PUTUSAN Perkara Nomor: 04/KPPU-L/2007
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut Komisi) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya
N A
disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999), yang dilakukan oleh: -----------------------
1.
PT Sima Agustus, yang beralamat kantor di Jalan Batu Tulis Raya Nomor 8A, Jakarta, selanjutnya disebut Terlapor I;-----------------------------------------------------
2.
PT Tiga Permata Hati, yang beralamat kantor di Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati
N IL
Blok B2/19 Jalan RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Terlapor II;------------------------------------------------------------------------------------3.
PT Buana Rimba Raya, yang beralamat kantor di Jalan Gaga Raya Blok Lontar Nomor 12A, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, selanjutnya disebut Terlapor III;---
4.
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Unit Biro Administrasi Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006, yang beralamat kantor di Jalan Medan
A S
Merdeka Selatan Nomor 8-9 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Terlapor IV; --------5.
Kepala Biro Administrasi Wilayah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang beralamat kantor di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Terlapor V; -------------------------------------------------------------
telah mengambil Putusan sebagai berikut:----------------------------------------------------------
Majelis Komisi:--------------------------------------------------------------------------------------Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; ---------------------Setelah mendengar keterangan para Terlapor; ----------------------------------------------------Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi; -------------------------------------------------------Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP); ----------------------
TENTANG DUDUK PERKARA
1.
Menimbang bahwa Komisi menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan tender pengadaan proyektor LCD di Biro Administrasi Wilayah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta (selanjutnya disebut Biro Adwil Prov. DKI Jakarta) Tahun Anggaran 2006;
2.
Menimbang bahwa setelah Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas; -----------------------------------------------------------------
3.
Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi
N A
tanggal 15 Maret 2007 menetapkan laporan tersebut ditindaklanjuti ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan; -------------------------------------------------------------------4.
Menimbang
bahwa
selanjutnya,
Komisi
menerbitkan
Penetapan
Nomor
07/PEN/KPPU/II/2007 tanggal 16 Maret 2007 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2007, terhitung sejak tanggal 2 April 2007 sampai dengan 14 Mei 2007;--------------------------------------------------------------------------5.
N IL
Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi
menerbitkan Keputusan Nomor 49/KEP/KPPU/III/2007 tanggal 16 Maret 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2007; ------------------------------------------6.
Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 96/SET/DE/ST/III/2007 tanggal 20 Maret 2007 yang
A S
menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan; -----------------------------------------------------------------------------------7.
Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor; --------------------------------------------------
8.
Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 22 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999;----------------------------------------------------------------
9.
Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan;-------------------------------------------------------------------------
10.
Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut, Komisi
menyetujui
dan
menerbitkan
Penetapan
Komisi
Nomor
19/PEN/KPPU/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara
hal. 2 dari 31
Nomor 04/KPPU-L/2007, terhitung sejak tanggal 15 Mei 2007 sampai dengan 9 Agutus 2007; -----------------------------------------------------------------------------------11.
Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 86/KEP/KPPU/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2007; -----------------------------------------------------------
12.
Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 266/SET/DE/ST/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Pemeriksaan Lanjutan; ----------------------------------------------------------------------------------------
13.
N A
Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan merekomendasikan kepada Komisi untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan; -----------------------------------
14.
Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Lanjutan tersebut, Komisi
menyetujui dan menerbitkan Keputusan Nomor 147/KEP/KPPU/VIII/2007 tanggal 9 Agustus 2007 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 04/KPPU-
L/2007 terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 20 September
N IL
2007; --------------------------------------------------------------------------------------------15.
Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi
menerbitkan Keputusan Nomor 148/KEP/KPPU/VIII/2007 tanggal 9 Agustus 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan Dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2007;---------------16.
Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan
A S
Surat Tugas Nomor 560/SET/DE/ST/VIII/2007 tanggal 9 Agustus 2007 yang
menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan; -------------------------------------------------------17.
Menimbang bahwa dalam masa Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Terlapor, dan para Saksi; ----------------------------------------------------------------------
18.
Menimbang bahwa identitas dan keterangan para Terlapor dan Para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannya dan ditandatangani oleh yang bersangkutan; -----------------------------------------------------------------------------------
19.
Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan; ------------------------------------------
hal. 3 dari 31
20.
Menimbang bahwa setelah melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan sebagai berikut: ------------------------20.1.
Tentang Obyek Tender ------------------------------------------------------------20.1.1.
Bahwa obyek tender dalam perkara ini adalah Tender Pengadaan LCD di Biro Adwil Prov. DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006; ----
20.1.2.
Bahwa sumber dana untuk membiayai tender tersebut berasal dari APBD sebesar Rp 5.834.756.000 (lima milyar delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah); --------
20.2.
Tentang Metode Tender ------------------------------------------------------------20.2.1.
Bahwa tender dilakukan dengan mengacu pada Keputusan
N A
Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; ---------------------------------20.2.2.
Bahwa tender dilakukan dengan metode pasca kualifikasi sistem gugur; ---------------------------------------------------------------------
20.3.
Tentang Kegiatan Pra Tender------------------------------------------------------20.3.1.
Bahwa pengadaan LCD dimaksudkan untuk didistribusikan ke
N IL
setiap Kantor Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta, dan mengingat sumber daya manusia di setiap kelurahan masih banyak yang tidak mengerti Bahasa Inggris, maka LCD yang akan ditenderkan harus memiliki menu Bahasa Indonesia;------------------------------------20.3.2.
Bahwa tanggal 27 Maret 2006 Terlapor V mengirimkan surat
permohonan harga satuan kepada Kepala Biro Perlengkapan Setda
A S
Provinsi DKI Jakarta yang diantaranya mengusulkan patokan harga satuan untuk LCD merek Mega Power model ML 164 SE; -
20.3.3.
Bahwa pada tanggal 28 April 2006, Terlapor V mengirimkan surat kepada Terlapor IV meminta agar tender pengadaan LCD segera dilakukan, bersama surat tersebut juga dilampirkan: ---------------20.3.3.1.
Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS); --------------
20.3.3.2.
Rincian Anggaran Biaya (RAB);------------------------
20.3.3.3.
Surat Patokan Harga; -------------------------------------
20.3.3.4.
Photo Copy Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK); ---------------------------------------------------
20.3.4.
Bahwa pada tanggal 10 Mei 2006, Kepala Biro Perlengkapan menerbitkan Keputusan Nomor 1370/073.532 tentang Penetapan Patokan Harga Satuan Barang Insidental Kebutuhan Pemerintahan
hal. 4 dari 31
Provinsi DKI Jakarta untuk Biro Adwil Prov. DKI Jakarta, yang dalam Lampirannya menyebutkan LCD dengan spesifikasi merek Mega Power beserta harga satuannya; -------------------------------20.3.5.
Bahwa pada tanggal 13 Juli 2006 Terlapor IV melakukan survey ke Terlapor I dan PT Mitra Media Sejahtera untuk memperoleh gambaran harga LCD:--------------------------------------------------20.3.5.1.
di Terlapor I, memperoleh brosur dan harga LCD merek Mega Power model ML 164 SE Rp 19.950.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) belum termasuk PPN 10%; --
20.3.5.2.
N A
di PT Mitra Media Sejahtera, memperoleh brosur dan
harga LCD merek EIKI LC-SB22 Rp 19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) belum termasuk PPN 10%; -------------------------------------20.3.6.
Bahwa Terlapor I menyatakan PT Mitra Media Sejahtera sebagai salah satu agennya di Jakarta; ------------------------------------------
20.4.
N IL
Tentang Kronologis Tender--------------------------------------------------------20.4.1.
Bahwa tanggal 6 Januari 2006 Terlapor V menerbitkan Keputusan
Nomor 01 Tahun Anggaran 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Biro Adwil Prov. DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: --20.4.1.1.
20.4.2.
Drs. Matius W. Sinuhaji (Ketua); -----------------------
A S 20.4.1.2.
Drs. Ollan Warlan (Sekretaris); -------------------------
20.4.1.3.
Syamsul Ma’arif, BA (Anggota); -----------------------
20.4.1.4.
Sauri, S.IP. (Anggota); -----------------------------------
20.4.1.5.
Dona Andria, BA (Anggota);----------------------------
Bahwa tanggal 19 Mei 2006, Terlapor IV mengumumkan pengadaan barang/jasa diantaranya pengadaan LCD di Unit Biro Adwil Prov. DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006 di Harian Neraca;
20.4.3.
Bahwa tanggal 13 Juli 2006, Terlapor IV mengumumkan ulang pengadaan barang/jasa diantaramya pengadaan LCD di Unit Biro Adwil Prov. DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006 di Harian Media Indonesia;-----------------------------------------------------------------
20.4.4.
Bahwa berdasarkan pengumuman di Harian Media Indonesia tanggal 13 Juli 2006 tersebut, pendaftaran dan pengambilan
hal. 5 dari 31
dokukmen lelang dimulai dari tanggal 14 Juli 2006 sampai dengan 25 Juli 2006 pukul 10.00-15.00 WIB bertempat di Gelanggang Remaja Jl. Balai Rakyat No. 1 Cakung Kotamadya Jakarta Timur. Terlapor IV menerima 88 (delapan puluh delapan) perusahaan yang mendaftar;---------------------------------------------------------20.4.5.
Bahwa tanggal 24 Juli 2006 Terlapor IV melakukan Rapat Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) yang dihadiri oleh seluruh anggota Terlapor IV, Drs. H. Agus Salim Utud, M.Si., dan 55 (lima puluh lima) perusahaan; -----------------------------------------
20.4.6.
Bahwa Terlapor IV memberikan kesempatan kepada perusahaan
N A
yang ingin memasukkan penawaran mulai tanggal 25 Juli 2006
sampai dengan tanggal 28 Juli 2006 pukul 11.00 WIB. Terlapor IV menerima dokumen penawaran dari 58 (lima puluh delapan) perusahaan, namun dalam dokumen Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran hanya tercantum 50 (lima puluh) perusahaan; --20.4.7.
Bahwa tanggal 28 Juli 2006 pukul 14.00 WIB Panitia Tender
N IL
melakukan pembukaan dokumen penawaran dari 50 (lima puluh)
perusahaan tersebut, yang hasilnya 26 (dua puluh enam)
perusahaan dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat untuk dilakukan evaluasi selanjutnya; ---------------------------------------20.4.8.
Bahwa berdasarkan hasil pembukaan penawaran tersebut, pada tanggal 31 Juli 2006 Terlapor IV melakukan evaluasi administrasi,
A S
teknis dan biaya dokumen penawaran dari 26 (dua puluh enam)
perusahaan yang dinyatakan memenuhi syarat pada saat pembukaan; --------------------------------------------------------------
20.4.9.
Bahwa hasil evaluasi administrasi terhadap dokumen penawaran dari 26 (dua puluh enam) perusahaan yang dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat pada saat pembukaan dokumen penawaran, Terlapor IV menetapkan 6 (enam) perusahaan yang lulus dan akan dilakukan evaluasi teknis; ----------------------------------------------
20.4.10. Bahwa hasil evaluasi teknis terhadap dokumen penawaran dari 6 (enam) perusahaan yang dinyatakan lulus dalam evaluasi administrasi, Terlapor IV menetapkan 2 (dua) perusahaan yang lulus untuk dilakukan evaluasi biaya. Hasil evaluasi teknis adalah sebagai berikut:
hal. 6 dari 31
Harga No.
Nama Perusahaan
Keterangan Penawaran
1.
PT Kolam Intan
Rp 3.821.037.000 Gugur:
Prima
Spesifikasi barang yang ditawarkan tidak sama dengan brosur
2.
PT Mitra Teladan
Rp 4.078.866.000 Gugur:
Jaya Karsa
Spesifikasi barang yang
N A
ditawarkan tidak sama
dengan brosur, kuantitas barang
melebihi
dari
yang diminta 3.
PT Paramitra Multi
Rp 4.257.945.120 Gugur:
Prakasa
Tidak ada jadwal/waktu
N IL
pelaksanaan
4.
PT Wijaya Karya
Rp 4.749.129.000 Gugur:
Nusantara
Tidak ada jadwal/waktu pelaksanaan
5.
Terlapor II
6.
Terlapor III
Rp 5.185.860.900 Memenuhi/lulus
A S
Rp 5.404.314.960 Memenuhi/lulus
20.4.11. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi biaya terhadap dokumen penawaran dari 2 (dua) perusahaan yang dinyatakan lulus dalam evaluasi teknis, Terlapor IV menetapkan kedua perusahaan tersebut layak untuk dilakukan penilaian dan pembuktian kualifikasi guna diusulkan sebagai pemenang. Hasil Evaluasi Biaya adalah sebagai berikut: ------------------------------------------
No.
Harga
Nama Perusahaan
Keterangan Penawaran
1.
Terlapor II
Rp 5.185.860.900 Calon Pemenang I
2.
Terlapor III
Rp 5.404.314.960 Calon Pemenang II
hal. 7 dari 31
20.4.12. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi biaya tersebut, pada tanggal 1 Agustus 2006 Terlapor IV melakukan penilaian dan pembuktian kualifikasi terhadap dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III, yang hasilnya Terlapor IV menyatakan dokumen penawaran kedua perusahaan tersebut lengkap dan benar; ---------------------20.4.13. Bahwa tanggal 2 Agustus 2006 Terlapor IV mengusulkan kepada Terlapor V mengenai calon pemenang tender pengadaan LCD dengan urutan: ----------------------------------------------------------20.4.13.1. Pemenang I : Terlapor II; -------------------------------20.4.13.2. Pemenang II : Terlapor III; ------------------------------
N A
20.4.14. Bahwa pada tanggal yang sama yaitu tanggal 2 Agustus 2006 Terlapor IV mengumumkan Terlapor II sebagai pemenang tender
pengadaan LCD, dan pada tanggal yang sama pula Terlapor V
menetapkan Terlapor II sebagai pemenang tender dan Terlapor III sebagai cadangan apabila Terlapor II mengundurkan diri; ---------
20.4.15. Bahwa Terlapor IV memberikan kesempatan kepada peserta lain
N IL
untuk melakukan sanggahan atas pengumuman pemenang tender
mulai tanggal 4 Agustus 2006 sampai dengan 10 Agustus 2006. Dalam masa sanggah ini Terlapor IV menerima sanggahan dari PT Mitra Teladan Jaya Karsa;------------------------------------------
20.4.16. Bahwa tanggal 4 Agustus 2006 PT Mitra Teladan Jaya Karsa mengajukan sanggahan kepada Terlapor V yang intinya
A S
mempertanyakan alasan Terlapor IV menetapkan Terlapor II sebagai pemenang, padahal PT Mitra Teladan Jaya Karsa menawarkan harga yang lebih rendah; --------------------------------
20.4.17. Bahwa tanggal 8 Agustus 2006 Terlapor V mengirimkan jawaban sanggahan PT Mitra Teladan Jaya Karsa yang intinya menyatakan alasan PT Mitra Teladan Jaya Karsa tidak ditetapkan sebagai pemenang, yaitu:--------------------------------------------------------20.4.17.1. Dalam Rincian Penawaran Harga seharusnya tidak mencantumkan materai; ----------------------------------
20.4.17.2. Tidak
adanya
dukungan
dari
Pabrik
maupun
penunjukkan sebagai agen tunggal; ---------------------
20.4.18. Bahwa tanggal 9 Agustus 2006 PT Mitra Teladan Jaya Karsa kembali
mengajukan
sanggahan
kedua
yang
intinya
hal. 8 dari 31
mempertanyakan kembali alasan Terlapor IV menggugurkan PT Mitra Teladan Jaya Karsa;---------------------------------------------20.4.19. Bahwa tanggal 11 Agustus 2006 Terlapor V menunjuk Terlapor II sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan LCD dan pada tanggal yang sama Terlapor V juga menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Terlapor II dan sekaligus penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak;----------------------------------------------20.4.20. Bahwa setelah penunjukan pelaksana pekerjaan, penerbitan SPMK, dan penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak, yaitu tanggal 14 Agustus 2006 Terlapor V memberikan penjelasan atas
N A
sanggahan kedua PT Mitra Teladan Jaya Karsa yang intinya
menjelaskan bahwa sanggahan tersebut salah alamat yang seharusnya ditujukan kepada Terlapor V d/a PO BOX 2136 JKP 100121; -------------------------------------------------------------------
20.4.21. Bahwa tanggal 18 September 2006 Terlapor V memberikan
penjelasan atas sanggahan kedua PT Mitra Teladan Jaya Karsa
N IL
yang intinya menyatakan volume barang yang ditawarkan lebih besar dari yang diminta dan spesifikasi teknis barang yang ditawarkan tidak sesuai dengan brosur yang dilampirkan;---------20.5.
Tentang Model LCD----------------------------------------------------------------20.5.1.
Bahwa PT Mitra Teladan Jaya Karsa dan Terlapor III menyatakan
dalam RKS dicantumkan model yaitu ML 164 SE, tetapi Terlapor
A S
IV tidak mengakui hal tersebut dengan menunjukkan RKS yang berbeda yang tidak mencantumkan model; ---------------------------
20.5.2.
Bahwa Model LCD ML 164 SE adalah salah satu model LCD merek Mega Power yang menyediakan menu Bahasa Indonesia, yang distributor tunggalnya adalah Terlapor I;-----------------------
20.5.3.
Bahwa Terlapor I memberikan Surat Dukungan kepada 20 (dua puluh) perusahaan termasuk diantaranya Terlapor II dan Terlapor III sebelum aanwijzing dilaksanakan; ---------------------------------
20.5.4.
Bahwa PT Mitra Teladan Jaya Karsa menerima Berita Acara aanwijzing yang mencantumkan model LCD ML 164 SE atau yang setara, meskipun hal itu dibantah oleh Terlapor IV; ----------
hal. 9 dari 31
20.5.5.
Bahwa PT Mitra Teladan Jaya Karsa mencantumkan kata “setara dengan ML 164 SE” dalam surat penawaran harga dan spesifikasi teknis barang ditawarkan kepada Terlapor IV;-----------------------
20.6.
Tentang Tindakan Terlapor IV ----------------------------------------------------20.6.1.
Bahwa Terlapor IV hanya melakukan survey ke 2 (dua) perusahaan yang menjadi distributor atau agen LCD yaitu Terlapor I dan PT Mitra Media Sejahtera, tanpa alasan yang jelas;
20.6.2.
Bahwa pada saat aanwijzing Terlapor IV memutuskan spek teknis adanya mode Bahasa Indonesia merupakan nilai tambah, tanpa
N A
menyebutkan yang dimaksud nilai tambah tersebut sebagai salah satu alasan gugur atau tidak; ------------------------------------------20.6.3.
Bahwa Terlapor IV tidak melakukan pengecekan kebenaran surat jaminan dari peserta, meskipun Ketua dan Sekretaris dari Terlapor IV memerintahkan pengecekan tersebut; -----------------------------
20.6.4.
Bahwa pihak Bank DKI cabang Kebon Sirih menyatakan
N IL
kebenaran dari Surat Jaminan Penawaran Terlapor II, namun
terhadap Surat Jaminan Penawaran Terlapor III pihak Bank DKI
cabang Kebon Sirih menyatakan tidak pernah menerima permohonannya; --------------------------------------------------------20.7.
Tentang Kesamaan atau Kemiripan Dokumen Terlapor II dan Terlapor III -20.7.1.
Bahwa dokumen penawaran Terlapor II disiapkan oleh Moh.
A S
Iqbal, Muhammad Bahri dan beberapa staf Terlapor II. Ismail
Ahmad selaku Direktur Utama Terlapor II hanya sekedar menandatangani dokumen yang diperlukan, termasuk surat penawaran harga; --------------------------------------------------------
20.7.2.
Bahwa kesamaan atau kemiripan dokumen Terlapor II dan Terlapor III adalah sebagai berikut: ----------------------------------20.7.2.1.
Adanya kesamaan personil dalam “Susunan Pengurus Perusahaan” yaitu Komar (jabatan Keuangan) dan Toto (jabatan Marketing); ------------------------------------------
20.7.2.2.
Uraian “Metode Pelaksanaan Pekerjaan” sama persis;---
20.7.2.3.
Uraian “Data Peralatan” sama persis mulai dari jenis, jumlah, merek, type dan tahun pembuatannya;------------
20.8.
Tentang Keterlibatan Investor dan Pihak Lain------------------------------------
hal. 10 dari 31
20.8.1.
Bahwa Muhammad Bahri mengakui ide mengikuti tender pengadaan LCD berasal dari dirinya, dan selanjutnya menawarkan kerjasama dengan Terlapor II. Dalam hal ini Muhammad Bahri bersedia mencari investor, barang, dan menyiapkan dokumen penawaran termasuk surat penawaran harga;-------------------------
20.8.2.
Bahwa Muhammad Bahri mengakui tertarik mengikuti tender tersebut karena adanya investor yang bersedia memberikan dukungan, yaitu Jeffrey Bunyamin; ----------------------------------------
20.8.3.
Bahwa dalam mempersiapkan dokumen penawaran Terlapor II, Muhammad Bahri dibantu juga oleh Moh. Iqbal. Khusus untuk mengurus
Surat
Dukungan
Produk,
N A
Muhammad
Bahri
menyerahkan surat permohonan kepada Jeffrey Bunyamin, dan akhirnya diperoleh Surat Dukungan dari Terlapor I melalui Jeffrey Bunyamin; ---------------------------------------------------------------20.8.4.
Bahwa mekanisme kerjasama antara Muhammad Bahri, Moh. Iqbal, Terlapor II, dan Jeffrey Bunyamin dilakukan dengan kesepakatan
N IL
lisan. Ismail Ahmad selaku Direktur Utama Terlapor II mendapatkan
keuntungan sekitar 5% atau sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); -------------------------------------------------------------------20.8.5.
Bahwa untuk keperluan transaksi dengan Terlapor I, Ismail Ahmad selaku Direktur Utama Terlapor II memberikan kuasa kepada Jeffrey Bunyamin untuk membuka rekening di bank atas nama Terlapor II;--
20.8.6.
A S
Bahwa Ismail Ahmad selaku Direktur Utama Terlapor II hanya
membubuhkan tanda tangan dalam bukti transaksi pembelian LCD merek Mega Power, dan tidak pernah terlibat langsung dalam transaksi tersebut. Sepengetahuan Ismail Ahmad, transaksi dilakukan oleh Jeffrey Bunyamin; ------------------------------------------------------
20.8.7.
Bahwa pada saat masa sanggah belum selesai dan belum adanya Surat Perintah Mulai Kerja, yaitu tanggal 4 Agustus 2006, PT Sima Agustus 2006 telah melakukan pembayaran uang muka (down payment) kepada Megapower Industrial Ltd untuk pembelian LCD Mega Power sebesar Rp 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang disaksikan oleh Terlapor I;-----------------------------------
20.8.8.
Bahwa total pembayaran yang dilakukan Terlapor I kepada Megapower Industrial Ltd sebesar Rp 2.403.333.750 (dua milyar
hal. 11 dari 31
empat ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);-----------------------------------------------------------------20.9.
Berdasarkan fakta-fakta yang didapat selama Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menilai hal-hal sebagai berikut: --------------------------------------20.9.1.
Model LCD dari merek tertentu;--------------------------------------20.9.1.1.
Bahwa pada saat perencanaan Terlapor V hanya mengusulkan pengadaan LCD merek Mega Power model ML 164 SE kepada Biro Perlengkapan Setda Provinsi DKI Jakarta yang kemudian disetujui; -------
20.9.1.2.
Bahwa Terlapor IV hanya melakukan survey ke
N A
Terlapor I dan PT Mitra Media Sejahtera yang ternyata adalah agennya Terlapor I yang merupakan distributor tunggal LCD merek Mega Power; --------20.9.1.3.
Bahwa pengakuan Terlapor III dan kesaksian PT Mitra Teladan Jaya Karsa mengenai pencantuman model LCD dalam RKS, meskipun dibantah oleh
N IL
Terlapor IV menunjukkan pada awalnya para peserta yang
mendaftar
memperoleh
RKS
yang
mencantumkan model LCD dimaksud. Selanjutnya setelah proses aanwijzing, Terlapor IV melakukan
perubahan RKS dan menghilangkan ketentuan model LCD;--------------------------------------------------------
A S 20.9.1.4.
Bahwa hal tersebut diperkuat dengan dokumen Berita Acara aanwijzing yang diterima oleh PT Mitra Teladan Jaya Karsa dan adanya kata “setara dengan
ML 164 SE” dalam surat penawaran harga beserta spesifikasi teknis yang diajukan oleh PT Mitra Teladan Jaya Karsa; --------------------------------------
20.9.1.5.
Bahwa
berdasarkan
hal-hal
tersebut
diatas,
menunjukkan adanya keinginan sejak awal dari Terlapor V maupun Terlapor IV untuk memenangkan LCD merek Mega Power model ML 164 SE yang distributor tunggalnya adalah Terlapor I; --------------
20.9.2.
Alasan Terlapor IV menggugurkan peserta tender tertentu; --------
hal. 12 dari 31
20.9.2.1.
Bahwa Terlapor IV menggugurkan PT Mitra Teladan Jaya Karsa tanpa alasan yang sah sebagaimana diuraikan dalam jawaban sanggahan tanggal 8 dan 14 Agustus 2006 dan baru pada jawaban sanggahan tanggal 18 September 2006 diuraikan alasan yang benar menunjukkan pada saat sanggahan pertama Terlapor IV belum mengetahui pasti alasan PT Mitra Teladan Jaya Karsa gugur; -------------------------------
20.9.2.2.
Bahwa hal tersebut menunjukkan Terlapor IV tidak melakukan proses evaluasi secara benar dan cermat.
N A
Hal ini diperkuat dengan adanya Surat Jaminan Penawaran
Terlapor
III
yang
tidak
diakui
kebenarannya oleh Bank DKI cabang Kebon Sirih selaku bank penerbit surat jaminan tersebut, padahal
Terlapor III diusulkan sebagai calon pemenang II atau cadangan apabila Terlapor II mengundurkan diri; ---20.9.2.3.
N IL
Bahwa pada hari yang sama saat pengumuman pemenang tender, Terlapor V telah menetapkan Terlapor II sebagai pemenang tender yang seharusnya
hal tersebut dilakukan setelah masa sanggah selesai
menunjukkan upaya mengatur dan atau menentukan Terlapor II sebagai pemenang tender. Hal ini juga
A S
diperkuat dengan adanya bukti pembayaran uang muka oleh Terlapor II kepada Megapower Industrial
Ltd untuk pembelian LCD merek Mega Power pada saat masa sanggah belum selesai dan belum ada Surat Perintah Mulai Kerja;-------------------------------------
20.9.2.4.
Bahwa alasan yang tidak sah, ketidakbenaran dan ketidakcermatan Terlapor IV melakukan evaluasi, penetapan pemenang yang tidak menunggu sampai masa sanggah selesai, serta bukti pembayaran uang muka pada saat masa sanggah belum selesai menunjukkan adanya upaya sejak awal memenangkan Terlapor II yang menawarkan LCD merek Mega Power model ML 164 SE sebagai pemenang tender; -
hal. 13 dari 31
20.9.3.
Kesamaan dokumen dan keterlibatan investor; ---------------------20.9.3.1.
Bahwa keterlibatan Moh. Iqbal, Muhammad Bahri, dan Jeffrey Bunyamin dalam proses keikutsertaan Terlapor
II
menunjukkan
Terlapor
II
adalah
perusahaan yang hanya dipinjam sebagai bendera dalam proses tender tersebut. Hal ini diperkuat dengan pengakuan Ismail Ahmad selaku Direktur Utama Terlapor II yang menyatakan proses dari awal mulai dari penyiapan dokumen hingga perhitungan harga yang akan ditawarkan dilakukan oleh Moh.
N A
Iqbal dan Muhammad Bahri; ---------------------------20.9.3.2.
Bahwa adanya kesamaan atau kemiripan dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III yang tidak ada
penjelasan logis dan keterlibatan pihak lain yaitu Moh. Iqbal, Muhammad Bahri, dan Jeffrey Bunyamin
menunjukkan adanya kerjasama antara Terlapor II,
N IL
Terlapor III, dan pihak lain tersebut; ------------------20.9.3.3.
Bahwa
berdasarkan
hal-hal
tersebut
di
atas,
menunjukkan adanya kerjasama diantara Terlapor II, Terlapor III, Moh. Iqbal, Muhammad Bahri, dan
Jeffrey Bunyamin untuk memenangkan Terlapor II dalam tender pengadaan LCD di Biro Adwil Prov.
A S
DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006; --------------------
20.10.
Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti surat dan atau dokumen yang diperoleh selama Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menyimpulkan
adanya
cukup
bukti
untuk
menyatakan
terjadinya
persekongkolan antara Terlapor II, dengan Terlapor III, Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor V dalam tender pengadaan LCD di Unit Biro Adwil Prov. DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006, dalam bentuk:-----------------------------20.10.1. Adanya keinginan dari Terlapor V dan Terlapor IV untuk memenangkan LCD merek Mega Power model ML 164 SE yang distributor tunggalnya adalah Terlapor I; -----------------------------
20.10.2. Alasan Terlapor IV menggugurkan PT Mitra Teladan Jaya Karsa tidak berdasar dan bahkan pengguguran tersebut dimaksudkan untuk mengatur dan atau menentukan Terlapor II yang
hal. 14 dari 31
menawarkan LCD merek Mega Power model ML 164 SE sebagai pemenang tender; -------------------------------------------------------20.10.3. Adanya kesamaan dokumen, perolehan surat dukungan, dan kerjasama
pembiayaan
dalam
pelaksanaan
pekerjaan
membuktikan adanya kerjasama diantara Terlapor II, Terlapor III, Moh. Iqbal, Muhammad Bahri, Jeffrey Bunyamin, dan Terlapor I; 21.
Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi; ---
22.
Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor; -----------------------------------------------
23.
N A
Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha Nomor 55/PEN/KPPU/IX/2007 tanggal 20 September 2007, untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi terhitung sejak tanggal 21 September 2007 sampai dengan 01 November 2007; ---------------------------------------------------------24.
Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 166/KEP/KPPU/IX/2007 tanggal 20 September 2007 tentang
N IL
Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2007; ----------------------------------------------------------25.
Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 589/SET/DE/ST/IX/2007 tanggal 20 September 2007 yang
menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi; --------------------------------------------------------------------------------26.
A S
Menimbang bahwa pada tanggal 29 Oktober 2007, Majelis Komisi telah melakukan
Sidang Majelis dan menerima tanggapan atau pembelaan lisan dari para Terlapor atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang telah disampaikan sebelumnya; -----------27.
Menimbang bahwa pada tanggal 29 Oktober 2007, Majelis Komisi telah menerima pendapat atau pembelaan tertulis dari Terlapor I yang pada pokoknya sebagai berikut: 27.1.
Bahwa Terlapor I tidak pernah memberikan dan/atau mengkonfirmasi tipe model LCD ML 164 SE kepada Terlapor II, III, IV, dan V karena Terlapor I tidak berhak memberikan tipe salah satu produk untuk dijadikan barang yang akan ditenderkan; --------------------------------------------------------------------
27.2.
Bahwa yang berhak menentukan tipe LCD bukan Terlapor I tetapi Terlapor IV selaku panitia pengadaan barang; ----------------------------------------------
27.3.
Bahwa Terlapor I tidak pernah berhubungan langsung dengan Terlapor IV dan Terlapor V sehingga tidak mungkin dapat menentukan tipe LCD;--------
hal. 15 dari 31
27.4.
Bahwa benar Terlapor I mendapatkan uang muka (down payment) dari Terlapor II untuk pembelian LCD yang akan dilakukan Terlapor II, tetapi hal itu tidak ada hubungan atau kaitannya dengan persekongkolan dalam tender pengadaan LCD; ---------------------------------------------------------------------
27.5.
Bahwa sudah menjadi kebiasaan Terlapor I menerima uang muka dari setiap pihak yang ingin membeli produk Terlapor I dan hal tersebut adalah hal yang wajar dalam pelaksanaan jual beli barang; ----------------------------------------
27.6.
Bahwa Terlapor I tidak mengetahui secara persis uang muka tersebut dimaksudkan sebagai pengikatan untuk tender; ----------------------------------
27.7.
Bahwa Terlapor I memberikan surat dukungan kepada Terlapor II, Terlapor
N A
III dan beberapa rekanan lainnya adalah hal yang wajar, karena pihak-pihak yang ingin mendapat dukungan patut dibantu; ----------------------------------27.8.
Bahwa pemberian surat dukungan diberikan kepada beberapa peserta tender
tanpa adanya pilih kasih dan/atau persekongkolan dengan pihak-pihak peserta tender; -----------------------------------------------------------------------27.9.
Bahwa pemberian dukungan adalah hal yang wajar dan karena peserta yang
N IL
ingin mendapat dukungan tidak menjelaskan kapan tanggal penyelenggaraan tender, maka pemberian surat dukungan sebelum aanwijzing dilakukan tidak
dapat diklasifikasikan sebagai persekongkolan antara Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III dan beberapa peserta lainnya;-------------------------28.
Menimbang bahwa pada tanggal 30 Oktober 2007, Majelis Komisi telah menerima
pendapat atau pembelaan tertulis dari Terlapor IV dan Terlapor V yang pada
A S
pokoknya sebagai berikut:--------------------------------------------------------------------28.1.
Tanggapan Terlapor IV:------------------------------------------------------------28.1.1.
Bahwa Terlapor IV telah melakukan tugas dan fungsinya sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Administrasi Wilayah dengan baik dan benar yaitu telah melakukan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; ---------------------------------------
28.1.2.
Bahwa Terlapor IV hanya melihat setiap yang mewakili perusahaan adalah benar-benar mewakili perusahaan dimaksud dan Terlapor IV menganggap data yang disampaikan adalah benar; ---------------------------------------------------------------------
28.1.3.
Bahwa adanya temuan fakta persekongkolan diantara rekanan adalah diluar kemampuan Terlapor IV, apalagi hal tersebut baru
hal. 16 dari 31
terungkap dalam pemeriksaan di Komisi, sehingga Terlapor IV tidak dapat dikaitkan dengan persekongkolan tersebut;------------28.2.
Tanggapan Terlapor V:-------------------------------------------------------------28.2.1.
Bahwa pengajuan harga satuan kepada Biro Perlengkapan adalah semata-mata menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan hanya melaksanakan prosedur sesuai dengan SK Gubernur Nomor 108 Tahun 2003 dan Surat Edaran Sekda Nomor 6/SE/2004 tanggal 3 Maret 2004, sehingga sama sekali tidak menduga akan menimbulkan dampak atau akibat hukum persekongkolan tender;
28.2.2.
Bahwa dalam surat edaran Nomor 6/SE/2004 tanggal 3 Maret
N A
2004 disebutkan: ”Terhadap barang/jasa lainnya yang tidak
tercantum dalam buku patokan harga satuan, Kepala Unit/Satuan Kerja
dalam
mengajukan
usulan
harga
satuan
agar
mencantumkan sumber informasi harga serta alamat lengkap
penyedia barang, bentuk usulan beserta lampiran permohonan sebagaimana lampiran surat edaran ini dan usulan tersebut
N IL
merupakan harga yang wajar sesuai kebutuhan unit/satuan kerja.”;-------------------------------------------------------------------28.2.3.
Bahwa penerbitan surat Nomor 358/076.12 tanggal 26 Juni 2006
yang mencantumkan merek LCD sama sekali tidak dimaksudkan untuk tujuan bersekongkol dengan pihak lain, tetapi mengacu pada ketentuan tersebut; -----------------------------------------------28.2.4.
A S
Bahwa sepengetahuan Terlapor V, pelaksanaan tender yang
dilakukan oleh Terlapor IV telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku diantaranya tidak mencantumkan merek dalam RKS dan kenyataannya tender diikuti oleh bermacam-macam merek; -------
28.2.5.
Bahwa adanya temuan fakta persekongkolan diantara para rekanan adalah diluar kemampuan Terlapor V, apalagi hal tersebut baru terungkap dalam pemeriksaan di
Komisi, sehingga
persekongkolan tersebut tidak dapat dikaitkan dengan Terlapor V;
29.
Menimbang bahwa pada tanggal 2 Nopember 2007, Majelis Komisi telah menerima pendapat atau pembelaan tertulis dari Terlapor II dan Terlapor III yang pada pokoknya sebagai berikut:--------------------------------------------------------------------29.1.
Tanggapan Terlapor II: --------------------------------------------------------------
hal. 17 dari 31
29.1.1.
Bahwa
Terlapor
II
menolak
laporan
lanjutan
yang
menggambarkan seolah-olah Jeffry cs sebagai penghubung atau fasilitator terjadinya persekongkolan untuk memenangkan salah satu pihak dalam tender pengadaan LCD; ---------------------------29.1.2.
Bahwa dugaan adanya persekongkolan harus didukung adanya bukti kesepakatan jahat untuk merekayasa pemenang tender; -----
29.1.3.
Bahwa Terlapor II dipinjam Jeffry cs untuk suatu keperluan dan Terlapor II melakukan hal tersebut karena saling percaya dan saling kenal cukup lama;------------------------------------------------
29.1.4.
Bahwa Terlapor II tidak menerima keuntungan financial sepeser
N A
pun atas peminjaman tersebut; ----------------------------------------29.1.5.
Bahwa tidak ada satupun pasal dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang adanya kesamaan atau kemiripan dokumen; ---------------------------------------------------29.2.
Tanggapan Terlapor III: ------------------------------------------------------------29.2.1.
N IL
Bahwa Terlapor III tidak pernah melakukan konspirasi atau persekongkolan jahat dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis
untuk memenangkan pihak tertentu dalam tender pengadaan LCD Tahun Anggaran 2006;-------------------------------------------------29.2.2.
Bahwa Terlapor III tidak kenal dan tidak pernah berhubungan
langsung ataupun tidak langsung dengan para pihak terkait dengan
A S
pengadaan LCD Tahun 206; -------------------------------------------
29.2.3.
Bahwa Terlapor III hanya dipinjam oleh Muhammad Bahri cs untuk suatu kegiatan tertentu; ------------------------------------------
29.2.4.
Bahwa Terlapor III tidak mengetahui proses lebih lanjut setelah dipinjam oleh Muhammad Bahri cs dan hal tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang meminjam; ------------------------------
29.2.5.
Bahwa kesamaan atau kemiripan dokumen adalah bukan suatu pelanggaran hukum;-----------------------------------------------------
30.
Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; ------------------------------------------
hal. 18 dari 31
TENTANG HUKUM
1.
Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, pendapat atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: --------------------------------------1.1.
Tentang Identitas Para Terlapor; --------------------------------------------------1.1.1.
Terlapor I adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Republik Indonesia berupa
N A
penjualan audio visual seperti LCD merek Mega Power, LCD merek Eiki dan sound system merek TOA(vide bukti B6);--------1.1.2.
Terlapor II adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum
Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan Akte Nomor 20 Tanggal 26 Januari 2005 dibuat oleh Notaris Yulida
Desmartiny, S.H., dan berkedudukan atau melakukan kegiatan
N IL
dalam wilayah Republik Indonesia diantaranya menjalankan
usaha dalam bidang perdagangan, pemborongan, pembangunan, pertanian,
pertambangan,
perindustrian,
pengangkutan,
perbengkelan, percetakan, biro iklan, jasa, keagenan/perwakilan (vide bukti B1, C35, C37); --------------------------------------------1.1.3.
Terlapor III adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum
A S
Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan Akte Nomor 125 Tanggal 24 Januari 2000 dibuat oleh Notaris Darbi, S.H., dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Republik Indonesia
diantaranya
menjalankan
perdagangan,
pemborongan,
pertambangan,
perindustrian,
usaha
dalam
pembangunan,
pengangkutan,
bidang
pertanian, perbengkelan,
percetakan, biro iklan, jasa, keagenan/perwakilan (vide bukti C34, C37); ----------------------------------------------------------------------
1.1.4.
Terlapor IV adalah Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Biro Adwil Nomor 01 Tahun Anggaran 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Biro Adwil Prov. DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006 (vide bukti C23); --------------------------------------------------
hal. 19 dari 31
1.1.5.
Terlapor V adalah Kepala Biro Adwil sekaligus Pengguna Barang/Jasa dalam tender pengadaan LCD di Biro Adwil Tahun Anggaran 2006 (vide bukti B2, B11) ; --------------------------------
1.2.
Tentang Pembelaan Terlapor I;----------------------------------------------------1.2.1.
Bahwa Terlapor I dalam pembelaannya telah membantah terlibat persekongkolan dalam tender pengadaan LCD di Biro Adwil Tahun Anggaran 2006;--------------------------------------------------
1.2.2.
Bahwa benar yang menetapkan tipe barang yang akan ditenderkan adalah Terlapor IV, namun kenyataannya Terlapor IV maupun Terlapor V selaku Pengguna Barang/Jasa menetapkan spesifikasi
N A
teknis sama persis dengan tipe barang yang dijual oleh Terlapor I yaitu tipe ML 164 SE, dan Terlapor IV hanya melakukan survey ke tempat Terlapor I dan salah satu agen Terlapor I (vide bukti B 16, B17);-----------------------------------------------------------------1.2.3.
Bahwa Terlapor IV dan Terlapor V tidak dapat menjelaskan
alasan pemilihan spesifikasi teknis yang sama persis dengan tipe
N IL
ML 164 SE (vide bukti B2, B3, B11) ;-------------------------------1.2.4.
Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat ada keterlibatan Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor V dalam penentuan spesifikasi teknis yang sama persis dengan tipe ML 164 SE yang dijual oleh Terlapor I; ----------------------------------------
1.2.5.
Bahwa terkait dengan uang muka (down payment), Terlapor I
A S
menyatakan tidak mengetahui pembayaran uang muka tersebut untuk keperluan tender LCD di Biro Adwil Tahun Anggaran 2006 (vide bukti B6); ----------------------------------------------------------
1.2.6.
Bahwa hal tersebut bertentangan dengan pernyataan dalam surat dukungan yang diberikan kepada beberapa peserta tender diantaranya Terlapor II dan Terlapor III yang menyatakan akan mendukung sepenuhnya kepada perusahaan dimaksud untuk pengadaan LCD di Biro Adwil (vide bukti C10, C34, C35);-------
1.2.7.
Bahwa kenyataannya Terlapor I telah menerima total pembayaran dari Terlapor II untuk pembelian LCD merek Mega Power tipe ML 164 SE sebesar Rp 2.403.333.750 (dua milyar empat ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (vide Bukti C29); --------------------------------------------------------------------
hal. 20 dari 31
1.2.8.
Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat bantahan Terlapor I berkaitan dengan penerimaan uang muka (down payment) dari Terlapor II untuk keperluan yang tidak diketahui tidak dapat diterima; ----------------------------------------------------
1.2.9.
Bahwa terkait dengan pemberian surat dukungan, Terlapor I menyatakan para peserta yang mengajukan permohonan surat dukungan tidak dapat menjelaskan kapan tender akan dilakukan, sehingga pemberian surat dukungan sebelum aanwijzing tidak dapat diklasifikasikan sebagai persekongkolan tender; -------------
1.2.10.
Bahwa temuan dalam pemeriksaan menunjukkan 20 (dua puluh)
N A
perusahaan yang akan mendaftar sebagai peserta tender yang
mengajukan permohonan surat dukungan kepada Terlapor I telah
mengetahui spesifikasi teknis yang dimaksud adalah LCD merek Mega Power yang dijual oleh Terlapor I (vide bukti B1, B14) ; --1.2.11.
Bahwa fakta tersebut memperkuat kesimpulan adanya upaya
memenangkan LCD merek Mega Power tipe ML 164 SE dalam
N IL
tender pengadaan LCD di Biro Adwil Tahun Anggaran 2006; ---1.3.
Tentang Pembelaan Terlapor II;---------------------------------------------------1.3.1.
Bahwa Terlapor II dengan tegas mengakui perusahaannya
dipinjam oleh Jeffrey Bunyamin cs untuk suatu keperluan, dan selanjutnya Terlapor II mengakui tidak menerima keuntungan finansial dari peminjaman tersebut (vide bukti B1);----------------1.3.2.
A S
Bahwa hal tersebut bertentangan dengan fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan adanya keterlibatan Jeffrey Bunyamin, Moh.
Iqbal, dan Muhammad Bahri dalam persiapan dokumen dan sekaligus pendanaan untuk Terlapor II dalam proses tender pengadaan LCD di Biro Adwil Tahun Anggaran 2006 (vide bukti B8, B13, B14);-----------------------------------------------------------
1.3.3.
Bahwa kenyataannya Terlapor II mengikuti tender tersebut hingga ditunjuk sebagai pemenang, dan berdasarkan selisih dari harga penawaran dengan total pembayaran kepada Terlapor I untuk pembelian LCD merek Mega Power tipe ML 164 SE, Terlapor II memperoleh keuntungan sebesar Rp 2.782.527.150 (dua milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah); ---------------------------------------------
hal. 21 dari 31
1.3.4.
Bahwa pengakuan Terlapor II sendiri dalam pemeriksaan menyatakan telah menerima Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari hasil tender pengadaan LCD di Biro Adwil Tahun Anggaran 2006(vide bukti B13); --------------------------------------
1.3.5.
Bahwa
hal
tersebut
juga
diperkuat
dengan
fakta
yang
menunjukkan Ismail Ahmad selaku Direktur Utama Terlapor II selalu membubuhkan tanda tangan dalam dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk keperluan tender dari mulai pendaftaran sampai dengan pelaksanaan pekerjaan pengadaan LCD di Biro Adwil Tahun Anggaran 2006 (vide bukti C35); --------------------1.3.6.
N A
Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Keppres
Nomor 80 Tahun 2003 melarang adanya persekongkolan tender, dan sebagaimana tercantum dalam buku Pedoman Pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adanya kesamaan atau
kemiripan dokumen diantara peserta tender merupakan salah satu indikasi adanya persekongkolan; -------------------------------------1.3.7.
N IL
Bahwa Terlapor II tidak dapat menjelaskan adanya kesamaan atau kemiripan dokumen bukan suatu persekongkolan antara Terlapor
II dan Terlapor III, hal ini merupakan salah satu bukti adanya persekongkolan antara Terlapor II dan Terlapor III; ---------------1.4.
Tentang Pembelaan Terlapor III;--------------------------------------------------1.4.1.
Bahwa Terlapor III dengan tegas mengakui perusahaannya
A S
dipinjam oleh Muhammad Bahri cs untuk suatu keperluan dan tidak mengetahui proses selanjutnya; ---------------------------------
1.4.2.
Bahwa
dalam
pemeriksaan
ditemukan
fakta
keterlibatan
Muhammad Bahri dan Moh. Iqbal dalam persiapan dokumen untuk Terlapor III dalam proses tender pengadaan LCD di Biro Adwil Tahun Anggaran 2006 (vide bukti B14); ---------------------
1.4.3.
Bahwa pembelaan Terlapor III tersebut juga bertentangan dengan fakta yang menunjukkan Abidin M.R. selaku Direktur Utama Terlapor III selalu membubuhkan tanda tangan dalam dokumendokumen yang dibutuhkan untuk proses mengikuti tender (vide bukti C34); ---------------------------------------------------------------
1.4.4.
Bahwa Terlapor III tidak dapat menjelaskan adanya kesamaan atau kemiripan dokumen bukan suatu persekongkolan antara
hal. 22 dari 31
Terlapor II dan Terlapor III, hal ini merupakan salah satu bukti adanya persekongkolan antara Terlapor II dan Terlapor III; ------1.4.5.
Bahwa secara formal yang tercatat sebagai peserta tender adalah Terlapor III, bukan pihak yang meminjam Terlapor III, sehingga pihak yang bertanggung jawab secara formal adalah Terlapor III;
1.5.
Tentang Pembelaan Terlapor IV;--------------------------------------------------1.5.1.
Bahwa pernyataan Terlapor IV telah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah bertentangan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan, diantaranya hanya melakukan survey ke
N A
tempat Terlapor I dan salah satu agen Terlapor I, serta menggugurkan PT Mitra Teladan Jaya Karsa dengan alasan: -----1.5.1.1.
Dalam Rincian Penawaran Harga seharusnya tidak mencantumkan materai; ----------------------------------
1.5.1.2.
Tidak
adanya
dukungan
dari
Pabrik
maupun
penunjukkan sebagai agen tunggal; --------------------1.5.2.
Bahwa dalam
N IL
RKS tidak disebutkan salah
satu alasan
menggugurkan peserta tender adalah pencantuman meterai dalam
rincian penawaran harga dan tidak adanya dukungan dari pabrik
maupun agen tunggal, sehingga alasan Terlapor IV menggugurkan PT Mitra Teladan Jaya Karsa adalah tidak sah (vide bukti C27);-1.5.3.
Bahwa fakta persekongkolan diantara rekanan yang ditemukan
A S
dalam pemeriksaan adalah berdasarkan dokumen-dokumen tender
yang diperoleh dari Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang telah diakui kebenarannya serta keterangan lisan dalam pemeriksaan dari para Terlapor; ---------------------------------------
1.6.
Tentang Pembelaan Terlapor V;---------------------------------------------------1.6.1.
Bahwa Terlapor V tidak dapat menjelaskan mengapa hanya memilih LCD Mega Power tipe ML 164 SE untuk diajukan kepada Biro Perlengkapan; ---------------------------------------------
1.6.2.
Bahwa Terlapor V telah melakukan tindakan yang berakibat pada gugurnya peserta yang berpotensi menang tanpa alasan yang sah, yaitu pada tanggal 2 Agustus 2006 Terlapor V menyetujui usulan Terlapor IV yang mengusulkan Terlapor II sebagai calon pemenang
tender,
memerintahkan
Terlapor
IV
untuk
hal. 23 dari 31
mengumumkan pemenang tender, dan pada tanggal yang sama Terlapor V menetapkan Terlapor II sebagai pemenang tender sebelum masa sanggah selesai; ---------------------------------------1.7.
Tentang Persekongkolan Horizontal; ---------------------------------------------1.7.1.
Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam pembelaannya telah membantah terlibat dalam persengkongkolan tender pengadaan LCD di Biro Adwil Tahun Anggaran 2006; ----
1.7.2.
Bahwa fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan adalah sebagai berikut:-------------------------------------------------------------------1.7.2.1.
Bahwa Terlapor II dan Terlapor III perusahannya
N A
dipinjam oleh Jeffrey Bunyamin, Moh. Iqbal, dan
Muhammad Bahri untuk keperluan tertentu, yaitu mengikuti tender pengadaan LCD di Biro Adwil Tahun Anggaran 2006 (vide bukti B8, B14); ---------1.7.2.2.
Bahwa Muhammad Bahri dan Moh. Iqbal melakukan
segala keperluan yang dibutuhkan untuk mengikuti
N IL
tender
tersebut,
diantaranya
mempersiapkan
dokumen, surat dukungan, jaminan penawaran, dan surat penawaran harga (vide bukti B8, B14); ---------1.7.2.3.
Bahwa selain sebagai investor, Jeffrey Bunyamin juga menghubungkan Muhammad Bahri dengan Terlapor I dalam hal perolehan surat dukungan (vide
A S
bukti B8, B14); --------------------------------------------
1.7.2.4.
Bahwa Jeffrey Bunyamin juga terlibat langsung dalam transaksi pembelian LCD oleh Terlapor II kepada Terlapor I (vide bukti B8); ----------------------
1.7.2.5.
Bahwa Ismail
Ahmad selaku Direktur Utama
Terlapor II dan Abidin M.R. selaku Direktur Utama Terlapor III hanya melakukan hal-hal yang sifatnya administratif, misalnya tanda tangan dokumendokumen (vide bukti B14); ------------------------------
1.7.3.
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Komisi berpendapat Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III secara langsung maupun tidak langsung telah melakukan kerjasama yang
hal. 24 dari 31
difasilitasi oleh Muhammad Bahri, Moh. Iqbal dan Jeffrey Bunyamin; ---------------------------------------------------------------1.8.
Tentang Persekongkolan Vertikal; ------------------------------------------------1.8.1.
Bahwa Terlapor IV dan Terlapor V dalam pembelaannya telah membantah terlibat dalam persengkongkolan tender pengadaan LCD di Biro Adwil Tahun Anggaran 2006; --------------------------
1.8.2.
Bahwa fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan adalah sebagai berikut:-------------------------------------------------------------------1.8.2.1.
Bahwa Terlapor IV dan Terlapor V sejak awal telah mengarahkan spesifikasi teknis kepada spesifikasi
N A
teknis LCD merek Mega Power tipe ML 164 SE; ---1.8.2.2.
Bahwa Terlapor IV telah menggugurkan PT Mitra
Teladan Jaya Karsa yang menawarkan harga lebih
murah dan berpotensi menang tanpa alasan yang sah (vide bukti C4, C5, B15); -------------------------------1.8.2.3.
Bahwa Terlapor V telah menyetujui tindakan
N IL
Terlapor IV tersebut dan menetapkan Terlapor II yang menawarkan LCD merek Mega Power tipe ML 164 SE sebagai pemenang tender sebelum masa sanggah selesai; ------------------------------------------1.8.3.
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Komisi
berpendapat Terlapor IV dan Terlapor V telah memfasilitasi dan
A S
menetapkan Terlapor II sebagai pemenang tender LCD di Biro Adwil Tahun Anggaran 2006; -----------------------------------------
2.
Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”;-----------------------------------------------------------------------------
3.
Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------------3.1.
Unsur Pelaku Usaha:----------------------------------------------------------------3.1.1.
Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan
hal. 25 dari 31
atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri
maupun
bersama-sama
melalui
perjanjian,
menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----------------------------------------------------------------3.1.2.
Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang identitasnya disebutkan dalam bagian Tentang Hukum butir 1.1. putusan ini;--
3.1.3. 3.2.
Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha terpenuhi; ----------
N A
Unsur Bersekongkol: ---------------------------------------------------------------3.2.1.
Bahwa
yang dimaksud dengan
bersekongkol
berdasarkan
Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah
kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu; ------------------------------3.2.2.
N IL
Bahwa unsur bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 antara lain dapat berupa: 3.2.2.1.
kerjasama antara dua pihak atau lebih; -----------------
3.2.2.2.
secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan
tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;-----------------------------------------------------
A S 3.2.2.3.
membandingkan
dokumen
tender
sebelum
penyerahan; ------------------------------------------------
3.2.2.4.
menciptakan persaingan semu; --------------------------
3.2.2.5.
menyetujui
dan
atau
memfasilitasi
terjadinya
persekongkolan; -------------------------------------------
3.2.2.6.
tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;---------
3.2.2.7.
pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum; ------------------
hal. 26 dari 31
3.2.3.
Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol;-----------------------
3.2.4.
Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-------------
3.2.5.
Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah
N A
persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia
barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan
jasa
pesaingnya;
persekongkolan
vertikal
adalah
persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender
atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik
N IL
atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia
tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; ---------------------------------------------3.2.6.
Bahwa persekongkolan horinzontal dan vertikal telah dilakukan
A S
dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Muhammad Bahri, Moh. Iqbal, dan Jeffrey Bunyamin dalam bentuk: -----------------------------------------------------------3.2.6.1.
Bahwa Terlapor IV dan Terlapor V sejak awal telah mengarahkan spesifikasi teknis kepada spesifikasi teknis LCD merek Mega Power tipe ML 164 SE; ----
3.2.6.2.
Bahwa Terlapor II dan Terlapor III perusahannya dipinjam oleh Jeffrey Bunyamin, Moh. Iqbal, dan Muhammad Bahri untuk keperluan tertentu, yaitu mengikuti tender pengadaan LCD di Biro Adwil Tahun Anggaran 2006; -----------------------------------
3.2.6.3.
Bahwa Muhammad Bahri dan Moh. Iqbal melakukan segala keperluan yang dibutuhkan untuk mengikuti
hal. 27 dari 31
tender
tersebut,
diantaranya
mempersiapkan
dokumen, surat dukungan, jaminan penawaran, dan surat penawaran harga; ----------------------------------3.2.6.4.
Bahwa selain sebagai investor, Jeffrey Bunyamin juga menghubungkan Muhammad Bahri dengan Terlapor I dalam hal perolehan surat dukungan; ------
3.2.6.5.
Bahwa Jeffrey Bunyamin juga terlibat langsung dalam transaksi pembelian LCD oleh Terlapor II kepada Terlapor I;-----------------------------------------
3.2.6.6.
Bahwa Ismail
Ahmad selaku Direktur Utama
N A
Terlapor II dan Abidin M.R. selaku Direktur Utama Terlapor III hanya melakukan hal-hal yang sifatnya administratif, misalnya tanda tangan dokumendokumen; -------------------------------------------------3.2.6.7.
Bahwa Terlapor IV telah menggugurkan PT Mitra Teladan Jaya Karsa yang menawarkan harga lebih
N IL
murah dan berpotensi menang tanpa alasan yang sah; 3.2.6.8.
Bahwa Terlapor V telah menyetujui tindakan
Terlapor IV tersebut dan menetapkan Terlapor II yang menawarkan LCD merek Mega Power tipe ML 164 SE sebagai pemenang tender sebelum masa sanggah selesai; ------------------------------------------3.2.7. 3.3.
A S
Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol terpenuhi; ---------
Unsur Pihak Lain:-------------------------------------------------------------------3.3.1.
Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut; ----------------
3.3.2.
Bahwa Terlapor IV, Terlapor V, Muhammad Bahri, Moh. Iqbal dan Jeffry Bunyamin adalah pihak lain yang terlibat dalam proses tender;---------------------------------------------------------------------
3.3.3. 3.4.
Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain terpenuhi;--------------
Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender; --------------------3.4.1.
Bahwa yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tawaran
hal. 28 dari 31
mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa; -----3.4.2.
Bahwa yang dimaksud tender dalam perkara ini adalah tawaran mengajukan harga untuk pengadaan LCD di Biro Administrasi Wilayah Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006; ------
3.4.3.
Bahwa dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III disiapkan dan dibuat oleh orang yang sama yaitu Muhammad Bahri, Moh. Iqbal dan melibatkan Jeffry Bunyamin sehingga harga penawaran dapat diatur untuk diajukan oleh masing-masing Terlapor dan pada akhirnya mengatur Terlapor II menjadi pemenang; -----------
3.4.4.
N A
Bahwa Terlapor IV dan Terlapor V menggugurkan peserta yang
berpotensi menang dengan alasan tidak sah, dengan maksud untuk mengatur dan menentukan Terlapor I sebagai pemenang tender pengadaan LCD di Biro Adwil Tahun Anggaran 2006;------------3.4.5.
Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender, terpenuhi; ------------------------------------------
3.5.
N IL
Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat:--------------------------------------------3.5.1.
Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang
ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan
atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan
A S
hukum atau menghambat persaingan usaha;-------------------------
3.5.2.
Bahwa tindakan Terlapor II dan Terlapor III yang meminjamkan perusahaannya dan selanjutnya digunakan oleh Muhammad Bahri, Moh. Iqbal, dan Jeffry Bunyamin untuk mengikuti tender, merupakan suatu tindakan yang menghilangkan persaingan usaha;
3.5.3.
Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat, terpenuhi; ----------------------------------------------------------------
4.
Menimbang bahwa Jeffrey Bunyamin, Moh. Iqbal, dan Muhammad Bahri terbukti terlibat dalam persekongkolan tender pengadaan LCD di Biro Adwil Tahun Anggaran 2006, maka Majelis Komisi perlu menjatuhkan sanksi kepada ketiga orang tersebut; -
5.
Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada
hal. 29 dari 31
Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk: ----------------------------------------------------------------------------------5.1.
Memberikan sanksi administratif kepada Terlapor IV dan Terlapor V sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;---------------------------
5.2.
Melakukan evaluasi dalam perekrutan pihak-pihak yang akan terlibat dalam tender pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dengan tujuan menghindari praktek persekongkolan dalam tender; --
5.3.
Menertibkan peserta tender untuk menghindari praktek peminjaman perusahaan dan percaloan dalam proses tender di lingkungan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta;----------------------------------------------------------------
6.
N A
Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -------------
MEMUTUSKAN
1.
Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V
N IL
terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; 2.
Menghukum Terlapor I untuk tidak memasok barang/jasa di lingkungan
Pemerintah Daerah di Provinsi DKI Jakarta selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;--------------------------------------------------3.
Menghukum Terlapor II, dan Terlapor III untuk tidak mengikuti tender pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Daerah di Provinsi DKI
A S
Jakarta selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -------------------------------------------------------------------------------------------4.
Menghukum Muhammad Bahri, Moh. Iqbal, dan Jeffrey Bunyamin untuk tidak mengikuti tender pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintahan Daerah di Provinsi DKI Jakarta selama 2 (dua) tahun terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;---------------------------------------------------
5.
Menghukum Terlapor I membayar ganti rugi kepada Negara sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha
Departemen
Keuangan
Direktorat
Jenderal
Anggaran
Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 19, Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode
hal. 30 dari 31
penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----------------------------------------------------------------------------------------6.
Menghukum Terlapor II dan Terlapor III membayar ganti rugi kepada Negara masing-masing sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 19, Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ------------------------------------------------------------------------------------------
N A
Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Rabu
tanggal 7 Nopember 2007 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 9 Nopember 2007 oleh kami, Majelis Komisi, Prof.
DR. Tresna P. Soemardi sebagai Ketua Majelis Komisi, Didik Akhmadi, Ak., M.Comm.
N IL
dan Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Endah Widwianingsih, S.H., dan M. Hadi Susanto, S.H. masingmasing sebagai Panitera.
Ketua Majelis,
A S
ttd.
Prof. DR. Tresna P. Soemardi
Anggota Majelis,
ttd.
Didik Akhmadi, Ak., M.Comm.
Anggota Majelis,
ttd.
Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M.
Panitera,
ttd.
ttd.
Endah Widwianingsih, S.H.
M. Hadi Susanto, S.H.
hal. 31 dari 31
