2007

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 11/PUU-V/2007 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA

KAMIS, 10 MEI 2007

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NO. 11/PUU-V/2007 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian terhadap Undang-Undang Dasar 1945

PEMOHON Yusri Adisoma.

ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Kamis, 10 Mei 2007 WIB, Pukul 10.00 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Maruarar Siahaan, S.H. 2) Prof. Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., M.S 3) Soedarsono, S.H. Eddy Purwanto,S.H.

Ketua Anggota Anggota Panitera Pengganti

1

HADIR: Pemohon : •

Yusri Ardisoma

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB 1.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Baik karena satu saja Saudara, jadi Saudara Pemohon menghadiri sidang Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 kita buka dan kita nyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 1 X Saudara Pemohon, sebagaimana biasa sebelum kita mulai sebagai pernyataan hadir dalam berita acara bisa Saudara jelaskan identitas Saudara?

2.

PEMOHON : YUSRI ARDISOMA

Assalamu’alaikum wr. wb.

Yang Mulia Ketua Majelis, Nama saya Yusri Ardisoma, tempat tanggal lahir di Subang, 15 Oktober 1950 agama Islam, pekerjaan tani, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Prapatan RT. 06/RW. 03 Desa Tegal Urung, Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. 3.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Iya, dalam perkara ini Saudara ingin maju sendiri tanpa memerlukan kuasa, apa sudah dipikirkan begitu?

4.

PEMOHON : YUSRI ARDISOMA Terima kasih Pak, jadi saya ingin mencoba sendiri karena keterbatasan ini begitu Pak. Barangkali itu saja Bapak Ketua Majelis.

5.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Iya baiklah, jadi sebelum lanjut ke inti masalah saya kira saya jelaskan dulu dengan ini pemeriksaan pendahuluan pertama dalam arti kita memeriksa dulu bagaimana kelayakan permohonan itu dan nanti akan kita berikan beberapa saran-saran. Oleh karena itu kita persilakan Saudara Pemohon untuk mengungkapkan dulu permohonan ini dan karena pendek saya kira bisa barangkali dibacakan tetapi mungkin bisa

3

beberapa hal yang dianggap sudah bisa diketahui secara umum bisa dilampaui. Tergantung kepada Saudara, kami beri waktu silakan. 6.

PEMOHON : YUSRI ARDISOMA Terima kasih, jadi inti masalahnya Pemohon punya kepentingan bahwa orang tua Pemohon yang sudah meninggal dulu mempunyai tanah begitu Pak. Pemilikan tanah lebih dari batas maksimal, akhirnya tanah itu dirampas berdasarkan undang-undang dirampas oleh negara tanpa ganti rugi. Jadi kita punya kepentingan merasa dirugikan barangkali itu saja.

7.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Bisa dibacakan dulu Pak, halaman dua mulai legal standing atau mulai halaman pertama begitu supaya jelas nanti bagaimana cara memperbaikinya kalau ada saran-saran dari anggota Majelis.

8.

PEMOHON : YUSRI ARDISOMA

Oh, dibacakan saja Pak ya? 9.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Dari bagian B itu!

10.

PEMOHON : YUSRI ARDISOMA. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan. Satu, bahwa orang tua Pemohon yang bernama Bapak Dukrin bin Sutaris (alm) memiliki tanah pertanian seluas 277.645 hektar. Pada tanggal 13 September 1999 tanah tersebut disita oleh Kejaksaan Negeri Subang, sebelum ada KUHAP 1981 dan orang tua Pemohon dijadikan tersangka/terdakwa dalam perkara pidana nomor 38/1979/Pidana/PN Subang yang diputus pada tanggal 24 Maret 1981 dengan amar putusannya sebagai berikut: Menyatakan bahwa terdakwa Dukrin alias Pak Kebon bin Suta menurut bukti dan meyakinkan terang bersalah telah melakukan memiliki tanah pertanian seluas 277.645 hektar melebihi batas maksimal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 beserta peraturan pelaksanaannya. Menghukum ia dari sebab itu dengan pidana penjara kurungan selama tiga bulan, memerintahkan bahwa hukuman tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari dengan putusan hakim diperintahkan lain disebabkan terdakwa dalam masa percobaan selama enam bulan melakukan suatu tindak pidana atau tidak mencukupi suatu syarat khusus yang telah

4

ditentukan. Memerintahkan agar barang bukti berupa satu surat-surat dilampirkan dalam berkas perkara dua tanah-tanah seluas 277.645 hektar setelah dikurangi tanah milik terhukum asal dari warisan orang tuanya sesuai dengan batas maksimal menurut ketentuan yang berlaku dirampas. Untuk selanjutnya diperintahkan kepada Pemerintah Kabupaten Subang cq. Kantor Agraria Subang dengan dibantu Kejaksaan Negeri Subang menyelesaikan persoalan tanah lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Tiga, uang tunai sebanyak Rp. 402.856,50 sen dikembalikan kepada terdakwa. Menghukum pula terhukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 750.000. Dua, bahwa pada tanggal 2 Mei 1981 Kejaksaan Negeri Subang telah melakukan eksekusi untuk menyerahkan barang bukti berupa tanah pertanian kepada Kepala Kantor Agraria Subang seluas 277.645 hektar. Tiga, setelah orang tua Pemohon meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 1982 bahwa Pemohon sebagai ahli waris satu-satunya mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI dalam Perkara Nomor 16/PK/Pidana/1983 menolak peninjauan kembali Pemohon. Empat, melihat bahwa Dukrin bin Pakebon di samping meninggalkan ahli waris satu-satunya yaitu Yusri Adisoma meninggalkan pula peninggalan berupa tanah seluas 277.645 hektar yang sampai sekarang belum mendapatkan ganti rugi sekalipun surat tanda penerimaan penyerahan dan pemberian ganti rugi (STP3) pada tanggal 1 Juni 1986 telah ditandatangani, padahal sudah jelas pada Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria yaitu tanah-tanah yang merupakan kelebihan daripada batas maksimal termasuk dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan yang dalam peraturan pemerintah. Kedudukan dan legal standing Pemohon Satu, bahwa Pemohon menurut Pasal 50 ayat (1) UndangUndang Mahkamah Konstitusi Pemohon adalah pihak menganggap hak dan atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh berlakunya undangundang yaitu: a. perorangan, warga negara Indonesia, b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara, c. Badan hukum publik atau privat, d. lembaga negara Dua, bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang penetapan luas tanah pertanian Nomor 56 PRP Tahun 1960, hal ini dapat dilihat adanya peristiwa hukum di bawah ini;

5

a. bahwa orang tua Pemohon yang bernama Dukrin bin Suta alias Pak Kebon telah menjalani proses penyidikan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Subang sehubungan dengan tindak pidana yang diduga melanggar Pasal 368 KUHP, 379 KUHP, 378 KUHP, 372 KUHP dan melanggar peraturan land reform Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. b. bahwa orang tua Pemohon telah ditahan oleh Kejaksaan Negeri Subang selaku penyidik selama tiga bulan, dan selanjutnya dilakukan penangguhan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Subang, c. bahwa tanah milik orang tua Pemohon telah dilakukan penyitaan oleh Kejaksaan Negeri Subang pada tanggal 13 September 1999 terdiri dari Pemanukan Hilir, Desa Bobos, Desa Tegal Urung, dan Desa Pangarengan seluas 277.645 hektar, d. bahwa orang tua Pemohon sebagai terdakwa telah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Subang dalam perkara pidana Nomor 38/1999/Pidana/PN.Subang dan diputus pada tanggal 24 Maret 1991, e. bahwa dalam pertimbangan majelis hakim tuduhan JPU pada primer melanggar Pasal 368 KUHP telah terbukti dan tuduhan JPU pada subsider Pasal 378 KUHP tidak terbukti dan tuduhan JPU pada lebih subsider melanggar Pasal 378 KUHP tidak terbukti dan tuduhan PJU pada lebih subsider lagi melanggar Pasal 378 KUHP dan tuduhan pada lebih-lebih subsider lagi dimana pada bagian tuduhan tersebut terdakwa dituduh berbuat melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yaitu Undang-Undang Pokok Agraria dengan amar putusan lengkapnya sebagai berikut: Mengadili 1. Menyatakan bahwa terdakwa Dukrin bin Suta alias Pak Kebon menurut bukti dan meyakini telah bersalah melakukan memiliki tanah pertanian seluas 277.645 hektar melebihi batas maksimal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 beserta peraturan pelaksanaannya. Menghukum ia dari sebab itu dengan pidana penjara kurungan selama tiga bulan, memerintahkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari dengan putusan hakim diperintahkan lain disebabkan terdakwa dalam masa percobaan selama enam bulan, melakukan suatu tindak pidana atau tidak mencukupi suatu syarat khusus yang telah ditentukan Memerintahkan agar barang bukti berupa surat-surat dilampirkan dalam berkas perkara; 2. Tanah seluas 277.645 hektar setelah dikurangi tanah milik terhukum asal dari warisan milik orang tuanya sesuai dengan batas maksimal menurut ketentuan yang berlaku dirampas. Untuk selanjutnya diperintahkan kepada pemerintah Kabupaten Subang cq, Kantor Agraria Subang dengan dibantu oleh Kejaksaan Negeri Subang menyelesaikan persoalan tanah lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku,

6

3. uang tunai sebanyak Rp. 402.856 dikembalikan kepada terdakwa, menghukum pula terhukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500 Setelah Putusan Pengadilan Negeri Subang Pemohon langsung stress dan terserang stroke sehingga pada tanggal 6 Mei 1982 meninggal dunia. Bahwa setelah diterbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pemohon sebagai ahli waris dan mendiang Bapak Dukrim bin Suta alias Pak Kebon mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI atas Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 38/PN.Subang dan didukung putusan Mahkamah Agung RI No. 16/PK/Pidana/1993 putusan Pemohon kembali ditolak. G. bahwa Kejaksaan Negeri Subang dalam Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 38/Pidana/1979/Subang telah melaksanakan eksekusi dan untuk barang bukti berupa tanah seluas 277.645 hektar diserahkan kepada kepala kantor Subang pada tanggal 6 Mei 1981. H. bahwa atas tanah kelebihan itu Bapak Bupati Subang telah mendistribusikan kepada petani sebanyak 339 orang pada tahun 1984 untuk masa berlaku SIM—Surat Izin Menggarap selama dua tahun dan telah diperpanjang pada tahun 1986 untuk masa dua tahun. Bahwa Pemohon sebagai ahli waris mendiang Bapak Dukrim bin Suta alias Pak Kebon telah menandatangani surat tanda penerima penyerahan hak dan pemberian ganti rugi STP3 atas tanah kelebihan dari batas maksimal pada tanggal 1 Juni 1986 Nomor A/VIII/53A/1986 sampai sekarang belum mendapat ganti rugi sekalipun sudah diusulkan oleh Kepala Kantor Agraria Subang pada tanggal 16 Oktober 1986. Nomor 592/K.1125/1986 perihal permohonan ganti rugi atas tanah kelebihan maksimal bekas penguasaan/pemilikan Dukrim bin Suta. Bahwa bupati kepala daerah Tingkat II Subang pada tanggal 28 Oktober 1986 telah membuat SK. Bupati KDH Tingkat II Subang Nomor 592.1/SE/11/1986 tentang unit keluarga wajib lapor serta luas tanah pertanian yang tetap dimiliki oleh unit keluarga tersebut dan luas tanah pertanian yang merupakan kelebihan dari batas maksimal yang dikuasai oleh negara. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tuduhan JPU pada tuduhan primer subsider lebih dari subsider tidak terbukti dan tuduhan JPU pada tuduhan lebih subsider lagi terbukti yaitu terdakwa dituduh telah melakukan berbuat melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Undang-Undang Nomor 56/PRP Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian, memiliki tanah pertanian melebihi batas maksimal sesuai Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) menurut hemat Pemohon sangat bertentangan atau melanggar Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan

7

hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun. Bahwa berdasarkan hukum di atas kiranya bahwa Pemohon sebagai ahli waris adalah hak yang menganggap dan atau kewenangannya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 56/PRP Tahun 1960 Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) karena tanah hak milik selebihnya dirampas oleh negara dengan tidak mendapat ganti rugi apapun. Alasan-alasan Pemohon Dalam pengajuan permohonan ini Pemohon tidak menyampaikan dalil-dalil hukum yang rumit atau teori hukum yang sulit dan canggih karena menurut hemat Pemohon apa yang menjadi alasan Pemohon ini sudah sangat jelas dan kuat serta sulit dibantah, bahwa Pasal 10 ayat (3,4) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian secara nyata telah bertentangan terhadap Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Adapun alasanalasan sebagai berikut; satu, bahwa jika terjadi tindak pidana dalam Pasal 10 ayat 3 dan ayat (4) Undang-Undang PRP Tahun 1990 tentang luas tanah pertanian disebut Undang-Undang PLTP adalah pelanggaran dan bukan kejahatan yaitu: a. bahwa Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang PLTP menyebutkan jika terjadi tindak pidana yang dimaksud ayat (1) huruf A pasal ini maka pemilikan tanah batal karena hukum, sedangkan tanah yang bersangkutan jatuh kepada negara tanpa hak menutut kerugian berupa apapun. b. bahwa pengertian anak kalimat jika terjadi tindak pidana adalah mengandung pengertian tidak ada kepastian hukum bagi orang yang memiliki tanah yang melebihi batas maksimal dan ini hanya berlaku bagi orang yang terkena tindak pidana, sedangkan bagi orang yang tidak terkena tindak pidana meskipun memiliki tanah melebihi batas maksimal dibiarkan sekalipun sudah melanggar PLTP. Sebagai contoh masih banyak Dukrim-Dukrim di Republik ini dalam artian memiliki tanah yang luasnya melebihi batas maksimal kepemilikannya akan tetapi tanahnya tidak dirampas oleh negara sehingga jelas ada tindakan diskriminatif dan tidak adil, bahwa pengertian anak kalimat tanah yang bersangkutan jatuh pada negara tanpa hak menuntut ganti kerugian berupa apapun ini jelas merupakan sanksi yang sangat berat, padahal tindak pidana ini hanya bersifat pelanggaran dan bukan kejahatan yang seharusnya jika yang seharusnya kita setuju sama dengan penetapan luas tanah pertanian maka batas maksimal diambil oleh pemerintah

8

Pasal 10 dan Pasal 11 adalah sebagai berikut, sudah dijelaskan dalam penjelasan umum angka 10 apa yang ditentukan dalam Pasal 10 ayat (3) dan (4) tidak memerlukan keputusan pengadilan tetapi berlaku karena hukum setelah ada ketentuan hakim yang mempunyai ketentuan hukum untuk dijalankan dan menyatakan bahwa benar terjadi tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) jika di sini adalah penjelasan yang keliru dimana kalau tidak ada keputusan pengadilan pasti tidak ada ketentuan hakim yang mempunyai kekuatan yang untuk dijalankan oleh karena itu penjelasan ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya Bahwa Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang PLTP menyebutkan jika terjadi tindak pidana sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal ini maka kecuali di dalam hal termasuk dalam Pasal 7 ayat (1) tanah yang selebihnya dari luas maksimal jatuh pada negara, yaitu jika tanah tersebut semuanya milik terhukum dan atau anggota keluarganya dengan ketentuan bahwa ia diberi kesempatan untuk mengumumkan mengukuhkan keinginannya mengenai tanah yang jatuh pada negara itu ia tidak berhak atas ganti kerugian berupa apapun bahwa alasanalasan tersebut sudah jelaskan pada poin satu tersebut di atas. Dua, bahwa Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Bahwa pengertian anak kalimat tersebut tidak boleh diambil sewenang-wenang adalah dimana hak milik tersebut tidak boleh diambil tanpa bentuk imbalan yang sepadan dengan kata lain ganti kerugian jadi kalau tanah/hak milik diambil oleh Pemerintah harus dengan ganti kerugian dan ini tertuang pada Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yaitu tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimal dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Bukti-bukti yang diajukan sebanyak dua belas bukti. Dalam pokok permohonan, maka berdasarkan fakta-fakta alasan-alasan dan pendapat sebagaimana di atas Pemohon memohon agar yang terhormat Bapak Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon; 2. menyatakan materi muatan dalam Pasal 10 ayat (3) penjelasan Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (4), Penjelasan Pasal 10 ayat (4) UndangUndang Nomor 54 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian bertentangan terhadap Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, 3. menyatakan materi muatan Pasal 10 ayat (3) penjelasan Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (4), Penjelasan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian tidak

9

mempunyai hukumnya.

kekuatan

hukum

mengikat

dengan

segala

akibat

Hormat Pemohon, Yusril Adisoma 11.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Terima kasih Saudara Pemohon, jadi kalau kita perhatikan ini petitum yang bagian akhir ini sudah jelas sebenarnya yang terjadi adalah pengujian terhadap Pasal 10 ayat (3) dan penjelasan Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 10 ayat (4) yang diuji terhadap Konstitusi. Kita juga simpati terhadap apa yang Saudara alami ini tetapi mungkin rekan-rekan kita akan mencoba memberikan beberapa saran untuk bisa lebih fokus di dalam suatu pengujian undang-undang yang mungkin bisa dikurangi di sana-sini tentang faktafakta meskipun dalam beberapa hal itu diperlukan. Saya beri kesempatan Bapak Mukhtie? Saya lanjutkan ya! Jadi di sini barangkali penyederhanaan yang kita maksudkan begini; kita membaca tadi kita mendengar dua kali Saudara mengungkapkan tentang putusan pengadilan. Barangkali itu bisa disinggung saja secara ringkas tanpa diungkapkan lebih panjang lebar sebagai salah satu posita di dalam kepentingan-kepentingan maupun hak konstitusional— itukan legal standing. Kemudian Saudara perhatikan di situ beberapa uraian Saudara mungkin penting di dalam artian perkara yang menyangkut sengketa tentang ganti rugi, tetapi bagi Mahkamah Konstitusi tentu adalah bagaimana uraian Saudara untuk fokus kepada undang-undang itu yang bertentangan dengan Konstitusi bukan? Jadi kita misalnya tidak terlalu banyak membicarakan mengenai putusan pengadilan ini yang dua kali Saudara di halaman 2, kemudian di halaman 3 itu dua kali kalau bisa itu dikurangi mungkin bisa lebih fokus terhadap Konstitusi. Saya katakan tadi kita juga tidak mengurangi keprihatinan kita terhadap apa yang Saudara alami tapi fokus kita adalah bagaimana menguji undang-undang ini terhadap Konstitusi. Jadi ilustrasi dalam posita itu bisa Saudara kemukakan tetapi diperingkas dan mungkin lebih tambah sedikit analisisnya bagaimana cara Saudara melihat bahwa pengertian hak milik yang harus dilindungi tidak sewenang-wenang itu harus diterapkan di dalam perundangundangan itu saya pikir kalau dari saya demikian kalau mengenai petitum saya tidak melihat lagi permasalahan tetapi saya beri kesempatan kepada rekan-rekan saya.

10

12.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Terima kasih Bapak Ketua, Saudara siapa namanya? Yusri Ardisoma, bagus sekali namanya. Coba saya pelan-pelan supaya dimengerti dengan jelas. Saudara ini merasa dirugikan apanya? Yang merasa dirugikan apa? Mengerti? Ya, silakan dijawab!

13.

PEMOHON : YUSRI ARDISOMA Terima kasih, yang dirugikan jadi orang tua punya harta peninggalan, dengan undang-undang yang menjadi ini tanah itukan dirampas tanpa ganti rugi. Jadi kita sependapat kalau ada pembatasan tanah tapi ada pemberian ganti rugi itu saja.

14.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Itu? Jadi Saudara merasa tidak adillah ya? Tanahnya dirampas kok ganti ruginya tidak diberi? Begitukan?

15.

PEMOHON : YUSRI ARDISOMA Iya

16.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Jadi itu kerugiannya?

17.

PEMOHON : YUSRI ARDISOMA Iya

18.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Saudara sebagai ahli warisnya semestinya Saudaralah yang menerima atau yang harus diberi ganti rugi begitu atas tanah yang dirampas karena kelebihan luas begitu ya? Itukan sepele sebetulnya cukup di pengadilan negeri sana saja, mengapa jauh-jauh ke sini?

19.

PEMOHON : YUSRI ARDISOMA Tidak maksudnya ada undang-undang itunya Pak, jadi UndangUndang Nomor 54 PRP mengatur seperti itu.

11

20.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Begini Saudara, maka itu saya tanya tadi kerugian Saudara itu apa? Kalau kerugiannya karena ganti rugi luas tanah yang dirampas itu tadi karena kelebihan itu tidak diberikan sampai sekarang itukan cukup di pengadilan negeri sana, di mana? Anda dimana? Subang ya?

21.

PEMOHON : YUSRI ARDISOMA Iya.

22.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Tapi kalau Saudara memasalahkan soal norma artinya ketentuan undang-undang dengan Undang-Undang Dasar diuji begitu, itu lain masalahnya. Coba dengarkan dahulu, tidak mudah memang beracara di Mahkamah Konstitusi tapi tidak ada larangan walaupun Saudara menulis pekerjaannya petani silakan tidak ada semua warga negara sama, kedudukannya sama, kewajibannya sama. Hanya saya sebagai hakim di sini memberi nasihat, maka itu sekali lagi kalau yang Saudara maksudkan kerugian itu karena tidak mendapatkan ganti rugi terhadap kelebihan luas tanah yang telah dirampas itukan cukup di pengadilan negeri, kalau kerugiannya itu. Itu namanya bukan kerugian konstitusional, tapi itu kerugian hak yaitu hak berupa ganti rugi itu tadi sejumlah uang biasanya.

23.

PEMOHON : YUSRI ARDISOMA Jadi begini Bapak Majelis Hakim jadi inikan sudah ada putusan itu Pak, putusan pengadilannya dipersalahkan dengan Undang-Undang Nomor 54 PRP Tahun 1960 dengan tadi Pasal 10 ayat (3) dan (4), itu pendapat saya. Bahwa dengan itukan tidak dapat ganti rugi, dalam Undang-Undang Dasar tadi Pasal 28H itu, itu bertentangan begitu. Jadi maksud Pemohon itu jadi diujilah Undang-Undang Nomor 56 itu.

24.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Sebentar ya, pelan-pelan. Saudara tadi sudah baca mengenai putusan Pengadilan Negeri Subang ya? Yang menghukum almarhum orang tua Saudara yang namanya Dukrim alias Pak Kebun Bin Suta, betul ya? Saya sendiri tidak mengerti putusannya ini. Saya juga hakim dulu, hakim di pengadilan umum pernah lama. Saya tidak mengerti bacaan ini terus terang saja secara jujur tidak mengerti. Apakah tidak ada upaya banding waktu itu? Itukan matinya setahun kemudian. Saya

12

lihat tahun 1982. Putusannya 28 Maret 1981, kenapa tidak banding ke pengadilan tinggi? 25.

PEMOHON : YUSRI ARDISOMA Waktu itu tidak banding, terus begitu orang tua meninggal saya mengajukan PK Pak.

26.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H.

Oh iya? PK-nya seperti apa? 27.

PEMOHON : YUSRI ARDISOMA benar.

28.

PK-nya tadi jadi ditolak bahwa penerapan hukum pengadilan

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H.

Oalah, karena coba Saudara baca itu di situ. Diperintahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang cq. Kantor Agraria

Subang dengan dibantu Kejaksaan Negeri Subang menyelesaikan persoalan tanah lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku, itu ada di situ. Memang kalau Saudara pakai pengacara harus bayar, apa tidak ada pengacara yang mau bantu secara cuma-cuma begitu karena kami tidak bisa memerintahkan, aturannya tidak ada sebetulnya kasihan. Saya sebetulnya empati sekali dengan Anda ini. Jadi putusan ini saja sebetulnya sudah bisa jadi masalah. Mana mengetiknya salah ini meyakinkan terang bermasalah, kok masalah semestinya bersalah melakukan, melakukan apa? Titik, saya tidak mengerti tapi saya tidak menguji putusan ini, cuma hanya tanya tidak banding tapi PK. PK-nya ditolak begitu. Pada waktu ditolak, ya sudah tentu meninggal, ya apa namanya (...) 29.

PEMOHON : YUSRI ARDISOMA Orang tua.

30.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Orang tua karena ahli waris bisa juga mengajukan upaya hukum, tapi masalahnya begini Saudara, bukan saya ingin mempersulit Saudara apakah andaikata, andaikata Saudara ini dimenangkan di sini apakah tanahnya itu akan kembali? apa kerugian Saudara itu akan kembali? Itukan tidak bukan?

13

31.

PEMOHON : YUSRI ARDISOMA Begini, kebetulan tanah itu sampai sekarang ini belum selesai untuk pembagiannya begitu.

32.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Baiklah, terus?

33.

PEMOHON : YUSRI ARDISOMA Itukan sudah diusulkan oleh Kepala Kantor Agraria dulu, hanya terbenturnya itu dengan putusan itu tidak mendapat ganti rugi itu dengan undang-undang itu.

34.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H.

Nah iya, itukan masalah penyelesaian atau eksekusi daripada putusan ini. Tapi ini pidana, ini kaitannya dengan barang bukti, bukan begitu? Semestinya kalau ini disebutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku semestinya diselesaikan saja, kalau memang harus ada ganti rugi, ya ganti rugi begitu saja. Kenapa sulit-sulit? Sudah tanya kepada Kantor Agraria atau Bupatinya? Katakan sudah, upayanya sampai dimana coba saya ingin tahu? 35.

PEMOHON : YUSRI ARDISOMA Jadi BPN sudah toleransi untuk membayar ganti rugi Pak, hanya terbentur undang-undang itu tidak mendapat ganti rugi. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 disebutkan itu kalau diambil oleh Pemerintah bisa mendapat ganti rugi.

36.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H.

Oh, ini penafsiran putusan ini, ya kejaksaannya, jaksa sebagai

eksekutor, tidak bisa ditafsirkan begitu. Jadi kembali saya nasihatkan supaya jelas Saudara Subang walaupun transportasi gampang tapi juga butuh biaya iyakan? Memerlukan tenaga biaya dan sebagainya. Beracara di sini seperti tadi dijelaskan Bapak Ketua, di sini mengujinya itu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar. Kalau Saudara dimenangkan, maka kerugian konstitusional itu akan hapus. Lantas kerugian konstitusional Saudara di mana? Tidak ada bukan di sini? Saudara tidak jelaskan, kerugian Saudara saya tadi sudah tanya berulang kali karena tidak mendapat ganti rugi. Kalau soal ganti rugi itu soal hak, hak materiil, hak kebendaan itu kewenangannya pengadilan negeri. Kalau hak konstitusional memang di sini beracaranya.

14

Bagaimana ya? Mudah-mudahan di hari depan itu ada lawyer atau advokat secara cuma-cuma bisa membantu orang seperti Saudara ini. Sebetulnya bagus tapi kami tidak bisa menunjuk bagaimana caranya begitu. Mudah-mudahan apa yang saya katakan itu Saudara bisa mengerti, saya tidak memaksa. Saudara menurut, ya syukur, tidak menurut tidak ada sanksinya apa-apa, hanya nasihat. Coba pikirkanlah, sekian dululah, terima kasih. 37.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ya, barangkali sebelum saya lontarkan sama Bapak Mukhtie, Saudara mencatat saja dulu. Tadi catatannya itu, satu, harus dibedakan kerugian materiil Saudara dengan kerugian hak konstituonal. Barangkali nanti Saudara baca beberapa contoh putusan bagaimana cara merumuskanya. Diakui tadi bahwa dengan diberlakukannya UndangUndang Nomor 56, kemudian di situ dinyatakan tidak ada ganti rugi, tapi undang-Undang Pokok Agraria ada ganti rugi bukan? Jadi ini mau diuji kepada Undang-Undang Dasar itu tentunya Saudara rumuskan itu meskipun tadi ada kerugian materiil Saudara itu, itu sebagai suatu ilustrasinya tetapi dengan itu—dari saya tangkap tadi—Saudara menganggap ada hak konstitusional yang dilanggar dan sekarang hak itu tidak bisa dipulihkan karena undang-undang itu ada di situ bukan? Nah, itu barangkali bisa dicatat dulu nanti bisa mengkristal nanti bagaimana cara memperbaikinya, saya beri waktu Pak Mukhtie.

38.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S Terima kasih Bapak Ketua, Ini Saudara Pemohon untuk melanjutkan apa yang dikemukakan Bapak Soedarsono dan Bapak Ketua. Jadi saya ingin klarifikasi saja dahulu jadi yang Anda persoalkan sebetulnya bukan putusan pengadilan itu sendiri bukan? Tetapi undang-undang ya? Jadi di dalam Pasal 10 ayat (3) yang dipersoalkan itu ada ketentuan bahwa—karena pelanggaran pidana itu—tanah yang diambil untuk negara itu tanpa hak untuk meminta ganti kerugian berupa apapun ya? Jadi yang Anda persoalkan adalah adanya ketentuan undang-undang, norma hukum yang memuat klausula tidak ada ganti rugi untuk tanah yang diambil oleh negara karena pelanggaran pidana melebihi hak pemilikan tanah. Jadi oleh karena itu—ini betul ya? Jadi bukan, kalau putusan pengadilannya itu menimpa ayahnya yang dipidana itu, tapi Anda ini sebagai warga negara yang kebetulan ahli waris dari almarhum ayahnya yang mengalami hukuman pidana itu dan sekaligus tanahnya diambil oleh negara ingin mempersoalkan adanya ketentuan hukum bahwa tanah diambil untuk negara itu tanpa ganti rugi, begitu intinya ya? Oleh karena itu argumentasi atau alasan tentang ini yang perlu dipertajam. Jadi seperti dikatakan Pak Ketua tadi, perkara konkretnya,

15

kasus konkretnya sebagai ilustrasi dan alat bukti saja sebetulnya. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar sudah ada ketentuan bahwa hak milik itu dilindungi dan tidak boleh diambil dengan sewenang-wenang, itu yang harus dijadikan kuncinya. Sementara itu ada undang-undang yang memuat ketentuan pengambilan alih, pengambilan hak milik itu ternyata tanpa ganti rugi. Ini yang harus dipertajam nanti. Dipertajam sebagai pokok persoalan yang itu. Kerugian hak konstitusionalnya adalah, ini mungkin juga akan bermanfaat untuk orang-orang lain yang punya tanah yang serupa yang diambil oleh negara tanpa ganti rugi. Jadi itu intinya, jadi adanya norma yang memuat itu saja yang dipersoalkan. Jadi jangan sampai seperti pada permohonan itu kasus konkretnya itu yang mendominasi atau menyebabkan mengaburkan inti pokok atau pokok persoalan yang ingin Saudara persoalkan, yaitu mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 10 ayat (3) dan penjelasanya dan seterusnya dari undang-undang yang dimohonkan pengujian, jadi itu yang harus dipertajam. Sedangkan kasus-kasus yang menimpa Bapak ini jangan terlalu dominan, nanti itu seolah-olah nanti yang dimohon itu adalah pengujian putusan, jangan sampai, padahal Anda ingin menguji itu. Itu yang harus menjadi fokusnya, tapi kalau boleh saya tahu ini tanah yang dimiliki kenapa begitu luas? Ini dari mana dulunya sejarahnya? Karena undang-undang ini Undang-Undang Tahun 1960 dalam situasi semangat untuk land reform dimana ada pembatasan hak milik atas tanah, jadi land reform itu arahnya memang untuk pemerataan sebetulnya. Ini sementara lalu ada orang yang bisa memiliki tanah seperti almarhum ayah Saudara itu 274 hektar, luar biasa itu. Tapi persoalannya mungkin persoalannya mungkin Anda tadi setuju ya? Kalau ada ketentuan pembatasan itu setuju sebetulnya, hanya tidak setujunya apa? Tidak ada ganti rugi itu? Jadi itu yang akan yang harus Anda pertajam tapi tanahnya dari mana itu? Warisan atau? 39.

PEMOHON : YUSRI ARDISOMA Sebagian warisan terus bertahap beli-beli. Waktu dulu zaman tahun 1960 ada zaman kelaparan, itukan jadi bertahap.

40.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S Waktu itu zaman PKI disebut jadi setan desa, ini menguasai tanah yang begitu, tanah pertanian lagi ini. Kalau oleh PKI biasanya diambil alih langsung itu aksi sepihak saja itu, tapi ini ada undang-undang yang sebetulnya ingin me-reform ketimpangan pemilikan lahan sehingga ada pembatasan dua hektar meskipun kenyataannya mungkin banyak orang yang punya berhektar-hektar tanpa kontrol. Kalau Anda orang tuanya punya 274 hektar. Jadi supaya tidak kabur dengan persoalan kasus konkret, sekali lagi fokuskan pada penormaan atau pengkaidahan di

16

dalam Pasal 10 ayat (3) dan penjelasannya bahwa tanah itu yang diambil dari seorang yang melanggar ketentuan tentang pembatasan hak pemilikan tanah itu diambil negara tanpa ganti rugi ya? Ini dikaitkan dengan Pasal 28H tentang hak milik harus dilindungi dan tidak boleh diambil dengan sewenang-wenangnya. Jadi itu harus difokuskan ke sana ya? Terima kasih Pak Ketua. 41.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Barangkali Pak Soedarsono? Bisa dicatat saja dulu Pak ya?

42.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Saya tanya, tanah itu sekarang siapa yang menguasai?

43.

PEMOHON : YUSRI ARDISOMA Oleh bupati diberikan oleh penggarap, kepada petani, berupa surat izin menggarap begitu.

44.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Jadi sudah dikuasai oleh pengarap itu ya?

45.

PEMOHON : YUSRI ARDISOMA Ya.

46.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Jadi Saudara tidak menguasai apa-apa?

47.

PEMOHON : YUSRI ARDISOMA Tidak menguasai lagi, sejak tahun 1979 sudah disita oleh Kejaksaan saja.

48.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ya, jadi barangkali bisa disarikan Pak Yusri sebenarnya kalau bisa mungkin dua keberatan di sini yang terjadi; satu, ketentuan tanpa ganti rugi. Dua, mungkin ketentuan luas maksimum yang ditentukan dalam undang-undang itu juga mungkin bisa dipersoalkan, kenapa misalnya di sini ditentukan untuk sawah lima belas hektar di derah tidak padat?

17

Untuk tanah kering di daerah tidak padat dua puluh, kemudian di daerah sangat padat lima hektar, tanah kering enam hektar, itu mungkin tidak tahu kita bahwa di samping pelaksanaannya juga mungkin itu hanya Anda yang kebetulan nasibnya kurang baik langsung dilaksanakan begitu bukan? Mungkin di daerah Saudara banyak juga yang melebihi batas maksimum, tetapi ini agak banyak begitu, mungkin orang tuanya dulu kurang taktis, berapa bersaudara Pak? 49.

PEMOHON : YUSRI ARDISOMA Apa Pak?

50.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Saudara anaknya Pak Dukrim berapa?

51.

PEMOHON : YUSRI ARDISOMA Pak Dukrim tidak punya anak Pak?

52.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Jadi Saudara?

53.

PEMOHON : YUSRI ARDISOMA Kebetulan saya anak angkat Pak.

54.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Anak angkat ya? Oh begitu ya? Ini yang harus bisa Saudara (perjelas). Barangkali sudah ada buktinya di sini masalah anak angkat ya? Nanti bisa dilengkapi itu, yaitu ketentuan maksimum itu bisa dipersoalkan kemudian ketentuan ganti rugi itu yang menjadi fokus tetapi memang kerugian materiil dengan putusan itu, itulah yang Saudara katakan ganti rugi tidak ada, tetapi kerugian konstitusional hak milik itu dijamin di dalam Konsitusi, tetapi ternyata tidak dilindungi dengan undang-undang itu. Kira-kira begitu Pak Yusri dan kalau bisa sebelum kita tutup saya sarankan mungkin ada LBH yang bisa Saudara konsultasikan untuk bisa menyusun yang lebih baik lagi, tapi bisa juga Saudara konsultasi dengan melihat putusan-putusan kita bagaimana cara mereka merumuskan, sehingga tampaknya—karena inikan nanti dimuat di dalam website kita yang seluruh dunia baca—jadi kita ingin bahwa perkara-perkara yang masuk itu dirumuskan dengan cara yang jelas dan terang dan kira-kira memenuhi kriteria dalam satu pengujian Konstitusi.

18

Jadi kita tidak bisa loloskan demikian saja untuk masuk dalam suatu proses selanjutnya. Bisa Saudara pahami? 55.

PEMOHON : YUSRI ARDISOMA Bisa, bisa.

56.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ada komentar Saudara sebelum kita tutup?

57.

PEMOHON : YUSRI ARDISOMA Mungkin kami akan berkonsultasi dengan orang yang bidangnya barangkali.

58.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Baiklah. Jadi begini Pak Yusri, ini pemeriksaan pendahuluan itu, tujuannya hanya itu sebenarnya. Bagaimana memperbaiki supaya layak dia menjadi suatu permohonan yang menghadirkan Pemerintah bukan begitu? Oleh karena itu, kita beri waktu dua minggu Saudara untuk memperbaiki. Perbaikilah dengan catatan, mungkin Saudara sudah bisa mencatat tadi perbaiki dengan itu dan kemudian disampaikan kembali kepada kita sesudah itu nanti akan kita periksa lagi, baru nanti kita periksa alat-alat bukti Saudara sesudah perbaikan saja. Baru kemudian kita laporkan kepada Pleno apakah layak ini panggil DPR sama Pemerintah ini; mungkin BPN dan lain sebagainya. Baik, sudah ada lagi yang Saudara ingin sampaikan?

59.

PEMOHON : YUSRI ARDISOMA Barangkali cukup Pak.

60.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Cukup ya? Baiklah, dengan selesainya pemeriksaan pendahuluan ini sidang kita nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.45 WIB

19