2007

P U T U S A N SELA NOMOR : 49/C/PK/PJK/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG memeriksa permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sela sebagai berikut dalam perkara : PT. LANDMARK, beralamat di The Landmark Centre Tower A Lt. 33, Jalan Jend. Sudirman No. 1, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12910; Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pembanding; melawan DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto No.40-42, Jakarta 12190. Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding; Mahkamah Agung tersebut, Menimbang,

bahwa

dari

surat-surat

yang

bersangkutan

ternyata

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak

No.

Put.08663/PP/M-V/16/2006 tanggal 28 Juli 2006 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut : Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa masa pajak Januari s/d Desember 2000 No. 00001/207/00/059/04 tertanggal 10 September 2004, yang didalamnya menyatakan : Dasar Pengenaan Pajak

: Rp. 5.352.211.447,-

Pajak Keluaran yang dipungut sendiri

: Rp.

535.221.144,-

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan

: Rp.

0,-

PPN yang kurang dibayar

: Rp.

535.221.144,-

Sanksi administrasi

: Rp.

256.905.149,-

Jumlah yang masih harus dibayar

: Rp.

792.126.149,-

Bahwa karena kami tidak dapat menerima isi dari Surat Ketetapan Pajak tersebut di atas, maka melalui surat kami Ref. LMK.293/IX/04/Fin.MO tertanggal 28 September 2004 kami telah mengajukan keberatan atas Surat Keterapan Pajak tersebut di atas; Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 49/C/PK/PJK/2007

Bahwa melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-838/WPJ.07.BD.05/2005 tertanggal 19 Agustus 2005 yang baru kami terima pada tanggal 26 Agustus 2005, pihak Direktur Jenderal Pajak telah menolak permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai No. 00001/207/00/059/04 tersebut di atas; Bahwa kami tidak menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut di atas, oleh karena itu bersama ini kami mengajukan permohonan banding

atas

Keputusan

WPJ.07.BD.05/2005

Direktur

tertanggal

19

Jenderal

Agustus

Pajak

2005

No.

dengan

KEP-838/alasan

dan

pertimbangan sebagai berikut : Koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp. 5.352.211.447,Bahwa menurut Pemeriksa Peredaran Usaha dari PT. Landmark adalah sebesar Rp. 48.745.675.514,- sedangkan menurut Surat Pemberitahuan Masa PPN yang kami laporkan adalah sebesar Rp. 43.393.464.067,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 5.352.211.447,Adapun selisih sebesar Rp. 5.352.211.447,- tersebut adalah disebabkan oleh: 1. Income BR tahun 1999 dilaporkan pada tahun 2000

Rp.

34.202.375,-

2. Income SC tahun 1999 dilaporkan pada tahun 2000

Rp.

8.786.675,-

3. Income BR tahun 2001 dilaporkan pada tahun 2000

Rp.

14.000.000,-

4. Income Carpass tahun 2001 dilaporkan pada th 2000

Rp.

254.000.000,-

5. Income Citibank tahun 2001 PPN telah dilaporkan

(Rp. 906.666.406,-)

6. Income BR tahun 2000 dilaporkan tahun 1999

(Rp.

7. Income Electricity tidak kena PPN

(Rp. 1.099.114.321,-)

8. Income Citibank tahun 1999 diretur tahun 2000

Rp. 3.111.835.144,-

9. Income OT & Parking Ticket 1999 dilapor th. 2000

Rp.

10. Income Parking harian tahun 2000 tidak kena PPN

(Rp. 566.608.023,-

11. Selisih kurs Total

Rp.

234.263.900,-)

242.409.941,-

12.877.356,-

Rp. 5.352.211.447,-

Dari keterangan tersebut di atas, dapat kita lihat bahwa perbedaan peredaran usaha tersebut adalah dikarenakan adanya beberapa transaksi tahun 1999 yang baru terutang PPN nya pada tahun 2000, ada juga transaksi tahun 2000 yang baru terutang PPN nya tahun 2001, dan adanya PPN yang diretur, serta pula ada transaksi yang tidak terutang PPN; Oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka perhitungan PPN terutang yang seharusnya tercantum pada Surat Ketetapan Pajak tersebut ialah sebagai berikut : Dasar Pengenaan Pajak

Rp. 0,-


Rp. 0,-


Rp. 0,-


Rp. Nihil,-

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 49/C/PK/PJK/2007

Agar jelasnya, bersama surat ini kami lampirkan pula : -

Copy Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s/d Desember 2000 No. 00001/207/00/059/04;

-

Copy Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-838/-WPJ.07.BD.05/2005;

-

Copy SSP pembayaran atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari s/d Desember 2000;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta No. Put. 08663/PP/M-V/16/2006 tanggal 28 Juli 2006 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut : Menyatakan permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding No. KEP-838/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 19 Agustus 2005 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2000 No. 00001/207/00/059/04 tanggal 10 September 2004, atas nama PT. Landmark, NPWP : 01.060.114.4-059.000, alamat : The Landmark Centre Tower A Lt. 33, Jalan Jend. Sudirman No. 1 Setiabudi, Jakarta Selatan 12910, tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak Jakarta No. Put. 08663/PP/MV/16/2006 tanggal 28 Juli 2006 diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2006 kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan peninjauan

kembali secara lisan pada tanggal

24 November 2006

sebagaimana ternyata dari Akte permohonan peninjauan kembali No. PKA186/SP.51/AC/XI/2006 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai memori alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada hari itu juga; Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan

saksama

pada

tanggal 8

Desember 2006 namun pihak lawannya tidak mengajukan jawaban; Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama dan diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan kembali yang

pada pokoknya berbunyi sebagai

berikut :


1. Bahwa

di

dalam

salah

satu

pertimbangannya

Pengadilan

Pajak

menyatakan Pemohon Banding tidak hadir dalam persidangan, dimana sebenarnya dikarenakan bahwa Direksi kami sedang berada diluar kota, melalui surat PT. Landmark Ref. LMK-01/VII/06/ACC-HK, tertanggal 11 Juli 2006 yang ditujukan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Pajak, Herwati Karijawan telah memohon untuk dapat menunda sidang tersebut sampai jangka waktu Direksi kami kembali; 2. Bahwa

PT.

Landmark

tidak

setuju

dengan

Putusan

Majelis

Hakim

Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam No. Put. 08663/PP/MV/16/2006 bahwa

yang diucapkan pada tanggal 28 Juli 2006 yang menyatakan

Surat

Banding

tersebut

tidak

memenuhi

ketentuan

formal

sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, karena ditandatangani oleh karyawan Pemohon Banding, bukan pengurus atau kuasa hukum, dengan alasan sebagai berikut : 1. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dinyatakan bahwa Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya; 2. Hasil analisa/penelitian kami terhadap Undang-Undang No. 14 Tahun 2002

tentang

Pengadilan

Pajak

baik

di

pasal-pasal

maupun

penjelasannya tidak ditemukan adanya definisi istilah Wajib Pajak pada Undang-undang tersebut; Istilah Wajib Pajak sendiri ada pada Pasal 1 huruf l Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 yaitu Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

perpajakan

ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Pasal 32 Bab Ketentuan Khusus Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan : Ayat (1)

Dalam menurut

menjalankan

hak

ketentuan

dan

pemenuhan

Peraturan

kewajiban

Perundang-undangan

Perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal : (huruf a) ”Badan oleh Pengurus”. Ayat (3)

Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus atau badan dapat menunjuk seorang

kuasa

menjalankan

hak

dengan

surat

kuasa

dan

memenuhi

khusus

kewajiban

untuk

menurut

ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan; Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 49/C/PK/PJK/2007

3. Dengan tidak adanya definisi Wajib Pajak dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak maka menurut kami, definisi Wajib Pajak adalah sesuai dengan Pasal 1 huruf 1 UndangUndang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 4. Dengan berpedoman pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maka surat kuasa untuk menandatangani dan mengurus permohonan banding yang ditujukan kepada Herawati Karijawan (Akunting Manajer PT. Landmark) dari Johnny Onggo (Wakil Presiden Direktur PT. Landmark) seharusnya dapat menyatakan bahwa Surat Banding tersebut ditandatangani oleh Wajib Pajak dengan alasan bahwa Johnny Onggo mewakili Wajib Pajak (PT. Landmark) untuk menjalankan hak dan pemenuhan kewajiban menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang menunjuk

seorang

menjalankan

hak

kuasa dan

dengan

memenuhi

surat

kuasa

kewajiban

khusus

menurut

untuk

ketentuan

Peraturan Perundang-undangan Perpajakan; 5. Surat Kuasa dibuat pada tanggal 10 Oktober 2005, Surat Bandung No. LMK-013/X/05 ACC HK tertanggal 10 Oktober 2005, dengan kata lain Surat Kuasa dibuat/disahkan bersamaan dengan tanggal surat Banding. Surat kuasa tersebut tidak disusulkan tetapi dilampirkan pada surat banding; 6. Kami berpendapat bahwa tidak seharusnya surat permohonan banding kami ditolak secara formal, kami mohon kepada Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan permohonan kami sehingga secara formal permohonan kami memenuhi ketentuan untuk diproses lebih lanjut; 3. Bahwa

sesuai

dengan

permohonan

kami,

supaya

secara

formal

permohonan banding dapat diproses lebih lanjut maka kami sampaikan alasan material ketidak setujuan kami atas diterbitkannya ketetapan pajak tersebut, yaitu : Menurut Pemeriksa Peredaran Usaha PT. Landmark Rp.48.745.675.514,Menurut SPT PPN Wajib Pajak adalah

Rp.43.393.464.067,-

Selisih (koreksi Pemeriksa)

Rp. 5.352.211.447,-

Selisih peredaran sebesar Rp. 5.352.211.447,- disebabkan oleh: 1. Income BR tahun 1999 dilaporkan pada tahun 2000

Rp.

34.202.375,-

2. Income SC tahun 1999 dilaporkan pada tahun 2000

Rp.

8.786.675,-

3. Income BR tahun 2001 dilaporkan pada tahun 2000

Rp.

14.000.000,-


4. Income Carpass tahun 2001 dilaporkan pada th 2000

Rp.

5. Income Citibank tahun 2001 PPN telah dilaporkan

(Rp. 906.666.406,-)

6. Income BR tahun 2000 dilaporkan tahun 1999

(Rp.

7. Income Electricity tidak kena PPN

(Rp. 1.099.114.321,-)

8. Income Citibank tahun 1999 diretur tahun 2000

Rp. 3.111.835.144,-

9. Income OT & Parking Ticket 1999 dilapor th. 2000

Rp.

10. Income Parking harian tahun 2000 tidak kena PPN

(Rp. 566.608.023,-

11. Selisih kurs

Rp.

Total

254.000.000,-

234.263.900,-)

242.409.941,-

12.877.356,-

Rp. 5.352.211.447,-

Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa perbedaan peredaran usaha karena adanya beberapa transaksi tahun 1999 yang baru terutang PPN tahun 2000, transaksi tahun 2000 yang baru terutang PPN tahun 2001, dan adanya PPN yang diretur, serta adanya transaksi yang tidak terutang PPN; Berdasarkan hal tersebut, maka perhitungan PPN terhutang yang seharusnya tercantum pada Surat Ketetapan Pajak adalah sebagai berikut : Dasar Pengenaan Pajak

Rp. 0,-


Rp. 0,-


Rp. 0,-


Rp. 0,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon sebagai berikut : Mengenai alasan ke 2 : Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali ke 2 tersebut dapat dibenarkan,

karena

Pengadilan

Pajak

telah

salah

dalam

menerapkan

hukumnya dengan pertimbangan sebagai berikut : -

Bahwa menurut ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 menyebutkan : “Dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili Pemohon Banding atau Penggugat adalah Keluarga Sedarah atau Semenda

sampai dengan derajat

kedua,

Pegawai

atau Pengampu,

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperlukan; dan Pasal 37 ayat (1) berbunyi “Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya”; Dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa banding oleh Wajib Pajak dapat diajukan oleh Pegawai dari Wajib Pajak; -

Bahwa dengan demikian Herwati Karijawan Jabatan Akunting Manager sebagai Karyawan dapat mewakili/kuasa PT. Landmard dalam perkara ini;


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempertimbangkan alasan-alasan permohonan peninjauan kembali lainnya Mahkamah

Agung

menganggap

cukup

alasan

untuk

mengabulkan

permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. LANDMARK tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak

No.

Put.08663/PP/M-V/16/2006 tanggal 28 Juli 2006 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini; Menimbang, bahwa oleh karena itu Mahkamah Agung menganggap perlu untuk memerintahkan Pengadilan Pajak memeriksa kembali perkara ini dan selanjutnya memutus pokok perkara; Menimbang, bahwa penetapan biaya perkara harus ditangguhkan sampai ada putusan akhir dari Mahkamah Agung; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADI LI Mengabulkan

permohonan

peninjauan

kembali

dari

Pemohon

Peninjauan Kembali : PT. LANDMARKI tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak

No. Put.08663/PP/M-V/16/-

2006 tanggal 28 Juli 2006 tersebut; MENGADILI KEMBALI Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk membuka kembali persidangan dalam perkara ini, dengan memanggil kedua belah pihak untuk menghadiri sidang yang akan ditentukannya dan melakukan pemeriksaan materi pokok perkara; Memerintahkan kepada Pengadilan Pajak untuk mengirimkan kembali hasil pemeriksaan tambahan beserta berkas perkara itu kepada Mahkamah Agung; Menetapkan bahwa penetapan biaya perkara ditangguhkan sampai adanya putusan akhir; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung

pada

hari

Selasa

tanggal

5

Juni

2007

oleh

WIDAYATNO

SASTROHARDJONO, SH.M.Sc. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH. dan TITI NURMALA SIAGIAN, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 49/C/PK/PJK/2007

Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A. KARIM MANAP, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd/H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.

Ttd/WIDAYATNO SASTROHARDJONO, SH.M.Sc.

Ttd/TITI NURMALA SIAGIAN, SH.,MH.

Panitera Pengganti : Ttd/A. KARIM MANAP, SH.

Biaya-biaya : 1. M e t e r a i ………………………………… : Rp. 2. R e d a k s i …………………………………: Rp.

6.000,1.000,-

3. Administrasi Peninjauan Kembali ….....… : Rp.2.493.000,--------------------------Jumlah

: Rp.2.500.000,-

Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH. NIP. 220000754


2007

Recommend Documents