2007

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 7/PUU-V/2007 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 ACARA PENGUCAPAN KETETAPAN (III)

JAKARTA

SELASA, 10 APRIL 2007

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NO. 7/PUU-V/2007 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar1945

PEMOHON Rahmat

ACARA Pengucapan Ketetapan (III) Selasa, 10 April 2007 WIB, Pukul 10.00 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H. H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M. Dr. HARJONO, S.H., MCL. I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., MH. Prof. H. A. MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. MARUARAR SIAHAAN, S.H. SOEDARSONO, S.H.

Fadzlun Budi SN, S.H., M.Hum.

(Ketua) ( Anggota ) ( Anggota ) ( Anggota ) ( Anggota ) ( Anggota ) ( Anggota ) ( Anggota ) ( Anggota ) Panitera Pengganti

1

HADIR: Kuasa Hukum Pemohon : • • • •

H.M. Mahendradatta, S.H.,M.A., M.H. H. Achmad Michdan, S.H. Abdul Rahim, S.H. Anis

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.20 WIB 1.

KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Baik Saudara-saudara sidang Mahkamah Konstitusi dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3 X

Assalam’mualaikum wr.wb

Selamat pagi atau selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara seperti biasanya sebelum sidang dimulai saya selalu mempersilakan dulu yang hadir untuk memperkenalkan diri, cuma sekarang ini sidangnya sudah didahulukan oleh Panel tadi dan dalam Panel tadi sudah diperkenalkan orangnya sama yang berganti hanya hakimnya—tadi Panel sekarang adalah sidang Pleno. Nah, sebagaimana tadi dilaporkan oleh Panel kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, maka putusan atau perkara yang diajukan permohonannya oleh Saudara Pemohon ini ternyata atas kehendak sendiri permohonan itu ditarik kembali, demikian ya? Barangkali bisa dipastikan supaya—tadi sudah dipastikan ya? Tapi tidak apa-apa supaya—demikian yang benar? 2.

KUASA HUKUM PEMOHON : H. ACHMAD MICHDAN, S.H. Benar Majelis Pleno—yang terhormat Bapak Ketua dan Bapak anggota, bahwa kami tadi telah menjelaskan kepada sidang Panel— pencabutan ini kami ajukan atas dasar bahwa klien kami sebagai prinsipal diminta untuk mencabut dalam kondisi ditekan dengan berbagai penjelasan, sehingga daripada perkara ini nanti di tengah jalan—ketika majelis memeriksa dan melanjutkan perkara dan kemudian surat tersebut muncul, maka kami menyampaikan di dalam Majelis ini untuk tidak bersusah payah harus menunggu satu rekayasa yang amat merugikan di dalam pencari keadilan dan amat mengecewakan serta memprihatikan kami sebagai penegak hukum. Oleh karena itu kami nyatakan kami cabut dan sedianya kami akan mengajukan dalam bentuk prinsipal yang lain dan kami minta dukungan serta nasihat Majelis. Demikian kiranya kurang lebihnya kami mohon maaf, wabilahitaufik

walhidayah, wassalammu’alaikum wr.wb.

3

3.

KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Baik sesuai dengan hukum acara ya, sebagaimana diatur dalam undang undang dan juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi, karena Saudara Pemohon dan kuasa secara dengan kehendak sendiri mencabut permohonan ini, maka kami telah menetapkan Ketetapan Mahkamah Konstitusi untuk memenuhi keinginan Saudara. Demikian, saya bacakan KETETAPAN Nomor 7/PUU-V/2007 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Membaca :

1. Surat Permohonan bertanggal 5 Februari 2007 dari Rahmat, laki-laki, usia 37 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta/Dagang. alamat Jalan Pulau Kalimantan Lorong Mesjid Nomor 38, Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah, memberi kuasa kepada Tim Pengacara Muslim (TPM) Pusat yang antara lain H.M. Mahendradatta, SH.,MA.,MH. H. Achmad Michdan, SH. H. Wirawan Adnan, SH. H. Akhmad Kholid, SH. H. Qadhar Faisal, SH. H. Fahmi Bahmid, SH. dan kawan-kawan, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Pinang I Nomor 9, Pondok Labu, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari, 2007; yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan registrasi Nomor 7/PUU-V/2007 tanggal 23 Februari 2007 perihal Pengujian Penjelasan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; 2. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7/TAP.MK/2007 bertanggal 23 Februari 2007, tentang Penunjukan Panel Hakim; 3. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7/PUUV/2007 bertanggal 2 Maret 2007 tentang

4

Penetapan Hari Sidang Pertama Pemeriksaan Pendahuluan;

Menimbang :

untuk

4. Surat Permohonan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon Nomor 151/TPMPST/IV/2007, bertanggal 5 April 2007, perihal Pencabutan Perkara Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1. Bahwa perkara Nomor 7/PUU-V/2007 a quo, telah diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan Panel Hakim dan Hari Sidang; 2. Bahwa pada pemeriksaan pendahuluan tanggal 16 Maret 2007, Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon; 3. Bahwa Pemohon pada persidangan tanggal 10 April 2007 melalui kuasa hukumnya telah menerangkan bahwa Pemohon menarik kembali permohonan Perkara Nomor 7/PUUV/2007 tentang Pengujian Penjelasan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana disebut pada angka 4 bagian ”Membaca” dalam Ketetapan ini, adalah benar adanya; 4. Bahwa penarikan kembali permohonan Pemohon a quo tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Mengingat :

Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

5

MENETAPKAN -

Mengabulkan permohonan permohonannya;

Pemohon

untuk

menarik

kembali

-

Menyatakan perkara Nomor 7/PUU-V/2007 tentang Pengujian Penjelasan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;

-

Menyatakan permohonan Pemohon a quo, tidak dapat diajukan kembali;

-

Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat penarikan kembali perkara Nomor 7/PUU-V/2007 a quo dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi; Ditetapkan di Jakarta. pada tanggal 10 April 2007 MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KETUA, ttd

JIMLY ASSHIDDIQIE Demikian ketetapan ini seperti halnya juga putusan bersifat final dan mengikat oleh karena itu sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk ini saya nyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 10.45 WIB

6