2007

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 23/PUU-V/2007

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 ACARA MENDENGAR KETERANGAN AHLI DARI PEMOHON (IV)

JAKARTA SENIN, 3 DESEMBER 2007

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 23/PUU-V/2007

PERIHAL Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar 1945 PEMOHON Hendriansyah (C.V. Sungai Bendera Jaya) ACARA Mendengar Keterangan Ahli dari Pemohon (IV) Senin, 3 Desember 2007, Pukul 11.00 – 11.50 WIB Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H. H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M. Prof. H. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. Dr. HARJONO, S.H., M.CL SOEDARSONO, S.H.

Sunardi, S.H.

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota)

Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir: Kuasa Hukum Pemohon: •

Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum

Pemerintah : •

Mualimin Abdi, S.H., M.H. (Kabag Litigasi, Dep Hukum dan HAM)

DPR-RI : •

Dwi Trihartomo. (Biro Hukum, Setjen DPR-RI)

Ahli dari Pemohon : .

Prof. H. Soehino, S.H. (Hukum Ketatanegaraan FH. UGM).

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.00 WIB

1.

KETUA : Prof.Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Baik, Saudara-Saudara Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk pemeriksaan perkara ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Selamat siang dan salam sejahtera. Sebelum kita mulai seperti biasa saya persilakan terlebih dulu perkenalan dimulai dari Pemohon nanti urut, silakan Pemohon dulu. 2.

KUASA HUKUM PEMOHON : TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H. Bapak Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, Pemohon adalah Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum selaku Kuasa Pemohon Hendriansyah, terima kasih.

3.

KETUA : Prof.Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Pemerintah, silakan.

4.

PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H.M.H (Kabag. LITIGASI, DEP HUKUM DAN HAM) Terima kasih Yang Mulia.

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Kami dari Departemen Hukum seyogianya hadir Prof. Ramly Hutabarat sebagai kuasa subtitusi, tapi karena beliau mau berangkat haji mohon maaf hari ini tidak bisa hadir. Kami hadir di sini untuk mendengar, mencatat, dan lain sebagainya. Terima kasih Yang Mulia.

5.

DPR-RI : DWI TRIHARTOMO (TIM BIRO HUKUM SETJEN DPRRI)

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia, saya dari Biro Hukum Sekretariat Jenderal DPR-RI Dwi Trihartomo, terima kasih.

3

6.

KETUA : Prof.Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Baik, saya ucapkan selamat datang dan saya persilakan juga Pemohon, Pemohon saja yang memperkenalkan ahli termasuk agamanya untuk kepentingan pengambilan sumpah.

7.

KUASA HUKUM PEMOHON : TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H. Terima kasih Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Pemohon mengajukan ahli untuk didengarkan keterangan ahli dalam persidangan yang mulia ini, yang bernama Prof. H. Soelino. Tempat tanggal lahir, Klaten Solo tanggal 13 Agustus 1937, pekerjaan adalah pensiunan Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan sekarang diangkat menjadi Guru Besar Luar Biasa dengan tugas membimbing dan memberi kuliah pada tingkat S1, S2, dan S3. Keahlian bidang studi Hukum Ketatanegaraan, alamat Kompleks Dosen UGM Yogyakarta, Terima kasih.

8.

KETUA : Prof.Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Ini satu-satunya ahli yang diajukan ya?

9.

KUASA HUKUM PEMOHON : TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H. Masih ada satu lagi Yang Mulia, hanya beliau berhalangan berbenturan dengan tugas beliau pada hari ini, maka dalam sidang yang akan datang kami akan mengajukan yang bernama Profesor Saroso Hamengpranoto, S.H., M.Hum,

10.

KETUA : Prof.Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Kalau Pemerintah akan mengajukan ahli atau tidak?

11.

PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI (KABAG LITIGASI DEP HUKUM DAN HAM) Yang Mulia, Pemerintah sampai hari ini, kami kemarin diskusi atau kami informasikan kepada Pimpinan belum pada kesimpulan untuk menggunakan ahli. Terima kasih.

12.

KETUA Prof.Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Sedangkan ahli yang diajukan oleh Pemohon sekiranya hari ini cukup, nanti kalau misalnya masih dianggap perlu keterangan ahli lain, apa tidak bisa cukup tertulis saja? Jadi tertulis dalam waktu satu minggu ini bisa disampaikan, sedangkan sidang terbuka cukup sekarang. Sehingga sidang yang akan datang langsung pembacaan putusan, bagaimana?

4

13.

KUASA HUKUM PEMOHON : TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H. Terima kasih Yang Mulia, Kalau memang diperkenankan tertulis dan juga merupakan kekuatan kepastian dalam persidangan ini kami memohon kepada yang bersangkutan supaya membuat tertulis, terima kasih.

14.

KETUA : Prof.Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Ya tentu nanti jadi referensi, namun tingkat mengikatnya berbeda kalau ini disumpah. Tapi Pemerintah juga tidak mengajukan ahli untuk meng-counter sehingga kiranya kesempatan untuk menghadirkan ahli dalam sidang sudah diberi kesempatan dan hari ini Saudara pakai, kalau masih ada lagi karena masih banyak perkara lain jadi untuk perkara ini, sidang sekarang ini, harusnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bila perlu sampai sore, tapi Saudara hanya manfaatkan untuk mendengar satu orang. Saya rasa keterangan yang diperlukan dari ahli itu sudah bisa diwakili oleh Pak Profesor Soelino, begitu ya? Baik kalau begitu saya persilakan dan sebelum kita mulai pengambilan sumpah dulu, petugas silakan! Pak Hakim Soedarsono, silakan.

15.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H.

Bismillahirrahmanirrahiim. Harap ahli mengikuti lafal sumpah sebagai berikut, “demi Allah saya bersumpah, sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya”. 16.

AHLI DARI PEMOHON : Prof. SOEHINO, S.H. Demi Allah saya bersumpah, sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Terima kasih.

17.

KETUA : Prof.Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Silakan duduk Pak! Baik, jadi saya ulangi lagi, ini sidang terakhir. Silakan Saudara manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mengajukan pertanyaan kepada Ahli yang maksud pertanyaan itu adalah supaya Ahli memberi keterangan yang bisa membantu Saudara meyakinkan para hakim mengenai substansi permohonan yang Saudara ajukan, sedangkan keterangan Ahli yang lain adalah dpersilakan diajukan dalam waktu tujuh hari. Jadi itu nanti akan menjadi bahan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa lebih lanjut perkara ini, silakan Saudara ajukan pertanyaanpertanyaan!

5

18.

KUASA HUKUM PEMOHON : TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H. Interupsi Ketua Majelis Hakim yang mulia! Sehubungan dengan apa yang tadi kami utarakan mengenai Ahli yaitu Prof. Saroso Hamengkupranoto yang seharusnya kesiapan beliau pada hari ini ternyata karena berbenturan dengan tugas beliau jadi kami kami juga sudah memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya sidang yang akan datang seharusnya,

19.

KETUA : Prof.Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Ajukan pertanyaan saja! Mahkamah Konstitusi tidak bisa menunggu orang, jadwal Mahkamah Konstitusi ada jadwal. Kalau sekiranya Ahli tidak bisa ya, tidak bisa tidak apa-apa. Ini urusan negara, kalau dikesampingkan dengan urusan pribadi begitu itu apa urusannya. Jadi sudah diberi kesempatan tertulis diajukan dalam waktu tujuh hari, oke?

20.

KUASA HUKUM PEMOHON : TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H. Terima kasih Ketua Majelis Hakim yang mulia. Kepada Ahli dari Pemohon kami pertanyakan, apakah menurut Ahli Pasal 45A, ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak? Terima kasih.

21.

AHLI DARI PEMOHON : Prof. SOEHINO, S.H. Terima kasih atas pertanyaan Pemohon. Bapak ketua yang kami muliakan dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, Perkenankanlah saya memberikan keterangan atau jawaban atas pertanyaan si Pemohon. Keterangan saya adalah memang dari segi hukum tata negara Pasal 45A ayat (2) khususnya huruf C itu tidak sesuai, tegasnya tidak runut dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pasca perubahan keempat. Dan lebih khusus lagi mengenai hak asasi warga negara, bahwa setiap warga negara itu diberi hak yang sama di depan hukum, sehingga dalam hal ini mengapa dia dikecualikan? Terima kasih.

22.

KUASA HUKUM PEMOHON : TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H. Terima kasih kepada Ahli, Pemohon lagi bertanya, dengan adanya pendapat dari Ahli tadi tidak runut,maka apakah penafsiran dari Pasal 45 ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

6

Mahkamah Agung, mengapa objek keputusan pejabat pusat dapat dikasasi, sedangkan objek keputusan daerah tidak dapat dikasasi? Ada tidak berbagai penafsiran di dalam undang-undang dimaksud? 23.

AHLI DARI PEMOHON : Prof. SOEHINO, S.H. Terima kasih atas pertanyaannya, Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi beserta yang kami hormati Majelis Hakimnya. Bahwa menurut hemat saya ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengarah serta menimbulkan pertanyaan. Mengapa hanya putusan pejabat pusat yang objeknya pusat dapat dimintakan kasasi sedangkan yang objeknya daerah putusan pengadilan tinggi itu tidak dapat dikasasi? Hal ini akan mengarah ke lemahnya pengawasan terhadap putusan pejabat daerah dan kalau saya diperkenankan Bapak Ketua yang kami hormati dan saya muliakan, kami pada kesempatan ini mumpung ini ada wakilnya, mohon kepada pembentuk undang-undang, DPR bersama dengan persetujuan bersama Pemerintah memikirkan atau setidaknya menggagas, merevisi ketentuan tersebut. Namun apabila Bapak pembentuk peraturan perundangan itu berpendapat lain, ya ini sekedar himbauan saja. Terima kasih.

24.

KUASA HUKUM PEMOHON : TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H. Jadi dari Ahli mengatakan tadi dengan adanya berbagai penafsiran, mengapa sampai keputusan pejabat pusat itu dapat dikasasi, sedangkan keputusan pejabat daerah tidak dapat dikasasi yang mengarah kepada pengawasan terhadap keputusan pejabat daerah itu lemah, apakah Ahli berpendapat hal itu ada diskriminasi terhadap penegakan hukum di mana Warga Negara Indonesia tidak sama didudukkan untuk mendapatkan hak hukumnya dan keadilannya, artinya tidak sama di hadapan hukum dan keadilan dengan adanya berbagai penafsiran, ini dapat dikasasi, pejabat daerah tidak dapat dikasasi, apakah di sini menimbulkan diskriminasi terhadap Warga Negara Indonesia? Mohon supaya dijelaskan!

25.

AHLI DARI PEMOHON : Prof. SOEHINO, S.H. Terima kasih. Yang kami hormati Ketua Majelis beserta anggota lainnya, Pertanyaan ini rasanya sudah berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, sehingga sejak semula sudah terpikirkan oleh saya adanya ketidaksamaan hak asasi antara daerah dan pusat. Terutama mengenai putusan-putusan pejabat yang objeknya itu hanya berlokasi di daerah dan yang berlokasi nasional atau di pusat. Terhadap hal yang demikian

7

ini sekali lagi mohon perhatian untuk kami bersama-sama berpikir dan menggagas untuk menghilangkan kesenjangan hak warga negara ini. Terima kasih. 26.

KUASA HUKUM PEMOHON : TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H. Kepada Ahli kami perlu pertanyakan, apakah Ahli dapat menjelaskan bahwa keputusan tingkat pertama tata usaha negara adalah kewenangan menguji pembuktian terhadap objek perkara? Kemudian kewenangan dalam pengujian tingkat peradilan banding adalah kewenangan untuk menguji pembuktian yang berperkara? Kalau kedua kewenangan peradilan ini, tingkat pertama dan tingkat banding terhadap pengujian pembuktian terhadap perkara, sedangkan tingkat pertama dan tingkat banding tadi dalam pengujian pembuktianpembuktian perkara bermacam-macam penafsiran sehingga putusannya bisa seperti yang dialami oleh Pemohon di Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama gugatan Pemohon dikabulkan, artinya membatalkan pejabat daerah. Kemudian pejabat daerah dimaksud banding, di tingkat banding pengujian pembuktian oleh peradilan banding membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dengan mendalilkan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam gugatan peradilan tingkat pertama itu dikesampingkan, maka bukti-bukti dari pejabat daerah yang dikabulkan pembuktiannya. Sekarang nasibnya karena gugatan dari Pemohon di tingkat banding ditolak, sedangkan pengujian kewenangan di tingkat banding itu adalah pembuktian-pembuktian ternyata tidak dapat dikasasi di dalam Pasal 45A ayat (2) huruf C, sedangkan kewenangan Mahkamah Agung adalah penerapan hukum. Mengapa pengujian peradilan tingkat pertama, tingkat banding ini pengujian pembuktian-pembuktian perkara dibedakan pengujian terhadap pejabat pusat bisa dikasasi, pengujian terhadap keputusan pejabat daerah tidak dapat dikasasi? Apakah ini tidak mendapat suatu perbedaan atau diskriminasi mendudukkan Pemohon selaku Warga Negara Indonesia tidak sama mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum secara adil, untuk menerima penerapan hukumnya dari Mahkamah Agung. Terima kasih.

27.

AHLI DARI PEMOHON : Prof. SOEHINO, S.H. Terima kasih atas pertanyaannya dan yang kami muliakan Bapak Ketua serta Majelis Hakim, perkenankanlah saya memberi keterangan dari keahlian saya. Saya sebagai pemikir tentang negara dan hukum, memang dalam mempelajari hal ini lebih mengarah ke aspek latar belakang mengapa dibuat ketentuan-ketentuan yang seperti itu. Kalau Bapak Pemohon itu tadi dari aspek akibat-akibatnya dan gejala-gejala pelaksanaannya, tapi kalau saya justru ini dulu-dulunya dirumuskan demikian ini dilatarbelakangi oleh apa? Mengapa ketentuan pasal itu ketentuan pasal itu dirumuskan demikian sehingga sekarang menimbulkan masalah yang

8

berkepanjangan, sekali lagi seperti saya tadi memohon untuk ini digagas, dipikirkan kalau permohonan saya itu diperkenankan untuk dilakukan revisi. 28.

KUASA HUKUM PEMOHON : TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H. Sementara cukup dulu Majelis Hakim yang mulia.

29.

KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Ada yang mau ditanya oleh Pemerintah. Kalau tanyakan boleh? Yang Saudara tidak diberi kuasa untuk membuat pernyataan, tapi kalau bertanya boleh bukan? Atau tidak boleh juga?

30.

PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H.,M.H. (KABAG LITIGASI DEP HUKUM DAN HAM) Boleh, sesuai dengan surat tugas yang saya punya. Terima kasih atas izin Yang Mulia, saya ada satu pertanyaan kepada Ahli Prof. Soehino. Inikan berkaitan dengan kepuasan melakukan upaya hukum pada awalnya, artinya Pemohon itukan mengajukan upaya hukum ke pengadilan tinggi. Tadi berkali-kali Pemohon mengatakan bahwa seyogianya atau sebaiknya dilakukan perbaikan terhadap undangundang yang dimohonkan untuk diuji, artinya alangkah lebih bijak kalau Pemohon itu mengajukan upaya-upaya pengusulan terhadap DPR untuk melakukan legislative review. Pertanyaan saya adalah apakah menurut Ahli jika upaya hukum yang dilakukan oleh Pemohon itu dikabulkan apakah ini menurut ahli dianggap satu norma atau ketentuan yang juga dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Karena pada intinya ada satu kepuasan upaya hukum pada dasarnya. Barangkali saya ingin ketegasan bagaimana kalau upaya hukum banding itu dikabulkan? Apakah ini sudah sesuai dengan rasa keadilankah? Atau ini bertentangan atau tidak dengan Konstitusi? Terima kasih Yang Mulia.

31.

AHLI DARI PEMOHON : Prof. SOEHINO, S.H. Terima kasih atas pertanyaannya, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang kami hormati, tadi telah saya katakan bahwa mengenai hal itu kalau permohonan si Pemohon itu dikabulkan tidak ada pertentangan karena adanya pertentangan itu mengapa keputusan pejabat yang objeknya hanya di daerah tidak dapat dimintakan, dimohonkan kasasi, tapi yang objeknya adalah pusat itu dapat sehingga kalau permohonan Pemohon itu dikabulkan, ya saya berterima kasih.

9

32.

KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Cukup? Saudara Pemohon?

33.

KUASA HUKUM PEMOHON : TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H., M.Hum Terima kasih Majelis yang mulia,

34.

KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Jadi ini kesempatan untuk menyakinkan sembilan hakim dengan menghadirkan Ahli. Nah, ini kesempatan untuk mengajukan pertanyaan silakan.

35.

KUASA HUKUM PEMOHON : TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H., M.Hum Kepada Ahli Pemohon, Pemohon bertanya apakah menurut hukum tata negara atau legal drafting ya, legal drafting pembuatan undangundang dalam hukum tata negara merupakan alasan penumpukan perkara, itu satu.

36.

AHLI DARI PEMOHON : Prof. H. SOEHINO, S.H. Penumpukan perkara? Maaf dimana?

37.

KUASA HUKUM S.H.,M.Hum

PEMOHON

:

TUMBUR

OMPU

SUNGGU,

Ya, di Mahkamah Agung. Penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Nomor dua untuk meningkatkan kualitas daripada hakim tingkat pertama dan tingkat banding pengadilan tata usaha negara. Yang ketiga untuk meningkatkan, supaya jangan memperpanjang lamanya perkara di Mahkamah Agung karena menumpuknya perkara itu, iya bukan? Dan nomor empat dengan sedikitnya Hakim Agung di Mahkamah Agung menurut hukum tata negara dengan penyusunan undang-undang apakah dibenarkan dengan alasan pengecualian keputusan pejabat daerah Pasal 45A ayat (2) huruf C ini menurut dasar pemikiran dapat dibenarkan atau tidak? Terima kasih. 38.

AHLI DARI PEMOHON : Prof. SOEHINO, S.H.

Yang Mulia Bapak Ketua dan yang kami hormati para Majelis Hakim, Pertanyaan si Pemohon inilah sebenarnya sudah kami gagas juga di dalam membuat naskah atau bahan kuliah, pekerjaan saya itu sebagai

10

guru dan membuat buku untuk para mahasiswa, hal-hal seperti yang dikemukakan oleh si Pemohon itu kami tidak mengerti mengapa suatu ketentuan pasal yang katakanlah terhormat hanya dilandasi dialasi dengan hal-hal yang jangan sampai memupuk perkara, peradilan yang cepat dan murah, kekurangan hakim dan sebagainya. Sehingga saya itu mohon maaf apakah tidak ada alasan lain di balik yang tiga atau empat itu? Ya, saya ini hanya berpikir, kenapa alasannya seperti itu? Apakah tidak ada hal yang lebih prinsip kemungkinan yang menjadikan pengecualian-pengecualian Pasal 45A ayat (2) huruf C itu? Mungkin kalau ada alasan yang rasional itu mungkin saja bisa. Saya sendiri kalau membuat peraturan perundangan itu didahului dengan kalau di pusat Relegnas, kalau di daerah ya Relegda, kemudian disiapkan naskah akademik. Naskah akademik ini kemudian dirumuskan dalam pasal-pasal. Apakah waktu untuk menentukan rumusan Pasal 45 ini hal-hal tersebut sudah merupakan gagasan sebagai alasan? Ini yang saya kurang memahami. Sampai sekarang saya belum bisa menjawab pertanyaan saya sendiri. Terima kasih.

39.

KUASA HUKUM PEMOHON : TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H. Kami tanyakan lagi, menurut pendapat Profesor Ahli, kelanjutan pertanyaan tadi menurut hukum tata negara apakah dengan alasanalasan teknis yang demikian itu dalam penyusunan drafting ini pembuat undang-undang ini dapat diperkenankan? Mohon penjelasan!

40.

AHLI DARI PEMOHON : Prof. SOEHINO, S.H. Sudah saya katakan, alasan ini baru muncul kemudian apa duludulunya waktu ada Relegda, Relegnas naskah akademik sebagaimana dimungkinkan dalam membuat peraturan bahkan diharuskan dan merumuskan pasal-pasal dan khususnya merumuskan Pasal 45A ini alasan-alasan yang Bapak kemukakan empat itu apa sudah mungkin dulu-dulunya? Apa ini baru muncul sekarang saja?

41.

KUASA HUKUM PEMOHON : TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H. Sekarang kepada Ahli, sekarang muncul dengan adanya kasus ini apakah menurut pendapat ahli menurut hukum tata negara dapat dibenarkan dalam legal drafting-nya?

42.

AHLI DARI PEMOHON : Prof. SOEHINO, S.H. Secara rasional saya tidak dapat menerima.

11

43.

KUASA HUKUM PEMOHON : TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H. Tidak bisa menerima, terima kasih. Yang terakhir pertanyaan saya kepada Ahli tadi, penjelasan Ahli dalam persidangan ini, dengan tidak adanya diberikan kesempatan atau pembatasan kepada objek keputusan pejabat daerah dalam berperkara tidak dapat dikasasi dikatakan Ahli tadi pengawasan terhadap objek pejabat daerah tersebut. Apakah arahan daripada Ahli berpikir atau dapat menjelaskan dengan melemahnya objek keputusan pejabat daerah tidak dapat dikasasi, melemahnya pengawasan tidak dapat dikasasi, akan menimbulkan pejabat daerah tersebut akan sewenangwenang menerbitkan keputusan? Terima kasih.

44.

AHLI DARI PEMOHON : Prof. SOEHINO, S.H. Yang kami muliakan Bapak Ketua dan para Anggota Majelis Hakim. Atas pertanyaan itu tadi saya dapat menjawab kemungkinan arahan yang demikian itu ada. Karena kalau pengawasan itu tidak sebagaimana mestinya maka putusan-putusan para pejabat di daerah itu kurang dapat dipertanggungjawabkan, kurang pengawasan sehingga lalu mereka itu dapat membuat atau berbuat menurut kepentingannya sendiri. Terima kasih.

45.

KUASA HUKUM PEMOHON : TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H. Terima kasih Majelis yang mulia.

46.

KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Baiklah Saudara-Saudara. Jadi sesudah Saudara mengajukan bukti-bukti, sejak awal ada yang tertulis, ada keterangan ahli. Kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaan yang diajukan, atas nama Mahkamah Konstitusi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Soehino yang telah bersedia untuk menjadi ahli memberikan keterangan berdasarkan keahlian dalam sidang ini. Mudah-mudahan keterangan yang tadi sudah disampaikan itu jadi bahan bagi kami untuk menilai perkara ini. Sekiranya ada yang tertulis kami mohon supaya disampaikan melalui Pemohon. Apakah yang sekarang sudah ada tertulisnya atau misalnya masih akan ditulis, silakan dalam waktu tujuh hari ini disampaikan melalui Pemohon dan kepada Pemohon sendiri saya persilakan sekiranya mau membuat semacam kesimpulan sementara sebelum nanti kesimpulan tertulis juga kami harapkan dalam waktu satu minggu ini, sekarang barangkali mau dirangkumkan seluruh bukti-bukti yang sudah Saudara ajukan untuk mendukung dalil-dalil yang Saudara majukan, kira-kira silakan mau menyampaikan kesimpulan secara menyeluruh menyangkut permohonan

12

Saudara atau belum siap? Kalau sudah siap bisa disampaikan sekarang atau sementara dulu, silakan. 47.

KUASA HUKUM PEMOHON : TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H. Sementara kami menyampaikan kesimpulan kepada Majelis Hakim yang mulia, bahwa dalam persidangan ini keterangan dari Ahli untuk menentukan sikap terhadap permohonan Pemohon sudah sangat jelas bahwa adanya keputusan pejabat daerah dalam sengketa tidak dapat dikasasi adalah merupakan suatu pengawasan yang lemah terhadap objek keputusan pejabat daerah tersebut, satu. Yang kedua, dengan adanya perbedaan objek keputusan pejabat pusat dapat dikasasi, sedangkan objek keputusan pejabat daerah dalam sengketa tidak dapat dikasasi, ini menimbulkan Warga Negara Indonesia di dalam negara hukum ini tidak mendudukkan warga negara dalam hal ini Pemohon sama kedudukannya di hadapan hukum dan keadilan. Kemudian mendudukkan Pemohon dalam hal ini Warga Negara Indonesia tidak sama mendapatkan hak kepastian hukum dan kepastian keadilan manakala keputusan pejabat daerah tersebut menimbulkan bagi Warga Negara Indonesia, baik yang ditimbulkan oleh objek keputusan pejabat daerah dan objek keputusan pejabat pusat. Itu menimbulkan diskriminasi di hadapan hukum dan di hadapan kepastian hukum dan keadilan dari warga negara termasuk Pemohon di dalamnya. Yang ketiga, bahwa dengan adanya muatan Pasal 45A ayat (2) huruf C menimbulkan suatu persepsi atau penafsiran yang rancu. Mengapa sampai adanya alasan-alasan yang tidak dimuat di dalam pembuatan Undang-Undang Mahkamah Agung ini, muatan Pasal 45A ayat (2) huruf C ini hanya dengan alasan teknis yang tidak berdasar hukum untuk mencegah penumpukan perkara di Mahkamah Agung, sedikitnya Hakim Agung, dan juga untuk melaksanakan peradilan yang cepat dan biaya ringan dan untuk mencegah jangan sampai lama berperkara di Mahkamah Agung. Dan itu persoalan-persoalan teknis yang menurut keterangan Ahli tadi tidak dimuat, baru timbul karena persoalan ini. Oleh karena itu legal drafting dalam pembuatan undangundang dimaksud tidak memenuhi syarat-syarat hukum tata negara. Sementara itu dulu dari Pemohon Bapak Ketua Majelis Hakim yang mulia kami berikan pendapat.

48.

KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Baik, jadi saya persilakan seperti tadi saya sudah tegaskan dalam waktu tujuh hari mulai dari sekarang, pertama Saudara siapkan kesimpulan tertulis. Kedua, tambahan keterangan ahli, ketiga ahli yang tidak hadir pada kesempatan ini meskipun daya ikatnya berbeda, tapi itu tetap dapat menjadi referensi bagi kami untuk menilai perkara ini. Halhal yang perlu disampaikan saya persilakan dalam waktu tujuh hari ini.

13

49.

KUASA HUKUM PEMOHON : TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H. Ada lagi yang terlupa Ketua Majelis yang mulia, mengenai objek keputusan pejabat daerah yang diuji di Peradilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama adalah pengujian kewenangannya di Peradilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama adalah pengujian bukti-bukti. Kemudian pengujian kewenangan pengadilan banding adalah pengujian tentang pembuktian perkara. Bilamana kedua tingkat peradilan ini dalam pengujian pembuktian perkara dalam putusan dari tingkat pertama dan tingkat banding tidak sesuai penerapan hukumnya, siapa yang menilai pengujian pembuktian daripada kedua tingkat peradilan ini terutama keputusan pada tingkat banding, karena kewenangan Mahkamah Agung adalah penerapan hukum di dalam pemeriksaan perkara. Itulah makanya mendudukkan warga negara tidak sama untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan. Terima kasih.

50.

KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Iyalah, pokoknya Saudara tulis itu lengkap di dalam konklusi tertulis itu, ditambah tambahan bukti-bukti ya, jadi dilengkapi saja. Demikian juga Pemerintah dan DPR, Pemerintah dan DPR sudah ada keterangan resminya. Jadi saya harap Saudara juga baca itu dan kalau Pemerintah mau juga ada tambahan, ya boleh silakan dalam waktu satu minggu juga setelah mendengar keterangan Ahli ini ada lagi yang mau ditambahkan boleh juga dalam waktu tujuh hari dari sekarang. Dengan demikian sidang terakhir nanti akan kita tentukan, langsung pembacaan putusan. Jadi tentu kita akan tentukan sesudah satu minggu Saudara masukkan tambahan-tambahan, begitu ya! Dengan ini Saudara-Saudara sidang Mahkamah Konstitusi untuk perkara ini saya nyatakan ditutup.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.50 WIB

14

15