2007

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 21/PUU-V/2007

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA KAMIS, 2 AGUSTUS 2007

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 21/PUU-V/2007

PERIHAL Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal terhadap Undang-Undang Dasar 1945

PEMOHON Perbantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia dkk.

ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Kamis, 2 Agustus 2007, Pukul 10.00 – 10.51 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Dr. Harjono, S.H., M.CL 2) Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. 3) H. Achmad Roestandi, S.H.

Alfius Ngatrin, S.H.

Ketua Anggota Anggota

Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir: Kuasa Hukum Pemohon : • • • • • • • •

Ecoline Situmorang, S.H. Janses. E. Sihaloha, S.H. Riando Tambunan, S.H. Ridwan Darmawan, S.H. Taufiqul Mujib, S.H. Muhammad Zainal Umam, S.H. Manahar Siahaan, S.H. Shofinah Albani

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1.

KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL. Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, maaf Sidang Panel Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa Perkara Nomor 21/PUU-V/2007 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 1X Baik, Panitera Mahkamah Konstitusi sudah meregister perkara yang masuk pengujian undang-undang yang sudah terdaftar Nomor 21/PUU-V/2005. Pada pagi hari ini Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan Sidang Panel untuk memberi nasihat kepada Pemohon sebelum nanti masuk pada pemeriksaan lengkap atau Panel. Karena Pemohonnya begitu banyak dan pokok permohonannya tebal sekali, maka sebelum nanti bacakan atau akan menjelaskan permohonan ini, saya kira Saudara-saudara yang datang ke sini saya persilakan untuk memperkenalkan diri masing-masing, siapa ini? Silakan.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON : ECOLINA SITUMORANG, S.H. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Saya akan memperkenalkan diri, kami Kuasa Hukum para Pemohon dari satu sampai sebelas, nama Saya Ecoline Situmorang.

3.

KUASA HUKUM PEMOHON : JANSES E. SIHALOHO, S.H. Nama saya Janses E. Sihaloho Terima kasih.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON : RIDWAN DARMAWAN, S.H. Nama saya Ridwan Darmawan, S.H.

5.

KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIQUL MUJIB, S.H Nama saya Muhammad Taufiqul Mujib

3

6.

KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD ZAINUL UMAM, S.H Nama saya Muhammad Zainul Umam Terima kasih.

7.

KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL. Yang di belakang siapa? Masih ada?

8.

KUASA HUKUM PEMOHON : RIANDO TAMBUNAN, S.H. Nama saya Riando Tambunan, Yang Mulia.

9.

KUASA HUKUM PEMOHON : MANAHAR SIAHAAN, S.H. Nama saya Manahar Siahaan, S.H.

10.

KUASA HUKUM PEMOHON : SHOFINAH ALBANI Nama saya Shofinah Albani.

11.

KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL. Keseluruhan yang hadir ini adalah sebagai advokat dan pembela umum ya? Yang ditulis di sini, betul?

12.

KUASA HUKUM PEMOHON : ECOLINE SITUMORANG, S.H. Ya, Majelis. Untuk kita yang hadir di sini, saya adalah advokat dan teman-teman ini adalah asisten.

13.

KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL. Jadi yang advokat hanya satu?

14.

KUASA HUKUM PEMOHON : ECOLINE SITUMORANG, S.H. Ada dua.

15.

KUASA HUKUM PEMOHO : JANSES. E. SIHALOHO, S.H. Satu sedang menunggu proses pelantikan tanggal tujuh besok, Agustus.

4

16.

KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL. Baik, karena Panel ingin mendengarkan apa yang Anda sampaikan kepada permohonan, maka giliran Anda untuk menyampaikan secara tulisan apa yang sudah Anda sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi? Tetapi ada baiknya apakah Anda tidak mempertimbangkan untuk tidak membaca ini seluruhnya, tetapi itu saya kira suatu hal yang baik untuk dipertimbangkan mengingat tebalnya permohonan, hampir 80 halaman barangkali, 90 halaman. Karena itu mohon disampaikan hal-hal yang penting dan fokus kepada apa-apa yang Anda mohonkan kepada Mahkamah Konstitusi. Silakan.

17.

KUASA HUKUM PEMOHO : JANSES. E. SIHALOHO, S.H. Terima kasih, Majelis Hakim yang mulia. Kami sependapat untuk tidak membacakan secara keseluruhan, tetapi kami akan menyampaikan beberapa poin penting yang sekiranya telah kami sampaikan dalam materi gugatan kami itu sendiri. Adapun materi gugatan kami yang tergabung dalam Tim Advokasi Gerak Lawan adalah menyangkut masalah jenis itu sendiri menyangkut masalah uji materil. Jadi kami tidak masuk ke uji formil, karena kami hanya menilai beberapa pasal-pasal tertentu dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menurut kami bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa pasal yang kami sampaikan, yang kami sangat keberatan, yang kami menilai pasal-pasal ini sangat merugikan masyarakat dan tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33, Pasal 28, Pasal 27. Hal ini bisa kita lihat beberapa pengaturan di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang salah satunya penguasaan tanah, masalah jangka waktu, lamanya dalam penguasaan tanah yang mencapai 75 tahun, 85 tahun, bahkan hak guna usaha sampai 95 tahun. Berdasarkan hasil penilaian kami, bersama Tim Gerak Lawan, bahwa jangka waktu lama penguasaan tanah itu sendiri sangat merugikan masyarakat. Karena dalam praktiknya hak guna usaha itu dikuasai oleh pemodal. Dan banyak praktik yang kami dapatkan di lapangan bahwa banyak masyarakat sekarang itu statusnya buruh tani. Jadi tidak mempunyai tanah, itu menyangkut masalah penguasan hak atas tanah. Kami juga melihat bahwa di sini lebih cenderung kepada memberikan fasilitas yang sangat berlebihan kepada investor, kami bisa melihat masalah keringanan pajak yang menurut kami terlalu berlebihan. Di sini juga menyangkut juga masalah perburuhan, karena undangundang sendiri menurut kami malah sangat memberatkan kepada buruh. Karena di sini, dalam Undang-Undang Penanaman Modal ini tidak ada suatu sistem proteksi bagi pengusaha-pengusaha ketika mereka itu ada 5

keinginan untuk melarikan modal ke luar negeri. Di sini tidak ada sistem proteksi, itu untuk mengukur masalah perburuhan itu sendiri. Di sini memang kami menyadari bahwa dalam Mahkamah Konstitusi yang diuji adalah suatu undang-undang yang bertentangan dengan UndangUndang Dasar 1945. tetapi kami di sini menambahkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang menurut kami kontraproduktif bahkan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 seperti Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Perikanan yang setelah kami menganalisa di sini ada suatu perundang-undangan yang tumpang tindih, bahkan saling bertentangan. Dan kami juga sengaja menampilkan beberapa data yang kami dapatkan dari Badan Pertanahan Nasional. Dan kami juga melihat bahwa yang lama bagi investor itu telah menimbulkan kekerasankekerasan dalam masyarakat seperti kami bisa munculkan di gugatan itu sendiri seperti kekerasan di tanah AU dan sebagainya. Itu setelah kami teliti, itu disebabkan karena adanya ketimpangan penguasaan tanah. Dan itu juga kami dapatkan juga dari data-data Komnas HAM. Mungkin ditambahkan lagi sama rekan saya. 18.

1. 2.

3. 4.

19.

KUASA HUKUM PEMOHON : ECOLINE SITUMORANG, S.H. Terima kasih. Berdasarkan hal-hal yang tadi disampaikan oleh rekan saya, di sini saya mengajukan beberapa petitum permohonan kepada Majelis, yaitu: menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini; menyatakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28C, Pasal 28H, Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, dan Pasal 1 ayat (3) UndangUndang Dasar 1945; menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tidak mempunyai kekuatan mengikat; memerintahkan pencabutan perundangan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Lembaran Negara RI dan Tambahan Lembaran RI atau setidak-tidaknya memerintahkan pembuatan petitum ini dalam Lembaran Negara RI dan Tambahan Lembaran Negara RI. Terima kasih. KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL. Baik, jadi Saudara sudah berusaha untuk menyampaikan pokokpokoknya, meskipun permohonan ini tebal sekali 90 halaman, tetapi Anda menyampaikan dalam waktu yang sangat singkat inti dari permohonan Anda. 6

Baik, saya ingin informasi apakah Anda sudah biasa hadir dalam proses-proses beracara ini di Mahkamah Konstitusi, punya pengalaman tentang itu? 20.

KUASA HUKUM PEMOHON : ECOLINE SITUMORANG, S.H. Mungkin ini yang pertama buat saya.

21.

KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL. Yang pertama?

22.

KUASA HUKUM PEMOHON : ECOLINE SITUMORANG, S.H.

23.

Ya. KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL. Seluruh ini, pertama semua?

24.

KUASA HUKUM PEMOHON : ECOLINE SITUMORANG, S.H. Ada teman saya,

25.

KUASA HUKUM PEMOHO : JANSES. E. SIHALOHO, S.H. Kita ada beberapa pengalaman seperti Undang-Undang Air, Undang-Undang Sumber Daya Air. Terima kasih.

26.

KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL. Baik.

27.

KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL. Kenapa saya tanyakan, karena ini persoalan berhubungan dengan bagaimana mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Sebelum anggota Panel yang lain menyampaikan pendapat ataupun juga nasihatnya, saya coba untuk saya lihat hal-hal yang ada pada permohonan ini dan disesuaikan dengan kepentingan Anda untuk melakukan review terhadap Undang-Undang Penanaman Modal. Di sini ada beberapa pemberi kuasa, ada sebelas pemberi kuasa. Kalau kita lihat—kalau Anda lihat—dari kesebelas itu macam-macam namanya; ada yang perhimpunan, ada serikat tani, federasi, aliansi, yayasan, perserikatan, federasi serikat, yayasan, konsorsium, suara, suara ini apa? Asosiasi, tentu Pemohon ini—kalau ini yang memohon, karena ketentuan 7

dari Undang-Undang Nomor 24, maka harus jatuh salah satu sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51. Apakah menempatkan dirinya sebagai perorangan, kelompok orang? Apakah masyarakat hukum adat? Apakah badan hukum publik atau privat? Atau lembaga negara? Tentu kalau Anda sudah berpengalaman menjadi perhatian pertama sebelum bicara tentang substansi iyakan? perhimpunan bantuan hukum, ini apa ini? Apakah ini sebuah badan hukum? Apakah kelompok perorangan? Karena nanti juga akan punya konsekuensi kepada bagaimana Perhimpunan Bantuan Hukum ini memberi kuasa kepada Anda? Kalau orang, kelompok perorangan tentu kuasanya perorangan iya bukan? Kalau badan hukum, maka mekanisme AD/ART-nya bicara, bagaimana supaya bisa badan hukum ini memberi kuasa kepada orang lain, apa itu ada di tangan Pak ketua ataukah ketua harus mengikuti mekanisme tertentu sebelum memutuskan? Itu baru perhimpunan bantuan hukum. Kalau serikat? Pertanyaan yang sama juga berlaku untuk seluruhnya ini, iya bukan? Meskipun Anda katakan di sini sebagaimana surat kuasanya terlampir, tetapi surat kuasa saja juga akan dilihat apakah pemberian surat kuasa itu sudah memenuhi ketentuan masing-masing Pemohon ini? Tetapi saya katakan, Suara Hak Asasi Manusia. Suara Hak Asasi Manusia ini, apa ini? Apa perorangan? Kenapa menggunakan suara? Apa ini yayasan? Ini hal-hal yang harus Anda jelaskan dan juga Anda harus lengkapi di dalam permohonan itu. Oleh karena itu sebetulnya bagi Mahkamah Konstitusi yang penting bukan berderetnya ini, siapa yang memberi kuasa kepada Anda ini, tetapi terpenuhi tidak kualifikasi Pasal 51 itu? dengan mekanisme-mekanisme pemberian kuasa yang benar. Anda kutip di sini anggaran dasar, anggaran rumah tangganya masingmasing, tapi masih tujuan. Tapi bagaimana cara untuk memberikan kuasa apa bisa ketuanya? Apa harus ada proses mekanisme intern organisasi kalau itu organisasi? Apa sudah dipenuhi atau belum? Ini persoalan-persoalan yang berhubungan dengan hal-hal seperti ini. Yang kedua, memang kalau saya baca, bahkan ada anggota Majelis Hakim yang sudah mengatakan, ini seperti memeriksa tesis atau bahkan doktor, tapi kembali kepada persoalan tebal dan tipis yang Anda sampaikan itu relevansi kepada persoalan permohonan apa? Relevansinya apa yang Anda mohonkan itu? Jangan-jangan nanti pada saat membaca lalu terbawa oleh apa yang Anda sajikan, tidak terfokus kepada persoalan yang Anda minta, ini pengujian undang-undang. Apa yang diuji undang-undang itu adalah norma, norma sebuah undangundang yang Anda masalahkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kalau di sini Anda tuangkan sekian banyak fakta atau kejadian, tentu Anda akan berpikir apa hubungan fakta dengan norma? Apakah itu mempunyai hubungan yang sangat penting atau tidak? Fakta masih ditambah lagi mungkin sepuluh, sembilan, seribu kali lebih tebal dari ini, tapi akan ada makna apa fakta itu? Untuk persoalan menguji norma. Anda tuangkan banyak fakta, tapi kalau itu tidak Anda tarik satu 8

hubungan logis dengan norma, ya tidak ada gunanya. Kenapa tidak difokuskan pada persoalan normanya saja fakta-fakta itu? Sehingga konsentrasi menurut saya lebih penting kalau Anda mempermasalahkan normanya bukan memberikan fakta-faktanya. Berikutnya Anda sudah mengakui sendiri bahwa di dalam permohonan ini Anda juga menyampaikan beberapa undang-undang yang Anda gunakan untuk dasar pembenar juga bahwa Undang-Undang Penanaman Modal ini tumpang tindih menurut istilah Anda dengan undang-undang yang lain, lalu apa maknanya itu? Karena Anda tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan Anda mencocokkan undang-undang dengan undangundang yang lain. Banyak Anda tunjukkan bahwa Undang-Undang Pasar Modal ini tidak cocok dengan Undang-Undang Kehutanan, umpama saja, Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, tapi pada saat Anda katakan bahwa undang-undang ini tidak cocok dengan undang-undang yang lain, Anda pasti tahu bahwa ini bukan ranah Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang apakah sesuai dengan undang-undang yang lain. Kalau itu Anda gunakan sebagai dasar untuk memperkuat anehnya juga undang-undang yang Anda katakan ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Kehutanan yang menurut kesan saya bahwa sebetulnya harus tunduk pada Undang-Undang Kehutanan. Kalau tunduk pada Undang-Undang Kehutanan maka tidak akan keluar undang-undang seperti ini, tapi di dalam undang-Undang kehutanan Anda juga mempermasalahkan Undang-Undang Kehutanan sendiri, yang itu juga seolah-olah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ada pasal yang mengatakan bahwa undang-undang ini tidak sesuai dengan ini, Anda komentar pada undang-undang yang itu yang sebetulnya Anda harapkan untuk menguji tapi yang Anda gunakan untuk tolok ukurpun Anda uji juga, oleh karena apakah hakim juga harus menguji undang-undang seperti itu? Undang-Undang SDA Anda komentari, apa yang dimasalahkan Undang-Undang SDA? Anda asyik dengan Undang-Undang SDA-nya tapi relevansinya dengan Undang-Undang Penanaman Modal apa ini? Kesan saya ini permohonan dibagi yang menulis, yang ahli SDA tulis SDA, yang ahli kehutanan tulislah kehutanan, kemudian dikompilasi jadinya seperti ini, lalu tidak fokus, Ketidakfokusan ini tergambarkan juga pada saat Anda merumuskan petitum pada halaman 88. Kesimpulan, dampak Undang-Undang Nomor 25 tentang Penanaman Modal bagi kepentingan rakyat bangsa dan negara Indonesia, bahwa yang berdasarkan seluruh yang di atas maka keberadaan penanaman modal menimbulkan dampak yang menimbulkan dampak. Hal yang diuji Mahkamah Konstitusi menimbulkan dampak atau konstitusionalitasnya? Apakah Anda studi tentang pengaruh dampak? Studi tentang dampak undang-undang ini? Kalau mengenai dampaknya belum bisa dilihat ada 9

dampaknya, karena apa? Karena itu belum efektif dilaksanakan, apa Anda melakukan suatu analisis dampak? Yang Anda masalahkan sebenarnya bukan menimbulkan dampaknya. Hal yang harus Anda kemukakan adalah bagaimana undang-undang itu atau pasal-pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Keahlian Anda bukan keahlian dampak, Anda sebagai lawyer sebagai sarjana hukum mempunyai kompetensi untuk menyatakan ini bertentangan, ini sah, ini tidak, Ini hal-hal yang menurut saya sebagai awal pemeriksaan pendahuluan ini harus diperbaiki kembali menyangkut penyajian permohonan Anda di dalam satu dokumen yang begini tebal lalu dihitung, apakah ketebalan itu sudah memperkuat dalil-dalil Anda untuk menyatakan bahwa undang-undang yang Anda mohonkan itu sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, itu secara umum yang saya sampaikan kepada Anda, tapi ada baiknya Anda tidak usah menjawab satu persatu dulu karena ini nanti akan mungkin berkaitan dengan nasihat-nasihat yang lain. Oleh karenanya saya sampaikan kepada Profesor Laica kalau ada yang dinasihatkan. 28.

HAKIM KONSTITUSI : Prof.Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H. Terima kasih Pak Ketua. Saudara para Kuasa Pemohon, saya ingin mengemukakan yang menyangkut soal legal standing, kedudukan hukum Anda ini harus jelas di dalam permohonan Anda. Harus jelas hak konstitusional para Pemohon itu dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal asing ini, ini harus jelas tidak boleh tersamar karena Anda sebagai lawyer tentu tahu dalam perkara Mahkamah Konstitusi juga itu berlaku san d’etre san d’raison [sic!], artinya tanpa adanya kerugian termasuk kerugian hak konstitusional para Pemohon itu maka tidak akan ada bakal permohonan. Ini harus jelas dikemukakan di dalam permohonan Anda itu, kerugian-kerugian konstitusional apa yang diderita, yang secara de factum diderita oleh para Pemohon sehubungan dengan berlakunya undang-undang? Ini harus jelas kaitannya ini, karena kalau tidak ternyata adanya kerugian hak konstitusional maka tidak akan ada bakal permohonan pengujian itu, ini harus jelas perkaitannya itu. Kemudian dari saya minta kejelasan mengenai petitum sebagaimana dikemukakan oleh Pak Ketua Panel tadi, pada angka dua Saudara mengatakan, memohonkan agar Majelis menyatakan undang-undang nomor sekian tentang penananaman modal khususnya Pasal 2, Pasal 3, dan seterusnya, pasal-pasalnya tertentu. Tetapi tatkala pada Pasal 3 Saudara menyatakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ini Saudara mohonkan as the whole undang-undang secara keseluruhan, sementara Saudara pada angka dua itu tidak konsisten, Saudara minta hanya pasalpasal tertentu, ini Saudara harus perjelas ini. 10

Jadi saya meneliti bahwa dalam permohonan Saudara itu harus jelas dan nyata kerugian-kerugian konstitusional apa yang dialami Pemohon sehubungan dengan berlakunya. Jadi bukan sekedar suatu pemaparan akademis tadi itu, Saudara membawakan ke hadapan Majelis ini sepertinya mengemukakan pemaparan akademis yang ada kalanya saya menganggap tidak konsisten, ini Saudara pertimbangkan. Terima kasih Pak Ketua. 29.

KETUA : Dr. HARJONO, S.H. M.CL. Terima kasih Pak Prof. Laica. Berikutnya, Hakim Pak Palguna silakan.

30.

HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. Terima kasih Pak Ketua. Ya, intinya dua hal Saudara, bagaimana Saudara membuat lebih ringkas dan lebih fokus. Lebih ringkas bukan berarti, kalau memang diperlukan panjang it’s okay, tetapi asal itu arahnya menukik kepada ini. Jadi kalau tadi Bapak Hakim yang berhormat, Bapak Profesor Laica Marzuki mengatakan seperti Anda membawakan karya akademik ke sini. Kalau memang maunya seperti itu, tentu Saudara akan membuat semacam apa general statement Saudara? Apa thesis statement dari Saudara? Lalu argumentasi Anda yang akan mendukung itu? Itukan masalahnya kalau memang itu niatnya misalnya. Kalau mau itu faktafakta itu sebagai pendukung itu. Jadi yang saya maksudkan seperti ini Saudara, kalau Saudara mau berpanjang-panjang juga misalnya, bukan seperti ini yang diharapkan. Argumentasi Saudara nantinya akan berfokus kepada Pasal 33 bukan? Itu sekarang Saudara harus mengelompokkan, kalau masalahnya memang ke situ, ada apa dengan Pasal 33 bukan? Itu masalahnya, kalau misalnya mau memaparkan semacam karya akademik seperti ini umpamanya, Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 itu dalam pemahaman akademik Saudara umpamanya termasuk Konstitusi apa? Penganut welfare state-kah dia? Penganut paham liberalkah dia? Kalau welfare state apakah conservative welfare state-kah dia? Apakah dia misalnya liberal welfare state-kah dia ataukah apa kalau misalnya itu? Dari situ Anda turunkan ciri-cirinya umpamanya, Pasal 33 begini, ciri-ciri negara ini, lalu Saudara fokus ke undang-undangnya, tidak memenuhi ciri-ciri itu, oleh karena itu dia bertentangan dengan Pasal 33. Kalau seperti itu oke, karena yang kita uji adalah norma, tapi yang Saudara kemukakan adalah sebagai fakta, Saudara seperti Saudara beracara di peradilan umum, padahal bukan itu masalahnya, tadi Pak Ketua sudah menyampaikan, itu mengenai materi. Boleh saja Saudara membuat pendahuluan, oke-oke saja, tapi saya kira yang fokus itulah, tentu apakah Saudara akan berangkat dari 11

undang-undangnya, boleh. Jadi dari kasus dulu lalu kaitkan kepada Konstitusinya atau berangkat dari Konstitusinya dulu lalu Saudara menukik kepada undang-undang yang Saudara permasalahkan, silakan kalau itu yang mau dipilih, tapi tentu memang tidak perlu setebal ini. Orang menyusun disertasi juga kalau latar belakangnya lebih dari sepuluh halaman menjadi tidak fokus dia, kehilangan arah Saudara nanti. Bisa tersesat di tengah jalan Saudara itu dan banyak memang seperti ini. Itu nasihat, mengapa kami agak rewel soal ini karena diwajibkan oleh Undang-Undang Pasal 39 ayat (2), kami wajib untuk memberikan nasihat kepada Saudara supaya permohonan ini menjadi fokus, sehingga nanti ketika diperiksa oleh Pleno jelas maunya Anda itu apa, itu mengenai materi. Jadi Saudara uraikan dulu mengapa pasal ini Saudara anggap bertentangan misalnya, itu bisa Saudara mulai dari ketentuan undang-undang nya sendiri, bisa Saudara mulai dari UndangUndang Dasar lalu menukik kepada undang-undangnya, terserah itu pilihan Anda dalam membuat ini. Itu mungkin dalam pendahuluan, lalu nanti dalam argumentasi berikutnya baru Saudara uraikan, pasal ini yang bunyinya begini, sehingga menjadi bertentangan dengan Pasal 33 karena begini, begini, silakan, itu di materi. Saya ingin menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua maupun oleh Hakim Anggota Pak Prof. Laica mengenai legal standing, ada orang yang menyepelekan persoalan ini. Itu tidak sepele, sama sekali tidak sepele Saudara, karena begini masalahnya ada kalau Anda baca di Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2004 Tahun 2003 itu jelas sekali ada empat kriteria. Jadi apa yang harus Saudara jelaskan? Pertama adalah kualifikasi dari si Pemohon ini, karena ada sekian Pemohon tadi disampaikan oleh Bapak Ketua itu. Apakah kualifikasinya sama? Mengapa pertanyaan tentang apakah kualifikasinya sama itu menjadi penting? Karena masing-masing kualifikasi itu mempunyai hak konstitusional yang berbeda satu dengan yang lain. Lembaga negara atau badan hukum tentu tidak mempunyai hak untuk dipilih dan memilih umpamanya, pasti berbeda hak konstitusionalnya, demikian juga hak untuk dicalonkan dan mencalonkan diri, pasti tidak ada, umpamanya begitu. Jadi masing-masing itu perlu untuk menjelaskan hak konstitusional yang dilanggar oleh ketentuan undang-undang yang Saudara uji, karena ke sana kaitannya. Jadi karena ada causal verbandnya itu. Jadi jelaskan masing-masing ini! Mengapa Pemohon I dalam status atau dalam kualifikasi misalnya sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional begini, begini, begini ada bunyi undang-undang yang rumusannya yang seperti ini, maka dia menganggap haknya itu dilanggar. Jadi sistematisnya seperti itu atau bisa Saudara balik boleh. Pasal sekian dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bunyinya begini, begini, begini Pemohon dalam status sebagai perorangan Warga Negara Indonesia dilanggar hak konstitusionalnya adalah ini, ini, ini. Tentu nanti ketika 12

Saudara menguraikannya yang lain akan berbeda pula. Oleh karena itu argumentasi dari tiap-tiap Pemohon dalam hal adanya pelanggaran hak konstitusional terhadap masing-masing kualifikasi, itu juga berbeda jadi tidak boleh dicampur, itu kalau badan hukum. Nanti kalau lembaga negara tentu lain lagi persoalannya, karena ini sudah sejak tahun 2003 sejak Mahkamah Konstitusi dilahirkan masih banyak persoalan-persoalan yang seperti ini yang muncul dan nanti supaya nanti jangan Saudara misalnya kalau permohonannya menjadi kabur tentu Mahkamah kemudian tidak bisa tahu apa sebenarnya yang maunya Anda begitu, terpaksalah lalu Mahkamah memutuskan NO. Lalu karena memutuskan NO lalu ribut di luar, ini persoalan teknis kenapa mengalahkan persoalan hukum? Jangan lupa Saudara, hakim itu diikat oleh hukum acara dan itu antara lain kejelasan permohonan Anda yang menentukan itu. Oleh karena itu kami merasa penting untuk memberi nasihat ini, walaupun pada akhirnya kembali kepada Saudara apakah mau memakai nasihat ini atau tidak tentu untuk kepentingan Saudara, tentu kami mengharapkan nasihat ini dipakai karena ini untuk melindungi kepentingan Anda sendiri atau setidak-tidaknya pihak yang Saudara-Saudara wakili dalam kesempatan ini. Itu mengenai isi permohonan dan sistematika, katakanlah begitu, kemudian mengenai legal standing atau kedudukan hukum dari Pemohon, kualifikasinya jelas, kemudian hak konstitusionalnya yang dilanggar apa? Mengapa dia melanggar itu? Itu yang harus jelas dulu, tadi soal petitum Saudara sudah disampaikan, itu tentu harus konsisten, ini juga kalau dari awal Saudara mempersoalkan norma tentu menjadi aneh ketika di bagian akhir yang Saudara mohonkan seluruh undang-undang, itu dari mana datangnya? Di petitum Anda itu, apalagi di antara petitum yang satu antara dua dan tiga, itu saya melihat, petitum dua dan tiga itu ada pertentangan, yang kedua dan tiga itu atau setidak-tidaknya justru petitum-nya menjadi kabur karena ada kata “khususnya”, karena ada kata “khususnya” itu berarti Saudara meminta juga yang lain bukan? Pada umumnya jadinya begitu, kalau lawan dari khusus itu ada itu. Jadi bahasa hukum janganlah dibuat bersayap, jadi tegas saja, lugas begitu. Apa yang Saudara minta? Supaya tidak menimbulkan tafsir yang berbeda-beda, itu mengenai petitum. Jadi hal yang terakhir mau saya sampaikan kepada Saudara adalah mungkin sistematika secara keseluruhan. Dalam pengertian begini, pertama tentu Anda menguraikannya latar belakangnya mengapa, itu bolehlah. Kemudian yang kedua, menjelaskan Pemohon ini siapa? Legal standing Saudara, kemudian yang ketiga materi yang Saudara mohonkan, baru yang terakhir petitum, begitulah kalau kita buat modelnya. Jadi kalau ini diringkas, lebih diringkas, lebih difokuskan itu mudah-mudahan permohonan ini akan lebih mudah dipahami. Begini Saudara, hal yang terakhir yang ingin saya ingatkan, jangan lupa Saudara ini sidang terbuka dan ini akan dimuat nanti di website Mahkamah Konstitusi begitu, Anda jangan membayangkan bahwa pembaca itu sarjana hukum semua. Anda harus membayangkan 13

pembaca itu Warga Negara Indonesia, bahkan masyarakat internasional secara keseluruhan itu kalau nantinya sudah dialihbahasakan ke dalam bahasa Inggris. Tentu Anda berharap publik akan mengerti dengan maksud Anda bukan? Oleh karena itu buatlah supaya yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat yang awam, sehingga apa Saudara yang perdebatkan di sini itu akan menjadi wacana publik. Sebab pada dasarnya inikan memperjuangkan kepentingan publik bukan? Nah, itu dia masalahnya, bagaimana seorang Saudara perjuangkan jadi tidak dimengerti apa yang Saudara persoalkan? Itukan jadi masalah hanya karena dalam tanda petik saya mengatakan “keasyikan bermain-main analisis” yang justru membuat tidak fokus begitu. Jadi silakan itu diperbaiki, itu nasihat dari saya khususnya dan tentu Saudara mempunyai waktu untuk itu, empat belas hari sejak sekarang untuk melakukan perbaikan itu kalau diperbaiki, kecuali Saudara memutuskan bahwa ini sudah final draft Anda, kami tidak mempunyai kuasa apa-apa untuk itu. Tapi karena undang-undang mewajibkan kami untuk memberi nasihat selama dalam pemeriksaan pendahuluan ini, ya itulah nasihat yang kami sampaikan, terima kasih Bapak Ketua. 31.

KETUA :Dr. HARJONO, S.H., M.C.L Terima kasih, ada yang lain? Saya kira Kuasa Hukum Pemohon sudah memahami apa yang disampaikan bertiga ini, sehingga bagaimana Anda mengkonsentrasikan. Kalau menginginkan satu atau bermaksud untuk melakukan perbaikan, saya kira perbaikan itu akan diarahkan ke mana. Namun sebelum itu saya akan dengar pendapat Anda setelah mendengar nasihat hakim, silakan.

32.

KUASA HUKUM PEMOHO : JANSES. E. SIHALOHO, S.H. Terima kasih Majelis Hakim dan terima kasih juga terhadap semua nasihatnya. Kami pada intinya menilai dan sepakat bahwa tujuan kita di Mahkamah Konstitusi adalah sama. Tujuan kita adalah untuk kepentingan publik, walaupun perannya berbeda-beda. Untuk itu kami juga sepakat, kami akan melakukan perubahan. Tentunya nasihatnasihat yang Majelis Hakim sampaikan tadi itu akan menjadi masukan yang sangat penting buat kami, terima kasih Majelis Hakim.

33.

KETUA :Dr. HARJONO, S.H., M.C.L Jadi sudah menerima masukan-masukan ini tentunya akan Anda tuangkan di dalam perbaikan, begitu ya! Berikutnya adalah persoalan alat bukti. Tolong alat buktinya nanti disusun dengan baik, meskipun sekarang belum bisa kita periksa. Nanti ada kebutuhan pada saat sidang kedua setelah memberi waktu empat belas hari kepada Anda. Empat 14

belas hari itu maksimal, kalau Anda akan serahkan sebelum empat belas hari lebih baik lagi, tentu urusan empat belas hari akan Anda lakukan dengan Panitera, tapi selain menyerahkan perbaikan, juga Anda menyusun alat-alat bukti yang Anda sampaikan. Syukur kalau di dalam empat belas hari itu Anda sudah merencanakan juga, tidak hanya bukti tertulis kalau memang ada ahli, kalau memang ada saksi yang mau disampaikan, sampaikan juga. Karena Majelis Hakim akan mempertimbangkan, kalau memang ada ahli yang mau dihadirkan ahlinya bidang apa? Kada saksi, saksinya saksinya dia memberikan kesaksian tentang fakta apa? Jadi itu disampaikan juga untuk perencanaan sidang-sidang berikutnya, tidak ada persoalan setelah kita beri nasihat? 34.

KUASA HUKUM PEMOHO : ECOLINE SITUMORANG, S.H. Tidak ada Majelis.

35.

KETUA :Dr. HARJONO, S.H., M.C.L Ada satu?

36.

HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. Soal teknis Saudara, sepertinya buktinya belum dikonsolidasi ya, antara yang permohonan dengan yang dilampirkan ya? Karena ada P-1, ada di permohonan P-1-nya lain lagi, kemudian ada lampiran P1 juga. Jadi nanti dibuat daftar, P-1 apa? Kemudian P-2-nya apa? Begitu ya, seterusnya! Jangan lupa identitas juga termasuk bukti. Kalau nanti Anda bilang bahwa Saudara misalnya sebagai Kuasa begitu, lalu menyampaikan identitasnya itu, lalu yang memberi Kuasa dilampirkan misalnya KTP-nya begitu, tahu-tahu orangnya sudah meninggal, bagaimana orang bangkit dari kubur memberikan kuasa kepada Anda? Itukan bukti juga, itu dimasukkan juga di dalam daftar bukti begitu, jadi dikonsolidasikanlah, termasuk tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua, yaitu kalau Saudara misalnya mau mengajukan ahli itu silakan diajukan curriculum vitae-nya. Nanti kami akan daftarnya beserta mempertimbangkan relevansinya dengan permohonan yang diajukan, keahliannya tentu saja. Tentu itu Saudara sejak jauh-jauh hari harus sudah dipertimbangkan dulu kalau mau mengajukannya, terima kasih Bapak.

37.

KETUA :Dr. HARJONO, S.H., M.C.L Ada hal-hal yang mau disampaikan, silakan kalau masih ada?

15

38.

KUASA HUKUM PEMOHO : ECOLINE SITUMORANG, S.H. Baik, terima kasih Pak. Persoalan tentang alat bukti, kita sebenarnya sudah membuatnya dan juga sudah menyerahkan beberapa ke Kepaniteraan, tapi nanti akan kita lengkapkan lagi. Lalu mengenai saksi ahli nanti kita konsultasikan lagi, akan kita masukkan nama-namanya sesuai dengan yang syarat dari untuk menjadi saksi ahli, terima kasih.

39.

KETUA :Dr. HARJONO, S.H., M.C.L Jadi saksi dan ahli beda ya, bukan saksi ahli. Jadi ada dua kriteria, saksi dan ahli. Itu kalau memang akan Anda hadirkan nanti juga diserahkan siapa yang akan Anda minta nama-namanya itu sebagai saksi dan ahli. Saya kira kalau Anda sudah paham tentang nasihat ini dan kiranya bisa Anda manfaatkan, sidang pemeriksaan panel ini bisa saya tutup. Dengan ini sidang Pemeriksaan Panel Perkara Nomor 21/PPUV/2007, saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 10.51 WIB

16