2007

BUKU PANDUAN KEUANGAN DAERAH 09/09/2007

RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG PU/CIPTA KARYA Contact Person: Subdit Kebijakan dan Strategi DIREKTORAT BINA PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA Jl. Pattimura No. 20 Jakarta Selatan Telp/Fax. 021-72796582

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

RPIJM

i

RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG PU/CIPTA KARYA

KATA PENGANTAR Buku Panduan Keuangan dimaksudkan untuk memberikan penjelasan ringkas secara terperinci mengenai pengelolaan keuangan daerah baik untuk Propinsi maupun Kabupatan/Kota. Panduan Keuangan Daerah ini merupakan bagian dari panduan penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang PU/Cipta Karya. Produk penyusunan Buku Panduan Keuangan Daerah ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan daerah dalam mendanai dan membiayai pembangunan infrastruktur, baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota. Selain itu, diharapkan daerah akan mampu merencanakan pembangunan infrastruktur dengan mengacu dan mempertimbangkan kapasitas pendanaan yang dimiliki. Penilaian kapasitas pembiayaan diharapkan akan mampu mendorong daerah mengoptimalkan kemampuan pembiayaan terutama dengan mempergunakan pendanaan eksternal secara optimal Dengan demikian, dapat diciptakan hasil pembangunan Bidang PU/Cipta Karya di daerah yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas melalui pengelolaan keuangan yang baik dan transparan serta akuntabel, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih, semoga Buku Panduan Keuangan Daerah ini bermanfaat bagi kita semua untuk mewujudkan kebersamaan antara Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota secara berkelanjutan.

September 2007

Tim Penyusun

ii

BUKU PANDUAN KEUANGAN DAERAH

RPIJM

iii


DAFTAR ISI BAB I PETUNJUK UMUM ....................................................................... 1 1.1 Komponen Keuangan.................................................................... 1 1.1.1 Komponen Penerimaan Pendapatan .................................. 1 1.2 Komponen Pengeluaran Belanja................................................... 3 1.3 Komponen Pembiayaan ................................................................ 4 BAB II PROFIL KEUANGAN KABUPATEN/KOTA........................... 7 2.1 Keuangan Daerah.......................................................................... 7 2.2 Keuangan Perusahaan Daerah....................................................... 7 BAB III PERMASALAHAN DAN ANALISA KEUANGAN ................ 9 3.1 Kondisi Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota ...................... 9 3.2 Proyeksi Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota ..................... 9 3.2.1 Proyeksi Penerimaan dan Belanja .................................. 10 3.2.2 Proyeksi PAD dan Dana Perimbangan............................ 12 3.2.3 Proyek Public Saving....................................................... 14 BAB IV ANALISA TINGKAT KETERSEDIAN DANA ............... Error! Bookmark not defined. 4.1 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah .................................... 17 4.1.1 Beberapa Aspek Penting.................................................. 19 BAB V RENCANA PEMBIAYAAN PROGRAM................................. 21 5.1 Rencana Pembiayaan .................................................................. 21 5.2 Pelaksanaan Pembiayaan RPIJM................................................ 21

iv


RPIJM BAB I

1


PETUNJUK UMUM

Pembahasan mengenai aspek keuangan dalam penyusunan RIPJM pada dasarnya adalah dalam rangka membuat taksiran dana yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pembelanjaan prasarana Kabupaten/Kota, yang meliputi: 1. Pembelanjaan untuk pengoperasiaan dan pemeliharaan prasarana yang telah terbangun; 2. Pembelanjaan untuk rehabilitasi dan peningkatan prasarana yang telah ada; 3. Pembelanjaan untuk pembangunan prasarana baru. Pembahasan aspek ekonomi dalam penyusunan RPIJM perlu memperhatikan hasil total atau produktivitas dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan sumberdaya bagi masyarakat dan keuntungan ekonomis secara menyeluruh tanpa melihat siapa yang menyediakan sumber dana tersebut dan siapa dalam masyarakat yang menerima hasil adanya kegiatan. Pembahasan aspek ekonomi dalam penyusunan RPIJM yang diperhatikan adalah hasil total atau produktifitas atau keuntungan yang didapat dari semua sumber yang dipakai dalam proyek untuk masyarakat atau perekonomian secara keseluruhan tanpa melihat siapa yang menyediakan sumber tersebut dan siapa dalam masyarakat yang menerima hasil proyek tersebut. 1.1 KOMPONEN KEUANGAN 1.1.1KOMPONEN PENERIMAAN PENDAPATAN Komponen Penerimaan Pendapatan merupakan penerimaan yang merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih. Penerimaan Pendapatan terdiri atas : (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Dana Perimbangan; dan (3) Pendapatan lainnya yang sah. Berikut akan dijelaskan satu persatu subkomponen Pendapatan dan gambaran umum tentang subkomponen Pendapatan di daerah pada umumnya.

2


1.1.1.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan. PAD bersumber dari : 1. Pajak Daerah, antara lain: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan di atas Air, Pajak Balik Nama, Pajak Bahan Bakar, Pajak Pengambilan Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Galian Golongan C, Pajak Parkir, dan Pajak lain-lain. Pajak-pajak Daerah ini diatur oleh UU No. 34/2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah No. 65/2001 tentang Pajak Daerah. 2. Retribusi Daerah, antara lain: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Biaya Cetak Kartu, Retribusi Pemakaman, Retribusi Parkir di Tepi Jalan, Retribusi pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemadam Kebakaran, dan lain-lain. Retribusi ini diatur oleh UU No. 34/2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 66/2001 tentang Retribusi Daerah. 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain hasil deviden BUMD; dan 4. Lain-lain pendapatan yang sah, antara lain : hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar, komisi, potongan, dan lain-lain yang sah. 1.1.1.2

DANA PERIMBANGAN

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri atas : 1. Dana Bagi Hasil terbagi atas Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Bagi Hasil Bukan Pajak (BHBP) atau yang berasal dari hasil pengelolaan sumber daya alam. BHP antara lain: Pajak Bumi Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan Badan maupun Pribadi; sedangkan BHBP atara lain : kehutanan, pertambangan umum, perikanan, penambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. 2. Dana Alokasi Umum (DAU) dibagikan berdasarkan “Celah Fiskal” yaitu selisih antara Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal ditambah Alokasi Dasar.

RPIJM

3


3. Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan untuk kegiatan khusus, misalnya: reboisasi, penambahan sarana pendidikan dan kesehatan, dan bencana alam. 1.2 KOMPONEN PENGELUARAN BELANJA Komponen pengeluaran belanja terdiri dari: 1. Belanja Operasi 2. Belanja Modal 3. Transfer ke Desa/Kelurahan 4. Belanja Tak Terduga Tabel I-1Struktur Pengeluaran Belanja SAP-D yang Baru No. 1.

2.

3.

4.

Sub-Komponen Belanja

Rp.

Belanja Operasi - Belanja Pegawai - Belanja Barang - Belanja Bunga - Belanja Subsidi - Belanja Hibah - Belanja Bantuan Sosial Jumlah (1) Belanja Modal - Belanja Tanah - Belanja Peralatan dan Mesin - Belanja Gedung dan Bangunan -Belanja Jalan, irigasi, dan Jaringan - Belanja Aset tetap Lainnya - Belanja Aset Lainnya Jumlah (2) Tranfer ke Desa/kel. - Bagi Hasil Pajak - Bagi Hasil Retribusi - Bagi hasil Pendapatan Lainnya Jumlah (3) Belanja Tak Terduga Jumlah (4)

Sumber : PP No. 24/2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan

4


1.3 KOMPONEN PEMBIAYAAN Komponen Pembiayaan (Financing) merupakan komponen yang baru dalam Sistem Keuangan Daerah. Istilah Pembiayaan berbeda dengan Pendanaan (Funding). Pendanaan diartikan sebagai dana atau uang dan digunakan sebagai kata umum, sedangkan Pembiayaan diartikan sebagai penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Contoh konkritnya, di dalam SAP-D yang lama, apabila daerah memperoleh pinjaman, pinjaman tersebut diakui sebagai Penerimaan Pendapatan. Selanjutnya, Penerimaan Pendapatan dari Pinjaman ini tidak mempunyai konsekuensi atau dicatat pembayaran kembali; sedangkan di dalam SAP-D yang baru, apabila daerah memperoleh Pinjaman, maka diterima sebagai Penerimaan Pembiayaan yang perlu dibayar kembali. Demikian pula bila daerah memberi pinjaman, maka dikeluarkan sebagai Pengeluaran Pinjaman karena akan diterima kembali.

RPIJM

5


Tabel I-2 Struktur Pembiayaan SAP-D yang Baru No. 1.

Subkomponen Pembiayaan

Rp.

Penerimaan Pembiayaan a. Penggunaan SILPA b. Pencairan Dana Cadangan c. Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat d. Pinjaman Dalam Negeri-Pemda lain e. Pinjaman Dalam Negeri-Bank f. Pinjaman Dalam Negeri-Non-bank g. Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi h. Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya i. Penerimaan kembali pinjaman kpd Pers. Negara j. Penerimaan kembali pinjaman kpd. Pers. Daerah k. Penerimaan kembali pinjaman kpd Pemda lainnya Jumlah (1)

2.

Pengeluaran Pembiayaan a. Pembentukan Dana Cadangan b. Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Pem. Pusat c. Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Pemda lain d. Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Bank e. Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Non bank f. Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Obligasi g. Pembayaran Pokok Pinjaman-Lainnya h. Pemberian Pinjaman kpd Pers. Negara i. Pemberian Pinjaman kpd. Pers. Daerah j. Pemberian Pinjaman kpd Pemda lainnya Jumlah (2)

Pembiayaan Netto (1-2) Sumber : PP No. 24/2004 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan

6


RPIJM BAB II

7


PROFIL KEUANGAN KABUPATEN/KOTA

2.1 KEUANGAN DAERAH Bab ini menguraikan profil keuangan Kabupaten/Kota dalam penyusunan RPIJM yang bertujuan untuk membuat taksiran dana yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan investasi program PU/Cipta Karya Kabupaten/Kota, meliputi: Gambaran umum kondisi keuangan daerah selama 5 tahun terakhir, yang dipergunakan untuk mengetahui: 1. Struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), mencakup (i) Struktur Penerimaan; (ii) Struktur Belanja; 2. Trend perkembangan penerimaan dari: (i) Dana Perimbangan; (ii) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (iii) Penerimaan Daerah Yang Sah; 3. Trend besaran penerimaan dana pembantuan dari pemerintah atasan (Pusat atau Propinsi); 4. Profil dan perkembangan APBD (catatan: Tampilan dalam bentuk tabel III-1) •

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam APBD Kabupaten/Kota

•

Perkembangan bantuan Pemerintah Pusat (GOI)

•

Perkembangan kontribusi dan masyarakat

•

Perkembangan dana pinjaman

•

Perkembangan dan public saving

2.2 KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH Untuk mendukung sumber pembiayaan dalam komponen proyek cost recovery dan telah memiliki BUMD (seperti sektor air minum, persampahan dan limbah aspek keuangannya meliputi kondisi existing, permasalahan, analisa dan proyeksi untuk: 1) Neraca, 2) Rugi/laba, 3) Arus Dana Kas

8


RPIJM

9


BAB III PERMASALAHAN DAN ANALISA KEUANGAN 3.1

KONDISI KEUANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA

Segala permasalahan yang ada tentang kondisi keuangan daerah pada profil keuangan daerah. Pengelompokan permasalahan dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan pungutan pajak dan retribusi yang sedikit mempunyai kaitan dengan kapasitas pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten/Kota. 2. Mekanisme dan prosedur pungutan daerah terutama kurangnya keterpaduan fungsi yan efektif antara unit instansi yang bersangkutan. 3. Sarana dan prasrana operasional yang kurang 4. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya 5. Dan hal-hal lain yang berkaitan dengan operasionalisasi perolehan pendapatan daerah. 3.2

PROYEKSI KEMAMPUAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA

Proyeksi kemampuan keuangan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan kondisi keuangannya: 1. Dihitung untuk kurun waktu 5 tahun 2. Gunakan asumsi dasar sebagai berikut: •

Melihat kecenderungan trend (past trend)

•

Estimasi pertumbuhan akibat adanya action plan

•

Adanya kebijaksanaan khusus pemerintahan Kabupaten/Kota

3. Proyeksi ketersediaan dana untuk pelaksanaan RPIJM 4. Perhitungan kemampuan meminjam Pemerintahan Kabupaten/Kota (ambang batas DCR adalah 1,5)

10


Perhatian terhadap aspek ekonomi dalam penyusunan RPIJM adalah hasil total atau produktifitas atau keuntungan yang didapat dari semua sumber yang dipakai dalam proyek untuk masyarakat atau perekonomian secara keseluruhan tanpa melihat siapa yang menyediakan sumber tersebut dan siapa dalam masyarakat yang menerima hasil proyek tersebut. 3.2.1PROYEKSI PENERIMAAN DAN BELANJA Proyeksi penerimaan dihitung: 1. Penghitungan berdasarkan kurun waktu 5-7 tahun; 2. Menggunakan asumsi atas dasar trend historis, yang disesuaikan dengan inflasi yang berlaku serta kesepakatan antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 3. Dianalisis berapa besar anggaran rutin dibandingkan dengan anggaran belanja barang dan modal untuk penyelenggaraan bidang ke-PU/Cipta Karya-an; (catatan: data ditampilkan dalam Kabupaten/Kota pada tabel III-1)

bentuk

tabel

proyeksi

APBD

RPIJM

11


Tabel III-1 Realisasi dan Proyeksi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota NO

URAIAN BAGIAN DAN POS

REALISASI 2006

2007

APBD

% PER TAHUN 2006 2007

% PROYEKSI PERTUMBUHAN

PROYEKSI 2007 2008 2009 2010 2011

1. Belanja Operasi - Belanja Pegawai - Belanja Barang - Belanja Bunga - Belanja Subsidi - Belanja Hibah - Belanja Bantuan Sosial Jumlah (1) 2. Belanja Modal - Belanja Tanah - Belanja Peralatan dan Mesin - Belanja Gedung dan Bangunan -Belanja Jalan, irigasi, dan Jaringan - Belanja Aset tetap Lainnya - Belanja Aset Lainnya Jumlah (2) Tranfer ke 3. Desa/kel. - Bagi Hasil Pajak - Bagi Hasil Retribusi - Bagi hasil Pendapatan Lainnya Jumlah (3) Belanja Tak 4. Terduga Jumlah Biaya

12


3.2.2PROYEKSI PAD DAN DANA PERIMBANGAN 3.2.2.1

KONDISI PAD DAN DANA PERIMBANGAN

1. Struktur dan perkembangan penerimaan rutin, dan belanja barang dan modal, serta prosentase pertumbuhannya; 2. Kelompok pajak daerah dan retribusi yang memberikan kontribusi besar, terutama untuk menjadi dasar pada penguatan kapasitas keuangan daerah; 3. Kelompok pajak daerah dan retribusi yang memberikan kontribusi kecil dikelompokkan dalam unsur penerimaan "lainnya" 4. Analisis kemampuan penerimaan dengan analisis rasio: coverage ratio; collection ratio; rasio penetapan. (catatan: tampilkan dalam bentuk tabel PAD dan perimbangan pada tabel III-2) Perhitungan proyeksi PAD dan Dana Perimbangan, antara lain sebagai berikut: 1. Dihitung untuk kurun waktu 5-7 tahun 2. Menggunakan asumsi atas dasar trend historis, yang disesuaikan dengan inflasi yang berlaku serta kesepakatan antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 3. Analisis selama kurun waktu proyeksi tersebut unsur PAD dan penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar

RPIJM

13


Tabel III-2 Proyeksi PAD dan Perimbangan URAIAN NO BAGIAN DAN POS

REALISASI 2006

2007

APBD

% PER TAHUN 2006 2007

PROYEKSI % PROYEKSI PERTUMBH 2007 2008 2009 2010 2011

1 Pendapatan a. Dana Alokasi Umum b. Dana Alokasi Khusus c. Dana Bagi Hasil Pajak d. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (Non Pajak) Pendapatan Asli 2 Daerah a. Retribusi b. Pendapatan Pajak Daerah c. Penerimaan Bunga d. Penerimaan Lainn yang sah Penerimaan 3 Pembiayaan a. Penggunaan SILPA b. Pencairan Dana Cadangan c. Pinjaman Dalam NegeriPemerintah Pusat d. Pinjaman Dalam NegeriPemda lain e. Pinjaman Dalam NegeriBank f. Pinjaman Dalam NegeriNon-bank g. Pinjaman Dalam NegeriObligasi h. Pinjaman Dalam NegeriLainnya i. Penerimaan kembali pinjaman kpd Pers. Negara j. Penerimaan kembali

14

BUKU PANDUAN KEUANGAN DAERAH URAIAN NO BAGIAN DAN POS pinjaman kpd. Pers. Daerah k. Penerimaan kembali pinjaman kpd pemda lainnya Jumlah Pendapatan

REALISASI 2006

2007

APBD

% PER TAHUN 2006 2007

PROYEKSI % PROYEKSI PERTUMBH 2007 2008 2009 2010 2011

3.2.3PROYEK PUBLIC SAVING Kondisi Eksisting Public Saving selama 5 tahun untuk mengetahui: Public Saving (Tabungan Masyarakat) diperhitungkan dengan rumus: PS = (PAD + PBB + DBH + DAU + DAK) – Belanja Wajib Belanja Wajib = Belanja Mengikat + Kewajiban Daerah •

Gambaran besarnya public saving dan laju pertumbuhannya

•

Besarnya angsuran pinjaman dan bunga

•

Besarnya DSCR, batas ketentuan adalah 2,5

•

Dengan DSCR ditentukan sebesar 2,5 dapat diperoleh besaran maksimum pinjaman yang dapat diperoleh

Tabel III-3 Public Saving No

Sumber Penerimaaan

Realisasi xxx1-xxx6 Pertumbuhan Proporsi xxx1-xxx2 xxx2-xxx3 xxx3-xxx4 xxx4-xxx5 xxx5-xxx6 rata-rata (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (%) (%)

I

PENERIMAAN 1 PAD 2 DBHP 3 DBHBP 4 DAU 5 DAK II BELANJA WAJIB 1 PEMBIAYAAN 2 PEMBELANJAAN TOTAL PUBLIC SAVING xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx

xx %

100%

RPIJM

15


Perhitungan public saving, antara lain sebagai berikut: •

Dihitung untuk kurun waktu 5-7 tahun

•

Menggunakan asumsi atas dasar trend historis, yang disesuaikan dengan inflasi yang berlaku serta kesepakatan antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

•

Alokasi dana public saving untuk kawasan perkotaan dihitung dengan cara membandingkan penduduk perkotaan sesuai wilayah perencanaan dengan total penduduk kabupaten;

•

Dihitung dana yang dapat dialokasikan untuk bidang PU/Cipta Karya, dimana besaran prosentase dapat mempergunakan trend yang ada atau dengan hasil diskusi dengan pemerintah Kabupaten/Kota;

•

Hasil akhir adalah prakiraan dana pembangunan untuk bidang PU/Cipta Karya dari public saving selama 5 tahun;

•

Proyeksi belum termasuk perhitungan untuk pinjaman baru (without project projection)

•

Teliti hasil perhitungan DSCR

16


Tabel III-4 Proyeksi DSCR (Bagian Urusan Kas Dan Perhitungan Perhitungan DSCR dan Kumulatif Pinjaman) NO

% REALISASI APBD PROYEKSI URAIAN BAGIAN % PER PROYEKSI DAN POS 2006 2007 2006 2007 TAHUN PERTUMBH 2007 2008 2009 2010 2011

RASIO 1 PERHITUNGAN DSCR BAGIAN PENDAPATAN 2 ASLI DAERAH (PAD) POS DANA 3 ALOKASI UMUM (DAU) POS DANA 4 OTONOMI KHUSUS POS DANA BAGI 5 HASIL (DBH) Pos Bagi Hasil Pajak Pos Bagi Hasil Bukan Pajak POS DANA BAGI HASIL DANA 6 (DBHD) REBOISASI 7 BELANJA WAJIB, Belanja Pegawai Belanja Anggota Dprd ANGSURAN 8 POKOK PINJAMAN ANGSURAN 9 BUNGA PINJAMAN BIAYA LAIN (Biaya 10 Komitmen+Jasa Giro Perbankan+Provisi) DSCR MINIMAL 2,5

DSCR

(PAD+DAU+OTSUS+(DBH-DBHDR))-BELANJA PKK PINJ + BUNGA + BIAYA LAIN

RPIJM

17


BAB IV ANALISA TINGKAT KETERSEDIAN DANA Analisa yang diperlukan adalah terhadap ketersediaan dan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang dpat digunakan dalam pembangunan RPIJM, misalnya indikasi sumber penerimaan yang harus diperhatikan yakni sebagaimana yang tertera pada lampiran yang meliputi: 1. Analisa perkembangan masa lalu dengan memperhatikan kebijaksanaan keuangan pemerintahan maka dibuat proyeksi anggaran pendapatan dan belanja yang dapat dilihat pada tabel (lampiran) 2. Analisa perkembangan pajak daerah termasuk perkembangan kontribusi kurang lebih ......... %per tahun. 3. Analisa perkembangan PAD ..... % per tahun, kontribusi terhadap penerimaan rata-rata....% 4. Analisa pengeluaran pembangunan berkembang rata-rata....% porsi rata-rata....% terhadap total pengeluaran , kecenderungan porsi naik/turun. 5. Analisa terhadap pinjaman yang telah diterima berkembang ....% dengan porsi.... besarnya cicilan sebesar ...% 4.1 ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH Kemampuan keuangan daerah dapat bersumber dari: 1. Sumber internal dari pemerintah daerah sendiri (public saving) 2. Sumber eksternal dari luar pemerintah daerah (pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pinjaman, partisipasi swasta (KPS), dan swadaya masyarakat) a.

Prediksi untuk dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi adalah menggunakan asumsi trend historis maksimal 10% dari tahun sebelumnya;

b.

Analisis dan teliti perkembangan sumber pendanaan eksternal untuk pembiayaan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi;

c.

Identifikasi perkembangan dana dari partisipasi dan kerjasama swasta;

18


d.

Identifikasi dana partisipasi masyarakat yang dipergunakan untuk pembangunan khususnya dalam membiayai operasi dan pemeliharaan;

e.

Pisahkan biaya operasi dan pemeliharaan dan investasi baru dengan asumsi masing-masing 50%

f.

Identifikasi pinjaman minimal yang dapat diperoleh dengan memperhatikan Debt Service Ratio (DSR) maksimum 30%

g.

Dalam melakukan estimasi pinjaman dapat menggunakan asumsi: •

Tingkat bunga berkisar 9-12%

•

Masa tenggang 5 tahun

•

Pengembalian 20 tahun

h.

Hitung DSCR pada kondisi setelah ada proyek/pinjaman apakah masih pada batas 2,5

i.

Estimasi sumber dana yang dapat dipergunakan untuk membiayai bidang PU/Cipta Karya termasuk kontribusi PDAM untuk pendanaan sektor air minum;

j.

Output dari analisa keuangan adalah total dana yang dapat dialokasikan untuk membiayai bidang PU/Cipta Karya selama 5 tahun. (catatan: tabel estimasi sumber dana bidang PU/Cipta Karya)

4.2 ASPEK KEUANGAN PERUSAHAAN Analisis keuangan ini penting untuk dapat menjabarkan arti dari data dan informasi yang tercantum dalam laporan keuangan. Analisis yang dipergunakan antara lain: 1. Analisis Ratio •

Rasio likuiditas

•

Rasio kepatutan kredit

•

Rasio efiensiensi

•

Rasio profitabilitas

2. Analisis Prosentase 3. Indikator yang menentukan layak tidaknya program •

Internal Rate of Return (IRR)

RPIJM •

19


Financial Internal Rate of Return (FIRR) yang dilihat dari penghasilan dan biaya

Dimana: IRR > SOCC maka layak SOCC = discount rate yang berlaku •

Economic Internal Rate of Return (EIRR) yang dilihat dari benefit yang tidak bias dinyatakan dalam bentuk financial, terutama terkait prasarana publik

IRR > 10% •

Net Present Value (NPV)

NPV > 0 maka layak •

Analisis Benefit and Cost (B/C)

B/C >1 maka Layak Dalam perhitungan ini, apabila terdapat alternative program yang lain, perlu dilakukan analisis sensitifitas sebagai pembanding. 4.2.1BEBERAPA ASPEK PENTING •

Indikator Debt Service Cost Ratio (DSCR) minimal 1,5

•

Untuk analisis sub-proyek yang bersifat non-cost recovery menggunakan analisis manfaat (analisis ekonomi)

20


RPIJM BAB V

21


RENCANA PEMBIAYAAN PROGRAM

5.1 RENCANA PEMBIAYAAN Sumber-sumber pebiayaan berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Indonesia, Bantuan Luar Negeri dan masyarakat. Untuk sektor air minum, limbah dan sampah biasanya komponen yang lebih dominan dalam membiayai adalah pemerintahan Kabupaten/Kota, sebaliknya pada penganggulangan bencana , jalan negara, drainase makro pemerintah pusat lebih dominan. Baik Bantuan Luar Negeri maupun dana pemrintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten/Kota sifatnya stimulan dan pelengkap, namun pembangunan harus didasarkan kepada kekuatan sendiri, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat (community based development). 5.2 PELAKSANAAN PEMBIAYAAN RPIJM Setelah melalui proses penilaian RPIJM oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, maka selanjutnya adalah program sekaligus proses pembiayaannya. Pada pelaksanaan pembiayaaan, maka semua sumber pembiayaan yang sudah disepakati antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Pusat (termasuk dana bantuan Luar Negeri dirumuskan dalam dokumen Project Memorandum (Kesepakatan Pelaksanaaan Program). Tabel V-1 Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota... Realisasi xxx1-xxx6 No

Sumber Penerimaaan

Pertumbuhan Proporsi xxx1-xxx2 xxx2-xxx3 xxx3-xxx4 xxx4-xxx5 xxx5-xxx6 rata-rata (%) (%) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan)

1 Pajak Kendaraan Bermotor

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx %

xx %

2 Pajak Kendaraan di atas Air

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx %

xx %

3 Pajak Balik Nama

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx %

xx %

4 Pajak Bahan Bakar

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx %

xx %

5 Pajak Pengambilan Air Tanah

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx %

xx %

6 Pajak Hotel

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx %

xx %

7 Pajak Restoran

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx %

xx %

22


Realisasi xxx1-xxx6 No

Sumber Penerimaaan


8 Pajak Hiburan

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx %

xx %

9 Pajak Reklame

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx %

xx %

10 Pajak Penerangan Jalan

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx %

xx %

11 Pajak Galian Golongan C

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx %

xx %

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx %

xx %

xx %

100%

Pajak Parkir 12 Pajak lain-lain. TOTAL

xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx

Sumber: Buku Perhitungan APBD Kabupaten/Kota, xxx1-xxx6

Tabel V-2 Perkembangan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Realisasi xxx1-xxx6

No

Sumber Penerimaaan

Pertumbuhan Proporsi xxx1-xxx2 xxx2-xxx3 xxx3-xxx4 xxx4-xxx5 xxx5-xxx6 rata-rata (%) (%) (ribuan) (rib uan) (ribuan) (ribuan) (ribuan)

1 Retribusi Pelayanan Kesehatan

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx %

xx %

2 Retribusi Pelayanan Persampahan

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx %

xx %

3 Retribusi Biaya Cetak Kartu

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx %

xx %

4 Retribusi Pemakaman

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx %

xx %

5 Retribusi Parkir di Tepi Jalan

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx %

xx %

6 Retribusi pasar

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx %

xx %

7 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx %

xx %

8 Retribusi Pemadam Kebakaran

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx %

xx %

9 Retribusi Lain-lain

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx %

xx %

10 Retribusi Pelayanan Kesehatan

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx %

xx %

xx %

100%

TOTAL



RPIJM

23


Tabel V-3 Perkembangan Realisasi Penerimaan Laba BUMD, Dinasdinas, Lain-lain Kabupaten/Kota Realisasi xxx1-xxx6

No I

Sumber Penerimaaan PENERIMAAN LABA BUMD

Pertumbuhan Proporsi xxx1-xxx2 xxx2-xxx3 xxx3-xxx4 xxx4-xxx5 xxx5-xxx6 rata-rata (%) (%) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan) xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx %

xx %

1 Penyertaan modal

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx %

xx %

2 PDAM

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx %

xx %

3 BUMD 1

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx %

xx %

4 BUMD 2

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx %

xx %

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx %

xx %

1 Dinas pertanian

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx %

xx %

2

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx %

xx %

3

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx %

xx %

4

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx %

xx %

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx %

xx %

1 Penerimaan dari perijinan

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx %

xx %

2 Penerimaam

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx %

xx %

3

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx %

xx %

4

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx %

xx %

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx %

xx %

xx %

100%

II

PENERIMAAN DINAS-DINAS

III

PENERIMAAN LAIN-LAIN

TOTAL

xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx Sumber: Buku Perhitungan APBD Kabupaten/Kota, xxx1-xxx6

24


Tabel V-4 Perkembangan Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Realisasi xxx1-xxx6

No I

Sumber Penerimaaan Sub Total Bagi Hasil Pajak

Pertumbuhan Proporsi rata-rata xxx1-xxx2 xxx2-xxx3 xxx3-xxx4 xxx4-xxx5 xxx5-xxx6 (%) (%) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan) xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %

1 Pajak Bumi Bangunan (PBB) 2 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 3 Pajak Penghasilan Badan maupun Pribadi II Sub Total Bagi Hasil Bukan Pajak

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx %

xx %

xx %

100%

1 Kehutanan 2 Penambangan Minyak Bumi 3 Pertambangan Gas Bumi 4 Perikanan 5 Pertambangan Umum TOTAL I



Tabel V-5 Perkembangan Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten/Kota No

Sumber Penerimaaan

I

Dana Alokasi Umum

II

Dana Alokasi Khusus

Realisasi xxx1-xxx6


1 Reboisasi 2 Kesehatan 3 Sarana Pendidikan TOTAL I + II + III


xx %

100%


RPIJM

25


Tabel V-6 Struktur Pengeluaran Belanja SAP-D yang Baru Realisasi xxx1-xxx6 No.

Sub-Komponen Belanja

xxx1-xxx2 xxx2-xxx3 xxx3-xxx4 xxx4-xxx5 xxx5-xxx6 (ribuan)

(ribuan)

(ribuan)

(ribuan)

Pertumbuhan Proporsi rata-rata

(ribuan)

Belanja Operasi - Belanja Pegawai xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx - Belanja Barang xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx - Belanja Bunga xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx - Belanja Subsidi xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx - Belanja Hibah xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx - Belanja Bantuan Sosial xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx Jumlah (1) xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx 2. Belanja Modal xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx - Belanja Tanah xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx - Belanja Peralatan dan Mesin xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx - Belanja Gedung dan Bangunan xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx - Belanja Jalan, irigasi, dan Jaringan xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx - Belanja Aset tetap Lainnya xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx - Belanja Aset Lainnya xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx Jumlah (2) xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx 3. Tranfer ke Desa/kel. - Bagi Hasil Pajak xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx - Bagi Hasil Retribusi xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx - Bagi hasil Pendapatan Lainnya xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx Jumlah (3) xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx 4. Belanja Tak Terduga xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx Jumlah (4) xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx TOTAL I + II + III + IV xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx

(%)

(%)

xx % xx % xx % xx % xx % xx % xx % xx % xx % xx % xx % xx % xx % xx % xx %

xx % xx % xx % xx % xx % xx % xx % xx % xx % xx % xx % xx % xx % xx % xx %

xx % xx % xx % xx % xx % xx % xx %

xx % xx % xx % xx % xx % xx % 100%

1.


Tabel V-7 Struktur Pengeluaran No. 1.


Realisasi xxx1-xxx6 xxx1xxx2xxx3xxx4xxx2 xxx3 xxx4 xxx5 (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan)

xxx5xxx6 (ribuan)

Pertumbuhan Proporsi rata-rata (%)

(%)

Penerimaan Pembiayaan a. Penggunaan SILPA b. Pencairan Dana Cadangan c. Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat d. Pinjaman Dalam Negeri-Pemda lain e. Pinjaman Dalam Negeri-Bank

26


No.


Realisasi xxx1-xxx6 xxx1xxx2xxx3xxx4xxx2 xxx3 xxx4 xxx5 (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan)

xxx5xxx6 (ribuan)

Pertumbuhan Proporsi rata-rata (%)

(%)

f. Pinjaman Dalam Negeri-Non-bank g. Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi h. Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya i. Penerimaan kembali pinjaman kpd Pers. Negara j. Penerimaan kembali pinjaman kpd. Pers. Daerah k. Penerimaan kembali pinjaman kpd pemda lainnya Jumlah (1) 2.

Pengeluaran Pembiayaan a. Pembentukan Dana Cadangan b. Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Pem. Pusat c. Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Pemda lain d. Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Bank e. Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Non bank f. Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Obligasi g. Pembayaran Pokok Pinjaman-Lainnya h. Pemberian Pinjaman kpd Pers. Negara i. Pemberian Pinjaman kpd. Pers. Daerah j. Pemberian Pinjaman kpd pemda lainnya Jumlah (2)

Pembiayaan Netto (1-2) Sumber: Buku Perhitungan APBD Kabupaten/Kota, xxx1-xxx6

RPIJM

27


Tabel V-8 Rencana Alokasi Pendanaan Kuat

Potensial

Lemah

No Pembiayaan APBN Kab/Kota Propinsi Masy Swasta APBN Kab/Kota Propinsi Masy Swasta APBN Kab/Kota Propinsi Masyarakat Swasta 1 Air Minum

2 Drainase

3 Sampah

4 Air Limbah

5 Pengembangan Permukiman

6 Tata Bangunan Lingkungan

28


RPIJM

29


TIM PENGARAH 1. Ir. Agoes Widjanarko, MIP 2. Ir. Ismanto, MSc 3. Ir. Danny Sutjiono 4. Ir. Guratno Hartono, M.Bc 5. Ir. Antonius Budiono, MSc 6. Ir. Tamin M. Zakaria Amin, MSc 7. Ir. Susmono TIM PENYUSUN 1. Ir. Andreas Suhono, MSc 2. Ir. Diana Kusumastuti, MT 3. Ir. Iwan Dharma S, M.Soc.Sci 4. Ir. Sitti Bellafolijani, M.Eng 5. Ir. Alex Abdi Chalik, MM, MT 6. Ir. Handy Bambang Legowo, MSES 7. Dra. Nyimas Nina Indrasari, MSc 8. Ir. Doddy Koeswanto 9. Ir. Iskandar Z 10. Ir. Halasan Sitompul 11. Ir. Didiet Akhdiat, MSc 12. Dades Prinandes, ST, MT 13. Yuke Ratnawulan, ST 14. Dra. Endah T. Widowati 15. Veronica Kusumawardhani, ST 16. Ade Syaiful, ST., MT 17. Meytri Wilda Ayuantari, ST 18. Ir. Bagus Mudiantoro, MM 19. Budi Hertanto, ST 20. Akhfian Mustika A, ST 21. Hidemiwan, ST 22. Azibi Taufik, ST NARA SUMBER 1. Ir. Hendropranoto Suselo, MPW 2. Prof. Dr. Ir. Budhy Tjahjati 3. Ir. Gita Chandrika N., MCP 4. Ir. Sugiantoro PENYELARAS AKHIR STUDIO Jakstra BPCK Jl. Pattimura No. 20 Gedung Menteri PU Lt. 4 Telp. +62 21 72796582/7244067 Faks. +62 21 72796582/7244067

2007

Recommend Documents