PUTUSAN NOMOR : 39/C/PK/PJK/2007
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG memeriksa
permohonan
peninjauan
kembali
telah
mengambil
putusan sebagai berikut dalam perkara : PT.
PANASONIC
GOBEL
ELECTRONIC
COMPONENT,
beralamat di Jalan Teuku Umar Km. 44, Cibitung, Bekasi. 17520; Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding ; melawan DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta. Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding ; Mahkamah Agung tersebut, Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak
No.
08009/PP/M-I/15/2006
tanggal
21
April
2006
yang
telah
berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding
dengan
posita perkara
sebagai berikut : Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah dengan diterimanya Surat Keputusan Kantor Wilayah No. Kep.182/WPJ.07/BD.05/ 2005 tanggal 22 Maret 2005, tentang penolakan Surat Keberatan kami No. 06/PGCOM-Tax/II/2004 tanggal 27 Pebruari 2004 tentang SKPKB Pajak Penghasilan Badan No. 00061/206/99/055/03 tanggal 18 Desember 2003 sebesar Rp. 11.962.368.715,-; Bahwa laporan Keuangan kami telah diaudit oleh KAP KPMGSidharta Sidharta & Harsono dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Berdasarkan angka audited tersebut dimana Income Before Tax sejumlah Rp. 31.936.445.689,- telah disusun koreksi fiscal sejumlah total Rp. 21.311.564.429,- (rincian terlampir), yang menghasilkan Income Before Tax menjadi Rp. 54.248.010.118,- jumlah PPh Badan terutang dan telah kami setorkan adalah Rp. Rp. 16.265.653.036,-. Namun demikian, walaupun bottom line PPh terutang sama, kami akui dalam angka adjusted fiscal Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 39/C/PK/PJK/2007
penyajian di dalam SPT Badan (Form.1771) masih mengandung kesalahan pengelompokan, yang tidak sesuai dengan spreadsheet komersial-fiskal yang kami susun sebelumnya, dan SPT tersebut belum kami lakukan pembetulan sampai dilakukannya pemeriksaan. Dalam proses pemeriksaan selanjutnya, pemeriksa tetap mendasarkan pada SPT (yang masih dalam pengelompokan account tersebut); Dari hasil pemeriksaan tersebut berdasarkan koreksi positif/negatif terdapat koreksi atas : -
Peredaran Usaha
Rp.
37.239.764,-
-
Harga Pokok Penjualan
Rp. 21.188.194.234,-
-
Pengurangan Penghasilan Bruto
-
Penghasilan dari Luar Usaha
(Rp. 17.652.174.687,-) Rp. 23.369.013.339,-
Selama pemeriksaan kami telah memberikan penjelasan melalui tanggapan kepada Pemeriksa namun tanggapan tersebut diabaikan, yaitu pada point : -
Peredaran Usaha
Rp. 37.239.764,-
Koreksi atas peredaran usaha sebesar Rp. 37.239.764,- disebabkan perbedaan
sales
bulan
Januari
2000
dan
Pebruari
2000
untuk
Departemen Kit & Service; Pemeriksa mengambil data sales dari List Increase & Decrease. Sedangkan data yang benar adalah yang terdapat dalam Trial Balance dan telah dilakukan koreksi oleh Kantor Akuntan Publik sebagai berikut : Sales menurut Trial Balance
Rp. 610.362.207.520,-
Koreksi Kantor Akuntan Publik
Rp. 16.958.525.855,Rp. 627.320.733.375,-
-
Harga Pokok Penjualan : 1. Raw Material Used. Pemakaian Raw Material secara actual (Material Cost Actual) selama tahun 1999 Rp. 307.089.700.542,- sedangkan menurut Pemeriksa Rp. 301.791.990.002,Selisih
sebesar
Rp.
5.297.710.540,-
disebabkan
perbedaan
pengambilan data untuk saldo awal dan saldo akhir Raw Material; Saldo Awal
32.304.239.065,-
26.798.911.942,-
5.505.327.123,-
Saldo akhir
24.850.956.289,-
24.643.339.706,-
207.616.583,-
Perbedaan ini dikarenakan di TB Saldo Awal dan Saldo Akhir meliputi Raw Material dan Work In Process, sedangkan di KAP hanya murni Raw Material. Work In Process disini merupakan Raw Material murni, tidak
mengandung
unsur
Direct
Labour
Cost
maupun
Factory
Overhead Cost; Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 39/C/PK/PJK/2007
2. Factory Overhead. Dalam koreksinya, Pemeriksa tidak melihat detail account di dalam spreadsheet komersial fiskal, kecuali hanya SPT (yang mengandung kesalahan pengelompokan), sehingga terdapat dua kali koreksi fiskal untuk sebagian account dalam jumlah yang sama, yaitu : a. Depr. Moulding Expense Rp. 2.713.500.912,- telah dilakukan koreksi fiskal di SPT Tahunan (ada di adjusment fiscal spread sheet 1-c). Oleh Pemeriksa dikoreksi kembali dengan jumlah yang sama; b. Koreksi positif atas Indirect Salaries dan Indirect bonus, masingmasing sebesar Rp. 1.915.467.314,- dan Rp. 2.630.427.300,disebabkan adanya pembebanan apartemen untuk expatriates, pendidikan dan bus sekolah expatriates, dll; c. Retirement Allowance Expense sebesar Rp. 1.574.077.900,- telah dikoreksi dalam perhitungan koreksi fiskal di SPT Tahunan (adjustment fiscal spread sheet 5-6). Oleh Pemeriksa dikoreksi kembali dengan jumlah yang sama; d. Welfare
Exp.
Meal
Allowance
sebesar
Rp.
1.440.333.587,-
merupakan penyediaan makan dan minum bagi seluruh karyawan dan juga Direksi dan diberikan dalam rangka dan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dan situasi lingkungan kerja (disekitar
perusahaan
tidak
ada
fasilitas
penyedia
makan)
sehingga boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dan bukan merupakan penghasilan bagi karyawan (SE-29/PJ.4/1995). Meskipun perusahaan memberikan fisilitas makan bersama bagi seluruh tersebut
karyawan,
namun
dimasukkan
atas
sebagai
pemberian unsur
Gross
perhitungan PPh 21. Dengan demikian makan
bersama
karyawan
tersebut
makan
bersama
Income
dalam
atas pengeluaran untuk dapat
dikurangkan
dari
penghasilan bruto (Taxable Deductible). e. Welfare Exp. Transport Allowance sebesar Rp. 198.798.300,terdiri dari tunjangan transport yang diberikan kepada karyawan secara kas dalam bentuk tunjangan transport dan pembayaran sewa kendaraan untuk antar jemput karyawan shift II dan III, sehingga merupakan deductible expense; f.
Welfare Exp. Medical Allowance sebesar Rp. 482.742.741,merupakan pemberian tunjangan obat kepada karyawan, dimana
Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 39/C/PK/PJK/2007
tunjangan
obat
tersebut
termasuk
dalam
unsur
perhitungan
penghasilan bruto karyawan sehingga sifatnya tacable-deductible g. Welfare
Exp.
merupakan
Uniform
Allowance
pemberian
seragam
sebesar
Rp.
kepada
82.660.815,-
seluruh
karyawan
sehubungan dengan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan yaitu berkenaan dengan Quality Controll serta Safety dan diatur dalam kesepakatan kerja antara karyawan dengan pengusaha dalam
Kesepakatan
dikurangkan
dari
Kerja
Bersama
penghasilan
bruto
(KKB) dan
sehingga
bukan
boleh
merupakan
penghasilan bagi karyawan (SE-29/PJ.4/1995); h. Koreksi
atas
Welfare
Exp.
Misc.
Allowance
bukan
Rp. 2.423.459.229,- tetapi seharusnya Rp. 97.226.112,- yaitu offset antara Welfare Exp. Misc. Allowance Direct dan Welfare Exp. Misc. Allowance Indirect sebagai berikut : Walfare Exp. Misc. Allowance (Direct)
(Rp.2.326.233.117,-)
Welfare Exp. Misc. Allowance (Indirect)
Rp.2.423.459.229,-
Selisih
Rp.
97.226.112,-
Offset dilakukan karena adanya kesalahan dalam pengalokasian untuk Walfare Exp. Misc. Allowance (Direct) dan Welfare Exp. Misc. Allowance (Indirect). i.
Depr. Fixed Assets Expense dalam SPT Tahunan telah dikoreksi sebesar Rp. 6.109.421.241,- (adjustment Fiscal spread sheet). Dalam PHP Depr. Fixed Assets Expense menurut pemeriksa sebesar Rp. 29.611.666.981,- namun kami tidak mendapatkan detail
atas
perhitungan
tersebut
sehingga
koreksi
sebesar
Rp. 628.828.894,- dari Pemeriksa kami anggap sudah termasuk dalam angka koreksi yang kami lakukan; j.
Koreksi atas Office Supply Book & Others Expense seharusnya sebesar Rp. 2.520.001,- bukan Rp. 2.457.001,- karena Pemeriksa ada kesalahan tulis angka menurut Wajib Pajak seharusnya Rp. 6.092.388,- ditulis Rp. 6.029.388,Kemudian koreksi sebesar Rp. 2.520.001,- disebabkan Pemeriksa belum memasukkan biaya bulan Agustus 1999. Dengan demikian atas biaya ini seharusnya tidak dikoreksi oleh Pemeriksa;
k. Entertainment Expense sebesar Rp. 62.599.158,- telah dikoreksi dalam perhitungan koreksi fiskal di SPT Tahunan (adjustment Fiscal spread sheet 1-a);
Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 39/C/PK/PJK/2007
i.
Meeting
&
Conference
Expense
sebesar
Rp.
36.140.324,-
merupakan pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan usaha (menagih, mendapatkan dan memelihara penghasilan) sehingga dapat diakui sebagai biaya secara fiskal; m. Koreksi Research Expense sebesar Rp. 1.891.793,- disebabkan Pemeriksa belum memasukkan data bulan Juni dan Juli 1999; n. Supplementary Material Cost selama tahun 1999 adalah sebesar Rp. 1.285.289.354,83, sesuai dengan angka dalam Trial Balance; o. Koreksi Cleaning Service sebesar Rp. 53.649.146,- disebabkan Pemeriksa belum memasukkan data bulan Juli 1999; p. Koreksi
Inspection
sebesar
Rp.
234.580.638,-
disebabkan
Pemeriksa belum memasukkan data bulan Agustus 1999; q. Koreksi Finish Good Disposal Allowance sebesar Rp. 91.098.196,telah dikoreksi dalam perhitungan koreksi fiskal di SPT Tahunan (1-d). Oleh Pemeriksa dikoreksi kembali dengan jumlah yang sama; 3. Purchase of Merchandise Inventory
Rp. 1.309.828.462,-
Purchase of Merchandise selama tahun buku 1999
Rp. 87.596.946.290,-
Purchase of Merchandise menurut KAP
Rp. 86.996.617.850,-
Differet
Rp.
600.423.390,-
Perbedaan tersebut disebabkan adanya cut off dalam pengakuan purchase. -
Pengurangan Penghasilan Bruto
(Rp. 17.652.174.687)
1. Penyusutan Depreclation komersial
Rp. 5.470.592.347,Expense
Rp.
dalam
Biaya
7.492.261.095,-
Administrasi
koreksi
fiskal
Rp.
Umum
secara
320.736.618,-
sehingga Depreciation Expense secara fiskal Rp. 7.171.524.477,Sedangkan menurut Pemeriksa Rp. 2.011.668.748,- namun sampai dengan saat ini kami belum memperoleh detail atas perhitungan tersebut
sehingga
kami
belum
bisa
menjelaskan
penyebab
perbedaannya. Setelah kami menerima detail atas angka tersebut maka kami baru bisa menjelaskan alasan perbedaannya; 2. Bunga pinjaman, dll. Sampai
dengan
perhitungan
saat
menurut
(Rp.3.749.757.750,-) ini
kami
Pemeriksa
belum
memperoleh
sehingga
kami
detail
atas
belum
bisa
menjelaskan penyebab perbedaan perhitungan antara kami dengan Pemeriksa; Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 39/C/PK/PJK/2007
3. Lain-lain. Sampai
dengan
perhitungan
saat
menurut
ini
kami
belum
Pemeriksa
memperoleh
sehingga
kami
detail
atas
belum
bisa
menjelaskan penyebab perbedaan perhitungan antara kami dengan Pemeriksa; -
Penghasilan dari Luar Usaha
Rp.23.369.013.339,-
1. Interest & Discount Receipt
(Rp.141.603.505,-)
Koreksi atas Interest & Discount Receipt sebesar Rp.141.603.505,telah dikoreksi dalam perhitungan koreksi fiskal di SPT Tahunan (B1). Oleh Pemeriksa dikoreksi kembali dengan jumlah yang sama; 2. Lain-lain. Atas penghasilan lain-lain berupa : Exchange Rate Different
Rp. 15.842.909.263,-
Tax Restitution Exp.
Rp. 3.397.908.797,-
Claim Insurance
Rp.
155.684.854,-
Internal Interest
Rp.
74.019.838,-
Misc. Income
Rp. 5.508.176.553,-
Bank Charge
(Rp.
Leasing Exp.
(Rp.
717.125.556,750.956.905),-
telah kita koreksi positif dan negatif dalam SPT Tahunan sehingga sudah masuk dalam unsur penghasilan kena pajak maupun biaya sehingga Pemeriksa seharusnya tidak mengoreksinya lagi. Adapun perhitungan pajak penghasilan yang terutang menurut kami adalah sebagaimana terlampir (lampiran : perhitungan pajak penghasilan yang masih harus dibayar). PPh Terhutang
Kredit Pajak
Pokok
Pajak
Sanksi Adm.
KB
Jumlah YMH dibayar
Semula
24.348.334.600.
16.265.653.036.
8.082.681.564.
3.879.687.151.
11.962.368.715.
(dikurangi)
24.348.334.600.
16.265.653.036.
8.082.681.564.
3.879.687.151.
11.962.368.715.
0
0
0
0
0
Menjadi
Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta No. 08009/PP/M-I/15/2006 tanggal 21 April 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut : Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-182/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 22 Maret 2005 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1999 No. 00061/206/99/055/03 tanggal 18 Desember 2003 atas nama PT. Panasonic Gobel Electric Component, Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 39/C/PK/PJK/2007
NPWP : 01.070.722.2-055.000, alamat : Gobel Industrial Complex, Jalan Teuku Umar Km. 44, Cibitung-Bekasi-17520, tidak dapat diterima; Menimbang,
bahwa
sesudah
putusan
yang
telah
mempunyai
kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak No. 08009/PP/MI/15/2006 tanggal 21 April 2006 diberitahukan kepada Pemohon Banding pada tanggal 22 Mei 2006 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauan
kembali secara lisan pada tanggal 16
Agustus 2006 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali
No.
PKA-131/SP.52/AC/VIII/2006
yang
dibuat
oleh
Panitera
Pengadilan Pajak dengan disertai memori alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan tersebut pada hari itu juga; Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 6 Nopember 2006 namun pihak lawan tidak mengajukan jawaban memori; Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan
Peninjauan kembali
yang
pada
pokoknya
berbunyi
sebagai berikut : a. Bahwa
Pemohon
Peninjauan
Kembali
sangat
keberatan
atas
pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada halaman 43 yang berbunyi : -
“Bahwa pembetulan tersebut dilakukan oleh Terbanding berdasarkan kuasa Pasal 16 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 karena
kesalahan
tulis-hitung pada
Keputusan
Terbanding No.
154/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 7 Maret 2005”; -
“Bahwa yang menjadi obyek banding adalah Keputusan Terbanding No. 154/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 7 Maret 2005 yang dibetulkan dengan Keputusan No. KEP-182/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 22 Maret 2005”;
-
“Bahwa dengan demikian jangka waktu 3 (tiga) bulan penyampaian permohonan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 39/C/PK/PJK/2007
dihitung
dari
tanggal
Keputusan
Terbanding
No.
154/WPJ.07/-
BD.05/2005 tanggal 7 Maret 2005; -
“Bahwa
Surat
Banding
Pemohon
Banding
No.
57/PGCOM-
TAX/VI/2005 tanggal 21 Juni 2005 diterima oleh Pengadilan Pajak pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2005; -
“Bahwa Banding
dengan No.
demikian
pengajuan
Surat
57/PGCOM-TAX/VI/2005
Banding
tanggal
21
Pemohon Juni
2005
melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak”; -
“Bahwa karena Surat Banding Pemohon Banding No. 57/PGCOMTAX/VI/2005 tanggal 21 Juni 2005 tidak memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak maka Majelis berkesimpulan permohonan banding Pemohon Banding tidak dapat diterima”;
-
“Bahwa
Surat
Banding
Pemohon
Banding
No.
57/PGCOM-
TAX/VI/2005 tanggal 21 Juni 2005 tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan Surat Banding sehingga materi sengketa banding tidak dapat diperiksa lebih lanjut”; b. Bahwa
menurut
Pemohon
Peninjauan
Kembali
semula
Termohon
Banding pertimbangan hukum Majelis tersebut di atas adalah keliru dengan alasan sebagai berikut : -
Bahwa Terbanding telah mengeluarkan Surat Keputusan Terbanding No.
KEP-154/WPJ.07/BD.05/2005
tanggal
7
Maret
2005
yang
diperbaiki dengan Surat Keputusan Terbanding KEP-182/WPJ.07/ BD.05/2005 tanggal 22 Maret 2005; -
Bahwa Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tenang Pengadilan Pajak jo Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak mengatur tanggal berlakunya suatu Surat Keputusan yang atasnya dilakukan perbaikan dengan surat keputusan lainnya, sehingga pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Jakarta No. 08009/PP/M-I/15/2006
yang
menyatakan
bahwa
penyampaian
permohonan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dihitung dari tanggal Keputusan Terbanding No. 154/WPJ.07/BD.05/005 tanggal 7 Maret 2005 sangatlah tidak berdasar; Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 39/C/PK/PJK/2007
-
Bahwa kedua ketetapan tersebut adalah merupakan satu kesatuan ketetapan, dimana pada hakekatnya Surat Keputusan KEP-182/ WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 22 Maret 2005 menggantikan Surat Keputusan Terbanding No. KEP-154/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 7 Maret 2005 dengan masih mengacu pada surat keputusan yang diperbaiki;
-
Bahwa pengajuan banding tidak dapat diajukan hanya dengan berdasar pada Keputusan Terbanding No. KEP-154/WPJ.07/BD.05/005 tanggal 7 Maret 2005, akan tetapi harus berdasarkan pada KEP182/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 22 Maret 2005;
-
Bahwa adalah tidak mungkin bagi Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding untuk mengajukan banding tanpa mengacu dan mengetahui isi dari KEP-182/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 22 Maret 2005;
-
Bahwa apabila tenggang waktu mengajukan banding dihitung dari tanggal Keputusan Terbanding No. KEP-154/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 7 Maret 2005 dan bukan dihitung dari surat keputusan perbaikan Terbanding KEP-182/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 22 Maret 2005, maka tenggang waktu untuk menyampaikan permohonan banding menjadi berkurang 15 hari, yang artinya tenggang waktu penyampaian permohonan banding kurang dari 3 bulan sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
-
Bahwa di dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan antara lain menyatakan, bahwa pembetulan ketetapan pajak menurut ayat ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik, sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi dalam suatu ketetapan pajak perlu dibetulkan sebagaimana mestinya. Sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung persengketaan antara fiskus dengan Wajib Pajak;
-
Bahwa dalam pembetulan yang dilakukan oleh Terbanding, adalah menyangkut angka-angka yang menurut sifatnya adalah masalah pokok yang substansial pada Pajak Penghasilan Terutang, Kredit Pajak, Pokok Pajak Kurang Bayar, sehingga pada hakekatnya sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut mengandung persengketaan antara
fiskus
dengan
Wajib
Pajak,
dikarenakan
Wajib
Pajak
Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 39/C/PK/PJK/2007
menginginkan Rp.
Jumlah
Pajak
Penghasilan
16.265.653.036,- namun angka
Jumlah
Terutang
adalah
Pajak Penghasilan
Terutang dan masih mengandung kesalahan dalam Surat Keputusan Penolakan Keberatan adalah sebesar Rp. 24.348.334.600,- kecuali semata-mata kesalahan pada penulisan alamat, NPWP, atau nama perusahaan, yang apabila dikomunikasikan antara fiskus dan Wajib Pajak, maka masing-masing pihak akan dapat menerimanya; c. Dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Jakarta No. 08009/PP/M-I/15/2006 tanggal 21 April 2006 yang menyatakan permohonan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-182/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 22 Maret 2005 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1999 No. 00061/206/99/055/03 tanggal 18 Desember
2003
atas
nama
PT.
Panasonic
Gobel
Electronic
Component, NPWP : 01.070.722.2-055.000, alamat : Gobel Industrial Complex, Jalan Teuku Umar Km. 44, Cibitung-Bekasi tidak dapat diterima adalah keliru dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan kembali dari Pemohon sebagai berikut : mengenai alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali ad. a, b dan c : Menimbang, bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Pajak nyata-nyata tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bahwa Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan permohonan banding Pemohon tidak dapat diterima sudah benar dan tepat, karena permohonan banding telah lewat waktu 3 bulan sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT. PANASONIC GOBEL ELECTRONIC COMPONENT tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah, maka harus membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 39/C/PK/PJK/2007
Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADI LI Menolak permohonan peninjauan kembali dari PT. PANASONIC GOBEL ELECTRONIC COMPONENT tersebut ; Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebanyak Rp. 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pada
hari
Selasa
tanggal
5
Juni
2007
oleh
WIDAYATNO
SASTROHARDJONO, SH.M.Sc. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH. dan TITI NURMALA SIAGIAN, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A. KARIM MANAP, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.
Hakim-Hakim Anggota :
Ketua :
Ttd/H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.
Ttd/WIDAYATNO SASTROHARDJONO, SH.M.Sc.
Ttd/TITI NURMALA SIAGIAN, SH.,MH. Panitera Pengganti : Ttd/A. KARIM MANAP, SH.,MH. Biaya-biaya : 1. M e t e r a i ………………………………… : Rp. 2. R e d a k s i …………………………………: Rp.
6.000,1.000,-
3. Administrasi Peninjauan kembali ......…… : Rp. 2.493.000,Jumlah
: Rp. 2.500.000,-
Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara,
ASHADI, SH. NIP. 220000754 Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 39/C/PK/PJK/2007
