2007

BAB 3 OBJEK PENELITIAN

3.1

KPP Pratama Serpong

3.1.1. Sejarah Singkat KPP Pratama Serpong Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk menerapkan struktur organisasi baru guna mendukung dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem administrasi perpajakan. Implemntasi dari proses ini dilakukan dengan memodernisasi Kantor Wilayah DJP Banten dan mendirikan kantor pelayanan pajak modern dengan nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. Kunci utama strategi modernisasi administrasi perpajakan di lingkungan Kantor Wilayah DJP Banten, antara lain meliputi: 1. Struktur Organisasi: Mengganti struktur lama dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pemeriksaan Pajak (KARIKPA) dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) menjadi satu Kantor Pelayanan Pajak Madya dan beberapa Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Mengorganisasikan Kantor Pelayanan Pajak yang baru ke dalam unit yang berdasarkan pada fungsi debirokratisasi untuk pelayanan.

Pada tahap pertama, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan diterapkan pada KPP Madya dan Kantor Wilayah, selanjutnya pada tahap kedua, modernisasi tersebut diterapkan pada KPP-KPP lain di lingkungan Kantor Wilayah DJP Banten. 2. Pelayanan: Memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi dan mempunyai cakupan yang luas melalui pegawai yang berorientasi pelayanan dan berperilaku positif. 3. Penegakan Hukum: Memperkuat fungsi pemeriksaan dengan menerapkan sistem pemeriksaan berdasarkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Memperkuat fungsi penagihan dengan menerapkan metode penagihan berdasarkan analisa resiko potensi penerimaan pajak 4. Teknologi Informasi: Menerapkan teknologi baru dan meng-upgrade fasilitas untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak 5. Manajemen Kinerja: Menerapkan ukuran kinerja pada semua tingkatan manajemen 6. Good Governance: Memperkenalkan dan mengimplementasikan kerangka kerja yang tidak mentolerir korupsi.

Memberikan pegawai suatu sistem penggajian yang adil dan program pelatihan yang menyeluruh. 7. Diterapkannya kode etik pegawai: Tujuan dari penerapan struktur organisasi yang baru adalah untuk mendukung dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem administrasi perpajakan, meningkatkan Pelayanan Prima dan Pengawasan Intensif dengan pelaksanaan Good Governance, sehingga diharapkan: a. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pajak yang tinggi b. Tingkat Kepercayaan terhadap Administrasi Perpajakan yang Tinggi c. Tingkat Produktivitas Pegawai Pajak yang tinggi Proses restrukturisasi organisasi diterapkan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, dua kantor yaitu Kantor Pelayanan Pajak Madya ( MTO) dan Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Barat I akan dibentuk berdasarkan struktur organisasi yang baru. Selanjutnya disusul oleh Kantor Pelayanan Pajak lainnya yang berada di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Barat I, dengan menggabungkannya bersama Kantor Pemeriksaan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. KPP Madya Tangerang ( MTO) dirancang untuk mengadministrasikan 509 wajib pajak terbesar di Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Barat I yang memiliki kontribusi sekitar 31% dari total penerimaan Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Barat I di Propinsi Banten Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong yang dahulu berdiri tahun 1994, berkedudukan di Jalan Raya Serpong Sektor VIII Blok 405 Bumi Serpong Damai Tangerang yang memiliki wajib pajak badan sebanyak 9.888 dan wajib pajak orang pribadi sebanyak 112.018 yang dibagi wilayah meliputi 4 (empat) kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Pondok Aren 2. Kecamatan Pamulang 3. Kecamatan Serpong 4. Kecamatan Ciputat 3.1.2. Visi, Misi dan Motto KPP Pratama Serpong VISI Menjadi Institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme tinggi. MISI Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. MOTTO Mewujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak. 3.1.3. Wilayah Kerja KPP Pratama Serpong Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong yang dahulu bernama KPP Serpong yang berdiri tahun 1994, berkedudukan di Jalan Raya Serpong Sektor VIII Blok 405 Bumi Serpong Damai Tangerang. Menempati area tanah seluas 2000 m2 dan gedung seluas 3.743 m2, terdiri atas dua lantai. Berdasarkan Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor: 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 memiliki wilayah kerja meliputi 4 (empat) kecamatan yaitu: Kecamatan Pondok Aren, Kecamatan Pamulang, Kecamatan Serpong, dan Kecamatan Ciputat. Seiring dengan adanya pemekaran wilayah Kabupaten Tangerang berdampak terhadap wilayah kerja KPP Pratama Serpong dari 4 kecamatan menjadi 6 kecamatan yaitu: Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara, Kecamatan Ciputat, Kecamtan Ciputat Timur, Kecamatan Pamulang, dan Kecamatan Pondok Aren. Pembagian wilayah kerja Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Pratama Serpong didasarkan pada 6 wilayah kecamatan tersebut dengan perincian sebagai berikut: 1. Kecamatan Pondok Aren memiliki 11 kelurahan : a. Kelurahan Perigi (Waskon 3) b. Kelurahan Perigi Baru (Waskon 3) c. Kelurahan Pondok Kacang Barat (Waskon 3) d. Kelurahan Pondok Kacang Timur (Waskon 3) e. Kelurahan Pondok Pucung (Waskon 3) f. Kelurahan Pondok Aren (Waskon 3) g. Kelurahan Jurang Mangu Barat (Waskon 3) h. Kelurahan Jurang Mangu Timur (Waskon 3) i. Kelurahan Pondok Betung (Waskon 3) j. Kelurahan Pondok Jaya (Waskon 3) k. Kelurahan Pondok Karya (Waskon 3) 2. Kecamatan Pamulang memiliki 8 kelurahan yaitu : a. Kelurahan Kedaung (Waskon 1) b. Kelurahan Bambu Apus (Waskon 1)

c. Kelurahan Pondok Cabe Ilir (Waskon 1) d. Kelurahan Pondok Cabe Udik (Waskon 1) e. Kelurahan Pamulang Timur (Waskon 1) f. Kelurahan Pamulang Barat (Waskon 1) g. Kelurahan Pondok Benda (Waskon 1) h. Kelurahan Benda Baru (Waskon 1) 3. Kecamatan Serpong memiliki 9 Kelurahan yaitu : a. Kelurahan Buaran (Waskon 1) b. Kelurahan Ciater (Waskon 1) c. Kelurahan Serpong (Waskon 2) d. Kelurahan Cilenggang (Waskon 1) e. Kelurahan Rawa Buntu (Waskon 1) f. Kelurahan Lengkong Gudang (Waskon 1) g. Kelurahan Lengkong Wetan (Waskon 1) h. Kelurahan Rawa Mekar Jaya (Waskon 1) i. Keluarahn Lengkong Gudang Timur (Waskon 1) 4. Kecamatan Serpong Utara memiliki 7 Kelurahan yaitu : a. Kelurahan Jelupang (Waskon 2) b. Kelurang Pondok Jagung (Waskon 2) c. Kelurahan Pondok Jagung Timur (Waskon 3) d. Kelurahan Pakulonan (Waskon 2) e. Kelurahan Paku Jaya (Waskon 3) f. Kelurahan Paku Alam (Waskon 2)

g. Kelurahan Lengkong Karya (Waskon 2) 5. Kecamatan Ciputat memiliki 7 Kelurahan yaitu : a. Kelurahan Cipayung (Waskon 4) b. Kelurahan Ciputat (Waskon 4) c. Kelurahan Sarua (Waskon 4) d. Kelurahan Sarua Indah (Waskon 4) e. Kelurahan Jombang (Waskon 4) f. Kelurahan Sawah Baru (Waskon 4) g. Kelurahan Sawah (Waskon 4) 6. Kecamatan Ciputat Timur memiliki 6 Kelurahan yaitu : a. Kelurahan Pisangan (Waskon 4) b. Kelurahan Pondok Ranji (Waskon 4) c. Kelurahan Cempaka Putih (Waskon 4) d. Kelurahan Cirendeu (Waskon 4) e. Kelurahan Rempoa (Waskon 4) f. Kelurahan Rengas (Waskon 4)

3.1.4.

Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SERPONG

Kepala Kantor Sub Bagian Umum

Seksi Pengolahan Data & Informasi

Seksi Pelayanan

Seksi Pengawasan Dan Konsultasi

Seksi Pemeriksaan

Seksi Penagihan

Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Sumber : (Sub. Bagian Umum KPP Pratama Serpong )

a. Sub Bagian Umum (melakukan urusan kepegawaian ,keuangan ,tata usaha dan rumah tangga) b. Seksi pengolahan data dan informasi ( Melaksanakan pengumpulan , mencari dan mengolah data, pemantauan e-SPT dan e-Filling serta penyiapan laporan kinerja ) c. Seksi pelayanan ( Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan , penerimaan surat pemberitahuan dan mengelola dan penyuluhan perpajakan serta registrasi WP ) d. Seksi pemeriksaan ( Menyusun rencana pemeriksaan , pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, menerbitkan dan menyalurkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak)

e. Seksi pengawasan dan konsultasi ( Analisis kerja WP, penyusunan profil WP , bimbingan kepada WP dan melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan ) 3.1.5. Tata Cara Pembayaran PBB KPP Pratama Serpong

Setiap pembayaran pajak harus dibukukan di Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. Dalam rangka memperlancar dan mempermudah pembayaran PBB, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara membuka rekening di Bank Persepsi. KPP Pratama Serpong menggunakan tidak lagi menggunakan SISTEP melainkan KPP pratama Serpong menggunakan cara SEMI ONLINE dan ONLINE untuk melakukan pembayaran PBB . Menurut KPP Pratama Serpong sistem pembayaran PBB yang ideal adalah :

1. Sistematis 2. Mudah dan sederhana maupun administrasinya. 3. Dapat dilaksanakan pengawasan efektif dan efisien..

Cara pembayaran menggunakan sistem tempat pembayaran (SISTEP) :

1. Dalam sistem tempat pembayaran, wajib pajak melunasi PBBnya tanpa diangsur pada tempat pembayaran yang telah ditetapkan. Namun ada wajib pajak yang dapat membayar melalui petugas pemungut dengan catatan tempat tinggal wajib pajak jauh atau sulit sarana dan prasarana dari tempat pembayaran yang ditunjuk. 2. Untuk itu petugas pemungut menyetorkan ke Bank/Kantor Pos dan Giro tempat pembayaran . Wajib pajak kemudian menerima Tanda Terima Setara (TTS) sebagai tanda bukti penerimaan sementara dan STTS sebagai tanda bukti pembayaran PBB yang sah dari tempat pembayaran melalui petugas pemungut sebagai pengganti TTS.

3. Wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran PBB melalui prosedur pemindah bukuan/transfer, kiriman uang lewat Bank atau Wesel Pos.

Di dalam pembayaran PBB menggunakan SISTEP tidak lagi diterapkan di KPP Pratama Serpong dengan alasan karena KPP Pratama Serpong tidak ada lagi petugas pemungut dan di KPP Pratama Serpong pun tidak akan memberikan Tanda Terima Setara ( TTS ) sebagai tanda bukti yang sementara di karenakan akan terjadi kecurangan atau pemanfaatan dari oknum yang tidak bertanggung jawab.

Cara pembayaran yang diterapkan oleh KPP Pratama Serpong adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran Langsung ke Tempat Pembayaran.

a. Bagi wajib pajak yang membayar langsung ke tempat pembayaran yang ditetapkan, cukup menunjukkan SPPT PBB dan sebagai bukti pembayaran, wajib pajak akan menerima Surat Tanda Terima Setoran(STTS). b. Apabila SPPT yang bersangkutan belum diterima wajib pajak, sepanjang STTS sudah tersedia di tempat pembayaran wajib pajak dapat membayar PBB dengan menunjukkan SPPT tahun sebelumnya

2. Pembayaran melalui Pemindah bukuan/transfer, Wajib pajak membayar dengan cara transfer melalui Bank seperti wajib pajak datang langsung untuk mebayarkan tagihan ke Bank yang ditunjuk oleh KPP Pratama Serpong atau wajib pajak bisa membayar lewat atm / e-banking .

3. Pembayaran melalui loket khusus .

Pemerintah Daerah kota Tangerang Selatan dengan KPP Pratama Serpong bekerja sama juga dengan Bank Jabar membuka loket khusus setiap sabtu – minggu untuk wajib pajak melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Cara pembayaran PBB KPP Pratama Serpong dapat digambarkan sebagai berikut:

WAJIB PAJAK

TEMPAT PEMBAYARAN (BANK )

BANK /GIRO (PERSEPSI)

BANK/ GIRO OPERASIONAL PBB Sumber: (Seksi pusat data dan informasi KPP Patama Serpong)

3.1.6

Aspek-Aspek Kegiatan di KPP Pratama Serpong Tujuan dari KPP Pratama Serpong memberikan pelayanan, penyuluhan, dan pengawasan

Wajib Pajak dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan prosedur dan tata kerja organisasi pada KPP Pratama Serpong, aktivitas-aktivitas yang dijalankan antara lain: 1. Pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis. 2. Melakukan kegiatan operasional perpajakan dibidang pengelolahan data informasi, tata usaha perpajakan, pelayanan, panagihan, pengawasan, dan konsultasi, dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak. 3. Kegiatan pengawasan dan vertifikasi atas pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dan penerapan sanksi administrasi perpajakan dengan mencari, mengumpulkan, mengelolah, data maupun, keterangan lain, dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Juga melakukan kegiatan penatausahaan dan lampirannya termasuk kebenaran penulisan dan perhitungan yang bersifat formal, pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan Pajak tidak langsung lainnya. 4. Mengadakan kegiatan penyuluhan/sosialisasi pajak kepada masyarakat dalam rangka betapa penting membayar pajak dan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan KPP Pratama Serpong juga mempunyai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran PBB , kegiatan itu adalah : 1. KPP Pratama Serpong bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Tangerang Selatan (PEMDA Tangsel) 2. Mengadakan Sosialisasi kepada masyarakat di setiap Kecamatan. 3. Mengadakan panutan pajak dengan mengundang Walikota Tangerang Selatan.

4. Memberikan surat himbauan kepada setiap kelurahan agar surat itu dapat sampai kepada wajib pajak tersebut. 5. Melakukan ekstensifikasi. 3.1.7. Penerimaan PBB di KPP Pratama Serpong Penerimaan PBB di KPP Pratama Serpong pada tahun 2009 – 2011 adalah sebagai berikut : Tabel 3.1 Laporan Penerimaan PBB KPP Pratama Serpong 2009 - 2011 Tahun

Keterangan

2009

Pendapatan PBB

2010

Pendapatan PBB

2011

Pendapatan PBB

Target PBB

Realisasi PBB

86.093.430.871

96,607,706,288

98.735.202.400

112,554,022,502

95.937.698.479

130,954,106,694

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Serpong, data diolah