1) Frase: “....partai politik atau gabungan partai politik”. c. Ps. 59 ayat (2) Frase: “....partai politik atau gabungan partai politik”. d. Ps. 59 ayat (3) Frase: “....partai politik atau gabungan partai politik”. e. Ps. 59 ayat (4) Frase: “....partai politik atau gabungan partai politik”. f. Ps. 59 ayat (5) huruf a Frase: “....partai politik atau gabungan partai politik” g. Ps. 59 ayat (5) huruf b Frase: “....partai politik atau gabungan partai politik” h. Ps. 59 ayat (6) Frase: “....partai politik atau gabungan partai politik” i. Ps. 60 ayat (2) Frase: “....partai politik atau gabungan partai politik” j. Ps. 60 ayat (3) Frase: “....partai politik atau gabungan partai politik” k. Ps. 60 ayat (4) Frase: “....partai politik atau gabungan partai politik” l. Ps. 60 ayat (5) Frase: “....partai politik atau gabungan partai politik”

III. NORMA UUD 1945 SEBAGAI ALAT PENGUJI Sebanyak 6 (enam) norma: a. Ps. 18 ayat (4) b. Ps. 28C ayat (2) c. Ps. 28D ayat (3) d. Ps. 28E ayat (3) e. Ps. 28H ayat (2) f. Ps. 28I ayat (2) IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK-RI, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan /atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu : 1. Perorangan warga negara Indonesia. 2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam uu. 3. Badan hukum publik atau privat, atau; 4. Lembaga negara

1


V.

KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON Menimbang bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya satu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu masing-masing : a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

VI. PENGUJIAN UNDANG-UNDANG Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 56 ayat (2): ”Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik” Pasal 59 ayat (1): ”Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik” Pasal 59 ayat (2): ”Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan” Pasal 59 ayat (3): ”Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan seluasluasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan transparan” Pasal 59 ayat (4): ”Dalam proses penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat” Pasal 59 ayat (5) huruf a: ”Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung”

2


Pasal 59 ayat (5) huruf c: ”Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung” Pasal 59 ayat (6): ”Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya” Pasal 60 ayat (2): ”Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran.” Pasal 60 ayat (3) ”Apabila pasangan calon belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan atau Pasal 59, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPUD.” Pasal 60 ayat (4): ”KPUD melakukan penelitian ulang kelengkapan dan atau perbaikan persyaratan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.” Pasal 60 ayat (5): ”Apabila hasil penelitian berkas pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPUD, partai politik dan atau gabungan partai politik, tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon”. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (4) “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Pasal 28C ayat (2) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. Pasal 28D ayat (3) ”Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

3


Pasal 28E ayat (3) ”Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Pasal 28H ayat (2) ”Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Pasal 28 I ayat (2) ”Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. VII. ALASAN Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahn Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, karena : 1. Bahwa kerugian menurut Pemohon dengan berlakunya Pasal 56, Pasal 59 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hanya memberikan peluang dan hak kepada calon-calon/pasangan kepala daerah yang memiliki kendaraan politik (partai/gabungan partai-partai) dan mematikan hak-hak kontitusional bagi calon-calon independen (yang tidak memliki partai politik) dalam rangka memilih kepala daerah/pilkada bertentangan dengan pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 2. Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda tersebut menjadi alat baru yang justru cenderung menampilkan sifat-sifat oportunis, konspiratif dan transaksi politik karena undang-undang itu tidak memberikan peluang dan ruang gerak bagi calon-calon independen yang bukan dari partai politik. Pemilihan kepala daerah seperti Gubernur sudah pasti akan menguntungkan segelintir orang yang berada dalam lingkaran kekuasaan yang seolah-olah memperoleh legitimasi dari rakyat padahal sesungguhnya tidak demikian dan sangat merugikan Pemohon yang bukan dari lingkaran partai dalam mencalonkan diri di pilkada. 3. Bahwa Pemohon berharap dalam pelaksanaan pilkada yang akan dilaksanakan harus melibatkan calon independen agar aspirasi tersebut betul-betul berangkat dan bertitik tolak dari keinginan rakyat. Calon independen tidak hanya diperbolehkan di daerah Nangroe Aceh Darussalam, kalo demikian halnya maka bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945. 4. Bahwa menurut Pemohon keberadaan Pasal 56 ayat (2), Pasal 59 ayat (2), (3), (4), (5) huruf a dan huruf c, (6), Pasal 60 ayat (2), (3), (4), dan (5) sepanjang menyangkut anak kalimat yang berbunyi “...partai politik atau gabungan partai politik” bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H, Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28I ayat (5), sehingga terhadap anak kalimat tersebut harus ada penambahan dengan anak kalimat berbunyi “kelompok masyarakat”, sehingga selengkapnya berbunyi “....partai politik atau gabungan partai politik atau kelompok masyarakat”.

4


VIII. PETITUM 1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya. 2. Menyatakan: - Pasal 56 ayat (2), sepanjang anak kalimat yang berbunyi : “....partai politik atau gabungan partai politik”; - Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5a dan 5c), ayat (6), sepanjang mengenai anak kalimat “....partai politik atau gabungan partai politik”; - Pasal 60 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), sepanjang anak kalimat “........partai politik atau gabungan partai politik....”; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI 1945 pembukaan alinea IV, Pasal 18 ayat (4), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2); 3. Menyatakan penambahan anak kalimat pada ayat-ayat sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 diatas memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga selengkapnya berbunyi : - Pasal 56 ayat (2) : “....partai politik atau gabungan partai politik atau kelompok masyarakat”; - Pasal 59 : Ayat (1) berbunyi “....partai politik atau gabungan partai politik atau kelompok masyarakat”; Ayat (2) berbunyi “Partai politik atau gabungan partai politik.....atau bagi calon independent akan diatur kemudian dalam peraturan pemerintah”; Ayat (3) berbunyi “....partai politik atau gabungan partai politik atau kelompok masyarakat....”; Ayat (4) berbunyi “....partai politik atau gabungan partai politik atau kelompok masyarakat....”; Ayat (5) berbunyi “partai politik atau gabungan partai politik atau kelompok masyarakat....”; Ayat (5)a berbunyi : ”....pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung atau kelompok masyarakat bagi calon independent”; Ayat (5)c berbunyi : “Pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung atau kelompok masyarakat bagi calon independent”; Ayat (6) berbunyi : “Partai politik atau gabungan partai politik atau kelompok masyarakat....”; - Pasal 60 ayat (2) berbunyi : “....partai politik atau gabungan partai politik atau kelompok masyarakat....”; - Pasal 60 ayat (3) berbunyi : “partai politik atau gabungan partai politik atau kelompok masyarakat....”; - Pasal 60 ayat (4) berbunyi : “....pimpinan partai politik atau gabungan partai politik atau gabungan kelompok masyarakat....”; - Pasal 60 ayat (5) berbunyi : “....partai politik atau gabungan partai politik atau kelompok masyarakat....”; 4. Menyatakan : - Pasal 56 ayat (2), sepanjang anak kalimat yang berbunyi : “....partai politik atau gabungan partai politik’;

5


-

Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5a dan 5c), ayat (6), sepanjang anak kalimat “....partai politik atau gabungan partai politik’; - Pasal 60 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), sepanjang anak kalimat “partai politik atau gabungan partai politik’; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara RI sebagaimana mestinya;

6

2007

Recommend Documents