2007

P U T U S A N No. 174 K/TUN/2007 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH memeriksa

perkara

Tata

Usaha

AGUNG

Negara

dalam

tingkat

kasasi

telah

memutuskan sebagai berikut dalam perkara : KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), berkedudukan di Jalan Permata No. 1, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Saut Pangidoan Siambaton Munthe, SH., 2. Drs. Muhammad Is, MM., dan 3. Komari, SH., ketiganya Pegawai Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkantor di Jalan Permata No. 1, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 728/HK-202/B5/2006 tanggal 24 April 2006; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding; melawan: DR.

Hj.

RATNASARI

AZAHARI,

MPA.,Ph.D.,

Kewarga-

negaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada BKKBN Pusat, bertempat tinggal di Jalan Kantin No. 15, Bogor 16121; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan

Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil : Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan Tergugat No. 30/III/Peg/2006 tanggal 11 Januari 2006 tentang Memberhentikan dari Jabatan

sebagai

Direktur

Pengembangan

Ketahanan

Keluarga

pada

Direktorat Pengembangan Ketahanan Keluarga Kantor Pusat BKKBN, dan mengangkat kembali dalam jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi Sumatera Selatan atas nama : DR. Ratnasari Azahari, MPA;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 174 K/TUN/2007

Bahwa Surat Tergugat No. 02/III-A/Peg/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 tentang Memberhentikan terhitung mulai tanggal 23 Pebruari 2006 dari Jabatan sebagai Direktur Pengembangan Ketahanan Keluarga Kantor Pusat BKKBN, untuk selanjutnya bertugas sebagai Staf Pimpinan Kantor Pusat BKKBN atas nama : DR. Ratnasari Azahari, MPA; Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat ditujukan kepada Penggugat, maka penghitungan tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 masih terpenuhi; Bahwa Keputusan Tergugat No. 30/III/Peg/2006 tanggal 11 Januari 2006

(copy

Keputusan

Kepala

BKKBN

terlampir-Lampiran

I)

perihal

Pemberhentian dari Jabatan Direktur pada Direktorat Ketahanan Keluarga Kantor Pusat BKKBN atas nama DR. Ratnasari Azahari, MPA dan pengangkatan kembali dalam Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Propinsi Sumatera Selatan, diterima oleh Penggugat pada tanggal 16 Januari 2006; Bahwa

Keputusan

Tergugat

No.

02/III-A/Peg/2006

tanggal

17

Pebruari 2006 tentang Memberhentikan terhitung mulai tanggal 23 Pebruari 2006 dari jabatan sebagai Direktur Pengembangan Ketahanan Keluarga Kantor Pusat BKKBN, untuk selanjutnya bertugas sebagai Staf Pimpinan Kantor Pusat BKKBN atas nama DR. Ratnasari Azahari, MPA diterima oleh Penggugat pada tanggal 5 April 2006 jam 15.00 (copy Keputusan Kepala BKKBN terlampir-Lampiran II); Bahwa

Keputusan

Tergugat

merupakan

Peraturan

Perundang-

undangan berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan kedua keputusan tersebut di atas yang mana masing-masing keputusan tersebut berisi pemberhentian untuk jabatan yang sama dan untuk pejabat yang sama pula walaupun pengangkatan kembali berbeda pada masing-masing keputusan tersebut

telah menimbulkan adanya ketidak pastian dan kesimpangsiuran

dalam hukum dan melanggar Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengenai “Azas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik” antara lain azas kejelasan tujuan yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai, azas dapat

dilaksanakan

adalah

perundang-undangan

harus

bahwa

setiap

pembentukan

memperhitungkan

efektivitas

peraturan peraturan

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 174 K/TUN/2007

perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis, azas kedayagunaan dan kehasil gunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benarbenar

dibutuhkan

dan

bermanfaat

dalam

mengatur

kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; Bahwa berkaitan dengan point 4 di atas, tindakan Tergugat juga melanggar

Pasal

6

Undang-Undang

No.

10

Tahun

2004

tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu “Azas materi muatan peraturan perundang-undangan” antara lain : Azas pengayoman yaitu bahwa setiap

peraturan

perundang-undangan

harus

berfungsi

memberikan

perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat, Azas kemanusiaan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundang harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional, azas kebangsaan yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sikap dan watak bangsa Indonesia yang fluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, Azas kekeluargaan yaitu bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, Azas Bhineka Tunggal Ika yaitu bahwa setiap materi peraturan perundangundangan harus memperhatikan keragaman pendudukan, agama, suku dan golongan, budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, azas keadilan yaitu

bahwa

setiap

materi

peraturan

perundang-undangan

harus

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali, azas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan yaitu bahwa setiap materi

peraturan

perundang-undangan

berisi

hal-hal

yang

bersifat

membedakan berdasarkan latar belakang antara lain : agama, suku, ras, golongan, gender, dan status sosial, azas ketertiban dan kepastian hukum yaitu bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan

ketertiban

dalam

masyarakat

melalui

jaminan

adanya

kepastian hukum, azas keseimbangan, keserasian dan keselarasan yaitu bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan Bangsa dan Negara;

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 174 K/TUN/2007

Bahwa

Surat Keputusan Tergugat No. 30/III/-Peg/2006 tanggal 11

Januari 2006 dan Keputusan Tergugat No. 02/III-A/Peg/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 ditujukan kepada Penggugat dan dengan terbitnya keputusankeputusan

Tergugat

tersebut

Penggugat

merasa

sangat

dirugikan

kepentingannya, maka sesuai dengan bunyi Pasal 53 ayat (1) UndangUndang No. 9 Tahun 2004 maka gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; Bahwa Keputusan-keputusan Tergugat yang diterima Penggugat pada tanggal 18 Januari 2006 dan tanggal 5 April 2006, adalah tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural yang tertuang dalam lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dimana secara tegas

mengindikasikan

tindakan

yang

sewenang-wenang

atas

dasar

sentimen pribadi serta upaya menyingkirkan Penggugat dari Instansi BKKBN Pusat

berkedudukan

di

Jakarta,

dan/atau

upaya

penurunan

Penggugat yang mana mengarah pada pelaksanaan

jabatan

tugas administrasi

yang tidak profesional; Bahwa Negara

(BKN)

sesuai No.

dengan

Keputusan Kepala

13 Tahun 2002

Badan

Kepegawaian

tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, Bab

I Pendahuluan, huruf a,

Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat (copy terlampir), mengingat ketentuan tersebut merupakan syarat mutlak untuk diangkatnya Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan tertentu. Sehingga Penggugat dalam menduduki jabatan struktural telah memenuhi ketentuan pasal dimaksud; Bahwa sesuai dengan

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian

Negara (BKN) No. 13 Tahun 2002 pada Bab I, Pendahuluan huruf b, pengangkatan Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk dipromosikan dalam jabatan satu tingkat di atas jabatan sebelumnya yaitu dari Jabatan Struktural Eselon II dinaikkan dalam Jabatan Struktural Eselon I pangkat Penggugat saat ini adalah Pembina Utama Madya (IV/d) (merupakan salah satu syarat untuk menduduki Jabatan Eselon I), maka tidak tepat kalau Penggugat diangkat dalam Jabatan Eselon II di daerah sebagaimana diketahui sebelumnya Penggugat adalah Pejabat Eselon II di Kantor Pusat

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 174 K/TUN/2007

BKKBN yang ruang lingkup bidang tugasnya membawahi Propinsi seluruh Indonesia,

dimutasikan

ke

Propinsi

yang

ruang

lingkup

tugasnya

di

Kabupaten/Kota hanya dalam satu propinsi saja. Yang lebih fatal lagi Tergugat mengeluarkan Keputusan menjadikan Penggugat sebagai Staf Pimpinan Kantor Pusat BKKBN. Hal ini berarti mendiskriditkan, melecehkan, dan menurunkan jabatan Penggugat, yang berarti memberikan hukuman pada Penggugat. Tindakan Tergugat menggambarkan pola pikir dan pola tindak Tergugat tidak konsisten dan sangat kontradiktif, karena pada bulan Mei 2005 pada saat Penggugat naik pangkat dari golongan IV/c ke IV/d, ada surat ucapan selamat dari Tergugat atas prestasi Penggugat (copy surat terlampir), Penggugat menganggap Tergugat sudah membuat kesalahan besar dengan mengeluarkan Surat Keputusan mutasi ke Propinsi Sumatera Selatan, bukan promosi bagi Penggugat, bahkan menurunkan jabatan Penggugat menjadi staf tanpa kesalahan, hal ini melanggar Keputusan Kepala BKN No. 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 yaitu, Pegawai Negeri diberhentikan dari Jabatan

Struktural

dikarenakan

mengundurkan

diri

dari

jabatannya,

mencapai batas usia pensiun, diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, diangkat dalam jabatan struktural lainnya atau jabatan fungsional, cuti diluar tanggungan negara, tugas belajar lebih dari 6 bulan, adanya perampingan organisasi, tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani, halhal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural yang perlu mendapat

pertimbangan

BAPERJAKAT

adalah

pemberhentian

yang

dikarenakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik karena alasan tidak sehat jasmani dan rohani, tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik, profesional, efektif, dan efisien dalam kurun waktu 1 sampai dengan 2 tahun sejak diangkat dalam jabatan, tidak dapat dijadikan contoh dan teladan yang baik bagi lingkungan kerjanya, khususnya dari aspek moralitas dan etik. Dengan melihat ketentuan tersebut seharusnya Tergugat lebih cermat dalam melakukan pertimbangan

dan

sampai

pada

pengambilan

keputusan

untuk

memberhentikan seorang Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural berdasarkan hukum yang berlaku baik dari segi tata cara, alasan-alasan yang digunakan dan hal-hal lain yang perlu diperhatikan, bukan hanya berdasarkan kewenangannya saja;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 174 K/TUN/2007

Bahwa selanjutnya masih dalam Keputusan Kepala BKN yang sama Bab I. Pendahuluan, huruf c. Pendidikan, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dalam jabatan profesional, khususnya dalam upaya penerapan kerangka teoritis, analisis maupun metodologi pelaksanaan tugas dalam jabatan Penggugat ke depan, yang sesuai dengan kwalifikasi tentunya Penggugat telah menempuh dan menyelesaikan pendidikan S2 (Master) dan S3 (Doktor) lulus dari University of Pittsburgh, USA, maka sudah sepatutnya Penggugat dapat diusulkan/dipromosikan dalam jabatan satu tingkat jabatan Penggugat

sebelumnya. Saat ini Penggugat adalah satu-satunya pejabat

struktural wanita BKKBN yang telah menyelesaikan pendidikan formal S3; Bahwa selanjutnya juga masih dalam Keputusan Kepala BKN yang sama Bab I, Pendahuluan, huruf d. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) Penggugat, semua unsur penilaian bernilai baik dalam 2 tahun terakhir,

tahun

2003

dan

2004

(copy

DP3

terlampir),

hal

tersebut

membuktikan prestasi Penggugat dalam melaksanakan tugas Negara dengan baik, maka dalam hal ini Penggugat telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk dipromosikan dalam jabatan satu tingkat di atas jabatan Penggugat sebelumnya. Adapun DP-3 tahun 2005, sampai saat ini, tidak pernah diberikan oleh atasan langsung Penggugat (Deputi KS dan PK Drs. Imam Hariyadi, Msc); Bahwa selanjutnya dalam keputusan

Kepala BKN yang sama Bab I.

Pendahuluan, huruf e. Dalam hal kompetensi jabatan yang diperlukan Penggugat dalam hal ini telah memenuhi persyaratan, karena Penggugat telah menyelesaikan program pendidikan S2 dan S3 melalui beasiswa tugas belajar dari Pemerintah Indonesia, yang sebagaimana diketahui proses seleksi untuk mendapatkan beasiswa pendidikan S2 dan S3 ke luar negeri, sangatlah selektif dan kompetitif. Selain itu Penggugat juga telah melalui berbagai pendidikan dan pelatihan-pelatihan, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam rangka peningkatan keterampilan, bukan saja keterampilan teknis serta manajerial yang mendukung kecakapan Penggugat dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, namun juga keterampilan-keterampilan lainnya, yang berhubungan dengan pengembangan kepribadian, sehingga secara otomatis pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang baik, yang merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam kompetensi yang menjadi syarat di promosikannya Pegawai Negeri Sipil untuk suatu jabatan struktural yang lebih tinggi, sudah ada pada diri Penggugat;

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 174 K/TUN/2007

Bahwa juga masih dalam keputusan Kepala BKN yang sama pada Bab I. Pendahuluan, (faktor pertimbangan dalam pengangkatan dalam jabatan struktural) meliputi : 1. Senioritas dalam Kepangkatan : Penggugat sudah mencapai pangkat IV d, dengan pangkat IV d, maka berdasarkan

peraturan

kepegawaian,

Penggugat

layak

untuk

di

promosikan dalam Jabatan Struktural Eselon I (syarat untuk Eselon I a, pangkat terendah adalah IV d); 2. Usia : Didasari pada faktor kesempatan dan waktu, agar seorang pegawai negeri yang di angkat dalam jabatan struktural dapat memiliki cukup waktu untuk menyusun dan melaksanakan rencana kerja, serta dapat mengevaluasi hasil kerjanya, disamping juga agar tidak menghambat karier Pegawai Negeri Sipil lainnya dalam mengembangkan karier (regenerasi). Usia Penggugat saat ini 53 tahun yang dalam hal ini merupakan usia produktif, dan masih mempunyai waktu yang cukup sampai batas waktu pensiun 56 tahun ditambah dengan perpanjangan masa pensiun menjadi 60 tahun untuk jabatan eselon II ke atas, jadi dalam hal ini Penggugat berkesimpulan layak di promosikan dalam Jabatan Eselon I; 3. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Jabatan : Diklatpim Tingkat III (Spama), Diklatpim Tingkat II (Spamen), serta LEMHANAS sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan promosi dalam jabatan struktural yang lebih tinggi, sudah diikuti oleh Penggugat dengan predikat kelulusan memuaskan (copy terlampir); 4. Pengalaman : Penggugat sudah beberapa kali menjabat dalam Jabatan Struktural Eselon II dan mempunyai kolerasi untuk di promosikan dalam Jabatan Teknis Eselon I di BKKBN. Dengan pengalaman kerja selama 26 tahun terus menerus di Instansi BKKBN, tentunya sangat layak untuk di usulkan pada jabatan yang lebih tinggi; Bahwa dalam menjalankan tugas, Penggugat selalu melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, terbukti Penggugat salama 26 tahun bekerja, sudah menjalani promosi, mutasi dan rotasi sebanyak 8 kali sejak staff, termasuk di dalamnya sudah 3 kali Penggugat dipercayakan menduduki Jabatan Eselon II, sebagai berikut :

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 174 K/TUN/2007

-

Pertama,

pada

tahun

2000-2001,

sebagai

Koordinasi

Administrasi

(Kormin/Wakil Kepala) di BKKBN Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, pada saat itu Penggugat banyak ikut membantu memecahkan berbagai masalah teknis dan administrasi, selain itu membantu kelancaran pemekaran BKKBN Propinsi Banten dari BKKBN Kabupaten Bogor; -

Kedua,

pada

tahun

2001-2003,

sebagai

Direktur

pada

Direktorat

Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga, BKKBN Pusat, dimana saat itu Direktorat ini baru berbentuk, sehingga Penggugat harus membuat, menetapkan dan mensosialisasikan visi, misi dan program-program peningkatan

kualitas

lingkungan

keluarga,

yang

sampai

saat

ini

dilaksanakan dan selalu menjadi acuan dalam pengembangan program peningkatan kualitas lingkungan keluarga; -

Ketiga, sejak tahun Januari 2006, selaku Direktur pada Direktorat Pengembangan Ketahanan Keluarga, BKKBN Pusat dimana Penggugat berperan aktif dalam memotivasi dan mengaktifkan kembali kegiatan Tribina Keluarga (Bina Keluarga Balita/BKB, Bina Keluarga Remaja/BKR, Bina Kelurga Lansia/BKL), serta memfasilitasi berbagai kegiatan untuk meningkatkan ketahanan keluarga bagi keluarga-keluarga rentan di daerah konflik. Selain itu bermitra baik dengan Instansi Pemerintah terkait lainnya,

pihak

LSOM,

Donor

Agency,

dan

pihak

swasta,

secara

komprehensif dan integral melaksanakan program-program dan kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan keluarga; Bahwa ditinjau dari sisi hak azasi manusia Penggugat menilai, Keputusan Tergugat No. 30/III/Peg/2006 perihal Pemberhentian Penggugat dari Jabatan Direktur pada Direktorat Pengembangan Ketahanan Keluarga di BKKBN dan mengangkat Penggugat menjadi Kepala BKKBN Propinsi Sumatera Selatan adalah tindakan tidak bijaksana dan tidak tepat, serta sangat ironis, karena Lembaga Pemerintah Non Departemen (BKKBN) yang fokus programnya adalah membina keluarga yang menuju keluarga bahagia, sejahtera dan berkualitas, harus dicemari dengan adanya keputusan Tergugat yang secara tidak langsung berusaha memisahkan hubungan antara ibu dan anaknya, dimana ibu tersebut adalah Penggugat yang karyawan pada lembaga tersebut. Jadi jelas dengan adanya keputusan dimaksud Penggugat merasa keberatan, karena sejak suami Penggugat meninggal dunia hampir 22 tahun yang lalu, Penggugat tidak menikah lagi, dan sampai saat ini Penggugat adalah orang tua tunggal bagi putri satusatunya, yang saat ditinggal wafat ayahnya baru berusia 3,5 tahun yang

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 174 K/TUN/2007

hingga saat ini masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Penggugat,

dan

meninggalkan

sebagai

putri

seorang

Penggugat

ibu,

seorang

Penggugat diri,

dengan

tidak

mungkin

dasar

berbagai

pertimbangan dari berbagai segi baik secara phisikologis, keamanan dan keselamatan, serta masa depan putri Penggugat; Bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat), sehingga Tergugat tidak bisa bertindak sewenangwenang berdasarkan kewenangan yang ia miliki, karena kewenangannya tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Bahwa alasan Tergugat yang menyatakan bahwa mutasi Penggugat keluar pulau Jawa adalah untuk menambah pengalaman Penggugat di daerah sebagai syarat jenjang karier di pusat, adalah alasan yang dicari-cari dan sebagai pembenaran saja, karena Penggugat sudah pernah ditugaskan ke Propinsi Jawa Barat sebagai Koordinator Administrasi (Kormin/Wakil Kepala) pada BKKBN Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat, sementara banyak Pejabat Eselon II di BKKBN Pusat lainnya yang belum pernah ditugaskan ke daerah satu kali pun, sehingga Penggugat berkesimpulan, Tergugat telah mendiskriditkan, melecehkan dan memberlakukan hal yang tidak adil pada Penggugat; Bahwa alasan selaku Pegawai Negeri Sipil bersedia di tempatkan diseluruh wilayah tanah air Indonesia, sangat dipahami

oleh Penggugat,

akan tetapi jika hal ini diberlakukan secara adil dengan aturan yang pasti, tentu akan dilaksanakan oleh Penggugat. Namun karena kenyataannya, banyak Pejabat Eselon II lainnya tidak diperlakukan hal yang sama (termasuk Tergugat sendiri sebagai wanita karier belum pernah mutasi ke luar Proprinsi DKI Jakarta), oleh karena itu Penggugat berkeberatan. Perlu Penggugat

informasikan

bahwa

Penggugat

melaksanakan

pendidikan

SPAMA (Diklat Pim III) di Propinsi Jawa Timur selama hampir 3 bulan, dan Pendidikan SPAMEN (Diklat Pim II) di Propinsi Nusa Tenggara Barat selama kurang lebih 2 bulan sementara Pejabat Eselon II dan I lainnya, banyak yang melaksanakan tugas yang sama di Propinsi DKI Jakarta, dan Propinsi Jawa Barat. Hal ini sangat tidak adil bagi Penggugat; Bahwa Tergugat dalam proses menerbitkan Keputusan No. 30/III/ Peg/2006

tentang

Pemberhentian

sebagai

Direktur

Pengembangan

Ketahanan Keluarga, Kantor Pusat BKKBN, dan mengangkat kembali dalam jabatan Kepala BKKBN Propinsi Sumatera Selatan tertanggal 11 Januari

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 174 K/TUN/2007

2006 dan Keputusan No. 02/III/A/Peg/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 tentang Memberhentikan terhitung mulai tanggal 23 Pebruari 2006 dari jabatan sebagai Direktur Pengembangan Ketahanan Keluarga Kantor Pusat BKKBN, untuk selanjutnya bertugas sebagai Staf Pimpinan Kantor Pusat BKKBN atas nama DR. Ratnasari Azahari, MPA., tidak pernah meminta penjelasan dari Penggugat,

sebagaimana

diketahui

dalam

tata

cara

pengusulan

pemberhentian dari jabatan struktural menurut lampiran I Keputusan Kepala BKN No. 13 Tahun 2002 “Dalam mempertimbangkan usul pemberhentian Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat dapat mendengarkan penjelasan dari atas langsung, atasan dari atasan langsung, pejabat lain yang dipandang perlu, dan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan”; Bahwa menunjuk pada alasan-alasan

Penggugat tersebut di atas,

maka seharusnya Tergugat apabila bertindak cermat dan bijaksana tentunya tidak menerbitkan Keputusan No. 30/III/Peg/2006 tertanggal 11 Januari 2006 yang pada pokoknya berisi tentang Mutasi Penggugat pada eselon yang sama yaitu dari Jabatan Direktur Pengembangan Ketahanan Keluarga di BKKBN menjadi Kepala BKKBN Sumatera Selatan, juga Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional No. 02/III-A/Peg/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 tentang Memberhentikan terhitung mulai tanggal 23 Pebruari 2006 dari jabatan sebagai Direktur Pengembangan Ketahanan Keluarga Kantor Pusat BKKBN, untuk selanjutnya bertugas sebagai Staf Pimpinan Kantor Pusat BKKBN atas nama DR. Ratnasari Azahari, MPA., melainkan

Keputusan

yang

berisi

tentang

Mutasi

Promosi

atas

diri

Penggugat dari Pejabat Eselon II menjadi Pejabat Eselon I pada BKKBN Pusat; Bahwa

menunjuk

pada

alasan-alasan

yang

telah

dikemukakan

Penggugat sebagaimana tersebut di atas maka terbukti bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan No. 30/III/Peg/2006 tertanggal 11 Januari 2006 dan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional No. 02/III-A/Peg/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, terutama : -

Azas Kepastian Hukum; Pada waktu Tergugat akan memberhentikan Penggugat dari Jabatan Direktur Pengembangan Ketahanan Keluarga pada Pusat BKKBN, tidak pernah dipanggil untuk dimintai keterangan dalam melaksanakan tugas dalam jabatan tersebut dan pada waktu akan mengusulkan untuk mengangkat

Penggugat

dalam

jabatan

Kepala

BKKBN

Propinsi

Sumatera Selatan juga tidak pernah dimintai persetujuan;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 174 K/TUN/2007

-

Azas Perlakuan Persamaan :

-

Bahwa tindakan Tergugat ketika menerbitkan Keputusan No. 30/III/Peg/2006 tertanggal 11 Januari 2006 tidak mempertimbangkan kedudukan Penggugat dalam keluarga yaitu sebagai orang tua tunggal yang tidak mungkin terpisah dari putri satu-satunya, sedangkan Tergugat sebagai Pimpinan

Penggugat

dalam

kariernya

belum

pernah

sekali

pun

dimutasikan ke luar Propinsi DKI Jakarta; -

Azas Kecermatan : Bahwa dengan tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan No. 30/III/Peg/2006 tertanggal 11 Januari 2006 yaitu memutasikan Penggugat ke Sumatera Selatan serta menerbitkan Keputusan No. 02/III-A/Peg/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 yaitu menugaskan Penggugat sebagai Staf Pimpinan tanpa mempertimbangkan : Pangkat/Golongan ruang, lamanya menduduki Jabatan Eselon II, mutasi yang pernah dialami dalam jabatan Eselon II, pendidikan formal serta pendidikan penjenjangan yang telah dicapai

Penggugat

serta

keadaan

keluarga,

membuktikan

bahwa

Tergugat telah tidak cermat bahkan cenderung sewenang-wenang; Bahwa menunjuk pada uraian Penggugat di atas tersebut maka telah nyata bahwa tindakan Tergugat tersebut melanggar ketentuan bunyi Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004; Bahwa Keputusan No. 30/III/Peg/2006 tertanggal 11 Januari 2006 tentang Memberhentikan dari Jabatan sebagai Direktur Pengembangan Ketahanan Keluarga, Kantor Pusat BKKBN, dan mengangkat kembali dalam Jabatan

Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi

Sumatera Selatan atas nama DR. Ratnasari Azahari, MPA. di dalam point memutuskan, menetapkan bagian ke 2 dikemukakan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan

dalam

keputusan

ini

akan

diadakan

perbaikan

sebagaimana mestinya. Dengan adanya kalimat di atas tersebut, maka Penggugat

masih

sebagai

Direktur

pada

Direktorat

Pengembangan

Ketahanan Keluarga, Kantor Pusat BKKBN. Penggugat sampai dengan pelantikan di BKKBN Propinsi Sumatera Selatan. Penggugat tidak bersedia untuk dilantik adalah karena Penggugat masih melakukan upaya hukum, setelah upaya secara formal dan in formal Penggugat lakukan tidak berhasil untuk menolak keputusan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku; Bahwa sampai dengan dilantiknya saudara Drs. Soenarto, M.Pd. Penggugat masih melaksanakan tugas sebagai Direktur pada Direktorat Pengembangan Ketahanan Keluarga, Kantor Pusat BKKBN, dan Penggugat

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 174 K/TUN/2007

tetap

melakukan

upaya

administrasi

serta

upaya

hukum

dalam

hal

penolakan Keputusan Tergugat No. 30/III/Peg/2006 tanggal 11 Januari 2006 tentang Memberhentikan dari Jabatan sebagai Direktur Pengembangan Ketahanan Keluarga, Kantor Pusat BKKBN, dan mengangkat kembali dalam Jabatan

Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi

Sumatera Selatan atas nama DR. Ratnasari Azahari, MPA. Jadi dalam hal ini tidak ada alasan yang tepat bagi Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan ke 2 Keputusan No. 02/III-A/Peg/2006 yaitu menugaskan Penggugat sebagai Staf Pimpinan Kantor Pusat BKKBN. Oleh karena itu maka keputusan pengangkatan saudara Drs. Soenarto, M.Pd. adalah cacat hukum berdasarkan peraturan hukum yang berlaku; Bahwa berdasarkan hal-hal

tersebut di atas Penggugat mohon

kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta supaya memberikan putusan sebagai berikut : I.

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN TINDAKAN SEMENTARA : 1. Menunda

pelaksanaan

Keputusan Tergugat

No. 30/III/Peg/2006

tanggal 11 Januari 2006 tentang Memberhentikan dari Jabatan sebagai Direktur Pengembangan Ketahanan Keluarga, Kantor Pusat BKKBN, dan mengangkat kembali dalam Jabatan

Kepala Badan

Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi Sumatera Selatan atas nama DR. Ratnasari Azahari, MPA.; 2.

Menunda Keputusan Tergugat No. 02/III-A/Peg/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 tentang Memberhentikan terhitung mulai tanggal 23 Pebruari

2006

Ketahanan

dari

Keluarga

jabatan Kantor

sebagai Pusat

Direktur

BKKBN,

Pengembangan

untuk

selanjutnya

bertugas sebagai Staf Pimpinan Kantor Pusat BKKBN atas nama DR. Ratnasari Azahari, MPA.; 3. Agar menunda pelaksanaan Keputusan Tergugat No. 30/III/Peg/2006 tanggal 11 Januari 2006 dapat diputus/ditetapkan terlebih dahulu dari pokok sengketanya; II. DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2.

Menyatakan batal atau tidak sah : a. Keputusan Tergugat No. 30/III/Peg/2006 tanggal 11 Januari 2006 tentang

Memberhentikan

Pengembangan

dari

Ketahanan

Jabatan Keluarga

sebagai pada

Direktur Direktorat

Pengembangan Ketahanan Keluarga Kantor Pusat BKKBN, dan mengangkat kembali dalam Jabatan

Kepala Badan Koordinasi

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 174 K/TUN/2007

Keluarga Berencana Nasional Propinsi Sumatera Selatan atas nama DR. Ratnasari Azahari, MPA.; b. Keputusan Tergugat No. 02/III-A/Peg/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 tentang Memberhentikan terhitung mulai tanggal 23 Pebruari 2006 dari jabatan sebagai Direktur Pengembangan Ketahanan Keluarga

Kantor

Pusat

BKKBN,

untuk

selanjutnya

bertugas

sebagai Staf Pimpinan Kantor Pusat BKKBN atas nama DR. Ratnasari Azahari, MPA.; 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : a. Keputusan Tergugat No. 30/III/Peg/2006 tanggal 11 Januari 2006 tentang

Memberhentikan

dari

Jabatan

sebagai

Direktur

Pengembangan Ketahanan Keluarga Kantor Pusat BKKBN, dan mengangkat kembali dalam Jabatan

Kepala Badan Koordinasi

Keluarga Berencana Nasional Propinsi Sumatera Selatan atas nama DR. Ratnasari Azahari, MPA.; b. Keputusan Tergugat No. 02/III-A/Peg/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 tentang Memberhentikan terhitung mulai tanggal 23 Pebruari 2006 dari jabatan sebagai Direktur Pengembangan Ketahanan Keluarga

Kantor

Pusat

BKKBN,

untuk

selanjutnya

bertugas

sebagai Staf Pimpinan Kantor Pusat BKKBN atas nama DR. Ratnasari Azahari, MPA.; 4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengangkat kembali, Penggugat dalam jabatan semula yaitu Direktur Pengembangan Ketahanan Keluarga pada Kantor Pusat BKKBN atau jabatan lainnya yang setingkat dengan jabatan tersebut pada Kantor Pusat BKKBN untuk jenjang eselonnya, dan segera mengusulkan Penggugat kepada Tim Penilai Akhir untuk dipertimbangkan dalam pengangkatan Eselon I oleh Presiden; 5. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat yang tercemar karena di keluarkannya Keputusan-Keputusan tersebut di atas; 6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 48/G/2006/PTUN-JKT tanggal 5 Juli 2006 yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 174 K/TUN/2007

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan

Batal

Keputusan

Kepala

Badan

Koordinasi

Keluarga

Berencana Nasional No. 02/III-A/Peg/2006 tanggal 17 Februari 2006 tentang Memberhentikan terhitung mulai tanggal 23 Pebruari 2006 dari jabatan sebagai Direktur Pengembangan Ketahanan Keluarga Kantor Pusat BKKBN, untuk selanjutnya bertugas sebagai Staf Pimpinan Kantor Pusat BKKBN atas nama DR. Ratnasari Azahari, MPA.; 3.

Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana

Nasional)

untuk

mencabut

Keputusan

Kepala

Badan

Koordinasi Keluarga Berencana Nasional No. 02/III-A/Peg/2006 tanggal 17 Februari 2006 tentang Memberhentikan terhitung mulai tanggal 23 Pebruari 2006 dari jabatan sebagai Direktur Pengembangan Ketahanan Keluarga Kantor Pusat BKKBN, untuk selanjutnya bertugas sebagai Staf Pimpinan Kantor Pusat BKKBN atas nama DR. Ratnasari Azahari, MPA.; 4. Mewajibkan

kepada

Tergugat

(Kepala

Badan

Koordinasi

Keluarga

Berencana Nasional) untuk menerbitkan Surat Keputusan yang isinya mengangkat kembali Penggugat dalam jabatan semula atau jabatan lainnya yang setingkat dengan jabatan semula pada Kantor Pusat BKKBN; 5. Menghukum

Tergugat

untuk

membayar

biaya

perkara

sebesar

Rp. 209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah); 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No. 162/B/ 2006/PT.TUN.JKT. tanggal 7 Nopember 2006; Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada

Tergugat/Pembanding pada tanggal 2 Januari 2007 kemudian

terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal permohonan

kasasi

secara

lisan

pada

24 April 2006 tanggal

11

diajukan

Januari

2007

sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 48/G/2006/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 24 Januari 2007;

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 174 K/TUN/2007

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 25 Januari 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 Pebruari 2007; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : 1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, seperti dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 63 yang menyatakan : Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN No. 136/ I/KT.201/B2/2006 tanggal 23 Maret 2006 tentang Pembatalan Surat Keputusan Jabatan Struktural, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa

Keputusan

Kepala

Badan

Koordinasi

Keluarga

Berencana

Nasional No. 30/III/Peg/2006 tentang Pemberhentian Penggugat dari jabatan sebagai Direktur Pengembangan Ketahanan Keluarga pada Direktorat Pengembangan Ketahanan Keluarga Kantor Pusat BKKBN, dan mengangkat kembali dalam jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi Sumatera Selatan(vide Bukti P-4) telah dibatalkan oleh Tergugat pada tanggal 23 Maret 2003 hal mana diakui pula oleh Tergugat di dalam jawabannya tertanggal 10 Mei 2006, sehingga

dengan

demikian

terhadap

tuntutan

pembatalan

obyek

sengketa yang pertama telah terpenuhi dan selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan perihal obyek sengketa yang kedua yaitu Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional No. 02/III-A/Peg/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 tentang Memberhentikan terhitung mulai tanggal 23 Pebruari 2006 dari Jabatan sebagai Direktur Pengembangan Ketahanan Keluarga Kantor Pusat BKKBN, untuk selanjutnya bertugas sebagai Staf Pimpinan Kantor Pusat BKKBN atas nama : Dr. Ratnasari Asahari MPA (vide Bukti P-5); Pertimbangan hukum pada halaman 76 alinea ke-3 : Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum mengenai diri Penggugat tersebut di atas, maka berdasarkan asas profesionalitas yaitu asas yang mengharuskan Tergugat bertindak mengutamakan keahlian

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 174 K/TUN/2007

yang berlandaskan kode etik dan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku serta dikaitkan dengan tujuan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural yang antara lain untuk membina karier sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan

Perundang-undangan,

mengangkat

Penggugat

dalam

maka

Tergugat

jabatan

Kepala

seharusnya BKKBN

tidak

Propinsi

Sumatera Selatan mengingat Penggugat telah menduduki Jabatan Eselon II a pada Kantor Pusat sejak 2001, telah menempuh pendidikan S-3 dan lulus pendidikan Lemhanas serta memiliki DP-3 dua tahun terakhir dengan nilai amat baik, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan sehingga oleh karenanya Tergugat telah terbukti pula melanggar asasasas pemerintahan yang baik khususnya asas profesionalitas; Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta seperti tersebut di atas saling bertentangan yang mana dalam pertimbangan yang pertama (halaman 63) Judex Factie hanya akan mempertimbangkan obyek sengketa yang ke-2 yaitu Keputusan No.

02/III-A/Peg/2006

tanggal

17

Pebruari

2006,

tetapi

dalam

pertimbangan hukum yang kedua (halaman 76 alinea ke-3) Judex Factie masih

mempertimbangkan

obyek

sengketa

yang

pertama

yaitu

keputusan No. 30/III/Peg/2006 tanggal 11 Januari 2006, yang tidak lagi menjadi obyek sengketa; Pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 76 alinea ke-3 : Menimbang ... dst..... dalam Peraturan Perundang-undangan maka Tergugat seharusnya tidak mengangkat Penggugat dalam jabatan Kepala BKKBN Propinsi Sumatera Selatan mengingat Penggugat telah menduduki Jabatan Eselon II a Kantor Pusat sejak 2001 ....dst; Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat : seharusnya Judex Factie tidak lagi mempertimbangkan Keputusan Tergugat No. 30/III/Peg/2006 tanggal 11 Januari 2006 karena Keputusan tersebut bukan lagi menjadi obyek sengketa; Oleh karena Judex Factie mempertimbangkan yang tidak/yang bukan obyek sengketa maka berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung, Judex Factie telah melampaui batas wewenang mengadili dalam perkara a quo; 2. Bahwa

Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

salah

menerapkan

atau

melanggar hukum yang berlaku;

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 174 K/TUN/2007

1. Judex Factie salah menerapkan ketentuan Undang-undang : Pada Pertimbangan hukum pada halaman 68 menyatakan : Menimbang Tergugat di dalam menerbitkan obyek sengketa a quo selain

harus

sesuai

dengan

Peraturan

Perundang-undangan

sebagaimana tersebut di atas, juga harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik antara lain Asas Profesionalitas yaitu asas

yang

mengharuskan

Tergugat

bertindak

mengutamakan

keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Asas Proposinalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta Asas larangan bertindak sewenang-wenang (detournement de pouvir) yaitu asas yang mengharuskan Tergugat memberikan sanksi sesuai dengan kesalahan dan tidak berlebih-lebihan dalam tidakannya yang berkaitan

dengan

menerbitkan

keputusan

(bestuurhandeling)

sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Penggugat) serta asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan

Peraturan Perundang-undangan dan

keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara (vide Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dari KKN); Bahwa Judex Factie salah menerapkan hukum yaitu menunjuk Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dari KKN dengan memasukkan Asas larangan bertindak sewenang-wenang (detournement de pouvoir) yaitu asas yang mengharuskan Tergugat memberikan sanksi sesuai dengan kesalahan

dan

tidak

berkaitan

dengan

berlebih-lebihan

menerbitkan

dalam

keputusan

tindakannya

yang

(bestuurhandeling)

sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Penggugat); Bahwa Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi : 1. Asas Kepastian Hukum; 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; 3. Asas Kepentingan Umum; 4. Asas Keterbukaan; 5. Asas Proposionalitas; 6. Asas Profesionalitas dan; 7. Asas Akuntabilitas;

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 174 K/TUN/2007

Didalam Pasal 3 tersebut di atas tidak diketemukan atau tidak mengatur Asas larangan bertindak sewenang-wenang (detournement de pouvoir) yaitu asas yang mengharuskan Tergugat memberikan sanksi sesuai dengan kesalahan dan tidak berlebih-lebihan dalam tindakannya

yang

berkaitan

dengan

menerbitkan

keputusan

(bestuurhandeling) sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain; Berdasarkan uraian Pemohon Kasasi seperti tersebut di atas maka jelas bahwa Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum terutama dalam hukum pembuktian; 2. Judex Factie hanya menerapkan pembuktian secara formil Pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 71 menyatakan : Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan BAPERJAKAT yang telah

mengusulkan

untuk

memberhentikan

Penggugat

dari

jabatannya sebagai Direktur Pengembangan Ketahanan Keluarga Kantor Pusat BKKBN tersebut di atas apabila dikaitkan dengan ketentuan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural khususnya pada lampiran I huruf D tentang Pemberhentian yaitu antara lain disebabkan : a. Mengundurkan diri; b. Mencapai batas usia pensiun; c. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; d. Diangkat dalam jabatan struktural lainnya atau jabatan fungsional; e. Tugas belajar lebih dari 6 bulan; f.

Adanya perampingan organisasi pemerintah;

g. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; h. Hal-hal

lain

yang

ditentukan

dalam

Peraturan

Perundang-

undangan yang berlaku antara lain dinyatakan hilang oleh pihak berwajib; Maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemberhentian dari jabatan struktural dikarenakan tidak mau melaksanakan tugas dalam jabatan yang baru selama lebih dari 30 hari sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural khususnya pada lampiran I huruf D tentang Pemberhentian;

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 174 K/TUN/2007

Bahwa atas pertimbangan hukum Judex Factie seperti tersebut di atas Pemohon Kasasi mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut : a. Pada Peradilan Tata Usaha Negara Hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna memperoleh kebenaran materiil dan

untuk

itu

undang-undang

ini

mengarah

pada

ajaran

pembuktian bebas; b. Suatu gugatan Tata Usaha Negara pada dasarnya tidak bersifat menunda pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan; Bahwa dalam mempertimbangkan alasan pemberhentian dari jabatan struktural dikarenakan tidak mau melaksanakan tugas dalam jabatan yang baru selama lebih dari 30 hari tidak diatur

dalam Keputusan

Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 100; Bahwa Judex Factie dalam menerapkan hukum pembuktian telah salah yaitu hanya dengan mempertimbangkan alat bukti formil yaitu ketentuan-ketentuan yang secara limitatif tercantum dalam peraturan perundang-undangan Negara

No.

13

(Keputusan

Tahun

2002

Kepala

tentang

Badan

Ketentuan

Kepegawaian Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah No. 100), sedangkan dalam asas Peradilan Tata Usaha Negara Hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna memperoleh kebenaran materiil dan untuk itu undang-undang ini mengarah pada ajaran pembuktian bebas; 3. Judex Factie tidak mempertimbangkan peristiwa/causa prima terjadinya sengketa Tata Usaha Negara Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 mewajibkan Hakim mengadili menurut hukum Tugas Hakim dalam hukum pembuktian adalah mengkonstantir, mengkwalifisir dan kemudian mengkonstituir. Yang harus dikonstantir adalah peristiwa dan kemudian peristiwa tersebut harus dikwalifisir untuk selanjutnya di konstituir. Dalam hukum acara Hakim secara ex offisio dianggap tahu akan hukumnya, oleh karena itu yang harus dibuktikan adalah peristiwanya; Pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : Ayat (1)

Gugatan

tidak

menunda

atau

menghalangi

di-

laksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 174 K/TUN/2007

Usaha Negara serta tindakan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat; Ayat (2)

Penggugat

dapat

mengajukan

permohonan

agar

pelaksanaa Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama

pemeriksaan

sengketa

Tata

Usaha

Negara

sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi menerbitkan Surat Keputusan

No.

02/III-A/Peg/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 tentang Memberhentikan terhitung mulai tanggal 23 Pebruari 2006 dari Jabatan sebagai Direktur Pengembangan Ketahanan Keluarga Kantor Pusat BKKBN, untuk selanjutnya bertugas sebagai Staf Pimpinan Kantor Pusat BKKBN, atas nama: Dr. Ratnasari Asahari MPA(vide Bukti P-5); Bahwa

penerbitan

proses/prosedur

Surat

Keputusan

sebagaimana

Perundang-undangan

dengan

yang

tersebut

ditetapkan

melalui dalam

mempertimbangkan

suatu

ketentuan

alasan-alasan

sebagai berikut : Bahwa sebelum menerbitkan Surat Keputusan No. 02/III-A/Peg/2006 tanggal 17 Pebruari 2006, Tergugat/Pemohon Kasasi terlebih dahulu menerbitkan Surat Keputusan No. 30/III/Peg/2006 tanggal 11 Januari 2006 tentang Pemberhentian Penggugat dari jabatan sebagai Direktur Pengembangan Ketahanan Keluarga pada Direktorat Pengembangan Ketahanan Keluarga Kantor Pusat BKKBN, dan mengangkat kembali dalam jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi Sumatera Selatan; Pada tanggal 23 Januari 2006 Penggugat/Termohon Kasasi mengajukan keberatan

melalui

Nota

Dinas

Penggugat/Termohon

Kasasi

yang

ditujukan kepada Kepala BKKBN/Pemohon Kasasi/-Tergugat; Pada tanggal 15 Pebruari 2006 sidang BAPERJAKAT dengan Berita Acara No. 80/I/KT 2001/B2/2006 yang isinya mengusulkan DR.Ratnasari Asahari

MPA

diberhentikan

dari

jabatannya

sebagai

Direktur

Pengembangan Ketahanan Keluarga Berencana selanjutnya diangkat menjadi Staf Pimpinan; Pada tanggal 16 Pebruari 2006 Ketua Tim Baperjakat dengan Surat No.

80.a/I/KT.201/B2/2006

kepada

Kepala

BKKBN,

mengusulkan

DR. Ratnasari Asahari, MPA. diberhentikan dari jabatannya sebagai

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 174 K/TUN/2007

Direktur Pengembangan Ketahanan Keluarga Berencana selanjutnya diangkat menjadi Staf Pimpinan; Pada tanggal 17 Pebruari 2006 Kepala BKKBN/Pemohon Kasasi/Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No. 02/III-A/Peg/2006 tentang Pemberhentian DR. Ratnasari Asahari, MPA. dari jabatan Direktur Pengembangan Ketahanan Keluarga dan diangkat kembali menjadi Staf Pimpinan yang sekarang ini Surat Keputusan tersebut menjadikan obyek gugatan dalam perkara a quo; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut : mengenai alasan ke 1 : Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena keberatan itu tidak mengenai apa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini (irrelevant); mengenai alasan-alasan ke 2 dan 3 : Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian

hasil

pembuktian

yang

bersifat

penghargaan

tentang

suatu

kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidak wenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan memenuhi

hukum

atau

syarat-syarat

melanggar yang

hukum

diwajibkan

yang

oleh

berlaku

peraturan

atau

lalai

perundang-

undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan

oleh

Pemohon

Kasasi

:

KEPALA

BADAN

KOORDINASI

KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 174 K/TUN/2007

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI : Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) tersebut ; Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 14 September 2007 oleh TITI NURMALA SIAGIAN, SH.,MH. Hakim Agung

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Agung sebagai Ketua Majelis, H. IMAM SOEBECHI, SH.MH. dan MARINA SIDABUTAR,

SH.,MH.

Hakim-Hakim

Agung

sebagai

Anggota,

dan

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A. KARIM MANAP, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua:

Ttd/H. IMAM SOEBECHI, SH.MH.

Ttd/TITI NURMALA SIAGIAN, SH.,MH.

Ttd/MARINA SIDABUTAR, SH.,MH.

Panitera Pengganti : Ttd/A. KARIM MANAP, SH.MH.

Biaya-biaya : 1. M e t e r a i ……………...

Rp.

6.000,-

2. R e d a k s i ……………..

Rp.

1.000,-

3. Administrasi kasasi ……..

Rp. 493.000,-

Jumlah …………………..

Rp. 500.000,-

Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH. NIP. : 220000754

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 174 K/TUN/2007