2007

P U T U S A N No. 315 K/TUN/2007 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH memeriksa

perkara

Tata

Usaha

AGUNG

Negara

dalam

tingkat

kasasi

telah

memutuskan sebagai berikut dalam perkara : BUDI HARTONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Limas Agung Blok P. 5/3 RT. 03 RW. 12, Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, dalam hal

ini

memberi

kuasa

kepada

:

Paulus

Gunadi,

SH.,Sp.N.M.Hum., dkk, Advokat, berkantor di Jalan KH. M. Syafei Blok F No. 10, Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2006; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding; melawan: BUPATI BANYUMAS, berkedudukan di Jalan Kabupaten No. 1, Purwokerto; Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan

Pengadilan Tata Usaha

Negara Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil : Bahwa Penggugat adalah Pemilik dari Matahari Toserba Purwokerto yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Purwokerto (Pusat Kota) dengan Bangunan ketinggian 2 lantai dan telah mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB); Bahwa bangunan yang dipergunakan adalah sebagian bangunan bekas Gedung ISOLA (Istana Olah Raga) dan bangunan tersebut telah mempunyai tembok keliling dengan ketinggian kurang lebih 12 meter; Bahwa pada sekitar bulan Mei 2002, Penggugat mempunyai niat untuk meningkatkan pembangunan lokasi pertokoannya dari 2 lantai menjadi 4 lantai ditambah 1 lantai basement untuk lahan parkir;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 315 K/TUN/2007

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf L Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1995 tentang Bangunan menyatakan : “Mengubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut”; Bahwa

berdasarkan

tata

cara

mengajukan

permohonan

Izin

Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu Pasal 80 ayat 1 huruf b Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1995, untuk mengubah bangunan diperlukan syarat-syarat : 1. Foto copy KTP; 2. Foto copy Akta Pendirian Badan Hukum apabila Pemohon adalah Badan Hukum; 3. IMB Bangunan yang akan diubah; 4. Uraian biaya perubahan bangunan; Bahwa pada bulan Juni 2002, Penggugat telah mengurus surat-surat yang berkaitan dengan rencana perubahan bangunan tersebut di Kantor Dinas Cipta Karya Kabupaten Banyumas dan oleh Kantor Dinas Cipta Karya Kabupaten Banyumas diminta untuk mengajukan permohonan IMBnya dengan Proses Pengajuan Izin Mendirikan Bangunan yang baru, padahal hal tersebut Penggugat sangat keberatan tetapi karena Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang baik dan taat kepada aturan serta percaya kepada instansi yang berwenang untuk memproses perizinan tersebut, maka Penggugat menyepakati atau setuju untuk mengajukan Proses Pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang baru; Bahwa pada tanggal 14 Mei 2002, Penggugat telah mengurus untuk Surat

Persetujuan

dari

tetangga

untuk

kelengkapan

administrasi

Permohonan Izin Mendirikan Bangunan tersebut; Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan dan menyerahkan seluruh berkas Permohonan Izin

Mendirikan Bangunan (IMB) melalui

Kantor

Pelayanan Perizinan Satu Atap (KPPI) dan diterima oleh Petugas kantor tersebut dengan No. 648/II/2002 tanggal masuk 6 Nopember 2002; Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2002, Penggugat telah membayar Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp. 78.449.500,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sesuai

dengan

ketentuan

yang

telah

dihitungkan

oleh

Petugas

dan

selanjutnya uang retribusi tersebut diterima oleh Petugas Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas;

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 315 K/TUN/2007

Bahwa pada tanggal 5 Juni 2003, Kepala Dinas Cipta Karya yaitu Bapak Ir. Susanto HS., mengeluarkan Surat Keterangan No. 648/1496/2003 yang isinya : “Berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2002 tentang RUTRK dengan kedalaman RDTRK Kota Purwokerto, Lokasi yang dimohon telah sesuai dengan rencana Pemanfaatan Ruang Kota yaitu Kawasan Perdagangan dan Jasa. Koefisien Angka Banding Bangunan Perdagangan di tepi Jalan Kolektor Terpenuhi; -

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) > Memenuhi Syarat;

-

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) > Memenuhi Syarat;

-

Koefisien Ruang Parkir (KRP)

-

Koefisien Ruang Terbuka (KRT) > Memenuhi Syarat;

> Memenuhi Syarat;

Keempat Koefisien Angka Banding tersebut di atas telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 Tahun 2003; Bahwa pada tanggal 5 Juni 2003, Kantor KPPI telah mengeluarkan Surat Keterangan dengan No. 648/147/2003, yang menerangkan bahwa Penggugat

(Sdr.

Budi

Hartono)

telah

mengajukan

Permohonan

Izin

Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Tergugat (Bupati Banyumas) dan Persyaratan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon (Penggugat); Bahwa pada tanggal 17 Juni 2003, Direktur Utama PT. Bamas Satria Perkasa (Moro Grosir)

yaitu Sdr. Made Widiana mengirimkan Surat

Tanggapan No. 13/VI/BSP/EXT/03, kepada Penggugat yang salah satunya adalah poin 2 c, yaitu : “Bangunan milik saudara membahayakan dan merugikan bangunan milik PT. Bamas Satria Perkasa (Moro Grosir), kecuali bangunan milik saudara mundur kurang lebih 1,5 meter (satu koma lima meter) dari bangunan milik kami”; Bahwa pada tanggal 19 Juni 2003, Penggugat mendapat surat dari Kepala

Kantor

Pelayanan

Perizinan

dan

Investasi

untuk

melangkapi

persyaratan yaitu : -

Dokumen UKL/UPL yang telah direvisi;

-

Rencana alur lalu lintas menuju dan meninggalkan area parker;

Selanjutnya terhadap surat dari Kepala KPPI tersebut telah dijawab dan dilakukan penyelesaian kelengkapan Berkas Persyaratan dan juga telah melengkapi kekurangan kelengkapan persyaratan UKL/UPL dan rencana alur lalu lintas;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 315 K/TUN/2007

Bahwa pada tanggal 29 Desember 2003, Penggugat mendapat surat dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang ditanda tangani oleh Budi Tjahyono, SH., tertanggal 27 Januari 2003 dengan No. 660 A/1699

Perihal

Rekomendasi

UKL/UPL

yang

isinya

Poin

2

yaitu

“Sehubungan jalan yang akan dipergunakan sebagai pintu keluar/masuk ke areal parkir merupakan jalan lingkungan yang sampai saat ini dikuasai oleh PT. Banyumas Prima Perkasa maka sebelum kegiatan tahap konstruksi dan operasional Pasar Modern agar mendapat persetujuan dari penghuni sekitar jalan tersebut”; Bahwa untuk memenuhi ketentuan surat tersebut maka Penggugat pada tanggal 29 Desember 2003 mengajukan permohonan persetujuan atas penggunaan jalan lingkungan kepada pemilik dan penghuni Komplek Lingkungan

ISOLA,

kemudian

Penggugat

mendatangi

semua

pemilik

maupun penghuni Komplek Lingkungan ISOLA tersebut, sebanyak 20 orang, namun Penggugat hanya berhasil mendapatkan persetujuan dari 19 orang dan yang 1 orang yang tidak memberikan persetujuannya yaitu Sdr. Made Widiana, Pemilik PT. Bamas Satria Perkasa (Moro Grosir); Bahwa pada tanggal 12 Januari 2004, Penggugat mendapat surat dari Kepala Dinas Cipta Karya yang ditanda tangani oleh Ir. Susanto HS. MM., tertanggal 10 Januari 2004 dengan No. 648/43/2004 yang isinya supaya Penggugat untuk melengkapi gambar-gambar yang dilampirkan dalam Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pada tanggal 27 Januari 2004, Penggugat telah mengirimkan gambar-gambar yang dimaksud untuk melengkapi lampiran Permohonan IMB (zin Mendirikan Bangunan) tersebut dan gambar-gambar yang telah Penggugat revisi juga diserahkan kepada Kantor KPPI untuk dilampirkan dalam berkas Permohonan IMB; Bahwa pada tanggal 15 Maret 2004, Penggugat menerima surat dari Kepala

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan

dan

Koperasi

Kabupaten

Banyumas yang ditanda tangani oleh Budi Tjahyono, SH., tertanggal 15 Maret 2004 dengan No. 660.1/193 Perihal UKL/UPL Pasar Raya Rita ISOLA (Matahari Toserba) yang isinya yaitu : Poin 1

: bahwa UKL/UPL Budi Hartono (Penggugat) yang telah disesuaikan dengan surat arahan kami No. 660.1/1608 tanggal 6 Desember 2003 sudah dapat dijadikan pedoman untuk Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; Dengan demikian maka UKL/UPL yang diajukan oleh Penggugat sudah dapat dilaksanakan sebagai pedoman;

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 315 K/TUN/2007

Poin 3

: bahwa sehubungan untuk mengurangi keresahan masyarakat sekitar kegiatan saudara maka saudara wajib menemui langsung (tidak diwakilkan) Managemen PT. Bamas Satria Perkasa (Moro Grosir)

sebagai

tetangga

terdekat

sekaligus

untuk

meminta

persetujuan; Sehubungan dengan hal tersebut maka pada tanggal 16 Maret 2004, Penggugat beserta 5 orang dari instansi terkait dan perangkat dari Kelurahan maupun dari Kecamatan setempat menyaksikan Penggugat datang menemui Sdr. Made Widiana untuk mensosialisasikan UKL/UPL sekaligus meminta persetujuan; Adapun dari usaha Penggugat untuk memenuhi saran dari instansi agar menemui Sdr. Made Widiana tidak berhasil karena yang bersangkutan tidak bersedia ditemui, bahkan usaha Penggugat dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani Penggugat dan 5 orang saksi yang ikut hadir dari instansi terkait; Bahwa segala kekurangan surat-surat dan persyaratan, maupun ketentuan dari permintaan instansi yang terkait, Penggugat telah berusaha untuk

memenuhinya

untuk

kelengkapan

Permohonan

Izin

Mendirikan

Bangunan (IMB) sehingga Penggugat hanya tinggal menunggu proses keluarnya IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Matahari Toserba; Bahwa dalam kurun waktu penantian keluarnya IMB (Izin Mendirikan Bangunan), Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati No. 19 Tahun 2004 tertanggal 26 Maret 2004 tentang Tata Cara Penghitungan Garis Sempadan Bangunan Bagian Belakang; Bahwa dalam pertimbangan Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 6 dan Pasal 18 Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1995; Bahwa dalam hal mengingat dalam Surat Keputusan Tergugat tersebut pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 10/KPTS/2000 tentang

Ketentuan

Teknis

Pengamanan

Terhadap

Kebakaran

Pada

Bangunan Gedung dan Lingkungan Dalam Ketentuan Pasal 5 bagian kedua Pengaturan Pelaksana di Daerah Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 10/KPTS/2000 yang isinya : Ayat 1

: “Untuk pedoman pelaksanaan bangunan gedung di daerah perlu dibuat

Peraturan

Daerah

yang

didasarkan

pada

ketentuan-

ketentuan dalam Keputusan Menteri Negara ini”; Ayat 2

: “Dalam

hal

sebagaimana

daerah

belum

dimaksud

mempunyai

ayat

1

pasal

Peraturan ini,

maka

Daerah terhadap

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 315 K/TUN/2007

penyelenggaraan

bangunan

gedung

di

daerah

diberlakukan

ketentuan pengamanan terhadap kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3”; Dalam ketentuan Pasal 3 bagian pertama persyaratan Teknis Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 10/KPTS/2000 yang isinya : Ayat 1

: “Pengamanan

terhadap

bahaya

kebakaran

dan

lingkungan

meliputi : a. Perencanaan tapak untuk proteksi kebakaran; b. Sarana Penyelamatan; c. Sistem Proteksi Pasif; d. Sistem Proteksi Aktif; e. Pengawasan dan pengendalian; Berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 10/KPTS/2000, sudah jelas bagi daerah yang belum mempunyai Peraturan Daerah

tentang

Pedoman

Pelaksanaan

Penyelenggaraan

Bangunan

Gedung di daerah, maka diberlakukan ketentuan-ketentuan pengamanan terhadap kebakaran seperti tertera dalam Pasal 3; Sehingga cukup jelas apabila daerah yang belum mempunyai Peraturan Daerah tersendiri tidak perlu dikeluarkan Surat Keputusan Bupati, karena sangat bertentangan ketentuan Pasal 5 ayat 2; Bahwa terhadap ketentuan Pasal 5 Surat Keputusan Bupati No. 19 Tahun 2004 yang isinya : :”Dalam hal jarak bangunan

sampai dengan

ketinggian 2 lantai atau ketinggian sampai dengan 8 meter, untuk kepadatan bangunan tinggi, maka jarak antar bangunan dapat berdasarkan atas kesepakatan dengan tetangga yang berbatasan; Ketentuan Pasal 5 tersebut adalah sangat bertentangan dan menyimpang dari ketentuan peraturan yang telah ada, sehingga bertentangan dengan peraturan-peraturan yang menjadi dasar diterbitkannya Surat Keputusan Bupati tersebut yaitu : -

Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

-

Undang-Undang No. 24 Tahun 1992;

-

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

-

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

-

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 10/KPTS/2000;

-

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas No. 6 Tahun 1995;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 315 K/TUN/2007

-

Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Banyumas No. 10 Tahun 1998; Bahwa pada tanggal 30 Januari 2006, Departemen Dalam Negeri

mengeluarkan Surat No. 188.45/178/SJ tertanggal 30 Januari 2006 perihal Keputusan Bupati Banyumas Tahun 2004, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Jenderal Menteri Dalam Negeri, yang ditujukan kepada Bupati Banyumas; Bahwa

sesuai

surat

tersebut

sebagaimana

dalam

point

23

menyatakan bahwa : 1. Bahwa sesuai dengan hasil kajian bahwa Keputusan Bupati Banyumas No. 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perhitungan Garis Sempadan Bangunan bagian belakang bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi yakni : a. Pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Penyusunan Terhadap Bahaya Kebakaran

Pada

Bangunan

Gedung

dan

Lingkungan

yang

menyebutkan bahwa “setiap orang atau badan termasuk instansi Pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung wajib memenuhi ketentuan pengamanan bahaya kebakaran”; b. Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas No. 6 Tahun 1995 tentang Bangunan yang menyebutkan bahwa “letak garis pondasi bangunan terluar pada bagian samping yang berbatasan dengan tetangga minimum 1,5 meter” garis pondasi bangunan terluar pada bagian belakang yang berbatasan dengan tetangga ditentukan setelah garis sempadan bangunan dan letak garis pondasi bangunan terluar pada bagian samping yaitu 1,5 meter dan penentuan prosentase luas atap terhadap luas persil; 2. Bahwa Keputusan Bupati Banyumas No. 19 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perhitungan Garis Sempadan Bangunan Bagian Belakang Pasal 2 ayat (1) mengatur jarak antar bangunan bagian belakang dengan tetangga yang persilnya berbatasan secara langsung minimum 3 meter. Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 1995 dan Pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum No. 10/KPTS/2000; 3. Bahwa berkaitan dengan angka 1 dan angka 2 di atas, diminta kepada Saudara agar menghentikan dan mencabut Keputusan Bupati Banyumas No. 19 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penghitungan Garis Sempadan

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 315 K/TUN/2007

Bangunan Bagian Belakang dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri; Bahwa

sampai

dengan

gugatan

ini

diajukan,

Tergugat

belum

menghentikan dan mencabut Surat Keputusan Bupati Banyumas No. 19 Tahun 2004; Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan tersebut di atas, maka dapat ditarik konstruksi

hukum

sebagai

dasar

gugatan

belum

dikeluarkannya

Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Penggugat adalah sebagai berikut : 1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, menyatakan : 1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara; 2) Jika

suatu

Badan

atau

Pejabat

Tata

Usaha

Negara

tidak

mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana

ditentukan

dalam

peraturan

perundang-undangan

dimaksud telah lewat maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud; 3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dalam ayat (2) maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan; 2. Bahwa menurut Bab VII, Bagian Pertama Pasal 79 ayat (1) Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1995, menyatakan “Setiap orang atau badan yang akan mendirikan, mengubah atau merobohkan bangunan terlebih dahulu harus memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah”; 3. Bahwa menurut Bab VII Bagian Kedua Pasal 80 ayat (1) Peraturan Daerah

No.

6

Tahun

1995

menyatakan

“Permohonan

IMB

(Izin

Mendirikan Bangunan) diajukan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan, dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut : a. Untuk mendirikan bangunan : 1) Foto copy KTP bagi pemohon perorangan atau foto copy akta pendirian badan hukum apabila pemohon adalah badan hukum;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 315 K/TUN/2007

2) Foto copy sertifikat tanah atau surat tanah lain yang dilegalisir oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat; 3) Surat Perjanjian/pernyataan penggunaan tanah apabila bangunan didirikan di atas tanah orang lain; 4) Bestek bangunan, kecuali bangunan rumah tinggi; 5) Peta situasi; 6) Gambar rencana dan situasi bangunan dengan skala 1 : 50, 1:100, 1 : 200; 7) Perhitungan

konstruksi

dan

instansi

yang

ditetapkan

untuk

bangunan tertentu; 8) Perencana, pelaksana dan pengawas bangunan kecuali bagi bangunan rumah tinggal dan bangunan tidak bertingkat tertentu; 9) Persetujuan tetangga atau surat pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa/Kelurahan yang menerangkan bahwa tetangga yang bersangkutan tidak mau memberikan persetujuannya meskipun berdasarkan perhitungan teknis rencana bangunan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 4. Bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan pada tanggal 6 Nopember 2002 di Kantor Pelayanan Perizinan Satu Atap dengan Tanda Terima Permohonan No. 648/11/2002; 5. Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2002, Penggugat telah membayar Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp. 78.449.500,(tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan ketentuan yang telah dihitungkan oleh petugas dan selanjutnya uang retribusi tersebut diterima oleh petugas Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas; 6. Bahwa secara administrasi segala persyaratan yang telah ditentukan sudah dipenuhi oleh Penggugat guna Permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang diajukan kepada Tergugat; 7. Bahwa

sampai

mendapatkan

dengan

Izin

diajukan

Mendirikan

gugatan

Bangunan

ini

dari

Penggugat Tergugat

belum

sehingga

berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 79 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 1995 adalah kewajiban dari Tergugat yang mengeluarkannya; 8. Bahwa saat Tergugat dapat dikatakan tidak menerbitkan atau menolak permohonan dihitung sejak Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat tanggal

30

Januari

2006

sebagai

dasar

Tergugat

telah

banyak

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 315 K/TUN/2007

mengeluarkan surat-surat keputusan yang sifatnya masih menganjurkan Penggugat terhadap syarat-syarat teknis ijin mendirikan bangunan; 9. Bahwa apabila terhitung sejak Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan

No.

188.45/198/SJ

tertanggal

30

Januari

2006

untuk

mencabut Surat Keputusan Bupati No. 19/2004 tertanggal 26 Maret 2004 dan Bupati Banyumas tidak mengeluarkan suatu surat keputusan atau bersifat diam, maka gugatan ini telah memenuhi Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004; 10. Bahwa Tergugat bersifat diam dan tidak mau melayani Penggugat atas Permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang telah diajukan atau telah diterimanya maka Tergugat dianggap oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, telah

melakukan

penolakan

sehingga

Tergugat

telah

melakukan

perbuatan yang bertentangan dengan Azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yaitu Tergugat telah melanggar Azas Fair Play yakni instansi yang akan mengeluarkan keputusan itu harus bersikap tidak akan menghalang-halangi kesempatan seseorang yang berkepentingan untuk memperoleh suatu keputusan yang akan menguntungkan baginya dan Tergugat telah melanggar Azas Persamaan yakni hal-hal atau keadaankeadaan yang sama harus diperlakukan yang sama pula; 11. Bahwa Tergugat bersifat diam dan tidak mau melayani Penggugat dengan

tidak

mengeluarkan

Keputusan

tentang

Izin

Mendirikan

Bangunan maka oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. UndangUndang No. 9 Tahun 2004 dianggap atau disamakan Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara dimana “Keputusan Tergugat” tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang berbunyi : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 315 K/TUN/2007

12. Bahwa “Keputusan Tergugat” tersebut sangat merugikan Penggugat karena dengan tidak dikeluarkannya Keputusan Tergugat tentang Izin Mendirikan Bangunan maka Penggugat sangat menderita kerugian materiil karena tidak dapat melakukan pengembangan usaha dengan membuka toko swalayan/toko serba ada; 13. Bahwa “Keputusan Tergugat” tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, “Keputusan Tergugat” dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana Penggugat kutip sebagai berikut : Seseorang atau badan hukum perdata yang meras kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi; 14. Bahwa dengan demikian Tergugat yang bersifat diam dan tidak mau melayani Penggugat adalah tidak lebih dari bukti arogansi, sok otoriter dan

kesewenang-wenangan

Tergugat

serta

sama

sekali

tidak

berdasarkan hukum; 15. Bahwa

berdasarkan

dalil-dalil,

pendirian-pendirian

dan

bukti-bukti

tersebut di atas, terbukti pula bahwa Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan

Hidup

jo.

Peraturan

Daerah

Kabupaten

Banyumas No. 6 Tahun 1995 tentang Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UndangUndang No. 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004; 16. Bahwa karena “Keputusan Tergugat” yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak berdasarkan hukum dan sangat merugikan Penggugat, maka Penggugat telah kehilangan hasil yang diharapkan dalam kurun waktu 4 tahun, waktu, tenaga pikiran dan biaya, termasuk biaya Advokat dalam rangka mengajukan gugatan atas Keputusan Tergugat ini. Oleh karena itu sangatlah beralasan apabila Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat; 17. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp. 1.140.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah) setiap tahunnya sejak Tahun 2002 dengan perincian :

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 315 K/TUN/2007

-

Pada Tahun 2002 dengan luas toko 2 tingkat (3.000 M2);

-

Omzet rata-rata per bulan Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sehingga dalam setahun sebesar Rp. 18.000.000.000,(delapan belas milyar rupiah);

-

Margin kotor 15% = Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah);

-

Biaya pengeluaran per bulan

Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh

juta rupiah) sehingga dalam setahun adalah 12 x Rp. 130.000.000,- = Rp. 1.560.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah); -

Keuntungan bersih per tahun adalah Rp. 2.700.000.000,- dikurangi Rp. 1.560.000.000,- = Rp. 1.140.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah);

-

Sehingga apabila dihitung sejak Tahun 2002 sampai dengan gugatan ini diajukan Tahun 2006 Penggugat mengalami kerugian sebesar 4 tahun x Rp. 1.140.000.000,- = Rp. 4.560.000.000,- (empat milyar lima ratus enam puluh juta rupiah);

Terhitung

sejak

Tahun

2002

sampai

dengan

putusan

pengadilan

mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dibayar secara tunai dan sekaligus

kepada

Penggugat

selambat-lambatnya

8

hari

terhitung

putusan berkekuatan hukum tetap; 18. Bahwa karena “Keputusan Tergugat” nyata-nyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Peraturan Daerah

Kabupaten

mengeluarkan

Banyumas

keputusannya,

No.

6

Tahun

Tergugat

1995

telah

dan

dalam

menggunakan

wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, maka sangatlah beralasan apabila Penggugat mohon kepada Bapak

Ketua

mengeluarkan

Pengadilan Penetapan

Tata agar

Usaha Tergugat

Negara

Semarang

megeluarkan

untuk

Keputusan

tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Penggugat; Bahwa berdasarkan hal-hal

tersebut di atas Penggugat mohon

kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang supaya memberikan putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal atau tidak sah sikap atau tindakan Tergugat yang tidak mengeluarkan keputusan atas permohonan Penggugat adalah perbuatan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1 dan 3 Undang-Undang

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 315 K/TUN/2007

No. 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004; 3. Mewajibkan atau memerintahkan Tergugat untuk menindaklanjuti dan memproses permohonan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan atas nama Budi Hartono (Penggugat) yang telah dimohonkan berdasarkan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan pada tanggal 6 Nopember 2002 di atas tanah milik Penggugat (sebagian bekas gedung ISOLA) di Jalan Jenderal Sudirman Purwokerto; 4. Mewajibkan

atau

memerintahkan

Tergugat

untuk

menerbitkan

Izin

Mendirikan Bangunan di atas sebagian bangunan bekas gedung ISOLA di Jalan

Jenderal

Sudirman

Purwokerto

atas

nama

Budi

Hartono

ganti

rugi

sebesar

(Penggugat); 5. Menghukum

Tergugat

untuk

membayar

Rp. 1.140.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak Tahun 2002 sampai dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan pembayarannya dilakukan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, 8 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap; 6. Membebankan Tergugat untuk membayar ongkos perkara; Atau Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi atas dalil-dalil sebagai berikut : 1. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kedaluwarsa), karena dalam posita

gugat

No.

4

Penggugat

menyatakan

telah

mengajukan

Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tanggal 6 Nopember 2002 di Kantor Pelayanan Perizinan Satu Atap dengan tanda terima Permohonan No. 648/11/2002, sedangkan berdasarkan dalil Penggugat pada posita gugat No. 8 yang menjadi obyek gugatan adalah Keputusan Tergugat Negatip yang dianggap telah menolak dan tidak menerbitkan Izin

Mendirikan

Bangunan

(IMB)

sedangkan

itu

adalah

kewajiban

Tergugat untuk mengeluarkannya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketetuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tersebut di atas disebutkan, bahwa “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 315 K/TUN/2007

90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; Dalam penjelasan Pasal 55 tersebut di atas disebutkan bahwa : “Bagi para pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat”; Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan : a. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak diterimanya permohonan yang bersangkutan; b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan; Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut; Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas No. 6 Tahun 1995 tentang Bangunan Pasal 80 ayat (4) ditentukan bahwa “Dalam

hal permohonan dikabul, maka keputusan pemberian Izin

Mendirikan Bangunan (IMB) harus sudah dapat diterbitkan dalam waktu selambat-lambatnya 1 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya tanda bukti penerimaan”; Karena yang dijadikan obyek gugatan oleh Penggugat adalah Keputusan Negatip Tergugat tidak mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimohon oleh Penggugat menurut ketentuan Pasal 3 ayat (2) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 beserta penjelasannya tenggang waktu 90 hari dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan. Sebagaimana diketahui bahwa surat permohonan

Izin

Mendirikan

Bangunan

(IMB)

yang

diajukan

oleh

Penggugat itu diterima di Kantor Pelayanan Perizinan Satu Atap tanggal 6 Nopember 2002, sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 1995 tentang Bangunan sebagai peraturan dasarnya dalam Pasal 80 ayat (4) yang mengatur tenggang waktu paling lambat dalam waktu satu bulan keputusan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus

sudah

diterbitkan

terhitung

sejak

tanggal

diterimannya

permohonan yang bersangkutan, yaitu tanggal 6 Nopember 2002,

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 315 K/TUN/2007

sehingga untuk menghitung tenggang waktu 90 hari harus dimulai dari tanggal 6 Desember 2002 sampai dengan tanggal 6 Maret 2003 berdasarkan perhitungan sebagai berikut : -

Desember 2002

: 25 hari;

-

Januari 2003

: 31 hari;

-

Pebruari 2003

: 28 hari;

-

Maret 2003

: 6 hari;

Jumlah

: 90 hari;

Sehingga mestinya Penggugat harus sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak boleh lebih dari tanggal 6 Maret 2003. Kenyataan yang ada, Penggugat baru mengajukan gugatan terhadap Keputusan Negatip Tergugat pada tanggal 13 Juni 2006, sehingga gugatan tersebut sudah sangat jelas telah kedaluwarsa; Kalau Penggugat menghitung tenggang waktu 90 hari dihitung dari sejak Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana didalilkan dalam posita No. 8 dan 9 adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 55 beserta penjelasannya seperti telah disebut di atas; Disamping itu kewenangan untuk pemberian izin mendirikan bangunan telah

dilimpahkan

berdasarkan

kewenangannya

Peraturan

kepada

Pemerintah

No.

Pemerintah

14

Tahun

Kabupaten

1987

tentang

Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum yang dalam ketentuan Pasal 4 huruf c angka 7 menyebutkan, bahwa “sebagian urusan di bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II meliputi antara lain sebagian di bidang Cipta Karya yang diantaranya adalah pengaturan dan

pengawasan

terhadap

pembangunan,

pemeliharaan

dan

pemanfaatan bangunan gedung”. Untuk menindaklanjuti penyerahan kewenangan

tersebut,

maka

Pemerintah

Kabupaten

Banyumas

menetapkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1995 tentang Bangunan, dimana dalam ketentuan Pasal 79 ayat (1) menyebutkan, bahwa “setiap orang

atau

badan

yang

akan

mendirikan,

atau

mengubah

atau

merobohkan bangunan terlebih dahulu harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah”; Dari ketentuan Pasal 79 ayat (1) tersebut di atas, yang berwenang untuk mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Bupati tanpa harus mendapat

persetujuan

Menteri

Dalam

Negeri

atau

Pejabat

lain.

Keputusan Bupati adalah final artinya sudah difinitif dan karenanya dapat

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 315 K/TUN/2007

menimbulkan akibat hukum. Kalau Penggugat membuat konstruksi hukum saat Tergugat dapat dikatakan tidak menerbitkan atau menolak terhitung sejak Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat No. 188.45/178/SJ tanggal 30 Januari 2006 adalah sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 beserta penjelasannya seperti tersebut di atas, karena berdasarkan ketentuan Pasal 55 tersebut di atas sudah ditentukan apabila obyek yang akan digugat merupakan keputusan negatip, maka tenggang waktu 90 hari dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan. Dengan demikian, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan telah kedaluwarsa dan oleh karena itu sudah semestinya harus dinyatakan tidak dapat diterima; 2. Gugatan Penggugat dibuat sangat tidak cermat, tidak jelas atau kabur (obscuur libel) karena : a. Penggugat dalam posita gugat No. 15 mendalilkan bahwa Tergugat telah

melanggar

Undang-Undang

No.

23

Tahun

1997

tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi Penggugat tidak menjelaskan perbuatan materiil yang mana yang dianggap dilakukan oleh Tergugat yang bertentangan dengan undang-undang tersebut. Disamping itu Penggugat juga tidak menjelaskan Pasal berapa dalam undangundang tersebut yang menurut Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat; b. Penggugat juga tidak cermat dalam menulis Nomor Surat Menteri Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam posita gugat No. 9 dimana Penggugat mencantumkan No. 188.45/198/SJ tertanggal 30 Januari

2006

sedangkan

yang

benar

Nomor

suratnya

adalah

188.45/178/SJ; c. Penggugat juga tidak cermat dalam menyebutkan Surat Menteri Dalam Negeri dalam posita gugat No. 15 yang oleh Penggugat disebut Surat Keputusan, sedangkan surat

yang ditanda tangani oleh

Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri adalah bukan dalam bentuk Surat Keputusan, tetapi hanya dalam bentuk surat; Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 51/G/TUN/2006/ PTUN.SMG. tanggal 10 Oktober 2006 yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 315 K/TUN/2007

Dalam Eksepsi : -

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara : 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Membebankan Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 1.419.000,- (satu juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah); Menimbang,

bahwa

dalam

tingkat

banding

atas

permohonan

Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusan No. 07/B.TUN/2007/PT.TUN.SBY. tanggal 31 Januari 2007; Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada

Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 Maret 2007 kemudian

terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2006

diajukan

permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Maret 2007 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 51/Srt.G.TUN/2006/PTUN-SMG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

tersebut

pada tanggal 3 April 2007; Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 3 April 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding namun tidak diajukan jawaban memori; Menimbang, bahwa yang dimohonkan kasasi dalam perkara ini adalah Keputusan Tergugat/ Termohon Kasasi/Bupati Banyumas yang menolak permohonan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan atas nama Budi Hartono/Penggugat/Pemohon Kasasi yang telah dimohonkan pada tanggal 6 Nopember 2002 di atas tanah milik Penggugat/Pemohon Kasasi (sebagai bekas Gedung ISOLA) di Jalan Jenderal Sudirman Purwakarta (Keputusan Fiktif Negatif); Bahwa keputusan obyek gugatan tersebut adalah Keputusan Pejabat Daerah yang jangkauan berlakunya pada wilayah yang bersangkutan yaitu Kabupaten Banyumas, oleh karena itu berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 45A ayat (2) huruf C Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah/disempurnakan dengan Undang-Undang No. 5

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 315 K/TUN/2007

Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, adalah merupakan perkara Tata Usaha Negara yang tidak dapat dimohonkan kasasi; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

di

atas,

maka

permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : BUDI HARTONO tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi menyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI : Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : BUDI HARTONO tersebut tidak dapat diterima; Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2007 oleh TITI NURMALA SIAGIAN, SH.,MH. Hakim Agung Agung sebagai WIDAYATNO

Ketua

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Majelis, H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.

SASTROHARDJONO,

SH.,M.Sc.

Hakim-Hakim

dan Agung

sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A. KARIM MANAP, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota : Ttd/H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.

Ketua: Ttd/TITI NURMALA SIAGIAN, SH.,MH.

Ttd/WIDAYATNO SASTROHARDJONO, SH.,M.Sc.

Panitera Pengganti : Ttd/A. KARIM MANAP, SH.,MH.

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 315 K/TUN/2007

Biaya-biaya : 1. M e t e r a i ……………...

Rp.

6.000,-

2. R e d a k s i ……………..

Rp.

1.000,-

3. Administrasi kasasi ……..

Rp. 493.000,-

Jumlah …………………..

Rp. 500.000,-

Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH. NIP. : 220000754

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 315 K/TUN/2007