PAPARAN BUPATI SERUYAN TENTANG PELAKSANAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2006/2007
LATAR BELAKANG PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE DIKABUPATEN SERUYAN • • • •
•
•
UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 28 TAHUN 1999 TAHUN PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI INSTRUKSI PRESIDEN RI NOMOR. 5 TAHUN 2004 TENTANG PERCEPATAN PEMBERANTASAN KKN KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ( KPK ) DENGAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH DAN BUPATI SERTA KETUA DPRD PROPINSI DAN KABUPATEN / KOTA SE-KALIMANTAN TENGAH TANGGAL 14 MARET 2006 TENTANG PENERAPAN TATA PEMERINTAH YANG BAIK ( GOOD GOVERNANCE ) KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BUPATI SERUYAN DAN KETUA DPRD KABUPATEN SERUYAN DENGAN SEKRETARIS DAERAH, WAKIL KETUA DPRD, SEKRETARIS DPRD, KEPALA DINAS, KEPALA BADAN DAN CAMAT SEKABUPATEN SERUYAN TENTANG PROGRAM KERJASAMA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI DI JAJARAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN DI LAKSANAKAN PADA TANGGAL 26 JUNI 2006 KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN NOMOR 181 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM KERJA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAH YANG BAIK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DI JAJARAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
I. PENINGKATAN KAPASITAS PEMDA A. B.
PENATAAN KELEMBAGAAN PENATAAN SISTEM DAN PROSEDUR PELAYANAN C. MEWUJUDKAN APARATUR YANG MEMILIKI KAPASITAS MEMADAI.
A. LANGKAH KEBIJAKAN PENATAAN KELEMBAGAAN KABUPATEN SERUYAN 1. PENATAAN KELEMBAGAAN SESUAI REVISI PP 8 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 2. PENATAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SERUYAN (TELAH MEMPEROLEH PENGHARGAAN TENTANG CITRA PELAYANAN PRIMA DARI PRESIDEN RI) 3. PENATAAN UNIT PELAYANAN TERPADU SEBAGAI UJUNG TOMBAK PELAYANAN PUBLIK 4
B. LANGKAH KEBIJAKAN PENYEMPURNAAN SISTEM DAN PROSEDUR KERJA DI LINGKUP KABUPATEN SERUYAN 1. PENATAAN SISTEM PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA YANG MENGACU PADA KEBUTUHAN ORGANISASI 2. PENERAPAN SPM UNTUK SEMUA JENIS PELAYANAN SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU SESUAI DENGAN PP 65 TAHUN 2005 TENTANG PENYUSUNA DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM 3. MENGEMBANGKAN IKLIM KOMPETISI.
C. LANGKAH KEBIJAKAN MEWUJUDKAN APARATUR YANG MEMILIKI KAPASITAS YANG MEMADAI DI KABUPATEN SERUYAN 1. 2. 3.
4.
MENYUSUN ANJAB DAN PETA JABATAN INDIKATOR KINERJA SETIAP JABATAN PEMBERIAN PENGHARGAN KEPADA PNS YANG BERPRESTASI DAN SANKSI KEPADA PNS YANG MELANGGAR KETENTUAN MENGADAKAN ATAU MENGIKUTI DIKLAT DAN BIMTEK BAGI PNS.
II. MANAJEMEN BERBASIS KINERJA A. B. C. D. E.
PENERAPAN SISTEM AKIP MENINGKATKAN KAPASITAS KINERJA APARATUR DAERAH PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PENDIDIK PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES PERENCANAAN (MUSREMBANG) PENATAAN KEUANGAN BERDASARKAN PP 28 TAHUN 1999 DAN PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
A. LANGKAH-LANGKAH PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH • PENYUSUNAN LAKIP SETIAP TAHUN • PENETAPAN KINERJA SETIAP TAHUN • PENYUSUNAN LKPJ SETIAP TAHUN
B. LANGKAH-LANGKAH DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS KINERJA APARATUR DAERAH - MELAKUKAN STUDI PEMBELAJARAN / STUDI BANDING KE DAERAH LAIN YANG TELAH MAJU YANG MEMILIKI KEMIRIPAN SECARA UMUM, KHUSUSNYA DARI ASPEK ADMINISTASI DAN PELAYANAN PUBLIK SERTA SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA MANUSIA. - PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS AUDITOR.
C. LANGKAH-LANGKAH DALAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PENDIDIK ¾ PENCIPTAAN KESEMPATAN UNTUK TENAGA PENDIDIK DALAM MENGIKUTI UJI KOMPETENSI ¾ PENGIKUTSERTAAN TENAGA PENDIDIK DALAM KURSUS KECAKAPAN GURU ¾ MELAKSANAKAN KEGIATAN MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN ¾ PENGIKUTSERTAAN TENAGA PENGAJAR DALAM KEGIATAN DIKLAT DAN BIMTEK TENAGA FUNGSIONAL.
D. PENINGKATAN PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM PROSES PERENCANAAN
TELAH DILAKSANAKANNYA MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DISETIAP DESA/ KELURAHAN, KECAMATAN DAN KABUPATEN.
III. PENINGKATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENGUPAYAKAN KONSISTENSI PELAKSANAAN KEPPRES 80 TAHUN 2003 SEBAGAIMANA TELAH DIRUBAH DALAM PERPRES 32 TAHUN 2005 DAN PERPRES 8 TAHUN 2006, ANTARA LAIN : 1. SETIAP TAHUN DINAS PU SEBAGAI MITRA DAN PEMBINA PENGUSAHA JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTASI TELAH MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN ASOSIASI. 2. SERTIFIKASI KEAHLIAN APARATUR DILAKSANAKAN SETIAP TAHUN. 3. PAKTA INTEGRITAS SELALU DILAKSANAKAN PADA SETIAP PAKET EGIATAN PELELANGAN MELALUI SURAT PERNYATAAN BERSAMA. 4. SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA DILAKUKAN DENGAN SISTEM PRAKUALIFIKASI DAN PASKA PRAKUALIFIKASI.
5. SERTIFIKASI BADAN USAHA (SBU) YANG DIKELUARKAN OLEH LEMBAGA PENADAAN JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTASI (LPJK) SELALU MENYESUAIKAN DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU. 6. PENGUMUMAN PELELANGAN SELALU MENGUNAKAN MEDIA MASSA BAIK CETAK MAUPUN ELEKTRONIK YAITU RADIO LOKAL SERUYAN, MEDIA CETAK KALTENG POS, DAYAK POS. 7. PENGUMUMAN PELELANGAN TAHUN ANGGARAN 2007 AKAN DI LAKSANAKAN MELALUI MEDIA CETAK DI MEDIA INDONESIA, KALTENG POS DAN PAPAN PENGUMUMAN RESMI DAN RADIO LOKAL. 8. PEMBENTUKAN KEPANITIAAN TERDIRI DARI UNSUR TEKNIS, BINA ROGRAM DAN UNSUR SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN (BAGIAN PERLENGKAPAN) 9. PANITIA PENGADAAN MULAI DARI KETUA SAMPAI SEKRETARIS TELAH MEMPUNYAI SERTIFIKAT KEAHLIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA.
IV. PERBAIKAN SEKTOR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN 1. PENINGKATAN MUTU KELULUSAN PESERTA 2. PEMBERIAN SUBSIDI UNTUK PESERTA DIDIK usulan dana APBS melalui APBD tahun 2006 sebesar Rp. 1.847.000.000 tahun 2007 sebesar Rp. 3.256.715.000 3. MENINJAU KEMBALI PUNGUTAN KOMITE SEKOLAH 4. PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN TINGKAT DAN SLTP 5. PENGAWASAN PREPENTIF PENGGUNAAN BOS DAN BKN OLEH UNSUR PENGAWAS
DIDIK
SD DANA
V. PELAYANAN PUBLIK BIDANG KESEHATAN • PELAKSANAAN REVITALISASI POSYANDU SEHINGGA AKHIR 2006 SEBANYAK 102 BUAH • DI SEDIAKANNYA JAMSOSTEK MELALUI ASKES, JAMSOSTEK, KARTU SEHAT DAN DANA SEHAT SEBANYAK 2.545 ORANG • PELAYANAN ASKESKIN DAN GAKIN UNTUK 31.317 KELUARGA MISKIN • PELAYANAN KESEHATAN GRATIS DAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BAGI USIA LANJUT SEBANYAK 208 ORANG (P. HULU 77 ORANG, KP. I = 131 ORANG). • PELAYANAN PENGOBATAN GRATIS UNTUK SELURUH MASYARAKAT KABUPATEN SERUYAN (119.419 ORANG ) BERDASAR PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 02 TAHUN 2007 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS
VI. PENINGKATAN KESADARAN ANTI KORUPSI DI JAJARAN APARATUR PEMERINTAHAN DAN MASYARAKAT A. SOSIALISASI DAN PENINGKATAN KESADARAN ANTI KKN B. SOSIALISASI LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) C. PENANGANAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA D. PENETAPAN KINERJA UNTUK SELURUH SKPD UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS, TRANSPARASI DAN KINERJA APARATUR
A. SOSIALISASI DAN PENINGKATAN KESADARAN ANTI KKN SOSIALISASI DILAKSANAKAN PADA BULAN MARET 2007
A.
LANGKAH-LANGKAH SOSIALISASI DAN PENINGKATAN KESADARAN ANTI KKN
• KOORDINASI LINTAS SEKTORAL BAIK DAERAH MAUPUN PUSAT • KERJASAMA PENINGKATAN PARTISIPASI MEDIA MASSA • KERJASAMA PENINGKATAN PARTISIPASI DENGAN TOMAS DAN TOGA • MENERAPKAN NILAI-NILAI BUDAYA DAN ETOS KERJA • MENINGKATKAN PENGAWASAN BAIK DILAKUKAN OLEH BPK, BPKP, BANWASDA PROV DAN KABUPATEN ( BAIK SECARA PREVENTIF MAUPUN REPRESIF)
B. PENANGANAN LHKPN MENYUSUN DAFTAR WAJIB LHKPN SESUAI DENGAN KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN KEP. NOMOR 261 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEJABAT WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN, DITETAPKAN SEBANYAK 102 ORANG TERDIRI DARI PEJABAT, PEMIMPIN KEGIATAN DAN PEMEGANG KAS/ BENDAHARAWAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
KESIMPULAN : PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN 1. TELAH MEMBUAT KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BUPATI DAN KETUA DPRD KABUPATEN SERUYAN DENGAN SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS, BADAN DAN CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN 2. TELAH MEMBUAT KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN NOMOR : 181 TAHUN 2006 TANGGAL 26 JUNI 2006 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DALAM RANGKA PERWUJUDAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KKN
• •
TELAH MENERAPKAN PENDIDIKAN GRATIS BAGI PENDIDIKAN 9 TAHUN TELAH MENERAPKAN PENGELOLAAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006
6. PENATAAN PELAYANAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RSUD KABUPATEN SERUYAN SEHINGGA TELAH MEMPEROLEH PENGHARGAAN CITRA PELAYANAN PRIMA DARI PRESIDEN RI 7. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MNIMAL DALAM PELAYANAN KESEHATAN.
