2007

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 22/PUU-V/2007 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 ACARA PEMERIKSAAN PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA

KAMIS, 4 OKTOBER 2007

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 22/PUU-V/2007

PERIHAL Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal terhadap Undang-Undang Dasar 1945 PEMOHON Daipin dkk ACARA Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II) Kamis, 4 Oktober 2007, Pukul 10.00 – 10.30 WIB Ruang Sidang Panel Lantai 4 Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN 1. Dr. Harjono, S.H., M.CL 2. Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. 3. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

Alfius Ngatrin, S.H.

Ketua Anggota Anggota

Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir: Kuasa Hukum Pemohon : o o o o

Taufik Basari, S.H., M. Hum., LL.M. Romy Leo Rinaldo. S.H. Astuti Liestianingrum, S.H. I Gede Aryana (Asisten Kuasa Pemohon)

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1.

KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL. Sidang Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan pada Perkara Nomor 22/PUU-V/2007 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Baik, selamat pagi Saudara Kuasa Pemohon. Karena pemeriksaan pendahuluan pada intinya adalah untuk melakukan nasihat kepada Pemohon dan ini sudah yang kedua, jadi perbaikan sudah dimasukkan. Oleh karena itu nanti kepada Pemohon atau kuasanya harap disampaikan perbaikan-perbaikan yang telah dinasihatkan kepada Anda pada sidang pemeriksaan pendahuluan pertama. Pada pagi hari ini juga ada pengunjung yang mendaftar dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan ada juga Departemen Perdagangan mendaftar juga untuk hadir. Sebetulnya dua pihak ini meskipun saya bayangkan nantinya adalah menjadi pihak terkait, namun kehadirannya pada saat ini belum perlu, nanti akan dipanggil secara resmi untuk persidangan pleno. Tapi kalau memang sudah hadir bisa mengikuti sejak awal apa yang sudah disampaikan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu pada Saudara Pemohon bisa menyampaikan hal-hal yang sudah diperbaiki dari sidang pendahuluan pertama atau adakah halhal yang ditambahkan? Silakan manfaatkan kesempatan ini.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., M.Hum., LL.M. Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Saya Taufiq Basari, Kuasa Hukum Pemohon. Pada hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan perbaikan yang kami lakukan sesuai dengan saran dan masukan yang diberikan oleh Majelis Hakim yang terhormat. Pada intinya ada beberapa hal yang kami perbaiki. Yang pertama menyangkut pasal-pasal yang kami ajukan keberatannya, dimana kami ada menghilangkan beberapa ayat namun menambahkan satu pasal. Jadi Pasal 8 ayat (2), (4), dan (5) kami hilangkan dalam permohonan. Pasal 12 ayat (2), (4), dan (5) juga kami hilangkan, sehingga hanya Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3). Sedangkan pasal lainnya tetap sama, tidak kami adakan perubahan. Namun demikian, kami juga menambah Pasal 1 ayat (1). 3

Kemudian di bagian Pemohon agar tidak menimbulkan kebingungan, maka di bagian Pemohon mengenai status Pemohon sebagai pimpinan atau pengurus organisasi kami hilangkan karena para Pemohon ini adalah para Pemohon individu atau perorangan sehingga dapat memperjelas bahwa yang maju sebagai Pemohon adalah perorangan namun mempunyai prosfesi sebagai mana yang telah kami uraikan di dalam, profesi mereka adalah nelayan, buruh, dan petani. Jadi dalam kapasitas mereka sebagai perorangan dengan profesi mereka masing-masing mereka mengajukan judicial review ini ke Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dalam argumentasi yang kami masukkan, kami tambahkan beberapa argumentasi yang bisa memperjelas maksud kami sedikit. Demikian pula dalam kesimpulan kami tambahkan penjelasan mengenai hasil kesimpulan kami bahwa pasal-pasal tersebut saling berkaitan dan menunjukkan jiwa dan semangat dari Undang-Undang Penanaman Modal ini yang kami anggap bertentangan dengan UndangUndang Dasar 1945. Yang terakhir mengenai petitum, sesuai dengan hasil sidang kemarin, maka meskipun dalam kesimpulan kami menyatakan bahwa keterkaitan antara satu pasal dengan pasal lainnya yang kami ajukan keberatan, itu membuat mengakibatkan keseluruhan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, namun demikian dalam petitum, kami hanya menyatakan bahwa pasal-pasal yang kami maksudkan di atas, yaitu Pasal 1 ayat (1) dan seterusnya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kami dalam permohonan tetap membuka kemungkinan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan apakah benar Mahkamah Konstitusi juga dapat melihat bahwa pasal-pasal tersebut mempunyai keterkaitan sehingga bisa memutus seperti beberapa pengalaman beberapa yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, meskipun kami meminta untuk pasal-pasal tertentu, tapi kemungkinan untuk dibatalkannya seluruh undang-undang masih tetap terbuka. Jadi kami hanya memberikan pandangan kami tersebut di dalam argumentasi, namun di dalam petitum-nya tetap kami ajukan untuk pasalpasal yang kami ajukan saja. Jadi semuanya kami serahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melihat apakah memang kita dapat mengarah pada satu kesimpulan bahwa pasal-pasal tersebut terkait dan itu melandasi jiwa dan semangat undang-undang sehingga undangundangnya lah yang nanti akan dibatalkan secara keseluruhan. Demikian perubahan-perubahan yang kami sampaikan dalam persidangan ini. Terima kasih sebelumnya. 3.

KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL. Baik, Saudara Pemohon. Tidak hanya Kuasa, Anda juga termasuk Pemohon juga ya?

4

4.

KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., M.Hum., LL.M. Kami Kuasa Pemohon.

5.

KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL. Kuasa Pemohon, bukan jadi Pemohon. Ada perubahan Anda katakan tadi siapa Pemohonnya, tapi seluruhnya ini Mahkamah Konstitusi akan melihat pada naskah perbaikan Anda yang Anda serahkan pada hari Rabu tanggal 19 September 2007 Pukul 15.15 WIB. Betul ini ya? Apa yang Anda sampaikan sebagai pelengkap, tapi tentu saja ini sudah memperhatikan apa yang disampaikan oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu kita terima perbaikan Anda dengan catatan bahwa ini sudah final karena ketentuan empat belas hari sudah lewat. Dan petitum anda untuk ini yang penting, pada angka VIII, pasal-pasal yang Anda persoalkan adalah Pasal 1 ayat (1), dicek ya! Pasal 4 ayat (2) huruf A, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 12 ayat (1) dan (3), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang Anda anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di luar ketentuan itu, tentu sebagai Pemohon berharap bahwa Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Maksudnya kalau memang Mahkamah berpendapat bahwa dalam ketentuan-ketentuan itu menyangkut substansi yang paling esensi dari undang-undang, Mahkamah Konstitusi menggunakan kata jantungnya, Anda mengharapkan tidak menutup kemungkinan bahwa seluruh undangundang itu bisa dinyatakan bertentangan, ini permohonan Anda. Baik, untuk berikutnya saya kira Anda sudah menyampaikan juga bukti-bukti, maka Mahkamah juga nanti akan mengesahkan alat bukti yang Anda sampaikan. Ada hal yang ditemukan oleh Panitera fotokopi KTP pemberi kuasa belum dilampirkan atas nama Kadijin dan Salim, apa betul itu?

6.

KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., M.Hum., LL.M. Kami akan cek nanti Majelis Hakim, tapi pertanyaannya apakah kemudian ini mempengaruhi proses jika pada hari ini belum kami masukkan?

7.

KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL. Kalau proses karena pemberi kuasa lebih dari dua orang, tentunya yang lain bisa diteruskan. Tapi kalau menyangkut dua orang ini kalau tidak ada kelengkapannya ya dicoret saja dari pemberi kuasa, supaya tidak mengganggu yang lain. Juga surat kuasa belum ditandatangani oleh 5

penerima kuasa yakni dari Halusi Tabrani kepada A. Patra M. Zein, surat kuasa belum ditandatangani oleh penerima kuasa. 8.

KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., M.Hum., LL.M. Halusi Tabrani?

9.

KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL. Ya, oleh penerima kuasanya, jadi Patra M. Zein-nya yang belum tanda tangan?

10.

KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., M.Hum., LL.M. Oh, oke.

11.

KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL. Itu termasuk yang diselesaikan oleh Anda ya! Baik, berikutnya akan saya sahkan daftar alat bukti yang Anda lampirkan pada permohonan ini. Menurut daftar di sini Anda menyampaikan dalam daftar lima puluh satu ya, betul?

12.

KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H. Ya, betul.

13.

KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL. Satu per satu ya! Pertama alat bukti yang berupa, saya kira download ini ya, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia, bukti P1, betul?

14.

KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., M.Hum., LL.M. Betul.

15.

KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL. KETUK PALU 1X (Bukti) P-2, Makalah Sesat Pikir Undang-Undang Penanaman Modal, Revrisond Baswir, Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM dalam diskusi publik Undang-Undang Penanaman Modal, Jakarta 18 April 2007, betul? 6

16.


17.

KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL. KETUK PALU 1X (Bukti) P-3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, betul?

18.


19.

KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL. KETUK PALU 1X (Bukti) P-4 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari Dewan Rakyat Lampung dengan perubahan permohonan karena yang memohon perorangan, alat bukti ini masih relevan tidak?

20.

KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., M.Hum., LL.M. Masih sepanjang bahwa ada juga kepentingan-kepentingan yang menjadi anggotanya di situ sebagai bagian dari profesi petani, jadi lebih kepada profesinya.

21.

KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Oke, catatan ini nanti terserah Majelis Hakim akan memanfaatkan

bukti ini atau tidak, karena Anda mengubah Pemohonnya. (Bukti) P-5, akta pendirian notaris Erma Hastuti Rinantias, S.H. pada tanggal 5 Desember 2006 dari Perkumpulan Pedagang Pasar Melawai Blok M, betul? Sama juga ini statusnya? 22.

KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., M.Hum., LL.M. Sama statusnya dengan bukti P-4 tadi.

7

23.

KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL. (Bukti) P-6, akta nomor 12 Anggaran Dasar Serikat Nelayan Tradisional Notaris Jakarta Singgih Susilo, S.H., Jakarta tanggal 6 Mei 2003, sama juga ya?

24.

KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., M.Hum., LL.M. Sama.

25.

KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL. Sampai berapa?

26.

KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., M.Hum., LL.M. Sampai 16.

27.

KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL. Sampai 16?

28.

KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., M.Hum., LL.M. Ya, betul.

29.

KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL. Jadi Mahkamah menerima ini sebagai bukti yang Anda ajukan sampai pada P.16, namun semua nanti akan dinilai oleh Mahkamah, apakah ini masih relevan karena Anda mengubah status Pemohon yang dulu dari organisasi sekarang menjadi perorangan. Saya lewatkan langsung ke (bukti) P.17, Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, saya sahkan KETUK PALU 1X (Bukti) P-18, naskah akademik RUU Penanaman Modal KETUK PALU 1X (Bukti) P-19, tanggapan Fraksi PDIP tentang RUU Penanaman Modal

8

KETUK PALU 1X

Daftar inventaris masalah DIM FPDIP untuk RUU Penanaman Modal KETUK PALU 1X Pendapat akhir Fraksi PDIP, KETUK PALU 1X Pendapat akhir Fraksi Kebangkitan Bangsa, KETUK PALU 1X Daftar inventarisasi masalah Fraksi Kebangkitan Bangsa untuk RUU Penanaman Modal. KETUK PALU 1X (Bukti) P-24, minderheid nota atau catatan keberatan Fraksi Kebangkitan Bangsa, KETUK PALU 1X (Bukti) P-25, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, masih cocok? 30.

KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., M.Hum., LL.M. Masih.

31.

KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL. KETUK PALU 1X (Bukti) P-26, “Dua Partai Tolak Undang-Undang Penanaman Modal”, Kamis, 29 Maret 2007, 18.53 WIB, alat bukti di-download dari Tempo Interaktif. KETUK PALU 1X 9

Lalu (bukti) P-27, berita. Meskipun seluruh fraksi setuju RUU Investasi, masih ada celah RUU Penanaman Modal, Kamis 26 Maret 2007. darimana ini aslinya berita? Dari dowload juga? 32.

KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., M.Hum., LL.M. Ya, dari dowload juga.

33.

KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL. KETUK PALU 1X P-28 berita BKPN, RUU Penanaman Modal kurang komprehensif,

download?

KETUK PALU 1X P-29 berita, penerapan liberalisasi alam RUU PM tak tepat,

download?

KETUK PALU 1X

(Bukti) P-30, berita, “Begitu Lahir Terancam Judicial Review RUU Penanaman Modal”, download juga? KETUK PALU 1X (Bukti) P-31, Gugatan Perdata Perkumpulan Pedagang Pasar Melawai Blok M. Registrasi No. 290 PPDG/2007 PN Jaksel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. KETUK PALU 1X Klarifikasi untuk ini sudah ada keputusan persidangan? 34.

KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., M.Hum., LL.M. Belum, Majelis Hakim.

10

35.

KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL. Belum?

36.

KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., M.Hum., LL.M. Belum.

37.

KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL. Jadi masih berlangsung. (Bukti) P-32, berita Harian Pikiran Rakyat, “Pedagang Pasar Ancam Segel Hypermarket”, edisi cetak, download juga. KETUK PALU 1X

(Bukti) P-33, suplemen Berdampingan”, download.

Harian

Pikiran

Rakyat,

“Tak

Bisa

KETUK PALU 1X (Bukti) P-34, Kebijakan Persaingan Sektor Perdagangan Eceran dan Pengaruhnya Terhadap Perusahaan Dalam Negeri dan Konsumen, Institute for Global Justice. (Bukti) P-34 Anda dapatkan darimana? Karena tidak ada download-nya, suratnya, kebijakan persaingan di sektor perdagangan eceran dan pengaruhnya terhadap perusahaan dalam negeri dan konsumen. Ditunjuk saja surat, surat apa? 38.

KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., M.Hum., LL.M. Surat kami dapatkan dari (…)

39.


Institute for Global Justice? 40.

KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., M.Hum., LL.M. Ya, Institute for Global Justice, dari yang bersangkutan.

11

41.

KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL. Kepada?

42.

KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., M.Hum., LL.M. Kepada kami yang meminta.

43.


Oke. KETUK PALU 1X

(Bukti) P-35, Rubrik Harian Pikiran Rakyat, “Mengadvokasi Nelayan 1”, 18 November 2006, download ya? KETUK PALU 1X

(Bukti) P-36, Majalah Wacana HAM, “Nelayan Indonesia Mendayung di Lautan Kemelaratan”, edisi IV Tahun ke-5, 1-30 Juni 2007, surat juga? Bagaimana surat ini? 44.

KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., M.Hum., LL.M. Majalah.

45.

KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL. surat.

46.

Majalah, ini kok bunyinya surat yang di kanan itu? Kolomnya itu

KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., M.Hum., LL.M. Oh ya.

47.

KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL. Anda punya tidak seperti yang saya baca ini?

48.

KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., M.Hum., LL.M. Bentuknya sebenarnya (...) 12

49.

KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL. Anda ambil (...)

50.

KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., M.Hum., LL.M. Wacana, semacam tabloid, semacam majalah.

51.

KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL. (Bukti) P-37, Harian Suara Pembaharuan, “Undang-Undang Penanaman Modal Ancam Usaha Perikanan”, tanggal 5 April 2007, ini surat juga. (Bukti) P-38, Berita Hukum Online, “Serikat Pekerja Minta Perlindungan Anak, Undang-Undang Penanaman Modal”, download ya? (Bukti) P-39, Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Medan kepada Direksi P.T. Buana Estate cabang Medan. Alat bukti menerangkan konflik pertanahan yang dialami oleh kelompok tani masyarakat. Surat gubernur, Anda bisa dapat fotokopinya surat gubernur itu? (Bukti) P-39, Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I?

52.

KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., M.Hum., LL.M. Ya.

53.

KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL. Anda ini kok masih surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Oh, ini tahun 1984.

54.


55.

KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL. Masih tahun 1984 ya! Karena kalau sekarang sudah tidak ada Daerah Tingkat I ya? Anda gunakan alat bukti itu sekarang. (Bukti) P-40, Surat Badan Pertanahan Nasional RI kepada kelompok Tani Masyarakat Ingin Makmur, tanggal 23 Februari 2007. (Bukti) P-41, Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK 9/HGUDA/82. 13

(Bukti) P-42, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 593.7.617 up. kepada pelaksana tugas Kepala Badan Pertanahan Nasional, tanggal 31 Oktober 2001. (Bukti) P-43, Surat Bupati Langkat No. 593-2547.2000 kepada Gubernur Propinsi Sumatera Utara Perihal mohon peninjauan kembali HGU P.T. Buana Estate Kebun Cinta. Cinta Raja atau Kebun Cinta? Cinta Raja ya? (Bukti) P-44, Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara kepada Pangdam I, Kapolda Sumut Pimpinan Perusahaan Negara semestinya, swasta mengenai sengketa tanah di daerah Sumatera Utara tanggal 25 November 1998. (Bukti) P-45, kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPRD SU dengan Pangdam Polda Gubernur Sumatera Utara dan lain-lain. (Bukti) P-46, Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat (BPN), kepada ini semestinya, ini salah ketik, Kepala Wilayah BPN Propinsi Sumatera Utara. (Bukti) P-47, Historis Tanah Dusun Banjaran Resep Cinta Raya 73 hektar Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara disusun oleh Kelompok Tani Masyarakat Ingin Makmur, Agustus 2006. (Bukti) P-48, hasil penelitian Konsorsium Pembaharuan Agraria, “Kekerasan Terhadap Petani”, Jakarta 8 Mei. (Bukti) P-49, naskah akademik konflik agraria dan usulan kelembagaannya di Indonesia disiapkan oleh tim kerja Penggagas Pembentukan Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria yang dibentuk oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Juli 2004. (Bukti) P-50, Peraturan Presiden RI Nomor 76 tahun 2007 tentang kriteria dan persyaratan penyusunan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan di bidang Penanaman Modal. (Bukti) P-51, Peraturan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di bidang Penanaman Modal. Sampai pada (bukti) P-51 ada yang ditambahkan? Ada yang diperbaiki dari alat bukti ini? 56.

KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., M.Hum., LL.M. Diperbaiki tidak, karena kami sudah menganggap 51 alat bukti itu tetap kami masukkan. Dan pertanyaannya apakah jika dalam perjalanan ada tambahan (...)

57.

KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL. Ini saya sahkan dulu ya?

14

58.

KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., M.Hum., LL.M. Oh ya.

59.

KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL. Anda tidak ada persoalan dengan ke-51 ini?

60.

KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., M.Hum., LL.M. Tidak.

61.

KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL. KETUK PALU 1X

Baik, ini adalah alat-alat bukti yang disampaikan pada Pemohon pada awal permohonannya. Namun demikian di dalam persidangan, kalau nanti Pemohon menganggap perlu menambahkan terutama mengenai saksi dan ahli, Pemohon bisa sampaikan pada Panitera dan tentu juga tidak menutup kemungkinan akan ada bukti-bukti surat atau tulis. Mungkin keterangan ahlinya ditulis, keterangan saksinya ditulis, ini di dalam persidangan. Ada hal lain yang ditanyakan kepada Majelis Hakim? 62.

KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., M.Hum., LL.M. Mencakup masalah materi kami cukup.

63.

KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL. Cukup ya! Baik, sekarang tentang teknis persidangan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi permohonan uji itu ada dua kasus; Anda adalah yang kedua, sebelumnya ada satu nomor perkara lagi. Untuk efisiensi pemeriksaan di dalam persidangan pleno nanti, kami usulkan dan kalau tidak salah Anda juga sudah setuju untuk hal itu akan dilakukan dalam pemeriksaannya secara digabung, karena supaya nanti baik pihak DPR kalau dipanggil, Pemerintah, maupun Saksi nanti bisa di-share bersama sehingga tidak usah harus melakukan persidangan dua kali untuk hal yang sama, Anda setuju untuk ini?

64.

KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., M.Hum., LL.M. Setuju Majelis Hakim. 15

65.

KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL. Tentang kapan itu nanti akan dilakukan sidang plenonya nanti akan disusun karena juga ada disesuaikan pada perkara-perkara lain, di samping itu juga supaya baik Pemerintah maupun DPR bisa memberikan keterangan secara baik karena juga kita sesuaikan seringkali kalau DPR reses itu dia tidak bisa kirimkan wakilnya, saya tidak tahu harus melihat jadwalnya kapan DPR itu akan reses dan tidak, itu yang harus disesuaikan oleh Majelis Hakim. Anda setuju kira-kira dengan persoalan ini?

66.

KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., M.Hum., LL.M. Setuju Majelis Hakim, namun ada yang ingin kami sampaikan, kalau boleh kami mengusulkan mengenai jadwal kebetulan pada hari Kamis dan Rabu tim yang sama mempunyai persidangan juga di Pengadilan Negeri kami mohon kalau bisa sidang jadwalnya itu selain hari Rabu dan Kamis, namun alasannya nanti akan kami sampaikan surat ke Panitera.

67.


Oke, Anda sampaikan kalau ada preferensi hari tentunya juga kita akan mempertimbangkan dengan preferensi-preferensi yang lain, sebagai sebuah permohonan akan sangat baik kalau Anda sampaikan kepada Panitera. Hal yang lain ada yang mau disampaikan? 68.

KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., M.Hum., LL.M. Cukup Majelis dari kami.

69.

KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL. Prof. Laica kalau ada yang mau disampaikan? Oh, Hakim Palguna, silakan.

70.

HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. Sebenarnya karena Saudara sudah menyatakan dalam sidang tidak perlu, tetapi mungkin untuk kali lain kalau memang niatnya tadi menyatakan bahwa sebagaimana kesimpulan permohonan Saudara di halaman 41 pada poin 160 itu, yang Saudara menganggap kalau Mahkamah Konstitusi menganggap seluruh undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, walaupun di dalam petitum tidak ada begitu, Saudara tadi menyatakan dalam sidang 16

semestinya di dalam petitum itu ada tambahan atau kalau Mahkamah berpendapat lain bisa memutus dengan asas ex aquo et bono begitu, sebenarnya ini untuk kepentingan Anda saja, tapi itu perlu saya ingatkan kepada Saudara karena tampaknya Saudara tidak hanya kali ini saja yang beracara di Mahkamah ini atau di tempat lain, terima kasih Pak Ketua. 71.

KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL. Baik, nasihat secara umum tidak untuk perkara ini tapi Anda perhatikan juga kalau ada permohonan-permohonan yang Anda layangkan ke Mahkamah Konstitusi yang menyangkut petitum. Saya kira karena tidak ada hal-hal yang spesial khusus dan kita sudah laksanakan persidangan ini untuk menerima perbaikan dan telah mengesahkan alat bukti dan menunggu kapan persidangan pleno akan dilakukan, nanti akan ada panggilan khusus. Saya kira pemeriksaan pendahuluan untuk kali ini bisa saya nyatakan lengkap, cukup dan dengan ini saya nyatakan persidangan ini ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 10.30 WIB

17

2007

Recommend Documents