Bagian Kumortala
Digitally signed by Bagian Kumortala Date: 2016.03.10 14:48:51 +0700
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERATURAN NOMOR :HK.101/PERKA.248/2007 TENTANG ABSENSI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN LEMBAGA SANDI NEGARA RI
Menimbang
:
bahwa dalam rangka memelihara dan meningkatkan disiplin kehadiran Pegawai Negeri Lembaga Sandi Negara RI, perlu diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara RI
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176); 3. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pernerintah; 4. Surat
Keputusan
Ketua
Lembaga
Sandi
Negara
Nomor
:
09551KISK.5.003/95 Tahun 1995 tentang H a J a m Kerja di Lingkungan Lembaga Sandi Negara; 5. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.12212007 Tahun 2007 tentang 0rganisasi dan Tate Kerja Lembaga Sandi Negara.
M E M U T U S K A N :...
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA RI TENTANG ABSENSI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN LEMBAGA SANDI NEGARA RI
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : a. Pegawai adalah seluruh pegawal yang bekerja secara aktif di Lingkungan Instansi Lembaga Sandi Negara RI; b. Jam Kerja adalah ketentuan kurun waktu untuk melaksanakan tugas yang beriaku di Iingkungan Lembaga Sandi Negara RI; c. Absensi adalah sebuah daftar yang memuat data tenting kehadiran pegawai pada hariljam kerja atau kegiatan pads acara tertentu; d. Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dad serangkaian perlaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan, ketertiban dan kesadaran dalam mentaati peraturan perundang-undangan; e. Ijin adalah persetujuan lisanltertulis atas permohonan lisan/tertulis yang diberikan oleh atasan langsung dengan diketahui oleh atasan langsung; f.
Keterlambatan adalah kedatangan pegawai melewati jam masuk keija yang ditetapkan;
g. Pulang Mendahulul adalah kepulangan pegawai meninggalkan kantor sebelum jam kerja yang ditetapkan; h. Tidak masuk bekerja adalah ketidakhadiran pegawai di kantor bukan karena hak cuti. i.
Petugas Absensi adalah pegawai pada Subbagian Administrasi Kepegawaian dan Kesejahteraan, Biro PHKH, Sekretariat Utama yang ditunjuk;
j.
Rekapitulasi absensi adalah daftar yang berisi laporan kehadiran seluruh pegawai, mencakup keterlambatan, puling mendahului dan tidak masuk bekerja.
BAB 11 ...
BAB II JAM KERJA
Pasal 2 (1) Pegawai wajib mentaati jam kerja yang berlaku; (2) Jam Karla yang berlaku di Iingkungan Lembaga Sandi Negara RI adalah : a. Pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 16.00, pada hari Senin sampai dengan Kamis b. Pukul 07. 30 WIB sampai dengan Pukul 16.30, pada had Jumat (3) Pegawai diberikan waktu istirahat pada : a. Pukul 12.00 WIB sampai dengan Pukul 13.00, pada had Senin sampai dengan Kamis b. Pukul 11.30 WIB sampai dengan Pukul 13.30, pada hari Jumat Pasal 3 (1) Pegawai wajib mengisi daftar absensi sesuai dengan jam kehadirannya (2) Pegawai yang tidak mengisi daftar absensi dianggap tidak hadir kecuali terdapat keterangan lain BAB IIl PENGELOLAAN ABSENSI
Pasal 4 Daftar Absensi dibuat oleh Subbagian Administrasi Kepegawaian dan Kesejahteraan Pegawai, Bagian Kepegawaian, Biro PHKH, Sekretariat Utama Pasal 5 Daftar Absensi terdiri dad 3 (tiga) jenis yaitu : a. Absensi Datang, merupakan daftar absensi kedatangan pegawai b. Absensi Pulang, merupakan daftar absensi pulang pegawai c. Absensi Kegiatan, merupakan daftar absensi kehadiran pegawai pada suatu kegiatan tertentu
Pasal 6 ...
Pasal 6 (1) Pengisian absensi datang dan pulang dilaksanakan setiap had kerja bertempat di Lobi Kantor Lembaga Sandi Negara RI; (2) Absensi datang dan pulang tidak dibenarkan diisi secara kumulatif untuk kurun waktu tertentu; (3) Pengisian absensi kegiatan dilaksanakan di tempat dimana kegiatan tersebut berlangsung; (4) Masing-masing pegawai hanya berhak menandatangani daftar absensi atas namanya sendin; (5) Pegawai tidak dibenarkanldilarang menandatangani daftar absensi atas nama pegawai lain, apalagi dengan tujuan menutupi keterlambataniketidakhadiran pegawai lain.
Pasal 7 (1) Petugas Absensi meletakkan daftar Absensi Datang pada pukul 06.30 WIB dan menariknya pada pukul 07.40 WIB; (2) Petugas Absensi meletakkan daftar Absensi Pulang pada pukul 15.55 WIB dan menariknya pada pukul 17.00 WIB; (3) Pengisian absensi diluar waktu sebagaimana ayat 1 (satu), dan 2 (dua) dilakukan di Bagian Kepegawaian, Biro PHKH, Sekretariat Utama Pasal 8 (1) Rekapitulasi absensi datang dan pulang yang selanjutnya disebut rekapitulasi absensi bulanan dibuat oleh Subbagian Administrasi Kepegawaian dan Kesejahteraan Pegawai, Bagian Kepegawaian, Biro PHKH, Sekretariat Utama dan diiaporkan kepada Sekretans Utama Lembaga Sandi Negara RI; (2) Rekapitulasi absensi bulanan tersebut kemudian diedarkan kepada Setiap Kepala Unit Kerja untuk menjadi bahan evaluasi pimpinan; (3) Rekapitulasi absensi bulanan dijadikan sebagal salah satu bahan pertimbangan dalam Rapat Badan Perdmbangan Jabatan dan Kepangkatan; (4) Bagi pegawai yang merasa tidak peas terhadap basil rekapitulasi absensi bulanan, dapat mengajukan keberatan kepada Bagian Kepegawaian melalui surat yang ditandatangani oleh atasan langsung pegawai yang bersangkutan untuk kemudian dilakukan pengecekan kebenaran data;
(5) Apebila ...
(5) Apabila terdapat kesalahan dalam rekapitulasi absensi bulanan seperti yang tercantum pada ayat 4 (empat), maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya. (6) Setiap atasan langsung wajib mengambil langkah pembinaan disiplin terhadap pegawai yang dalam rekapitulasi absensi bulanannya terdapat 5 poin atau lebih tanpa alasan. BAB N KETERLAMBATAN DAN PULANG MENDAHULUI Pasal 9 (1) Keterlambatan I Pulang Mendahului karena alasan pdbadi harus disertai dengan pengisian formulir Ijin Datang Terlambat 1 Pulang Mendahului dengan diketahui oleh atasan langsungnya; (2) Formulir sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dibuat oleh Subbagian Administrasi Kepegawalan dan Kesejahteraan Pegawai, Bagian Kepegawaian, Biro PHKH, Sekretariat Utama Pasal 10 (1) Pasca cuti bersalin, bagi pegawai wanita dapat rnengajukan surat ijin pulang mendahului untuk menyusui yang ditujukan kepada Sekretaris Utama c.q. Kepala Biro PHKH dengan diketahui oleh atasan langsung. (2) Surat pemberian ijin pulang mendahului ditandatangani oleh Kepala Biro PHKH dan dibedkan paling lama 1 (satu) jam lebih awal selama paling lama 3 (tiga) bulan terhitung mulai berakhimya cuti bersalin yang bersangkutan. (3) Ijin pulang mendahului dapat dibedkan maksimal 3 (Na) kali selama pegawai yang bersangkutan rrienjadi pegawai. Pasal 11 Keterlambatan dan Pulang Mendahului tanpa formulir ijin I surat ijin sebagaimana tercantum pada Pasal 9 (sembilan) dan 10 (sepuiuh) dianggap tanpa alasan.
BAB V ...
BAB V TIDAK MASUK BEKERJA
Pasal 12 (1) Pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan pribadi diwajibkan membuat Surat Ijin yang dialamatkan kepada Kepala Biro PHKH c.q. Kepala Bagian Kepegawaian dengan diketahul oleh atasan Iangsungnya; (2) Pegawai yang tidak masuk bekerja dengan alasan sakit selama 3 (tiga) hari atau lebih wajib melampirkan Surat Keterangan Dokter yang hares dapat dipertanggungjawabkan;
Pasal 13 Pegawal yang tidak masuk bekerja karena alasan dinas hangs disertai dengan Surat Perintah yang ditembuskan kepada Bagian Kepegawaian, Biro PHKH, Sekretariat Utama. Pasal 14 Tidak masuk bekerja tanpa surat ijin sebagaimana Pasal 12 (dua betas) dan 13 (tiga belas) dianggaptanpa alasan.
BAB VI SANKSI
Pasal 15 Pegawai yang tidak mematuhi pasal-pasal dalam Peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal 16 Dengan berlakunya Peraturan ini, Surat Keputusan Ketua Lembaga Sandi Negara Nomor : 09551KISK.5.003195 Tahun 1995 tentang Hari/Jam Kerja di Lingkungan Lembaga Sandi Negara dinyatakan tidak beriaku Iagi, Ditetapkan Pada Tanggal
: Jakarta : 29 Oktober 2007
Kepala Lembaga Sandi Negara RI, ttd.
Nachrowi Ramli, S.E.
