2007

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 17/PUU-V/2007 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI, UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG, UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) JAKARTA SELASA, 10 JULI 2007

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 17/PUU-V/2007 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 PEMOHON Hendry Yosodiningrat, dkk ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Selasa, 10 Juli 2007, Pukul 10.00 – 10.45 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. 2) Prof. H.A.S Natabaya, S.H., LL.M 3) Maruarar Siahaan, S.H. Ida Ria Tambunan,S.H.

Ketua Anggota Anggota Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir: Pemohon Achmad Taufik Kuasa Hukum Pemohon : • •

Nur Ismanto, S.H., M.Si. Sugito, S.H.

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB 1.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. Sidang Panel untuk pemeriksaan permohonan Nomor 17/PUUV/2007 dengan Pemohon Hendry Yosodiningrat dan kawan-kawan saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Selamat pagi Saudara Pemohon, Pada kesempatan hari ini kita akan memulai sidang dari permohonan yang Saudara ajukan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 21 Juni 2007. Tapi sebelum itu saya akan mempersilakan kepada Saudara Pemohon siapa-siapa saja yang hadir pada kesempatan ini, silakan.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: NUR ISMANTO, S.H., M.Si. Majelis Hakim yang terhormat, Terima kasih waktu yang disediakan pada sidang permulaan pagi hari ini hadir salah seorang Pemohon Prinsipal, yaitu rekan Taufik atau Ahmad Taufik sedangkan dua lainnya sedang berada di luar kota sehingga mohon izin pada pagi hari ini tidak bisa hadir. Sedangkan dari Kuasa Hukum bisa hadir pada hari ini dua orang, saya sendiri Nur Ismanto, S.H., M.Si., dan yang kedua rekan Sugito, S.H., terima kasih.

3.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. Jadi Pemohon Prinsipal yang hadir Saudara Ahmad Taufik ya? Baik Saudara Pemohon, permohonan sudah kami terima dan sudah kami baca isinya tetapi karena ini adalah sidang terbuka jadi kami akan persilakan kepada Saudara Pemohon atau Kuasa Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok dari permohonan Saudara. Mungkin tidak perlu dibaca seluruhnya tapi cukup hal-hal yang esensial khususnya yang menyangkut tiga hal, pertama mengapa Saudara mengajukan permohonan? Kemudian apa yang Saudara mohon? Dan yang terakhir apa yang Saudara kehendaki untuk diputus oleh Mahkamah ini? Barangkali itu yang terpenting untuk disampaikan oleh Saudara Pemohon, silakan.

3

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: NUR ISMANTO, S.H., M.Si. Terima kasih Majelis Mahkamah yang terhormat dan para pengunjung sidang yang kami muliakan. Saya selaku Kuasa Hukum para Pemohon menyampaikan bahwa permohonan ini diajukan berdasarkan latar belakang bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang merasa hak-haknya akan dirugikan terhadap beberapa undangundang yang ada di negara, kita dimana Pemohon adalah seorang warga negara yang kebetulan pernah menjalani hukuman karena alasan perbedaan pikiran ataupun politik pada waktu masa Orde Baru sehingga harus diadili dan kedua adalah salah satu Pemohon Prinsipal yang karena kealpaannya tidak karena keinginannya melakukan tindak pidana berupa kealpaan yang mengakibatkan kematian seseorang, dimana dua kategori Pemohon prinsipal ini telah menjalani hukuman yang kebetulan ancamannya adalah lima tahun. Terhadap peristiwa tersebut di dalam negara kita, ada kita temukan sebetulnya lima buah undang-undang yang akibat dari undangundang tersebut hak warga negara Pemohon Prinsipal ini dirugikan karena yang bersangkutan tidak bisa atau terhambat adanya pembatasan yang tercantum dalam salah satu pasal masing-masing undang-undang, baik Undang-Undang Pemilihan Presiden, UndangUndang Mahkamah Konstitusi, kemudian Mahkamah Agung, Undang Undang Pemerintah Daerah, maupun Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan adanya larangan dari lima undang-undang bahwa seseorang yang pernah menjalani hukuman dan berkekuatan tetap dengan ancaman lima tahun ke atas tersebut para Pemohon Prinsipal tidak bisa partisipasi haknya duduk di dalam pemerintahan sebagaimana pembatasan yang ada. Oleh karena itu Pemohon Prinsipal mohon terhadap pasal-pasal yang tertera di dalam lima undang-undang tersebut untuk karena dianggap bertentangan dengan hak konstitusi yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar agar dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Konstitusi 1945, sementara itu.

5.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. Jadi itu ya tegasnya. ada beberapa pasal dan sekaligus beberapa undang-undang yang Saudara mohonkan dalam permohonan ini dengan alasan bahwa pasal dalam undang-undang dimaksud yang mirip atau bahkan ada yang dirumuskan secara sama, Sudara anggap itu telah merugikan hak konstitusional dari para Pemohon ini. Jadi saya ingatkan kepada Saudara bahwa ini adalah pemeriksaan pendahuluan yang memang dimaksudkan untuk membuat terang daripada permohonan Saudara, sehingga nanti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu yang Saudara sudah pahami Undang-Undang

4

Nomor 24 Tahun 2003 memang kami diwajibkan untuk nanti memberikan nasihat pada Saudara atau barangkali meminta klarifikasi hal-hal yang di dalam permohonan bagi kami belum jelas demi kelancaran sidang nanti, sidang pleno apabila nanti Rapat Permusyawaratan Hakim berkeputusan bahwa sidang ini harus dilanjutkan ke pemeriksaan berikutnya di sidang pleno, demikian. Oleh karena itu pada kesempatan pertama ini saya akan mempersilakan barangkali salah satu dari Bapak-Bapak Hakim Anggota, apakah Profesor Natabaya ataukah Bapak Maruarar Siahaan akan memberikan mungkin nasihat ataukah meminta klarifikasi kepada Pemohon, siapa duluan? 6.

HAKIM ANGGOTA: MARUARAR SIAHAAN, S.H. Baik, Saudara Pemohon. Kalau saya melihat petitum-nya saja secara selintas dengan perumusan yang individual begini apakah tidak bisa diintegrasikan dalam arti individu pasalnya tetap, tetapi pernyataan konstitusionalitas dan tidak mengikatnya bisa diintegrasikan mungkin, sehingga tidak terlalu panjang begini. Misalnya Pasal 6 diulang, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi kalau diintegrasikan Pasal 1, Pasal 6, kedua pasal ini-pasal ini bertentangan dengan apa. Kemudian diintegrasikan pernyataan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, barangkali itu hanya tawaran saja namanya saran. Tetapi yang belum saya dengar tadi dari uraian Saudara, mungkin dalam naskah permohonan ini ada, kira-kira argumen konstitusionalnya yang belum saya lihat, saya dengar secara komprehensif kalau orang misalnya dinyatakan sebagai satu persyaratan daripada satu jabatan tertentu tidak harus bahwa syarat hukuman lima tahun itu merupakan satu prasyarat, tentu dari lima permohonan ini argumen-argumen konstitusionalnya berbeda. Misalnya untuk jadi bupati mungkin pertimbangannya tentu berbeda. Kemudian untuk argumen bahwa tindak pidana yang dilakukan misalnya tidak relevan dengan persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi memegang jabatan tertentu itu, misalnya. Ini tentu tidak sama dalam pikiran saya begitu, makanya Saudara mengajukan permohonan itu sehingga misalnya argumen untuk menjadi seorang pejabat mungkin dengan alasan penipuan yang dihukum dengan penipuan, mungkin lain dengan, itu masalah integritas misalnya dengan alasan seorang dipidana karena kelalaian menimbulkan kematian orang lain. Jadi suatu pertimbangan rasional daripada pasal itu, itu yang kita inginkan sebenarnya sehingga Saudara meyakinkan kita bahwa dari sudut Konstitusi ada satu argumen yang dibangun bahwa pasal itu sesungguhnya mungkin di samping tidak relevan, ya tidak konstitusional bukan begitu? Kalau saya baca selintas belum begitu kalau bisa untuk membantu hakim atau untuk membantu pengujian lebih mudah dilakukan oleh hakim karena ujiannya adalah ketentuan yang Saudara

5

sudah kutip, tetapi argumennya tentu tidak bisa sama. Hanya ketentuan pasal karena pemikiran rasio yang terletak di belakang hukuman itu dengan rasio yang mendasari suatu persyaratan jabatan tentu harus match dan mungkin itu yang kita akan uji nanti dengan dasar itu Saudara menganggap bisa dimasukkan ke dalam pasal tertentu di dalam Undang-Undang Dasar yang menjadi batu ujian daripada ketentuan undang-undang itu. Saya melihat begitu, tapi ya namanya juga saran lantas bisa kate SP, kate siape? Bukan begitu? Demikian saja, terima kasih. 7.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. Terima kasih Bapak Siahaan Bapak Hakim Anggota, Profesor Natabaya Bapak Hakim Anggota silakan?

8.

HAKIM ANGGOTA: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M. Saudara Pemohon, saya juga tidak mendengar di dalam uraian singkat tadi dan juga di dalam ini juga tidak kelihatan, bahwa memang kedudukan hukum daripada si Pemohon itu memang memperkenankan dia untuk atau mempunyai kedudukan hukum untuk beracara di Mahkamah Konstitusi ini. Ini sekedar untuk supaya sesuai dengan acara pada hari ini, menurut Pasal 39 saya bacakan supaya jelas, “sebelum memulai memeriksa pokok perkara Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Ayat (2)nya, “dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari”. Ini kami memberi nasihat bahwa mau diturut ya terserah ini, ya tidak diturut terserah ini bukan urusan kita, urusan Saudara. Pasal 51 itu jelas, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undangundang, yaitu bla, bla, bla. Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Nomor 6, putusannya sudah dijelaskan ada lima persyaratan untuk seseorang pemohon itu mempunyai legal standing. Antara lain bahwa dia memang Pemohon satu, kedua dia mempunyai hak konstitusional, dan ketiga bahwa Pemohon itu mengalami kerugian secara—ini kelihatan masih baru dicatat, belum pernah dibaca Putusan Mahkamah Konstitusi itu—kelihatannya oleh Pemohon ini. Ketiga, bahwa dia mempunyai kerugian aktual, nyata, dan spesifik. Keempat adalah ada causal verband, ada sebab akibat dari undang-undang itu yang menimbulkan kerugian terhadap Saudara. Jadi ada memang sebab akibat. Jadi apakah memang Saudara contoh melamar untuk menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi, ditolak karena syarat itu? Atau mau menjadi Hakim Mahkamah Agung ditolak karena ketentuan itu? Atau mau jadi Presiden

6

sudah mengajukan ke KPU? Itu artinya ada causal verband kerugian Saudara yang nyata, aktual, dan spesifik dan kelima adalah bahwa kalau seumpama ini dikabulkan memang hak Saudara yang tadinya hilang akan dipulihkan dan ini pasal ini tidak saja ditujukan kepada Pemohon, seluruh orang Republik Indonesia ini, tidak tertujukan kepada Pemohon saja. Jadi apakah itu si Badu, si Dadap, si Waru yang di dalam ini adalah Sujatmiko, si Taufik, dan Yosodiningrat, seluruh kena. Tidak hanya orang tiga itu. Ini tidak kelihatan di dalam itu. Kedua apakah Saudara juga sudah mempunyai uraian bahwa hak asasi itu ada pembatasan oleh Undang-Undang Dasar juga diatur? Apakah ini di luar pembatasan itu di dalam uraian itu? Di dalam Pasal 28J ayat (1), (2) itu ada bahwa ada kewajiban dan ada pembatasan sepanjang itu dimungkinkan dengan alasan-alasan yang sebagaimana ditentukan oleh Pasal 28J, saya bacakan, “setiap orang wajib menghormati dan hak asasi orang lain tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”. Rambu-rambu ini tidak kelihatan, apakah ketentuan ini melampaui itu. Ini saya lihat di dalam permohonan ini maupun juga dengan pernyataan tadi secara lisan tadi sebagaimana juga oleh Bapak Maruarar tadi dia melihat dari satu sisi, saya dari sisi lain, ini tidak kelihatan bahwasanya memang Pemohon itu mengalami suatu kerugian sebagaimana yang ditentukan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi semenjak Putusannya Nomor 006, sebagai nasihat ya, kalau mau diturut ya turut, kalau soal didengar sudah didengar, tidak bisa dibantah itu ya? 9.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. Terima kasih, Bapak Hakim Anggota Prof. Natabaya, Pak Siahaan juga. Jadi sederhananya begini Saudara Pemohon ya! Permohonan ini akan menjadi mudah untuk dipahami apabila pertama, Saudara misalnya menguraikan adalah tentu identitas sudah pasti, mengapa mengajukan permohonan. Mungkin sedikit pengantar dari Saudara bahwa kita ini Indonesia ini negara hukum begini, begini dan sebagainya, lalu tiba-tiba ada undang-undang seperti ini, ini. Lalu kemudian ada hak dari Saudara Pemohon yang dilanggar atau menurut anggapan Saudara bahwa ada hak yang dilanggar oleh ketentuan undang-undang itu. Itu ada persyaratannya itu, di samping persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 51, itu sudah jelas bukan? Pemohon adalah pihak yang merasa hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undangundang. Siapa saja mereka? Yaitu ada perorangan, kemudian kesatuan

7

masyarakat hukum adat dengan persyaratannya, lalu ada badan hukum, ada lembaga negara, itu sudah pasti. Tetapi yang diterangkan tadi oleh Bapak Hakim anggota, di situ ada syarat kapan dikatakan ada kerugian hak konstitusional itu? Itu ada lima persyaratan, paling tidak menurut anggapan Saudara hingga Saudara mengajukan permohonan ini kelima persyaratan itu dalam anggapan Saudara sudah terpenuhi untuk terjadinya suatu kerugian hak konstitusional oleh berlakunya seluruh ketentuan undang-undang yang Saudara mohonkan pengujian. Itukan di awal dulu. Di situ ada penjelasan tentang apakah Saudara memang mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan ini atau tidak? Sebab kalau itu tidak terang alias obscuur di situ, tidak jelas Saudara hak konstitusional apa yang dilanggar oleh undang-undang itu? Atau bahkan itu mungkin bukan hak konstitusional umpamanya. Karena tidak jelasnya permohonan, tidak jelas hak konstitusional apa yang dilanggar? Kemudian apakah kerugian yang Saudara alami itu apakah hal itu spesifik. Kerugian yang Saudara alami itu bersifat aktual? Ataukah potensial? Apakah ada hubungan sebab akibat? Dan yang terakhir apakah kalau misalnya ketentuan itu tidak ada hak konstitusional itu akan pulih atau tidak? Hal ini sangat menentukan, sebab kalau ini tidak dilewati tentu permohonan ini tidak layak untuk diperiksa untuk selanjutnya bukan? Akan menjadi NO dia. Bukan ditolak, tetapi dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat. Ya, itukan buang-buang umur kalau itu belum terpenuhi. Setelah itu baru masuk kepada materi, materinya adalah bahwa misalnya pertama, ya kalau ketentuannya sama persis Saudara tidak perlu kutip seluruh pasal seperti tadi disampaikan oleh Pak Hakim Siahaan. Ketentuan pasal ini, pasal ini yang intinya kalau rumusannya sama tinggal satu kali Saudara membuat rumusan pasal ini yang rumusannya persis sama dengan pasal sekian undang-undang sekian, pasal sekian undang-undang sekian, yaitu begini, begini. Nah, menurut Saudara rumusan demikian itu bertentangan dengan hak konstitusional Saudara karena? Di situ alasannya jelas. Oleh karena itu Saudara memohon kepada Mahkamah untuk, itu diktum. Sederhana saja sebenarnya seperti itu. Jadi itukan jelas tahapannya. Jadi pertama sekedar pengantar dari Anda, ada identitas siapa Pemohon ini supaya kami tidak orang betulan apa tidak? Itu biasa identitas, saya kira itu tidak masalah. Yang kedua adalah itu, Saudara jelaskan bahwa Saudara adalah termasuk orang yang memiliki legal standing untuk mempunyai itu, karena itu ada. Memenuhi syarat Pasal 51, memenuhi syarat kerugian hak konstitusional, baru masuk permohonan. Pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, melanggar hak konstitusional ini karena begini, begini. Pasal ini kalau misalnya lebih dari satu pasal, pasal ini melanggar bertentangan dengan Undang-Undang Dasar karena melanggar hak konstitusional Saudara begini, begini, begini. Jadi jangan banyak sekali permohonan Saudara-

8

saudara, yang hanya mengatakan ini bertentangan dengan pasal sekian tapi tidak ada penjelasan mengapa itu bertentangan? Bagaimana logikanya sehingga dia menjadi bertentangan? Apa argumentasi dari Saudara sehingga itu dikatakan akan bertentangan? Di situ barangkali perlu referensi atau apa? Tidak selalu referensi tapi cukup mungkin argumentasi Saudara atas dasar logika juga bisa persoalan itu diterima atau tidak, terserah Mahkamah nanti akan menilai begitu bukan? Jadi sederhananya seperti itu saja, itu hal-hal yang bersifat umum. Sekarang hal yang teknislah saya ingin menyampaikan. Ini ada daftar bukti. Tapi di daftar bukti itu surat kuasa dan bukti identitas Saudara itu belum dimasukkan ke dalam daftar bukti, itu juga bagian dari bukti bukan? Nanti diulanglah menyusun daftar buktinya itu. Itu diulang dulu, disusun urut, misalnya yang P1 misalnya adalah surat kuasa dari para Pemohon, P2,nya tanda bukti. Sebab nanti kalau KTP Pemohon juga belum ada saya lihat di sini fotokopinya. Nanti apa benar dia warga negara Indonesia atau bukan? Walaupun itu adalah formalitas tapi itu penting untuk memenuhi syarat Pasal 51 ayat (1) huruf a karena Saudara mendalilkan dia perorangan warga negara Indonesia bukan? Berarti itu harus ada bukti. Nanti yang kami periksa tahu-tahu orang lain lagi atau sudah pindah atau mungkin seperti yang dulu pernah kejadian dari hakim anggota. Orangnya sudah meninggal tiba-tiba permohonannya bagaimana dia bisa bangkit dari liang kubur mengajukan permohonan itukan aneh. Jadi itu memang bukti yang harus dipenuhi. Jadi mohon itu dimasukkan nanti sekaligus Saudara mensistematisasi daftar bukti. Hal yang kedua, ini hal-hal teknis juga tapi karena saya diwajibkan untuk memberikan nasihat saya akan nasihatkan. Ada beberapa kalimat yang tidak logis didalam permohonan Saudara, saya sudah baca berkali-kali itu karena bisa menimbulkan pengertian yang lain. Misalnya kalau saya baca di permohonan ini ada katakanlah, misalnya halaman 4 angka 10 itu. Bahwa perumusan pasal yang demikian bla, bla, dan seterusnya tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan dan seterusnya adalah rumusan pasal yang masih sangat bersifat umum dan penerapannya menimbulkan ketidakadilan. Seorang warga negara dapat terkena pidana dan dihukum penjara karena sifat jahatnya terbukti, juga bukan sifat jahatnya, melainkan karena sesuatu peristiwa yang tidak pernah diinginkan apalagi dipikirkan dan dilakukan. Bukan dan mungkin ini ya? Mungkin apalagi dipikirkan untuk dilakukan barangkali begitu seharusnya pengertian kalimat inikan? Kalau dilakukan sudah pasti karena nyatanya Saudara sudah dihukum bukan dalam dalil di depan dikatakan begitu. Ini soal logika saja, soal penalaran bahasa. Nah, kemudian ini juga halaman 8 angka 3 misalnya, sehingga oleh karenanya harus dibuka seluas-luasnya karena hak atas partisipasi masyarakat. Jadi ini kalimatnya menjadi lain, maknanya akan menjadi sangat berbeda kalau saya mengatakan memiliki hak atas partisipasi

9

masyarakat berarti saya dapat menuntut kalau masyarakat tidak berpartisipasi itu pengertiannya bukan? Padahal menurut Anda mungkin hak masyarakat untuk berpartisipasi sebenarnya, kalau saya baca kalimatnya, ternyata itu maksud dari Saudara. Masyarakat di sini yang saya maksudkan adalah termasuk Pemohon begitu sebenarnya penalarannya kalau kita lihat. Tapi kemudian partisipasi masyarakat katakanlah ini hanya untuk, karena ini nanti permohonan ini masuk dari bagian putusan ya? Angka 6 itu juga. Kami mengerti tentu saja kami mengerti bahwa hal tersebut telah nyata dan tertuang dalam Pasal 6. Tersebutnya itu mengacu kemana? Padahal kita mengerti maksudnya Saudara itu mengacu pada angka lima, padahal hal tersebut pada angka lima sudah tertuang secara nyata, sehingga nanti hal tersebutnya yang mana yang diacu? Karena di atasnya Saudara berargumentasi panjang apakah ke seluruhnya atau tidak? Kalau keseluruhannya bisa jadi bertentangan dengan maksud Anda pada angka 6 itu? Yang delapan juga, coba-coba yang delapannya itu! Ini agak sangat lain artinya nanti ini di halaman yang sama ya, halaman 9 ke delapan halaman 9. Bahwa para Pemohon berpendapat lalu ada koma di situ, yang menjadi salah satu syarat calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Hakim Konstitusi, calon Hakim Agung, calon dan seterusnya ya. Bersifat pemberangusan, pengekangan. Subjek kalimat ini tidak jelas, ini siapa ini? Orang bisa mengartikan bahwa Pemohon berpendapat, ya maksudnya subjeknya itu. Maksudnya ketentuan yang menjadi syarat, salah satu syarat itu yang Saudara persoalkan, itukan? Ini kemudian lalu ada bersifat pemberangusan, pengekangan terhadap hak-hak warga negara dan melanggar hak asasi manusia sebagaimana telah diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar. Apakah pelanggaran itu yang diperintahkan? Jadinya begitu orang membaca kalimatnya itu. Coba, coba Anda baca itu! Padahal maksudnya justru ketentuan itu melanggar perintah Undang-Undang Dasar yang menjamin bahwa itu adalah hak konstitusional yang seharusnya dilindungi, maksud Anda seperti itukan? Coba Anda baca! Kemudian ini ada kutipan bahasa Jerman itu. Saya minta kalau memang ada diberikan terjemahan bahasa Indonesianya karena kami itu bersembilan itu, saya khususnya saya tidak mengerti itu bahasa Jermannya kalimat dari Immanuel Kant itu. Mungkin itu satu argumentasi penting tapi kalau tidak penting dibuang saja, tapi kalau itu memang memuat suatu pernyataan yang penting untuk mendukung dalil Saudara, ya diisi terjemahannyalah. Kalau bahasa Inggris mungkin kami bisa paham, tapi kalau bahasa Jerman, walaupun saya tahu itu kutipan dari Immanuel Kant. Lalu ada, ini pada angka 9 ini pertanyaan saja dari saya. Dan kalau ini memang menjadi sikap Saudara Pemohon tentu ini tidak masalah karena itu argumentasi Saudara tapi ini sekedar saya bertanya, ini angka 9 di halaman 11, bahwa dengan demikian maksudnya orang yang sudah menjalani hukuman. Bahwa setiap warga negara yang telah

10

menjalani pidana penjara (masa hukuman) berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sama artinya dengan warga negara lainnya yang dilahirkan dalam keadaan bersih, bebas, berharkat, bermartabat, serta sederajat di mata hukum. Nah, ini seperti teori Tabularasa begitu ya, tapi maksudnya apakah tadi mungkin sudah ditanya oleh Pak Hakim Anggota Bapak Siahaan, apakah teori ini memang berlaku untuk semua jenis pemidanaan? Tapi kalau itu menjadi pendirian Saudara tentu tidak masalah, nanti kami yang akan menilai. Tapi apakah memang itu berlaku untuk semua ini? Kalau memang argumen ini penting ini barangkali perlu diperbaiki. Mungkin entah dengan menambahkan apalah pada dasarnya atau bagaimana, tapi kalau itu memang itu argumen Saudara silakan. Ada lagi kalimat hal-hal lain, tolonglah cek semuanya. Ini masih ada tiga lembar, tapi saya kira nanti saya menjadi terlalu rewel kalau saya mengurusi hal-hal yang ini. Tapi yang penting adalah bagaimana Saudara membuat kalimat yang logis sehingga mendukung dalil Saudara, justru jangan yang melemahkan. Misalnya di halaman 17 yang ke-12 itu ada kata yang mengganggu di situ misalnya, padahal maksudnya sehingga di situ. Itu karena maksudnya nanti akan menjadi berbeda. Juga yang poin 14 di halaman yang sama itu, silakan nanti diperbaiki itu kalimatnya karena nanti tidak menjadi jelas lagi yang mana menjadi pokok persoalan di situ yang di angka 14 itu karena kembali lagi di situ pokok kalimatnya tidak tampak apa yang Saudara maksud itu. Nah, saya juga menyarankan hal yang sama kepada Saudara untuk diktum dari permohonan ini mungkin cukup diintegrasikan lagi. Saudara mungkin tidak perlu lagi mengutip bunyi pasalnya itu karena di depan sudah dikutip berkali-kali. Jadi di situ cukup mungkin Saudara sebutkan, misalnya menyatakan pasal sekian undang-undang nomor sekian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kedua, menyatakan pasal sekian undang-undang nomor sekian, pasal sekian undang-undang nomor sekian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, jadi singkat. Maksudnya pun menjadi jelas. Itu nasihat dari kami selaku Panel. Kita tidak berbantahan di sini, karena itu sifatnya nasihat. Silakan Saudara mau pakai, mau tidak silakan, tetapi kami mempersilakan kepada Saudara sekiranya ada hal yang belum jelas bagi Saudara, silakan. 10.

KUASA HUKUM PEMOHON: NUR ISMANTO, S.H., M.Si. Terima kasih kepada Majelis Mahkamah yang telah memberikan sumbangan pemikiran terhadap permohonan kami dan kami akan perhatikan dan kami akan pertimbangkan sesuai dengan proses hukum acara yang ada untuk kemungkinan kita lakukan perbaikan, itu yang pertama. Lalu yang kedua, memang di luar lima undang-undang ini juga sebetulnya sudah lahir undang-undang yang juga setipikal, dalam artian juga membatasi hak warga negara yang pernah mengalami menjalani

11

hukuman pidana ancaman lima tahun atau lebih yang juga dibatasi oleh undang-undang lain, dalam hal ini Undang-Undang Penyelenggara Pemilu—KPU. Klarifikasi yang ingin kami sampaikan kepada Majelis Mahkamah apakah dimungkinkan apabila kita menambah satu undangundang lagi di luar lima undang-undang ini? Jadi misalnya karena itu mempunyai sifat yang sama, karakteristik sama yang membatasi juga warga negara yang pernah menjalani hukuman lima tahun tidak boleh. 11.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. Ya, itu tidak dilarang sepanjang memang seperti tadi disampaikan juga, apakah memang di situ ada persoalan hak konstitusional Saudara yang dilanggar? Kalau itu terjawab tentu, ya silakan Saudara mempunyai waktu empat belas hari. Ada lagi?

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: NUR ISMANTO, S.H., M.Si. Terima kasih. Jadi kalau memang itu nanti akan kami juga sebagai catatan permohonan ini.

13.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. Baik. Sekarang saya ingin menyampaikan tadi terakhir ada satu hal yang terlupakan. Ini mengenai daftar bukti, tadinya kami ingin mengesahkan sekaligus daftar bukti yang sudah Saudara sampaikan, tapi karena Saudara juga harus mengintegrasikan tadi ya termasuk KTP, surat kuasa itu yang merupakan bagian dari bukti mungkin tidak akan kami sahkan buktinya sekarang. Tapi ada pertanyaan dari saya, ini ada lampiran undang-undang yang Saudara lampirkan sebagai bukti di sini ya. Jadi senyampang belum disahkan, kami sarankan Saudara untuk mengambil itu dari Lembaran Negara, jangan dari buku. Bukan apa-apa maksudnya, kalau dari buku nanti kalau salah cetak lain nanti jadinya. Tapi kalau di Lembaran Negaranya yang salah ya sudahlah itu yang resmi, jadi itu yang kita anggap benar, begitu. Jadi ambil dari Lembaran Negara saja. Kalau dari buku, walaupun diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri, saya menyarankan Saudara mengambil dari Lembaran Negara kalau memang itu mau dijadikan sebagai alat bukti sehingga tidak timbul persoalan-persoalan yang kemungkinan karena salah cetak dan sebagainya itu. Karena ada dulu, entah siapa yang menerbitkan Undang-Undang Dasar misalnya Pasal 33 setelah diamandemen itukan ada efisiensi berkeadilan, seharusnya di situ tidak ada koma, tapi karena ada koma jadi masalah itu. Sebab itu maksudnya bukan sekedar efisien tetapi juga efisien yang berkeadilan itu maksudnya. Tapi karena ada koma, tentunya menjadi

12

bagian tersendiri bukan? Karena alat bukti yang dipakai itu ternyata bukan diambil dari sumber yang resmi. Misalnya kalau khusus untuk Undang-Undang Dasar tentu Saudara bisa mengambilnya di MPR misalnya. Kalau undang-undang Saudara bisa ambil dari Lembaran Negara. Jadi oleh karena itu Saudara-saudara, Saudara Pemohon, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Saudara mempunyai waktu empat belas hari untuk melakukan perbaikan, tentu juga empat belas hari untuk menarik permohonan juga tidak tertutup kemungkinan itu kalau setelah Saudara berpikir misalnya entah bagaimana? Itu hak Saudara, tadi dalam waktu empat belas hari. Kalau lewat dari itu permohonan yang ada sekarang ini yang kita anggap sebagai permohonan yang final. Jadi demikian, Saudara mempunyai waktu empat belas hari. Silakan kalau masih ada yang belum jelas? 14.

KUASA HUKUM PEMOHON: NUR ISMANTO, S.H., M.Si. Terima kasih. Pertama bahwa kami akan memang terima kasih waktu yang diberikan, sesuai dengan hukum acara melakukan perbaikan, sekaligus juga kelengkapan tentang alat bukti. Meskipun memang untuk surat kuasa sebetulnya sudah kami daftarkan di Kepaniteraan tapi memang tidak kami masukkan dalam Kepaniteraan, surat kuasa khususnya.

15.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. Surat Kuasanya sudah ada, maksud saya di sini di dalam daftar bukti itu belum termasuk dalam pengertian lampiran, ini sudah ada. Justeru karena itu saya tahu. Jadi saya tahu juga belum ada KTP dari Pemohon ini, baru KTP Saudara Kuasa saja yang ada.

16.

KUASA HUKUM PEMOHON: NUR ISMANTO, S.H., M.Si. Kami akan memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin dalam waktu empat belas hari yang ada, dan mohon izin apa diperkenankan Pemohon Prinsipal mau bicara di hadapan Majelis ini?

17.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. Begini, kalau sifatnya untuk pertanyaan atau apa silakan, tapi kalau inikan masih pemeriksaan pendahuluan. Tapi kalau memang ada hal yang perlu silakan Saudara Achmad Taufik ya, silakan.

18.

PEMOHON : ACHMAD TAUFIK Terima kasih Bapak Majelis Hakim, terutama Bapak Natabaya yang mengingatkan soal kejadian yang terjadi. Mungkin saya mengingat

13

kembali kalau kita mundur, mungkin Bapak lebih dari saya soal adanya hukum dalam filosofi heeling theorie [sic!]. Kalau kita lihat kembali ke dalam persoalan calon pemilihan Gubernur DKI misalnya, satu hari menjelang bisa Cagub itu diputuskan, akhirnya tidak bisa calon independen mengajukan karena ada ketentuan yang menghambat calon independen diajukan. Demikian juga dalam persoalan yang saya ajukan dalam permohonan gugatan judicial review, misalnya pada tahun 2009 terjadi pemilihan presiden. Apabila satu hari menjelang pemilihan presiden karena sempitnya waktu Mahkamah Konstitusi tidak bisa memutuskan, saya tidak jadi, bisa gagal menjadi calon presiden atau wakil presiden. Seperti halnya calon-calon independen gagal dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kebetulan saat ini saya sedang mengajukan menjadi calon anggota KPK. Kebetulan syarat-syarat dalam Undang-Undang KPK tidak termasuk di dalam yang seperti disebutkan orang tidak pernah dihukum lima tahun lebih dengan ancaman hukuman lima tahun lebih. Kebetulan saya waktu itu dihukum ancaman hukuman itu sembilan tahun, saya menjalani hukuman selama dua tahun delapan bulan di dalam penjara. Ada hak-hak konstitusi saya yang dilanggar apabila berbagai undang-undang yang sebetulnya saya lebih dari yang diajukan sekarang, masih banyak undang-undang yang bertebaran yang menghambat bukan hanya saya, bukan hanya yang terkait saya dengan Pasal 154 KUHP karena merugikan buletin independen maupun misalnya orang yang juga kecelakaan bukan karena ingin dirinya seperti kasus 59 yang dialami Bapak Henry Yoso atau dalam kasus-kasus lain. Artinya ada ke depan yang kita juga jangan sampai hak-hak konstitusi kita dilanggar. 19.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. Kami mengerti Saudara Achmad Taufik, Saudara Pemohon Prinsipal. Justru bagian argumentasi itu yang harusnya masuk dalam permohonan, itu silakan dimasukkan, kalau jalan pemikiran Saudara itu. Jadi di sini silakan, itukan memperkuat argumentasi Pemohon, itu masukan saja sesuai dengan ketentuannya. Jadi bahwa itu akan dipertahankan atau tidak itu nanti dalam pemeriksaan persidangan. Kita hanya di sini pemeriksaan pendahuluan yang lebih bersifat untuk memperjelas permohonan dan kemudian memperlancar persidangan nanti, itu tugas dari Panel, silakan kalau itu memang mau disampaikan, itukan untuk memperjelas legal standing Anda, juga mungkin argumen tentang inkonstitusionalitas dari undang-undang yang diuji, itu silakan. Ada lagi kira-kira yang lain? Dari Saudara penasihat?

20.

KUASA HUKUM PEMOHON: NUR ISMANTO, S.H., M.Si. Sementara cukup.

14

21.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. Baik, jadi ingat itu ya! Yang tadi terutama integrasi alat bukti itu penting untuk saya, karena itu saya tidak akan saya sahkan alat bukti ini sekarang, jadi menunggu yang sudah terintegrasi, seperti itu. Saya kira nanti itu lebih baik sekalian saja disahkan, demikian. Baik, dengan demikian Saudara karena tidak ada lagi hal-hal yang mungkin Saudara mohonkan untuk diperjelas, maka Sidang Panel untuk Pemeriksaan Pendahuluan untuk Perkara 017/PUU-V/2007, saya nyatakan cukup dan saya nyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 10.45 WIB

15